1 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Bantua...

Oleh Erik Brondy

126 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip 1 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

-1PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan
promotif
dan
preventif
untuk
mendukung
tercapainya target MDGs perlu menetapkan
Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya;
b. bahwa Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2012 Tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan
perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan
operasional di lapangan sehingga perlu dilakukan
perubahan;
c.

Mengingat

:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang …

-23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah …

-310. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan
Atas Beban APBN pada Satuan Kerja;
15. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
16. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara ;
17. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
32/Menkes/SK/1/2013 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;

MEMUTUSKAN: …

-4MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

PERATURAN
MENTERI
KESEHATAN
TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS
BANTUAN
OPERASIONAL
KESEHATAN.
Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 2
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi petugas
kesehatan di Puskesmas dan Kabupaten/Kota agar dalam pengelolaan
Bantuan Operasional Kesehatan pada tahun 2014 dapat dilakukan secara
akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
Pasal 3
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
a. meningkatkan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif
dalam mencapai target MDGs tahun 2015;
b. tersedianya alokasi anggaran operasional untuk upaya kesehatan
promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes
dan Posyandu.
c.

tersusunnya perencanaan tingkat Puskesmas untuk penyelenggaraan
upaya kesehatan di wilayah kerja.

d. terselenggaranya loka karya mini sebagai
pelaksanaan upaya kesehatan di Puskesmas.

forum

penggerakan

e.

terlaksananya kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif di
Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes dan Posyandu
serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan tempat
pelayanan kesehatan lainnya.

f.

meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan upaya kesehatan
promotif dan preventif.

g.

terselenggaranya
provinsi.

dukungan

manajemen

di

kabupaten/kota

dan

Pasal 4 …

-5Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 120

-6LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam
upaya
meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat,
Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Namun
pembangunan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan,
antara lain masih terjadinya kesenjangan status kesehatan masyarakat
antar wilayah, antar status sosial dan ekonomi, munculnya berbagai
masalah kesehatan/penyakit baru (new emerging diseases) atau
penyakit lama yang muncul kembali (re-emerging diseases).
Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB) dengan beberapa negara di dunia telah berkomitmen
untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs)/Tujuan
Pembangunan Millennium pada tahun 2015 untuk mewujudkan
kesejahteraan penduduk. Tujuan bersama dalam MDGs tersebut
meliputi 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2) Mencapai
pendidikan dasar untuk semua; 3) Mendorong kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan; 4) Menurunkan angka kematian anak; 5)
Meningkatkan kesehatan ibu; 6) Memerangi penyebaran HIV/AIDS,
malaria, dan penyakit menular lainnya; 7) Kelestarian lingkungan
hidup; dan 8) Membangun kemitraan global dalam pembangunan. Dari
8 tujuan MDGs tersebut, 5 di antaranya terkait langsung dengan
bidang kesehatan yaitu MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7.

-7Berdasarkan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium
(MDGs) di Indonesia Tahun 2012, sebagian besar target MDGs
diperkirakan akan tercapai (on track) pada tahun 2015, tetapi masih
terdapat beberapa target yang memerlukan upaya lebih keras untuk
mencapainya (off track), yaitu penurunan angka kematian ibu,
penurunan angka sebaran HIV/AIDS, dan akses air minum berkualitas
yang terjangkau bagi masyarakat. Hasil yang telah dicapai sampai
dengan evaluasi tersebut harus dipertahankan dan/atau ditingkatkan.
Disisi lain, hasil midterm RPJMN 2010 – 2014 menunjukan nilai yang
masih tidak baik yaitu dengan diberikan penilaian rapor merah yang
meliputi Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Total Fertility
Rate/angka kelahiran total, prosentase akses sumber air bersih dan
Annual Parasite Indeks/menurunnya kasus malaria, yang kelima
indikator tersebut juga merupakan indikator untuk menilai tujuan
MDGs. Arti penilaian rapor merah tersebut bahwa indikator tersebut
sulit dicapai sehingga perlu kerja keras dan berbagai terobosan
termasuk pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang
maksimal.
Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, maka upaya
pencapaian target MDGs harus menjadi prioritas pembangunan,
termasuk MDGs bidang kesehatan. Salah satu langkah untuk
mempercepat pencapaian MDGs bidang kesehatan adalah dengan
mengalokasikan sumber daya termasuk anggaran kesehatan yang
memadai dari sisi jumlah dan pemerataan untuk penyelenggaraan
pembangunan kesehatan. Melalui dukungan BOK yang telah
diselenggarakan sejak tahun 2010, Pemerintah (c.q. Kementerian
Kesehatan) berupaya untuk mendukung penyelenggaraan operasional
Puskesmas sehingga semakin mendorong petugas Puskesmas
melaksanakan
kegiatan
pelayanan
kesehatan
yang
bersifat
promotif/preventif kepada masyarakat.
Penyusunan rencana anggaran, penyusunan kebijakan umum dan
prioritas pelaksanaan anggaran tahun 2014 harus mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 mengenai Rencana Kinerja
Pemerintah Tahun 2014. Dan dalam pelaksanaannya Kementerian
berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja triwulanan dan
tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, yang berisi
uraian keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing
program.

-8Petunjuk Teknis BOK 2014 tidak banyak mengalami perubahan tetapi
lebih
pada
penyempurnaan
dari
sisi
pemanfaatan
dan
pertanggungjawabannya sehingga hasilnya akan lebih terfokus,
maksimal dalam pencapaian pembangunan kesehatan.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Pengelolaan BOK Tahun 2014
adalah sebagai acuan bagi petugas kesehatan di Puskesmas dan
kabupaten/kota agar dalam pengelolaan BOK pada tahun 2014 dapat
dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Apabila
daerah merasa perlu menyusun petunjuk yang bersifat lebih
operasional sebagai turunan petunjuk teknis ini, maka dinas
kesehatan kabupaten/kota dapat mengembangkannya sepanjang tidak
bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini.
Tujuan Umum:
Meningkatnya upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif
dalam mencapai target MDGs bidang kesehatan tahun 2015.
Tujuan Khusus:
1. Tersedianya alokasi anggaran operasional untuk upaya kesehatan
promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya serta
Poskesdes dan Posyandu.
2. Tersusunnya
perencanaan
tingkat
Puskesmas
penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja.
3. Terselenggaranya lokakarya mini sebagai
pelaksanaan upaya kesehatan di Puskesmas.

forum

untuk

penggerakan

4. Terlaksananya kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif di
Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes dan
Posyandu serta UKBM dan tempat pelayanan kesehatan lainnya
5. Meningkatnya
peran
masyarakat
kesehatan promotif dan preventif.

dalam

kegiatan

upaya

6. Terselenggaranya dukungan manajemen di kabupaten/kota dan
provinsi.
C. Sasaran
1. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Puskesmas
Keliling);
2. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pondok Bersalin Desa (Polindes);

-93. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/UKBM lainnya;
4. Dinas kesehatan kabupaten/kota;
5. Dinas kesehatan provinsi;
D. Kebijakan Operasional
1.

BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk percepatan pencapaian MDGs bidang kesehatan
tahun 2015, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan
jaringannya serta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM
lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
bersifat promotif dan preventif.

2.

Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang
disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui
mekanisme tugas pembantuan.

3.

Dana BOK bukan merupakan penerimaan fungsional pemerintah
daerah, sehingga tidak disetorkan ke kas daerah dan dapat
dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan upaya kesehatan.

4.

Dana BOK bukan merupakan dana utama dalam penyelenggaraan
upaya kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes
dan
Posyandu,
pemerintah
daerah
tetap
berkewajiban
mengalokasikan dana operasional untuk Puskesmas.

5.

Pemanfaatan dana BOK untuk kegiatan Puskesmas dan
jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu harus berdasarkan
hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini
Puskesmas, yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai
kondisi wilayah kerja Puskesmas.

6.

Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip
keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif.

7.

Besaran alokasi dana BOK setiap Puskesmas ditetapkan dengan
surat keputusan dinas kesehatan kabupaten/kota dengan
memperhatikan situasi dan kondisi, antara lain:
a. Jumlah penduduk;
b. Luas wilayah;
c. Kondisi geografis;
d. Kesulitan wilayah;
e. Cakupan program;
f.

Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;

- 10 g. Jumlah Poskesdes/Polindes dan Posyandu; dan
h. Parameter lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
8.

Khusus 101 Puskesmas prioritas nasional di DTPK sesuai Surat
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 758/Menkes/SK/IV/2011
tentang Penetapan Kabupaten, Kecamatan, dan Puskesmas di
Perbatasan Darat dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk
yang menjadi Sasaran Prioritas Nasional Progam Pelayanan
Kesehatan di DTPK, diberikan tambahan dana BOK sebesar Rp
100.000.000,-/Puskesmas/tahun mulai tahun 2013 untuk
meningkatkan akses dan mutu pelayanan promotif dan preventif
kepada masyarakat yang tinggal di perbatasan dengan negara
tetangga.

9.

Alokasi dana BOK bagi setiap kabupaten/kota bersifat tetap dan
maksimal, sesuai dengan jumlah Puskesmas yang ditetapkan
berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Nomor IR.02.03/VI/1441/2013 tentang Penyampaian Data
Puskesmas Semester I Tahun 2013, yang terdiri dari jumlah
Puskesmas perawatan dan jumlah Puskesmas non perawatan
untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia, berdasarkan hasil
updating periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013.

10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan
realokasi
anggaran
antar
Puskesmas
dalam
wilayah
Kabupaten/Kota, melalui revisi Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota tentang Alokasi dana BOK di
Puskesmas, yang tembusannya disampaikan kepada KPPN
setempat.
11. Dana BOK berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat
dimanfaatkan mulai 1 Januari 2014.
E. Prinsip Dasar
Pelaksanaan kegiatan program di Puskesmas untuk mendukung
capaian target MDGs tahun 2015, berpedoman pada prinsip:
1. Keterpaduan
Kegiatan pemanfaatan dana BOK sedapat mungkin dilaksanakan
secara terpadu (tidak eksklusif 1 program) untuk mencapai
beberapa tujuan, dengan melibatkan para pelaksana program di
Puskesmas, kader kesehatan, lintas sektor serta unsur lainnya.

- 11 2. Kewilayahan
Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan bertanggungjawab
kepada semua sasaran penduduk dalam wilayah kerja yang telah
ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota
3. Efisien
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber
daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk
mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak dublikasi dengan
sumber pembiayaan lain
4. Efektif
Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit terhadap pencapaian
MDGs Bidang Kesehatan Tahun 2015.
5. Akuntabel
Pengelolaan
dan
pemanfaatan
dana
BOK
harus
dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan pada Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Kesehatan dan peraturan
terkait
lainnya.
F. Pengertian
1.

Arsip Data Komputer (ADK)
Adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam
media penyimpanan digital.

2.

At cost
Adalah
pengeluaran
yang
sesuai
dengan
yang
dibelanjakan/dibayarkan yang dibuktikan dengan kuitansi atau
bukti pembayaran lain yang sah.

3.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Adalah bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
untuk percepatan pencapaian MDGs bidang kesehatan tahun
2015, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya
serta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan
preventif.

4.

Biaya Administrasi Bank
Adalah
biaya
yang
dikeluarkan
untuk
membiayai
pembukaan/penutupan rekening bank dan pembelian buku cek.

- 12 5.

Biaya Transportasi
Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan
yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta
Poskesdes dan Posyandu, baik menggunakan sarana transportasi
umum atau sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut
atau penggantian bahan bakar minyak atau jalan kaki ke desa
yang terpencil/sangat terpencil.

6.

Bukti Pembelian/Kuitansi/Faktur/Bon
Adalah daftar yang berisi jumlah rincian pembelian barang.

7.

Community Feeding Center (CFC)/Pos Pemulihan Gizi
Adalah rangkaian kegiatan pemulihan balita gizi buruk dengan
cara rawat jalan yang dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan
kader kesehatan dan petugas kesehatan.

8.

Dana Tugas Pembantuan BOK
Adalah dana yang berasal dari APBN Kementerian Kesehatan,
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
Tugas Pembantuan, yang disalurkan oleh Pemerintah (c.q.
Kementerian
Kesehatan)
kepada
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Kesehatan).

9.

Kegiatan pelayanan Kesehatan Luar Gedung
Adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar
gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/polindes
dalam rangka menjangkau masyarakat untuk mendekatkan akses
masyarakat terhadap upaya kesehatan yang bersifat promotif dan
preventif.

10. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Adalah laporan yang dibuat bendahara pengeluaran atas uang
yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan.
11. Lokakarya Mini
Adalah pertemuan untuk penggalangan dan pemantauan kinerja
puskesmas yang diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian
untuk dapat terlaksananya Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Puskesmas.

- 13 12. Millennium Development Goals (MDGs)
Adalah komitmen global untuk mengupayakan pencapaian 8
(delapan) tujuan bersama pada tahun 2015 terkait pengurangan
kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender,
perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi
penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kerja sama
global.
13. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
Adalah pertemuan yang dilaksanakan setelah SMD, dihadiri
pengurus desa, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama dengan
kader kesehatan, PKK, warga desa serta petugas Puskesmas dan
jaringannya untuk membahas langkah langkah pemecahan
masalah kesehatan serta rencana tindak lanjutnya.
14. Paket Pertemuan
Adalah kegiatan pertemuan dengan menggunakan paket halfday,
fullday atau fullboard yang diselenggarakan di luar kantor.
15. Pembelian/Belanja Barang
Adalah pengeluaran untuk menampung pembelian/belanja barang
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan
promotif dan preventif ke luar gedung, manajemen Puskesmas,
manajemen pengelolaan keuangan BOK.
16. Perjalanan Dinas
Adalah Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang selanjutnya
disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat
kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang
jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota
yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang
berwenang.
17. Petugas Kesehatan
Adalah orang yang bertugas melakukan upaya kesehatan promotif
dan preventif di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Puskesmas Keliling, Poskesdes/Polindes, Posyandu serta UKBM
lainnya.
18. Plan of Action (POA) Puskesmas
Adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Puskesmas yang
meliputi setidaknya jenis kegiatan, volume kegiatan, lokasi, waktu
pelaksanaan, sasaran, pelaksana, jumlah uang, sumber dana, dan
lain-lain.

- 14 19. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
Adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang
dibentuk dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan
kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
20. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk
dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan
kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan
kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan
kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian
ibu dan bayi.
21. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
Adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program di
suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan
tindak lanjut yang cepat dan tepat.
22. Refreshing Kader
Adalah kegiatan penyegaran pengetahuan teknis kesehatan
tertentu untuk kader kesehatan aktif yang dilakukan melalui
fasilitasi/pendampingan petugas kesehatan.
23. Rencana Penarikan Dana (RPD)
Adalah rencana kebutuhan dana bulanan yang dibuat oleh
KPA/PPK untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun
anggaran.
24. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Tingkat Puskesmas
Adalah perencanaan secara menyeluruh di tingkat Puskesmas
untuk mencapai target yang akan dicapai selama satu tahun di
wilayah kerjanya dengan memanfaatkan seluruh sumber anggaran.
Tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Adalah rencana kegiatan bulanan yang dibuat oleh KPA/PPK
untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
25. Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
Adalah usulan rencana kegiatan Puskesmas yang disusun dengan
memperhatikan pencapaian periode sebelumnya, permasalahan
serta rencana kegiatan kedepan dengan mempertimbangkan
kondisi lokal spesifik dan ketersediaan sumber daya.

- 15 26. Survei Mawas Diri (SMD)
Adalah kegiatan yang dilakukan antara pengurus desa, termasuk
tokoh masyarakat, tokoh agama dengan kader kesehatan, PKK,
warga serta petugas Puskesmas dan jaringannya untuk melakukan
identifikasi masalah kesehatan, merumuskan prioritas masalah
dan menyusun prioritas pemecahan masalah kesehatan yang
dihadapi oleh desa.
27. Transpor Lokal
Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan
yang dituju, baik menggunakan sarana transportasi umum
maupun sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut
yang masih dalam lingkup dalam kota.
28. Tugas Pembantuan BOK
Adalah penugasan dari Pemerintah (c.q Kementerian Kesehatan)
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (c.q Dinas Kesehatan)
untuk melaksanakan tugas pengelolaan BOK dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya
kepada Pemerintah (c.q Kementerian Kesehatan).
29. Upaya Kesehatan Lainnya
Adalah kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif selain
kegiatan upaya kesehatan prioritas, yang dihasilkan melalui
Lokakarya Mini Puskesmas yang disesuaikan dengan kearifan lokal
dan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan nasional,
provinsi dan kabupaten/kota.
30. Upaya Kesehatan Preventif
Adalah suatu upaya untuk mengendalikan risiko kesehatan,
mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup
seoptimal mungkin.
31. Upaya Kesehatan Promotif
Adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar
mereka dapat secara optimal menolong dirinya sendiri (mencegah
timbulnya masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatannya, dan mampu berperilaku
mengatasi apabila masalah kesehatan tersebut sudah terlanjur
datang), serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya
masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh
kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

- 16 BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK DI PUSKESMAS

A. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan di Puskesmas terdiri dari upaya kesehatan dan
manajemen Puskesmas. Pada tahun 2014, pemanfaatan dana BOK
diprioritaskan pada kegiatan yang berdaya ungkit tinggi untuk
pencapaian indikator MDGs bidang kesehatan. Proporsi pemanfaatan
dana BOK di Puskesmas diatur sebagai berikut :
1. Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan
untuk Upaya Kesehatan Prioritas.
2. Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan
untuk Upaya Kesehatan lainnya dan Manajemen Puskesmas.
1. Komposisi proporsi pemanfaatan dana BOK dapat
diubah/dikurangi untuk Upaya Kesehatan Prioritas,
apabila pencapaian MDGs bidang kesehatan telah
tercapai dan tersedia anggaran bersumber APBD untuk
mempertahankan atau meningkatkan pencapaian
MDGs pada tahun 2015.
2. Perubahan proporsi ditetapkan melalui SK Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Rincian ruang lingkup kegiatan BOK tahun 2014 meliputi:
1. Upaya Kesehatan
a. Upaya Kesehatan Prioritas
Upaya kesehatan yang diselenggarakan melalui dana BOK adalah
kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi dan
merupakan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif
yang dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs 1, 4, 5, 6
dan 7.

- 17 Upaya kesehatan prioritas meliputi :
MDG 1
MDG 4
MDG 5
MDG 6

MDG 7

Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan
gizi buruk
Upaya menurunkan angka kematian balita
Upaya menurunkan angka kematian ibu dan
mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua
a. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan
jumlah kasus baru HIV/AIDS
b. Upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV
dan AIDS bagi semua yang membutuhkan
c. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan
jumlah kasus baru Malaria dan TB
Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap
sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak

Berikut beberapa kegiatan yang berdaya ungkit tinggi dalam rangka
pencapaian target MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7. Pelaksanaan kegiatan
dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah
setempat, sesuai dengan hasil Lokakarya Mini Puskesmas:

- 18 No

Kegiatan

1

Pendidikan gizi

2

Pelayanan gizi

3

Tata laksana gizi

4

Pelayanan Kesehatan
Neonatus

5

Pelayanan Kesehatan
Bayi

Bentuk Kegiatan

Sasaran

Lokasi

Keterangan

PMT Penyuluhan
Penyuluhan gizi
Konseling ASI dan MP-ASI
Posyandu
Sweeping
Pemantauan status gizi
Survei
PMT Pemulihan Balita

Ibu Bayi/Balita,
Bumil, Bulin,
Bufas, Buteki
Ibu Bayi/Balita,
Bumil

Fokus MDG 1
Posyandu, CFC,
Kelas Ibu, Rumah

Balita

Kunjungan Neonatus
Pemantauan neonatus risiko tinggi
Pelacakan kematian neonatal, termasuk
otopsi verbal
Posyandu
Sweeping
Deteksi dini risiko tinggi
Pemantauan Bayi risiko tinggi
Imunisasi

Neonatus,
neonatus risti

Fokus MDG 1
Posyandu, CFC,
Kelas Ibu, Rumah
Posyandu,
Fokus MDG 4
Rumah

Bayi, Bayi risti,
Ibu Bayi/Bayi
Risti

Fokus MDG 1
Posyandu, CFC,
Kelas Ibu, Rumah

Posyandu,
Rumah

Fokus MDG 4

- 19 No

Kegiatan

6

Pelayanan Kesehatan
Balita

7

Pelayanan kesehatan
Ibu hamil (ANC)

Bentuk Kegiatan

Sasaran

Lokasi

Keterangan

Posyandu
Sweeping
Pemberian Vit. A
Deteksi dini risiko tinggi
Pemantauan Balita risiko tinggi
Penemuan dan tata laksana kasus penyebab
utama kematian balita (Pneumonia, Diare,
Campak dan Malaria)
Imunisasi
Posyandu
Sweeping
Deteksi dini risiko tinggi
PMT Bumil KEK
Pemantauan risiko tinggi
Kelas ibu hamil
Kunjungan rumah tunggu
Pelacakan kasus kematian ibu hamil,
termasuk otopsi verbal
Kemitraan bidan dukun

Balita, Balita risti,
Ibu Balita/Balita
Risti

Posyandu,
Rumah

Fokus MDG 4

Bumil, Bumil Risti

Posyandu,Poskes
des/Polindes,
Rumah, Kelas
ibu, Rumah
Tunggu

Fokus MDG 5

- 20 No
8

Kegiatan
Pendampingan P4K

Bentuk Kegiatan
Kunjungan rumah
Penyuluhan

9

Pelayanan kesehatan
ibu bersalin

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Pelacakan kasus kematian ibu bersalin,
termasuk otopsi verbal

10

Pelayanan kesehatan
ibu nifas

11

Pelayanan Keluarga
Berencana

Kunjungan ibu nifas
Pemantauan Ibu nifas risiko tinggi
Pelacakan kasus kematian ibu nifas,
termasuk otopsi verbal
Penyuluhan dan konseling KB dan kesehatan
reproduksi

Sasaran

Lokasi

Keterangan

Bumil, Suami,
Keluarga,
TOGA, TOMA,
Kader, Dukun,
Kelompok
Masyarakat
Bulin

Rumah

Bufas

Posyandu,
Poskesdes/
Polindes, Rumah

Fokus MDG 5

Pasangan Usia
Subur, Remaja

Posyandu, Balai
desa, Majelis
Ta'lim, Sekolah

Fokus MDG 5

Posyandu,
RT/RW,
Kelurahan,
Dusun, Desa
Posyandu,
Poskesdes/
Polindes, Rumah

Fokus MDG 5

Fokus MDG 5

- 21 No

Kegiatan

12

Mengendalikan
penyebaran dan
menurunkan jumlah
kasus baru HIV/AIDS

13

Mewujudkan akses
terhadap pengobatan
HIV/AIDS bagi semua
yang membutuhkan

Bentuk Kegiatan

Sasaran

Lokasi

Keterangan

Promosi (ABAT, Pemakaian Kondom,
Pengetahuan komprehensif HIV/AIDS, dan
lain-lain)
Konseling dan pencegahan transmisi
penularan penyakit HIV/AIDS dari penderita
ke orang lain termasuk kepatuhan minum
obat
Penemuan dan tata laksana kasus serta
pengambilan spesimen (HIV/AIDS, IMS)
Sero surveilans bagi populasi risiko tinggi
(serologi, mass blood survey, blood survey,
dan lain-lain)
Pendistribusian pemakaian kondom bagi
populasi risiko tinggi

Penderita,
Masyarakat
kelompok berisiko
tinggi, termasuk
Remaja, Bumil ,
Anak.

Posyandu,
Poskesdes,
Lokalisasi, Lokasi
Risti, Balai desa.

Fokus MDG 6

Penderita,
Masyarakat
kelompok berisiko
tinggi, termasuk
Remaja, Bumil ,
Anak.

Posyandu,
Poskesdes,
Lokalisasi, Lokasi
Risti, Lokalisasi
khusus (lapas),
Balai desa.

Fokus MDG 6

- 22 No

Kegiatan

14

Mengendalikan
penyebaran dan
menurunkan jumlah
kasus baru Malaria dan
TB

15

Meningkatkan akses
masyarakat terhadap
sumber air minum dan
sanitasi dasar yang
layak

Bentuk Kegiatan
Promosi (etika batuk, PHBS, dan lain-lain)
Konseling dan pencegahan transmisi
penularan penyakit dari penderita ke orang
lain termasuk kepatuhan minum obat

Sasaran

Lokasi

Keterangan

Penderita,
Masyarakat
kelompok berisiko
tinggi

Posyandu,
Poskesdes,
Lokalisasi, Lokasi
Risti, Lokalisasi
khusus (lapas),
Balai desa.

Fokus MDG 6

Rumah

Fokus MDG 7

Penemuan dan tatalaksana kasus serta
pengambilan spesimen (TB dan Malaria)
Spot Survei terhadap tempat perindukan
vector
Pengendalian vector
Pendistribusian kelambu kepada kelompok
berisiko
Pendampingan penyusunan rencana kegiatan Masyarakat
STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
Pemicuan stop buang air sembarangan
(pemberdayaan masyarakat)
Pemantauan kualitas air minum

- 23 No

Kegiatan

Bentuk Kegiatan

16

Pendataan

Pendataan sasaran
Pendataan PHBS
Pendataan risiko

17

Penyuluhan

Penyuluhan kelompok
Konseling

Sasaran
Masyarakat,
institusi, tempattempat umum,
tempat risiko
tinggi kesehatan
Masyarakat

Penyebarluasan informasi melalui media
(massa dan elektronik)
18

Refreshing Kader
Kesehatan

19

Kegiatan lain yang
berdaya ungkit tinggi
terhadap pencapaian
MDGs sesuai dengan
kondisi lokal/setempat

Pertemuan penyegaran teknis kesehatan
tertentu untuk kader kesehatan aktif

Masyarakat

Lokasi
Institusi, tempattempat umum,
tempat risiko
tinggi kesehatan
Posyandu,
Puskesmas,
Institusi, tempattempat umum,
tempat risiko
tingggi kesehatan
Balai desa,
Puskesmas,
Posyandu,
Poskesdes.

Keterangan

- 24 b. Upaya Kesehatan Lainnya
Di samping kegiatan upaya kesehatan di Puskesmas yang telah
ditetapkan sebagai prioritas di atas, Puskesmas dapat
melakukan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif
lainnya, mengacu pada upaya kesehatan wajib dan upaya
kesehatan pengembangan sesuai Kebijakan Dasar Puskesmas
Nomor 128/MENKES/SK/II/2004. Perencanaan kegiatan harus
melalui mekanisme lokakarya mini, memperhatikan kearifan
lokal serta searah dengan kebijakan pembangunan kesehatan
nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Upaya kesehatan lainnya meliputi :
1)
Pengendalian Penyakit Menular;
2)

Promosi Kesehatan;

3)

Penyehatan Lingkungan;

4)

Kesehatan Ibu Dan Anak Serta KB;

5)

Perbaikan Gizi Masyarakat;

6)

Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

7)

Kesehatan Kerja;

8)

Kesehatan Olahraga;

9)

Kesehatan Tradisional;

10)

Kesehatan Sekolah;

11)

Kesehatan Gigi Dan Mulut;

12)

Kesehatan Haji;

13)

Kesehatan Indera;

14)

Kesehatan Jiwa;

15)

Kesehatan Lanjut Usia;

16)

Perawatan Kesehatan Masyarakat;

17)

Kesehatan Matra;

18)

Upaya kesehatan lainnya bersifat lokal spesifik.

2. Manajemen Puskesmas
Untuk dapat terselenggaranya upaya kesehatan di Puskesmas
secara optimal, tepat sasaran, efisien, dan efektif perlu
dilaksanakan manajemen Puskesmas yang meliputi :

- 25 a. Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1)
1) Kegiatan
perencanaan
tingkat
Puskesmas
meliputi
penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana
Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Plan of Action (POA)
Tahunan, dan POA Bulanan. Perencanaan dilakukan secara
menyeluruh
dengan
memanfaatkan
seluruh
sumber
anggaran, baik dari APBD, BOK maupun sumber anggaran
lainnya.
2) Setelah
RUK
disetujui
oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota, Puskesmas menyusun RPK/POA Tahunan
pada awal tahun berjalan. RPK/POA Tahunan merupakan
dokumen perencanaan Puskesmas yang berisi rencana
kegiatan untuk mencapai target yang akan dicapai selama
satu tahun di wilayah kerjanya.
3) RPK/POA Tahunan dibahas pada forum Lokakarya Mini
Puskesmas yang dilaksanakan secara berkala untuk
menghasilkan POA Bulanan. Rencana kegiatan pada POA
Bulanan dapat berbeda dengan rencana kegiatan pada
RPK/POA Tahunan, karena disesuaikan dengan kebijakan
dan atau kondisi/permasalahan terkini yang terpantau
melalui PWS (Pemantauan Wilayah Setempat).
Puskesmas dapat melakukan perubahan POA tahunan
melalui kesepakatan lokakarya mini.

b. Penggerakan
Puskesmas

Pelaksanaan

(P2)

melalui

Lokakarya

Mini

1) Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan (P2) dilakukan secara
berkala melalui Lokakarya Mini. Lokmin Puskesmas terdiri
dari Lokmin Bulanan (lintas program internal Puskesmas) dan
Lokmin Tribulanan (lintas sektor).
2) Pada forum Lokmin Bulanan dilakukan pembahasan
mengenai kebijakan terkini dan hasil analisis PWS yang
dilakukan lintas program. Hasil Lokmin digunakan sebagai
bahan penyusunan rencana kegiatan bulan berikutnya, yang
dituangkan dalam POA Bulanan.

- 26 3) Pelaksanaan Lokmin Bulanan idealnya diselenggarakan setiap
bulan. Pada daerah dengan kondisi geografis sulit,
dimungkinkan waktu pelaksanaan Lokmin disesuaikan
dengan kemampuan Puskesmas, minimal 4 kali dalam
setahun. Lokmin Bulanan melibatkan seluruh jajaran
Puskesmas dan jaringannya serta Bidan di Desa dan PLKB.
4) Pelaksanaan Lokmin Tribulanan idealnya diselenggarakan
setiap 3 bulan. Pada daerah dengan kondisi geografis sulit,
dimungkinkan waktu pelaksanaan Lokmin Tribulanan
disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Lokmin
Tribulanan melibatkan lintas sektor di wilayah kerja
Puskesmas, seperti kepala desa/lurah, camat, TP PKK, kader
kesehatan, tokoh masyarakat/agama, sektor pendidikan,
sektor pertanian, dan lain-lain.
c. Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3)
1) Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk dapat
melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan upaya kesehatan atau administrasi pengelolaan
keuangan di lapangan agar berjalan sesuai dengan yang
direncanakan, tertib administrasi termasuk untuk mengatasi
hambatan yang ditemui.
2) Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan melalui
kegiatan supervisi/bimbingan teknis/pembinaan ke lapangan
(Pustu, Poskesdes, Polindes, UKBM dan tempat lain) pada
saat kegiatan maupun di luar kegiatan yang dilakukan di
masyarakat.
3) Kegiatan
dapat
dilakukan
secara
rutin
harian/
bulanan/tribulanan/semesteran sesuai dengan kebutuhan
program.
4) Untuk melakukan penilaian keberhasilan pencapaian program
dan laporan keuangan maka Puskesmas dapat melakukan
penilaian secara periodik yang dapat terintegrasi dengan rapat
Lokakarya Mini di Puskesmas.
5) Hasil penilaian berupa laporan secara periodik dikirimkan ke
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan format yang
disepakati.

- 27 Disamping kegiatan dalam unsur manajemen Puskesmas diatas
kegiatan pendukung manajemen Puskesmas seperti SMD, MMD
di tingkat desa, rapat-rapat, konsultasi/koordinasi, pengambilan
bahan logistik, atau kegiatan lain yang terkait dengan BOK ke
kabupaten/kota dapat dibiayai dengan dana BOK di Puskesmas.
B. Ruang Lingkup Pemanfaatan
Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK adalah untuk dukungan
operasional pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan
preventif dan manajemen Puskesmas di Puskesmas dan Jaringannya
beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM lainnya. Ruang
lingkup pemanfaatan dana BOK meliputi :
1. Transpor lokal kegiatan ke luar gedung
Transpor lokal kegiatan ke luar gedung meliputi :
a. Transpor petugas kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan upaya
kesehatan di luar gedung (ke Posyandu, Poskesdes/Polindes,
UKBM lainnya, kunjungan rumah dan institusi/tempat terdapat
sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan);
b. Transpor kader kesehatan termasuk dukun bersalin dari tempat
tinggal ke tempat pelayanan kesehatan atau ke rumah
penduduk (ke Posyandu, Poskesdes/Polindes, UKBM lainnya,
kunjungan rumah dan institusi/tempat terdapat sasaran yang
memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan);
c. Transpor peserta rapat/pertemuan bagi undangan yang berasal
dari luar tempat diselenggarakannya rapat/pertemuan;
d. Transpor
petugas
kesehatan
untuk
konsultasi/rapat/pertemuan/pengiriman
laporan/pengiriman
pertanggungjawaban ke kabupaten/kota apabila perjalanan
pulang pergi kurang dari 8 (delapan) jam;
e. Transpor lokal lainnya yang terkait dengan kegiatan BOK (Bab II
point A).
2. Perjalanan Dinas dalam Batas Kabupaten/Kota
a. Untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Poskesdes/Polindes yang dalam melaksanakan upaya kesehatan
karena kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari 8
(delapan) jam pulang pergi atau menginap di lokasi;

- 28 b. Untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Poskesdes/Polindes menghadiri rapat/pertemuan/konsultasi ke
Kabupaten/Kota yang terkait BOK yang karena kondisi geografis
memerlukan perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam atau harus
menginap
di
lokasi
rapat/pertemuan/konsultasi
di
Kabupaten/Kota;
c. Perjalanan dinas lainnya bagi Petugas Puskesmas, Puskesmas
Pembantu, Poskesdes/Polindes terkait dengan kegiatan BOK.
3. Pembelian/Belanja Barang
a. Pembelian/belanja barang
untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung
yang dapat berupa bahan PMT Penyuluhan, bahan PMT
Pemulihan, bahan penyuluhan/KIE yang diperlukan dan
konsumsi pertemuan;
b. Pembelian/belanja barang
untuk mendukung pelaksanaan
manajemen Puskesmas, manajemen pengelolaan keuangan BOK,
Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa
(MMD), yang dapat berupa belanja ATK, biaya administrasi
perbankan, pembelian materai, fotokopi, dan pembelian
konsumsi.

Tahun 2014, Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan
untuk Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Puskesmas
dan Jaringannya.

- 29 BAB III
RUANG LINGKUP KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

Dana BOK tahun 2014 merupakan dana bersumber APBN untuk
dukungan operasional Puskesmas yang disalurkan melalui mekanisme
Tugas Pembantuan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai
satuan kerja (satker). Puskesmas dan jaringannya beserta
Poskesdes/Polindes dan Posyandu sebagai pelaksana kegiatan
merupakan unit dari satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Ruang lingkup kegiatan bersumber dana BOK di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota sebagai satker pengelola BOK meliputi :
A. Pengelolaan Satuan Kerja
Setelah menerima DIPA TP BOK Kabupaten/Kota atau Surat
Keputusan Alokasi Dana BOK dari Menteri Kesehatan, Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan:
1. Penetapan alokasi dana BOK per Puskesmas;
2. Penetapan tim pengelola BOK tingkat Kabupaten/Kota;
3. Penetapan staf pengelola satker di Dinas Kabupaten/Kota;
4. Penetapan tim pengelola BOK di Puskesmas;
5. Penetapan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rencana
Pelaksanaan
Kegiatan
(RPK)
BOK
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota;
6. Pembinaan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai satker, bertanggung
jawab mengelola keuangan bersumber dana APBN yang disalurkan
melalui Tugas Pembantuan sehingga perlu ditunjuk Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Akuntansi dan
Bendahara Pengeluaran. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
(PKS) dengan Puskesmas dilakukan oleh KPA.
B. Pembinaan Puskesmas
Agar pemanfaatan dana BOK di Puskesmas digunakan untuk
kegiatan upaya promotif dan preventif di Puskesmas dalam
mendukung tujuan MDGs, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
berkewajiban melakukan pembinaan ke Puskesmas. Pembinaan
yang dlakukan meliputi:

- 30 1. Teknis Administrasi
Agar pelaksanaan kegiatan melalui dana BOK di Puskesmas
sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, perlu
dilakukan
pembinaan
oleh
satker
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota mencakup pelaksanaan sosialisasi, mekanisme
permintaan dana, mekanisme pembayaran, pemanfaatan dana,
pertanggungjawaban, pembukuan dan pelaporan. Pelaksanaan
pembinaan dapat dilakukan melalui :
a. Rapat;
b. Pertemuan; dan
c. Kunjungan/supervisi/monitoring
ke
Puskesmas
dan
jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu, UKBM
lainnya serta tempat pelayanan kesehatan kepada masyarakat
dilaksanakan.
2. Teknis Program
Agar ruang lingkup kegiatan upaya kesehatan di wilayah kerja
Puskesmas yang dibiayai BOK dapat mencapai tujuan, Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota wajib memberikan pembinaan
dalam aspek teknis program. Lingkup pembinaan teknis
program diselenggarakan oleh bidang-bidang yang terdapat di
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota meliputi :
a. Penyusunan perencanaan / verifikasi usulan kegiatan (POA);
b. Penggerakan, pelaksanaan dan sosialisasi;
c. Standar pelayanan;
d. Pemantauan Wilayah Setempat dan pencapaian indikator
keberhasilan;
e. Pencatatan dan pelaporan; dan
f. Evaluasi Program.
Pelaksanaan pembinaan dapat dilaksanakan melalui kegiatankegiatan, antara lain :
a. Pendampingan Lokakarya Mini Puskesmas
b. Rapat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
c. Pertemuan koordinasi dengan Puskesmas; dan
d. Kunjungan lapangan ke Puskesmas dan jaringannya,
Poskesdes/Polindes dan Posyandu, UKBM lainnya serta
tempat
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
dilaksanakan.

- 31 C. Konsultasi Pelaksanaan BOK
Agar pelaksanaan BOK sesuai dengan tujuan dan kebijakan
operasional yang berlaku, maka pengelola BOK Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi. Pelaksanaan
konsultasi, antara lain:
1. Konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi BOK ke
Dinas Kesehatan Provinsi;
2. Konsultasi pelaksanaan anggaran BOK ke Kanwil DJPB
dan/atau ke KPPN; dan
3. Konsolidasi laporan keuangan BOK semester I yang
diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (berdasarkan
undangan).

- 32 BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN BOK DI PUSKESMAS

A.

PERSIAPAN
1.

Pembukaan Rekening Puskesmas
Atas
dasar
Surat
Perintah
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota,
Puskesmas
segera
membuka
rekening
giro/tabungan atas nama Puskesmas atau menggunakan
rekening tahun sebelumnya untuk menampung dana BOK yang
disalurkan oleh satker dan dilaporkan ke KPA untuk penerbitan
SK Alokasi Dana BOK per Puskesmas.

2.

Penyusunan Plan of Action (POA)
Setelah menerima SK alokasi dana BOK tahun 2014, Puskesmas
segera menyelenggarakan rapat lokakarya mini Puskesmas
untuk memilih kegiatan di dalam POA tahunan Puskesmas T.A
2014 yang akan dibiayai melalui dana BOK. POA tahunan
Puskesmas sebagaimana 1 contoh terlampir, sudah tersusun
pada lokakarya mini pertama berdasarkan Rencana Usulan
Kegiatan (RUK) Puskesmas yang telah diusulkan ke dinas
kesehatan
kabupaten/kota.
Selanjutnya
Puskesmas
menetapkan rencana kegiatan dan dana tahap pertama
bersumber dana BOK dengan periode kegiatan satu bulan atau
beberapa bulan ke depan dan diusulkan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk proses pencairan dana.

B.

PELAKSANAAN
1.

Permintaan Dana
Puskesmas dapat segera mengajukan Surat Permintaan Uang
(SPU) tahap pertama sebagaimana tercantum dalam contoh 2
terlampir ke KPA BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
dilampiri dengan POA tahunan, POA tahapan pertama (sebagai
daftar nominatif usulan), Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja, fotokopi buku rekening, fotokopi NPWP dan PKS yang
telah disusun antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan
Puskesmas. Untuk permintaan tahap berikutnya dapat
dilakukan apabila Puskesmas telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan yang telah diusulkan pada tahap sebelumnya

- 33 minimal 75% dan telah dipertanggungjawabkan dengan
melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
sebagaimana tercantum dalam contoh 3 terlampir.
Sisa kegiatan dan dana yang belum dilaksanakan dapat terus
dilaksanakan sambil mengajukan permintaan dana tahap
selanjutnya.
Seluruh bukti transaksi/dokumen
pertanggungjawaban disimpan di Puskesmas

Pada akhir tahun anggaran, saldo dana BOK di rekening
Puskesmas harus sudah kosong (nol).
Penyetoran sisa dana Puskesmas ke kas negara pada
tahun berjalan menggunakan :
• Formulir SSPB (Surat Setoran Pengembalian
Belanja) jika menggunakan mekanisme pembayaran
dengan LS sebagaimana contoh 4 terlampir
• Formulir SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) jika
menggunakan mekanisme pembayaran dengan
UP/TUP sebagaimana contoh 5 terlampir
Penyetoran
yang
melewati
tahun
anggaran
menggunakan formulir SSBP (Surat Setoran Bukan
Pajak).

2.

Pencairan Dana
Pengelola Keuangan BOK Puskesmas dapat mencairkan dana
yang tersedia di rekening Puskesmas sesuai dengan kebutuhan
untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan POA Puskesmas.
Pengelola Keuangan BOK Puskesmas dapat mencairkan dana
yang tersedia di rekening Puskesmas untuk melaksanakan
kegiatan BOK yang telah disusun untuk periode satu bulan
berdasarkan POA hasil lokakarya mini Puskesmas. Pada daerah
dengan kondisi geografis sulit atau akses ke Puskesmas
memerlukan biaya tinggi, pencairan dana dapat untuk kegiatan
periode beberapa bulan.

- 34 3.

Pemanfaatan Dana
Pemanfaatan dana BOK di Puskesmas adalah untuk operasional
upaya pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas yang
meliputi :
a. Transpor Lokal
1) Membiayai perjalanan petugas kesehatan melakukan
kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan
preventif ke luar gedung;
2) Membiayai perjalanan kader kesehatan termasuk dukun
bersalin membantu petugas kesehatan dalam kegiatan
upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif ke luar
gedung;
3) Membiayai perjalanan peserta rapat Lokakarya mini,
Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa
(MMD);
4) Membiayai
perjalanan
petugas
kesehatan
untuk
menghadiri
rapat-rapat,
konsultasi/koordinasi
dan
kegiatan lain yang terkait dengan BOK ke kabupaten/kota;
5) Membiayai perjalanan kader kesehatan termasuk dukun
bersalin untuk menghadiri kegiatan refreshing/penyegaran
kader Kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas
dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes, Posyandu
dan UKBM lainnya.
Besaran biaya transpor lokal yang dibiayai adalah sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan di kabupaten/kota
tersebut. Pada kondisi tertentu, daerah dapat membayar
biaya transpor lokal berdasar at cost, sesuai dengan besaran
biaya transpor lokal yang dikeluarkan, termasuk sewa
sarana transpor bila diperlukan, karena tidak ada sarana
transpor regular dengan bukti pengeluaran yang dikeluarkan
oleh pemilik/penyedia jasa transportasi.
b. Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota (dalam Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2014)
Untuk petugas kesehatan yang dalam melaksanakan upaya
kesehatan
atau
menghadiri
kegiatan
rapat/
pertemuan/konsultasi yang terkait dengan BOK dalam

- 35 Kabupaten/Kota karena kondisi geografis memerlukan
perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam dan bisa ditempuh
dengan pulang pergi tanpa menginap, dapat dibayarkan
biaya transpor lokal dan uang harian perjalanan dinas dalam
kota lebih dari 8 (delapan) jam.
c. Pembelian/Belanja Barang
1) Membiayai pembelian/belanja barang untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan
preventif ke luar gedung, yang meliputi :
a) Pembelian bahan PMT penyuluhan/pemulihan;
b) Pembelian konsumsi rapat, penyuluhan, refreshing;
c) Pencetakan/penggandaan/penyediaan bahan untuk
penyuluhan kepada masyarakat.
2) Membiayai pembelian/belanja barang untuk mendukung
pelaksanaan
manajemen
Puskesmas,
manajemen
pengelolaan keuangan BOK, SMD, MMD, yang meliputi :
a) Pembelian
alat
pendukung BOK;

tulis/kantor

untuk

kegiatan

b) Biaya administrasi perbankan, apabila sesuai
ketentuan bank setempat, memerlukan biaya
administrasi dalam rangka membuka dan menutup
rekening bank Puskesmas, maka dapat menggunakan
dana BOK dari kegiatan belanja barang penunjang;
c) Pembelian materai;
d) Penggandaan/fotokopi laporan;
e) Pengiriman surat/laporan;
f) Pembelian konsumsi rapat.
Dana BOK di Puskesmas TIDAK BOLEH dimanfaatkan
untuk:
a. Upaya kuratif dan rehabilitatif;
b. Gaji, uang lembur, insentif;
c. Pemeliharaan gedung (ringan, sedang dan berat);
d. Pemeliharaan kendaraan (ringan, sedang dan berat);
e. Biaya listrik, telepon, dan air;
f. Pengadaan obat, vaksin, reagensia dan alat
kesehatan;
g. Biaya transportasi rujukan pasien.

- 36 4.

Pertanggungjawaban
Dokumen pendukung untuk pertanggungjawaban penggunaan
Dana BOK adalah disesuaikan dengan jenisnya sebagai berikut :
a. Transpor lokal
1) Surat Tugas/Surat Perintah Tugas perorangan atau
kelompok yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas atau
surat undangan atau jadwal kegiatan yang dibuat Kepala
Puskesmas bagi kader dan dukun bersalin sebagaimana
tercantum dalam contoh 6 terlampir.
2) Daftar hadir kegiatan (untuk kegiatan rapat) sebagaimana
tercantum dalam contoh 7 terlampir.
3) Bukti penerimaan transpor lokal yang ditandatangani oleh
pegawai/penerima transpor sesuai besaran yang diterima.
Dapat berupa kuitansi atau bukti penerimaan lainnya
seperti buku catatan pengeluaran pengelola keuangan,
tanda terima perorangan atau gabungan. Apabila transpor
lokal besarannya sesuai dengan at cost, maka
dokumen/bukti pengeluaran dapat berupa karcis/tiket
yang dikeluarkan oleh sarana transportasi tersebut. Bila
tidak
ada
bukti,
dapat
diganti
dengan
tanda
terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
pemilik/pengemudi
sarana
transportasi
tersebut,
termasuk didalamnya apabila carter atau sewa sarana
transportasi karena tidak ada sarana transportasi regular
sebagaimana tercantum dalam contoh 8 terlampir.
4) Laporan kegiatan secara ringkas (diketik atau ditulis
tangan) sebagaimana tercantum dalam contoh 9 terlampir.
Untuk perjalanan dinas dalam kota/kabupaten yang
dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam maka
pertanggungjawaban tanpa penerbitan SPD (Surat
Perjalanan Dinas)
b. Perjalanan Dinas
1) Surat Tugas dan/atau surat undangan sebagaimana
tercantum dalam contoh 6 terlampir.

- 37 2) Bukti/kuitansi rekap penerimaan uang transpor lokal,
uang harian dan uang penginapan bila menginap yang
ditandatangani
oleh
pegawai
yang
melaksanakan
perjalanan sebagaimana tercantum dalam contoh 10 dan
contoh 11 terlampir.
3) Bukti pengeluaran transpor lokal berupa karcis/tiket. Bila
tidak
ada
bukti,
dapat
diganti
dengan
tanda
terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
pemilik/pengemudi
sarana
transportasi
tersebut,
termasuk didalamnya apabila carter atau sewa sarana
transportasi karena tidak ada sarana transportasi regular
sebagaimana tercantum dalam contoh 8 terlampir.
4) Laporan (diketik atau ditulis tangan)
tercantum dalam contoh 9 terlampir.

sebagaimana

Untuk perjalanan yang karena kondisi geografis
memerlukan penginapan maka :
• Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8
(delapan) jam dapat dibayarkan sesuai PMK Nomor
72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun 2014.
• Biaya penginapan dengan besaran sesuai bukti atau
30% dari pagu penginapan di daerah tersebut jika
tidak ada penginapan atau tidak menggunakan
penginapan.

c. Pembelian/Belanja Barang
1) Bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon dari penjual (bila
ada) yang ditandatangani di atas materai Rp.3.000,- untuk
pembelian dengan nilai Rp.250.000,- sampai dengan
Rp.1.000.000,- dan materai Rp.6.000 untuk pembelian
lebih dari Rp.1.000.000,- yang distempel (bila ada) oleh
pihak penjual barang (bukti pembelian dapat berupa
kuitansi atau tanda pembelian lainnya) dengan rincian
barang yang dibeli sebagaimana tercantum dalam contoh
12 terlampir.

- 38 2) Surat Setoran Pajak
a) Pembelian Barang
Surat Setoran Pajak PPN 10% untuk nilai bukti
pembelian/kuitansi/faktur/bon pembelian barang lebih
dari Rp.1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dan Surat
Setoran Pajak PPN 10% dan PPh ps 22 sebesar 1,5%
untuk nilai kuitansi lebih dari Rp. 2.000.000,-. Bila
penyedia barang tidak memiliki NPWP, maka besaran
potongan PPh 22 dikenakan 2 kali lipat.
b) Pembelian konsumsi (makanan/minuman)
Surat Setoran Pajak PPh ps 23 sebesar 2% untuk nilai
pembelian makanan minuman dengan nilai bukti
pembelian/kuitansi/faktur/bon
lebih
dari
Rp.
2.000.000,- dan bila penyedia tidak memiliki NPWP,
maka besaran potongan pajak dikenakan 2 kali lipat.




Pembelian makanan minuman dari restoran,
rumah makan, warung dan sejenisnya tidak
dikenakan PPN, jika pembelian lebih dari 2 juta
maka dikenakan PPh ps 22 sebesar 1,5%
Pajak dipungut oleh pengelola keuangan BOK
Puskesmas dan disetor ke Kas Negara dengan
Surat Setoran Pajak (SSP).

d. Pengiriman
Resi/tanda bukti pengiriman bila melalui PT. Pos / Jasa
Pengiriman.
e. Administrasi Bank
Bukti potongan biaya administrasi bank/fotokopi rekening
koran.
5.

Pencatatan/Pembukuan
a. Buku yang harus dimiliki oleh pengelola keuangan BOK
Puskesmas adalah BUKU BANK dan BUKU KAS TUNAI
sebagaimana tercantum dalam contoh 13 terlampir.

- 39 b. Setiap transaksi harus segera dicatat dalam BUKU KAS TUNAI
dan SPTB ditutup setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh
Kepala Puskesmas dan pengelola keuangan BOK Puskesmas
sebagaimana tercantum dalam contoh 13 dan contoh 3
terlampir.
c. Pencatatan dilaksanakan berdasarkan nilai yang tertera
dalam kuitansi.
d. Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti/dokumen
pertanggungjawaban keuangan.

BUKU KAS TUNAI dan SPTB harus ditutup dan
ditandatangani setiap akhir bulan, oleh Kepala
Puskesmas dan pengelola keuangan BOK Puskesmas
(sebagaimana tercantum dalam contoh 13 dan
contoh 3 terlampir).

- 40 BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN BOK
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

A. PERSIAPAN
1. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja dan Tim
Pengelola TP BOK
Setelah menerima Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang
alokasi dana BOK tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 473/Menkes/SK/XII/2013 tentang Pelimpahan
Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung
Jawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna
Barang
dalam
Pengelolaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang
Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota, maka Bupati/Walikota
segera menerbitkan Surat Keputusan penetapan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) untuk dana Tugas Pembantuan BOK. Selanjutnya Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota menetapkan Pejabat Pembuat
Komitmen dan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat
Perintah Membayar, Bendaharan Pengeluaran, Petugas Sistem
Akuntasi Instansi (SAI), pengelola BOK tingkat Puskesmas, Tim
Sekretariat BOK Tingkat Kabupaten/Kota, Tim Teknis Tingkat
Kabupaten/Kota dan petugas yang akan berhubungan langsung
dengan KPPN untuk penerbitan Kartu Identitas Petugas Satker
(KIPS).
2. Penelaahan DIPA
Setelah DIPA TP BOK diterima, KPA segera melakukan penelaahan
yang meliputi :
a. Nama pejabat pengelola keuangan (KPA, PP-SPM dan Bendahara
Pengeluaran)
b. Alokasi dana Satker per kegiatan dan per output
c. Kesesuaian Bagan Akun Standar
d. Lokasi KPPN
e. Rencana Penarikan Dana (RPD).
Apabila berdasarkan hasil penelaahan ditemukan ketidaksesuaian,
maka segera dilakukan proses revisi sesuai ketentuan yang berlaku.

- 41 3. Pembukaan Rekening
a. PPK bersama Bendahara Pengeluaran membuka rekening giro
bank
setelah
mendapat
persetujuan
pembukaan
rekening/penggunaan rekening oleh KPPN setempat.
b. Pada akhir tahun anggaran, rekening harus dinihilkan dan saldo
disetor ke kas Negara termasuk bunga bank.
c. Bila rekening tersebut masih digunakan pada tahun anggaran
berikutnya, maka harus dilaporkan ke KPPN.
d. PPK membuat surat permintaan kepada Bank agar jasa bunga
atau
jasa
giro
setelah
dikurangi
dengan
kewajiban
perpajakannya, disetorkan langsung ke Kas Negara.
4. Penetapan Alokasi Dana BOK Bagi Puskesmas
Setelah menerima tembusan SK Menteri Kesehatan tentang alokasi
dana BOK Kabupaten/Kota tahun 2014, Kepala Dinas Kesehatan
segera menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota tentang alokasi BOK tahun 2014 bagi setiap
Puskesmas yang mencakup Nama Puskesmas, Besaran Alokasi,
Nama Bank, Nama dan Nomor Rekening, dan Nama Kepala
Puskesmas.
Besaran alokasi setiap Puskesmas dapat disesuaikan berdasarkan
beberapa kriteria yang ada di wilayah tersebut. Alokasi setiap
Kabupaten/Kota bersifat tetap.
Khusus untuk 101 Puskesmas wilayah DTPK sebagaimana
Surat
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
758/Menkes/SK/IV/2011 tentang “Penetapan Kabupaten,
Kecamatan, dan Puskesmas di Perbatasan Darat dan Pulaupulau Kecil Terluar Berpenduduk yang Menjadi Sasaran
Prioritas Nasional Progam Pelayanan Kesehatan di DTPK”,
mendapat tambahan dana sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah)/Puskesmas/tahun.

- 42 5. Penyusunan Satuan Biaya
Dana BOK adalah dana APBN yang disalurkan melalui Tugas
Pembantuan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai satuan
kerja, sehingga pengelolaan menggunakan aturan APBN. Standar
Biaya yang digunakan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. Apabila satuan
biaya yang diperlukan untuk kegiatan BOK di suatu
Kabupaten/Kota tidak ada dalam standar biaya dimaksud, maka:
a. Besaran satuan biaya sesuai dengan biaya riil (at cost) di
lapangan/daerah tersebut.
b. Kepala Dinas Kesehatan dapat menetapkan standar biaya
melalui
Surat
Keputusan
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan di wilayah
Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan atau desa, dengan
besaran satuan biaya mempertimbangkan tingkat kewajaran,
kondisi geografis, tingkat kemahalan, dan realistis. Besaran
satuan biaya yang akan ditetapkan disepakati dengan para
Kepala Puskesmas di kabupaten tersebut.
c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan
Besaran satuan biaya untuk kegiatan BOK juga dapat mengacu
pada peraturan daerah sepanjang satuan biayanya masih
realistis/relevan dengan kondisi saat ini.
Penetapan besaran satuan biaya untuk kegiatan BOK
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota setelah disepakati secara
tertulis dengan Kepala Puskesmas

6. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Penyaluran dana BOK ke Puskesmas dengan menggunakan
mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Agar penyaluran dana BOK
dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas dapat
dilakukan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, maka
dibuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kuasa Pengguna
Anggaran dengan Kepala Puskesmas. PKS ini menjadi salah satu
kelengkapan pengajuan SPP LS ke SPM LS. PKS minimal memuat

- 43 hak dan kewajiban Kepala Puskesmas, pernyataan kesanggupan
untuk menyalurkan, kesediaan menyetor sisa dana ke kas negara,
mekanisme pertanggungjawaban dan ketentuan mengenai sanksi
atas pelanggaran perjanjian. Contoh PKS sesuai dengan
sebagaimana tercantum dalam contoh 14 terlampir.
7. Penyusunan Plan Of Action (POA)/Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera menyusun Rencana
Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan dana sebagai dasar
untuk mengajukan pencairan dana ke KPPN dengan mekanisme
sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.
Perencanaan Kas disusun mengacu pada Rencana Penarikan Dana
(RPD) yang ada pada lembar ke-3 dokumen DIPA. Apabila
Perencanaan Kas tidak sesuai dengan RPD pada dokumen DIPA,
maka harus dilakukan revisi.

B. PELAKSANAAN
1. Permintaan Dana
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
mengajukan usulan permintaan dana ke KPPN untuk kegiatan
tingkat Kabupaten/Kota melalui mekanisme :
a. UP untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
b. TUP apabila UP tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan
yang akan dilaksanakan.
c. LS untuk membiayai kegiatan paket meeting kepada pihak hotel
atau pemilik tempat meeting dengan nilai di atas Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah), honorarium, perjalanan dinas (bila
perlu) dan kegiatan BOK di Puskesmas.
2. Pencairan Dana dari KPPN
a. KPA dapat segera mengajukan permintaan Uang Persediaan
kepada KPPN sejak awal diterimanya DIPA. KPA memerintahkan
PPK untuk mengajukan SPP-UP kepada PP-SPM. Kelengkapan
SPP-UP berupa surat pernyataan bahwa UP tersebut tidak untuk
membiayai pengeluaran LS dari KPA atau pejabat yang ditunjuk.
PP-SPM menerbitkan SPM-UP dan dikirim ke KPPN dilengkapi
dengan ADK SPM.

- 44 b. Setelah Dana UP digunakan dan selesai dipertanggungjawabkan
minimal 50%, PPK dapat mengajukan penggantian UP dengan
mengajukan SPP-GUP dilengkapi dengan SPTB, Surat Setoran
Pajak (SSP) untuk transaksi yang menurut ketentuan harus
dipungut PPN dan PPh. SPP-GUP diajukan kepada PP-SPM
untuk diterbitkan SPM-GUP dan selanjutnya dkirim ke KPPN
dengan kelengkapan ADK SPM dan SPTB Surat Setoran Pajak
(SSP).
c. KPA dapat mengajukan TUP untuk kegiatan dimana UP tidak
mencukupi dengan membuat usulan persetujuan dari Kanwil
DJPB (KPPN Setempat). Berdasarkan surat persetujuan dari
Kanwil DJPB (KPPN Setempat), KPA memerintahkan PPK untuk
mengajukan SPP-TUP kepada PP-SPM dengan kelengkapan :
1) Rincian rencana penggunaan dana TUP;
2) Surat pernyataan KPA atau pejabat yang ditunjuk;
3) Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir;
4) Surat
persetujuan
TUP
dari
KPPN/Kanwil
Ditjen
Perbendaharaan.
PP-SPM menerbitkan SPM-TUP dan dikirimkan ke KPPN dengan
kelengkapan:
1) ADK SPM;
2) Rincian rencana penggunaan dana TUP;
3) Surat pernyataan KPA atau pejabat yang ditunjuk;
4) Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir;
5) Surat
persetujuan
TUP
dari
KPPN/Kanwil
Ditjen
Perbendaharaan.
d.

PPK dapat juga mengajukan permintaan dana melalui
pembayaran langsung (LS) untuk honorarium, perjalanan dinas,
paket meeting dan dana BOK Puskesmas. Dengan mengajukan
SPP-LS kepada PP-SPM untuk diterbitkan SPM-LS yang
selanjutnya dikirim ke KPPN. Permintaan LS meliputi :
1) Honorarium
a) Kelengkapan SPP LS untuk Honorarium berupa :
(1) Daftar Penerimaan Honor;
(2) Surat Keputusan;
(3) Surat Setoran Pajak (PPh) ps 21;
(4) SPTB.
b) Kelengkapan SPM LS untuk Honorarium berupa:
(1) ADK aplikasi SPM;
(2) Daftar Penerimaan Honor;

- 45 (3) Surat Keputusan;
(4) SPTB.
2) Perjalanan Dinas
a) Kelengkapan SPP LS untuk Perjalanan Dinas berupa :
(1) Daftar nominatif;
(2) Kerangka Acuan;
(3) SPTB.
b) Kelengkapan SPM LS untuk Perjalanan Dinas berupa:
(1) ADK aplikasi SPM;
(2) Daftar Nominatif;
(3) SPTB.
3) Paket Pertemuan/Meeting dengan
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

nilai

di

atas

Rp

a) Kelengkapan SPP LS berupa :
(1) Kuitansi tagihan dari pihak ketiga (Hotel);
(2) Kontrak/Surat Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja
yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Ketiga
(Hotel);
(3) Fotokopi buku rekening pihak ketiga (Hotel);
(4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
(5) SPTB;
(6) Fotokopi NPWP.
b) Kelengkapan SPM - LS Pihak Ketiga.
(1) ADK aplikasi SPM;
(2) Resume
Kontrak/Surat
Perjanjian
Perintah Kerja;
(3) SPTB.

Kerja/Surat

Untuk biaya paket pertemuan/meeting dengan
nilai ≤ Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
dapat dibayarkan melalui dana UP/TUP
4) Dana BOK ke Puskesmas tahap Pertama
a) Kelengkapan SPP LS untuk Puskesmas berupa :
(1) SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
(2) PKS antara KPA dan Kepala Puskesmas;
(3) POA;
(4) SPU;

- 46 (5) Fotokopi buku rekening;
(6) Fotokopi NPWP.
b) Kelengkapan SPM LS untuk Puskesmas berupa :
(1) Daftar nominatif penerima BOK sesuai ketentuan;
(2) SPTB;
(3) ADK SPM;
(4) Fotokopi buku rekening;
(5) Fotokopi NPWP.02286008800
Untuk pengajuan pencairan dana BOK
Puskesmas tahap berikutnya, SPP-LS
dilengkapi dengan SPTB tahap sebelumnya.

3. Pemanfaatan Dana
Dana BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan
untuk:
a. Honorarium
1) Honor Satuan Kerja untuk KPA, PPK, PPSPM, Bendahara
Pengeluaran, Petugas SAI, dan staf pengelola satuan kerja
2) Honor yang berkaitan dengan output kegiatan yang
dibayarkan kepada tim pengelola BOK tingkat Puskesmas,
Tim Sekretariat BOK dan Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota
b. Perjalanan dinas dalam kota
1) Membiayai perjalanan kegiatan pembinaan ke Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dan UKBM
lainnya;
2) Membiayai perjalanan konsultasi ke KPPN apabila lokasi KPPN
berada di wilayah Kabupaten/Kota.
Besaran biaya transpor lokal yang dibiayai adalah sesuai dengan
ketentuan
yang
ditetapkan
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pada kondisi
tertentu, daerah dapat membayar biaya transpor lokal
berdasarkan at cost sesuai dengan besaran biaya transpor lokal
yang dikeluarkan termasuk sewa sarana transpor bila diperlukan
karena tidak ada sarana transpor regular dengan bukti
pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik/penyedia jasa
transportasi.

- 47 c. Perjalanan dinas biasa (luar kota)
Adalah Perjalanan dinas yang melewati batas Kabupaten/Kota,
dimanfaatkan untuk :
1) Membiayai perjalanan dinas untuk konsultasi ke Propinsi.
2) Membiayai perjalanan dinas untuk konsultasi ke Kanwil
DJPB atau ke KPPN apabila lokasi KPPN berada di luar
wilayah Kabupaten/Kota.

Untuk
perjalanan
yang
karena
memerlukan penginapan maka:

kondisi

geografis



Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8
(delapan) jam dapat dibayarkan sesuai PMK Nomor
72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun 2014.



Biaya penginapan dengan besaran sesuai bukti atau
30% dari pagu penginapan di daerah tersebut jika tidak
ada penginapan atau tidak menggunakan penginapan.

d. Perjalanan Dinas dalam rangka Pertemuan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan
Pertemuan/Meeting di dalam kota maupun di luar kota untuk
kegiatan perencanaan, evaluasi, sosialisasi yang terkait dengan
BOK dengan mengundang peserta dari Puskesmas dan
jaringannya, Poskesdes/Polindes, Posyandu, lintas program,
lintas sektor dan mengundang narasumber dari propinsi dan
atau Pusat. Komponen biaya pertemuan terdiri dari Transpor,
uang harian paket meeting (halfday/fullday, fullboard), paket
meeting, honor narasumber serta ATK dan penggandaan.
Paket pertemuan/meeting meliputi :
1) Paket meeting halfday
Biaya paket meeting halfday biaya paket meeting mencakup
minuman selamat datang, , makan (satu kali/hari), rehat
kopi dan kudapan (satu kali/hari), ruang pertemuan dan
fasilitasnya, biaya transportasi dan uang harian halfday.

- 48 2) Paket meeting fullday
Biaya paket meeting fullday adalah biaya paket meeting
mencakup minuman selamat datang, , makan (satu kali/
hari), rehat kopi dan kudapan (dua kali per hari), ruang
pertemuan dan fasilitasnya, biaya transportasi, uang saku.
3) Paket meeting fullboard
Biaya kegiatan paket meeting fullboard terdiri adalah biaya
paket meeting mencakup minuman selamat datang,
akomodasi selama pertemuan, makan (tiga kali/hari), rehat
kopi dan kudapan 2 (dua) kali per hari, ruang pertemuan
dan fasilitasnya, biaya transportasi dan uang saku.
e. Pembelian/Belanja Barang
Dana BOK dapat dipakai untuk keperluan administrasi,
penyelenggaraan kegiatan rapat/meeting satuan kerja BOK di
Kabupaten/Kota meliputi ATK, penggandaan, komputer supply,
administrasi bank, pembelian materai, biaya pengiriman
surat/laporan dan biaya konsumsi rapat/meeting terkait dengan
BOK.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
72/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2014 dapat diunduh di website
www.sjdih.depkeu.go.id

4. Pertanggungjawaban
a. Honorarium
1) Surat Keputusan terkait penerima honorarium
2) Kuitansi/daftar penerimaan honorarium.
3) Potongan pajak terhadap pembayaran honorarium (PPh 21).
a) Golongan I dan II : 0%;
b) Golongan III
: 5%;
c) Golongan IV
: 15%;
d) Bila tidak memiliki NPWP, maka perhitungan potongan
PPh 21 yakni sebesar 120% x Tarif Golongan x Nilai Honor.

- 49 b. Perjalanan dinas dalam kota
1) Surat Tugas/ Surat Perintah tugas perorangan atau
kelompok yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Pejabat yang
ditunjuk atau Surat Undangan.
2) Tanda terima/kuitansi transpor lokal yang ditandatangani
oleh pegawai/penerima transpor sesuai besaran yang
diterima. Apabila transpor lokal besaran sesuai dengan at
cost maka dokumen/bukti pengeluaran dapat berupa
karcis/tiket yang dikeluarkan oleh sarana transpor tersebut.
Apabila tidak ada bukti berupa karcis atau tiket dapat
diganti dengan tanda terima/kuitansi yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi
tersebut, termasuk didalamnya apabila carter atau sewa
sarana transpor karena tidak ada sarana transpor regular
atau kendaraan dinas.
3) Daftar hadir kegiatan, apabila kegiatan dalam bentuk rapat,
pertemuan, dan sebagainya.
4) Laporan kegiatan secara ringkas.
c. Perjalanan dinas biasa (luar kota)
1) Bukti rekap penerimaan uang transpor lokal, uang harian
dan uang penginapan bila menginap yang ditandatangani
oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
2) Bukti pengeluaran transpor lokal berupa karcis/tiket. Bila
tidak ada bukti, dapat diganti dengan tanda terima/kuitansi
yang
dikeluarkan
dan
ditandatangani
oleh
pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk
didalamnya apabila carter atau sewa sarana transportasi
karena tidak ada sarana transportasi reguler.
3) Bukti tanda terima/kuitansi hotel/penginapan atau bila
tidak ada bukti menginap maka biaya penginapan yang
diterima sebesar 30% dari standar biaya hotel/penginapan di
daerah tersebut dengan membuat SPTJM sebagaimana
tercantum dalam contoh 15 terlampir.
4) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani dan
stempel oleh pejabat setempat.
5) Bukti Pengeluaran Riil yang diatur dalam Satuan Biaya
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran
2013, ditandatangani oleh yang bersangkutan.

- 50 6) Laporan Perjalanan Dinas.
d. Paket Pertemuan/Meeting
Pertanggungjawaban paket meeting halfday/fullday/fullboard
berupa:
1) Surat Tugas dan/atau surat undangan;
2) Kuitansi atau bukti penerimaan;
3) Daftar Hadir;
4) Daftar penerimaan transpor dan/atau uang saku;
5) Kontrak/SPK untuk paket meeting;
6) Kerangka Acuan Kegiatan;
7) Laporan Penyelenggaraan.
e. Pembelian/Belanja Barang
1) Bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon dari penjual yang
ditandatangani di atas materai Rp.3.000,- untuk pembelian
dengan nilai Rp.250.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,dan materai Rp.6.000 untuk pembelian ≥ Rp.1.000.000,yang distempel oleh pihak penjual barang (bukti pembelian
dapat berupa kuitansi atau tanda pembelian lainnya)
dengan rincian barang yang dibeli.
Setiap transaksi pembelian barang harus diikuti
dengan input pada Aplikasi Persediaan

2) Surat Setoran Pajak
a)

Pembelian Barang
Surat Setoran Pajak PPn 10% untuk nilai bukti
pembelian/kuitansi/ faktur/bon pembelian barang
lebih dari Rp.1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dan Surat
Setoran Pajak PPn 10% dan PPh ps 22 sebesar 1,5%
untuk nilai kuitansi lebih dari Rp. 2.000.000,-. Bila
penyedia barang tidak memiliki NPWP, maka besaran
potongan PPh 22 dikenakan 2 kali lipat.

- 51 b)

Pembelian konsumsi (makanan/minuman)
Surat Setoran Pajak PPh 23 sebesar 2% untuk nilai
pembelian makanan minuman dengan nilai bukti
pembelian/kuitansi/faktur/bon
lebih
dari
Rp.
2.000.000,- dan bila penyedia tidak memiliki NPWP,
maka besaran potongan pajak dikenakan 2 kali lipat.




Pembelian makanan minuman dari restoran,
rumah makan, warung dan sejenisnya tidak
dikenai PPN, jika pembelian lebih dari 2 juta
maka dikenai PPh ps 22 sebesar 1,5%
Pajak dipungut oleh Bendahara Pengeluaran BOK
Tk Kab/Kota dan disetor ke Kas Negara dengan
Surat Setoran Pajak (SSP).

f. Pengiriman
Resi/bukti pengiriman bila melalui PT. Pos / Jasa Pengiriman.
g. Administrasi Bank
Bukti potongan biaya administrasi bank/fotokopi rekening
koran.
h. Pembelian Materai
Bukti pembelian materai.
Format Bukti Pertanggungjawaban Pengelolaan
Keuangan BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dapat diunduh di website www.gizikia.depkes.go.id

5. Verifikasi atas Dokumen Pertanggungjawaban
Seluruh
dokumen
pertanggungjawaban
keuangan
kegiatan
manajemen perlu diverifikasi kelengkapannya oleh verifikator.
6. Pembukuan
Dalam rangka tertib administrasi, Bendahara Pengeluaran wajib
membukukan semua transaksi dan mempertanggungjawabkan
seluruh uang yang dikuasainya sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/
satuan kerja.

- 52 Pengelolaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:
a. Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan.
b. Setiap transaksi harus segera dicatat dalam BUKU KAS UMUM
sebelum dibukukan dalam buku-buku pembantu (Buku
Pembantu Kas Tunai, Buku Bank, Buku Persekot, Buku Uang
Persediaan, Buku Pajak, serta Buku Pengawasan Anggaran).
c. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan nilai yang tertera dalam
kuitansi (asas bruto).
d. Pembukuan dilakukan dengan komputer dan Bendahara
Pengeluaran wajib :
1) Mencetak BKU dan buku-buku pembantu sekurangkurangnya satu kali dalam satu bulan.
2) Menatausahakan
hasil
cetakan
yang
ditandatangani
Bendahara Pengeluaran dan KPA.
3) Memelihara database pembukuan.
e. BKU dan buku pembantu lainnya wajib ditutup dan
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan disahkan oleh
KPA setiap akhir bulan dan dilakukan pemeriksaan kas intern
dengan Berita Acara setiap 3 (tiga) bulan.
f.

Bendahara menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan
dikirimkan ke KPPN setiap awal bulan.

g. Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti/dokumen
pertanggungjawaban keuangan.
h. Pada akhir tahun anggaran saldo di
Kabupaten/Kota harus sudah kosong (nol).

rekening

BOK

Penyetoran sisa dana BOK Kabupaten/Kota ke kas
negara pada tahun berjalan menggunakan :
• Formulir SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja)
jika menggunakan mekanisme pembayaran dengan LS
sebagaimana contoh 4 terlampir
• Formulir SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) jika
menggunakan mekanisme pembayaran dengan
UP/TUP sebagaimana contoh 5 terlampir
Penyetoran yang melewati tahun anggaran menggunakan
formulir SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak).

- 53 7. Pelaporan SAI
Satuan kerja sebagai penerima dana Tugas Pembantuan wajib
membuat laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran,
neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut
dikirimkan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) yaitu Direktorat Jenderal Bina Gizi
dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
beserta ADK berupa file kirim dan back up data setiap bulan,
selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya, ke UAPPA-W dan
UAPPA-E1.
Laporan semester dan tahunan berupa LRA dan Neraca serta
Catatan atas Laporan Keuangan disertai dengan Pernyataan
Tanggung Jawab (Statement of Responsibility/SOR) oleh Kepala
Satker ke UAPPA-W dan UAPPA-E1.
Laporan Sistem Akutansi Instansi (SAI) disampaikan secara
bulanan, semesteran/tahunan untuk UAPPA-E1 berupa soft copy
dikirim ke alamat email: tp_bok@yahoo.com, sedangkan hard copy
yang ditandatangani oleh Kepala Satker dikirim ke Sekretariat
Ditjen Bina Gizi dan KIA c.q Bagian Keuangan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat melakukan
REALOKASI anggaran antar Puskesmas di wilayah kerjanya
bila dipandang perlu untuk percepatan pencapaian tujuan dan
penyerapan anggaran dengan menerbitkan surat keputusan
yang tembusannya disampaikan kepada KPPN setempat.

- 54 BAB VI
PENGORGANISASIAN

Agar terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan dana Bantuan
Operasional Kesehatan yang efektif dan efisien, maka pengelolaan dana
Bantuan Operasional Kesehatan yang tersedia di tingkat jenjang
administrasi perlu diatur secara terstruktur dan terintegrasi. Pengelolaan
secara berjenjang dan terintegrasi dimaksudkan untuk memudahkan
koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka menunjang
kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan di Kabupaten/Kota dan
Puskesmas. Untuk itu dalam pengelolaan BOK dibentuk Tim Pengelola
BOK yang terintegrasi di tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat
Kabupaten/Kota serta Puskesmas.
A. Pengelola BOK Tingkat Pusat
1. Susunan Organisasi :
a.
b.
c.
d.

Pelindung
Pengarah
Penanggung
Jawab
Bidang – Bidang

: Menteri Kesehatan Republik Indonesia
: Eselon 1 Kementerian Kesehatan
: Sesditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu
dan Anak

2. Tugas :
a. Menentukan kebijakan dan strategi nasional pelaksanaan BOK.
b. Menentukan alokasi dana BOK Kabupaten/Kota melalui SK
Menteri Kesehatan.
c. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional
Kesehatan
d. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi
penyelenggaraan BOK tingkat pusat dan daerah.
e. Melaksanakan pendampingan hukum bila terjadi masalah dalam
pelaksanaan BOK.
f.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam
pembinaan terhadap pelaksanaan BOK di daerah.

rangka

g. Melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian
terhadap
pelaksanaan BOK sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan.
h. Menyusun dan melaporan hasil pelaksanaan kegiatan BOK.

- 55 B. Pengelola BOK Tingkat Provinsi
1. Susunan Organisasi :
a. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
b. Sekretariat
1) Ketua
: Pejabat Eselon 3
2) Sekretaris : Pejabat Eselon 4
3) Anggota
: Jumlah sesuai kebutuhan dan ketersediaan
anggaran
c. Tim Teknis
1) Ketua
: Salah satu kepala bidang
2) Sekretaris : Salah satu kepala seksi
3) Anggota
: Lintas bidang yang terkait dengan BOK dengan
jumlah personil disesuaikan kebutuhan
2. Tugas :
a. Menjabarkan kebijakan dan strategi nasional pelaksanaan BOK
di tingkat Provinsi.
b. Mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan BOK di
tingkat Provinsi sesuai petunjuk teknis.
c. Melakukan advokasi dan sosialisasi BOK tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
penganggaran
kegiatan
BOK
tingkat
Provinsi
Kabupaten/Kota.

dan
dan

e. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan
dan
pengendalian
terhadap
pelaksanaan
BOK
di
Kabupaten/Kota.
f.

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BOK
tingkat Provinsi (termasuk ringkasan laporan pelaksanaan BOK
di tiap kabupaten/kota) kepada Tim Pengelola BOK Tingkat
Pusat.

C. Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota
1. Susunan Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota:
a. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
b. Sekretariat
1) Ketua
: Pejabat Eselon 3 yang ditunjuk merangkap
sebagai PPK

- 56 2) Sekretaris : Salah satu pejabat eselon 4
3) Anggota
: Jumlah sesuai kebutuhan dan ketersediaan
anggaran
c. Tim Teknis
1) Ketua
: Salah satu kepala bidang
2) Sekretaris : Salah satu kepala seksi
3) Anggota
: Lintas bidang yang terkait dengan BOK dengan
jumlah personil disesuaikan kebutuhan
2. Susunan Tim Satuan Kerja BOK Tingkat Kabupaten/Kota:
a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
d. Bendahara Pengeluaran
e. Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
f.

Staf pengelola keuangan satker bila diperlukan (maksimal 3
(tiga)) orang untuk KPA dan 2 (dua) orang untuk PPK

3. Tugas:
a. Tugas Tim Pengelola BOK:
1) Melaksanakan kebijakan BOK sesuai kebijakan nasional.
2) Menentukan besaran
Puskesmas
melalui
Kabupaten/Kota.

alokasi/realokasi dana
SK
Kepala
Dinas

BOK per
Kesehatan

3) Mengirimkan SK alokasi/realokasi dana BOK kepada Tim
Pengelola BOK Pusat dengan tembusan Tim Pengelola BOK
Provinsi, serta pihak yang ditetapkan untuk penyaluran dana.
4) Melakukan advokasi dan sosialisasi
Kabupaten/Kota dan Puskesmas.

BOK

tingkat

5) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan BOK tingkat Kabupaten/Kota dan
Puskesmas.
6) Melakukan verifikasi POA Puskesmas yang akan didanai BOK.
7) Melaksanakan kegiatan
kabupaten/kota.

manajemen

BOK

di

tingkat

8) Melakukan
monitoring
dan
evaluasi
dalam
rangka
penggerakan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BOK
di Puskesmas.

- 57 9) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BOK di
Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelola BOK Tingkat Provinsi
tembusan Tim Pengelola BOK Tingkat Pusat.
b. Tugas Tim Satuan Kerja BOK Kabupaten/Kota :
Tim Satker Tingkat Kabupaten /Kota melaksanakan tugasnya
dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan uraian tugas
menurut
PMK.190/PMK.05/2012
tentang
Tata
Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara. Disamping tugasnya sesuai Peraturan
Menteri Keuangan tersebut Tim Satker dalam mengelola dana
BOK bertugas :
1) Menyusun dan menetapkan SK alokasi/realokasidana BOK
2) MembuatPerjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan BOK
3) Melakukan verifikasi SPU dan pertanggungjawaban keuangan
BOK.
4) Menyusun dan menyampaikan laporan anggaran BOK yang
dikelolanya secara berjenjang.

D. Pengelola BOK Tingkat Puskesmas
Pengelola BOK di Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan KPA
terdiri dari Penanggungjawab dan Pengelola Keuangan BOK di
Puskesmas:
1. Penanggung Jawab BOK di Puskesmas adalah Kepala Puskesmas
sebagai atasan langsung Pengelola Keuangan BOK di
Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan
keuangan BOK di Puskesmas dan jaringannya beserta
Poskesdes/Polindes dan Posyandu. Tugas Penanggung Jawab
(Kepala Puskesmas), meliputi:
a. Menyampaikan POA tahunan hasil lokakarya mini di awal
tahun anggaran kepada KPA/PPK;
b. Membuat Perjanjian Kerja Sama dengan KPA/PPK tentang
Pelaksanaan BOK Tahun 2014;
c. Membuka rekening Instansi;
d. Membuat Surat Permintaan Uang (SPU) kepada KPA Dinkes
Kabupaten/Kota dengan melampirkan POA hasil lokakarya
mini bulanan atau tribulanan;

- 58 e. Mengeluarkan Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan BOK di
Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan
Posyandu;
f.

Menandatangani semua kuitansi pengeluaran; dan

g. Bertanggungjawab semua kegiatan dan pengeluaran dana
BOK ditingkat Puskesmas.
2. Pengelola Keuangan BOK Puskesmas bertugas:
a. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap
uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai.
b. Mempertanggungjawabkan
dalam
bentuk
pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan.

dokumen

c. Melaporkan
pertanggungjawaban
keuangan
kepada
Bendahara Pengeluaran Satker BOK Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, berupa
laporan realisasi keuangan
Puskesmas
dengan
melampirkan
copy
bukti-bukti
pengeluaran di Puskesmas yang ditandatangani oleh pengelola
keuangan dan ketua (Kepala Puskesmas) sebagaimana
tercantum dalam contoh 16 terlampir.
d. Mengembalikan
sisa
uang
yang
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran pada
akhir tahun anggaran.
e. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya.
f.

Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti ASLI
pertanggungjawaban keuangan.

- 59 BAB VII
INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BOK,
maka perlu ditetapkan indikator keberhasilan sebagai alat untuk
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BOK. Tujuan penetapan
indikator keberhasilan ini adalah untuk penilaian kinerja internal jajaran
kesehatan setiap tingkatan dan untuk penilaian kinerja eksternal
Kementerian Kesehatan terkait dengan penilaian kinerja pengelolaan BOK
dan transparansi publik.
Indikator keberhasilan tersebut adalah:
A. Persentase Kabupaten/Kota menerbitkan SK Tim Pengelola Anggaran
Satker BOK Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan SK Tim Pengelola
Anggaran Satker BOK Tingkat Kabupaten/Kota dibandingkan dengan
jumlah Kabupaten/Kota penerima dana BOK yang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan dikali 100.
B. Persentase realisasi dana BOK
Jumlah dana yang telah dipertanggungjawabkan untuk kegiatan
dibandingkan dengan jumlah total dana BOK yang disalurkan oleh
Kementerian Kesehatan berdasarkan DIPA dikali 100.
C. Realisasi dana BOK secara nasional yang dipublikasi secara online
Persentase realisasi dana BOK pada indikator no B di atas yang di
publikasikan secara online di website Kementerian Kesehatan.
D. Cakupan indikator kinerja program Puskesmas
Cakupan/persen pencapaian indikator pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan oleh Puskesmas yang berasal dari berbagai sumber
biaya termasuk BOK. Target ditetapkan oleh masing-masing
Puskesmas serta Kabupaten/Kota.
Penilaian
indikator
keberhasilan
tersebut
berdasarkan
laporan
pelaksanaan BOK di Puskesmas/Kabupaten/Kota dan dikirimkan secara
periodik (bulanan, tiga bulanan, semester), insidentil/sesuai permintaan
maupun berbagai hasil studi. Laporan dikirimkan secara berjenjang dari
Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan
Provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat pusat.

- 60 Pelaporan yang bersifat rutin menggunakan format dan mekanisme yang
telah ditetapkan meliputi:
1. Laporan kegiatan Puskesmas menggunakan format laporan
SP2TP/SP3;
2. Laporan keuangan sesuai ketentuan Sistem Akutansi Instansi.
Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi juga menyusun
laporan tahunan pelaksanaan BOK berdasarkan laporan yang diterima
atau sebagaimana tercantum dalam contoh 17 terlampir.

- 61 BAB VIII
PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi
dan/atau
menghindari
masalah
yang
berhubungan
dengan
penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan
negara, pungutan liar, atau bentuk penyelewengan lainnya. Bentuk
pengawasan BOK berupa pengendalian intern, pengawasan fungsional
internal, dan pengawasan eksternal.
BOK merupakan dana APBN Kementerian Kesehatan, maka sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2), dan (4)
yang berhak melakukan pengawasan internal program BOK adalah
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan BPKP, sedangkan
pengawas eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
A. Pengendalian Intern.
Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai (satker) untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi
B. Pengawasan Fungsional Internal
Instansi pengawas fungsional kegiatan BOK secara internal adalah
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan BPKP. Instansi ini
juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhan
atau sesuai permintaan instansi yang akan diaudit terhadap
pemanfaatan dana BOK.
Audit BOK dilaksanakan untuk memberikan keyakinan tentang
pencapaian kinerja
BOK pada masing-masing tingkatan (pusat,
provinsi, kabupaten/ kota dan puskesmas) serta keyakinan
pelaksanaan BOK telah sesuai dengan ketentuan.
Audit kinerja program BOK menggunakan empat tepat yaitu tepat
sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna. Selain empat
tepat, audit juga melihat apakah pelaksanaan BOK sudah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku terutama petunjuk teknis pelaksanaan
BOK.

- 62 C. Pengawasan Eksternal
Instansi pengawas eksternal kegiatan BOK adalah pengawasan
fungsional yang dilakukan oleh tim audit keuangan yang berwenang,
yaitu BPK. Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit
sesuai dengan kebutuhan atau permintaan instansi yang akan diaudit
terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana BOK.

- 63 BAB IX
PENUTUP

Petunjuk teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2014 disusun
sebagai acuan bagi pelaksanaan pemanfaatan dana BOK. Tahun 2014,
BOK difokuskan untuk meningkatkan pencapaian target MDGs bidang
kesehatan yang belum tercapai dan mempertahankan yang telah
tercapai.
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat,
diharapkan dapat merencanakan kegiatan secara komprehensif,
berdaya ungkit tinggi pada upaya kesehatan bersifat promotif dan
preventif, dengan menggunakan data pemantauan wilayah setempat.
Apabila Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota merasa perlu menyusun petunjuk yang bersifat lebih
operasional sebagai turunan petunjuk teknis ini, maka dapat
mengembangkannya sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk
teknis ini
Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada petunjuk
teknis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan
petunjuk teknis selanjutnya.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI

Contoh 1
Contoh RPK/POA Tahunan Puskesmas

Puskesmas :
Tahun
:
No

Upaya
Keseha
tan

Kegiatan

Sasa
ran

Target

Volume
kegiatan

Rincian
Pelaksanaan

Lokasi
Pelaks
a naan

Tenaga
Pelaksa na

Jadwal

Biaya

Sumber
Biaya

1.

KIA &
KB

1. Pelayanan di
Posyandu

Posya
ndu

12 Posy

8 or x 12
Posy x 1 kl x
Rp 25.000

-Transpor

Posy A
s/d L

-BdD A s/d
L
-Jurim
-Promkes
-5 kader
Posyandu
(A-L)

-6 Sep:
Posy A
-7 Sep:
Posy B
-Dst

2.400.000

APBD

2. Pelacakan
validasi data
bumil, bulin,
dan bufas

Desa

12 Desa

3 or x 12
desa x 2 kl x
Rp 25.000

-Transpor
BdD
-Transport
kader Posy

Desa A
s/d L

-BdD A s/d
L
-2 kader
Posyandu
(A-L)

11-12
Nov’ 11

1.800.000

BOK

3. Sweeping
kasus bumil
DO ANC K4
dan Pemberian
Fe

Desa

12 Desa

2 or x 12
desa x 1 kl x
Rp 25.000

-Transpor
BdD
-Transport
kader Posy

Desa A
s/d L

-BdD A s/d
L
-1 kader
Posyandu
(A-L)

16 Nov
‘’11

600.000

BOK

4. Pelayanan
ANC pd
sweeping
kasus bumil
DO K4 dan
Distribusi Fe

Bumil

115
bumil

1 or x 115
bumil x 1 kl x
Rp 10.000

Paket
pelayanan
antenatal

Desa A
s/d L

BdD A s/d
L

16 Nov
’11

1.150.000

Jam
persal

Tim PKM
-Transpor
kader Posy

Rencana Kegiatan BOK Puskesmas
Puskesmas :
Bulan
:
No

Upaya
Keseha
tan

Kegiatan

Sasa
ran

Target

Volume
kegiatan

Rincian
Pelaksanaan

Lokasi
Pelaks
a naan

Tenaga
Pelaksa na

Jadwal

Biaya

Sumber
Biaya

1.

KIA &
KB

2. Pelacakan
validasi data
bumil, bulin,
dan bufas

Desa

12 Desa

3 or x 12
desa x 2 kl x
Rp 25.000

-Transpor

Desa A
s/d L

-BdD A s/d
L
-2 kader
Posyandu
(A-L)

11-12
Nov’ 11

1.800.000

BOK

3. Sweeping
kasus bumil
DO ANC K4
dan Pemberian
Fe

Desa

12 Desa

2 or x 12
desa x 1 kl x
Rp 25.000

-Transpor

Desa A
s/d L

-BdD A s/d
L
-1 kader
Posyandu
(A-L)

16 Nov
‘’11

600.000

BOK

BdD
-Transport
kader Posy

BdD

-Transport

kader Posy

Contoh 2
Format Surat Permintaan Uang
KOP SURAT (JIKA ADA)
Nomor
: …...........,…........... 2014
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal
: Surat Permintaan Uang
Yth,
Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Dinas Kesehatan Kab/Kota ....................
di
………………..

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pada bulan ……………
dengan ini kami mengajukan permintaan uang sebesar Rp.
...............................……….............
(....................…………………)
sebagaimana POA terlampir.
Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puskesmas ………………
Kabupaten/Kota ……………..….

(Nama) ..................................
NIP. .......................................

Contoh 3
Format Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Nomor : .........................
Nama Puskesmas : ...............................................................................
Alamat Puskesmas : ...............................................................................
Bulan
: ...............................................................................
BUKTI
No

PENERIMA

URAIAN
TGL

...

............

............

NO

JUMLAH
(Rp)

..............

Pajak yang
dipungut
Bendahara
Pengeluran
PPN
PPh (Rp)
(Rp)
............

.............

Demikian Surat Pernyatan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Puskesmas ................

Nama ....................................
NIP ......................................

Contoh 4
Format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

PETUNJUK PENGISIAN SSPB
Nomor

Uraian Isian

Catatan : - Diisi dengan huruf kapital atau diketik
- Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk satu Mata
Anggaran Penerimaan (MAP)
(1)
Diisi dengan Kode KPPN 3 (tiga) digit dan uraian KPPN
Penerima Setoran
(2)
Diisi nomor SSBP dengan metode penomoran Kode Satker
Nomor (XXXXXXXX)
(3)
Diisi Tanggal SSBP dibuat
(4)
Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan
...diisi petugas Bank)
(5)
Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian/Lembaga
sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran

Nomor
(6)

Uraian Isian
Diisi Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian

(7)

(7)a
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Diisi 4 (empat) digit kode Program
Diisi 2 (dua) digit kode Sub Fungsi
Diisi 2 (dua) digit kode Fungsi
Diisi 4 (empat) digit kode kegiatan dan 4
(empat) digit kode sub kegiatan
Diisi Kode Satker 6 (enam) digit dan uraian Satker
Diisi Kode Kab/Kota 2 (dua) digit
Diisi Kode Prop 2 (dua) digit
Diisi Kode apakah Satkernya KP, KD, DK, TP atau DS
sebanyak 2 (dua) digit
Diisi nama/jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar
Diisi Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar
Diisi Kode Mata Anggaran Pengembalian Belanja 6 (enam)
digit disertai Uraian Nilai Rupiah untuk masing-masing
Mata Anggaran. Dan bisa menggunakan lebih dari satu
Mata Anggaran
Diisi Jumlah Rupiah Setoran Pengembalian
Diisi Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf
Diisi keperluan pembayaran
Diisi sesuai Tempat dan Tanggal dibuatnya SSPB
Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP dan stempel SSPB
Diisi Tanggal diterimanya setoran oleh Bank Persepsi atau
kantor Pos dan Giro
Diisi nama dan Tandatangan Penerima di Bank Persepsi
atau kantor Pos dan Giro dengan cap

Contoh 5

Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Catatan:
(*) - MAP untuk UP/TUP tahun berjalan 815111
- MAP untuk UP/TUP lewat tahun anggaran 815114
- MAP untuk Jasa Giro 423221
- MAP untuk Pengembalian Belanja tahun sebelumnya 423913

Contoh 6
Format Surat Tugas

KOP SURAT (JIKA ADA)
SURAT TUGAS
Nomor :
Tanggal :
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: (Nama Kepala Puskesmas)
: (jika ada)
NIP
Jabatan
: Kepala Puskesmas
memberikan tugas kepada:
No

Nama/NIP

1.

Bidan Nelly

2.
3.
4.
5.

Bidan Yani
Tuti
dst

Tanggal

Tempat
Tujuan
Posyandu
….

Maksud Perjalanan
Kunjungan
Posyandu
rangka …..

dalam

Pembiayaan perjalanan
dibebankan pada : DIPA
…………….. Tahun 2014

Satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaikbaiknya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota atau Kepala Puskesmas

Nama …………..
NIP
………….. (jika ada)

KOP SURAT (JIKA ADA)
JADWAL POSYANDU
(Pengganti Surat Tugas)

Puskesmas : …………………..

No
1
2
3

Nama Petugas
Nelly, Amd.Keb
Yani, Amd. Kep
Tuti
Dst………..

Nama Desa/Posyandu
Sibaganding/Melati
Sijunjung/Purnama
Sukamulya/Mawar

Kepala Puskesmas

( …………………………………..)
NIP ……………..…… (jika ada)

Tanggal
9 Januari 2014
16 Januari 2014
19 Pebruari 2014

Contoh 7
Format Daftar Hadir

Daftar Hadir
Lokakarya Mini Puskesmas
........,..........., 2014
NO
1
2
3
4
5
6
7
8

NAMA

NIP
(jika ada)

GOLONGAN

ASAL/
TEMPAT
KERJA

TANDA
TANGAN

Contoh 8
Bukti/Kuitansi Transpor 1

KUITANSI

Sudah terima dari

:

Uang sebesar
Untuk pembayaran

: Rp.
: Biaya Transpor dalam rangka kunjungan
ke .............................

Pengelola Keuangan BOK Puskesmas....................................

Tanggal ................................................. 2014
Terbilang

:

..............., ............................. 2014

Yang menerima

Rp………………………………

NIP.

(Nama)
(Jika ada)

Bukti/Kuitansi Transpor 2
Tanda Terima Transpor (jika kolektif atau kegiatan rapat)
Misal : Rapat Lokakarya Mini Puskesmas
No
1
2
3
4
5

Nama
Nelly
Yani
Slamet
Anna
Dewi
Dst

Jabatan
Bidan
Perawat
Kepala Desa
Kader
Kader

Jumlah
diterima (Rp)
Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp. 25.000,Rp. 50.000,-

Tanda Terima

Kepala Puskesmas,

(Nama….………………………..)
NIP ……………..…… (jika ada)

Bukti/Kuitansi Transpor 3 (Boleh Tulis Tangan)

Bukti/Kuitansi Transpor 4

Contoh 9
Laporan Kunjungan/Rapat
LAPORAN

1. Dasar

:.................................................................

2. Tujuan Kunjungan/Rapat :...................................................................
3. Hasil Kunjungan/Rapat :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................
4. Kesimpulan / Saran Perbaikan :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.................

..................., .......................2014
Pelapor :

(..............................)
NIP........................

Contoh 10
Format Perincian Biaya Perjalanan Dinas
PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPPD
:
Tanggal
:
No.
1

2

RINCIAN BIAYA
Transpor :

JUMLAH
Rp

Pernyataan Riil

Rp

3

Uang Harian

Rp

4

Uang Penginapan :

Rp

JUMLAH
TERBILAN

KETERANGAN

Rp

-

:
..............., ......................

Telah dibayar sejumlah
Rp.
-

Telah menerima jumlah
Uang sebesar
Rp.
-

Pengelola Keuangan BOK

Yang menerima

Puskesmas .....................
(Nama
NIP. ................................

(Nama
NIP. .(Jika ada)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah
: Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang / lebih
: Rp.

Kepala Puskesmas

( …………………………………..)
NIP ……………..…… (jika ada)

Contoh 11
Daftar Pengeluaran Riil
KOP SURAT
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda-tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Jabatan

:...............................................................................................
:...............................................................................................
: ..............................................................................................

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal, ....................... Nomor
........................................, .........(Sesuai Surat Tugas) ............. Dengan ini
kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Biaya Transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang
tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:
NO
URAIAN
1 Transpor ............... (PP)
2 Biaya Penginapan
3
JUMLAH

JUMLAH
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan
untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di
kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pengelola Keuangan BOK Puskesmas .....
TA. 2014
Nama Jelas .............................................
NIP. ........................................................
Mengetahui/Menyetujui
Kepala Puskesmas
( …………………………………..)
NIP ..……………..…… (jika ada)

..................., ................. 2014
Petugas
Yang Melakukan Perjalanan
Dinas
Nama Jelas .....................................
NIP. ...............................................

Contoh 12
Bukti Pembelian/Kuitansi/Faktur/Bon 1

KUITANSI

Telah diterima dari
Uang sejumlah
Terbilang
Untuk pembayaran

:
:
:
:

Pengelola Keuangan BOK Puskesmas
Rp. …....................………………..……………….
………………………..…………....................….…..
……………………………..………….......................

Lunas dibayar

……, …………2014

Pengelola Keuangan BOK
Puskesmas ………..

Yang Menerima

Nama ……………
NIP …………....

..........................

Mengetahui,
Kepala Puskesmas .......................

(Nama….………………………..)
NIP : ……………..…… (jika ada)

Bukti Pembelian/Kuitansi/Faktur/Bon 2

BON/FAKTUR PEMBELIAN
BANYAKNYA

JENIS

HARGA

TOTAL

................, ........................ 2014
Hormat Kami

(….......................)

Bukti Pembelian/Kuitansi/Faktur/Bon 3

KUITANSI

PEMBELIAN

Sudah terima dari

:

Uang sebesar
Untuk pembayaran

: Rp.
: Biaya Pembelian Konsumsi dalam rangka rapat ……………….

Pengelola Keuangan BOK Puskesmas....................................

Tanggal ................................................. 2014
Terbilang

:

...................., ............................... 2014
Kepala Puskesmas

Pengelola Keuangan BOK

Nama : .........................

Nama : ....................................

NIP...............................

NIP.......................................
(

Bukti Pembelian/Kuitansi/Faktur/Bon 4

Bukti Pembelian/Kuitansi/Faktur/Bon 5

Contoh 13
Model Buku Pengelolaan Keuangan Puskesmas

BUKU KAS TUNAI

TANGGAL

URAIAN TRANSAKSI NOMOR
PENERIMAAN PENGELUARAN
KEUANGAN BUKTI/KUITANSI

SALDO

Mengetahui,
Kepala Puskesmas ……………….
Kab/Kota ……………………………

………...…, ………… 2014
Pengelola Keuangan BOK
Puskesmas ……………

Nama : ……………………………...
NIP. ………………………………….

Nama : …………………....
NIP.………………………….

BUKU PEMBANTU KAS BANK

Bulan : ………………. 2014
No.
Tanggal
Uraian
Bukti
1
2
3

31/1/14 Jumlah

Debet

Kredit

Saldo

4

5

6

………….. …………

……………..

Mengetahui,
Kepala Puskesmas ……………….
Kab/Kota ……………………………

………...…, ………… 2014
Pengelola Keuangan BOK
Puskesmas ……………

Nama : ……………………………...
NIP. ………………………………….

Nama : …………………....
NIP.………………………….

Contoh 14
Format Perjanjian Kerja Sama
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN BOK
DINKES KABUPATEN/KOTA ...............................
DAN
KEPALA PUSKESMAS ............................
TENTANG
PELAKSANAAN BOK TAHUN 2014
NO: ...........................................
__________________________________________________________
Pada hari ini, .................. tanggal ...................., bulan ............ tahun dua
ribu tiga belas, bertempat di ............................., yang bertanda tangan di
bawah ini:
I.

Dr. ....................., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tugas
Pembantuan Bantuan Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
............... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk
dan atas nama Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota ...............,
berkedudukan di.......... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Dr. ......................, selaku Kepala Puskesmas ................., dalam hal
ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama
Puskesmas ........, berkedudukan di Jalan............., selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA
Berdasarkan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Permenkes Nomor ............................................ tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Kesehatan.
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4625/PB/2012
tentang Penggunaan Akun 526115 untuk TP BOK TA 2013.
Keputusan Bupati/Walikota .................... Nomor ..... tentang
Penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran.
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota ............... Nomor......... tentang Penetapan Pengelola
Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas.
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...............
Nomor ....... tentang Tim Pengelola BOK Kabupaten/Kota ................
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...............
Nomor ........ tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas.
Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Tugas
Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota ............... dan Kepala Puskesmas .................
Tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2014
Nomor................................

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang disebut PARA PIHAK secara
bersama-sama bersepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan
BOK yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1)

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memperlancar
penyaluran dana BOK dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
…………….ke Pusat Kesehatan Masyarakat ………………………..

(2)

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini agar penyaluran dana BOK dari
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota …………….ke Pusat Kesehatan
Masyarakat ……………………….. dapat dilakukan tepat sasaran , tepat
waktu, tepat jumlah.
Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
a. Penyaluran dana BOK dari Satuan Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota ………..
ke Pusat Kesehatan Masyarakat
…………………
b. Pelaksanaan
dan
Penggunaan
Dana
BOK
di
Puskesmas
……………………
Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan BOK berlaku selama satu tahun anggaran 2014 dan
dana BOK dapat dimanfaatkan 1 (satu) tahun anggaran mulai Januari
sampai dengan 31 Desember 2014
Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN
(1)

PIHAK PERTAMAmempunyai hak dan kewajiban:
a. Memberikan dan Menolak usulan permintaan dana BOK
Puskesmas yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA
b. Menyalurkan dana BOK Puskesmas sesuai dengan Permintaan
PIHAK KEDUA
c. Mengawasi penggunaan dana BOK
d. Menerima laporan penggunaan dana BOK yang disalurkan oleh
PIHAK PERTAMA

(2)

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :
a. Menyusun rencana BOK Puskesmas dalam POA Puskesmas
b. Meminta dana BOK kepada PIHAK PERTAMA dengan melengkapi
persyaratan
c. Melaksanakan kegiatan BOK sesuai dengan POA
d. Mempertanggungjawabkan dana BOK yang disalurkan oleh PIHAK
PERTAMA
e. Mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan dana
BOK.

Pasal 5
PENYALURAN DANA
(1)

Dalam rangka menunjang pembiayaan pelayanan kesehatan di luar
gedung yang bersifat promotif dan preventif, PIHAK PERTAMA
menyalurkan dana ke rekening PIHAK KEDUA melalui ...... (.........)
tahap.

(2)

Penyaluran dana tersebut digunakan untuk upaya kesehatan dan
manajemen Puskesmas yang disalurkan secara bertahap.

(3)

Dana yang disalurkan sebesar Rp. .............. (alokasi dana)

(4)

Untuk menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur sebagai berikut :
a. Untuk penyaluran dana tahap pertama dibayarkan sebesar dana
sesuai dengan SPP-LS yang diajukan PIHAK KEDUA.
b. Untuk Penyaluran dana tahap berikutnya dicairkan sesuai SPP-LS
yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan menyerahkan laporan
pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya berupa realisasi
keuangan (laporan realisasi keuangan (SPTB) dan dokumen
pertanggungjawaban).
c. Pencairan dana pada tahap dimaksud poin b dapat diajukan
setelah realisasi keuangan mencapai minimal 75%.

(5)

Dalam dana yang disalurkan masih terdapat sisa dari yang
dipertanggungjawabkan/dipergunakan, PIHAK KEDUA tetap dapat
memanfaatkan dan PIHAK PERTAMA tetap menyalurkan permintaan
tahap berikutnya.

(6)

Apabila PIHAK KEDUA sampai dengan akhir tahun anggaran tidak
dapat
mempertanggungjawabkan/menggunakan
dana
yang
disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, maka sisa dana harus disetorkan
ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran selambat-lambatnya
tanggal
24
Desember
2014
atau sesuai
dengan Dirjen
Perbendaharaan
Pasal 6
TANGGUNG JAWAB

(1)

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penggunaan dana yang
disalurkan oleh PIHAK PERTAMA.

(2)

PIHAK KEDUA dalam menggunakan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan.

(3)

Dokumen asli pertanggungjawaban keuangan disimpan oleh PIHAK
KEDUA dan copynya disampaikan kepada PPK Tugas Pembantuan
BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ……………..
Pasal 7
FORCE MAJEURE

(1)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan
kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi forcemajeure.

(2)

Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
keadaan-keadaan sebagai berikut:
a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan
kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain
yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar
kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya;
c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun
tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
ini.

(3)

Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami force majeure, maka PIHAK
KEDUA harus memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK
PERTAMA secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak
terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya,
yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya
force majeure, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau
sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya force
majeure.

(4)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kejadian force majeure tidak diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA,
maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi.
Pasal 8
SANKSI

Apabila pihak kedua tidak menyampaikan laporan kegiatan dan
pertanggungjawaban akan dikenakan penundaan penyaluran dana untuk
kegiatan kesehatan diluar gedung berupa pelayanan kesehatan promotif
dan preventif.
Pasal 9
PENUTUP
(1)

Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian
Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang
merupakan
bagian
penyempurnaan/pengembangan
sebagai
Addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini, serta mengikat PARA PIHAK.

(2)

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masingmasing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai
6000

---------------

--------------------

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kejadian force majeure tidak diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA,
maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi.
Pasal 8
SANKSI

Apabila pihak kedua tidak menyampaikan laporan kegiatan dan
pertanggungjawaban akan dikenakan penundaan penyaluran dana untuk
kegiatan kesehatan diluar gedung berupa pelayanan kesehatan promotif
dan preventif.
Pasal 9
PENUTUP
(1)

Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian
Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang
merupakan
bagian
penyempurnaan/pengembangan
sebagai
Addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini, serta mengikat PARA PIHAK.

(2)

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masingmasing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh
PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
Materai
6000

----------------------

------------------

Catatan:
Halaman tandatangan dibuat rangkap 2 (dua), halaman tanda tangan
bermaterai pada PIHAK PERTAMA diberikan kepada PIHAK KEDUA dan
halaman tanda tangan bermaterai pada PIHAK KEDUA diberikan pada
PIHAK PERTAMA.

Contoh 15
Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR: ...................................
Puskesmas
Nama Kegiatan

: ................................................................
: ................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Kepala Puskesmas
........., menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan
biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Masukan
...........................*) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
Perhitungan satuan
profesional,
efisien,
dipertanggungjawabkan.

biaya tersebut telah dilakukan
efektif,
transparan,
dan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.................., ..............................2014
Kepala Puskesmas

(Nama) ..............................................
NIP. ..................................................

*) Diisi SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

secara
dapat

Contoh 16
Format Laporan Realisasi Keuangan Puskesmas

Laporan Realisasi Keuangan Puskesmas
Bulan .................. Tahun 2014
Nomor

Kegiatan

Alokasi

Realisasi
Rp

%

Mengetahui,
Kepala Puskesmas ……………….
Kab/Kota ……………………………

………...…, ………… 2014
Pengelola Keuangan BOK
Puskesmas ……………

Nama : ……………………………...
NIP. ………………………………….

Nama : …………………....
NIP.………………………….

Contoh 17
Format Laporan Tahunan
CONTOH FORMAT LAPORAN TAHUNAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
I.
II.
III.

PENDAHULUAN
TUJUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BOK
A. Proses Perencanaan
B. Proses Penyaluran dan Pertanggung jawaban Dana BOK
C. Pemanfaatan Kegiatan

IV.
V.
VI.
VII.

CAPAIAN PROGRAM
REALISASI KEUANGAN
PERMASALAHAN
KESIMPULAN DAN SARAN

Judul: 1 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

Oleh: Erik Brondy


Ikuti kami