04 Jurnal Standar - Unibraw

Oleh Dwi W U R I Nugrahani

708,7 KB 3 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip 04 Jurnal Standar - Unibraw

JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL www.bpkp.go,id TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP nomor 71 tahun 2010 dengan cara menyajikan jurnal akuntansi berbasis akrual. RUANG LINGKUP Jurnal pada SKPD dan PPKD DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 2 2 1 JENIS JURNAL 1. Jurnal Pembuka : Jurnal persediaan awal tahun dengan metode periodik 2. Jurnal Transaksi : Jurnal Pendapatan-LRA/Belanja/ Pembiayaan/Pendapatan-LO/ Beban/Lainnya 3. Jurnal Penyesuaian 4. Jurnal Penutup 5. Jurnal Koreksi DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 3 3 SALDO NORMAL 1. Aset 2. Kewajiban 3. Ekuitas 4. Pendapatan-LRA 5. Belanja 6. Transfer 7. Penerimaan Pembiayaan 8. Pengeluaran Pembiayaan 9. Pendapatan-LO 10. Beban DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH : Debet : Kredit : Kredit : Kredit : Debet : Debet : Kredit : Debet : Kredit : Debet 4 2 JURNAL PEMBUKA Pengakuan Beban Beban Persediaan (Debet) Persediaan di awal Persediaan (Kredit) tahun dengan metode periodik DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 5 METODE PENCATATAN PERSEDIAAN No 1 Transaksi Dibukukan sebagai Beban Persediaan : Beban Persediaan xxx Persediaan 2 Pembelian pada Persediaan xxx Kas di Bendahara Pengeluaran/Utang Beban Barangdan Jasa xxx Pengakuan Belanja Persediaan Pengakuan belanja persediaan xxx xxx Persediaan Tidak dijurnal cek fisik dan dibukukan sebagai : Persediaan xxx Beban Bahan Pakai Habis Total Beban Persediaan xxx xxx Dijurnal sebagai Beban Persediaan: Saldo Persediaan pada Sebesar Persediaan akhir tahun berdasarkan Merupakan Neraca Akhir 5 Belanja Bahan Pakai Habis Perubahan SAL Beban Bahan Pakai Habis Persediaan pada tahun berjalan 4. Dibukukan sebagai penambah Persediaan : Beban Bahan Pakai Habis xxx Kas di Bendahara Pengeluaran/Utang xxx Beban Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Perubahan SAL Pemakaian Tidak dijurnal, tetap sebagai Persediaan Awal xxx tahun Dibukukan sebagai Beban Persediaan: berjalan 3 Perpetual Periodik Saldo Awal Persediaan Saldo xxx xxx Persediaan Awal +/+ Pembelian -/- pemakaian persediaan tahun berjalan. xxx Merupakan Beban Persediaan awal tahun + Merupakan total pemakaian persediaan pada Beban Bahan Pakai Habis tahun berjalan tahun berjalan (pembelian Persediaan) - Persediaan akhir 6 3 IPSAP 02 “Pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD diinterpretasikan sebagai pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD” DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 7 AKUN PERANTARA - Transaksi keuangan antara PPKD dan SKPD merupakan transaksi antar entitas akuntansi sehingga memerlukan akun transitoris untuk melakukan proses akuntansi. - Harus dibuat akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara PPKD dan SKPD. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 8 4 AKUN PERANTARA - Akun yang dimaksud adalah akun R/K PPKD dan R/K SKPD. - Akun R/K PPKD merupakan akun yang ada di SKPD dan dimasukkan ke dalam kelompok akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. - Akun R/K SKPD merupakan akun yang ada di PPKD dan dimasukkan ke dalam kelompok akun Aset untuk Dikonsolidasikan. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 9 JURNAL STANDAR PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN-LRA - Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas - Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas - Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 10 5 PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS Penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu sebelum kas diterima, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 11 PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD Proses SKPD 1 Penetapan Piutang Pendapatan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit) 2 Pembayaran/Kas diterima Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Piutang Pendapatan (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) 3a Penyetoran oleh Bend. R/K PPKD (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit) 3b Penyetoran oleh Bend. Kas di Kas Daerah (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah R/K SKPD (Kredit) Proses PKPD DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 12 6 PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD Proses SKPD Piutang Pendapatan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit) 1 Penetapan 2a Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah R/K PPKD (Debet) Piutang Pendapatan (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) Proses PKPD 2b Pembayaran/Kas langsung ke Kas di Kas Daerah (Debet) Kas Daerah R/K SKPD (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 13 PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN PPKD Proses PPKD 1 Penetapan Piutang Pendapatan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit) 2 Pembayaran Kas ke Kas Kas di Kas Daerah (Debet) Daerah PiutangPendapatan (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) Contoh: Pendapatan DAU DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 14 7 PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS Penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas maka Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 15 PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD Proses SKPD 1 Penetapan dan Kas diterima Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) 2a Penyetoran kas oleh Bend. R/K PPKD (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit) 2b Penyetoran kas oleh Bend Kas di Kas Daerah (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah R/K SKPD (Kredit) Proses PKPD Contoh: Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, BPHTB, Pendapatan Retribusi DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 16 8 PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN PPKD Proses PPKD 1 Penetapan serta Kas di Kas Daerah (Debet) Pembayaran / Kas diterima Pendapatan-LO (Kredit) Kas Daerah Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) Contoh: Pendapatan DBH Pajak/ DBH SDA, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Hibah, Pendapatan Bunga Jasa Giro/Deposito/Pinjaman DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 17 PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS Kas telah diterima mendahului penetapan hak pendapatan, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 18 9 PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD Proses SKPD 1 Pembayaran Kas diterima Bendahara Penerimaan 2a Penyetoran Kas oleh Bendahara R/K PPKD Penerimaan ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerima-an (Kredit) Pengakuan pendapatan karena Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) telah terjadi penyerahan Pendapatan-LO (Kredit) barang/jasa 3 Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit) Proses PKPD 2b Penyetoran Kas oleh Bendahara Kas di Kas Daerah (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah R/K SKPD (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 19 JURNAL STANDAR BEBAN DAN BELANJA - Beban diakui sebelum pengeluaran kas - Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas - Beban diakui setelah pengeluaran kas DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 20 10 BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS Penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka beban diakui pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban, seperti Surat Tagihan, walaupun kas belum dikeluarkan DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 21 BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU Proses SKPD Kas dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran (UP/TU/GU) 1 2 3a Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet) beban Utang Beban (Kredit) Pembayaran utang oleh Utang Beban (Debet) Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Penerbitan SP2D GU oleh BUD Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses PKPD 3b Penerbitan SP2D GU oleh BUD R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Contoh: Beban Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 22 11 BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS Proses SKPD 1 Penetapan dan pengakuan beban Beban ….. (Debet) Utang Beban (Kredit) 2a Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS Utang Beban (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses PKPD 2b Pembayaran utang oleh BUD R/K SKPD (Debet) dengan SP2D-LS Kas di Kas Daerah (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 23 BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 24 12 BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU Proses SKPD 1 Pengeluaran kas Bendahara Pengeluaran oleh Pertanggungjawaban bukti-bukti Beban (Debet) pengeluaran (peyusunan SPJ) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) 2a Penerbitan SP2D GU oleh BUD Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses di PPKD 2b Pengeluaran kas oleh BUD R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Contoh: Beban Persediaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Gaji dan Tunjangan DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 25 BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS Proses SKPD 1a Penetapan dan Pengakuan saat Penerbitan SP2D-LS oleh BUD Beban …… (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses PKPD 1b Penerbitan SP2D-LS oleh BUD R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 26 13 BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS DIKELUARKAN MELALUI PPTK Proses SKPD Kas dikeluarkan Bendaha- Panjar Kegiatan (Debet) ra Pengeluaran ke PPTK Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) 1 2 Pertanggungjawaban Uang Muka (Debet) PPTK ke Bendahara Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) Pengeluaran, Panjar Kegiatan (Kredit) pengembalian sisa panjar 3 Pertanggungjawaban Beban ..... (Debet) bukti-bukti pengeluaran Uang muka (Kredit) (peyusunan SPJ) Penerbitan SP2D GU oleh Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) BUD R/K PPKD (Kredit) 4a Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) 4b Penerbitan BUD SP2D Proses PKPD oleh R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 27 BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu dimana pengeluaran kas daerah mendahului penetapan kewajiban daerah maka beban diakui saat barang atau jasa dimanfaatkan. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 28 14 BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU 1 2 3a Proses SKPD Pengeluaran kas oleh Beban Dibayar Dimuka (Debet) Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit) Penerbitan SP2D GU oleh Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) BUD R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses PPKD 3b Penerbitan SP2D GU oleh R/K SKPD (Debet) BUD Kas di Kas Daerah (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 29 BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS Proses SKPD 1a Penerbitan SP2D-LS oleh BUD Beban Dibayar Dimuka (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) 2 Penetapan dan pengakuan Beban …….(Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit) Proses PKPD 1b Penerbitan SP2D-LS oleh BUD R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 30 15 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1 Penerimaan Pinjaman Kas di Kas Daerah (Debet) Utang ........ (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pinjaman Dalam Negeri dari............ (Kredit) 2 Penjualan Obligasi Pemerintah Kas di Kas Daerah (Debet) Utang Dalam Negeri- Obligasi (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah (Kredit) 3 Hasil privatisasi perusahaan daerah Jika privatisasi perusahaan daerah menghasilkan keuntungan Kas di Kas Daerah(Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit) Jika privatisasi perusahaan daerah menimbulkan kerugian Kas di Kas Daerah(Debet) Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO (Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 4 Penerimaan pinjaman diberikan pihak ketiga 5 Pencairan Cadangan kembali Kas di Kas Daerah (Debet) Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya yang kepada (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada .... (Kredit) Dana Kas di Kas Daerah (Debet) Dana Cadangan (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pencairan Dana Cadangan (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 32 16 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1 Pemberian pinjaman Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Debet) kepada pihak ketiga Kas di Kas Daerah (Kredit) Pemberian Pinjaman Daerah kepada.......... (Debet) Perubahan SAL (Kredit) 2 Penyertaan modal pemerintah pada Perusahaan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Penyertaan Modal pada BUMD (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Pengumuman laba Pengumuman laba perusahaan daerah (metode ekuitas) : BUMD dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet) penerimaan deviden Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMDberupa kas LO (Kredit) Pembayaran Dividen : Kas di Kas Daerah (Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LRA (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 33 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3 Pembayaran pokok pinjaman Utang Sektor Dalam Negeri Sektor Perbankan (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Pembayaran Pokok Pinjaman kepada.. - LRA (Debet) Perubahan SAL (Kredit) 4 Pembentukan Dana Cadangan Dana Cadangan (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Pembentukan Dana Cadangan (Debet) Perubahan SAL(Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 34 17 PEMBELIAN ASET TETAP Perolehan aset melalui mekanisme SPM - LS 1 Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet) Perubahan SAL (Kredit) R/K SKPD (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Utang PFK (Kredit) 2 Jurnal di PPKD DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 35 PEMBANGUNAN ASET TETAP 1 2 3 Saat belum selesai 100% Jurnal di SKPD Konstruksi Dalam Pengerjaan (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Jurnal di PPKD R/K SKPD (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Utang PFK (Kredit) Saat selesai 100% dan dibuat BAST Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet) Konstruksi Dalam Pengerjaan (Kredit) PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP Aset Tetap (Debet) Pendapatan Hibah dari ........-LO (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 36 18 PENYUSUTAN ASET TETAP 1 Pengakuan Penyusutan Aset Tetap 1 Jika pertukaran aset menimbulkan keutungan 2 Jika pertukaran aset menimbulkan kerugian Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet) Akumulasi Penyusutan (Kredit) TUKAR MENUKAR ASET Aset Tetap... (yang masuk) (Debet) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar) (Debet) Aset Tetap...(yang keluar) (Kredit) Surplus Penjualan Aset Nonlancar-LO (Kredit) Aset Tetap... (yang masuk) (Debet) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar) (Debet) Defisit Penjualan Aset Nonlancar-LO (Debet) Aset Tetap...(yang keluar) (Kredit) PENJUALAN Kas di Bendahara Penerimaan/Piutang (Debet) Akumulasi Penyusutan (Debet) Suplus Penjualan Aset Nonlancar (Kredit) Aset Tetap (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA (Kredit) 37 JURNAL PENYESUAIAN AKHIR TAHUN 1 Pengakuan Persediaan (Debet) persediaan Beban Persediaan (Kredit) (Metode Periodik) 2 Pengakuan Bagian Bagian Lancar Tagihan/Piutang Jangka Lancar Piutang Panjang (Debet) Jangka Panjang Tagihan/Piutang Jangka Panjang (Kredit) 3 Pengakuan Bagian Utang Jangka Panjang (Debet) Lancar Utang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Jangka Panjang (Kredit) 4 Penyusutan Aset Tetap 5 Penyisihan Piutang Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet) Akumulasi Penyusutan (Kredit) Beban Penyisihan Piutang (Debet) Penyisihan Piutang (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 38 19 JURNAL PENUTUP JURNAL STANDAR PENUTUP Jurnal untuk menutup akun-akun LO JURNAL STANDAR PENUTUP Jurnal untuk menutup akun-akun LRA Pendapatan ............. LO (1) Pendapatan ............. LO (2) Pendapatan ............. LO (3) Beban ............. (1) Beban ............. (2) Beban ............. (3) Surplus/Defisit-LO XXX XXX XXX Surplus/Defisit-LO Ekuitas XXX Pendapatan ............. LRA Belanja Transfer Surplus/Defisit-LRA XXX Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto XXX Surplus/Defisit-LRA Pembiayaan Neto SiLPA/SiKPA XXX XXX SiLPA/SiKPA Perubahan SAL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 39 JURNAL STANDAR KOREKSI KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK TRANSAKSI WP LEBIH BAYAR 1 Koreksi Pendapatan - LO 2 Koreksi Pendapatan - LRA TRANSAKSI WP KURANG BAYAR 1 Koreksi Pendapatan - LO 2 Koreksi Pendapatan - LRA Pendapatan Pajak ... -LO (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Pendapatan Pajak ... -LRA (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Kas di Kas Daerah (Debet) Pendapatan Pajak ... -LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan Pajak ... -LRA (Kredit) 40 20 LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN 1 2 3 Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas Koreksi kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi kas Koreksi kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban dan mengurangi posisi kas Pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran(Debet) Pendapatan Lainnya-LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan Lainnya-LRA (Kredit) Ekuitas (Debett) Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit) Saldo Anggaran Lebih (Debet) Perubahan SAL (Kredit) 41 LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN 4 Koreksi kesalahan atas penerimaan PendapatanLRA yang menambah ataupun mengurangi posisi kas 5 Koreksi kesalahan atas penerimaan PendapatanLO yang menambah ataupun mengurangi posisi kas Jika terjadi penambahan PendapatanLRA Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Debet) Saldo Anggaran Lebih (Kredit) Jika terjadi pengurangan PendapatanLRA Saldo Anggaran Lebih (Debet) Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit) Jika terjadi penambahan PendapatanLO Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran(Debet) Ekuitas (Kredit) Jika terjadi pengurangan PendapatanLO Ekuitas (Debet) Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit) 42 21 LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN 6 Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dan menambah maupun mengurangi posisi kas Penerimaan pembiayaan - jika menambah saldo kas Perubahan SAL (Debet) Saldo Anggaran Lebih..... (Kredit) Kas di Kas Daerah(Debet) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan (Kredit) b. Penerimaan pembiayaan - jika mengurangi saldo kas Saldo Anggaran Lebih .... (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan.....(Debet) Kas di Kas Daerah(Kredit) ......... c. Pengeluaran pembiayaan - jika menambah saldo kas Perubahan SAL (Debet) Saldo Anggaran Lebih (Kredit) Kas di Kas Daerah (Debet) Dana Cadangan (Kredit) d. Pengeluaran pembiayaan - jika mengurangi saldo kas Saldo Anggaran Lebih (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Dana Cadangan (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) a. 43 LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN 7 Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas dan menambah atau mengurangi posisi kas 8 Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas Jika menambah kas dan mengurangi nilai aset tetap Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Debet) Tanah Kantor (Kredit) Jika mengurangi kas dan menambah nilai aset tetap Peralatan Kantor (Debet) Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit) Jika menambah kas Kas (Debet) Utang (Kredit) Jika mengurangi kas Utang (Debet) Kas (Kredit) 44 22 www.bpkp.go,id DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 23

Judul: 04 Jurnal Standar - Unibraw

Oleh: Dwi W U R I Nugrahani


Ikuti kami