Jurnal Sistem Pemerintahan Presidensil

Oleh Nadiyah Dj

152,6 KB 5 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Jurnal Sistem Pemerintahan Presidensil

Jurnal Sistem Pemerintahan Presidensil Diusulkan oleh : Felicia Geraldi Nadiyah Dalilah Jannah Nathania Kalista Theresa Florance Orie Ainindhita Putri Maulida Ridholina Kurniaputri Faiha Azahra BUSINESS LAW FACULTY OF HUMANIORA UNIVERSITAS BINA NUSANTARA JAKARTA 2019 ii DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL................................................................................ i DAFTAR ISI................................................................................................ ii ABSTRAK................................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 2 I.1 Latar Belakang ........................................................................... 2 I.2 Rumusan Masalah...................................................................... 3 I.3 Tujuan Penulisan........................................................................ 3 BAB II PEMBAHASAN.............................................................................. II.1 Sejarah Sistem Pemerintahan Presidensial............................. 4 4 II.2 Hakikat Lembaga Kepresidenan Dalam Ketatanegaraan Indonesia................................................................................. 6 II.3 Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Lembaga-lembaga Lainnya.................................................. 8 II.4 Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Pemerintahan Parlementer ........................................... . 9 BAB III PENUTUP....................................................................................... 11 III.1 Kesimpulan............................................................................... 11 III.2 Daftar Pustaka............................................................................ 11 ii ABSTRAK Tulisan ini membahas tentang Sistem Presidensial secara umum dan Sistem Presidensial yang dianut oleh Indonesia. Sistem Presidensial merupakan Sistem Pemerintahan Negara Republik dimana badan Eksekutif dan badan Legislatif mempunyai kedudukan yang independent, dimana Presiden sebagai kepala negara dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dalam menjalankan Sistem Presidensial ini doktrin Trias Politica harus dilaksanakan dimana terdapat pembagian kekuasaan secara tegas pada Lembaga Negara, seperti Legislatif yang memiliki kekuasaan membuat Undang-Undang, Eksekutif yang berperan sebagai yang menjalannkan Undang-Undang, dan Yudikatif yang berhak untuk mengadili siapa saja yang melanggar Undang-Undang tersebut. Ada beberapa negara yang menganut kepada Sistem Presidensial ini salah satunya adalah Amerika Serikat. Terkadang meskipun mempunyai sitem pemerintahan yang sama, yaitu Presidensial, pasti akan berbeda dalam menjalankan dan membuat peraturannya. Meskipun begitu tidak akan menutup keyakinan bahwa negara tersebut memakai Sistem Presidensial. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut Sistem Presidensial ini, yang dimana kita semua tau Indonesia menggunakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presidennya dan juga badan Legislatifnya. Kata Kunci: Sistem Presidensial, Indonesia, Trias Politica 1 BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki sekitar 267 juta jiwa penduduk. Setelah merdeka dari masa penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia mengalami berbagai macam bentuk perubahan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sendiri adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 tepat sehari setelah kemerdekaan dan saat itu sidang pertama kali Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan bahwa Indonesia menganut sistem Presidensial hingga berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Karena Belanda masih melakukan campur tangan terhadap pemerintahan Indonesia. Maka kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950 Indonesia mengalami perubahan bentuk pemerintahan yang awalnya berbentuk republik kemudian menjadi berbentuk serikat dan sistem pemerintahannya juga ikut berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer semu artinya bahwa pengambilan keputusan dan lain-lainnya berada di tangan Perdana Menteri. Tetapi pada saat itu pengambilan keputusan tetap di pegang presiden. Maka saat itu Indonesia menganut sistem parlmenter semu karena pengambilan keputusan tidak melalui perdana mentri. Kemudian setelah pada tanggal 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan republik. Dimana pada masa ini bentuk pemerintahan serikat tidak lagi di gunakan serta pada saat ini juga soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Kemudian dari tahun 1959-1998 menganut sistem pemerintahan presidensial tetapi sistem ini berlaku sebelum UUD 1945 di amandemen. Setelah UUD 1945 di amandemen siistem pemerintahan presidensial mengalami perubahan dimana pada awal nya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan. Tetapi setelah UUD 1945 di amandemen MPR tidak lagi menjadi kekuasaan tertinggi sekarang semua kekuasaannya sejajar sesuai tugas,fungsi dan wewenang masing-masing. Di dalam sistem presidensial sendiri presiden memegang dua kekuasaan yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Maka dari latar belakang yang sudah di uraikan kami akan membahas lebih dalam mengenai sistem pemerintahan presidensil itu di terapkan di Indonesia.1 I.2 Rumusan Masalah 1 Arifin saddoen, “Sistem Pemerintahan Indonesia Sejarah, Pengertian Dan Penjelasannya”. https://moondoggiesmusic.com/sistem-pemerintahan-indonesia/. (diakses pada 30 April 2019, Pukul 00:06) 2 I.2.1 Bagaimana sejarah berdirinya sistem Presidensial I.2.2 Bagaimana hakikat Kepresidenan dalam ketatanegaraan Indonesia I.2.3 Apakah kelebihan dan kekurangan sistem Presidensial I.3 Tujuan Penulisan Tujuan dari jurnal dengan materi tentang Sistem Presidensial ini yaitu I.3.1. Menambah wawasan pengetahuan kepada pembaca I.3.2. Memberikan wawasan bagaimana siistem presidensial bekerja I.3.3. Memberikan pengetahuan pada pembaca kelebihan dan kekurangan sistem presidensial BAB II 3 PEMBAHASAN II.1 Sejarah Sistem Pemerintahan Presidensial Salah satu tuntutan Reformasi 1998 ialah dilakukannya amandemen pada UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (namun kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (yang dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu ialah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, HAM, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, eksistensi negara hukum dan negara demokrasi, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensil.2 Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sistem pemerintahan ini juga mengambil elemen-elemen dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan yang ada pada sistem presidensial. Beberapa variasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ialah sebagai berikut : 2 Admin,”Sejarah Presidensiil”. http://www.markijar.com/2016/06/sistem-pemerintahan-indonesialengkap.html (diakses Pada tanggal 24 April 2019, Pukul 19:32) 4 1. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 2. Parlemen mendapat kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undangundang dan hak anggaran (budget) 3. Presiden sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun tidak secara langsung.3 4. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu persetujuan dan pertimbangan DPR. Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak elemen elemen dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia ialah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial (mayoritas) dengan sistem pemerintahan parlementer (minoritas). Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Periodisasi Sistem Pemerintahan, diantaranya: 1. Tahun 1945-1949, Indonesia pernah menganut Sistem Pemerintahan Presidensial 2. Tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu 3. Tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal 4. Tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin. 5. Tahun 1966-1998 (Orde Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial Sistem pemerintahan presidensial ini, presiden memang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, namun yang harus diketahui bahwa kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Jadi jangan abaikan terhadap negara karena mereka yang menempati jabatan hanyalah sebagai wakil kita. Suara rakyatlah yang paling menentukan, bukan suara segelintir orang berkepentingan. 4 II.2 Hakikat Lembaga Kepresidenan Dalam Ketatanegaraan Indonesia Membedah mengenai hakikat Lembaga kepresidenan, tidak terlepas dari konsep kepemimpinan negara. Konsep yang sering terdengar adalah konsep-konsep Raja, Ratu , Amir, Presiden, dan Perdana Menteri.Pada dasarnya, istilah istilah tersebut dibedakan 3 4 ibid Op.Cit. Arifin saddoen, “Sistem Pemerintahan Indonesia Sejarah, Pengertian Dan Penjelasannya”. 5 berdasarkan konsep kepala negara dan konsep kepala pemerintahan. Negara dengan sistem parlementer, memisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan dalam presidensil tidak. Dalam sistem presidensiil modern yang dipelopori oleh AS, negara dikeplai oleh seorang prsiden yang berkedudukn sebgai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kewenangan presiden dibatasi berdasarkan prinsip demokrasi yang berdasar atas hukum. Sehingga presiden sebagai Lembaga kekuasaan tertinggi tidak menyalahgunakan kewenangannya. Negara yang menganut sistem presidensiil tidak terlepas dari Lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan adalah Lembaga negara, yang memegang kekuasaan pemerintahan. Yang didalam konteks teori trias politica disebut eksekutif yaitu Lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga kepresidenan disebut juga Lembaga negara karena negara merupakan suatu sistem yang secara konstitutif terdiri atas unsur rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah yang beradulat ini disebut Presiden, fungsi kepala eksekutif dan kepala negara bersifat inheren atau menyatu dalam jabatan presiden. Lembaga kepresidenan apat diartikan pula sebagai institusi yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan, yaitu presiden dan wakil presiden.5 Dalam sistem pemerintahan presidensiil, yang menyangkut Lembaga kepresidenan adalah : pertama, kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensiil menyatu. Dengan demikian, presiden memimpin penyelengaraan negara dalam pemerintahan sehari hari. Kedua, presiden tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Ketiga, presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga presiden tidak dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen tidak dapat memberhentikan presiden. Oleh karena itu, Indonesia tidak mengenal pembedaan atau pemisahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bagir Manan dalam bukuyang ditulis oleh Ni’matul Huda menegaskan bahwa Lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara sistem pemerintahan presidensiil bersifat tunggal ( single executie). Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu presiden.6 Hubungan antara presiden dan wakil presiden dan Menteri tidak bersifat collegial. Jadi, presiden berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Penyelenggaraan negara adalah semua kegiatan kelembagaan negara dan pemerintahan dari pusat hingga daerah. Kegiatan tersebut mencakup 5 Agustin Teras Narang (2003). Reformasi Hukum : “Pertanggung Jawaban Seorang Wakil Rakyat”. (Pustaka Sinar Harapan. Jakarta) hlm. 49 6 Tim Penyusun Buku Hubungan Sipil-Militer Lembaga Ketahanan Naional Departemen Pertahanan Keamanan Nasional. Hubungan Sipil-Militer:” Peran, Kontribusi dan Tanggung Jawab Sipil-Militer dan penyelenggaraan Negara”. (PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1999) hlm. 126 6 pembuatan keputusan, implementasi kebijakan dan pengawasannya melalui sistem mekanisme berdasarkan hukum dan perundang undangan yang berlaku di suatu negara. Terkait tugas dan kewenangan seorang presiden tentu tidak luput dari yang Namanya kekuasaan. Kekuasaan yang dimiiki oleh seorang presiden selalu digunakan atas nama negara untuk mengatur kehidupan politik, dan demokrasi atau mengatur kehidupan rakyat. Ismail Suny menyatakan bahwa kekuasaan – ekuasaan umum daari eksekutif berasal dari UUD dan UU; termasuk : a) Kekuasaan administratif, yaitu pelaksanaan undang undang dan politik administratif; b) Kekuasaan legislatif, yaitu memajukan rencana undang undang dan mengesahkan uu c) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti d) Kekuasaan militer, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan pemerintahan e) Kekuasaan diplomatik, yaitu kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri 7 Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Dalam sistem pemerintahan presidensiil masa jabatan presiden disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu. Engan dipilihnya presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, kedudukan keduanya dalam sistem pemerintahan sangat kuat. Berbeda dengan kedudukan presiden sebelum perubahan UUD 1945 yang berada dibawah MPR. MPR dapat menjatuhkan presiden dengan alasan mosi tidak percaya atau melanggar Haluan Neara. Hal ini dapat dilihat pada saat pemberhentian presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Presiden dan wakilnya hanya dapat diberhentikan apabila trbukti telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presien dan wakil presiden menurut UUD 1945. Pembuktian tersebut harus dilakukan secara huukum melalui peradilan konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan presiden bersalah, DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden kepada MPR 8 II.3 Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Lembaga-lembaga Lainnya A. 7 8 Hunungan Antara MPR – Lembaga Kepresidenan Ismail Suny (2006), “Pembagian Kekuasaan”(Departemen Penerangan), hlm. 5 Lihat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7A 7 MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mengangkat presiden dan wakil. Dalam menjalankan tugas pokok dalam bidang eksekutif (pasal 4 ayat (1) ), presiden tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan negara yang garis garis besarnya telah ditentukan oleh MPR saja, tetapi termasuk juga membuat rencana penyelenggara pemerintahan negara. Demikian juga presiden dalam bdang legislatif dijalankan bersama sama dengan DPR ( terdapat dalam pasal 5 ) B. Hubungan DPR – Lembaga Kepresidenan Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAP/RAB maka didalam pelaksanaan DPR berfungsi sebgai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap presiden adalah suatu konsekuensi yang mengandung arti bahwa presiden bertanggung jawab kepada DPR. Bentuk kerjasamanya diartikan bahwa presiden tidak boleh mengingkari rekan sesame legislatif nya. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang Undang. Selanjutnya untuk menguatkan posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, maka pasal 20 ayat (5) ditegaskan bahwa dalam hal RUU yang disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden, dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, secara otomatis sah menjadi UU dan wajib diundangkan C. Hubungan antara Menteri Menteri – presiden Menteri adalah pembantu presiden. Menteri mempunyai pengaruh yang besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut departemennya masing masing. Dalam praktek pemerintahan, presiden melimpahkan sebagian wewenang kepada Menteri Menteri yang berbentuk presidium D. Hubungan antara presiden – MK Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan Lembaga negara. Karena kedudukan MPR sebagai Lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan Lembaga negara lainnya yang sama sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD 1945, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan MK sesuai dengan ketentuan pasal 24 C ayat 1 dan 2 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lemabag negara yang kewenangan tersebut ditentukan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.9 II.4 Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Pemerintahan Parlementer A. Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial 9 Op.Cit 8 1. Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas 2. Pengawasan rakyat lemah 3. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak 4. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama. 5. Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian B. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen 2. Bahwa seorang Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. 3. Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri. 5. Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun. 6. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.10 C. Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak (banyak suara). 10 Renaldy. “Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer”. http://renaldy110895.blogspot.com/2013/12/kelebihan-dan-kekurangan-sistem.html. (diakses pada 30 April 2019, Pukul 00:59) 9 2. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya 3. Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya Parlemen11 D. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen 2. Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik 3. Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. 4. Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. BAB III PENUTUP III.1 Kesimpulan 11 ibid 10 Dari pembahasan mengenai sistem Presidensial di Indonesia yang berdasarkan dari UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa selain menjadi kepala negara, Presiden juga menjabat sebagai kepala Pemerintahan. Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahaan, yaitu Tahun 1945-1949, Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu, Tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal, Tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secarademokrasi terpimpin, Tahun 1966-1998 (Orde Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Diakibatkan dari kekuasaan amat besar yang dimiliki oleh Presiden, maka kewenangan Presiden dibatasi oleh demokrasi yang berdasarkan dari hukum, sehingga Presiden tidak dapat menyalahgunakan kewenangannya. Apabila Presiden melakukan pelanggaran konstitusi, penghianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, maka posisi presiden bisa dijatuhkan. Dan biasanya posisinya akan digantikan oleh wakil presiden. Presiden berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kekuasaan-Kekuasaan umum dari eksekutif berdasarkan dari UUD dan UU ialah Kekuasaan Administratif, Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Yudikatif, Kekuasaan Militer, dan Kekuasaan Diplomatik. III.2 Daftar Pustaka Arifin saddoen, “Sistem Pemerintahan Indonesia Sejarah, Pengertian Dan Penjelasannya”. https://moondoggiesmusic.com/sistem-pemerintahan-indonesia/ Admin,”Sejarah Presidensiil”. http://www.markijar.com/2016/06/sistem-pemerintahanindonesia-lengkap.html Narang, Agustin Teras (2003). Reformasi Hukum : “Pertanggung Jawaban Seorang Wakil Rakyat”. (Pustaka Sinar Harapan. Jakarta) Tim Penyusun Buku Hubungan Sipil-Militer Lembaga Ketahanan Naional Departemen Pertahanan Keamanan Nasional. Hubungan Sipil-Militer:” Peran, Kontribusi dan Tanggung Jawab Sipil-Militer dan penyelenggaraan Negara”. (PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1999) Suny, Ismail (2006), “Pembagian Kekuasaan”(Departemen Penerangan) Renaldy. “Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer”. http://renaldy110895.blogspot.com/2013/12/kelebihan-dan-kekurangan-sistem.html. 11

Judul: Jurnal Sistem Pemerintahan Presidensil

Oleh: Nadiyah Dj


Ikuti kami