Lampiran 1 Jurnal Ilmiah

Oleh Robby Syahputra

1 MB 4 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Lampiran 1 Jurnal Ilmiah

Lampiran 1 Jurnal Ilmiah PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG BUKAN MERUPAKAN PESERTA KONVENSI GENEWA TAHUN 1951 MENGENAI STATUS PENGUNGSI (principles of non-refoulement implementation of refugees in indonesia as a country that is not a participants of the geneway convention in 1951 about refuge status) Robby Syahputra 2018.1572.1.01 Taruna Tingkat 1 Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi Email: robbysyahputra531@gmail.com Abstrak Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 mengatakan bahwa pengungsi adalah orangorang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan didalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu. Pada umumnya, negara tidak diminta untuk mengizinkan orang asing masuk ke wilayahnya, namun pengungsi merupakan pengecualian dari aturan itu. Pengungsi merupakan orang yang berada dalam keadaan yang sangat rentan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, bahkan seringkali pemerintahnya sendiri yang mengancam akan menganiaya mereka. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia. Asas non-refoulement awalnya dikenal sebagai kerangka perlindungan pengungsi yang melarang negara penerima untuk mengusir individu yang bersangkutan ke wilayah dimana ia akan mengalami persekusi. Seiring dengan adanya perkembangan didalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional, asas non-refoulement dijadikan metode pemenuh dan perlindungan hak-hak yang tidak diderogasi, salah satunya hak POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Lampiran 1 Jurnal Ilmiah untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia. Ini menjadikan asas non-refoulement sering kali diaplikasikan tanpa pengecualian dan didiskusikan meraih status jus cogen, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional. Kata Kunci : Konvensi 1951 –Non-Refoulement-Pengungsi -Ratifikasi Abstract The 1951 refugee status convention says that refugees are people who are outside their nationality or daily residence, who have fear of being grounded in being persecuted because of race, religion, nationality, membership in certain social groups or having certain political opinions . In general, the state is not asked to allow foreigners to enter its territory, but refugees are an exception to that rule. Refugees are people who are in a very vulnerable situation. They do not get protection from their own country, even often the government itself threatens to persecute them. In such circumstances, the international community makes the necessary efforts to guarantee and ensure that a person's basic rights remain protected and respected. In this international protection status, a person who is in a capacity as a refugee is obliged to get protection for his basic human rights. The principle of non-refoulement is initially known as a refugee protection framework that prohibits the recipient country to expel the individual concerned to the area where he will experience persecution. Along with developments in international human rights law, the principle of non-refoulement is used as a method of fulfilling and protecting rights that are not interrogated, one of which is the right to be free from torture, cruel, inhuman and degrading behavior. This makes the principle of non-refoulement often applied without exception and discussed reaching the status of cogen juice, the highest norm in the international legal hierarchy. Keywords: 1951 Convention - Non-Refoulement-Refugees -Ratification POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Lampiran 1 Jurnal Ilmiah PENDAHULUAN Latar Belakang Pengungsi menjadi salah satu isu global kerugian bagi keamanan dan pertahan yang banyak dibicarakan oleh suatu negara tujuan para imigran masyarakat internasional.Permasalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap pengungsi pengungsimenjadi perhatian khusus yang mencari suaka ke negara lain berhak dari dunia internasional karena jumlahnya untuk mendapatkan perlindungan hukum terus meningkat dan telah menjadi serta keselamatan dan keamanan dari isu yang membutuhkan perhatian khusus bahaya yang mengancam yang dijamin oleh dari masyarakat internasional. negara tujuan. Suaka adalah Timbulnya pengungsi disebabkan oleh penanugerahan perlindungan dalam keadaan yang memburuk dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu dari negara lain yang datang ke negara negara tersebut sehingga memaksa bersangkutan karena menghindari masyarakatnya untuk pergi meninggalkan pengejaran atau bahaya besar.2 negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain,dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik.Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengungsi diartikan sebagai orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam.Tingginya angka pengungsi yang pergi meninggalkan negaranya dan masuk ke negara lain secara ilegal secara langsung banyak menimbulkan POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tempat transit bagi para imigran yang ingin mencari suaka di negara lain. Para imigran yang transit ke Indonesia biasanya adalah imigran yang pergi ke Australia sebagai tempat tujuannya.Seringnya Indonesia menjadi tempat transit bagi para imigran tidak terlepas dari letak Indonesia yang strategis yang diapit dua benua dan dua samudera.Selain itu juga, Indonesia memiliki garis pantai yang Lampiran 1 Jurnal Ilmiah sangat panjang sehingga memungkinkan Kedatangan secara ilegal ini tentu sangat terbentuknya pelabuhan ilegal yang merugikan Indonesia, hal ini tidak terdeteksi oleh pemerintah Indonesia. dikarenakan kedatangan pengungsi ini Disisi lain, posisi geografis dianggapakan mengancam ketahanan Indonesia berpotensi sebagai jalur dan keamanan nasional.Menurut ketentuan perdangangan ilegal dan menjadi lokasi hukum Indonesia, setiap orang transit bagi para pengungsi atau pencari yang masuk atau keluar Indonesia harus suaka yang ingin menuju Australia. memiliki surat perjalanan . c. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut: 1. Untuk Mengetahui Peran imigrasi dalam menangani pengungsi di luar negeri 2. Untuk mempelajari serta Menginformasikan Dasar hukum negara yang bukan merupakan peserta konvensi genewa tahun 1951 mengenai status pengungsi E. Metode Penelitian 1. Pendekatan Dalam makalah ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Pemikiran POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Lampiran 1 Jurnal Ilmiah terhadap Penelitian Hukum normatif dari kajian ini adalah dilihat dari dasar hukum permasalahan pencekalan terhadap dokumen palsu yaitu bahwa pejabat imigrasi menolak warga asing maupun Warga negara Indonesia untuk keluar masuk wilayah Indonesia. Dasar hukum nya adalah terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 13 ayat 1 yaitu: Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut: a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu; d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa; f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi; POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Lampiran 1 Jurnal Ilmiah h. termasuk dalam daftar pencarian orang keabsahan untuk ditangkap dari suatu negara asing; dilampirkan ataupun kewarganegaraannya, i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap dokumen persyaratan yang dengan cara mendatangi tempat tinggal pemohon, kelurahan tempat tinggal pemohon Pemerintah Republik Indonesia; atau dan instansi yang menerbitkan dokumen j. termasuk dalam jaringan praktik atau domisili dan identitas diri pemohon. Contoh kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan seperti WNA asal Pakistan yang dengan penyelundupan manusia. sengaja memberikan dokumen dan identitas Untuk pendekatan secara secara palsu. Yang didapat dari dua pelaku, yang empiris nya adalah dilihat dari penelitian kini masuk daftar pencarian orang. Selain hukum yang berfungsi untuk melihat hukum masuk ke Indonesia secara ilegal dengan dalam artian nyata dan meneliti bagaimana memanfaatkan jalur laut, tersangka yang bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. telah berhasil membuat identitas palsu ini, Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti mencoba untuk tinggal menetap di Indonesia. orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Salah satu upaya perlindungan pengungsi dari luar negeri, hal yang mungkin 2. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dari kita pandang sebagai suatu kegiatan yang makalah murni pelayanan namun sebenarnya sisi kualitatif.. Adapun dapat dikatakan bersifat pengawasanlah yang lebih besar didalamnya, Kualitatif adalah dikarenakan data yang kami karena didalamnya melalui serangkaian kumpulkan berfokus pada Imigrasi yang pemeriksaan dan verifikasi berkas serta dalam hal ini dititik beratkan kepada Peran wawancara yang menilai kelayakan pemohon Imigrasi dalam Menangkal Warga Negara untuk Asing yang menggunakan Paspor Palsu. diberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, ini adalah bersifat Melalui peraturan yang ada di UU No 6 Tahun 2011, serta Pengamatan melalui berita pengawasan lapangan pun dapat yang ada kami mengumpulkan data yang ada dilakukan dalam hal terdapat keraguan serta menggabungkan dan mengolahnya mengenai untuk mencari penyelesaian dari kasus keterangan hasil POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI wawancara, Lampiran 1 Jurnal Ilmiah Paspor Palsu yang digunakan oleh Warga Negara Asing serta Peran Imigrasi yang tentunya dapat Menangkal Warga Negara Asing yang menggunakan Paspor Palsu. 3. pembelajaran pada permasalahan. 2) Peneliti menganalisis menyelaraskan landsan dan teori dengan permasalahan yang ada c. Evaluasi Teknik Analisa Data Teknik analisa data merupakan Pada suatu menganalisis dan mengolah data langkah yang paling tahap ini, peneliti yang telah menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. hasil penelitian. Analisis data dapat dilakukan d. Penyusunan Laporan Pada tahap ini, kegiatan yang melalui tahap berikut ini : dilakukan adalah menyusun dan a. Perencanaan melaporkan hasil-hasil penelitian. Pada tahap ini kegiatan yang PEMBAHASAN dilakukan adalah sebagai berikut: 1) 1) Peneliti merancang Perlindungan Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka permasalahan yang akan dibahas Ketika 2) Peneliti membuat daftar landasan teori serta peraturan yang seorang meninggalkan pengungsi negara asalnya, makaseseorang tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang mengawali status sebagaistateless akan dibahas. persons b. Pelaksanaan kepergian Hal ini disebabkan orang-orang yang Pada tahap ini kegiatan yang keluar dari negaranya tersebut dilakukan adalah sebagai berikut: bukanlah dalam keadaan resmi atau tenang sebagaimana halnya 1) Peneliti melaksanakan POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI orang- orang yang sedang Lampiran 1 Jurnal Ilmiah berpergian keluar negeri yang 7 Adalah seseorang yang tidak dilengkapi memiliki dengan surat perjalanan dan surat keterangan dari kantor imigrasi. Akan tetapi keluarnya orang-orang tersebut dari negaranya karena ketakutan kewarganegaraan di negara manapun. 8 Yang dimaksud stateless yang merupakan akibat dari kondisi pengungsi dan ingin mencari perlindungan dari negara lain. Di Indonesia, 9 Hasil Review dengan Para LSM, istilah antara pengungsi, pencari Instansi Pemerintah Dan Populasi suaka, migrant dan orang-orang Stateless stateless Penilaian masih sering (Melalui Aktivitas dipersamakan. Partisipatoris) Meskipundipandang dari Hukum bahwa Internasional memiliki pengertian Kewarganegaraan dialami oleh hukum orang – orang dibawah ini: Etnis istilah yang berbeda diketahui keadaan Tanpa memiliki Indonesia keterkaitan dengan permasalahan memiliki pengungsi itu sendiri.Sehingga membuktikan kewarganegaraan saat ini sulit mengidentifikasi Indonesia, karena jumlah, lokasi dari orang-orang kewarganegaraannya stateless8 yang ada di Indonesia secara karena seseorang registrasi sipil mereka dan mereka semata-mata yang tidak dikenalPerlindungan karena akibat sebagai pengungsi. 9 terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Namun sebelumnya kita perlu di Indonesia menurut stateless tersebut namun dapat penyebab bukan Cina yang dokumen salah dalam tidak untuk status tercatat dokumen melihat perbedaan tersebut dengan Konvensi 1951 Kanun Jurnal Ilmu melihat definisi masing-masing istilah. Hukum Rosmawati No. 67, Th. XVII (Desember, 2015). Pembahasan POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Lampiran 1 Jurnal Ilmiah Secara umum pengertian ras, agama, kebangsaan, pengungsi dapat dilihat dalam keanggotaan kelompok sosial ketentuan pasal I A (2) Konvensi tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar 1951, sebagai berikut: Negara kebangsaannya dan tidak ‘As a result of events occurring menginginkan perlindungan dari before 1 January 1951 and owing Negara to well founded fear of adanya rasa takut yang sangat being persecuted for reasons of akan race, berdasarkan religion, nationality, membership of a particular social tersebut.” persekusi side the country of his nationality and is unable or, owing to (penganiyaan) ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada salah group or political opinion, is out- Dijumpai satu ataupun organisasi karena sosial pendapat politiknya dijadikan dasar bagi UNHCR untuk menentukan such fear, is unwilling to avail apakah seseorang itu termasuk himself of the protection of that dalam kategori pengungsi atau country; or who, not having a tidak.11 nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it’10 menerima kewajibankewajiban yang ditetapkan serta Konvensi 1951 tentang Status hak-hak dan perlindungan atas Pengungsi, menjabarkan definisi hak-haknya itu yang diakui oleh pengungsi sebagai “seseorang Hukum Internasional nasional. Seorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI dan/atau pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka.Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, Lampiran 1 Jurnal Ilmiah pertama-tama ia adalah seorang Tahun pencari sebagai warga negara Cina Pengungsi 11 Achmad Romsan, maupun Indonesia. Etnis Arab dan Istilah Dan Pengertian Pengungsi India (Dalam yang dokumen tidak untuk kewarganegaraan memiliki membuktikan mereka 1951 Tentang Pengantar Status Hukum Pengungsi Internasional), atau status kewarganegaraan mereka tercatat secara salah dalam dokumen registrasi sipil mereka. Pekerja migran Indonesia yang UNHCR, 2003, Hal. 41 Kanun Jurnal Ilmu Hukum Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951 kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang No. 67, Th. XVII (Desember, 2015). Rosmawati Tahun 1958 Tentang Ketentuan Tinggal Di Luar Negeri yang diperpanjang dan tidak dapat suaka. Status sebagai pengungsi memperoleh kewarganegaraan merupakan tahap berikut dari berdasarkan Undang – Undang proses kepergian atau beradanya Tahun 2006. Sejumlah kecil orang seseorang Indonesia yang diasingkan keluar kewarganegaraannya. Sebaliknya, Indonesia karena pada saat ia seorang pesuaka belum tentu terkait konflik politik di tahun merupakan seorang pengungsi. Ia 1965 dan menjadi stateless. Orang baru menjadi pengungsi setelah lainnya yang menjadi stateless diakui statusnya demikian oleh karena tergolong sebagai migrant instrumen internasional dan/atau tanpa dokumen dari Cina, yang nasional. Pengertian Pengungsi telah lama tinggal di Indonesia. (refugees) yaitu: The word refugee Kelompok ke is frequently used by the media, Indonesia tapi tidak memiliki politicians and the general public kewarganegaraan Indonesia to describe anyone who has been karena mereka tidak lahir di obliged to abandon his or her usual Indonesia. 10 Pasal 1 Konvensi place of residence. ini bermigrasi POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI di luar negeri normally, Lampiran 1 Jurnal Ilmiah when the word is used in this perwakilan diplomatik dari suatu general manner little effort is negara. Jika perlindungan yang made between dicari itu diberikan, pencari suaka people who have had to leave their itu dapat kebal dari proses hukum own country and those who have dari negara dimana ia berasal. been Sedangkan to distinguish displaced within their Sulaiman Hamid, homeland Nor is much attention menyimpulkan paid to the causes of flight. (asylum), Whether people are escaping from perlindungan yang diberikan oleh persecution, suatu communal political violence, conflict, ecological bahwa adalah negara individu Suaka kepada atau suatu seorang lebih yang disaster or poverty, they are all memohonnya dan alasan mengapa assumed to qualify for the title of individu atau individu-individu itu refugee. Sedangkan pencari suaka diberikan (asylum) menurut Sugeng Istanto, berdasarkan adalah perlindungan individu di perikemanusiaan, wilayah negara asing tempat ia diskriminasi mencari perlindungan. Asylum sebagainya. perlindunganadalah alasan ras, agama, politik, dan merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut di kediaman perutusan asing atau di kapal asing. Dengan adanya 12 Sulaiman Hamid, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm.39-40 perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil oleh penguasa negara lain. 14 Selanjutnya 13 UNHCR, The State of the world’s Refugees 1997-1998, A Humanitarian Agenda, Oxford definisi suaka menurut Sumaryo Suryokusuma seorang keadaan Dalam kaitan tersebut, UNHCR pengungsi/pelarian memiliki kewenangan 16 untuk adalah politikmencari perlindungan baik menetapkan status di wilayah negara lain maupun di seseorang/kelompok sebagai dalam “pengungsi/refugee” yang lingkungan POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI gedung Lampiran 1 Jurnal Ilmiah meminta perlindungan dari Bangsa, LSM dan organisasi- sebuah negara yang tidak menjadi organisasi antar pemerintah. anggota Konvensi 1957 dan/atau UNHCR mencari penyelesaian Protokol 1967. Sehingga yang permanen terhadap masalah pengungsi tersebut disebut pengungsi. Hal lainnya terkait sebagai pengungsi mandat dan dengan HAM bagi berada dibawah perlindungan pengungsi/pencari suaka. Alasan UNHCR karena penetapannya HAM merupakan alasan yang sebagai seorang yang berstatus paling tepat yang dapat dilakukan pengungsi didasarkan pada oleh negara penerima untuk dapat Statuta UNHCR. Konsep memberikan perlindungan kepada perlindungan yang diberikan oleh setiap pengungsi dan atau pencari UNHCR adalah lebih suaka di negara penerima menekankan pada usaha meskipun negara tersebut berada pengembangan instrumen hukum di luar dari negara yang ikut internasional untuk kepentingan meratifikasi Konvensi tentang para pengungsi dan memastikan Pengungsi. Dalam Piagam agar mereka mendapat perlakuan Perserikatan Bangsa-bangsa, sesuai dengan ketentuan masalah hak asasi manusia instrumen hukum internasional, mendapat perhatian utama, yaitu khusus yang berkaitan dengan 16 Konvensi 1951 menentukan hak untuk bekerja, jaminan sosial, siapa yang diakui sebagai serta hak untuk mendapatkan atau pengungsi tetapi tidak memanfaatkan fasilitas menentukan prosedur bagaimana perjalanan. Fungsi UNHCR18 menetapkan siapa yang diakui dalam mengambil langkah- sebagai pengungsi. 17 Achmad langkah internasional adalah Romsan, Perlindungan melalui koordinasi, membuat Internasional Pengungsi (Dalam liasons (penghubung) dengan Pengantar Hukum Pengungsi pemerintah-pemerintah, badan khusus Perserikatan BangsaPOLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Internasional), Lampiran 1 Jurnal Ilmiah may make reccomendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human UNHCR, 2003, hal.71. Pada awalnya, fokus utama UNHCR adalah untuk memfasilitasi pemukiman bagi para pengungsi. Namun ruang lingkup inipun meluas ke aktivitas-aktivitas lainnya, termasuklah dalam hal ini, memberikan bantuan secara materi seperti pangan dan papan. Sebagaimana juga halnya dengan bantuan kesehatan dan pendidikan dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Selain itu, UNHCR juga mengembangkan program-program khusus untuk membantu kelompok-kelompok khusus pula dari para pengungsi seperti misalnya kelompok wanita dan anak-anak, kelompok remaja dan orang tua, yang mengalami penderitaan akibat trauma serta orang-orang cacat. (Lihat Global UNHCR ditempatkan pada alinea ke dua Pembukaan Piagam yang berbunyi : 19 ‘to reafirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small’. Hak asasi manusia adalah hak mendasar, dalam harga diri dan nilai-nilai individu manusia, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dan kesederajatan antara bangsabangsa yang besar dan yang kecil. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Pembukaan Piagam Perserikatan BangsaBangsa sebagai akibat dari kekejaman perang yang telah dua kali terjadi dalam peradaban umat manusia. Hak asasi manusia itu juga diterapkan dengan tidak membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.20 Merujuk pada fungsi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, pada Pasal 62 butir 2 disebutkan, “it rights and fundamental freedoms for all. (Dewan... dapat memberikan rekomendasi untuk tujuan meningkatkan penghormatan dan penghargaan atas hak asasi manusia dan kebebasankebebasan dasar bagi semua orang)”. Pada ketentuan tata tertib, Pasal 68 menyebutkan bahwa. “The economic and Social Council... set tup commission... for the promotion of human rights... (Dewan Ekonomi Sosial akan membentuk komisi... untuk memajukan hak asasi manusia...)”. Hal tersebut dikuatkan pada Pasal 76 butir C yang menyebutkan “to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion... (mendorong penghormatan kepada hakhak asasi manusia dan kebebasankebebasan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama...)”. Pengajuan suaka dan/atau permohonan pengungsi merupakan bagian dari HAM. Tentunya untuk hal tersebut Indonesia POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Lampiran 1 Jurnal Ilmiah memiliki alasan yang cukup untuk itu. Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Sementara itu Pasal 13 Paragraf 2 Deklarasi 19 Usmawadi, Pengungsi dan Hak Asasi Manusia, Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional), UNHCR, 2003. 20 Lihat Preambul Piagam PBB tahun 1945, alenia pertama dan Pasal 55 Piagam PBB TAHUN 1945, poin c. Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951 Kanun Jurnal Ilmu Hukum Rosmawati No. 67, Th. XVII (Desember, 2015). 465 HAM PBB 1948 menyebutkan: “everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country”. Hak atas kebebasan untuk memilih tempat tinggal atau negara ini kemudian di pertegas oleh Declaration of Territorial Asylum 1967 yang menyatakan: a) Everyone has the right to seek POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI and enjoy in other countries asylum from prosecution; b) This right may not be involved in the case of prosecutions genuinely arising from nonpolitical crimes or acts contrary to the purposes and principle of the United Nations. Dalam Declaration of Territorial Asylum 1967, penegasan kata kunci untuk memohon suaka adalah adanya ketakutan atau kekhawatiran akan menjadi korban dari suatu penyiksaan atau penganiayaan di suatu negara, sehingga ia memilih untuk mencari perlindungan ke suatu negara lain. Termasuk di dalamnya mereka yang merupakan pejuang atau orang-orang yang berjuang melawan kolonialisme. Namun, permohonan suaka ini hanya dibatasi untuk ketakutan yang timbul dari suatu kejahatan politik dan tidak untuk selain itu. Golongan yang akan ditolak untuk menerima suaka adalah mereka yang diduga telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konvensi Tahun 1951 berikut Protokolnya Tahun 1967 secara substansial melindungi HAM Lampiran 1 Jurnal Ilmiah pada pengungsi, sehingga konvensi tersebut dikategorikan sebagai Konvensi HAM bagi pengungsi. Namun kita dapat melihat secara umum Hukum HAM dibagi dalam tiga keadaan, yaitu: Pertama, Hukum HAM umum yang berlaku bagi semua orang dalam keadaan normal. Kedua, Hukum HAM yang diberlakukan dalam situasi perang dikenal dengan Hukum Humaniter.21Ketiga, Hukum HAM yang khusus diterapkan kepada pengungsi (dikenal dengan Hukum Pengungsi). Hukum HAM ini diterapkan kepada pengungsi karena berada di luar negaranya serta tidak ada yang melindungi. 21 Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk mengurani penderitaan berlebihan dari perperangan. Konvensi Jenewa 1949 sebagai instrumen Hukum Humaniter Internasional dengan tegas membuat aturan-aturan pokok yang harus ditaati oleh setiap negara yang terlibat dalam konflik bersenjata. Lebih khusus, Konvensi Jenewa III 1949 mengatur Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Tawanan Perang, karena sejatinya hubungan perang bukanlah POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI hubungan individu melainkan hubungan negara sebaga subjek hukum internasional. Konflik bersenjata internasional merupakan pertempuran antara angkatan bersenjata dari dua atau lebih negara, karena itu hubungan perang merupakan hubungan negara dengan negara, maka hukum perang merupakan bagian dari hukum internasional. Hukum Humaniter Internasional merupakan sejumlah prinsip dasar serta aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi perang. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951 No. 67, Th. XVII (Desember, 2015). Rosmawat Hukum HAM yang diterapkan kepada pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 tentang Pengungsi yang mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 4 dan 16 ayat 1, bahwa pengungsi memiliki kebebasan dalam beragama dan akses ke pengadilan. Berhak dan bebas bergerak untuk memilih tempat tinggal di dalam wilayah negara penerima (Pasal 26). Hak atas kelangsungan hidup seperti mendapatkan pekerjaan (Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19), perumahan (Pasal 21), pendidikan formal (Pasal 22), bantuan pemerintah Lampiran 1 Jurnal Ilmiah (Pasal 23), peraturan perburuhan serta jaminan sosial (Pasal 24), kemudahan memperoleh kewarganegaraan (Pasal 34), registrasi kelahiran, kematia dan perkawinan. Selain itu pengungsi juga berhak mendapatkan bukti identitas (Pasal 27) dan mendapatkan dokumen perjalanan, agar pengungsi dapat melakukan perjalanan ke negara lain untuk melanjutkan studi, mencari pekerjaan, medis dan atau untuk menetap di suatu negara (resettlement) (Pasal 28). Negara peserta konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut22. Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak. Pertama, pengungsi yang masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap mereka tidak akan dikenakan hukuman, selama mereka 22Ada 3 pasal prinsip utama suaka yang sangat erat kaitannya dengan aspek keimigrasian, sebagaimana disebut Pasal 31 (Pengungsi yang Berada secara Tidak Sah di Negara Pengungsian): (1) Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang secara langsung dari wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti Pasal 1, masuk ke atau berada di wilayah negara-negara Pihak tanpa izin, asalkan mereka segera POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI melaporkan diri kepada instansiinstansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka secara tidak sah itu. (2) Negara-negara pihak tidak akan mengenakan pembatasanpembatasan terhadap perpindahan penduduk para pengungsi termaksud kecuali pembatasanpembatasn yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian hanya akan diberlakukan sampai status mereka di negara itu disahkan atau mereka mendapat izin masuk ke negara lain. Dalam Pasal 32 (Pengusiran): (1) Negara-negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan- alasan keamanan nasional atau ketertiban umum. (2) Pengusiran pengungsi demikian hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan, menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya, serta untuk mengajukan banding. (3) Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi tersebut jangka waktu yang layak untuk mengupayakan diterima masuknya secara sah ke negara lain dalam jangka waktu yang diberikan itu. Negara-negara Pihak mencadangkan haknya untuk menerapkan dalam jangka waktu tersebut tindakan-tindakan internal yang dianggapnya perlu. Lampiran 1 Jurnal Ilmiah Dalam Pasal 33. Larangan Pengusiran atau Pengembalian (“Refoulement”): (1) Tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“refouler”) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya. (2) Namun, keuntungan dari ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggap sebagai bahaya Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951 Kanun Jurnal Ilmu Hukum Rosmawati No. 67, Th. XVII (Desember, 2015). 467 secepat-cepatnya melaporkan diri kepada pihak berwenang setempat. Biasanya di setiap negara terdapat processing centre sendiri yang tidak dicampur dengan CIQ (Customs, Immigration, and Quarantine) walaupun keduanya diurus oleh instansi yang sama khususnya menangani orangasing. Kedua, adanya larangan bagi negara pihak untuk mengembalikan pengungsi atau mereka yang mengklaim dirinya sebagai pencari suaka ke negara asal secara paksa. Hal ini POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI berhubungan dengan prinsip yang mutlak harus dipatuhi oleh negara pihak yaitu tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal dimana ia merasa terancam keselamatan dan kebebasannya (nonrefoulement principle). Selain yang mutlak seperti itu terdapat pula yang kondisional berupa pengusiran yang berarti pengembalian ke negara asal atau dapat ke negara mana saja. Negara pihak hanya boleh melakukan pengusiran apabila dilakukan atas pertimbangankeamanan nasional dan ketertiban umum. 23Contoh mengganggu ketertiban umum, pengungsi tersebut melakukan teror terhadap sebagian warga negara pihak maka baru dapat dilakukan pengusiran. Pengusiran baru dapat diberlakukan apabila yang bersangkutan terbukti sebagai pelaku tindak kejahatan dari negara asalnya atau melakukan kejahatan di negara yang dituju atau dimana ia berada. Bahkan yang perlu menjadi perhatian bahwa prinsip non refoulment ini juga berlaku bagi negara di luar peserta Konvensi tahun 1951 atau Protokol tahun 1967 ataupun instrument internasional pengungsi. Dengan artian bahwa negara itu tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dunia dalam menyelesaikan masalah Lampiran 1 Jurnal Ilmiah pengungsi. Ketentuan terhadap keamanan negara di mana ia berada, atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.Ketertiban umum terkait dengan kepentingan umum. secara harfiah frase kepentingan umum mengandung arti sangat perlu atau sangat utama. kata umum mengandung arti keseluruhan (untuk siapa saja, khalayak manusia atau masyarakat luas). Kepentingan umum mengandung makna kepentingan negara / bangsa dan masyarakat luas. Dalam pendapat lain dikemukakan bahwa kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat luas. Pengertian “kepentingan umum” menurut ilmu bahasa tidak dapat dijadikan pengertian yuridis. Namun demikian, tetap dapat dijadikan refrensi untuk menemukan pengertian yang diinginkan. Hal demikian dapat terjadi sebab dalam ilmu hukum (di dalam proses pembentukannya) tidak dapat berdiri sendiri dan berjalan lepas dari ilmu sosial lainnya. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI 1951 No. 67, Th. XVII (Desember, 2015). Rosmawati 468 tentang prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku secara universal dan diakui oleh bangsabangsa yang beradab tetap mengikat negara-negara.24 2) Sikap Indonesia sebagai Negara Penerima yang Belum Meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Hukum Internasional telah meletakkan kewajiban dasar bagi tingkah laku negara dalam melaksanakan perlindungan internasionalnya. Tindakan yang bertentangan dengannya akan melahirkan tanggung jawab internasional. Tanggung jawab internasional diartikan sebagai suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional. Tanggung jawab demikian muncul manakala terdapat pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang menyangkut perlindungan atas hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi pengungsi. Sekalipun Indonesia bukan Lampiran 1 Jurnal Ilmiah negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun secara historis Indonesia memiliki pengalaman yang cukup lama dalam menghadapi permasalahan pengungsi ini yang berlangsung pada tahun 1979-sekarang. Belum ada instrumen hukum yang komprehensif dalam menghadapi masalah ini, seperti persoalan klaim orang-orang asing pencari suaka untuk memperoleh pengakuan status pengungsi padahal negara ini bukan merupakan negara tujuan namun sebagai negara transit. Namun Indonesia memandangdan menyikapipersoalan ini sebagai persoalan HAM yang bersifat universal. Terkait penerapan standar perlakuan Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia memiliki perangkat yang berdimensi HAM seperti: 24 Achmad Romsan, Hukum Pengungsi Internasional (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional), UNHCR, 2003, hal.85 Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951 Kanun Jurnal Ilmu Hukum Rosmawati No. 67, Th. XVII (Desember, 2015). 469 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang 25 berhak mencari suaka 26 untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain; ayat 2 menegaskan bahwa hak tersebut tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan prinsip PBB. a) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang berisikan Piagam HAM; c) UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa b) UUD 1945 hasil Amandemen; Pasal 28 g ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak Presiden berwenang memberikan suaka kepada orang asing; ayat 2 mengatur bahwa untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia kewenangan tersebut dilaksanakan melalui Keputusan Presiden. Pasal 26 mengatur tentang dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. UU No. 39 Tahun 1999; Pasal 28 POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- Lampiran 1 Jurnal Ilmiah undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktik permintaan ekstradisi ditolak, jika terdapat sangkaan yang cukup kuat bahwa yang internasional27 dimintakan ekstradisinya akan dituntut, bertalian dengan agamanya, keyakinan politik atau . d) Ratifikasi Convention Againts Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment dengan UU No. 5 Tahun 199828, dalam Pasal 3 konvensi ini disebutkan bahwa negara pihak dilarang melakukan tindakan non refoulment pengusiran, repatriasi/pengembalian atau pengekstradisian seseorang ke negara lain. Maka setiap pencari suaka harus diterima oleh negara dimana individu tersebut memohon suaka. e) UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, menyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik. Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan bahwa Kesimpulan POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI kewarganegaraannya atau karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk 25 Pengertian setiap orang adalah warga negara Indonesia dan orang asing. 26 Pemberian suaka mempunyai korelasi erat dengan masalah politik dan bukan dengan kejahatan kriminal biasa. 27 Hal ini menegaskan bahwa politik hukum Indonesia menerima prinsip-prinsip umum mengenai suaka menurut hukum internasional. Kebijakan praktis untuk menangani masalah Pengungsi Internasional diatur dalam Pasal 27, ayat 1 : menyatakan bahwa Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri Lampiran 1 Jurnal Ilmiah Dalam menangani para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia, UNHCR menjadi aktor penting dalam penanganan masalah ini, yang mana UNHCR telah berusahamenjalankan mandatnya dengan berbagai upaya –upaya penanganan dalam memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi atau pencari suaka, yakni dengan1.Memberikan jaminan bagi mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi yang dilindungi dari refoulmentatau pemulangan paksa ke Negara asal mereka dimana nyawa dan kebebasan mereka terancam dan teraniaya, serta mencarikan solusi jangka panjang bagi masa depan para pengungsi dengan mengupayakan penempatan di Negara ketiga, ataupun membantu proses pemulangansukarela ke negara asal. 2.Dalam proses menunggu keputusan akhir dari realisasi solusi jangka panjang, UNHCR menjamin para pengungsi dan pencari suaka dengan memfasilitasi segala kebutuhan dasar mereka, serta pelayanan pendidikan, kursus bahasa, layanan konseling, pelayanan kesehatan, dll.3.Disampingmelakukan tugas-tugasnya di Indonesia, UNHCRterus mengupayakan hak-hak pengungsi dengan memberikan masukan, yang mencakup proses langkah demi langkah, pemberian dukungan bagi pemerintah dalam mengembangkan mekanisme untuk secara efektif mengatasi permasalahan dalam perlindungan pengungsi dan isu-isu migrasi tercampur dalam rangka menuju aksesi terhadap Konvensi 1951 dan protokol 1967, Dimana Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi kedua instrument hukum tentang penentuan status pengungsi tersebut. 4.UNHCR bekerjasama dengan pemerintaah Indonesia dalam penangananpengungsi, dengan mensosialisasikanpedomanpenanganan pemerintah ketika menemukanpara pengungsi dan pencari suakadiperbatasan,sebelum akhirnya di serahkan ke UNHCR berupa pelatihan kepada staff imigrasi dan POLRI.5.Disamping upaya-upaya yang dilakukan UNHCR dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat mekanisme penanganannya tersebut, diantaranya Indonesia bukan Negara yang ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967, dan tidak ada kerangkahukum nasional yang memadai untuk melaksanakannya di tingkat operasional, misalnya tidak ada prosedur administrasi keimigrasian secara spesifik, tidak ada ketentuan tentang izin tinggal temporer, mekanisme penanganan dan proses evaluasinya.oleh karenanya, terdapat perbedaan penanganan dan perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka antara petugas UNHCR dengan pejabat Saran Sebagai negarayang menjujung tinggi penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, hendaknya perlu ada suatu pengaturan secara legal terhadap pengungsi dan pencari suaka di negara ini, baik mekanisme hukum dan kelembagaannya. Sehingga Konvensi 1951 tentang StatusPengungsi dan Protokol 1967 menjadisuatu hal yang mendesak untuk diratifikasi, mengingat makin bertambahnya laju masuk pengungsi Internasional ke Indonesia. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintahterhadap UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Dengan demikian proses penanganan pengungsi tersebutdapat lebih efisien, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh UNHCR dalam hal sumber daya manusia dan biaya. Misalnya, jika telah melakukan ratifikasi maka pemerintah Indonesia dapat membuat POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Lampiran 1 Jurnal Ilmiah suatu peraturan yang menempatkan proses penentuan status pengungsi di kantorkantor Imigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan menerapkan kewajibankewajiban yang mesti ditaati oleh para pengungsi selama berada di Indonesia.sehingga dapat tercapai suatu efisiensi yang tentunya menguntungkan bagi pengungsiuntuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan konvensi 1951, diantaranya hak untuk tidak dihukum karena memasuki wilayah suatu Negara, hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal, hak untuk berperkara didepan pengadilan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk melakukan perkawinan, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan identitas dan kewajiban pengungsi adalah untuk mentaati hukum dimana ia berada dan harus memelihara ketertiban umum. 112Atau jika Indonesia tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut dengan alasan kepentingan nasional, setidaknya Indonesia mempunyai suatu kerangka hukum pengaturan tentang pengungsi dan pencari suaka yang lebih komprehensif dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian yang diadopsi dari prinsip kemanusiaan dalam penanganan pengungsi danpencari suaka berdasarkan hukum internasional kedalam hukum nasional, minus kewajiban yang memberatkan negara, namun bukan berarti Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Misalnya pemberian status keimigrasian temporer yang akan memudahkan pengendalian dan pengawasan orang asing.Yang mana saat ini aparatur negara hanya memiliki data-data mereka sebatas data kuantitatif, sedangkan data kualitatif hanya dimiliki oleh UNHCR.Begitu pula, perlu adanya Peningkatan kerjasama antara UNHCR dan pemerintah Indonesia, serta negara resettlement dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, karena masalah pengungsi tidak berdiri sendiri dan tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu aktor. Sertaperlu adanyaperbaikan atau pembaharuandan peningkatanfasilitas penampungan sementara para pengungsi yang sudahtidak memadai, karena mereka bukanlah para pelaku kriminal, melainkan korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara asalnya. Dan juga perlu adanya peningkatan keamanan menjamin keselamatan dan perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka,dengan memprakarsai suatu kerangka hukum atau kesepakatan internasional antara negara sumber, negara transit,negara tujuan atau resettlement dandengan organisasi international serta LSM, guna mencegah danmengantisipasi praktik yang merugikan para pengungsi dan pencari DAFTAR PUSTAKA POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Lampiran 1 Jurnal Ilmiah Achmad Romsan dkk, 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, UNHCR, Jakarta. Ajat Sudrajat Havid, 2004, “Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang”, Jurnal Hukum Internasional, Refugee Law, LPHI FHUI, Vol. 2 Nomor 1 Oktober. Aloysiusn Uwiyono, 2004, “Catatan Tentang Konvensi PBB Tahun 1990 Mengenai Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya”, Expert Commentary, Refugee Law, LPHI FHUI, Vol. 2 Nomor 1 Oktober. Claire de Than and Edwin Shorts, 2003, International Criminal Law and Human Rights, Sweet & Maxwell Published. Enny Soeprapto, 2004, “Promotion of Refugee Law in Indonesia”, Jurnal Hukum Internasional, Refugee Law, LPHI FHUI, Vol. 2 Nomor 1 Oktober. Global Protection Cluster, 2007, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons,Global Protection Cluster Working Group. Global UNHCR Report 2001, Global Programmes, dalam http://www.unhcr...2001/globops.pdf. I Wayan Parthiana, 1990, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung. Manfred Nowak, 2002, Introduction to the International Human Rights Regime, Martinus POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Lampiran 1 Jurnal Ilmiah Nijhoff Publishers,, Leiden/Boston. Muh Khamdan, Imigrasi Nasional dan Problem Pencari Suaka, Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM. Scot Davidson, 1994, Hak Asasi Manusia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Sulaiman Hamid, 2002, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951 No. 67, Th. XVII (Desember, 2015). Rosmawati 476 UNHCR, 1997, “The State of the world’s Refugees 1997-1998, A Humanitarian Agenda”, Oxford University Press, New York. Usmawadi, Pengungsi dan Hak Asasi Manusia, Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional), UNHCR. Uswatun Hasanah, 2014, “Tinjauan Yuridis Pasal 22 Konvensi Hak Anak 1989 Terhadap Pengungsi Anak Menurut Hukum Internasional”, Skripsi FH Unsyiah. POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI Lampiran 1 Jurnal Ilmiah POLITEKNIK IMIGRASI Kementerian Hukum dan HAM RI

Judul: Lampiran 1 Jurnal Ilmiah

Oleh: Robby Syahputra


Ikuti kami