Ringkasan Jurnal Kebijakan Publik

Oleh Harold Hs

78,3 KB 6 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Ringkasan Jurnal Kebijakan Publik

Mata Kuliah : Teori Kebijakan Publik Tugas :”Penguatan Kapasitas Analisis Kebijakan Dalam Mengimbangi Lemahnya Proses Rekrutmen Legislatif” Nama Mahasiswa : HAROLD HAMONANGAN, SE Tingginya minat warga negara untuk terlibat aktif sebagai wakil rakyat seperti pada fenomena dinamika politik masyarakat pada pemilu tanggal 9 April 2009 dimana banyak warga yang berminat menjadi anggota legislatif merupakan indikator partisipasi politik. Hal ini merupakan indikasi ’penerimaan’ masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi modren, sebab salah satu nilai demokrasi adalah rekrutmen anggota legislatif secara terbuka dan diselenggarakan secara berkala melalui pemilihan umum. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan telah semakin kompleks, dimana sedikitnya 5 persoalan yang bersifat mendesak untuk diselesaikan yaitu: 1. Pengentasan Kemiskinan belumlah pada taraf yang meyakinkan. 2. Kesenjangan kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup bagi penduduk di kawasankawasan yang relative jauh dari pusat pertumbuhan, termasuk kawasan-kawasan perbatasan. 3. Kinerja birokrasi didalam mewujudkan pelayanan public prima belum mencapai taraf yang diharapkan. 4. Perspektif perekonomian untuk APBN masih terbebani oleh tingginya proporsi utang luar negeri. 5. Pasar bebas regional Asean pada tahun 2015 yang di saru sisi akan membuka peluang bagi warga Negara meningkatkan taraf hidup, namun disisi lain akan mengontraskan rendahnya kualitas kinerja pemerintah kita dengan kualitas pelayanan public di Negara-negara Asean lainnya sehingga bilamana secara keseluruhan Indonesia tidak berhasil mengejar ketertinggalan dari Negara Asean lainnya, maka peluang integrasi pasar Asean akan berubah menjadi ancaman bagi Indonesia. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan kualitas yang prima baik di pihak eksekutif maupun di pihak legislative. Dalam situasi demikian ini badan legislative tidak lagi semata-mata pengawas jalannya pemerintahan, tetapi justru berperan dalam membentuk kebijakan publik yang handal yang disusun secara kolaboratif dengan pihak eksekutif serta mitra non-pemerintah. Dalam situasi dimana mekanisme demokrasi tidak menjamin tersaringnya orang-orang berkualitas didalam penentuan kebijakan public, maka hendaklah ada langkah untuk mengatasi keadaan yang timpang. Dukungan disiplin analisis kebijakan telah dinilai dapat memperbaiki situasi yang berpotensi mengurangi kepercayaan warga terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam pembuatan kebijakan public. Hampir semua kehidupan warga sebuah Negara dipengaruhi oleh kebijakan public, baik oleh kebijakan yang tertuang sebagai hukum, regulasi, keputusankeputusan pemerintah ataupun tindakan langsung pemerintah. Analisis Proses Pembuatan Kebijakan Kebijakan public adalah suatau rangkaian tindakan maupun rangkaian sikap tanpa tindakan pemerintah, yang merupakan pilihan yang diambil oleh pemangku otoritas atau pejabat public untuk mengatasi masalah tertentu. Analisis Kebijakan berhubungan dengan proses formulasi dan kemudian proses evaluasi kebijakan public. Analisis kebijakan sebagai suatu disiplin professional bertujuan memaksimalkan manfaat berbagai metoda ilmiah yang bersangkut paut dengan proses pengambilan keputusan. Beberapa mazhab mempengaruhi upaya pencerahan proses pembentukan kebijakan public, salah satunya adalah mazhab public choice. Mazhab ini merupakan upaya pencerahan pemahaman atas proses politik dengan menggunakan kerangka pemikiran disiplin ilmu ekonomi. Asumsinya adalah para pelaku dalam pembentukan kebijakan public digerakkan oleh self interest. Kontribusi penting dari mazhab public choice ialah : o Arguman mengenai terjadinya penyimpangan di lingkungan birokrasi. o Perlunya penyusunan kebijakan public yang peka terhadap siapa yang menjadi penderita oleh adanya kebijakan public tersebut. Seiring dengan popularitasnya, mazhab ini juga mendulang kritik bahwa analisis kebijakan berbasis public choice bersifat monodisiplin yaitu menggunakan teori ekonomi, sedangkan seharusnya banyak aspek yang dipandang dapat mempengaruhi kebijakan public walapun akhirnya merupakan keputusan politik. Pergeseran Peran Pemerintah Salah satu penjelasan yang tergol;ong radikal dan yang kemudian popular adalah konsep mengenai mewirausahakan pemerintahan atau reinventing government. Ada 10 hal yang perlu dilakukan pemerintah guna meningkatkan guna meningkatkan kinerjanya, yaitu : 1. Peran pemerintah sebagai katalis 2. Pemerintah memberdayakan komunitas agar merasa memiliki, 3. Pemerintah hendaknya lebih berwawasan kompetisi 4. Melakukan transformasi dari bentuk birokrasi yang kaku dan mengabaikan kualitas pelayanan; 5. Pengelolaan pelayanan yang berpatokan pada kinerja atau hasil yang dicapai. 6. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan prima 7. Mendorong para manajer pelayanan public untuk mengubah pendekatan 8. Pengeloalaan yang berbasis antisipatif 9. Melakukan desentralisasi manajurr 10. Melakukan pengelola berorientasi pasar. Pemikiran Reformatif Kepemerintahan Konsep-konsep penyelenggaran pemerintahan yang lebih baik diasumsikan hendaknya mencerminkan keterlibatan 3 elemen tata kelola yaitu pemerintah, sector swasta dan kalangan masyarakat sipil. Kualitas Legislative hasil Pemilu 2009 Pemilu legislative yang berlangsung pada tanggal 9 April 2009 tidak menghasilkan anggota legislative yang berkualitas, kendati berlangsung aman namun ditengarai mengandung cacat. Hal ini ditunjukkan pelaporan hasil pemilihan yang terlambat dari jadwal yang ditentukan. Oleh sebab itu tidak berlebihan bilamana timbul keraguan atas kapasitas anggota legislative dalam mendukung proses pembentukan kebijakan public. Legislatif Sebagai Forum Policy Makers Proses pembuatan kebijakan public akan lebih efektif bilamana legislative bukan hanya diterima public, lebih dari legitimasi, anggota legislative diarapka memiliki kapasitas dalam mengenali masalah yang betul layak dijadikan anggota legislative. David Easton mengetengahkan peran lembaga legislative tidak saja sebagai law-makers. Menurut Charles O Jones proses siklis adalah proses pembentukan kebijakan yang merupakan proses yang berlangsung sebagai siklus. Perlunya Peran Profesional Perspektif policy analysis bertolak dari asumsi bahwa peran lembaga badan-badan legislative tidak semata-mata sebagai law makers. Bangsa dan Negara tel;ah memilih, mengasah dan mendorong kalangan akademisi dan teknokrat untuk mendalami bidang perofesinya, dan seharusnya menjadi elemen penentu sebuah bangsa dan Negara yang berkeadaban. Kesimpulan Proses pemilihan legislative 2009 diragukan menghasilkan anggota legislative yang berperan sebagai pembuat kebijakan public yang berkemampuan. Kebijakan public yang baik berkualitas ditentukan baik oleh perumusan masalah yang mendasarkan pada realitas serrta pemahaman. .

Judul: Ringkasan Jurnal Kebijakan Publik

Oleh: Harold Hs


Ikuti kami