Jurnal Kita Edisi Pembangunan.pdf

Oleh Amak Fizi

3,9 MB 4 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Jurnal Kita Edisi Pembangunan.pdf

TIM KERJA JURNAL KITA “EDISI PEMBANGUNAN” “Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia (Soekarno)” Pesan tersirat dari kalimat diatas sejatinya menegaskan bahwa pemuda adalah instrument penting bagi pembangunan suatu bangsa. Identitas pemuda yang lekat dengan intelektualitasnya menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan cita-cita luhur Negara Republik Indonesia dimasa depan. Loyalitas dan eksistensi gerakan pemuda dalam bingkai wawasan kebangsaan, sepatutnya juga tercermin dari nilai–nilai perjuangannya. Sadar atau tidak, pewaris dan penerus suatu bangsa berada ditangan pemudanya, sebab baik buruknya suatu negara dinilsi dari kualitas pemudanya. Identitas HMI sebagai gerakan pemuda yang mengedepankam nilai nilai keislaman dalam nafas perjuangannya, patut bertanggung jawab memperkuat derajat dan martabat bangsa Indonesia ditengah pergaulan dunia internasional. Inilah semangat yang wajib disadari oleh seluruh kader HMI. Aktualisasi kekuatan seluruh stakeholder alumni HMI disegala sektor pemerintahan baik itu ditingkatan nasional, wilayah dan daerah secara eksplisit menjelaskan bahwa HMI menempati central position dalam menentukan nasib bangsa dan masyarakat Indonesia kedepan. Sebagai salah satu organisasi pemuda tertua di Indonesia, HMI memiliki tanggung jawab besar sebagai perangkat kontrol sosial dalam tatanan masyarakat dan birokrasi pemerintahan. Tentunya peran strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan basic pengetahuan serta wawasan kebangsaan oleh kader HMI, dalam bentuk karya nyata dan prestasi intelektual. Lahirnya karya dan gagasan seyogyanya akan memperkuat bergainning position HMI sebagai gerakan partisipatif dalam mengawal pembangun nasional. Sudah menjadi tradisi umum bahwa klaim HMI adalah salah satu poros besar gerakan pemuda. Dikenal sebagai kelompok intelektual dan kualitas prestasi kadernya di bidang akademik. Namun belakangan ini, ke dua iklim internal tersebut cenderung menurun, bahkan telah teridentifikasi memasuki fase kemunduran. Kondisi ini tidak berbanding lurus jika dibandingkan laju produksi kadernya yang lahir setiap tahun diseluruh Institusi pendidikan di Indonesia. Berangkat dari fenomena kondisi kekinian internal organisasi, sudah waktunya konsep gerakan Organisasi HMI harus bergerak kearah yang lebih modern. Tidak lagi menerapakan gerakan konvensional. Proses dinamika yang tumbuh di internal maupun eksternal, diharapkan lebih mengembangkan kreativitas individu kader, produktif wacana gagasan terbaru, memprioritaskan persoalan keumatan dan melahirkan problem solving dari setiap sumber permasalahan pembangunan saat ini. Sekilas kita melihat orientasi pembangunan pemerintahan saat ini, lebih kental pada penguatan infrastruktur secara fisik disetiap daerah. Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari bagaimana manajemen pemerintah dalam mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki. Perlu disadari bahwa pembangunan dalam konteks ekonomi tidak bisa tersekat di sektor makro saja, tapi juga sektor mikro. Perencanaan pembangunan haruslah bersifat berkelanjutan (sustainable) sebab pemenuhan kebutuhan bagi generasi bangsa kedepan perlu dijamin keberlangsungannya. Jalannya proses pembangunan berkelanjutan, setidaknya bertumpu pada tiga faktor utama. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor sumber daya alam, faktor kualitas lingkungan dan faktor kependudukan (Soesastro dkk, 2005). Konsep mengenai keberlanjutan pembangunan penting untuk dilaksanakan dalam proses pembangunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan metode berkelanjutan pada pembangunan memiliki kepentingan jangka panjang yang melibatkan kebutuhan hidup generasi masa depan. Harapan yang diusung, setidaknya generasi masa depan tidak terbebani oleh kelangkaan energi, kerusakan lingkungan ditengah laju pembagunan saat ini. Pada kesimpulannya, pembangunan berkelanjutan ialah suatu proses perubahan dimana terdapat keseimbangan diseluruh aktivitas pembangunan seperti, eksploitasi sumber daya alam/manusia, investasi pemerintah (negeri/swasta), dan pemanfaatan teknologi modern. Urgensi dari semua itu berada pada satu tujuan yaitu, meningkatkan potensi generasi masa kini serta menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial generasi dimasa depan. Sebagai sebuah metode sustainable devolepment secara implisit menerangkan bahwa perlu adanya perhitungan yang sistematis dalam pelaksanaannya. Analisis Zaharia dalam karya ilmiahnya The Natural Resources And Sustainable Development (2010) menggambarkan bahwa eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam secara kompleks, tidak terkoordinir, menjadikan kebutuhan ekonomi dan konsumsi sebagai skala prioritas, secara tidak langsung akan membebani kehidupan generasi di masa yang akan datang. Mereka akan menanggung biaya akibat dari degradasi lingkungan dari pembangunan dimasa lampau dan akan kehilangan keanekaragaman hayati akibat rendahnya kesadaran pengelolaan sumber daya alam secara berlebihan. Untuk itu diperlukan keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam penanganannya. Secara garis besar, aspek pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari variable penting sumber daya manusia. Kecepatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sejauh ini pasti berdampak pada besarnya volume kebutuhan pada sektor energi, pangan dan air. Tentunya pemanfaatan dan pengelolaan sumber kekayaan alam harus berpedoman pada sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial, dan juga UUD 1945 Pasal 33 ayat 2, 3, dan 4. Peraturan penguasaan cabang-cabang produksi, pemanfaatan kekayaan alam serta penyelenggaraan perekonomian dijalankan dengan prinsip efektifitas dan efisiensi didukung political will seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengambilan kebijakan, teknologi dan sumber daya manusianya. Hadirnya Jurnal Pembangunan PB HMI periode 2016-2018, menjadi salah satu bentuk penilaiani terhadap kondisi pembangunan nasional saat ini. Saya berharap besar karya ini dapat menjadi motivasi khusus bagi seluruh kader HMI diseluruh tingkatan kepengurusan di daerah untuk lebih produktif mengisi ruang ruang intelektual yang mulai pudar. Karya ini menjadi jawaban atas keterlibatan aktif dan partisipasi kader HMI secara pemikiran menanggapi isu isu aktual kebangsaan. Jakarta, Februari 2018 Mulyadi P. Tamsir Ketua Umum PB HMI periode 2016-2018 Rubrik Utama Jurnal Kita | Edisi “Pembangunan” Teknologi Pengelolahan Perikanan: Menuju Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goal Indicator 14 di Indonesia Muhammad Ridal/ Direktur Bakornas LTMI PB HMI 2016-2018 5,8 juta km2 yang memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi lestari sumber daya ikan atau maximum sustainable yield (MSY) di perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton/tahun (80% dari MSY). Pesatnya pertumbuhan penduduk dunia menjadikan kebutuhan akan sumber daya laut ikut meningkat. Sebagai negara maritime Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi penyedia kebutuhan manusia untuk sumber daya laut. Tingkat konsumsi dan permintaan ikan dunia cenderung meningkat. Sejak tahun 1990,dunia sebenarnya telah mengalami kekurangan pasokan ikan diperkirakan sebesar 19,6 juta ton pada tahun 2000; 37,5 juta ton pada tahun 2010 dan 62,4 juta ton pada tahun 2020 (FAO, 2000). Ekosistem pesisir dan laut di Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati kini mulai terdegradasi akibat eksploitasi yang berlibah guna memenuhi kebutuhan manusia. Degradasi ini akan terus berlanjut jika tidak segera dilakukan pengelolaan yang sifatnya berkelanjutan. Salah satu hal yang bisa diupayakan untuk mengurangi hal tersebut adalah dengan pemanfaatan teknologi pengelolaan perikanan, sehingga pemanfatan ekosistem laut dan pesisir dari hulu ke hilir dapat meminimalisir kerusakan ekosistem tersebut. Faktor penting dalam memenuhi permintaan ikan dan produk perikanan di masa depan adalah pengembangan teknologi, sebagai penunjang peningkatan tangkapan serta mencegah penipisan Abstrak Perkembangan teknologi saat ini telah menjadi banyak perhatian dikalangan pembuat kebijakan dan akademis, dimana pemanfaatan teknologi sangat membantu aktifias manusia di segala lini kehidupan, salah satunya adalah teknologi pengelolaan perikanan. Indonesia sebagai negara maritime yang sebagian besar wilayahnya merupakan pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Pengembangan teknologi perikanan mendukung ketahanan pangan untuk mencapai pasokan ikan dan produk perikanan, guna mencapai Sustainable Development Goal Indikator 14 . Manfaat dari studi ini adalah untuk memberi masukan bagi perencana, pembuat kebijakan dan praktisi yang terlibat dalam sektor yang terkait dengan perikanan di wilayah Indonesia. Metode yang digunakan adalah mengkaji dan menganalisis artikel terkait pembangunan berkelanjutan indicator 14 dan artikel terkait teknologi perikanan. Strategi yang diajukan pada penelitian ini yaitu peningkatan pengetahuan dan informasi tentang teknologi penangkapan dan pengelolaan sumber daya laut. Kata Kunci: teknologi, nelayan, masyarakat pesisir, SDGS, Indonesia PENDAHULUAN Secara geografis Indonesia membentang dari 60 LU sampai 110 LS dan 920 sampai 1420 BT, terdiri dari pulaupulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km2), dengan panjang garis pantai 95.161 km (lasabuda,2013). Menurut Kepmen Kelautan dan Perikanan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 1 sumber daya yang berkelanjutan (Eigaard et al, 2014). Hal yang diharapka dari teknologi perikanan ini adalah dapat meningkatkan produksi, memasok produk ikan berkualitas tinggi, dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan perairan dari kerusakan (Burnell. et al, 2009). Selain teknologi penangkapan ikan dan akuakultur, teknologi produk ikan baru berkontribusi pada pembangunan ekonomi, misalnya melalui pemrosesan nilai tambah seperti teknologi surimi (Sánchez. et al, 2009). Oleh karena itu, pengembangan teknologi perikanan memegang peranan penting dalam mencapai pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (Suuronen, et al, 2012). era SDGs (sustainable development goals), yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara (Ishartono, 2016). Salah satu indicator dalam SDGs adalah Nurmalasari (2008) menjelaskan, sumber daya perairan berperan penting bagi pembangunan di Indonesia. Sumberdaya pesisir dan kelautan merupakan potensi penting dalam pembangunan di masa depan. Luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional, belum termasuk zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta kilometer persegi. Dengan potensi wilayah dan keanekaragaman hayati ini Indonesia harusnya memiliki peran penting dalam mewujudkan SDGS indicator ke 14, jika dikelola secara modern dan menggunakan teknologi yang sifatnya berkelanjutan. Laut dan segala sesuatu yang terkandung didalamnya merupakan kekayaan alam yang memerlukan pengawasan dan pemanfaatan optimal (Louhenapessy., et al,2009). 1. Potensi Sumber Daya Laut dan Pesisir di Indonesia Wilayah perairan laut Indonesia diapit oleh dua samudera besar yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Kedua samudera besar ini terhalang dengan bentangan paparan Sunda di bagian Barat dan paparan Arafura di bagian timur. Massa air dari samudera Hindia dan Samudera Pasifik masih terhubung oleh beberapa deep channel pertama di Lombok dan kedua di Nusa Tenggara Timur (WPR-RI, 2014). 2.1 Potensi Terumbu Karang Salah satu sumber daya perairan yang sangat potensial yang ada di Indonesia adalah Terumbu karang. Indonesia menempati peringkat teratas dunia sebagai penghuni ekosistem laut, dengan luas dan kekayaan jenisnya. Lebih dari 75.000 km2 atau sebesar 14% dari luas total terumbu karang dunia (Dahuri, 2003). Keragaman terumbu karang di Indonesia cukup tinggi, terdapat lebih dari 480 jenis karang batu telah teridentifikasi dan 60% dari jenis karang telah dideskripsikan itupun baru di bagian Timur Indonesia. Sebagai salah satu ekosistem utama pesisir dan laut, terumbu karang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Secara ekologis, terumbu karang berperan dalam melindungi pantai dari hempasan ombak dan arus kuat, terumbu karang juga berfungsi sebagai habitat, tempat mencari makanan, tempat asuhan serta pemijahan bagi biota laut. Secara ekonomis, terumbu karang memiliki fungsi sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut, 2 ikan hias, bahan baku farmasi serta pilihan daerah wisata yang menarik. Hasil perhitungan valuasi ekonomi dari kegiatan perikanan, perlindungan pantai serta pariwisata di Indonesia diperkirakan menghasilkan nilai sekitar 1,6 miliyar dollar AS (Burke et al., 2002). Gambar 1. Komposisi (%) sepuluh jenis ikan demersal dominan tertangkap di WPP-RI 573. 2.2 Potensi Perikanan Menurut Lasabuda (2013) Potensi budidaya laut, terdiri dari potensi budidaya ikan (kakap, kerapu, gobia); udang, moluska (kerangkerangan, mutiara, teripang); dan rumput laut, potensi luasan budidayanya sebesar 2 juta ha (20% dari total potensi lahan perairan pesisir dan laut berjarak 5 km dari garis pantai) dengan volume 46,73 juta ton per tahun. Sedangkan potensi budidaya payau (tambak) mencapai 913.000 ha. Untuk potensi bioteknologi kelautan masih besar peluangnya untuk dikembangkan, seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, dan benih ikan dan udang. Berdasarkan Statistik Perikanan (DJPT dalam WPR-RI, 2013), sepuluh jenis ikan demersal dominan tertangkap di WPP-RI 573 meliputi ikan layur (23,2% dari produksi ikan demersal), diikuti oleh kakap merah 16,0%, peperek 12,8%, kakap putih 9,9%, kuwe 9,8%, kurisi 9,3%, gulamah 6,1%, bawal hitam 4,9%, manyung 4,8% dan biji nangka 3,3% (WPR-RI, 2013). Sumber : WPR-RI 2013 Data yang disajikan WPR-RI menunjukkan angka yang sangat potensial untuk dikelola secara professional, demi mencapai kesejahtraan masyarakat pesisir. 2.3 Potensi Mangrove Hutan mangrove merupakan salah satu sumberdaya alam daerah pantai payau yang mempunyai fungsi produksi, perlindungan dan pelestarian alam. Luas hutan mangrove di seluruh Indonesia diperkirakan 4,25 juta hektar atau 3,98 % dari seluruh luas hutan Indonesia (Ghufran, 2012). Penelitian keragaman dan ekologi mangrove di berbagai tempat di pesisir Indonesia telah dilakukan termasuk di pulau kecil seperti di Siberut, hutan mangrove setebal 2 km di Pulau Siberut sepanjang satu km dari sungai tercatat 10 jenis pohon mangrove yaitu : Rhizophora apiculata Blume, R. mucronata Blume, Bruguiera cylindrica W.et.A., B. gymnorrhiza (L). Savigny, Xylocarpus granatum Koen, Barringtonia racemosa Blume, Ceriops tagal C.B Rob., Aegyceras corniculatum Blanco, Luminitzera littorea Voigl. Dan Avicennia alba L., dengan kondisi 3 ekosistem sangat baik (Bismark, dkk, 2009). Hutan mangrove adalah rumah dan tempat berlindungan berbagai keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Sehingga mangrove merupakan kekayaan pesisir yang dimiliki Indonesia yang harus terus dilestarikan untuk mencapai tujuan pembanguna berkelanjutan. 5. Mencapai kesehatan dan kesejahteraan di semua usia 6. Meningkatkan sistem pertanian dan mencapai kemakmuran pedesaan 7. Memberdayakan kota yang inklusif, produktif dan tangguh 8. Mengurangi perubahan iklim dan memastikan energi berkelanjutan 9. Menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan pengelolaan air, lautan, hutan dan sumber daya alam dengan baik 10. Mentransformasikan tata kelola dan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan. 3 Sustanable Development Goals Sektor Perikanan Salah satu hasil utama dari Konferensi Rio+20, yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 2012 adalah kesepakatan negara-negara anggota untuk memulai proses untuk mengembangkan satu set tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (BPS, 2014). Menurut BPS (2014) dalam rangka perumusan SDGs, Sekretaris Jendral PBB juga membentuk Sustainable Development Solutions Network (SDSN). SDSN ini merupakan jaringan independen yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, akademisi, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat yang ditugaskan untuk mencari solusi praktis untuk tujuan pembangunan dibawah pimpinan Jefrey Sach. Dalam perkembangannya, SDSN mengusulkan 10 tujuan dengan 30 target dan 100 indikator. Adapun tujuan yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengakhiri kemiskinan ekstrim termasuk kelaparan 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak 3. Memastikan pembelajaran yang efektif untuk semua anak-anak dan remaja bagi kehidupan dan lingkungannya 4. Mencapai kesetaraan gender, inklusi sosial dan hak asasi manusia untuk semua Setelah mengusulkan 10 tujuan ini, SDSN pada tanggal 25 Juli 2014 mengeluarkan publikasi yang berjudul Indicators and A Monitoring Framework For Sustainable Development Goals, Launching A Data Revolution For The SDGs. Dalam publikasi ini SDSN memadukan SDGs usulan OWG dan SDSN. Oleh karena itu, dari publikasi ini diusulkan 17 tujuan SDGs dengan 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan. Dalam kajian ini, indikatorindikator yang diusulkan dalam publikasi ini yang dijadikan dasar rujukan (BPS,2014). Menurut BPS Indonesia (2016) Terkait dengan dimensi ekologis, agar pembangunan wilayah pesisir dan lautan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka harus memenuhi tiga persyaratan utama. Pertama, setiap kegiatan pembangunan hendaknya ditempatkan di lokasi yang secara biofisik (ekologis) sesuai dengan persyaratan biofisik dari kegiatan pembangunan tersebut. 4 kemungkinan untuk mengidentifikasi hubungan spasial diantara feature data geografis dalam bentuk peta (Prahasta, 2004). Sistem Informasi Geografis sangat potensial digunakan untuk pengelolaan sumber daya laut dan pesisir seperti : pemetaaan, identifikasi dan inventarisasi sumber daya pesisir dan Laut. Menurut Shalihati (2014), Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan google mapping system. Penelitian tersebut memberikan wawasan terkait dengan pemanfaatan penginderaan jauh dan google mapping system untuk penyajian informasi geospasial pulau-pulau terluar yang dapat ditampilkan secara visualisasi dan disebar luaskan dengan jaringan elektronik. Lebih lanjut Shalohati (2014), Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh dan SIG digunakan untuk : 1. Pembangunan sektor kelautan dan masih perlu pengembangan untuk penerapan sistem pertahanan negara maritim. 2. Pembangunan sektor kelautan dengan Penginderaan Jauh dan SIG banyak dimanfaatkan untuk pemetaan, identifikasi dan inventarisasi sumberdaya pesisir dan laut yang ditujukan untuk kesesuaian pemanfaatan pesisir dan pengembangan budidaya laut serta untuk memudahkan dalam monitoring ekosistem pesisir dan lautan. 3. Pengembangan Penginderaan Jauh dan SIG untuk pengembangan sistem pertahanan negara maritime dapat memanfaatkan ZPPI sebagai zona yang berpotensi terjadinya illegal fishing, dan pemantauan pangkalan angkatan laut serta kondisi pulaupulau terluar milik negara. 4 Pengelolaan Pesisir dan Pemanfaatan Teknologi Perikanan Menurut Fujii dan Managi, inovasi teknologi diinduksi oleh ekspansi pasar bisnis masa depan. Selain itu, pengembangan teknologi perikanan didorong oleh konservasi sumber daya ikan dan perlindungan lingkungan (gorospe.,et al, 2016). Seperti yang dijelaskan di atas, permintaan akan produk ikan dan perikanan akan meningkat secara signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, perjanjian dan kesepakatan internasional untuk pengelolaan sumber daya kelautan semakin ketat setiap tahun (rickels.,et al, 2016). Di bawah peraturan pemanenan yang ketat untuk sumber daya kelautan, perusahaan perikanan perlu melakukan investasi pada alat tangkap dan sistem informasi geografis untuk konservasi sumberdaya laut, yang akan mengurangi insentif untuk melanjutkan kegiatan pemanenan (FAO, 2016). Sementara itu, peluang bisnis akuakultur akan meningkat, terutama di China (FAO, 2016). Permintaan akan teknologi secara langsung akan mempengaruhi strategi pengembangan teknologi, yang merupakan faktor kunci dalam kegiatan Litbang (Fuji.,et al, 2016). 4.1Pemanfaatan Sistem Informasi geografis Negara Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah, terutama pada sumber daya perikanan lautnya. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa jenis informasi yang berhubungan dengan lokasi geografis wilayah sumber daya perikanan laut di Indonesia (Chaerani, 2012). Sistem Informasi Geografi bukan sekedar system computer untuk pembuatan peta, melainkan juga merupakan juga alat analisis. Keuntungan alat analisis adalah memeberikan 5 4.2Teknologi Akustik Bawah Air Pemakaian teknologi akustik bawah air di Indonesia ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan biaya dari paket teknologi akustik tersebut sangat mahal (manik, 2015). Lebih lanjut manik menjelaskan teknologi akustik mempunyai sensor yang disebut dengan transduser berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara (manik, 2015). Gambar 2. bawah air Menurut Manik (2015), Kemungkinan penerimaan nelayan terhadap metode akustik sangat tinggi, mengingat berbagai kelebihan yang diperoleh dalam penggunaan metode tersebut. Sebagai langkah awal perlu dilakukan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian metode akustik kepada nelayan. Kesimpulan Wacana SDGs saat ini menjadi perioretas hamper seluruh negara-negara didunia. 17 indikator yang ada dalam SDGs adalah indicator ke14 tentang pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan. Indonesia secara letak geografis adalah negara yang sangat potensial dari segi maritim. Kekayaan alam Indonesia di wilayah pesisir seperti potensi perikanan, potensi terumbu karang dan potensi mangrove harus dikelola menggunakan sentuhan teknologi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sensor teknologi akustik Sumber : Henry M. Manik, 2015 DAFTAR PUSTAKA Menurut manik (2015), Cara kerja instrument akustik sangat sederhana yaitu dengan pemancaran gelombang suara dari transducer menuju kolom perairan. Dalam perambatannya, gelombang akan mengenai objek bawah air seperti ikan, plankton, udang, serta dasar laut. Gelombang yang mengenai tubuh ikan akan dipantulkan kembali ke transducer. Dari sini proses perhitungan densitas atau stok ikan dimulai. Gelombang yang kembali dari satu ekor ikan disebut dengan target. Metode akustik dapat meningkatkan efisiensi penangkapan ikan karena biasanya nelayan hanya mengandalkan pengalaman dan bersifat fish hunting sehingga akan meningkatkan biaya operasional yang besar (manik, 2015). BPS-Indonesia, 2014. Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Badan Pusat Satatistik. Katalog 3102020. Bismark, M., E. Subiandono dan N.M. Heriyanto. 2009. Keragaman dan Potensi Jenis serta Kandungan Karbon Hutan Mangrove di Sungai Subelen Siberut. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol. V, No. 3: 297-306. Badan Litbang Kehutanan. Bogor. BPS-Indonesia, 2016. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir. Katalog 3312002. Burke L, Selig, E, Spalding M. 2002. Reef at Risk in Southest Asia. World 6 Resources Institute (WRI), Washongton, DC. Burnell, G.; Allan, G. New Technologies in Aquaculture: Improving Production Efficiency, Quality and Environmental Management; Woodhead Publishing Limited: Oxford, UK, 2009. Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Daniel Louhenapessy, H.J.D. Waas, 2009. Aplikasi Teknologi Remote Sensing Satelit Dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Untuk Memetakan Klorofil-A Fitoplankton, Jurnal TRITON Volume 5, 41 – 52, Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan. Eigaard, O.R.; Marchal, P.; Gislason, H.; Rijnsdorp, A.D. Technological development and fisheries management. Rev. Fish. Sci. Aquac. 2014, 22, 156–174. [CrossRef] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016 (SOFIA): Contributing to Food Security and Nutrition for All; Food and Agriculture Organization: Rome, Italy, 2016. Fujii, H.; Managi, S. Research and development strategy for environmental technology in Japan: A comparative study of the private and public sectors. Technol. Forecast. Soc. Chang. 2016, 112, 293–302. [CrossRef] Gorospe, K.D.; Michaels, W.; Pomeroy, R.; Elvidge, C.; Lynch, P.; Wongbusarakum, S.; Brainard, R.E. The mobilization of science and technology fisheries innovations towards an ecosystem approach to fisheries management in the Coral Triangle and Southeast Asia. Mar. Policy 2016, 74, 143– 152. [CrossRef] Ghufran, M. H. Kordi, K. 2012. Ekosistem Mangrove : Potensi, Fungsi dan Pengelolaan. Jakarta : Rineka Cipta Henry M. Manik, 2015. Teknologi Akustik Bawah Air: Solusi Data Perikanan Laut Indonesia, ResearchGate, Vol. 1 No. 3, 181186. Ishartono, Santoso Tri Raharjo. Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan, Social Work Jurnal, 2016, 6, 154 – 272. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Lulu Chaerani Munggaran, Widiastuti, Boby Nugraha,2014. Perancangan Sistem Informasi Geografis Perikanan Di Indonesia, Konferensi Nasional Sistem Informasi, 121, - STIKOM Bali. Martín-Sánchez, A.M.; Navarro, C.; Pérez-Álvarez, J.A.; Kuri, V. Alternatives for efficient and sustainable production of surimi: A review. Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2009, 8, 359–374. [CrossRef] Nurmalasari, Y. 2008. Informan’n. J. Ilmu-ilmu manajemen dan informatika 1(2): 1-7. Prahasta, E., 2004. Sistem Informasi Geografis: ArcView Lanjut Pemrograman Bahasa Script Avenue. Informatika, Bandung. 7 Jurnal Kita | Edisi “Pembangunan” Peran Kapital Sosial Dalam Pemberdayaan UKM (Suatu Studi Pada Program CSR PT. Artajasa terhadap UKM di Desa Wancimekar Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang) Respiratori Saddam Al-Jihad, Robert M.Z Lawang Abstrak Penelitian ini tentang peran kapital sosial dalam UKM pada program CSR PT Artajasa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Kesimpulannya adalah bahwa Peran kapital sosial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pemberdayaan UKM di Desa Wancimekar dapat bersinergi melalui Program CSR PT. Artajasa dan Sinergi antara pemerintah dan PT Artajasa menghasilkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 tentang pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Rekomendasi nya adalah PT. Artajasa perlu melakukan program berkesinambungan yang konsisten dalam pemberdayaan UKM. Kata kunci: Kapital Sosial, Pemberdayaan, Sinergi. Keywords: Social capital, Empowerment, Synergy PENDAHULUAN Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program CSR yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi programprogram CSR merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan kapital sosial secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan kapital finansial yang dapat dihitung nilainya secara kuantitatif, maka kapital sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk programprogram CSR merupakan investasi perusahaan untuk memupuk kapital sosial. (Kurnia,Yudi, 2015). Dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan usaha kecil dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan demikian usaha kecil dapat meminimalisir fenomena ‘pembangunan yang terdistorsi’. Pembangunan yang terdistorsi ini terjadi pada masyarakat di mana pembangunan ekonomi tidak sejalan dengan pembangunan (Midgley, 2005) The role of social capital in the empowerment smes (a study of csr program PT Artajasa’s for smes in Wancimekar village, Kotabaru district, Karawang) This research is about the role of social capital in SMEs on PT Artajasa’s CSR program. This research used qualitative descriptive approach. The data were collected by documentation study, observation and in depth interview. The conclusion of this research is the role of social capital that involves various stakeholders in SMEs empowerment at Wancimekar village can be integrated throught PT. Artajasa’s CSR program. The synergy between government and PT Artajasa results Regional Government Regulation No.3 Year 2015 about empowerment of cooperatives and SMEs. Accordingly, the recommendations of this research is PT Artjasa needs to have a consistent sustainable in SMEs empowerment program. 8 Terkait Pengembangan UKM merupakan isu strategis di Kabupaten Karawang yaitu belum berkembangnya jiwa kewirausahaan UKM yang mandiri serta kelembagaan UKM tidak bankable sehingga sulit untuk mengakses pembiayaan di sektor perbankan. Dalam hal ini terkait bidang koperasi dan UKM, Dinas UMKM Kabupaten Karawang menggulirkan beberapa kebijakan, yakni; (1) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan UKM dan sistem kelembagaan koperasi; (2) Meningkatkan skala usaha UKM melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk; (3) Membangun dan meningkatkan lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan sistem bagi hasil yang proporsional. (Dinas UMKM, 2010 p. 6). Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha kecil menengah sebagai berikut: Tabel 1 Penelitian Terdahulu 9 Penelitian baru-baru ini di Australia telah mulai menafsirkan fenomena CSR dari perspektif teori kapital sosial. Konsep interaktif kapitalsosial didukung oleh teori-teori ekonomi (Woolcock, et al., 2000), sosiologi (Coleman, 1998) dan ilmu politik ((Ostrom, 1994). Disarankan bahwa kapitalsosial yang timbul dari jaringan sosial diantara mereka, telah menjadi faktor yang berpengaruh dalam berdebat dan memahami manajemen organisasi (Putnam, 2000). Analis dari kapital sosial (Nahapiet, 1998) terutama mengenai pentingnya hubungan sebagai sumber daya untuk aksi sosial. Sebagian besar kapital sosial dalam jaringan saling memahami dan adanya pengakuan satu sama lain. Akademisi seperti (Baker, 2000) membatasi ruang lingkup istilah untuk struktur jaringan hubungan sedangkan yang lain (Bourdieu, 2001) meliputi sumber daya aktual dan potensial yang dapat diakses melalui jaringan tersebut. Dalam studi terbaru dari CSR, peneliti bisnis (Fuller, 2006); (Perrini, 2006)) mencatat bahwa organisasi berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan Kapital Sosial mereka. Selanjutnya, Dukungan pemerintah terhadap perusahaan yang melakukan program CSR merupakan aspek penting dalam keberhasilan program pemberdayaan UKM di desa Wancimekar. Seperti halnya dijelaskan oleh Woolcock dalam perspektif synergy view yang termasuk kedalam empat perspektifnya mengenai kapital sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Woolcook mengenai empat perspektif kapital sosial “Research on social capital and economic development can be categorized into four distinct perspectives: thecommunitarian view, the networks view, the institutional view, and the synergy view” (Woolcock, et al., 2000 p. 6). Seperti yang ditambahkan oleh Fukuyama, bahwa jika orang-orang bekerja sama dalam sebuah usaha saling mempercayai dan bekerja menurut serangkaian norma etis bersama,maka berbisnis hanya memerlukan sedikit biaya.Masyarakat demikian lebih mampu berinovasi secara organisasional,karena tingkat kepercayaan yang tinggi akan memungkinkan munculnya varietas hubungan sosial yang lebih luas, inilah kekuatan dari kapital sosial (Fukuyama, 2000). Sejalan dengan pemikiran Fukuyama, Robert D. Putnam mendefinisikan Kapital sosial sebagai bagian dari kehidupan sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (Field, 2011). Putnam juga mengungkapkan bahwa Kapital sosial adalah sebagai suatu nilai mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Trust bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu: (1) seberapa tinggi partisipasi masyarakat terhadap keberanian untuk berpendapat dengan pemimpinnya; dan (2) seberapa banyak warga negara yang menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan aspirasinya (Putnam, 2000) Selain dari permasalahan yang dikemukakan oleh Dinas UMKM, ada beberapa permasalahan riil di desa Wancimekar berdasarkan pemetaan masalah oleh PT Artajasa,antara lain permasalahan Pertama, Pada harga antara lain; Harga bahan baku terus naik, smntara harga jual produk relatif tetap, sehingga margin keuntungan semakin kecil. Kedua, terkait modal yaitu Kendala-kendala mengakses modal ke 10 perbankan; a) terbatasnya agunan; b) proses dan waktu yang dibutuhkan; c) pembukuan usaha; d) jumlah yang memungkinkan diakses dianggap masih kecil dibanding yang dibutuhkan. Ketiga terkait SDM yaitu Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan mengenai; a) pengelolaan usaha; b) inventarisasi aset usaha; c) menajemen kelompok; d) diversifikasi usaha. Keempat, terkait produksi yaitu Belum ada brand khusus atas produk kerajinan UKM, lalu Kelima terkait pemasaran yaitu Belum ada tempat khusus pemasaran produk UKM, dan Keenam terkait kelembagaan yaitu Selama ini belum ada kelompok/koperasi untuk bisa bertukar masalah dan solusi terkait UKM. (Artajasa, 2013) Dalam melihat hubungan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam kerangka CSR ini dirasa ideal dalam kerangka kapital sosial. Sehingga seusai teori kapital sosial dari Woolcock dalam hal ini menarik untuk melihat peranan secara communitarian view, network view, institutional view dan sinergi view (Woolcock, et al., 2000) dalam menganalisis program-program CSR yang sedang dan telah dimplementasikan oleh perusahaan. Dengan dasar permasalahan penelitian seperti yang diawal dijelaskan sebelumnya maka pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah; 1. Bagaimana sinergi antara PT Artajasa dengan Dinas UMKM Kabupaten Karawang dalam pemberdayaan UKM di Desa Wancimekar? 2. Bagaimana peran kapital sosial dalam pemberdayaan UKM melalui program CSR di Desa Wancimekar? Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis Peranan kapital sosial dalam program Corporate Social Responsibility melalui pemberdayaan UKM. Untuk menjawab tujuan utama tersebut maka tujuan penelitian secara spesifik adalah: 1. Menggambarkan sinergi antara PT Artajasa dengan Dinas UMKM Kabupaten Karawang untuk pemberdayaan UKM 2. Menganalisis peran kapital sosial melalui program CSR dalam pemberdayaan UKM. 3. Memberikan rekomendasi kepada Perusahaan dan Dinas UMKM Kabupaten Karawang dalam upaya pemberdayaan UKM secara berkelanjutan METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan untuk menkaji bagaimana bentuk kapital sosial dalam program CSR dalam hal ini terhadap pelaku UKM oleh perusahaan, dan apa saja rekomendasi yang dapat diberikan dari perusahaan melalui Program CSR terhadap Dinas UMKM Kabupaten Karawang untuk pemberdayaan UKM secara berkelanjutan. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai hal tersebut, maka di dalam proses pengumpulan data, peneliti akan berhubungan langsung dengan subjek penelitian (Perusahaan, pemerintah, dan pelaku UKM di desa Wancimekar), sehingga akan dapat dilihat dan dipahami secara jelas permasalahan yang terjadi di lapangan mulai dari situasi sosial, alur kronologis atau sebab-akibat dari suatu peristiwa tertentu, interaksi antar individu ataupun kelompok di lapangan, dan sebagainya terkait topik penelitian. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Seperti halnya John Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sebagai sebuah proses penelitian yang mengekplorasi masalah sosial dan manusia, dimana peneliti membangun 11 sebuah gambaran yang kompleks dan menyeluruh, menganalisa kata-kata, melaporkan secara detail pandangan responden dan melakukannya dalam sebuah setting penelitian yang naturalistis. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan gambaran atas fenomena yang terjadi dari realitas sosial pada suatu masyarakat (Creswell, 2010 p. 258). Dengan data kualitatif peneliti dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat (Miles, et al., 1992 hal. 429). Pada umumnya penelitian studi kasus bersifat kualitatif dan berusaha membuat representasi berdasarkan kasus-kasus dengan pendayagetahuan yang mendalam. Dengan demikian penelitian studi kasus secara intensif akan menyelidiki suatu kasus secara fokus dan mendetail dalam setiap konteksnya (Neuman, 2013 p. 47). dengan ide kapital sosial juga muncul dari kelompok ilmuwan yang tergabung dalam proyek social capital initiatif (SCI) yang disponsori oleh Bank Dunia, sebagian besar juga melihat kapital sosial pada skala kelompok. Oleh karenanya, Peneliti akan melakukan analisis dalam penelitiannya berdasarkan pengelompokan tentang kapital sosial dari SCI, juga merupakan elaborasi lebih lanjut kapital sosial pada skala kelompok. (Woolcock, et al., 2000 p. 7) melihat ada empat pandangan terhadap kapital sosial, yaitu: communitarian view, the network view, institutional view, dan synergy view (Woolcock, et al., 2000 p. 7). a. Communitarian View Pandangan komunitarian memberi tekanan pada partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan kelompok sebagai ukuran kapital sosial. Semakin besar jumlah anggota suatu perkumpulan atau asosiasi semakin baik kapital sosial dalam komuntas tersebut. Kapital sosial yang besar akan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan komunitas. Pandangan ini melihat bahwa kapital sosial mempunyai kontribusi yang cukup penting melepaskan anggota komunitas dari kemiskinan. (Woolcock, et al., 2000) Tinjauan Teoritis Kapital Sosial Dalam melihat peran kapital sosial untuk pemberdayaan UKM melalui program CSR akan melibatkan perusahaan, pemerintah, dan UKM. Perusahaan mempunyai program CSR yang bertujuan meningkatkan kapasitas kapital manusia, kapital sosial, dan kapital ekonomi dalam pelaku UKM. Setelah stimulan yang dilakukan perusahaan dalam program CSR maka perusahaan akan merekomendasikan pada pemerintah atau bekerjasama dengan pemerintah untuk pemberdayaan UKM dalam jangka yang lebih panjang. Dalam hal ini ide peneliti dalam penelitian ini sesuai b. Network View Dalam persepektif ini melihat bahwa hanya jaringan kerja (Network) UKM yang dapat melepaskan anggota/pelaku UKM dari kemiskinan. Sehingga dalam perspektif ini kekuatan jaringan berdasarkan kesamaan identitas artinya sesama pelaku UKM sangat 12 berpengaruh dengan kesejahteraan para anggota atau pelaku UKM. Seperti halnya dijelaskan bahwa pandangan kapital sosial yang kedua ini lebih menekankan pada asosiasi atau hubungan vertikal dan horisontal antar masyarakat dan antar kelompok kelompok dalam komunitas dan perusahan. (Woolcock, et al., 2000) c. Institusional view Seperti halnya dijelaskan pada pandangan sebelumnya, yaitu Network view melihat bahwa bridging social capital dalam hal ini kebijakan Pemerintah sangat penting untuk mendukung kesejahteraan bagi pelaku UKM. Sehingga Pemerintah dan dalam hal ini yaitu program CSR dari perusahaan merupakan institusi penting dalam mendukung kesejahteraan UKM. Pandangan ini melihat melihat bahwa vitalitas dari jaringan kelompok dan kemasyarakatan sipil adalah terutama produk dari lingkungan politik, hukum dan institusional. Pandangan komuniterian dan pandangan jaringan memperlakukan kapital sosial sebagai variabel independen yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap masyarakat. Kebalikan dari dua pandangan terdahulu, pandangan institusional memperlakukan kapital sosial sebagai variabel dependen. (Woolcock, et al., 2000) d. Synergy View Dalam persepektif ini melihat bahwa peran institusi-institusi dan jaringan kerja mendukung dalam program CSR mengenai pemberdayaan UKM. Artinya pandangan ini yang mencoba mengintegrasikan pandangan network dan institutional view. Berikut ini Dimensi Kapital sosial, sebagai berikut: Tabel 2. Dimensi Kapital Sosial No Fokus Penilaian Level Perspektif Kapital Sosial 1 Hubungan horizontal antar individu atau asosiasi lokal Communitarian View 2 Hubungan horizontal dan vertical antar asosiasi atau kelompok Network View 3 Produk hukum dan kebijakan Institutional View 4 Terpenuhinya indikator dari perspektif kapital sosial antara Communitarian View, Network view, dan Institusional View Synergy View Sumber: Woolcock, 2000 13 Jurnal Kita | Edisi “Pembangunan” Untuk mendukung teori yang dikemukakan Woolcock diatas maka dirasa penting juga memahami arus informasi dan kepercayaan sebagai bagian dalam membentuk synergy view, Seperti halnya disampaikan oleh Coleman dalam (Bianchi, 2011 p. 11) menyatakan bahwa “Social capital is about trust and information flow. The belief in the relationship between the obligations and expectations of each actor that will generate social norms as rules in creating trust in the community.” . Artinya hal terpenting dalam kapital sosial adalah kepercayaan dan arus informasi, kepercayaan akan berhubungan dengan kewajiban dan harapan antara aktor yang akan menghasilkan norma sosial sebagai aturan dalam masyarakat. Dengan referensi khusus untuk arus informasi, kontribusi Granovetter dan karyanya pada " Strength Of Weak Ties" (Granovetter, 2000) merupakan tahap kunci dari evolusi teori Kapital sosial. Idenya adalah bahwa keberadaan " Bridging Ties", bahwa penelitian empiris telah menunjukkan yang substansial lemah (Friedkin, 1980), memfasilitasi arus informasi baru, menciptakan hubungan sosial yang baru. Menurut mereka, Kapital Sosial meningkatkan efisiensi tindakan melalui tingkat yang lebih tinggi kepercayaan dan perilaku kooperatif dalam anggota jaringan. Sementara diskusi tersebut relevan untuk semua bisnis, jumlah perhatian yang diberikan kepada UKM telah berkembang baru-baru ini (Nahapiet, 1998). Berdasarkan Nahapiet dan Ghoshal mengusulkan tiga dimensi Kapital Sosial - struktural, relasional dan kognitif (Fuller, 2006). menjelaskan pentingnya masing-masing dari perspektif UKM. Dari dimensi struktural, Liao dan Welsch mencatat bahwa hubungan jaringan menyediakan akses ke sumber daya dan informasi (Welsh, 2005) Berdasarkan definisi kapital sosial diatas, Peneliti memfokuskan analisis Peran Kapital Sosial dalam upaya peningkatan kemampuan kewirausahaan para pelaku UKM melalui program CSR PT. Peneliti akan melihat dari empat pandangan terhadap kapital sosial, yaitu: communitarian view, the network view, institutional view, dan synergy view (Woolcock, et al., 2000 p. 7). Corporate Social Responsibility (CSR) Setelah melihat bahwa penelitian peran kapital sosial melalui program CSR dalam pemberdayaan UKM merupakan penelitian yang relevan dengan ISO 26000. Oleh karena itu peneliti perlu menjelaskan beberapa indikator keberhasilan program CSR dibuat berdasar bentuk programnya (lihat matrik kegiatan). Secara umum Program CSR PT Artajasa didasarkan atas 3 (tiga) prinsip dalam implementasi program CSR sebagaimana pada bagan berikut (Artajasa, 2013). Adapun masing-masing kutub penjelasannya sebagaimana berikut: a. Sustainability Program pemberdayaan UKM dalam rangka program CSR mengacu aspek keberlanjutan (sustainability), baik yang berbentuk philantropy berupa bantuan-bantuan pembangunan fasilitas umum, sosial, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. b. Impact Program CSR PT artajasa dirancang dan dijalankan harus dapat memberikan manfaat dan dampak yang nyata baik masyarakat maupun perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian syarat pertama berupa keberlanjutan merupakan syarat 14 c. penting bagi setiap program untuk bisa menghasilkan impact. Tanpa ada keberlanjutan dari program, maka tidak akan mungkin terjadi impact yang dapat dirasakan oleh semua stakeholders dalam kerangka CSR (Artajasa, 2013). Outreach Program CSR PT Artajasa harus memiliki kejelasan siapa beneficiaries group-nya serta memberikan daya jangkau yang relatif memadai. Oleh karena itu skala prioritas pelaksanaan program menjadi penting. Skala jangkauan program juga penting dalam hal ini, menyangkut scalling up dan scalling out (Artajasa, 2013). sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. c. Level Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Permasalahan Menengah Usaha Kecil dan Usaha kecil saat ini masih menghadapi permasalahan yang cukup banyak dan beragam. Permasalahan utama yang dihadapi adalah mengenai bahan baku, modal, dan pembiayaan usaha, pengembangan teknologi, pemasaran, sumber daya manusia, birokrasi, kelembagaan, dan kemitraan. Delapan permasalahan mikro Usaha Kecil dan Menengah tersebut memang tidak selalu dihadapi oleh semua sector, namun secara umum delapan permasalahan itulah yang sangat dominan mempengaruhi perkembangan UKM di Indoensia. (Ediawan, 1998 pp. 379-382) Pemberdayaan Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga level pemberdayaan (empowerment setting) mikro, mezzo, dan makro. (Suharto, 2005 pp. 66-67) a. Level Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan dan konseling. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. b. Level Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap- KERANGKA BERPIKIR Sinergi secara vertical melihat bagaimana perspektif communitarian view, network view, institusional view, dan sinergi view dapat menganalisis permasalahan yang terjadi pada program CSR dalam hal ini pemberdayaan UKM dengan memperhatikan bagaimana tingkat kepercayaan, norma, dan jaringan kerja dalam perspektif communitarian view, network view, institusional view, dan sinergi view (Woolcock, et al., 2000). Selain itu penelitian ini melihat dalam kerangka sinergi secara horizontal, yaitu hubungan antara pemerintah dan perusahaan, pemerintah dan UKM,dan perusahaan. 15 Berikut ini skema kerangka pemikiran terbagi menjadi dua,yaitu sinergi vertical dan sinergi horizontal. Penelitian ini diarahkan untuk melihat dua fenomena kapital sosial yaitu bagaiman hubungan yang dibangun antara perusahaan, pemerintah, dan UKM dalam hal ini sinergi horizontal. Kemudian, Sinergi vertical melihat bagaimana pandangan komunitas (Communitarian View) yang kuat dengan kepercayaan dan norma menjadi pondasi terciptanya jaringan dalam pandangan jaringan kerja (Network View) dengan jaringan kerja yang kuat membangun pandangan institusi (Institusional View) sehingga aspek sinergi vertical tercipta dan terbina dengan baik. 16 Jurnal Kita | Edisi “Pembangunan” tercakup pada Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 Kabupaten Karawang mengenai Pemberdayaan UKM. Artinya produk perumusan kebijakan adalah bukti nyata dari terciptanya strategi pemberdayaan dalam level makro. Dalam berdasarkan kerangka pemikiran maka perlu dilihat kondisi riil yang ada berdasarkan dua kategori kerangka pemikiran,yaitu sinergi vertikal dan sinergi horizontal. HASIL PENELITIAN Strategi pemberdayaan UKM yang dicetuskan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yaitu adanya cara memperluas basis dan kesempatan serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja pekerjaan, dan adanya pola untuk mengembangkan UKM untuk semakin berperan dalam proses industrialisasi dan peningkatan kapasitas. Beberapa hal tersebut sudah Sumber; Olahan Penelitian 17 Berikut ini penjelasan mengenai hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan UKM dalam membentuk sinergi horizontal dalam pemberdayaan UKM Beberapa hal sesuai kondisi di lapangan yang terjadi dari hubungan antara pemerintah dan perusahaan, antara lain; a. Penyiapan rancangan peraturan daerah mengenai pemberdayaan UKM terhadap Pemerintah daerah b. Menyiapkan proses pembentukan Legalitas Koperasi UKM Sehingga dari pola hubungan tersebut dengan target pemberdayaan UKM, secara koordinatif perusahaan, pemerintah, dan UKM membentuk skema sinergi secara horizontal. Sedangkan skema dari sinergi vertical adalah communitarian view dengan adanya kepercayaan dan norma yang baik akan membentuk network view dengan jaringan kerja yang baik akan membentuk institusional view yang menghasilkan kebijakan yang bermanfaat dalam perkembangan komunitas, dalam hal ini pemberdayaan UKM. Seperti halnya kondisi riil dalam skema sinergi vertical sebagai berikut: Beberapa hal sesuai kondisi di lapangan yang terjadi dari hubungan antara pemerintah dan UKM, antara lain: a. Mengeluarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 tentang pemberdayaan UKM b. Mengeluarkan izin legalitas Koperasi UKM Beberapa hal sesuai kondisi di lapangan yang terjadi dari hubungan antara perusahaan dan UKM, antara lain: a. Pelatihan manajemen kelompok, pengelolaan keuangan dan aset UMKM, pengembangan produk (desain, packing & diversifikasi) b. Pendampingan perijinan produk, akses ke lembaga permodalan (fasilitasi dengan perbankan &pendampingan) c. Kredit bergulir dengan mekanisme tanggung renteng dan pendampingan d. Melakukan pola kerjasama/pelibatan para pihak terkait pengembangan UMKM 18 Communitarian View • Kepercayaan terbentuk berdasarkan jaringan keluarga dalam Home Industry pada UKM • Adanya kerjasama saat mendapatkan pesanan dari konsumen dalam jumlah besar Network View • Perusahaan melakukan pola kerjasama/pelibatan para pihak terkait pengembangan dalam hal pelatihan, pendampingan dan kredit bergulir terhadap UKM Institusional View • Mengeluarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 tentang pemberdayaan UKM • Mengeluarkan izin legalitas Koperasi UKM Gambar 3 Kondisi riil berdasarkan sinergi vertikal Sumber: Olahan Penelitian Berdasarkan gambar diatas maka Communitarian View terbentuk dengan baik ketika kepercayaan berdasarkan jaringan keluarga antar UKM membunyai saling kepercayaan sehingga membentuk kerjasama yang baik saat mendapatkan pesanan pengerjaan konveksi, dalam hal ini topi, boneka, jaket atau pengerjaan lainnya yang dapat disinergikan antar UKM. Setelah terbentuknya Communitarian View maka akan membentuk jaringan kerja dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Artajasa selaku perusahaan yang menjalankan progam CSR dalam pemberdayaan UKM.PT Artajasa melihat potensi saling kerjasama dan kepercayaan yang baik sehingga UKM di Desa Wancimekar mendapatkan jalan dalam membuka akses kerjasama dengan PT Artajasa. Pola kerjasama yang dilakukan PT Artajasa dalam membentuk Jaringan kerja dalam pemberdayaan UKM yaitu pelatihan, pendampingan pengembangan pasar, dan kredit bergulir mendorong menciptakan Network View yang baik. Dari Network View yang baik ini melalui PT Artajasa maka pemerintah terlibat setelah adanya dorongan dalam membuat Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 tentang pemberdayaan Koperasi dan UMK Mdalam hal ini penyusunan RAPERDA dibantu oleh PT Artajasa. Sehingga poin keberhasilan dari Institusional View adalah adanya Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 tentang pemberdayaan Koperasi dan UMKM, ditambah lagi dengan adanya izin legalitas UKM pemerintah menjalankan fungsi Institusional View 19 c. Dalam pandangan Institusional View, pelaku UKM di Desa Wancimekar mendapat dukungan dari stakeholder terkait dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Artinya adanya peran dan kebijakan dari pemerintah dan perushaaan itu mendukung adanya pemberdayaan UKM. Dengan adanya legalitas Koperasi dan keluarnya Perda mengenai pemberdayaan UKM di Kabupaten Karawang menjadi bukti adanya kebijakan institusi salah satu indikatornya setelah melihat kondisi sosial dan politik ketika progam CSR PT Artajasa berjalan,disamping ada program-program lainnya baik dari perusahaan, bank, atau pemerintah daerah. KESIMPULAN Dengan adanya program CSR PTArtajasa dapat dilihat bagaimana peran kapital sosial dalam hal ini sinergi vertical dan sinergi horizontal dalam kontribusinya meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah melalui pemberdayaan UKM di Desa Wancimekar. Sehingga lebih ringkasnya, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Konsep trust dan bonding social capital akan selalu berkaitan dengan perspektif communitarian view , dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Desa Wancimekar lebih memperlihatkan pada upaya meningkatkan kekerabatan UKM secara sistematis, dengan normanorma yang sudah terbentuk dalam interaksi antar UKM dan individu di Desa Wancimekar b. Dalam Jaringan Kerja (Network) yang ada sebelum adanya koperasi maka keterlibatan AIKKA menjadi vital sebagai dalam hal bridging dan bonding, dikarenakan segala hal yang membentuk bonding di dalam jaringan kerja difasilitasi oleh AIKKA. Catatannya tidak semua UKM di Desa Wancimekar tergabung dalam AIKKA, sehingga bonding yang dilakukan AIKKA tidak begitu kuat. Sedangkan Bridging yang dilakukan AIKKA untuk menguatkan kapasitas UKM pun tidak banyak berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan UKM. Walaupun beberapa UKM mendapatkan pelatihan dan dibukakannya jaringan vertical kepada pengusaha dan pasar untuk menjual hasil kerajinannya. Setidaknya ada beberapa peran terkait sinergi antara institusi terkait program pemberdayaan UKM di Desa Wancimekar oleh PT Artajasa. Seperti halnya pada gambar diatas PT Artajasa yang melaksanakan program CSRnya dalam hal ini pemberdayaan UKM membutuhkan sinergitas antara stakeholder terkait. Dinas Koperasi dan UMKM berkontribusi pada legalitas koperasi dan lahirnya Perda pemberdayaan UKM di Kabupaten karawang. Sedangkan pada strategi Pemberdayaan UKM menurut rujukan dari Kementerian Koperasi dan UMKM dan pada level program nya adalah dikaitkan dengan strategi pemberdayaan UKM dari PT Artajasa, ada beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Dalam level mikro, pemberdayaan UKM lebih kepada pendampingan terhadap pola pengelolaan keuangan UKM dan asset pribadi dalam 20 menjalankan usaha. Adanya program pelatihan pengelolaan keuangan dan aset UKM adalah bentuk nyata dari kontribusi PT Artajasa melakukan pemberdayaan UKM sesuai dengan strategi pemberdayaan UKM pada level mikro. b. Dalam Level Mezzo, Program yang dilaksanakan oleh PT Artajasa dalam hal ini termasuk kedalam strategi pemberdayaan UKM, artinya adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampialan yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi pelaku UKM. c. Dalam level Makro, dalam pemberdayaan UKM di Desa Wancimekar melalui program CSR PT Artajasa menajdi langkah yang strategis dalam hal ini penyiapan rancangan peraturan daerah mengenai pemberdayaan UKM terhadap Pemerintah daerah, adalah strategi dari PT Artajasa dalam pemberdayaan UKM di Desa Wancimekar sesuai dengan paradigm dari pemberdayaan UKM dalam level makro yaitu adanya perumusan kebijakan dan adnya aksi sosial bersama yang melibatkan banyak pihak. Senada dengan strategi pemberdayaan UKM yang dicetuskan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yaitu adanya cara memperluas basis dan kesempatan serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja pekerjaan, dan adanya pola untuk mengembangkan UKM untuk semakin berperan dalam proses industrialisasi dan peningkatan kapasitas. Beberapa hal tersebut sudah tercakup pada Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 Kabupaten Karawang mengenai Pemberdayaan UKM. Artinya produk perumusan kebijakan adalah bukti nyata dari terciptanya strategi pemberdayaan dalam level makro. Seperti yang dijelaskan dalam konsep sinergi dalam kerangka perspektif sinergi view bahwa salah satu bentuk sinergitas adalah lahirnya kebijakan yang mendukung adanya sebuah programdalam hal ini adanya perda no.3 tentang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah adalah produk dari sinergitas antara perusahaan dan pemerintah kabupaten Karawang. 21 Dengan adanya analisis terhadap peran kapital sosial melalui program CSR dalam pemberdayaan UKM dalam konsep kapital sosial dan strategi pemberdayaan dapat dikatakan bahwa level dari pemberdayaan UKM dalam program CSR PT Artajasa terletak pada ketiga level strategi pemberdayaan UKM yaitu mikro, mezzo, dan makro, ketika strategi pemberdayaan UKM ini saling berkaitan. Begitu juga dengan peran kapital sosial dalam pemberdayaan UKM pada program CSR PT Artajasa terletak pada keempat konsep perspektif yaitu, communitarian view, network view, institusional view, dan sinergi view. Keempat konsep kapital sosial ini saling berkaitan satu sama lainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan adanya program CSR PT Artajasa melalui pemberdayaan UKM dapat tergambarkan sinergi view sesuai pandangan dari Woolcock. 3) 4) 5) 6) SARAN Mengacu pada hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan atas peran kapital sosial dalam pemberdayaan UKM di Desa Wancimekar, Dalam pelaksanaan program CSR PT Artajasa mengenai pemberdayaan UKM di Desa Wancimekar terdapat beberapa hal yang menjadi acuan untuk dapat diperbaiki lebih lanjut lagi. 1) Dalam hal sinergitas antara perusahaan dan pemerintah perlu adanya pemantauan yang berkelanjutan setelah adanya Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan UKM. 2) Dengan adanya strategi pemberdayaan yang menyeluruh dari mikro, mezzo dan makro pada program CSR PT Artajasa perlu adanya kesinambungan program yang konsisten dalam pemberdayaan UKM. Perlu adanya pemantauan secara berkelanjutan paska program CSR PT Artajasa terhadap pelaku UKM oleh pemerintah sehingga mendapatkan rekomendasi dari perusahaan terhadap pemerintah. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang fokus pada pemberdayaan UKM seperti Asosiasi yang bergerak pada pemberdayaan UKM. Membangun kerjasama dengan pemerintah desa dan orgasniasi lokal lain dalam menyusun proposal pengembangan usaha Melakukan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah terencana dan berkelanjutan dengan pemerintah dan pihak terkait. DAFTAR PUSTAKA Artajasa. 2013. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: PT Artajasa. [Online] PT. Artajasa, Maret 23, 2013. [Cited: April 7, 2015.] http://www.artajasa.co.id/id/tentangartajasa/tanggung-jawab-sosialperusahaan.html. Baker, W. 2000. Achieving Success Through Social Capital: Tapping the Hidden Resources in Your Personal and Business Networks. San Francisco, CA : Jossey-Bass Inc, 2000. Bianchi, Lara. 2011. “The influence of Social Capital in the use and promotion on Corporate Social Responsibility”. 22 Milan : Universitari e di Perfezionamento, 2011. entrepreneurship: An empirical investigation of SME narratives’. s.l. : Journal of Business Ethics, 2006. Bourdieu, P. 2001. “The Forms of Capital.” (96-112), in Granovetter, Mark and Swedberg, Richard (edt). US : The Sociology of Economics Life., 2001. Granovetter, M. 2000. The Strength of Weak Ties. s.l. : American Journal of Sociology, 2000. Coleman, J. S. 1998. Social Capital in the Creation of Human Capital. s.l. : American Journal of Sociology, 1998. Kurnia,Yudi. 2015. http://www.sapa.or.id. Csr sebagai Modal Sosial Masyarakat. [Online] SAPA Kabupaten Garut, juni 21, 2015. http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/1664csr-sebagai-modal-sosial-masyarakat. Creswell, J. 2010. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods. 2010. Midgley, James. 2005. Pembangunan sosial: Perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial. Jakarta : Diperta Depag RI, 2005. Dinas UMKM, perindustrian dan perdagangan. 2010. Data UMKM Kabupaten Karawang. Karawang : s.n., 2010. Miles, M & Huberman, A. 1994. Qualitative Data Analysis. CA : Sage, Thousand Oaks, 1994. Ediawan, Agus. 1998. Catatan aspek kebijakan mikro ekonomi dalam usaha kecil Indonesia; tantangan krisis dan globalisasi. Jakarta : Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1998. Miles, Mathew B and Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. [trans.] Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI - Press, 1992. Field, J. 2011. Social Capital. New York. New York : s.n., 2011. Friedkin, N. 1980. A test of structural features of Granovetter's strength of weak ties theory. s.l. : Social Networks, 1980. Nahapiet, J & Ghoshal, S. 1998. ‘Social capital, intellectual capital and the organizational advantage’. s.l. : Academy of Management Review, 1998. Fukuyama, F. 2000. ‘Social capital and civil society.” IMF Working Paper WP/00/74. . Washington D.C., : International Monetary Fund,, 2000. Neuman, W. Lawrence. 2013. Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. [ed.] Tim Indeks. [trans.] Edina T. Sofia. Jakarta : PT Indeks, 2013. Fukuyama, Francis. 2001. “Social Capital, Civil Society and Development.”. Third World Quarterly. 2001, pp. 7-20. Neuman, WL. 2006. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 6th edn.,. Boston : Allyn and Bacon, 2006. Fuller, T & Tian, Y. 2006. ‘Social and symbolic capital and responsible 23 Ostrom, E. 1994. ‘Constituting social capital and collective action'. s.l. : Journal of Theoretical Politics, 1994. Perrini, F, Pogutz S & Tencati A. 2006. 'Corporate social responsibility in Italy: State of the art'. s.l. : Journal of Business Strategies, 2006. Putnam, R. D. 2000. The collapse and revival of American community. s.l. : New York, 2000. Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Refika Aditama, 2005. Welsh, J. A. & White, JF. 2005. ‘A small business is not a little big business’. s.l. : Harvard Business Review, 2005. Woolcock, M and Narayan, D. 2000. Social capital: Implications for development theory, research and policy. World Bank Research Observer. 2000, pp. 225-250. Yuliarmi, Ni Nyoman. 2010. Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan di Provinsi Bali. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, 2010. Zaky, Ahmad. 2006. Fungsi Kapital Sosial dalam pengembangan usaha kecil konveksi. Depok : Universitas Indoensia, 2006. 24 Pembangunan Berkelanjutan Dan Korelasinya Dengan Konservasi Keanekaragaman Hayati (Sustainable Development And The Corelation With Biodiversity Conservation) Arifin, S.Hut/ Ketua Bidang Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2016 – 2018, Mahasiswa Pascasarjana IPB Abstrak Pembangunan merupakan suatu perubahan yang terjadi karena adanya aktivitas manusia untuk menciptakan suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Kondisi yang lebih baik yang dimaksud diindikasikan dengan terpenuhinya kebutuhan manusia baik dalam segi pangan, pakaian, perumahan, energi dan lain-lain. Dewasa ini istilah pembangunan berkelanjutan sering digunakan pada program-program pemerintah ataupun proyek-proyek swasta. Begitu pula konservasi keanekaragaman hayati sering menjadi tren guna kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan isu lingkungan, namun sejauh ini belum diketahui besaran dari pada peranan konservasi keanekaragaman hayati bagi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu guna mengetahui seberapa besar peranan konservasi biodiversitas diperlukan sebuah kajian tentang pembangunan dan pembangunan berkelanjutan, manfaat dan fungsi biodiversitas dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran pentingnya tindakan konservasi terhadap keanekargaman hayati (biodiversitas) dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan ialah studi literatur dari berbagai sumber landasan teori. Analisis yang dilakukan ialah dengan menggunakan analisi deskriptif kualitatif. Menurut fungsinya, Pembangunan berkelanjutan biodiversitas memiliki 2 fungsi utama yaitu fungsi produksi dan fungsi pengendali. Kedua fungsi pokok ini memandang biodiversitas mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kata kunci: Pembangunan berkelanjutan, konservasi, keanekaragaman hayati. Abstract Development is a change that occurs due to human activities to create a better condition than before. The better condition is indicated with satisfy human needs either in terms of food, clothing, housing, energy and others. Nowadays the term sustainable development is often used on government programs or private projects. Similarly, the conservation of biodiversity are often a trend to activities related to environmental issues, but so far not yet known quantity than on the role of biodiversity conservation for sustainable development. Therefore, in order to find out how big a role in the conservation of biodiversity is necessary a study about development and sustainable development, the benefits and functions of biodiversity within the framework of sustainable development. The purpose of this study is to provide an overview of the importance of conservation actions against biodiversity in the framework of sustainable development. The method used is the study of the literature of the various sources of grounding theory. The analysis is performed by using a descriptive qualitative analysis. According to its functions, sustainable development of biodiversity has 2 main functions, namely the production and function of the handler function. The second function of this staple looked at biodiversity has many benefits for human life. Keywords: sustainable development, biodiversity conservation, 25 Konservasi keanekaragaman hayati ini dalam Negara Republik Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Wehrmann (2011) juga menekankan bahwa konservasi keanekaragaman hayati tidak berarti hanya berkonsentrasi pada satu spesies saja, tetapi juga melaksanakan konservasi terhadap ekosistem dan juga memberikan kontribusi untuk stabilitas dan ketahanannya. Oleh karena itu konservasi terhadap keanekaragaman hayati dijadikan suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam pembangunan dewasa ini. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya (Bruntland 1987). Pada gilirannya pembangunan berkelanjutan ini menekankan pada pengembangan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan mengurangi tingkat terusakan yang terjadi sebagai akibat adanya pembangunan guna meningkatkan kualitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk mengintegrasikan tiga aspek kehidupan yang terdiri dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan (ekologis) dalam sebuah hubungan yang sinergis dengan ditunjang prasarana infrastruktur dan kelembagaan. Dewasa ini istilah pembangunan berkelanjutan sering digunakan pada program-program pemerintah ataupun proyek-proyek swasta. Begitu pula konservasi keanekaragaman hayati sering menjadi tren guna kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan isu lingkungan, namun sejauh ini belum diketahui besaran dari pada peranan konservasi PENDAHULUAN Pembangunan merupakan suatu perubahan yang terjadi karena adanya aktivitas manusia untuk menciptakan suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya (Lorenzo 2011). Kondisi yang lebih baik yang dimaksud diindikasikan dengan terpenuhinya kebutuhan manusia baik dalam segi pangan, pakaian, perumahan, energi dan lain-lain. Secara umum, kebutuhan manusia meliputin 4 hal yaitu kebutuhan metabolisme, habitat personal, habitat komunal dan habitat global. Perlu dicermati bahwa pembangunan juga merupakan sebuah sistem multi dimensi yang sangat kompleks dimana apabila dilakukan pada salah satu komponennya akan berdampak pada komponen lain, bahkan dapat menimbulkan konflik. Shalizi et al. (2003) menyatakan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial sering dihadapkan pada permasalahan tentang kerusakan lingkungan. Salah satu persoalan penting terkait lingkungan adalah berkurangnya keanekaragaman hayati baik di darat maupun di perairan. ESA (1997) mendefinisikan keanekaragaman hayati (biodiversitas) sebagai variabilitas pada organisme dari semua sumber, termasuk darat, laut maupun ekosistem air lainnya. Keberadaan biodiversitas pada dasarnya memegang peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai fungsi produksi maupun pengendali sehingga konservasi terhadap biodiversitas perlu dilakukan (ESA 1997). Konservasi keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang pemanfaatannya diatur secara bijak agar mendapatkan hasil yang optimal dan bisa menjamin keberlanjutan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (Presiden RI 1990). 26 keanekaragaman hayati bagi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu guna mengetahui seberapa besar peranan konservasi biodiversitas diperlukan sebuah kajian tentang pembangunan dan pembangunan berkelanjutan, manfaat dan fungsi biodiversitas dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran pentingnya tindakan konservasi terhadap keanekargaman hayati (biodiversitas) dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan ialah studi literatur dari berbagai sumber landasan teori. Analisis yang dilakukan ialah dengan menggunakan analisi deskriptif kualitatif. yang besar dan berkualitas akan mendorong banyak negara berkembang untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan ekosistemnya secara berlebihan untuk memenuhi permintaan negara maju tersebut (Bruntland 1987). Pada tahun 1992 telah diselenggarakan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) di Rio de Janeiro, Brazil menghasilkan pandangan akan kesadaran negara-negara pesertanya akan pentingnya keseimbangan ekosistem sangat berpengaruh pada kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia pun seolah seperti tidak digubris. Hal ini dipicu karena adanya keterpurukan ekonomi terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang membuat semua pemangku kepentingan seperti lupa akan adanya KTT tersebut, sehingga pemangku kebijakan ini pun menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Perdagangan kayu tropis merupakan salah satu faktor yang mendasari kerusakan hutan hujan tropis. Pemanenan kayu untuk mendukung perdagangan kayu dunia tanpa mempertimbangakan kemampuan ekosistem hutan untuk memulihkan kondisinya menyebabkan erosi dan banjir, mempercepat hilangnya spesies dan sumber daya genetik, degradasi lahan hutan hingga hilangnya mata pencaharian berbasis hutan. Hal ini pada akhirnya juga memicu alih guna kawasan hutan menjadi kawasan non hutan atau deforestasi (Bruntlan 1987). Sumargo et al. (2011) mengemukakan bahwa dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2009 terjadi deforestasi sebesar 15,15 juta hektar atau dengan laju 1,51 juta hektar per tahun di Indonesia. Hal ini berdampak pada semakin meningkat keterancaman terhadap kepunahannya beberapa spesies tumbuhan dan satwa liar yang dalam catatan IUCN (International Union The Consevation of Nature and Natural PEMBAHASAN Pembangunan dan dampak dalam tahap implementasinya dalam dimensi negara merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Belakangan ini prioritas pembangunan setiap negara adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya (Soubbotina 2000). Hal ini sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh setiap negara untuk memiliki prioritas dalam kebijakan pembangunannya, mengingat setiap negara memiliki berbagai perbedaan kondisi sosial-politik masyarakat dan kondisi geografisnya. Pembangunan yang diselenggarakan di setiap negara pun tak luput dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di wilayahnya. Kemudian adanya perdagangan Internasional pun ditandai dengan adanya aliran sumberdaya alam baik masuk maupun keluar negeri akan berpengaruh nyata terhadap arah pembangunan suatu negara. Kebutuhan luar negeri terutama di negara maju yang ditunjang modal yang kuat, teknologi yang canggih dan sumberdaya manusia 27 Resource) akibat hilangnya habitat mereka. Laporan yang diterima dari Amerika Serikat menyatakan sistem drainase yang dibangun di lahan basah (wetlands) mengakibatkan hilangnya sebagian besar habitat untuk burung air migrasi (North American Waterfowl Management Plan 2004 dalam Earthscan 2007). Perubahan penggunaan lahan di Indonesia tidak hanya terjadi di kawasan hutan menjadi kawasan non hutan, tetapi juga pada kawasan pertanian produktif yang diubah menjadi kawasan pemukiman, pembangunan infrastruktur ataupun kawasan lain yang dianggap lebih menguntungkan. Kasus-kasus yang telah disebutkan tersebut selain menimbulkan tekanan terhadap biodiversitas dan ekosistem lahan basah, hal tersebut juga mengakibatkan hilangnya ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini dijadikan alasan dalam rangka mengganti kawasan pertanian produktif yang telah hilang cukup sulit sehingga dilakukanlah pembukaan lahan-lahan baru yang sebelumnya berupa hutan untuk digunakan menjadi lahan pertanian. Pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistemnya dalam rangka pembangunan di berbagai negara juga cenderung melebihi kemampuannya. Hal ini berdampak terhadap menurunnya stok sumberdaya alam dan kualitas ekositemnya. Sistem pertanian yang intensif dengan ditunjang pupuk kimia mampu menambah unsur hara sehingga meningkatkan produksi pertanian. Akan tetapi akibat hujan dan aliran permukaan menyebabkan kelebihan hara di lahan pertanian tersebut terlarut dan menjadi kontaminan di ekosistem air darat dan laut. Danau Chivero, Zimbabwe terjadi kasus aliran permukaan di lahan pertanian dianggap sebagai penyebab terjadinya perkembangan ganggang dan eceng gondok serta menurunnya populasi ikan sebagai akibat dari tingginya tingkat amonia dan kadar oksigen rendah (UNEP 2002 dalam Earthscan 2007). Namun demikian, pembangunan di beberapa negara mampu menjaga stok sumberdaya alam dan meningkatkan kualitas ekositemnya. Tetapi mengingat adanya aliran sumberdaya alam melalui perdagangan internasional dari negara yang terkuras sumberdaya alamnya di negara tersebut, sulit rasanya untuk menentukan negara-negara berkemang untuk mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan harus dipandang secara menyeluruh sebagai sebuah sistem yang multi dimensi. Lorenzo (2011) secara ringkas menjelaskan persyaratan pembangunan yang berkualitas diantaranya ialah: 1) Pembangunan ekonomi dengan perbaikan ifrastruktur dan layanannya untuk meningkatkan produk (barang dan jasa) dan menarik investor. 2) Pembangunan sumber daya manusia dengan memperbaiki berbagai dimensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan hubungannya dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, penghasilan dan kehidupan layak. 3) Pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan prespektif jangka panjang dari sistem sosialekonomi, untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilaksanakan saat ini tidak merugikan terhadap pembangunan yang dilaksanakan di masa depan. 4) Pembangunan wilayah dengan memanfaatkan potensi sosial, ekonomi serta sumberdaya alam dan ekosistemnya, yang berada di suatu wilayah. 28 Pernyataan Lorenzo (2011) tersebut mengungkapkan dalam pembangunan yang berkualitas, perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di suatu wilayah menjadi tujuan utama dengan mempertimbangkan dampaknya. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan saat ini tidak merugikan terhadap pembangunan di masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat generasi sekarang tanpa menimbulkan dampak yang dapat menghambat masyarakat generasi dalam memenuhi kebutuhannya. Perlu diperhatikan pembangunan berkelanjutan harus diketahui adanya batasan-batasan dalam pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang, sebagaimana pokok dari pembangunan berkelanjutan (Bruntland 1987). Pembangunan berkelanjutkan juga merupakan suatu konsep pembangunan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu, selain memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi, dalam pembangunan berkelanjutan menuntut manusia untuk bersikap lebih bijak dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan menjaga ekosistemnya. Artinya, konservasi keanekaragaman hayati pun perlu dilakukan dalam rangka pembangunan untuk menjamin keseimbangan ekosistem sehingga manfaat dari sumberdaya alam dapat dirasakan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Fungsi dan Manfaat Konservasi Keanekaragaman Hayati (biodiversitas) Menurut fungsinya, Pembangunan berkelanjutan biodiversitas memiliki 2 fungsi utama yaitu fungsi produksi dan fungsi pengendali (ESA 1997). Fungsi produksi biodiversitas adalah kemampuan biodiversitas dalam menghasilkan barang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan fungsi pengendali adalah kemampuan biodiversitas dalam menyediakan jasa yang dapat dirasakan manusia. Kedua fungsi pokok ini memandang biodiversitas mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Gaston (2004) membagi dua kelompok besar manfaat biodiversitas bagi kehidupan manusia yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Hal ini apabila dikaitkan dengan fungsi biodiversitas, manfaat langsung diperoleh dari kemampuan biodiversitas dalam menghasilkan barang yang dimanfaatkan manusia sebagaimana fungsi produksi. Sedangkan manfaat tidak langsung diperoleh dari kemampuan biodiversitas dalam menghasilkan jasa yang dirasakan manusia sebagaimana fungsi pengendali. Biodiversitas dimanfaatkan secara langsung oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagai sumber makanan, energi, obat-obatan, 29 tempat tinggal, bahan baku industri, wisata alam dan pendidikan. d. a. Biodiversitas sebagai sumber makanan: biodiversitas memberikan beragam makanan bagi manusia mulai makan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, kacangkacangan, daging dan bumbu makanan sebagai bahan pewarna, bahan pengawet dan bahan penyedap (Gaston 2004). Bahkan Rapoport dan Drausal (2001) dalam Gaston (2004) mengatakan bahwa dari 300.000 lebih jenis tanaman berbunga, sekitar 12.500 diantarnya telah dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan metabolismenya. Hal ini berarti biodiversitas memberikan manfaat sebagai sumber energi (metabolisme) bagi manusia. e. f. b. Biodiversitas sebagai sumber energi bahan bakar: dalam hal energi bahan bakar, biodiversitas juga dimanfaatkan manusia, seperti kayu dan berbagai bahan baku bioetanol. c. Biodiversitas sebagai sumber obat-obatan: biodiversitas telah lama menjadi sumber obat-obatan g. 30 bagi manusia, baik yang diolah secara tradisional maupun diolah secara modern (proses síntesis). Harvey (2000) dalam Gaston (2004) menyebutkan bahwa lebih dari 60% manusia bergantung pada tanaman obat untuk merawat kesehatannya. Biodiversitas sebagai sumber bahan bangunan: biodiversitas terutama untuk jenis-jenis kayu, menjadi sumber bahan bangunan yang sangat beragam. Dengan berbagai macam tingkat kekuatan dan ketahanan dari berbagai jenis kayu, manusia dapat memilih kayu untuk berbagai keperluan bangunan. Biodiversitas sebagai sumber bahan baku industri: dalam dunia industri, banyak sekali bahan baku yang bersumber dari biodiversitas. Biodiversitas memasok berbagai sumber bahan baku seperti serat, kayu, getah, minyak, lilin, pewarna, lilin, bahan kimia dan lain-lain. Biodiversitas sebagai tempat wisata alam: biodiversitas dengan berbagai perilakunya memiliki daya tarik yang dapat dinikmati manusia, misalnya fenomena migrasi satwa (burung, ikan), berbagai kicauan burung dan lain sebagainya. Begitu juga biodiversitas dan bentang alamnya yang memiliki nilai keindahan yang secara langsung dapat dinikmati manusia. Biodiversitas sebagai wahana pendidikan: biodiversitas dengan berbagai perilakunya merupakan objek kajian yang menarik dalam dunia pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai mana contoh burung yang menjadi sumber inspirasi manusia dan digunakan sebagai dasar pembuatan pesawat terbang. Hal ini menunjukkan betapa besar peranan biodiversitas untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung. Mengingat berbagai manfaat biodiversitas, perlu adanya upaya untuk menjaga agar biodiversitas dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang sebagaimana pengertian konservasi biodiversitas. Biodiversitas dalam dimensi pembangunan merupakan segala sumberdaya alam hayati untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan biodiversitas harus diselenggarakan secara bijak. Selain memperbaiki kualitas sosial dan ekonomi masyarakat, dalam pembangunan harus memberikan batasan-batasan dalam pemanfaatan biodiversitas untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya sehingga manfaatnya dapat dinikmati masyarakat generais sekarang dan generasi yang akan datang. Hal ini berarti konservasi keanekaragaman hayati (biodiversitas) merupakan hal yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Selain manfaat yang dapat langsung dinikmati manusia biodiversitas juga memiliki manfaat yang tidak dapat langsung dinikmati manusia. Manfaat tidak langsung biodiversitas merupakan jasa yang diberikan biodiversitas yang secara tidak langsung bermanfaat bagi kehidupan manusia terutama dalam berbagai siklus biokimia (Gaston 2004). Misalnya dalam siklus hara, mikroorganisme memegang peranan penting dalam proses dekomposisi berbagai jasad makluk hidup sehingga selain tidak menimbulkan penumpukan sampah, hal ini juga mampu memulihkan kadar hara dalam tanah untuk dimanfaatkan tumbuhan. Bahkan tanpa kita sadari keberadaan mikro organisme membantu proses pencernaan dalam tubuh kita. Selain itu, berbagai hubungan antar organisme secara tidak langsung bermanfaat bagi manusia. Misalnya hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara lebah atau kupu-kupu yang mencari madu dengan proses penyerbukan berbagai tanaman berbunga. Hal ini sangat bermanfaat bagi manusia karena dengan adanya penyerbukan, tanaman akan berbuah yang dapat dinikmati manusia. SIMPULAN DAN SARAN Keanekaragaman hayati (biodiversitas) merupakan sebuah hal yang diperlukan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan manfaat dan fungsi biodiversitas itu sendiri yaitu fungsi produksi dan fungsi pengendalian. Sementara manfaat yang didapatkan dari biodiversity ialah manfaat langsung dan tidak langsung. Dari fungsi dan maanfaat tersebut perlu adanya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari dari keberadaannya di Indonesia. 31 Saran yang dapat diberikan pada kajian kali ini ialah pemerintah Indonesia perlu terus mengembangkan konservasi biodiversitas tidak hanya terpaku pada aktivitas teknis saja. Pengembangan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu menjadi perhatian utama dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan KTT Rio de Janeiro. Peraturan perundangan dan peraturan-peraturan turunannya pun perlu dilakukan pengembangan guna mempermudah pelaksanaannya dan tujuan dari konservasi biodiversitas dapat dilakukan dengan baik dan benar. (UK): International Water Management Institute. [ESA] Ecological Society of America. 1997. Biodiversity. Publised by Ecological Society of America, Washington DC (US). Gaston K J, Spicer J I. 2004. Biodiversity: An Introduction. United Kingdom (UK): Blackwell Science Ltd. Lorenzo G B. 2011. Development and Development Paradigms. A (Reasoned) Review of Prevailing Visions. Rome (IT): Food and Agriculture Organization. Shalizi Z et al. 2003. Suistainable Development in a Dynamic World. Transforming, Institution, Growth and Quality of Life. Washington DC and New York (US): The World Bank and Oxford University Press. Soubbotina T P, Sheram K A. 2000. Beyond Economic Growth: Meeting The Challenges of Global Development. Washington DC (US): The World Bank. Sumargo W. 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia: Periode Tahun 2000-2009. Bogor (ID) (ID): Forest Watch Indonesia. Wehmann B. 2011. Landuse Planning: Concept, Tools and Application. Eschborn, Germany (DE): GIZ Land Policy and Management on Behalf of Federal Ministy of Economic Cooperation and Development. 236 p. DAFTAR PUSTAKA [Presiden RI] Presiden Republik Indonesia. 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta (ID): Sekretariat Republik Indonesia Bruntland. 1987. Our Common Future. World Commision on Environment and Development. Washington DC (US): Oxford University Press. Earthscan. 2007. Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. Earthscan and Colombo, London 32 Tb Dalam Prespektif Pertahanan Negara Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan dr. Taufan Tuarita/Direktur LKMI PB HMI periode 2016-2018 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 1 Di dalam penjelasannya secara eksplisit, UU No. 3 tahun 2002, tepatnya pada pasal 1, menyatakan bahwa, Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Sedangkan komponen yang dipersiapkan untuk memnuhi tugas-tugas menurut UU tersebut, terbagi menjadi tiga. Pertama komponen utama yang di wadahi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Kedua, Komponen cadangan yang di artikan sebagai, sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. ketiga adalah Komponen pendukung, sebagai sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Dapat di artikan sebagai berikut, bahwa yang di maksud dengan sumber daya nasional sebagai pendukukng komponen utama, komponen cadangan, atau komponen pendukung, adalah sumber daya manusia (SDM), sumber Pengantar Dalam komunitas masyarakat, entah itu bagi perkumpulan yang kecil maupun yang besar, selalu mengharapkan suatu prioritas tertentu terhadap pemerintah, bahwa kesehatan adalah hak dan kewajiban yang harus di anggap sama dengan setiap preferensi yang bersifat formal dalam negara. Yakni hukumhukum yang didasari oleh kontrak sosial, sehingga melahirkan kekuasaankekuasaan penting seperti eksekutif, legislative, dan yudikatif dalam konteks Negara yang sudah merdeka dan memiliki pemerintahan. Atas maksud dari kemerdekaan dan kepentingan ini, maka sudah sepantasnya Negara memiliki antitesa yang bervariasi atas setiap ancaman dan gangguan yang hendak mengahancukan kedaulatan yang telah di gagas berdasarkan runutuan realitas terhadap wilayah kedaulatannya masing-masing. Antitesa terhadap resistensi Negara dalam melawan ancaman tersebut juga bermacam-macam, dalam studi pertahanan formil, Negara terbiasa melakukan strategi persenjataan dan taktik pertahanan pada wilayah yang berada pada luar teritorial yakni militer (TNI), sedang pada wilayah territorial dalam, Negara menjadikan Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai upaya resisten lain terhadap gangguan internal. Sebagaimana di dasari oleh UU No. 3 Tahun 2002, dengan pokok-pokok pertimbangannya yang menyatakan pada poin B. bahwa pertahanan negara ialah, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, 1 Dalam konsideran pada UU No. 3 tahun 2002. 33 daya alam (SDA), dan sumber daya buatan. Secara eksplisit ketentuan dalam UU tersebut menyiratkan bahwa setiap komponen-komponen yang ada dan kemudian eksis, dijadikan sebagai basis bagi kekuatan Negara. Terhadap pendasaran dari pengertiannya, UU tersebut memberikan kewenangan yang legitimate tentang penyelenggaraan konsep pertahanan Negara, kepada TNI dan POLRI, kemudian masyarakat yang dijadikan sebagai agen partisipasi atau bagian pendukung, sebagaimana dijelaskan secara umum dalam UUD 1945, pada pasal 30 ayat (1-5). Tetapi mungkinkah untuk menegaskan atau membenarkan doktrin di atas secara general, jika dalam permasalahan yang berbeda seperti gejala krusial kesehatan, permasalahan kemiskinan, atau pendidikan misalnya tentang dampak penyakit yang secara umum juga berdampak secara sosial dan menyeluruh, bisa di atasi menggunakan pendekatan yang sama atau memprioritaskan tugas dari komponen utama di atas sebagai solusinya?. Kita akan melihat masalah ini menggunakan pandangan yang berbeda. Sebagaimana diketahui, bahwa permasalahan yang sering menimpa Indonesia, seperti problem kemiskinan, korupsi, kesehatan, ekonomi, dan terorisme merupakan bentuk gejala alamiah yang luas dari pengertian yang umum tentang ancaman. Substansinya, masalah-masalah di atas memiliki akar dan relevansi proses dan tahapan perkembangan di antara macam-macam pengertiannya yang spesifik. Kelalaian mengratikulasikan semua gejala di atas secara runtut, merupakan sebab paling awal untuk mendekontruksi kembali tesis Negara mengenai apa yang dimaksud tentang konsep pertahanan tersebut. Kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan adalah sasarannya. Ketiga hal ini merupakan bagian yang tidak bisa dilepas pisahkan. Untuk memenuhi standar pekerjaan, manusia memerlukan prestasi yang unggul untuk dapat bersaing maupun menciptakan peluang yang pragmatis sesuai dengan kebutuhan pasar. Jika standar tersebut dapat di penuhi, maka masalah perekonomian dapat diselesaikan. Sedangkan dalam kasus yang lain, ternyata dalam proses untuk memenuhi standar-standar tersebut, entah itu secara konvensional maupun terlepas dari ketentuan yang bersifat umum (swasta), masalah tentang kesehatan, juga sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan proses untuk mencapai tuntutan-tuntutan tersebut. Dan salah satu maslaah yang sangat mengganggu semua keberlangsungan ini, adalah model penyakit menular yang bisa di anggap sebagai penyakit sosial yang berbahaya dan dapat membunuh umat manusia secara massif tanpa ada pertimbangan serius. Penyakit sosial yang menular ini kemudian menjadi trend dan perbincangan hangat dikalangan lembaga-lembaga kesehatan. Salah satu dari riset yang di lakukan oleh lembaga kesehatan dunia terhadap penyakit menular ini, ialah Tuberkulosis, yang dengan begitu cepat dapat berkembang secara menyebar hingga setara dengan penyakit menular yang sama dengannya. Yakni HIV. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan, bahwa tingkat kematian akibat tuberkulosis atau TBC telah turun hampir separuh dibanding angka tahun 1990. Namun, kata WHO, TBC sekarang setara dengan HIV/AIDS sebagai penyebab kematian di seluruh dunia. Global Tuberculosis Report yang dikeluarkan WHO menunjukkan 1,5 juta orang meninggal akibat TBC pada tahun 2014, 300.000 lebih banyak dari jumlah yang meninggal akibat HIV. Untuk melakukan hal ini, Dr. Eric Goosby, Utusan Khusus PBB untuk Tuberkulosis 34 mengatakan, layanan kesehatan harus dibuat lebih tersedia bagi kaum miskin dan TBC harus diakui sebagai ancaman global. Goosby, melihat kemajuan dalam perkembangan ini. "Secara bertahap, dunia mulai memahami besarnya ancaman TBC," katanya. Sejalan dengan itu, penderita TB akan dilihat sebagai orang yang terdiagnosa menderita penyakit yang dapat diobati dan bukan orang yang perlu disingkirkan. 2 Mengapa? tentunya setiap orang akan mengerti, bahwa langkah untuk mencapai kesejahteraan selalu di dasari dengan proses yang panjang dan berkesinambungan. Untuk melewati langkah-langkah tersebut pemerintah maupun masyarakat menaruh perhatian dan konsentrasi yang serius bagi masalah ini. Atas maksud tersebut, tulisan ini memiliki beberapa tujuan, pertama melihat setiap prespektif yang tidak lazim terhadap teori tentang pertahanan Negara, yakni dalam konstruksi khusus dengan menggunakan kesehatan sebagai instrument perthanannya. Kedua, melihat dampak yang sedang terjadi pada lingkup yang tidak stabil atas gejala yang di timbulkan oleh keterangan tema mengenai TB, ketiga melihat peluang yang signifikan terhadap dampak internal yang bersifat positif, atas terpenuhinya kewajiban Negara dalam mengidentifikasi, menanggulangi dan mengelola kebijakan praktis terhadap TB. Tuberculosis, Notifikasi kasus dan Perkembangannya Tuberkulosis (TB), merupakan penyakit menular, dalam banyak kasus penyakit ini berbahaya dan bisa merenggut nyawa individu atau banyak orang akibat penularannya. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai strain mikobakteria, umumnya Mycobacteriumtuberculosis ( MTb). Tuberkulis menyerang paru-paru, dan juga bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. Penyakit ini menyebar melalui udara ketika seseorang dengan infeksi TB aktif batuk, bersin, atau menyebarkan butiran ludah mereka melalui udara. Infeksi TB umumnya bersifat asimtomatik3 dan laten. Namun hanya satu dari sepuluh kasus infeksi laten yang berkembang menjadi penyakit aktif. Bila Tuberkulosis tidak diobati maka lebih dari 50% orang yang terinfeksi bisa meninggal. 4 2 kesehatan, http://kamuskesehatan.com/arti/asimtomatik/. 21.10, 30/10/17. 4https://id.wikipedia.org/wiki/Tuberkulosis, di akses 21.13, 30/10/17. Dikutip dari, https://www.voaindonesia.com/a/who-tbcakibatkan-jumlah-kematian-setara-denganhiv/3036848.html, pada 11,5,17. 3 asimtomatik berarti tanpa gejala nyata dari suatu penyakit. Di akases dari kamus 35 Menurut laporan global, WHO melaporkan bahwa pada tahun 2004, Indonesia dalam angka insidensi TB pada tahun 2002 mencapai 555.000 kasus (256 kasus/100.000 penduduk) dan 46% diantaranya merupakan kasus baru. Dan pada tahun 2006, TB di Indonesia dinyatakan lagi sebagai kasus baru dengan pencapaian 60.000. Berdasarkan data kesehatan dunia, pada tahun 2007, menyatakan jumlah penderita sekitar 528 ribu, dan Indonesia berada pada posisi ketiga setelah india dan tiongkok. Pada 2009 WHO melaporkan kembali, bahwa Indonesia berada pada posisi ke lima dengan jumlah 429 ribu. Proporsi kasus TB dengan BTA negatif sedikit meningkat dari 56% pada tahun 2008 menjadi 59% pada tahun 2009. Peningkatan jumlah kasus TB BTA negatif yang terjadi selama tahun-tahun ini sangat mungkin disebabkan oleh karena meningkatnya pelaporan kasus TB dari rumah sakit yang telah terlibat dalam program TB nasional. Jumlah kasus TB anak pada tahun 2009 mencapai 30.806 termasuk 1,865 kasus BTA positif. Proposi kasus TB anak dari semua kasus TB mencapai 10.45%. Angka-angka ini merupakan gambaran parsial dari keseluruhan kasus TB anak yang sesungguhnya mengingat tingginya kasus overdiagnosis di fasilitas pelayanan kesehatan yang diiringi dengan rendahnya pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan.7 Dalam sejarah penemuan TB, awalnya pada tahun 1882, Robert Koch berhasil mengidentifikasi Mycobacterium Tuberculosis. Pada 1906 vaksin BCG berhasil di temukan, dan lama setelah itu berhasil ditemukan obat anti Tuberkulosis (OAT). Pada 1943 Streptomisin ditetapkan sebagai instrument anti TB pertama yang efektif. Setelah itu ditemukan Thiacetazone dan asam para aminosalisilat (PAS). Pada 1951 ditemukan isoniazid (isonicotinic acid hydrazide; INH), di ikuti dengan penemuan Pirazinamid (1592) Cycloserine (1952), Ethinamide (1956), rifampin (1957), dan ethambutol (1962). Namun kemajuan dari pengobatan TB mendapat tantangan dengan bermunculannya strain M. tuberculosis yang resisten terhadap obat anti tuberkulosis (OAT). 5 Tuberkulosis sendiri sampai saat ini masih menjadi penyebab kematian di dunia. Prevalensi dan TB di Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang lainnya masih cukup tinggi. Survey prevalensi pada tahun 83-93 menunjukan bahwa prevalensi TBC di Indonesia berkisar antara 0, 2 sampai 0, 65%, dan pada tahun 1993, WHO pun mencanangkan penyakit ini sebagai kedaruratan dunia (Global emergency). Pada tahun 1995, sekitar sepertiga penduduk dunia terinfeksi oleh TB. 9 juta di antaranya menjadi pasien, dan tiga jutanya telah meninggal. Dan pada tahun 2001, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka kematian akibat TB di indonesia tercatat 140.000 orang. 6 7 Basil 5 dikutip dari Info Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. (InfoDATIN). Hal 2. 6 http://lifestyle.kompas.com/read/2011/02/2 5/09295153/ada.61.000.kematian.per.tahun.a kibat.tb. diakses pada 02, 11, 2017. Tahan Asam (BTA) merupakan sejenis bakteri yang telah dilakukan proses pewarnaan dengan berbagai zat warna secara permanen dan memiliki sifat yang asam atau alkohol. Contoh: Mycobacterium tuberculosis (penyebab TBC) dan Mycobacterium leprae (penyebab kusta). 36 Indonesia merupakan negara pertama diantara High Burden Country (HBC) di wilayah WHO South-East Asian yang mampu mencapai target global TB untuk deteksi kasus dan keberhasilan pengobatan pada tahun 2006. Pada tahun 2009, tercatat 294.732 kasus TB telah ditemukan dan diobati. Dengan demikian, Case Notification Rate untuk TB BTA+ adalah 73 per 100.000 (Case Detection Rate 73%). Rata-rata pencapaian angka keberhasilan pengobatan selama 4 tahun terakhir adalah sekitar 90% dan pada kohort tahun 2008 mencapai 91%. Pencapaian target global tersebut merupakan tonggak pencapaian program pengendalian TB nasional yang utama. Laporan WHO pada 2010 Estimasi prevalensi TB semua kasus adalah sebesar 660,000 dan estimasi insidensi berjumlah 430,000 kasus baru per tahun. Jumlah kematian akibat TB diperkirakan 61,000 kematian per tahunnya. 8 Di Indonesia sendiri, dari angka TB yang ternotifikasi pada setiap wilayah sangat bervariasi dan fluktuatif. Tahun 2009 angka notifikasi TB sebesar 294.731, tahun 2010 mencapai 302.861, tahun berikut di 2011 mencapai 321.308, berikutnya pada 2012 mencapai 331.441, 2013 mencapai 327.103, dan pada 2014 mencapai 324.539.9 Data yang dirilis oleh tuberculosis autiomuncare, menyatakan untuk tahun 2015 di Indonesia penderitannya mencapai 299 ribu penderita. 10 Sedang data rilisan terakhir dari kementrian kesehatan RI menyatakan bahwa ada 156.723 ribu saat ini yang menimpa pasien Indonesia, diantaranya untuk laki-laki dan perempuan. 11 350 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gambar. Data fluktuatif TB di Indonesia. 8 10 Laporan dari kementrian kesehatan republik Indonesia. (terobosan menuju akses universal), strategi nasional pengendalian TB di indonesia dari tahun 2010-2014. 9 Op.Cit. Info Kemenkes RI, Dari 2009-2014. hal 2. http://tuberkulosis.autoimuncare.com/datapenyakit-tuberkulosis-di-indonesia/. Di akses 21.38, 31/10/17. 11 Informasi dan data kementrian kesehatan RI. Hal 114. 37 Jika melihat data terakhir diatas, maka bisa disimpulkan bahwa diagnosisi kasus TB telah menurun agak drastis. Namun data tersebut jika dianalisis dari tahun ke tahun, perkembangannya tidak bisa ditebak dengan pasti. Karena untuk tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2002, 2006 dan 2007 misalnya juga menandakan angka yang fluktuatif. Sehingga memang perlu diadakannya pendekatan yang bersifat intens dan ekstra evolusioner dari pemerintah maupun non pemerintah. hal demikian untuk memastikan bahwa gejala demikian tidak fluktuatif untuk setiap tahunnya. juga di sebabkan oleh faktor-faktor lain, yang sebenarnya merupakan akar utama dari pengaruh yang bersifat spontan dan natural tadi. Yakni masalah kemiskinan ekonomi, pendidikan, dan komitmen politik yang tidak serius dari pemerintah terhadap rakyatnya. Katakanlah manusia yang tumbuh dalam kemiskinan sudah tentu cenderung tidak berprestasi dan memiliki keengganan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan Ini juga mengganggu transisi dari pendidikan ke pekerjaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa situasi tersebut malah menciptakan risiko yang merugikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di satu sisi, dan menyebabkan alienasi secara universal terhadap mindset dan aktifitas seseorang. Misalnya terhadap awal menyadari konteks akibat dari pada konteks sebab. Bisa di asumsikan, bahwa kegagalan yang terjadi pada struktur eknomi, pendidikan, dan kemiskinan merupakan standar utama bagi ketidak sehatan jasmani maupun rohani seseorang. Seara khusus penyakit TB adalah kejanggalan yang berkembang tanpa ada kontrol kolektif terhadap semua masalah krusial yang terjadi diatas. Sehingga ada komposisi yang harus di targetkan oleh pemerintah maupun kalangan non pemerintah untuk dijadikan sebagai basis kesadaran atau starting point baru dalam rekontruksi empiris terhadap semua fenomena yang akan dijadikan sebagai kerangka acuan perubahan. TB dan konsepsi pembangunan berkelanjutan TB merupakan penyakit yang memiliki banyak variasi. Secara internal, penyakit ini bisa dikatakan bersebab karena mycrobacterium, atau bakteribakteri kecil yang menular melalui udara pada saat penderita TBC batuk dan pada anakanak umumnya karena tertular penderita TBC dewasa. Tidak hanya menyerang paruparu, TBC juga dapat menginfeksi otak, ginjal, saluran pencernaan, tulang, serta kelenjar getah bening. Munculnya Penyakit TBC ditandai dengan demam dimalam hari tetapi tidak terlalu tinggi, nafsu makan dan berat badan menurun, batukbatuk selama lebih dari tiga minggu kadang mengeluarkan darah serta badan menjadi lemah. Apabila sudah terjadi kerusakan paruparu maka penderita bisa nyeri dada dan sesak nafas. Gejala ini juga bisa semakin laten bila penderitanya juga bagian dari perokok aktif, atau pecandu narkoba yang kemudian dihidap oleh korban melalui penularan yang kadang terjadi secara spontan dan natural. Casualitas pada kehadiran TB secara internal, merupakan sebab yang masih bisa dikatakan tidak radikal. Karena TB 38 Indonesia yang majemuk, mengharapkan agar instrument pendidikan mengenai sebab-sebab di atas, bisa digodok dengan upaya dan langkah praktis yang berbeda. Yakni dengan langkah konvensional, tradisional, dan virtual. Sehingga dari langkah-langkah tersebut, bisa memacu terjadinya laju perubahan. Langkah-langkah di atas merupakan metode antisipasi yang bersifat pasca. Sedangkan metode yang diptioritaskan, ialah memberikan prospek yang serius kepada arah orientasi pendidikan. Bisa di pastikan bahwa masalah kemiskinan, kesehatan ekonomi dan materi merupakan sub-sub pokok yang tidak dapat di dikotomi. Karena kapasitas pendidikan yang terorientasi (spesifik) memiliki hubungan erat dengan prospek pekerjaan. Oleh karena pekerjaan masih bisa dianggap valid atas sejumlah definisi bantahan dari institusi penelitian ekologis mengenai jumlah kalori terhadap nilai pendapatan. dua hal ini juga sering memiliki variable yang berbeda sekaligus sama. Seperti begitu tajam dengan persamaannya dan agak berbeda pada objek pekerjaannya. Dan menjadi sangat tepat jika ketiga fondasi tersebut bisa dipersatukan. Yakni antara nilai kemajuan pendidikan, pendapatan, dan nilai kemajuan gizi. Karena dengan begitu, kita memiliki perkiraan yang pasti, bahwa ancaman kendala terhadap setiap narasi periodik pembangunan zaman tidak akan stagnan dari satu masa ke masa yang akan datang. Jika prasyarat di atas bisa penuhi dan diaktualisasikan dengan konsukuen oleh pemerintah maupun non pemerintah. Pola startegis pencegahan TB menuju Pembangunan Berkelanjutan 1. Kebijakan pemerintah untuk kesehatan, di antaranya melakukan pemberantasan terhadap rokok dan narkoba 2. Kesadaran fungsional masyarakat terhadap rokok dan narkoba 3. Inovasi penanggulangan TB 4. Kesadaran kolektif bangsa Indonesia terhadap publisitas wacana pencegahan tuberculosis 5. Krbijakan pemerintah terhadap pendidikan melalui pemberantasan kemiskinan structural dan swasta. 6. Kesadaran fungsional masyarakat melalui orientasi pendidikan Kebijakan pemerintah mengenai kesahatan, sudah sewajibnya menjadi keharusan tanpa ada desakan formil untuk melakukan pembatasan terhadap dua bencana besar di atas (rokok dan narkoba). Dan tak ada penyangkalan terhadap tema perselingkuhan antar TB dan kedua hal tersebut. Penelitian sudah membuktikan bahwa kedua hal ini memliki kesinambungan serta potensi yang tinggi untuk tertular TB.12 Selain kebijakan pemerintah, masyarakat secara heteronomi juga harus menyadari segala ketidakwajaran mengenai risiko tersebut dengan menjalin hubungan yang sinergis dengan pemerintah. dan untuk menempuhnya, pemerintah harus berperan untuk memberikan pendidikan yang signifikan terhadap pelajar melalui setiap agenda sosialisasi yang intensif. Model sosialisasi yang bersifat edukatif ini juga tidak diharapkan akan berputar pada metode yang konvensional, sebagaimana yang diterapkan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kondisi 12 Diakses dari. http://tuberkulosis.autoimuncare.com/penyak it-tuberkulosis-paru-3/, pada 02,11,17 39 Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keseimbangan Pasar Terbuka (Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif di Indonesia) Maharani Abstrak Abstrak Perkembangan perekonomian satu negara dapat dilihat dari berbagai indikator makroekonomi. Diantara indikator makroekonomi tersebut adalah investasi. Investasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menjadi perhatian bagi pemerintah. Karena tingkat investasi yang tinggi mampu meningkatkan income APBN suatu negara. Sehingga peneliti mencoba melakukan menjabarkan tentang bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan penjaringan data sekunder (dari BPS, Kementrian keuangan, data riset OECD, Jurnal). Perolehan data sekunder bertujuan untuk melihat kondisi empiris yang pernah terjadi, yakni bagaimana upaya yang dilakukan untuk menarik investor dan bagaimana menciptakan Iklim Ekonomi yang kondusif. Hasil dari penelitian ini adalah : cara memciptakan iklim investasi yang kondusif yang dengan Memudahkan perizinan, kemudahan Layanan Investasi langsung Kontruksi (KLIK), investor hanya perlu mengurus investasi sebelum memulai pembangunan. Perlu diakui, untuk menerbitkan izin lingkungan seperti AMDAL dan izin seperti izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan waktu yang tidak sebentar. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif maka diharapkan kepada para pelaku investor dapat berinvestasi di Indonesia untuk meningkatkan pembangunan dan berdampak baik pada penambahan devisa yang diterima oleh negara. Dan dipastikan menguntungkan bagi para pemasukan pajak, mengingat income yang paling besar di Indonesia adalah pajak, sehingga semakin banyan investor masuk ke Indonesia maka akan ada lagi perusahaan baru yang diwajibkan membayar pajak. The development of one country's economy can be seen from various macroeconomic indicators. Among these macroeconomic indicators are investment. Investment is one of the macroeconomic indicators of concern to the government. Because the high level of investment can increase the income of the state budget. So the researchers tried to describe how to create a conducive investment climate in Indonesia. This research uses literature study method and secondary data collection (from BPS, Ministry of finance, OECD research data, Journal). The acquisition of secondary data aims to look at empirical conditions that have occurred, namely how efforts are made to attract investors and how to create a conducive economic climate. The results of this study are: how to create a conducive investment climate that facilitates the licensing, ease of Direct Investment Services Construction (CLICK), investors only need to take care of investment before starting development. It should be acknowledged, to issue environmental permits such as AMDAL and permits such as Building Permit (IMB) permit required no time. By creating a conducive investment climate it is expected that investors can invest in Indonesia to increase development and have good impact on the increase of foreign exchange earned by the state. And certainly profitable for the tax revenue, considering the largest income in Indonesia is taxes, so the more banyan investors into Indonesia there will be more new companies are required to pay taxes. Keywords: investment, macroeconomics, conducive climate. Kata kunci : Investasi, Makroekonomi, Iklim yang kondusif. 40 perspektif ekonomi tentang strategi pemasaran, posisi serikat buruh atau kepentingan nasional, tetapi dari persepktif seluruh masyarakat, dan akhirnya dari perspektif teknologi? . Menurut Resty Frisda, sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem ekonomi liberal/kapitalis, sistem yang membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas tak ada larangan. Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak lama lagi akan menuju neoliberal. Indikasi sistem perekonomian Indonesia diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan korporasi swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakin subur manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan. Semula globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan komunikasi, namun bola salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lainnya termasuk sektor ekonomi, politik. Contohnya saja Harga BBM sudah didesak agar secara bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai PENDAHULUAN Latar Belakang Globalisasi menjanjikan harapan besar bagi beberapa orang dan teror mengerikan bagi sebagian yang lain. Fakta hari ini memperlihatkan bahwa ekonomi dunia sedang bergolak. Ekonomi dunia sedang tumbuh bersama dan membentuk sebuah jaringan. Bahkan, China dan bekas blok Soviet yang dulu tertutup, saat ini membuka dirinya seluasluas. Negara-negara ASEAN sedang menunjukkan dinamika ekonomi yang luar biasa. Dinamika ini juga bergerak sangat cepat ke daratan Cina. Diseluruh dunia, pasar-pasar baru yang sering bermunculan di mana di dalamnya di tawarkan barang, jasa dan buruh serta kemungkinan komunikasi. Tetapi, pada saat yang sama, kompetisi juga semakin mengeras di seluruh dunia bersamaan dengan menjamurnya pengangguran di negara-negara Industri. Tentu, perubahan paradigma pembuka zaman baru, juga muncul dalam dimensi ekonomi sejak Perang Dunia Pertama berbarengan dengan kemunculan negara-negara besar ekonomi baru, AS dan Uni soviet dari Eropasentris menuju ekonomi dunia baru yang polisentris. Semua itu menerobos secara pasti paska keruntuhan blok Soviet dan proses globalisasi tahun 1990-an.13 Globalisasi ekonomi adalah proses penciptaan pasar dan produksi di berbagai negara yang terus menerus bergantung sama lain sebagai akibat dari dinamika perdagangan barang dan jasa, gerak kapital dan teknologi. Globalisasi ekonomi selalu beriringan dengan Globalisasi teknologi. Tetapi pertanyaan kita adalah : bagaimana kita menilai proses integrasi ekonomi dan teknologi yang terus menerus di bumi ini, yang berjangkauan luas dan cepat, bukan dari 13 Kung Hans, Etika Ekonomi- Politik Global, Yogyakarta: Penerbit Qalam, Edisi kedua 2010, hlm. 271. 41 konsekuesi kita menganut sistem kapitalis. Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah tidak mengakuinya secara terbuka.14 Masuknya sistem tersebut dapat kita lihat dari beberapa Indikator yaitu: a. Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga barang barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. b. Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar. c. Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakin berkurang. d. Keikutsertaan bangsa Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia. Dampak positif yang di timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalahmasalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negeri yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2017 berada di angka 5,01 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal I 2016 di kisaran 4,92 persen. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal IV 2016 yang sebesar 4,94 persen. Kepala BPS Suhariyanto atau yang akrab disapa Ketjuk mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama di tahun ini ditopang oleh kinerja perdagangan ekspor dan impor yang berhasil menorehkan surplus dalam tiga bulan berturut-turut. Surplus perdagangan Indonesia, sambung Ketjuk, dapat terjadi lantaran adanya sentimen positif dari perbaikan harga sejumlah komoditas dunia.15 "Sejumlah komoditas non migas di pasar internasional pada kuartal I 2017 secara umum mengalami peningkatan dan kondisi ekonomi global juga menunjukkan adanya peningkatan," ucap Ketjuk di Kantor BPS, Jumat (5/5). BPS mencatat, surplus perdagangan ini tercermin dari hubungan dagang dengan sejumlah negara mitra, yakni dengan China menguat 6,9 persen dari sebelumnya 6,7 persen, perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) menguat 1,9 persen dari sebelumya 1,8 persen, dan perdagangan dengan Singapura menguat 2,5 persen dari sebelumnya 1,9 persen. Secara keseluruhan, nilai ekspor Indonesia US$40,61 miliar atau naik 1,33 persen secara kuartalan dan meningkat 20,84 persen secara tahunan. Sedangkan nilai impor Indonesia US$36,68 miliar atau menurun 0,75 persen secara kuartalan, namun meningkat 14,83 persen secara tahunan. Selain perdagangan ekspor dan impor, pengeluaran pemerintah rupanya turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Tercatat, realisasi belanja pemerintah sampai kuartal I 2017 telah mencapai Rp400,14 triliun atau 19,23 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang mencapai Rp2.080,5 triliun. "Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan 14 15 https://restyresty.wordpress.com/2012/06/06/ sejarah-perekonomian-indonesia/ https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/201 70505093409-78-212460/bps-kuartal-i-2017pertumbuhan-ekonomi-ri-501-persen/ 42 kuartal I 2016 yang sebesar Rp391,04 triliun atau 18,77 persen dari pagu 2016 Rp2.082,9 triliun," kata Ketjuk. Sementara dari sisi konsumsi rumah tangga, masih cukup baik meski dari sisi inflasi cukup tertekan. Pasalnya, dalam tiga bulan pertama, masyarakat Indonesia mengalami sejumlah tekanan dari pengeluaran rumah tangga yang tercermin dari fluktuatifnya inflasi, tercatat Januari inflasi 0,97 persen, Februari inflasi 0,23 persen, Maret deflasi 0,02 persen. Adapun inflasi kuartal I 2017 mendapat banyak tekanan dari komponen tingkat harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) berupa kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dalam tiga tahap bagi pengguuna listrik dengan kapasitas 900 voltampere (VA) yang tak lagi disubsidi pemerintah. Untuk menunjang perkembangan ekonomi di Indonesia, pemerintah saat ini sedang berupaya untuk menarik lebih banyak minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Berbagai cara dari mulai pembangunan infrastruktur hingga fasilitas perizinan dibenahi agar semakin banyak pelaku bisnis dari luar negeri yang menanamkan modal di Indonesia. Dengan indonesia wilayah yang luas, Indonesia memang membutuhkan banyak modal untuk memastikan seluruh pelosok mendapatkan pembangunan yang memadai. Terlebih lagi, Indonesia berbentuk kepulauan sehingga pembangunan bisa saja terhabat karena alasan akses dan mobilitas. Padahal, kekayaan alam dan potensi Indonesia terbilang sangat tinggi. Lokasi strategis juga menjadi keunggulan Indonesia di pasar internasional. Maka dari itu, pemerintah semakin menyadari pentingnya invetasi asing dalam perkembangan Indonesia. Selain untuk memanfaatkan wilayah yang luas, investasi asing ini juga bisa mendatangkan banyak dampak positif bagi Indonesia. Rumusan Masalah Penanaman modal asing di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi beberapa sektor. Secara garis besar investasi asing di Indonesia banyak yang berfokus pada sektor pembangunan, parawisata, tambang, transportasi dan produk. Sektor tersebut ditentukan sesuai dengan potensi masing-masing daerah di Indonesia. Misalnya saja, pulau Bali dan daerah Lombok bisa menarik minat investor asing di sektor parawisata karena infrastrukturnya yang sudah cukup memadai. Investor asing bisa menanam modal dengan cara membangun hotel dan tempat wisata. Ada pula penanaman modal di sektor produk olahan kelapa sawit. Di pulau seperti Sumatra dan Kalimantan, kelapa sawit bisa tumbuh dengan subur. Para investor asing bisa membangun pabrik pengolahan kelapa sawit untuk memajukan perekonomian lokal. Selain itu, bidang yang banyak menjadi sorotan oleh investor asing adalah pertambangan dan sumber daya alam seperti mineral, gas alam cair, batu bara, dan minyak bumi. Banyaknya potensi tersebut menjadikan investor asing berlomba untuk menanam modal dengan cara mendirikan perusahaan dan pabrik di Indonesia. Walaupun begitu investasi asing di Indonesia harus dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan undangundang penanaman modal. Jangan sampai, invetasi asing malah merugikan bagi tanah dan bangsa Indonesia di kemudian hari. 43 Dari uraian diatas maka kita dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut: 1. Upaya apa yang dilakukan Indonesia untuk menarik investor asing? 2. Bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif? besar dari dana yang dilepaskan pada saat intervensi awal.18 Tujuan Investasi Menurut Fahmi dan Hadi, tujuan investasi adalah19 : 1. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut. 2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit actual). 3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. 4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Tujuan Penulisan Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut maka ada 2 (dua) tujuan dari tulisan ini. Pertama, tulisan ini bertujuan ingin mengetahui upaya yang dilakukan Indonesia untuk menarik investor asing. Kedua, Bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sedangkan menurut Tendelin, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain: 1. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. 2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. KERANGKA PEMIKIRAN Konsep Investasi Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang16. Investasi dapat juga diartikan sebagai penundaan konsumsi di masa sekarang dalam jumlah dan waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang dana tersebut.17 Muliadi, investasi adalah suatu keputusan melepaskan dana saat sekarang dengan harapan untuk menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih 16 18 Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. 19 Mulyadi. 2006. Akuntansi Biaya. STIE YKPN, Jakarta. Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi pertama. Yogyakarta : Kanisius. 17 Ahmad, Kamarudin. 2004. Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio. Rineka Cipta. Jakarta. 44 investasi atau reksadana bentuk portofolio sekuritas. 3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. dalam Sedangkan menurut Mulyadi, investasi dapat dibagi menjadi empat golongan sebagai berikut: a. Investasi yang tidak menghasilkan laba (non-profit investment) Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atas karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Misalnya karena air limbah yang telah digunakan dalam proses produksi jika dilarikan keluar pabrik akan mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan, maka pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memasang instalasi pembersih air limbah, sebelum air limbah dibuang ke luar pabrik. b. Investasi yang tidak dapat diukur labanya (non-measurable profit investment) Invetasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Sebagai contoh adalah pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Jenis-jenis Investasi Menurut Halim20, invetasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 1. Investasi pada financial assets. Investasi ini dapat dibedakan lagi menjadi dua. Pertama investasi pada financial assets yang dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang dan lainnya. Kedua investasi pada financial assets yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya. 2. Investasi pada real asset. Investasi ini diwujudkan dalam bentuk pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. Menurut Jones21, Investasi menjadi dua golongan, yaitu : 1. Investasi langsung (direct investing). Investor membeli dan menjual bagian dari investasi secara langsung tanpa harus menggunakan fasilitas perusahaan investasi (investment companies) atau reksadana (mutual funds). 2. Investasi tidak langsung. Investor membeli dan menjual bagian dari investasinya melalui perusahaan 20 21 Halim, Abdul. 2003. Analisis Investasi. Edisi Pertama. Salemba Empat: Jakarta. Ary, Tatang Gumanti. 2011. Manajemen Investasi – Konsep, Teori dan Aplikasi. Mitra Wacana Media, Jakarta. 45 Sejak tahun 2012, perekonomian Indonesia telah mengalami banyak gejolak. Pada tahun 2013, pertumbuhan PDB turun menjadi di bawah 6% untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global dan selama tahun 2014 pertumbuhan masih melambat. Meskipun dengan adanya perlambatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melampaui negara-negara lain di ASEAN (Gambar 1). Kinerja tersebut dapat dikaitkan dengan basis konsumen yang kokoh dan kebijakan ekonomi makro yang kuat, seperti penargetan inflasi dan kehati-hatian dalam kebijakan fiskal. Sampai dengan pertengahan tahun 2014, konsumsi masyarakat telah didukung oleh tingkat kepercayaan yang menguat, bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin, kenaikan upah yang kuat dan pasar tenaga kerja yang meningkat. Meskipun ekspor meningkat pada akhir tahun 2013, dimana kontrak ekspor bijih mineral telah disepakati terlebih dahulu sebelum pelaksanaan larangan ekspor bijih mineral mentah oleh pemerintah, namun kontribusi permintaan eksternal terhadap pertumbuhan pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan, dimana hal tersebut memperparah kekhawatiran terkait transaksi berjalan yang pernah terjadi pada pertengahan tahun 2011 dan kembali muncul pada pertengahan tahun 2014. Investasi juga melemah pada tahun 2013-14 yang diakibatkan oleh penurunan investasi dalam mesin dan alat transportasi (Gambar 2). Perlambatan dalam investasi tersebut perlu menjadi perhatian, tidak hanya karena dampaknya terhadap produktivitas akan tetapi juga karena porsinya yang meningkat dalam PDB: seperempat pada tahun 2013, meningkat dari seperlima pada tahun 200022. c. Investasi dalam penggantian ekuipmen (replacement investment) Investasi jenis ini meliputi penggeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Informasi penting yang penuh dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin dan peralatan adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Penggantian mesin biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan adanya penghematan biaya (biaya diferensial) yang akan diperoleh atau adanya kenaikan produktivtas (pendapatan diferensial) dengan adanya penggantian tersebut. d. Investasi dalam perluasan usaha (expansion investment) Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk memutuskan jenis investasi ini, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah aktiva diferensial yang diperlukan untuk perluasan usaha diperkirakan akan menghasilkan laba diferensial (yang merupakan selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial) yang jumlahnya memadai. Kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah taksiran laba masa yang akan datang (yang merupakan selisih pendapatan dengan biaya) dan kembalian investasi (return on investment) yang akan diperoleh karena adanya investasi tersebut. Pengaruh Investasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap 22 Survei Ekonomi OECD Indonesia, Maret 2015. 46 Salah satu alasan utama Indonesia membutuhkan investor asing adalah daya konsumsi masyarakat serta tren ekspor yang masih rendah. Infrastruktur kawasan industri dan sektor penunjang ekonomi tentu saja bisa menghabiskan anggaran besar. Sedangkan, Indonesia belum memiliki tabungan yang cukup untuk mendanai pembangunan tersebut dari kantong sendiri. Dengan begitu, pembangunan tidak bisa bertumpu pada investasi dalam negeri saja. 47 Investor asing yang menanamkan modal dengan cara membangun perusahaan atau pabrik di Indonesia diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal. Dengan mempekerjakan sumber daya manusia lokal, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia bisa mengedukasi pekerja mengenai kualitas produk, teknologi produksi dan etos kerja yang baik. Jadi, investasi bukan hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga membangun invetasi intelektual bagi tenaga kerja. 23 Penanaman modal asing secara otomatis akan meningkatkan jumlah ekspor terutama pada sektor produk. Pada sektor pariwisata, pembangunan tujuan wisata yang pesat akan menarik minat wisatawan asing untuk datang sehingga akan meningkatkan pendapatan devisa negara. komoditas yang lebih rendah serta meningkatnya ketidakpastian peraturan pemerintah dan adanya hambatan infrastruktur. Saat ini, Indonesia masih berada dalam tahap pertumbuhan, akan tetapi laju reformasi telah melambat dalam beberapa tahun terakhir dan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah perdagangan proteksionis. Faktor internal maupun eksternal akan tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter. Untuk memastikan meningkatnya standar kehidupan secara berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, stabilitas ekonomi makro perlu dijaga, berbagai macam reformasi struktural perlu dilakukan, dan juga perlu disediakan ruang fiskal yang lebih lebar untuk meningkatkan belanja pemerintah dalam bidang-bidang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan infrastruktur. Penghapusan sebagian besar subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan belum lama ini merupakan langkah yang patut dipuji menuju arah tersebut. Akan tetapi, harga ekspor komoditas yang rendah dan pertumbuhan yang lebih lambat sekarang ini menandakan bahwa ruang fiskal yang lebih lebar tersebut harus berasal dari terhadap peningkatan pendapatan pajak yang masih rendah pada saat ini dan rencana tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Selain itu, peningkatan efisiensi dan penargetan belanja pemerintah di tingkat pusat maupun daerah juga dilakukan. Hubungan antara Investasi dan stabilitas Makroekonomi Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang luar biasa selama satu dasawarsa setelah terjadinya Krisis Asia, sebagai hasil dari kebijakan ekonomi makro yang hati-hati dan reformasi kebijakan yang efektif pada saat itu sehingga bangsa Indonesia dapat menikmati kemajuan selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir, yang tercermin dari melemahnya permintaan internasional dan melambatnya pertumbuhan investasi akibat harga Gambar 3. Perkembangan Stabilitas Makroekonomi Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2013 23 ngan-serta-manfaat-investasi-asing-diindonesia. https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perkemba 48 Dalam ekonomi makro, investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan nsional, Produk Domestik Bruto, PDB, atau Gross Domestic Product (GDP) . sehingga pengaruh invetasi terhadap perekonomian suatu negara dapat ditinjaudari pendapatan nasional negara tersebut. GDP yang dihitung berdasarkan pengeluaran terdiri dari empat komponen utama yaitu konsumsi dinotasikan C, Invetasi dinotasikan I, pembelian oleh pemerintah dinotasikan G, dan todal bersih ekspor atau ekspor neto dinotasikan dengan X-M, Notasi X untuk ekspor dan M untuk Impor. Ekspor neto (X-M) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan impor. Bentuk aljabar dari GDP dapat ditulis sebagai berikut: Y = C + I + G +( X-M ) Dari persamaan dapat di ketahui bahwa investasi berkolerasi positif dengan GDP. Secara umum dapat dikatakan, jika investasi naik, maka DGP cenderung naik. Atau sebaliknya, jika investasi turun, maka GDP cenderung turun. Investasi dipenagruh oleh tingkat pengembalian modal dan tingkat harga bunga. Para pemilik modal akan berinvetasi jika tingkat pengembalian modal lebih besar daripada tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi menyebabkan invetasi menjadi tidak menarik atau tidak menguntungkan, ketika tingkat suku bunga tinggi sebagian modal digunakan untuk mencari keuntungan dan tingkat bunga melalui deposito atau tabungan. Tingkat bunga tinggi pada akhir akan mengurangi jumlah modal yang diinvetasikan. Jika pengeluaran investasi berkurang maka GDP cenderung menurun. itu artinya pertumbuhan ekonomi masih signifikan kenaikannya. Y =GDP 49 Tabel 4 Angka Ekonomi Indonesia. 24 (09 Februari 2017). Sementara cadangan Devisa pada tahun 2015 ke 2016 yaitu dari 105.9 dan 116.4 sehingga ada kenaikan sekitar 11% namun tetap saja nilai tukar rupiah masih dalam posisi stagnan Rp. 13,000, sehingga masih butuh investor dari asing maupun lokal untuk mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi baik di wilayah ekspor dan impor. Salah satu komponen Produk Domestik Bruto adalah : investasi, apabila konsumsi bertambah makan akan berpengaruh pada PDB yang akan meningkat pula. Begitu juga dengan Investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih apabila mengalami peningkatan maka jumlah PDB akan meningkat, hal ini dikarenakan komponen-komponen tersebut berada dalam satu fungsi linier. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha untuk meningkatkan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan nilai ekspor bersih. Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan penjaringan data sekunder (dari BPS, Kementrian keuangan, data riset OECD, Jurnal). Perolehan data sekunder bertujuan untuk melihat kondisi empiris yang pernah terjadi, yakni bagaimana upaya yang dilakukan untuk menarik investor dan bagaimana menciptakan Iklim Ekonomi yang kondusif. Analisis melalui studi literatur bertujuan untuk mendalami perkembangan ekonomi Mikro di Indonesia khususnya di bidang investasi. 24 https://www.indonesiainvestments.com/id/keuangan/angkaekonomi-makro/item16?, 50 Lokasi penempatan investor asing tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Industri Terpadu. Dengan fungsi dan tujuan yang berbeda, kedua jenis lokasi ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. HASIL DAN PEMBAHASAN Upaya yang dilakukan Indonesia untuk menarik Investor asing Sebagai warga negara yang baik, upaya yang dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional adalah dengan mengawal jalannya pembangunan serta investasi di Indonesia. Dibidang teknologi, tidak ada salahnya Indonesia banyak mempelajari sistem teknologi yang digunakan perusahaan tersebut tidak perlu mengimpor mesin, material atau bahan baku dari luar negeri. Dengan begitu, potensi dari dalam negeri bisa dimanfaatkan secara maksimal. 25 Di era globalisasi ini, investasi asing tidak perlu lagi dilihat sebagai ancaman. Sebaliknya, investasi asing bisa dianggap sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Dengan dukungan dan keterlibatan yang positif dari pemerintah, masyarakat, serta pelaku industri dalam negeri, investasi asing bisa dikelola menjadi sesuatu yang menguntungkan. Dalam bisnis, lokasi perusahaan yang strategis dan menguntungkan menjadi prioritas utama. Infrastruktur yang memadai juga menjadi salah satu faktor penunjang. Dengan lokasi dan infrastruktur yang baik, kegiatan bisnis perusahaan menjadi lebih baik efektif. Untuk menarik minat investor asing, pemerintah Indonesia sudah mulai mempersiapkan lokasi-lokasi dengan infrastruktur yang seuai. Selain itu, pemerintah juga tersedia memberikan beberapa fasilitas fiskal dan kemudahan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Definisi KEK sendiri adalah suatu kawasan yang memiliki keunggulan khusus dari segi geostrategi dan geoekonomi. Keunggulan ini difungsikan untuk mendukung kegiatan industri, ekspor, serta perdagangan di wilayah tersebut. Persiapan KEK yang matang juga ditujukan untuk menarik minat investor dalam negeri dan asing. Dengan masuknya investasi asing dan berkembangnya perputaran bisnis, KEK juga diharapkan bisa menyerap tenaga kerja yang ada disekitar kawasan. Jadi, selruh potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan peraturan negara. Saat ini, Indonesia sudah mempersiapkan 9 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), angka tersebut diharapkan terus bertambah seiring dnegan ramainya penanaman modal di Indonesia. Berikut adalah KEK yang sudah siap beroperasi di Indonesia. 1) KEK Tanjung kelayang 2) KEK Tanjung Lesung 3) KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan 4) KEK Sei Mangkei 5) KEK Mandalika 6) KEK Morotai 7) KEK Bitung 8) KEK Tanjung Api-Api 25 http://asek.us/6336-manfaat-dan-dampaknegatif-dari-penanaman-modal-asing-di-eraglobalisasi 51 9) KEK Palu Kawasan Industrial Bantaeng, Salah satu kawasan industri di Sulawesi Selatan ini memiliki area sebesar 3.000 hektare yang siap digunakan untuk perusahaan pengolah mineral. 5. Kawasan Industri Modern Cikande, Dengan area sebesar 1.800 hektare, kawasan di Jawa Barat ini menjadi rumah bagi pabrik elektronik dan komponen kelistrikan. 6. Kawasan Industri terpadu Wilmar Kawasan ini memiliki lahan siap pakai sebesar 800 hektare. Perusahaan yang sudah beroperasi di kawasan ini adalah pabrik pengolahan makanan. 7. Kawasan industri Cilegon, Berada di bagian Barat Pulau Jawa, kawasan industri ini memiliki lahan seluas 570 hektare yang siap digunakan. Beberapa perusahaan yang sudah beroperasi di kawasan ini bergelut di bidang baja, mineral, dan kimia. Salah satu keuntungan yang bisa didapat oleh perusahaan yang berinvestasi di KEK adalah kemudahan perizinan, kemudahan pajak, serta jaminan ketersediaan tenaga kerja. Sering kali, birokrasi perizinan dan perpajakan menghalangi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. b. Kawasan Industri Terpadu (KIP) Kawasan Industri Terpadu bukan hanya memiliki lahan luas bagi pabrik dan manufaktur, tetapi juga memiliki area komersil seperti pusat perbelanjaan serta perumahan. Berikut adalah 13 kawasan industri terpadu yang sudah beroperasi: 1. Kawasan Indsutri Kendal, Dengan lokasi seluas 700 hektare, kawasan di Jawa Tengah ini menjadi lahan investasi bagi perusahaan manufaktur suku cadang otomatif dan funitur. 2. Kawasan Industri Bukit Semarang baru, Terletak di Jawa Tengah, lokasi industri ini masih memiliki 40 hektare lahan yang bisa dimanfaatkan oleh investor asing. Di kawasan ini, pemerintah inig berfokus pada kegiatan indsutri yang bebas dari limbah. Jadi, perusahaan yang bisa memenuhi syarat ramah lingkungan yang bisa membuka bisnis di kawasan ini. 3. Kawasan Industri Wijayakusuma, Terletak di jawa tengah, lahan seluas 100 hektare ini sudah menjadi tempat bagi perusahana, garmen, perumahan, dan pusat pergudangan. 4. Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) 8. Kawasan Industri Bekasi Fajar, Dengan luas lahan sebeasar 300 hektar, Bekasi fajar menyediakan lahan dan infrastruktur bagi perusahaan yang ini berinvestasi dan membangun pabrik di kawasannya. 9. Kawasan Industri Delta Silicon, Terletak di Jawa Barat, kawasan seluas 158 hektare ini sekarang menjadi rumah bagi pabrik pembuat suku cadang, otomotif, kendaraan, elektronik dan makanan. 10. Kawasan Indsutri Internasional Karawang, Karawang memang sudah terkenal sebagai kawasan industri 52 terpadu di Jawa Barat. Dengan lahan siap pakai sebesar 293 hektare, kini di Karawang sudah terdapat perusahaan manufaktur makanan, kendaraan, suku cadang otomotif dan produk sanitasi. 11. Kota Industri Suryacipta, Dikawasan yang terletak di Jawa Barat ini, perusahaan ini bergerak di produksi ban, aki, mobil, dan plastik. 12. Kawasan Industri GT Tech Park Masih berada di Jawa Barat, kawasan industri ini terdapat perusahaan produksi ban dan suku cadang kendaraan bermotor. investasi sebelum memulai pembangunan. Perlu diakui, untuk menerbitkan izin lingkungan seperti AMDAL dan izin seperti izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan waktu yang tidak sebentar. Kalau dulu pembangunan bisa terhambat karena masalah perizinan, kini investor tidak perlu lama menunggu izin-izin tersebut terbit untuk memulai kontruksi. Syaratnya, izin-izin tersebut tetap diurus secara paralel dan harus selesai sebelum kontruksi selesai. Tanpa adanya dokumen perizinan tersebut, kegiatan komersial perusahaan tidak bida dimulai walaupun kontruksi bangunan sudah siap. Kemudahaan perpajakan. Sebagian mesin, material, dan bahan baku produksi bisa jadi tidak tersedia di Indonesia. Jika mesin, material, dan bahan baku yang dimaksud hanya bisa di dapatkan di luar negeri, BKPM menyediakan kemudahan perpajakan dengan membebaskan biaya dan pajak masuk barang tersebut. Tentu saja, ini akan meringankan proses masuknya barang dan memudahkan perusahaan untuk terus beroperasi. Walaupun begitu, untuk mendapatkan kemudahan perpajakan ini, perusahaan harus memenuhi beberapa syarat dan mendapatkan rekomendasi dari Direktoral Jenderal Perpajakan. b. Kemudahan ketenagakerjaan. Pemerintah menjamin bahwa perusahaan bisa mendapatkan sumber daya manusia siap kerja dari sekitar lokasi perusahaan. Ini tentunya merupakan solusi yang baik karena perusahaan bisa membuka lapangan c. Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif Dalam membangunan pembangunan nasional dengan adanya investasi dibidang ekonomi, maka diharapkan pembangungan berkelanjutan (sustained development) dalam berjalan sesuai target yang diharapakan maka perlu adanya cara menciptakan Iklim Investasi yang kondusif, yaitu : a. Kemudahan yang bisa dinikmati oleh investor26 : Memudahkan perizinan. Untuk membangun sebuah pabrik, tentunya investor perlu memilliki izin penanaman modal, izin keamanan dan ramah lingkungan, izin mendirikan bangunan, uji kelayakan, serta berkas perusahaan yang lengkap. Dengan kemudahan Layanan Investasi langsung Kontruksi (KLIK), investor hanya perlu mengurus 26 ngan-serta-manfaat-investasi-asing-diindonesia/ https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perkemba 53 pekerjaan dan tenaga kerja Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik. DAFTAR PUSTAKA Kung Hans, Etika Ekonomi- Politik Global, Yogyakarta: Penerbit Qalam, Edisi kedua 2010, hlm. 271 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Tulisan ini tentang Bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menggunakan literatur seperti Jurnal, buku yang terkait dan data kementrian keuangan. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif maka diharapkan kepada para pelaku investor dapat berinvestasi di Indonesia untuk meningkatkan pembangunan dan berdampak baik pada penambahan devisa yang diterima oleh negara. Dan dipastikan menguntungkan bagi para pemasukan pajak, mengingat income yang paling besar di Indonesia adalah pajak, sehingga semakin banyan investor masuk ke Indonesia maka akan ada lagi perusahaan baru yang diwajibkan membayar pajak. Selain itu, semakin banyak perusahaan didirikan di Indonesia maka setidaknya akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia dan dapat juga menimbulkan permintaan produk, fluktuasi bank, bunga, dan valas, serta menjadikan wilayah memiliki perlindungan politik, juga keamanan dan tentu saja pertukaran nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar akan diperhitungkan. Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi pertama. Yogyakarta : Kanisius. Ahmad, Kamarudin. 2004. Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio. Rineka Cipta. Jakarta. Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. Mulyadi. 2006. Akuntansi Biaya. STIE YKPN, Jakarta. Halim, Abdul. 2003. Analisis Investasi. Edisi Pertama. Salemba Empat: Jakarta. Ary, Tatang Gumanti. 2011. Manajemen Investasi – Konsep, Teori dan Aplikasi. Mitra Wacana Media, Jakarta. Rasbin, Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas M akroekonomi : studi kasus di Indonesia, Jurnal Kajian DPR RI, vol.21, No.1, Maret 2016. Survei Ekonomi OECD Indonesia, Maret 2015. https://restyresty.wordpress.com/2012/06 /06/sejarah-perekonomianindonesia/ Saran Dengan adanya tulisan ini, diharapkan kepada para pelaku yang bergelut didalamnya ( Pemerintah, Bank Indonesia, dan para investor), mampu menciptakan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan dari pembaca harapkan maka dari itu saran kami harapkan untuk membuat tulisan lebih baik lagi kedepannya . https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ 20170505093409-78-212460/bpskuartal-i-2017-pertumbuhanekonomi-ri-501-persen/ https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perke mbangan-serta-manfaat-investasiasing-di-indonesia 54 Strategi Adaptasi Nelayan terhadap Perubahan Iklim (Proses Adaptasi di Suku Bajo, Wakatobi, Sulawesi Tenggara) Mulyawan/Pengurus Bakornas LTMI PB HMI periode 2016-2018 daripada secara efektif dengan menyesuaikan kebutuhan, kemampuan, dan minat masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Kata Kunci: adaptasi, perubahan iklim, nelayan, masyarakat pesisir, Suku Bajo. Abstrak Perubahan iklim saat ini telah menjadi banyak perhatian dikalangan pembuat kebijakan dan akademis, dimana dampak perubahan iklim sudah ekstensif. Masyarakat suku Bajo yang terletak di Wakatobi, Sulawesi Tenggara merupakan masyarakat pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Dampak perubahan iklim pada lingkungan pesisir dan laut juga dirasakan nelayan di Suku Bajo. Dampak yang dapat terjadi, antara lain: meningkatnya suhu permukaan air laut, meningkatnya permukaan air lautdampak kehidupan dan kesehatan, serta intensitas dan frekuensi terjadinya gelombang pasang. Dampak pada lingkungan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial masyarakat Suku Bajo. Tujuan dari study literatur ini adalah untuk menyusun strategi adaptasi yang dapat dilakukan nelayan terhadap perubahan iklim yang terjadi pada masyarakat suku Bajo, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Adaptasi perubahan iklim diperlukan untuk mempertahankan kualitas hidup nelayan dan untuk mencapai stabilitas sumber daya yang tersedia. Metode yang digunakan adalah mengkaji dan menganalisis artikel terkait strategi yang mungking bisa dilakukan oleh nelayan untuk beradaptasi. Strategi adaptasi yang diterapkan oleh rumah tangga nelayan berbeda-beda dan tidak hanya terbatas pada satu jenis adaptasi saja. Strategi yang diajukan pada penelitian ini ada tiga yaitu penyesuaian kearifan lokal, pengembangan pengetahuan dan informasi tentang perubahan iklim, dan diversivikasi mata pencaharian. Manfaat dari studi ini adalah untuk memberi masukan bagi perencana, pembuat kebijakan dan praktisi yang terlibat dalam sektor yang terkait dengan masyarakat pesisir Suku Bajo maupun masyarakat pesisir lainnya. Study ini menggambarkan diversifikasi mata pencaharian dapat menjadi strategi yang lebih efektif untuk beradaptasi dengan iklim yang lebih bervariasi dan tidak dapat diprediksi, 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Perubahan iklim menjadi topik yang hangat belakangan ini. Perubahan iklim memberikan dampak yang cenderung destruktif mempengaruhi kerusakan lingkungan alam termasuk mempengaruhi kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Adanya perubahan iklim membuat daerah pantai sensitif terhadap kenaikan permukaan air laut, perubahan frekuensi dan intensitas kecepatan angin, meningkat pada tinggi gelombang signifikan, dan kenaikan suhu laut. Selain itu, meningkatnya konsentrasi karbon dioksida (CO2) menyebabkan lautan menyerap lebih banyak gas dan menjadi lebih asam (Zikra et al., 2015). Dampak signifikan terhadap lingkungan pesisir dan ekosistem laut karena perubahan iklim cenderung memperburuk banyak masalah yang dihadapi daerah pesisir apalagi daerah pesisir dengan jumlah penduduk yang padat. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan penduduk yang sangat padat pada daerah pesisir karena sekitar 220 juta penduduk Indonesia berada dalam jarak 100 km dari pantai, dan lebih dari 150 juta orang mengandalkan sumber daya kelautan untuk mata pencaharian mereka (WRI, 2001). Secara geografis Indonesia terletak pada 60 LU - 110 LS dan 950 BT - 1410 BT berada di garis khatulistiwa dengan 55 banyak potensi kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduknya. Letak goegrafis yang membuat sebagian besar masyarakat pesisir Indonesia memiliki pola hidup yang disebut kebudayaan pesisir karena sifatnya yang bergantung terhadap sumber daya laut sebagai tumpuan hidup (Geertz dalam Fadhila, 2017). Potensi sumber daya laut yang sangat besar ini menjadi keunggualan kompetitif Indonesia dalam bidang transportasi laut, industri lepas pantai, industri angkatan laut, ekstraksi sumber daya, budidaya ikan, dan pariwisata. Salah satu suku yang ada di Indonesia yang hidup di pesisir dan bergantung pada laut dan sumber daya laut adalah masyarakat Suku Bajo yang berada di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Masyarakat Suku Bajo sangat bergantung terhadap laut dan sumber dayanya karena sebagian besar masyarakat Suku Bajo memiliki mata pencahariannya sebagai nelayan. Mereka merupakan nelayan tradisional yang memiliki kearifan dalam pemanfaatan sumberdaya laut yang berada dilingkungannya, baik mengenai jenis-jenis sumberdaya laut, memanfaatkan dan melestarikannya (Nagib dan Purwaningsih, 2002). Aktivitas masyarakat Suku Bajo sebagai nelayan dapat terhambat dengan adanya fenomena perubahan iklim yang dapat menyebabkan kurangnya jumlah tangkapan nelayan. Ottersen et al. (2009) mengklaim bahwa pengurangan jumlah ikan karena suhu yang hangat dapat mempengaruhi pola migrasi ikan, waktu inkubasi telur dan pemijahan. Perubahan iklim dapat terus bertambah buruk dan juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat Suku Bajo secara berkelanjutan. Masyarakat Suku Bajo ini memerlukan rekomendasi strategi untuk beradaptasi agar tidak memperburuk situasi mereka dan membantu mereka untuk bertahan hidup di wilayah pesisir. 1.2. Metodologi Langkah awal dalam mengembangkan strategi adaptasi adalah menganalisis artikel terkait dengan adaptasi masyarakat pesisir dan mencoba menghubungkan semua masalah yang teridentifikasi antara perubahan iklim dan dampaknya terhadap aspek sosial-ekonomi nelayan dan lingkungannya. Dalam proses ini, artikel yang relevan dicari melalui Scopus dan Science Direct. Mengikuti acuan yang ada, artikel ini akan berfokus pada tiga subsistem lingkungan yaitu: aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Semua aspek akan di analisis perubahannya akibat dampak dari perubahan iklim. Peneliti berharap strategi adaptasi yang di rekomendasikan untuk masyarakat pesisir Suku Bajo dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi ketika melakukan penangkapan ikan di laut, meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir Suku Bajo mengenai perubahan iklimdi wilayah pesisir, dan memfasilitasi masyarakat untuk bertahan menghadapi perubahan iklim. Hubungan yang diidentifikasi memungkinkan kami menyarankan enam strategi adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat nelayan skala kecil Indonesia. Manfaat dari studi ini adalah untuk memberi masukan bagi perencana, pembuat kebijakan dan praktisi yang terlibat dalam sektor yang terkait dengan perikanan di wilayah ini. Study ini menggambarkan diversifikasi mata pencaharian dapat menjadi strategi yang lebih efektif untuk beradaptasi dengan iklim yang lebih bervariasi dan tidak dapat diprediksi, daripada secara eksklusif mengandalkan sumber daya dasar yang terancam oleh perubahan iklim. 56 perubahan ekosistem yang berdampak buruk terhadap kelimpahannya. Kegiatan tambat udang postlarvae belum menghasilkan tingkat pengembalian ekonomi yang diinginkan hal itu diakibatkan karena tangkapan yang buruk dan ekosistem yang menurun, kegiatan tambat udang postlarvae belum menghasilkan tingkat pengembalian ekonomi yang diinginkan. Rumah tangga para petugas pasca panen telah mengalami berbagai kendala sosial ekonomi akibat dampak buruk perubahan iklim. Beberapa gejala perubahan iklim telah diidentifikasi, di masa depan gejala-gejala ini diperkirakan akan semakin parah, dan pada masyarakat kecil yang melakukan kegiatan sosial dan ekonomi sangat berdampak negatif karena masyarakat tersebut sangat bergantung terhadap stabilitas cuaca (Shaffril, 2017). Dampak negatif akibat perubahan iklim antara lain mengurangi produktivitas para nelayan, membahayakan kehidupan mereka, merusak infrastruktur fisik mereka, menurunkan kualitas kesehatan, dan mengurangi pasokan makanan mereka. Para nelayan melakukan upaya-upaya untuk mengurangi maupun menunda dampak tersebut dengan kemampuan adaptif para nelayan dengan situasi yang diperkirakan memburuk Adaptasi sosial harus dilakukan secara sungguh-sungguh yaitu dengan memusatkan perhatian pada enam isu utama: (1) mengurangi risiko yang terkait dengan rutinitas penangkapan, (2) memperkuat hubungan sosial, (3) mengelola pengetahuan perubahan iklim pengusaha, (4) memfasilitasi masyarakat belajar keterampilan sebagai alternatif, (5) melibatkan para peternak dalam perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan (6) meningkatkan akses para pemuja untuk mendapatkan kredit. Menurut Senapati and Gupta (2017), adanya kerentanan sosio-ekonomi masyarakat 2. Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Nelayan Negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim salah satunya yaitu Indonesia. Di tingkat global maupun lokal isu perubahan iklim akhirakhir ini menjadi isu menarik yang diperbincangkan. Perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil yang disebabkan oleh perubahan iklum antara lain gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai. Hal tersebut juga berdampak pada morfologi pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumberdaya air, perikanan dan kondisi sosial-ekonomi maupun budaya masyarakat (Diposaptono et al., 2009). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2012), Nelayan Bajo yang tinggal di Wuring, Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa adanya perubahan atau pergeseran pola musim, peningkatan suhu, kenaikan pasang air laut (rob), dan peningkatan intensitas badai. Dampak peningkatan suhu yaitu penurunan kualitas kesehatan pada nelayan. Suhu panas yang dirasakan mengakibatkan banyak nelayan yang jatuh sakit. Perubahan iklim yang terjadi karena kenaikan pasang air laut (rob) mengakibatkan aktivitas melaut para nelayan terhambat. Hal ini karena nelayan harus mengungsikan perabotan dan barang-barang yang ada di bawah rumah mereka. Selain itu, berkurangnya jumlah hasil tangkapan nelayan, perubahan lokasi penangkapan, dan juga berpengaruh pada kepastian waktu melaut terjadi karena adanya perubahan iklim. Tingkat kesejahteraan yang menurun juga dirasakan para nelayan Bajo di Wuring. Ahmed et al. (2013), perubahan iklim juga memiliki dampak negatif pada ekosistem situs penangkap ikan postlarvae. Udang postlarvae sangat sensitif terhadap kondisi ekologi dan 57 nelayan diakibatkan dari perubahan iklim. Nelayan telah mengamati perubahan signifikan dalam iklim termasuk kenaikan suhu yang tinggi yang menyebabkan migrasi ikan dan mengurangi tangkapan ikan. Wibowo dan Satria (2015), strategi adaptasi yang dilakukan nelayan antara lain melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi, melakukan penganekaragaman alat tangkap, melakukan perubahan area fishing ground atau daerah tangkap, serta memanfaatkan jaringan sosial dan memobilisasi anggota keluarga untuk bekerja. Ahmed et al. (2013), pendekatan terpadu perlu dilakukan mengingat kerentanan ekstrim terhadap dampak perubahan iklim pada masyarakat pasca panen. Perubahan iklim dapat dikurangi dengan pengelolaan zona pesisir terpadu, pembangunan tanggul pesisir dan penghijauan greenbelt. Selain itu, penelitian tentang mitigasi dan adaptasi terhadap efek iklim harus diperkuat untuk mengetahui model dan mekanisme baru, termasuk strategi adaptasi berbasis masyarakat. alam tidak serta merta mendukung konservasi dan penggunaan berkelanjutan, setidaknya memungkinkan mereka dianggap sebagai sistem ekonomi produktif di samping penggunaan lahan lainnya (IUCN 2003) dan memberikan kesempatan untuk menyoroti kepentingan dari ekosistem laut pada mata pencaharian masyarakat setempat, kebutuhan mendesak untuk mempertahankan ini melalui diversifikasi dan penguatan basis sumber daya, dan melalui intervensi kebijakan yang tepat. Bagi penduduk pesisir, hutan mangrove sangat memiliki banyak manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Mangrove meiliki peran penting dalam dalam siklus biogeokimia lingkungan pesisir, yaitu sebagai sumber nutrisi ke ekosistem laut dan terumbu karang yang berdekatan melalui transportasi aktif dan pasif dan juga dalam meningkatkan produktivitas agroekosistem. Diperkirakan bahwa setiap hektar mangrove mengandung nutrisi tambahan senilai US $ 232,49 dibandingkan dengan daerah nonmangrove. Perbedaan kandungan gizi di daerah mangrove versus nonmangrove memberi nilai US $ 3,37 juta untuk nutrisi pada 145 km2 hutan mangrove. Ekosistem mangrove mendukung konservasi keanekaragaman hayati, dengan menyediakan tempat tinggal, tempat berkembang biak, tempat pengasuhan anak dan tempat mencari makan berbagai jenis hewan. Termasuk beberapa golongan hewan yang terancam kepunahan, mulai dari golongan reptil, amphibi, aves, dan mamalia. Ekosistem mangrove dapat juga melindungi ekosistem terumbu karang (coral reefs), dan padang lamun (sea grass) (FAO 2007). Menurut Jamili et al. (2009), vegetasi mangrove di Pulau Kaledupa membentuk 4 zona utama jika dilihat dari formasi mangrove paling luar (arah laut) hingga formasi yang paling dalam. Zona- 2.1 Ekosistem Laut sebagai Sumber Penghidupan Masyarakat Pesisir Ekosistem laut merupakan ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan memiliki sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang berpemukiman di wilayah pesisir. Wilayah pesisir dan laut Indonesia menjadi tumpuan harapan dimasa depan. Sumberdaya kelautan yang tidak dikelola dengan baik akan mengalami kerusakan yang besar. Diperlukan penguasan pada sains dan teknologi secara terpadu agar dapat mengelola sumberdaya kelautan secara berkelanjutan (Baransano and Mangimbulude, 2011). Menurut Hussain and Badola (2008), meskipun pemahaman yang lebih baik mengenai nilai ekonomi sumber daya 58 zona mangrove tersebut meliputi zona Rhizophora mucronata Lamk., Rhizophora apiculata Bl., Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob., dan zona Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou. Komunitas mangrove di Pulau Kaledupa pada strata pohon didominasi oleh spesies B. gymnorrhiza, strata tiang didominasi oleh spesies R. mucronata, pada strata sapihan dan semai didominasi oleh spesies C. tagal. Selain Mangrove, Kabupaten wakatobi juga terkenal dengan kekayaan terumbu karangnya. Terumbu karang yang tumbuh dan juga berkembang secara maksimal di daerah tropis, merupakan ekosistem yang sangat komplek. Terumbu karang mempunyai arti yang sangat penting oleh karena fungsi dan peranannya baik secara ekologis, sosial, dan ekonomis bagi biota lain dan kehidupan masyarakat yang berdiam di wilayah pesisir (Suharsono, 2007). Beberapa penelitian terumbu karang di perairan Wakatobi sudah dilakukan sebelumnya. Wilson et al. (2012), mendapati rata-rata 65% karang terkena dampak pemutihan, namun mortalitasnya diperkirakan kurang dari 5%. Genera karang yang rentan terhadap pemutihan yang ditemukan antara lain Pocillopora, Stylophora, Montipora berbentuk lembaran dan and Acropora berbentuk karang meja dan bercabang. Karang Otiolo yang terletak di ujung selatan taman nasional, menderita pemutihan tertinggi pada April 2010 dengan 70% karang terkena dampaknya di rataan karang dalam. Karangkarang di Table Coral City yang didominasi Acropora, spesies yang rentan, ditemukan masih mengalami pemutihan pada September 2010 dengan 35% koloni tercatat berwarna pucat. Menurut Artanto (2017), dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Suku Bajo beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Suku Bajo masih menerapkan cara-cara tradisional yang ramah lingkungan dan terbukti mampu memenuhi kebutuhan subsistennya. Beberapa komunitas Suku Bajo tidak hanya bergantung penuh pada mencari ikan saja, mereka kini sudah ada yang memiliki mata pencaharian di darat, atau memiliki lokasi yang tetap di laut untuk memperoleh sumberdaya. Masyarakat Suku Bajo tidak hanya melakukan penangkapan tetapi mulai melakukan budidaya, hal ini dapat meningkatkan perekonomian sehingga meningkatkan taraf masyarakat tersebut. 2.4 Masyarakat Pesisir Suku Bajo Wakatobi Suku Bajo merupakan salah satu etnis di Indonesia yang hidup dari pengelolaan sumber daya kelautan. Mereka disebut juga suku “nomaden” yang awalnya hidup berpindah dari pesisir satu kepesisir yang lain. Persebaran Suku Bajo mencapai wilayah seluas lebih dari 3,25 juta km2 yang terbentang dari kepulauan Palawan sebelah timur, kepulauan Samar pantai utara Mindanau, sepanjang kepulauan Sulu negara Filipina, hingga ke pantai timur Kalimantan, sekitar selat Makassar, dan ke arah timur wilayah Indonesia (Suryanegara et al., 2015). Diperkirakan bahwa sejumlah 750.000–900.000 etnis Bajo tinggal di Kawasan Asia Tenggara. Sebesar 150.000 – 230.000 jiwa diantaranya hidup di Indonesia (Zacot, 2002). Suku Bajo memiliki karakteristik berbeda dengan komunitas suku-suku di Nusantara pada umumnya, karena yang disebut dengan Suku Bajo tidak dapat dipisahkan dengan laut dan perahu. Saleh (2004) bahwa Suku Bajo memandang laut sebagai landasan dalam kehidupan seharihari. Laut bagi Suku Bajo memiliki arti sebagai sahe (sahabat), tabar (obat), 59 anudintha’ (makanan), lalang (sarana transportasi), pamunang ala’ baka raha’ (sumber kebaikan dan keburukan), patambanang (rumah/tempat tinggal) dan patambanang umbo ma’dilao (tempat tinggal nenek moyang Orang Bajo). Suku Bajo dikenal lebih menyukai hidup diatas perahu dan berpindah-pindah sesuai dengan potensi ikan yang ingin ditangkap, sehingga dijuluki sebagai pengembara laut (Zacot, 2008). Sifat “nomaden” akan melakukan migrasi jika kondisi ekologi tidak lagi dapat menopang kehidupan mereka. Namun yang terjadi adalah bahwa mereka menduduki kawasan Kabalutan sudah cukup lama. Tidak ada catatan sejarah kapan Suku Bajo mulai bermigrasi ke perairan Sulawesi dari tempat asalnya yang menurut legenda adalah Johor Malaysia. Namun menurut beberapa ahli sejarah pada abad 17 Suku Bajo sudah ada di perairan Sulawesi (Zacot, 2002). Wakatobi adalah sebuah gugusan kepulauan kecil dan berada di antara Pulau Buton dan Sulawesi di bagian barat, Maluku di bagian timur dan utara, serta Nusa Tenggara di bagian selatan. Jadi wilayah Kepulauan Wakatobi merupakan penghubung dan persilangan antara Nusantara Bagian Timur (NBT) dan Nusantara Bagian Barat (NBB), antara Nusantara Bagian Utara (NBU) dan Nusantara Bagian Selatan (NBS) baik dari aspek geografis maupun aktivitas sosial ekonomi. Budaya suku Bajo mencerminkan persentuhan antara budaya-budaya Maluku, Ambon, Sulawesi, Nusatenggara, Jawa, Melayu serta Filipina (Hadara, 2014). Salah satu populasi terbesar suku Bajo yang telah menetap terletak di Kepulauan Wakatobi dengan jumlah penduduk suku Bajo lebih dari 10.000 jiwa. Suku Bajo yang mendiami Kepulauan Wakatobi berprofesi sebagai nelayan, sama halnya dengan Suku Bajo pada umumnya (Baharudin, 2011). Cara pandang mereka tentang laut menjadikan profesi nelayan sebagai satu-satunya pekerjaan mereka. Itu membuat mereka cenderung tidak ingin keluar dari komunitas yang sudah terbangun sejak lama yang berdampak pada pola kehidupan mereka dibidang pendidikan yang berada pada kategori masyarakat tertinggal dan terpinggirkan (Alauddin et al., 2016). Masyarakat Suku Bajo yang menetap disini memiliki tingkat pendidikan yang rendah karena sejak kecil mereka sudah diajak untuk melakukan kegiatan nelayan dan menambang terumbu karang. Suku Bajo yang berada di Pulau Wangi-wangi terbagi dalam beberapa desa. Walaupun di Wakatobi terdapat beberap komunitas Suku Bajo, diantaranya Bajo Sampela di Pulau Kaledupa dan Bajo Lamanggau di Pulau Tomia, namun penelitian ini difokuskan pada Suku Bajo Mola di Pulau Wangiwangi. Sebagai komunitas, mereka juga memiliki struktur sosial tersendiri yang menyebabkan mereka mempunyai budaya, bahasa dan adat istiadat tersendiri, hal ini juga dapat terjadi terhadap masyarakat lain (Gasmir, 2014). Sistem etis orang Bajo disebut "Pamali". Sistem "Pamali" ini adalah semacam sistem "tabu", yang berisi hal-hal terlarang yang seharusnya tidak harus dilakukan (Baskara et al, 2011). Selain itu Suku Bajo menganggap laut di atas segalanya, mempercayai dewa laut yang dasarnya baik. Tetapi, kadang dewa-dewa ini bisa murka sehingga diciptakanlah pujian untuk meredakan kemarahan dan agar mereka dijauhkan dari hambatan ketika melaut (Uniawati, 2007). Suku Bajo memiliki banyak sekali ritual adat. Salah satunya yang terkenal adalah upacara adat Sangal yang dilakukan saat musim paceklik ikan dan spesies laut lainnya. Ketika itu, mereka akan melepas spesies yang populasinya tengah menurun. Sebagai contoh, mereka akan melepas penyu saat populasi penyu 60 berkurang dan mereka akan melepas tuna saat tuna berkurang. Ritual ini juga sering dilakukan sebelum panen sebagai upaya melakukan usaha untuk menolak hal buruk yang mungkin terjadi. Peran "Pamali" dalam hubungannya dengan konservasi adalah untuk mencegah kerusakan pada laut. Karena laut merupakan sumber penghidupan bagi orang Bajo, oleh karena itu mereka harus menjaga kondisinya dan keberlanjutannya. Jika laut selalu dalam kondisi baik, maka akan menjamin penghidupan mereka. Jika tidak, saat laut rusak, maka sumber penghidupan mereka juga terancam punah. Dalam kasus ini, "Pamali" adalah dan mekanisme etis orang Bajo, berdasarkan kejeniusan lokal mereka, untuk menjaga laut sebagai sumber penghidupan mereka, untuk mencegah kerusakan dan degradasi. Selain itu, "Pamali" tidak hanya merupakan mekanisme untuk melestarikan lingkungan berdasarkan nilai etika, tapi juga sebagai ungkapan konsep kosmologis, cara hidup, nilai, dan kepercayaan spiritual mereka, untuk menjaga lingkungan. Laut tidak hanya sebagai rumah dan sumber penghidupannya, tapi juga sebagai "pusaka" nenek moyang mereka, dengan Mbo Ma Dilao sebagai Tuhannya yang menjaga laut (Baskara et al, 2011). 3. yang diajukan oleh sejumlah artikel lain yang menjadi acuan peneliti. 3.1 Strategi Adaptasi Suku Masyarakat Bajo Argumen moral dan etis tentang mitigasi iklim menemukan khalayak publik yang lebih luas dengan publikasi Paus Fransiskus 'Laudato Si, ensiklik Paus yang menarik hubungan moral antara pengentasan kemiskinan global dan perubahan iklim antropogenik, baik konsekuensi kapitalisme global akhirakhir ini Beck 2008; Francesco 2015). Menghadapi perubahan iklim yang secara spontan terus menerus terjadi tidak hanya secara gelogal namun juga dirasakan secara lokal oleh masyarakat pesisir suku bajo. Minimnya pengetahuan (ilmiah) tentang perubahan iklim di komuntas masyarakat suku bajo maka diperlukan pedekatan lain untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat (Basuni, 2012). Dalam perkembangannya, masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Konsep kearifan lokal (Mitchell et al, 2000). Literatur memberikan spektrum pemahaman yang luas dari konsep adaptasi yang berawal dari ilmu pengetahuan alam. Istilah ini kemudian diadopsi oleh antropolog dan sosial ilmuwan dan digunakan dalam kaitannya dengan sistem manusia dan sistem lingkungan manusia (Smith dan Wandel, 2006). Ada berbagai strategi yang dilakukan dalam kegiatan pengembangan masyarakat, setidaknya ada lima Diskusi Adanya perubahan iklim memberikan dampak terhadap setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat, terutama kegiatan ekonomi. Meskipun beberapa ilmuwan telah menyentuh masalah ini, belum banyak penelitian yang berfokus pada komunitas nelayan sehingga artikel ini memberikan beberapa strategi adaptasi yang khusus ditujukan untuk masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan Suku Bajo. Strategi adaptasi sesuai dengan 61 komponen kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan masyarakat. Sebenarnya, dari lima komponen ini tidak dapat dipisahkan, karena saling mempengaruhi. Namun pada umumnya kegiatan pengembangan masyarakat memilih satu di antara kelima komponen tersebut (Lubis, 2007). Komponen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Advokasi, yaitu upaya untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku penentu kebijaksanaan agar berpihak pada kepentingan publik melalui penyampaian pesan-pesan yang didasarkan pada argumentasi yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah,legal, dan moral. Melalui kegiatan advokasi dilakukan identifikasi dan pelibatan semua sector di berbagai level untuk mendukung program. 2. Pengorganisasian Komunitas, agar masyarakat mempunyai arena untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan atas masalah disekitarnya. Bila terorganisir, masyarakat juga mampu menemukan sumber daya yang dapat mereka manfaatkan. 3. Pengembangan Jaringan, artinya menjalin kerjasama dengan pihak lain (individu, kelompok, dan atau organisasi) agar bersama-sama saling mendukung untuk mencapai tujuan. 4. Pengembangan Kapasitas, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang. 5. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi menyangkut pengelolaan informasi, pendidikan masyarakat, dan penyebaran informasi untuk mendukung keempat komponen lainnya. Inisiatif adaptasi dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, organisasi berbasis komunitas atau individu dan Bisa berupa tindakan antisipatif atau reaktif. Tujuan Adaptasi adalah untuk mengurangi kerentanan atau untuk meningkatkan ketahanan dan melibatkan perubahan proses atau praktik dalam sosial dan sistem ekologis melalui pengurangan potensi kerusakan atau terlibat dalam peluang baru (Adger et al., 2007). Selama beberapa dekade, konsep adaptasi telah didefinisikan, diperdebatkan, dan didefinisikan kembali sesuai dengan disiplin akademis yang berbeda dan subjek analisis, dari alam dan biomedis hingga ilmu sosial (Darwin, 1859; Mayr, 1982; Bates, 2004). Seperti yang digunakan dalam biologi, adaptasi umumnya memiliki dua hal yang saling terkait makna: deskripsi sifat atau perilaku yang bertahan sepanjang waktu karena telah terbukti bermanfaat atau bermanfaat bagi kebugaran dan kelangsungan hidup organisme (yaitu adaptasi) dan atau deskripsi proses dimana adaptasi tersebut muncul (Mazess, 1975). Sebagai masyarakat nelayan yang mata pencahariannya terdapat di laut, mereka melakukan kegiatannya dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Saat akan berangkat ke laut sampai kembali lagi ke darat. Hal tersebut penting dilakukan mengingat laut adalah tempat yang sarat dengan bahaya yang sewaktuwaktu dapat mengancam keselamatan. Dibandingkan dengan darat, laut lebih berbahaya dan penuh tantangan. Cuaca di laut yang sewaktu-waktu dapat berubah adalah momok yang sering dihadapi oleh para nelayan (Uniawati, 2007). Cara tradisional tersebut harus diarahkan secara holistik agar tertanam dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Bajo. Dari hal ini peneliti akan menyusun strategi adaptasi yang dapat diterapkan kepada masyarakat Suku Bajo. Strategi tersebut sudah diatur dan dipilih berdasarkan literatur internasional dan nasional yang telah peneliti baca dan sesuaikan untuk 62 masyarakat Suku Bajo menghadapi perubahan iklim. Strategi tersebut terdiri dari: penyesuaian kearifan lokal, pengembangan pengetahuan dan informasi tentang perubahan iklim, dan diversivikasi mata pencaharian. terutama disebabkan oleh pengakuan nilai potensinya dalam menjaga keanekaragaman hayati dan memberikan solusi pengelolaan lingkungan (Berkes, 1999; Gadgil et al. 2000). Pengetahuan tentang sumber daya alam dan dinamika ekosistem secara tradisional ada di dalam masyarakat yang secara teratur dan dalam jangka waktu yang lama, memanfaatkannya untuk kebutuhan subsisten dan pendapatan (Gadgil et al., 1993; Berkes et al., 2000). Sistem pengetahuan yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati ini sangat mendasar bagi kehidupan manusia di seluruh Asia, terutama di daerah terpencil, terutama karena ketergantungan masyarakat lokal terhadap produksi pangan dan penyediaan kebutuhan dasar lainnya (Langton et al., 2003). 41% rumah tangga di kecamatan bergantung langsung pada sumber daya kelautan dan pesisir untuk pendapatan utama mereka. 100% rumah tangga di kedua desa Bajo bergantung pada makanan laut sebagai sumber protein utama atau satu-satunya. Selain itu sumber daya kelautan dan pesisir digunakan sebagai bahan baku penting untuk konstruksi dan bahan bakar oleh kedua komunitas (Cullen, 2007). Penerapan Bapongka Dalam Kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan suku Bajo ada beberapa hal yang merupakan pantangan-pantangan dalam kehidupan, terutama apabila sedang melaut yang mereka sebut Bapongka. Pantangan-pantangan tersebut bagi orang Bajo diyakini dapat mempengaruhi hasil tangkapan. Penduduk sebagian masih menggunakan cara sederhana dalam penangkapan ikan. Alat-alat yang digunakan misalnya memancing ikan dengan menggunakan sejenis benang katun tanpa mata pancing, yang mereka sebut bina (Harun, 2011). Alat ini khusus memancing ikan Sori yang memiliki paruh panjang dan banyak geriginya, 3.2Menyesuaikan Kearifan Lokal dengan Rutinitas Penangkapan Ikan Komunitas/masyarakat memiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial maupun kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Perbedaan dalam halhal tersebut menyebabkan terdapatnya perbedaan pula dalam praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan sumberdaya perlu memperhatikan masyarakat dan kebudayaannya, baik sebagai bagian dari subjek maupun objek pengelolaan tersebut. Menurut Carter Community-Based Resource Management (CBRM) didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang. Pengetahuan lokal harus dimasukkan ke dalam strategi adaptasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk membantu mengembangkan praktik pengelolaan yang baik yang memungkinkan pembangunan ekonomi tanpa eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Namun, basis pengetahuan yang tepat perlu diidentifikasi seiring dengan pola bertambahnya hal baru seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini 63 benang akan terlilit paruh ikan tersebut sehingga mudah terjerat. Selain memancing, penduduk juga menggunakan tombak atau panah khusus menangkap ikan di terumbu karang. Panah dan tombak mengarah pada ikan tertentu yang menjadi sasaran. Ikan yang hidup di sekitar permukiman tidak dikonsumsi penduduk setempat kecuali dijadikan umpan untuk pemancingan di perairan lepas. Penggunaan peralatan penangkapan yang sederhana, selain penyiapannya mudah dan murah, peralatan ini selektif terhadap ikan dan biota dalam ukuran tertentu dan sudah dapat dikonsumsi. Tombak dan panah misalnya, hanya melukai ikan tertentu yang menjadi sasaran (Utina, 2012). Kecerdasan ekologisnya adalah, biota (ikan) diberi kesempatan untuk mencapai suatu stadium dewasa hingga dapat berkembangbiak. Dengan demikian, sumberdaya hayati (biota) laut berpeluang untuk meningkatkan populasinya guna mempertahankan spesiesnya. Kearifan lokal dalam tradisi, perilaku, dan pengetahuan lokal ini memiliki nilai-nilai ekologis dan prinsip pelestarian lingkungan pesisir sebagai bentuk kecerdasan ekologis masyarakat Bajo (Utina, 2012). Sehingga dapat juga mempertahankan kapasitas dan mencapai stabilitas dalam penangkapan ikan ketika cuaca sedang tidak terkendali. Untuk mengetahui perubahan seperti ini masyarakat Suku Bajo juga akan di berikan pengetahuan dan informasi untuk mengetahui lebih dalam mengenai perubahan iklim, hal ini dilakukan pada strategi kedua yang telah disusun. meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Proses tersebut juga dilakukan untuk memperbaiki komunitasnya melalui tindakan kolektif. Pendekatan ini berfokus pada upaya menolong anggota masyarakat (khususnya golongan yang tidak beruntung atau tertindas baik oleh kemiskinan maupun diskriminasi) yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan terebut (Suharto, 2005). Pengembangan pengetahuan dan informasi tentang perubahan iklim menjadi hal penting untuk tetap mempertahankan kearifan lokal di Bajo. Namun sebelum melakukan sosialisasi ada yang perlu diperhatikan aturan yang ada pada komunitas tersebut, perlu juga untuk memahami mengenai kebutuhan dasar, kondisi sosial dan budaya yang ada di dalam suatu komunitas sehingga tidak sampai salah langkah. Hal ini harus dilakukan dengan berpikir secara rasional untuk mencapai keberhasilan pengembangan dan disepakati bersama sebelumnya. Selain itu, pembentukan kebijakan dan strategi ini harus membuat mata pencaharian nelayan memperoleh pendapatan lebih banyak, kesejahteraan, membuat ketahanan pangan, dan dapat membuat pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengembangan pengetahuan dan informasi ini adalah proses pengubahan mindset dan perilaku nelayan dalam menghadapi perubahan iklim. Jika pembangunan pedesaan tidak disertai dengan penguatan lembaga dan organisasi maka apapun program atau proyek pembangunan pedesaan yang dijalankan pemerintah, termasuk perbaikan pengelolaan nelayan, akan sulit mencapai hasil yang diharapkan (Pranadji, 2006). 3.3Pengembangan Pengetahuan dan Informasi Tentang Perubahan Iklim Pengembangan masyarakat dapat didefenisikan sebagai pendekatan yang memungkinkan orang dapat 64 Pengetahuan yang telah diterima masyarakat harus dijadikan kultur agar proses aktivitas yang dilakukan masyarakat Suku Bajo sesuai dengan keinginan dan tetap mempertimbangan keadaan yanga ada. Kultur yang menstruktur dan struktur yang mengkultur akan melekat pada manusia sehingga menjadi suatu kebiasaan. Selain itu, perlu juga dilakukan pelatihan pada nelayan. Masyarakat akan mendapat kemampuan dan ketrampilan dari pelatihan, misalnya dalam rangka penangkapan ikan ketika air laut diperkirakan akan naik maka harus melakukan persiapan menstabilkan penangkapan pada hari sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah penyadaran pada tahap ini target sasaran diberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga target sasaran dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan lebih baik (Astuti et al., 2015). Rekomendasi ini seharusnya layak karena lembaga swadaya masyarakat dan pemerintahan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam melakukan program terkait perubahan iklim dan menangani ancaman terkait iklim secara lokal dan internasional, dan ini harus dibagi dengan komunitas nelayan. yang panjang dengan kehidupan laut dan pesisir. Lembaga swaday masyarakat yang ada dapat memfasilitasi masyarakat dengan ketrampilan baru. Ini menjadi salah satu cara untuk memberdayakan dan membangun kembali masyarakat setelah terjadinya bencana (Shaffril et al., 2017). Menurut Haryono (2005), untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi rumah tangga nelayan, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi pekerjaan, baik yang terkait dengan kegiatan kenelayanan maupun di luarnya. Kemungkinan untuk melakukan diversifikasi pekerjaan tergantung pada sumber-sumber daya yang tersedia di desa-desa nelayan tersebut. Setiap desa nelayan memiliki karakteristik lingkungan alam yang berbeda: 1. Beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan seorang nelayan ketika tidak dapat melakukan pencarian ikan dilaut adalah sebagai tukang becak, buruh bangunan, berdagang, pekerja serabutan. Upaya untuk melakukan diversifikasi pekerjaan amat ditentukan oleh kemampuan nelayan yang bersangkutan dalam menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupannya sehingga tidak semua nelayan mampu melangsungkan pergantian kegiatan seperti yang disebutkan sebelumnya. 2. Memberi wawasan pengetahuan dan ketrampilan mengenai kegiatan di luar sektor kenelayanan, sehingga di saatsaat tidak melaut mereka bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan aktivitas lain yang dapat menambah pendapatan. Misalnya dengan keunggulan Kepulauan Wakatobi sebagai pariwisata, nelayan dapat membuat peralihan kegiatan melakukan penangkapan ikan dengan membuka jasa wisata. Namun tetap harus ditekankan bahwa jasa wisata yang dibuka haruslah menjaga kelestarian lingkungan agar tetap 3.4 Diversifikasi Mata Pencaharian Perubahan iklim yang sampai saat ini masih sulit ditebak dapat memperburuk keadaan dan sudah terlihat akibatnya. Hal ini harus dipersiapkan secara matang oleh nelayan Suku Bajo untuk mempersiapkan situasi terburuk yang mungkin terjadi, misalnya dengan melakukan diversifikasi mata pencaharian. Perubahan pola mata pencaharian suku Bajo tidak bisa dilakukan secara spontan, sebab masyarakat suku Bajo memiliki sejarah 65 sejalan dengan prinsip masyarakat Suku Bajo. Menurut Waromi (2015), untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian, antara lain: 1. Mendorong upaya peningkatan keterampilan melalui pemberian pelatihan dan pendampingan peningkatan kapasitas masyarakat di tempat baru, yang sesuai dengan kondisi alam dan sumber daya yang tersedia di sekitar masyarakat. Pelatihan yang diberikan harus berupa bimbingan teknis dan pendampingan. 4. Kesimpulan Gejala-gejala perubahan iklim mulai terasa secara global. Perubahan iklim Perubahan iklim telah terbukti secara konsisten mengurangi produktivitas nelayan, membahayakan kehidupan mereka, merusak infrastruktur fisik mereka, membuat mereka terkena masalah dalam menjalankan aktivitasnya, dan mengurangi pasokan makanan mereka. Meskipun situasinya diperkirakan akan memburuk, bagaimanapun, sejumlah upaya dapat dilakukan di tingkat individu atau pun komunitas untuk mengurangi dan menunda dampaknya, dan ini memperkuat kemampuan adaptasi nelayan. Upaya terintegrasi diperlukan khususnya dalam merumuskan strategi adaptasi yang tepat terhadap perubahan iklim khususnya menjaga ketahanan pangan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan masyarakat Suku Bajo. Namun, Suku Bajo tidak dapat dipisahkan dengan laut dan perahu sehingga untuk pola adaptasi mereka dapat bekerja sesuai dengan kearifan lokal, namun untuk menghadapi perubahan cuaca bisa dilakukan pengembangan pengetahuan dan informasi mengenai perubahan iklim dan diversifikasi mata pencaharian seperti membuka usaha sendiri dengan menjadi tukang becak, buruh bangunan, berdagang, pekerja serabutan, dan juga membuka jasa wisata. Strategi adaptasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat masyarakat pesisir Suku bajo sehingga semua berjalan dengan efektif. 2. Memberikan peluang usaha yang sesuai berupa kesempatan mendapatkan modal usaha yang relatif cocok dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. 3. Mendorong usaha kerjasama dalam memanfaatkan sumber daya di sekitar mereka. 4. Memberikan fasilitas dan infrastruktur umum yang memadai seperti kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial lainnya yang dapat meringankan beban hidup masyarakat. Strategi adaptasi mengenai diversifikasi mata pencaharian harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan minat masyarakat pesisir Suku bajo sehingga semua berjalan dengan efektif. Dengan demikian, rencana adaptasi ini juga perlu didiskusikan kembali bersama masyarakat serta pengambil keputusan yang akan memberdayakan mereka dengan memungkinkan mereka untuk mengemukakan gagasan mereka sendiri. 66 for Marine Conservation. Journal of Indonesia Coral Reefs, 2089-8231. Carter, J.A. 1996. Introductory Course on Integrated Coastal Zone Management (Training Manual) . Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Sumatera Utara, Medan dan Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta; Dalhousie University, Environmental Studies Centres Development in Indonesia Project Darsono, P. (1999). Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan. Oseana, 24, 1-9. Diposaptono, S., Budiman, dan Agung F. (2009). Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bogor: Penerbit Buku Ilmiah Populer. Ellen Suryanegara, Suprajaka dan Irmadi Nahib. (2015). Tingkat Degradasi Ekosistem Mangrove Di Pulau Kaledupa, Taman Nasional Wakatobi Mangrove Ecosystem Degradation Level in Kaledupa Island, Wakatobi National Park Studi Kasus Di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jurnal Silvikultur Tropika. DAFTAR ISI Adger, W. N., S. Agrawala, M. M. Q. Mirza, C. Conde, K. O’Brien, J. Pulhin, R. Pulwarty, B. Smit, and K. Takahashi. 2007. Assessment of adaptation practices, options, constraints and capacity. Pages 717-743 in M. L. Parry, O. F. Canziani, J. P. Palutikof, P. J. van der Linden, and C. E. Hanson, editors. Climate change 2007, impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK. Ahmed, N., Anna, O-A., James, F. M. (2013). The Impact of Climate Change on Prawn Postlarvae Fishing in Coastal Bangladesh: Socioeconomic perspectives. Marine Policy, 224-233. Alauddin, Muhammad Irwan, La Ode Monto Bauto, dan Sarpin. (2016). Perubahan Pola Kehidupan Suku Bajo Pasca Penetapan Zonasi Taman Nasional (Studi di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi). Jurnal Neo Societal, Volume 1 No 1. Artanto, Y. K. (2017). Bapongka, Sistem Budaya Suku Bajo dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Pesisir. Sabda, 12 (1). Astuti, Lifa Indri, Hermawan, Mochammad,(2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun,Keceman Pancu, Kabupaten Kediri). Jurusan Administrasi Publik, Vo.3, No 11. Baransano, H. K., Mangimbulude, J. C. (2011). Eksploitasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia. Jurnal Biologi Papua, 3 (1). Basuni S. (2012). Mengelola Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Berbasis Pengetahuan Tradisional dan Kearifan Lokal.” Makalah Seminar Hasil-hasil penelitian Balai Penelitian Tekonologi Konservasi Sumberdaya Alam. Diakses 12 Januari 2016 Benny Baskara and Oce Astuti. (2011). The “Pamali” of Wakatobi Bajo and Its Role Fikret Berkes et al.(2000).Rediscovery OfTraditionalEcological Knowlge As Adaptive Management, Ecological Application, 10 (5), 2000.1251-1262, The Ecological Society of America. Food and Agriculture Organization of The United Nations. (2007). World’s Mangroves 1980–2005. Rome (ITA): FAO. Gasmir. (2014). Wajah Baru Orang Bajo dalam Arus Perubahan. Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga, Indonesia. Hadara, Ali. (2014). Etnografi Suku-Suku di Wakatobi. Surabaya: Penerbit Mapan. 152 hlm. Haryono, Tri Joko Sri. (2015). Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan Studi tentang diversifikasi pekerjaan keluarga nelayan sebagai salah satu strategi dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Berkala Ilmiah Kependudukan, Vol. 7, No. 2. 67 Hussain, S. A., and Badola, R. (2008). Valuing Mangrove Ecosystem Services: Linking Nutrient Retention Function of Mangrove Forest to Enchanced Agroecosystem Production. Wetland Ecology Management, 16 (6), 441-450. Jamili, Setiadi D, Qayim I, Guhardja E. (2009). Struktur dan komposisi mangrove di Pulau Kaledupa Taman Nasional Wakatobi Sulawesi Tenggara. Ilmu Kelautan. 14 (4). 197 – 206. Josina Waromi, dan Ma’ruf Kasim, (2015). Diversifikasi Mata Pencaharian Dan Pemenuhan Kebutuhan (Studi Kasus Masyarakat Terdampak Tsunami), Policy Brief Jikti 2015 Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia. Lubis, juara P. (2007). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan strategi. Bahan penelitian pengorganisasian masyarakat untuk tim relawan P4T Teluk BintuniIrian Jaya Barat. Mitchell, et al. (2000). Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Muhammad Zikraa, Suntoyoa, Lukijantob (2015). Climate change impacts on Indonesian coastal areas, Procedia Earth and Planetary Science 14 ( 2015 ) 57 – 63. Nurlaili. (2012). Strategi Adaptasi Nelayan Bajo Menghadapi Perubahan Iklim: Studi Nelayan Bajo di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 14 (3). Pranadji,T, 2006. Penguatan model Sosial untuk Pemberdayaan dalam pengelolaan Ekosistem lahan kering di Desadesa(Hulu_DAS) Ex Proyek Bagunan desa, Kabupaten Gunung Kidul dan Ex Proyek pertanian Lahan kering. Kabupaten Boyolali, Jurnal Agroekonomi,24.(2): 178-206. Robert Zacot, Francois. (2002). Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog. (translt) Paris. Ecole francaiser Extreme–Orient. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Robert Zacot, Francois (2008) Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Saleh S. (2004). Pengetahuan Lokal Orang Bajo Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Sumberdaya Laut di Kelurahan Bajoe, Kec. Tanete Riatang Timur, Kab. Bone [Tesisi]. Makasar: Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Senapati, S., Vijaya, Gupta. (2017). Socioeconomic Vulnerability Due to Climate Change: Deriving Indicators for Fishing Communities in Mumbai. Marine Policy, 90-97. Shaffril, H. A. M., Asnarulkhadi A. B., Jeffrey, L. D. (2017). Climate Change: Social Adaption Strategies for Fishermen. Marine Policy, 256-261. Shaffril, H. A. M., Asnarulkhadi, A. B., Jeffrey, L. D. (2017). Adapting Towards Climate Change Impacts: Strategies for Small-Scale Fishermen in Malaysia. Marine Policy, 196-201. Suharsono. (2007). Pengolaan terumbu karang di Indonesia. Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI, Jakarta. 110hlm. 68 Rubrik Informasi Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Dalam Upaya Pemberantasan Fraud Sitti Marwa Kharie, SE (Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Trisakti / Ketua Kohati Kom. Ekonomi Cab. Ternate per 2013-2014 Penyelenggara negara membutuhkan kewenangan atau kekuasaan (power) dalam menjalankan suatu negara. Kekuasaan perlu dimiliki oleh para penyelenggara negara agar dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat secara netral tanpa diskriminasi. Sebagaimana layaknya suatu organisasi, negara berfungsi untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat (public good and public service) berupa penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal terkait produksi maupun distribusi, meliputi kesehatan masyarakat, pendidikan maupun penyediaan rasa aman, nyaman dan tentram bagi seluruh masyarakat. Navigator tentunya harus dapat menentukan tujuan (destinasi) yang akan dicapai negara juga bangsa kedepan. Oleh karena itu navigator harus tetap “kuat dan tahan banting dari mabuk laut”. Navigator harus terus mengarahkan dan mengawasi nahkoda (eksekutif) agar kapal tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan arah pembangunan nasional. Nahkoda tidak diperkenankan mengambil jalur sendiri yang menguntungkan kepentingan diri dan kelompoknya semata. Dalam perjalannya, kapal tentunya saja dihadapkan dengan hantaman gelombang yang begitu besar juga angin yang kencang sehingga kita mengaharapkan nahkoda tetap kuat, fokus,semangat dan konsisten pada arah tujuan yang akan dicapai, karena dipundak merekalah masyarakat menggantungkan harapan dan aspirasinya. Dalam konsep The Three Bottom Line (Elkington,1998) menyatakan bahwa untuk keberlangsungan suatu organisasi harus memperhatikan dan menjaga tiga hal yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut hemat penulis, Keseimbangan diantara ketiga aspek tersebut menjadi penting untuk dijaga bagi keberlangsungan pembangunan di suatu negara. Dalam kondisi yang demikian, dituntut kearifan penyelenggara negara untuk tetap mempertahankan status kenetralannya dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat. Sesuai dengan amanat Konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat. Artinya rakyatlah pemegang kekuasan tertinggi yang kemudian diserahkan kepada politik berupa kekuasaan legislasi, penganggaran dan pengawasan. Politik menjadi navigator dalam perjalanan negara untuk mencapai tujuannya yang dijalankan oleh pihak eksekutif. Sepanjang kekuasaan dijalankan dengan tujuan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kepentingan publik dan dilakukan secara transparan dalam menyampaikan setiap informasi terkait dengan kebijakan serta dalam proses pengambilan keputusan maka penyelenggara negara akan didukung oleh masyarakat. Namun, dalam implementasi kekuasaan yang merupakan amanah ini seringkali terjadi penyimpangkan (abuse of power) dan lebih difokuskan untuk kepentingan pribadi, kerabat atau kelompoknya sehingga menimbulkan banyak persoalan. Salah satu persoalan besar yang masih dihadapi bangsa indonesia sampai saat ini yang semakin menggurita adalah Fraud (kecurangan). Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau 69 sekelompok orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Buletin Pengawasan, 2012). Jika ditelusuri kebelakang, fraud tidak hanya terjadi disektor swasta, fraud juga dapat terjadi sektor publik dan pemerintahan bahkan pada organisasi yang berfokus pada kegiatan sosial maupun keagamaan. Pada sektor pemerintahan bentuk fraud yang paling rentan terjadi adalah korupsi. Pada lingkungan pemerintahan, korupsi dapat dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal yang terkait dengan instansi pemerintah. Tetapi pada umumnya, korupsi dilakukan oleh orangorang yang berada dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Dikarenakan orang yang berada dalam pemerintahan itu memahami dan mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dalam pemerintahan , sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan korupsi b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembagunan nasional yang menuntut efisiensi yang tinggi. Dari paragraf menimbang UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dijelaskan bahwa dampak daripada korupsi sangat tidak baik bagi negara dan bangsa karena bukan hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara namun lebih jauh lagi akan mengganggu pertumbuhan dan kelangsungan pembagunan indonesia. Secara umum dampak korupsi dapat berupa kerugian negara, ekonomi berbiaya tinggi, inefisiensi dan misalokasi sumber daya negara, ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, menurunkan kepercayaan publik dalam negeri maupun dunia internasional pada negara dan pemerintah. Disamping dampak sosio-ekonomis itu semua tentunya ada dampak lain yang perlu mendapat perhatian khusus yakni dampak pada sikap dan perilaku bangsa para pelayan masyarakat sehingga akan sangat mengganggu pencapaian kinerja pemerintah. Perbuatan korupsi yang terus menerus dengan cara sadar atau tak sadar akan membuat masyarakat dengan mudahnya mengesampingkan moral dan etika dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta pada tahapan pengambilan keputusan penting. Dengan demikian kehidupan keseharian dimasyarakat tidak lagi memandang penting akan moralitas, soliditas kesejatian nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keadilan dan kepantasan namun lebih mempedulikan nilai-nilai moral dan perilaku yang berdasarkan pada materialitas pembenaran yang manipulatif hingga menghalalkan segala cara. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime). Disebut sebagai kejahatan yang luar biasa karena terjadinya hampir di seantero nusantara dari sabang sampai merauke dari kota metropolitan sampai daerah terluar/terpencil/tertinggal, dari pusat sampai lokal dan lain-lain. Dalam paragraf menimbang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan: a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 70 preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Di samping itu, perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi. Strategi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Praktik korupsi dapat dilihat berdasarkan aliran prosesnya, yaitu dengan melihatnya pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi, pada posisi perbuatan korupsi terjadi dan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi. Pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi upaya pencegahannya bersifat preventif. Pada posisi perbuatan korupsi terjadi upaya mengidentifikasi atau mendeteksi terjadinya korupsi bersifat detektif. Sedangkan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi upaya untuk meyelesaikannya secara hukum dengan sebaik-baiknya bersifat represif. Strategi preventif harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal- hal yang menjadi penyebab timbulnya praktik korupsi. Setiap penyebab korupsi yang teridentifikasi harus dibuat upaya Strategi detektif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang singkat dan akurat. Deteksi dini mengenai suatu tindakan korupsi dapat mempercepat pengambilan tindak lanjut dengan tepat sehingga akan menghindarkan kerugian lebih besar yang mungkin timbul. Strategi represif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2017 (per-30 Juni 2017) Sumber: ACCH-KPK 71 Dengan ditetapkannya kejahatan korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), maka diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa. Metode forensik adalah ilmu akuntansi dalam arti luas termasuk auditing , pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Belakangan ini perkembangan ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif menjadi harapan bagi para aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaaan maupun BPKP selaku APIP dalam upaya pencegahan pengungkapan prakti-praktik fraud (korupsi). Praktik akuntansi forensik di Indonesia pertama kali dilakukan untuk menyelesaikan kasus Bank Bali oleh Price Waterhouse Cooper (PWC), keberhasilannya dapat dilihat dari Price Waterhouse Cooper (PWC) berhasil menunjukan aliran dana yang bersumber dari pencairan dana peminjaman Bank Bali. Akuntansi forensik lebih difokuskan pada kerugian, perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum yang kemudian istilahkan dengan Segitiga akuntansi forensik. Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas (antara perbuatan melawan hukum dan kerugian) adalah ranahnya para ahli dan praktisi hukum, sedangkan perhitungan besarnya kerugian adalah ranahnya para akuntan forensik. Oleh karena itu akuntan forensik, para ahli dan praktisi hukum dapat saling bahu-membahu dalam mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk menetapkan adanya hubungan kausalitas. Akuntansi Forensik merupakan disiplin ilmu akuntansi yang mengaplikasikan keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum. Berbeda dengan auditor yang memberikan opini terhadap laporan keuangan, Akuntansi forensik lebih berfokus pada suatu dugaan atau peristiwa tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku.. Teknik-teknik yang digunakan dalam akuntansi forensik dan audit investigatif pada umumnya merupakan cara-cara yang digunakan dalam audit tradisional hanya saja teknik audit yang digunakan dalam akuntansi forensik lebih bersifat eksploratif, mencari “wilayah garapan” atau probing maupun pendalaman dan lebih ditekankan pada analitical review. Selain itu lingkup atau intensitasnya juga berbeda, yang mana audit investigatif lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan, karena dalam pelaksanaan audit investigatif diarahkan untuk menentukan kebenaran permasalahan melalui proses pengujian pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti oleh akuntan forensik yang relevan dengan praktik korupsi untuk mengungkapkan fakta-fakta yang mencakup adanya perbuatan fraud, mengidentifikasi pelaku, cara-cara melakukan fraud, dan kerugiannya. Pengujian inilah yang menentukan bukti dan barang bukti dapat menjadi alat bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim. 72 Oleh karena itu, akuntansi forensik dan audit investigatif memiliki peran yang efektif dalam menyelidiki dan membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat bergantung pada penyidikan dan pembuktian di persidangan serta tidak mengesampingkan pula proses lainnya seperti penyelidikan dan penuntutan. Penyidikan berperan untuk mengumpulkan fakta-fakta dan alat bukti, sedangkan pembuktian di persidangan adalah untuk membuktikan bahwa benar seorang terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti yang sah. Pemberantasan korupsi tidak akan berjalan secara maksimal apabila tidak adanya sinergitas dengan berbagai pihak yang terkait, dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yakni, KPK, Kepolisian dan kejaksaan selaku penyelidik dan penyidik serta partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya peningkatan sinergitas ini diharapkan melahirkan kerja sama yang lebih efektif diantara lembaga penegak hukum. Sinergitas dan kerja sama ini mutlak harus dilaksanakan. Mengingat, peran penting dari masingmasing pihak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Akuntansi forensik memiliki peran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi atau bersifat preventif dan represif, sedangkan aparat penegak hukum peranannya adalah menindaklanjuti setiap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi atau bersifat represif. Oleh karena itu, yakin dan percaya bahwa ”Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh” masih sangat relevan dalam kondisi saat ini. 73 Rubrik Opini Peran Swasta dalam Mendukung Implementasi PPP di Provinsi DKI Jakarta Dr. Anggawira, M.M juta jiwa. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan 10 tahun sebesar 206,3 juta jiwa tersebut menimbulkan berbagai dampak khususnya terhadap aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang berpengaruh yaitu infrastruktur. Infrastruktur sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Efek multiplayer yang berperan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, infrastruktur meliputi jalan- jalan raya, rel kereta api, pelabuhan dan bandar udara, fasilitas publik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan lain sebagainya. Infrastruktur tersebut banyak menyerap tenaga kerja baik di sektor formal maupun informal. Kondisi inilah yang memberikan efek multiplayer terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut data World Economic Forum (WEF) tahun 2016-2017 menyatakan bahwa aspek infrastruktur dalam Global Compretitiveness Index Indonesia masih berada di posisi 41 dengan nilai 4,52. Sangat berbeda dengan negara Malaysia yang menempati posisi 25 dengan nilai 5,16. Hal ini menandakan bahwa pembangunan infrastuktur Indonesia belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas. Hal tersebut disebabkan dari minimnya jumlah anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Seperti diketahui, pada pagu APBN tahun 2017, sektor anggaran hanya sebesar Rp 387,3 Triliun dari total anggaran yang tersedia yaitu Rp 1.750,3 triliun. Tentu hal ini belum cukup untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Abstrak Penulisan kajian ini bertujuan untuk memaparkan pemanfaatan penggunaan kerjasama Publik dan Swasta (PPP) sebagai alternative pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan khususnya di DKI Jakarta. Indonesia membutuhkan dana untuk pembangunan Infrastruktur sebesar Rp 5.452 triliun hingga tahun 2019 dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Namun pemerintah hanya mampu memberikan dana sebesar Rp 1.750,3 triliun. Dengan tidak adanya pembiayaan, tentu tujuan pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak akan tercapai. Oleh karena itu bekerjasama dengan pihak swasta dan menerapkan PPP ialah solusi atas kekurangan pembiayaan pembangunan dan upaya peningkatan laju perekonomian nasional. PENDAHULUAN Dewasa ini Indonesia telah mengalami banyak perkembangan baik dari berbagai sisi terutama dari sisi sosial, ekonomi, dan politik. Dibidang ekonomi Indonesia pernah sekali mengalami kemunduran yaitu pada tahun 1998. Krisis ekonomi yang menghantam membuat Indonesia harus merekonstruksi kembali target-target ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari suatu ukuran pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur dalam suatu pembangunan daerah yang diukur dari berbagai sektor ekonomi. Pada triwulan II tahun 2017, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama dengan triwulan II tahun 2016 yakni 5,18 persen. Berdasarkan data survei penduduk Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2010, total penduduk Indonesia mencapai 237,6 Salah satu faktor menghambat pembangunan infrastruktur yaitu 74 pembiayaan yang jumlah nominalnya lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur yang ada bagi masyarakat. Bappenas memproyeksikan hingga tahun 2019 untuk mencapai target-target dalam RPJM Nasional membutuhkan anggaran sebesar Rp 5.452 triliun. Dana yang berasal dari Kementerian Keuangan RI hanya mampu memberikan dana sebesar Rp 1.131 triliun. Dana tersebut terbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menandakan bahwa terdapat selisih untuk menutupi kekurangan pembangunan infrastruktur kedepan. Diperlukan konsep pendanaan alternatif untuk menutupi kekurangan tersebut dengan Private Public Partnership (PPP) yang berawal dari perencanaan, persiapan, transaksi hingga pelaksanaan proses pembangunan infrastruktur. Konsep PPP ini telah banyak digunakan diluar negeri seperti halnya di Toronto, Filipina, Turki, India, Brazil dan negara lainnya yang telah terlebih dahulu menerapkan konsep PPP dan Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara lain dalam hal inovasi tersebut. Maka diperlukan akselerasi yang tepat agar pembangunan infrastruktur mampu meningkat dan berkelanjutan. Pelibatan sektor swasta sangat penting dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur. Sektor swasta perlu didukung dengan kemudahan regulasi dari pemerintah pusat dan mengurangi adanya persaingan yang ketat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya sektor swastapun ingin berkontribusi untuk pembangunan dan dapat memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut database Private Participation in Infrastucture World Bank Group tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia masuk kedalam 5 besar negara yang menarik untuk Investasi dengan Skema pembayaran PPP. Diproyeksikan bahwa Indonesia membutuhkan dana investasi sebesar US7,8 billion untuk pembangunan infrastruktur diseluruh Indonesia. DKI Jakarta sebagai penyangga perekonomian Nasionalpun memiliki keterbatasan dalam anggaran dan belanja. Seperti pada Tabel 1. Realisai APBD Provinsi DKI Jakarta sejak 2012 hingga 2017 tidak mengalami peningkatan yang terlalu tinggi. 75 Tabel 1. Diatas menunjukan bahwa besaran realisasi dalam APBD pada tahun 2017 hanya sebesar Rp. 70,19 triliun dengan kemampuan belanja pemerintah sebesar Rp. 63,61 triliun. Postur pembelanjaan APBD tersebut telah dibagi-bagi baik dari sisi pendidikan, belanja, infrastruktur, belanja pegawai dan lain sebagainya. Realisasi APBD yang rendah tersebut akan menyebabkan kendala lain dalam hal pengembangan infrastruktur. Kendala tersebut berasal dari pendanaan dan kurangnya pembiayaan. Jika dilihat dari porsi APBD yang terbagi-bagi kedalam post anggaran. Realisasi belanja modal yang tercermin dalam belanja langsung tidak terlalu besar. Seperti pada Tabel 2 realisasi belanja pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tabel 2 menunjukan bahwa besaran belanja bahwa belanja langsung Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 sebesar 22,03 triliun rupiah. Realisasi belanja langsung tahun 2016 tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 20,88 triliun rupiah. Persentase peningkatan anggaran dari 2015 ke 2016 sebesar 105 persen. Namun peningkatan anggaran ini tidak serta merta membuktikan kebutuhan pembangunan infrastruktur tercukupi. Diperlukan pembiayaan alternatif untuk penambahan biaya dan tidak membenani APBD provinsi DKI Jakarta. Seperti yang telah dikaji oleh Tim PKP2A III LAN Samarinda (2009) menyebutkan bahwa diperlukan adanya kerjasama untuk menanggulangi kurangnya pendanaan yang ada. Kerjasama yang dihasilkan merupakan suatu terobosan baru dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan mampu mendorong pertumbuhan infrastruktur yang berkualitas karena melibatkan pihak swasta dalam kerjasama pembangunan infrastruktur. Didukung pula oleh penelitian Bambang (1998) dalam peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia menyebutkan bahwa akan adanya tambahan sumber pendanaan prasarana dan kemampuan manajerial yang baik ketika swasta dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur. 76 Oleh karena itu untuk menanggulangi adanya kekurangan pembiayaan, maka dibutuhkan solusi yang tepat yaitu dengan penerapan kerjasama public private partnership dalam konsep pembiayaan infrastruktur secara khusus di DKI Jakarta sebagai pilot project percontohan pembiayaan. Studi ini bertujuan secara kualitatif deskriptif mengenai peran dan strategi sektor swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan melihat proyeksi pembangunan infrastruktur kedepan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai peran dan strategi sektor swasta dalam menjalankan skema PPP atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan mampu memberikan hasil yang optimal dalam pertumbuhan ekonomi nasional. suatu sistem. Dimana Infrastruktur dalam sistem merupakan bagian-bagian dalam bentuk sarana dan prasarana yang tidak dapat dipisahkan. Infrastruktur dalam sistem ini menopang sistem sosial dan ekonomi serta sebagai penghubung dengan lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Kodoatie (2005) infrastuktur ini akan memberikan dampak terhadap sistem sosial dan ekonomi di masyarakat oleh karena infrastruktur harus dipahami secara mendasar dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan yang diambil harus berdasarkan kajian yang komprehensif tanpa meninggalkan aspek lingkungan. Selain itu aspek sosial budaya dan kesejahteraan masyarakatpun harus menjadi perhatian pelaku kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak Pembangunan infrastruktur akan menjadi sebuah sistem penopang kegiatan-kegiatan pada suatu ruang. Hal ini menjadikan infrastruktur sebagai katalisator pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang ada akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pemakaian sumber daya hingga akan mempengaruhi efisiensi dan produktivitas menuju perbaikan daya saing dan perkembangan ekonomi. PEMBAHASAN Infrastruktur Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) menuturkan bahwa Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transfortasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat baik dalam menunjang kebutuhan sosial dan ekonomi. Ini menunjukan bahwa Infrastruktur sebagai 77 Dampak pembangunan infrastruktur memiliki manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu infrastruktur yang sesuai kebutuhan masyarakat selain meningkatkan manfaat yang diterima dari sisi anggaran pun akan menghemat. Namun infrastruktur permasalahan di Indonesia ialah keterbatasan anggaran dalam APBN. Anggaran untuk membangun ini tidak cukup tersedia dalam APBN dan memerlukan tambahan lain untuk meningkatkan target ketercapaian infrastruktur di masa depan. Pembiayaan yang tepat untuk mendorong percepatan infrastruktur ialah model pembiayaan Public Private Partnership (Kerjasama Pemerintah dan Swasta). Skema PPP/KPS Program pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan biaya investasi yang besar. Kesuksesan Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada pembangunan infrastruktur erat kaitannya dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas proyek, penciptaan manfaat (value for money), inovasi, serta realisasi investasi swasta (Koppenjan, 2008). 78 Pada Tabel 3 diatas menunjukan bahwa terdapat 8 pokok pikiran dalam kajian mengenai pembiayaan PPP/KPS. Menurut Bambang dan Berawi (2012) pada faktor keberhasilan skema PPP/KPS pada pembangunan infrastruktur mencakupi kerjasama dan komunikasi yang baik, pembagian resiko yang berimbang dan adanya key performance indicator (KPI) serta garansi pengembalian investasi, hal tersebut guna mampu memaksimalkan kerjasama tersebut. Keterhambatan pada krisis moneter 1998 mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi ditahun tersebut. Ditambah selain krisis moneter pemerintahan Indonesia sedang mengalami resesi ketidakpercayaan terhadap presiden Soeharto kala itu. Pasca terlewatnya krisis moneter dan akselerasi perubahan dan perbaikan fundamental ekonomi Indonesia membuat kesepakatan KPS berjalan kembali. Didukung oleh Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 tentang tata cara KPS pada pembangunan proyek infrastruktur. Seperti pada poin 2 menunjukan bahwa dalam percepatan pembangunan infrastruktur dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. Seiring berjalannya waktu efektivitas peraturan presiden tersebut tidak mampu menciptakan dan menghadirkan solusi bagi pembenahan infrastruktur di Indonesia. Aturan tersebut terus mengalami perkembangan seperti pada Peraturan Perkembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS/PPP) di Indonesia Sejak pemerintahan orde baru tonggak kebijakan untuk KPS/PPP telah lama dimunculkan. Kebijakan tersebut berawal dari terbitnya Keputusan Presiden No 7 Tahun 1998 mengenai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur. Namun dalam implementasinya, Indonesia terkena krisis moneter di tahun 1998 yang membuat agenda kebijakan tersebut terhambat. 79 Presiden No 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bahwa diperlukannya prinsip pelelangan yang transparan, akuntabel, dan tersedianya garansi bagi swasta yang melakukan investasi di berbagai sektor. Ruang kemudahan yang dibuka oleh pemerintah telah diperlebar dengan adanya Indonesia Infrastucture Summit yang diselenggarakan setiap tahunnya. Indonesia Infrastructure Summit Forum (IIS) ini merupakan gagasan dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai regulator yang menjalankan amanah tersebut. IIS ini bertujuan untuk mengumpulkan para Investor baik domestik maupun luar negeri dan menawarkan sejumlah proyek kepada para investor untuk direalisasikan. Pasalnya tanpa adanya pembiayaan yang kuat maka pembangunan infrastruktur tidak akan tumbuh dan berkembang. dalam masterplan percepatan dan peluasan ekonomi Indonesia (MP3EI) dan RPMJ Nasional membutuhkan kurang lebih sebesar Rp 5.452 Triliun dalam rentang 2014 hingga 2019. Bentuk-bentuk Kemitraan Skema Pembiayaan PPP/KSP dalam Terdapat sejumlah tipe kemitraan yang didasarkan pada derajat risiko yang ditanggung kedua belah pihak; jumlah keahlian yang diperlukan dari setiap pihak untuk menegosiasikan perjanjian; serta implikasi yang muncul dari hubungan tersebut. Berikut ini gambaran singkat mengenai berbagai tipe PPP. Sumber: ilustrasi dari Kumar dan Prasad, 2004 80 Jurnal Kita | Edisi “Pembangunan” Gambar diatas menunjukkan 5 (lima) tipe umum dari model kemitraan yang diklasifikasikan berdasarkan spektrum investasi dan peran pemerintah. Bentuk kontrak pelayanan (service contract) merupakan bentuk kemitraan yang lebih banyak menitikberatkan pada peran pemerintah, baik dari sisi investasi maupun penyediaan jasa layanan. Sebaliknya, model build operates own secara lepas merupakan bentuk PPP yang menitikberatkan investasi dan penyediaan pelayanan pada sektor swasta. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator. Perbedaan yang lebih rinci dari tiap tipe kemitraan diuraikan dalam tabel berikut ini: mengoperasikan dan memelihara fasilitas publik. 2. Perencanaan dan Pengembangan (design-build) Didasari oleh kontrak pemerintah dan swasta untuk merencanakan dan mengembangkan fasilitas yang memenuhi standar dan prasyarat kinerja pemerintah. 3. Pengoperasian (turnkey operation) Pemerintah menyediakan dana untuk melaksanakan kegiatan, tapi Selain kelima model tersebut, terdapat beberapa varian lain dari bentuk-bentuk kemitraan antara lain seperti dikemukakan oleh Ministry of Municipal Affairs (1999) yang mengklasifikasikan tipe PPP ke dalam 10 varian, yakni: 1. Operasionalisasi dan Pemeliharaan (operations and maintenance), Model ini didasari oleh kontrak antara pemerintah dan swasta untuk 81 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. melibatkan sektor swasta untuk mendesain dan membangun. Penambahan dalam fasilitas yang sudah ada (wrap around addition), Pihak swasta membiayai dan membangun fasilitas tambahan pada fasilitas yang sudah ada. Sewa-Beli (lease-purchase) Kontrak pemerintah dengan pihak swasta untuk mendesain, membiayai, dan membangun fasilitas pelayanan publik. Pihak swasta kemudian menyewakan fasilitas tersebut pada pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Privatisasi Sementara (temporary privatization) Kepemilikan fasilitas publik yang sudah ada diberikan pada pihak swasta untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan fasilitas. Sewa–PengembanganOperasionalisasi (lease-evelopoperate) atau Beli- PengembanganOperasionalisasi (buy-developoperate) Mitra swasta menyewa atau membeli sebuah fasilitas dari pemerintah Pembangunan-PengalihanPengoperasian (Build-TransferOperate) Didasari kontrak pemerintah dengan swasta untuk membiayai dan membangun fasilitas, di mana setelah fasilitas itu selesai dibangun, maka pihak swasta mengalihkan kepemilikan fasilitas itu pada pemerintah. Pembangunan-KepemilikanPengoperasian-Pengalihan (BuildOwn- Operate- Transfer) Pihak swasta memperoleh hak franchise secara ekslusif untuk membiayai, membangun, mengoperasikan, diakhir periode swasta harus menyerahkan kembali kepada pemerintah. Pembangunan-KepemilikanPengoperasian (Build-Own- Operate) Pemerintah dapat mengalihkan kepemilikan dan tanggung jawab atas suatu fasilitas yang sudah ada, dan pihak swasta menyediakan dana untuk pembangunan fasilitas tersebut. Peran Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia Indonesia sejak tahun 1998 hampir dapat merealisasikan kerjasama pemerintah dan swasta. Didukung dari peraturan presiden saat itu yang mampu menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun terdapat kendala yang menyebabkan gagalnya kerjasama tersebut. Seperti diketahui, apabila swasta ikut serta dalam pembangunan infrastruktur maka berbagai kemudahan akan didapatkan. Menurut Soedjito (1997a) karena: 1. Sektor pemerintah seringkali kekurangan sumber pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek- proyek yang diperlukan. 2. Perusahaan-perusahaan swasta biasanya dijalankan dan dikelola lebih baik dan lebih efisien dari pada badan-badan usaha milik Negara 3. Partisipasi swasta membantu menyaring proyek-proyek yang bersifat "white elephants"(tidak jelas kelayakan ekonominya); 4. Penetapan tarif pemakai (userfees) yang dihitung berdasarkan pada biaya lebih mudah diterima secara politis jika penyedia infrastrukturnya adalah sektor swasta. 5. Menciptakan paradigm baru dalam penyediaan jasa pelayanan infrastruktur, yaitu dari monopoli publik ke suatu model kompetitif. Bagi pihak swasta, mengimplementasikan PPP/KPS itu tidak sulit. Hanya butuh kepastian hukum dan 82 kerjasama yang transparan. Menurut Urban Land Institute (2005) terdapat 10 prinsip agar PPP/KPS dapat diimplementasikan baik di Indonesia dan khususnya di Jakarta, dengan menerapkan prinsip seperti: 1. Prepare Properly for Public/Private Partnerships 2. Create a Shared Vision 3. Understand Your Partners and Key Players 4. Be Clear on the Risks and Rewards for All Parties 5. Establish a Clear and Rational Decision-Making Process 6. Make Sure All Parties Do Their Homework 7. Secure Consistent and Coordinated Leadership 8. Communicate Early and Often 9. Negotiate a Fair Deal Structure 10. Build Trust as a Core Value Selain itu, pihak swasta sebagai pihak yang melaksanakan harus diberikan kepastian dari pemerintah. Pasalnya bagi swasta, kebijakan pemerintah cenderung berubah-berubah dan sering memunculkan ketidakpastian. Hal ini akan memperburuk proses dari pelaksanaan PPP. Oleh karena itu, pihak swasta akan terus mendorong kerjasama yang bersifat PPP agar pemerintah juga terbantu dari sisi keuangan dan tercapainya tujuan pembangunan infrastruktur. Pihak swasta akan berkontribusi pada sisi produktivitas tujuan pembangunan ditambah peningkatan lapangan pekerjaan sehingga laju ekonomi Indonesia akan terus meningkat dan khususnya DKI Jakarta sebagai objek percontohan untuk penerapan PPP. SIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Skema pembiayaan berjenis PPP dapat diterapkan di Indonesia khususnya DKI Jakarta. 2. Perlunya keterlibatan swasta dalam setiap proses kerjasama PPP dan pentingnya transparansi dari setiap proses kerjasama PPP. 3. Adanya kepastian kebijakan dari pemerintah ketika PPP dapat diimplementasikan. 4. PPP akan memberikan dampak yang baik pada perekonomian Nasional dan Daerah. 5. Target pembangunan Infrastruktur dan kebutuhan pembiayaan pembangunan akan tertutupi dengan penerapan skema PPP. 6. Pihak pemerintah diharapkan untuk mengajak pengusaha lokal dalam skema kerjasama PPP. 10 Prinsip yang telah dijabarkan diatas jika dapat dioptimalkan dan diimplementasikan dalam pembangunan. Dalam kenyataannya, nilai-nilai tersebut sering tidak bisa dijumpai karena rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pihak swasta. Seperti dijelaskan oleh Kementerian Keuangan Singapura (2012) dalam Handbook PPP Versi ke 2 terdapat 3 faktor penting dalam menjalankan prinsip PPP yaitu; 1. Adanya saling keterbukaan dan menghormati ketika menciptakan tujuan bersama 2. Struktur manajemen yang baik (strategi, bisnis, dan operasional) yang mengedepankan aspek komunikasi secara konsisten kepada pihak yang bekerjasama (pemerintah maupun swasta) 3. Memantau hubungan kinerja dan terus mengoptimalkan kualitas kinerja serta manajemen. 83 in Urban Infrastructure”. Dalam Kerala Calling, edisi Februari. Koppenjan, J. 2008. Public-Private Partnership and Mega-Projects. In Priemus, H, Flyvbjerg, B and van Wee, B (Editors.). Decision-Making on Mega-Projects. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Love, P. E. D., Mistry, D. and Davis, P. R. 2010. Price Competitive Alliance Projects: Identification of Success Factors for Public Clients. Journal of Construction Engineering and Management, 136 (9): 947-956. Ministry of Finance Singapore. 2012. Public Private Partnership Handbook Version 2. Singapore. Soediito Bambang B. 1997a. "Keuntungan Swasta dan Kepentingan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur melalui Kemitraan Pemerintah - Swasta." DAFTAR PUSTAKA Bult-Spiering, WD and Dewulf, GPMR. 2006. Strategic Issues in PublicPrivate Partnerships: An International Perspective. Oxford: Blackwell Publishing, Ltd. Deloitte Research Development. 2006. Closing the Infrastructure Gap: The Role of PublicPrivate Partnerships. London. Flinders, M. 2004. The Politics of Public–Private Partnerships. The BritishJournal of Politics and International Relations, 7 (2): 215-239. Fosler, RS and Berger, RA. 1982. Public-Private Partnership in American Cities: Seven Case Studies. Lanham, MD: Lexington Books. Grimsey, D. and Lewis, M. K. 2007. Public Private Partnerships: The World wide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Grimshaw, D., Vincent, S. and Willmott, H. 2002. Going Privately: Partnership and Outsourcing in UK Public Services. Public Administration, 80 (3): 475-502. Singapore: COS Printers Pte Ltd. Guasch, L. 2004. Granting and Renegotiating Concessions: Doing It Right. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development. Kumar, Sasi dan C. Jayasankar Prasad. 2004. “Public-Private Partnerships 84 Modernisasi Gerakan Perempuan Dalam Partisipasi Pembangunan Berkelanjutan Siti Mafruroh (PJ Ketua Umum Kohati 2003-2005) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2015, telah merancang dan menetapkan agenda pembangunan 2030. Agenda ini dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Adapun program inti didalamnya merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir. Dalam SDGs tertuang 17 program untuk dijalankan oleh negara-negara maju dan juga negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai upaya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang berkeadilan dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender dan penguatan hak asasi manusia khususnya pada perempuan menjadi bagian penting dalam agenda Sustainable Development Goals. Secara terminologi, pembangunan berkelanjutan cenderung lebih mengedepankan keadilan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjamin kesejahteraan generasi saat ini dan generasi dimasa depan. Salah satu target pencapaian kesetaraan gander dalam SDGs adalah mengakhiri kesempatan untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan, memberikan ruang partisipasi aktif pada kaum perempuan, dan menciptakan kesempatan yang sama dalam hal kepemimpinan di segala sektor kehidupan ekonomi dan politik. Adapun visi pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Semangat keberpihakan pada kaum perempuan juga tertuang dalam RPJMN 2015-2019 tentang kesetaraan gender di life sectors humanity of national development umtuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berintegritas, dan kompetitif dalam proses pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2015 Human Development Report (HDR) merilis angka kesenjangan pembangunan manusia dalam perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan rasio dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM laki-laki) terhadap Indeks Pembanguna Manusia (perempuan). Laporan HDR menjelaskan Indonesia termasuk negara dengan IPM dilevel menengah pada perkembangannya. Hasilnya, dari 188 negara, Indonesia ditempatkan di peringkat 110 dengan capaian pertumbuhan sebesar 68,38.Jika disejajarkan dengan negara di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke lima setelah Singapura (91,18), Brunei Darussalam (85,56), Malaysia (77,92) dan Thailand (72,58). 85 Tingkatan level negara indonesia berbeda sedikit berbeda jika diukur melalui angka Indeks Pembangunan Gander (IPG) yang dikeluarkan oleh Human Development Report (HDR). IPG negara Indonesia mencapai Angka (92,74). Perolehan angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke 6 dari 8 negara ASEAN setelah Thailand (100,2), Singapura (98,53), Brunai Darussalam (97,69), Filipina (97,66), dan Malaysia (94,71). Pencapaian Indonesia ini berada sedikit di atas ratarata dunia yakni 92,36. Merujuk data diatas, pemerintah Indonesia perlu melakukan usaha keras dalam meningkatkan kualitas hidup manusia (IPM) dan Indeks pembangunan gander (IPG), melalui perbaikan kebijakan khususnya disektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Realita kondisi pembangunan diatas menjadi signal bagi organisasi perempuan untuk mencari jalan keluar ditengah tuntutan modernisasi gerakan pembaharuan diberbagai dimensi kehidupan manusia. Kecepatan akses informasi dan kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) saat ini perlu dijadikan momentum untuk direspon secara massif oleh setiap organisasi gerakan perempuan dalam menjawab setiap persoalan yang muncul dimasa depan. Pembaharuan gerakan ke arah modernisasi merupakan langkah nyata yang harus dilakukan oleh semua instrument gerakan pemuda. Perlu modal kepercayaan yang tinggi dan soft skill yang kuat bagi perempuan untuk bisa berperan aktif dalam proses pembangunan saat ini. Hal ini adalah jalan keluar serta solusi untuk keluar dari realita diskriminasi yang sering terjadi, contohnya, diskriminasi perempuan dalam dunia usaha/professional. Pada prinsipnya kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki dalam memperjuangkan eksistensi dan menonjolkan kreativitasnya. Namun pada prosesnya kepentingan kelompok/golongan, kerap kali menjadi penghambat bagi kaum perempuan dalam merepresentasikan kreativitasnya. Realitas ini adalah sebuah fakta yang terlihat jelas di dalam masyarakat. Sejatinya perempuan juga berhak meraih kesetaraan individu dalam ranah sosial, ekonomi, hukum, dan politik, karena kesenjangan pada strata sosial tersebut dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Merunut pada perkembangannya sekarang ini, peran dan posisi perempuan telah ditempatkan sejajar sebagai mitra sepadan dengan kaum pria. Hal ini secara eksplisit menegaskan bahwa kaum perempuan memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama dalam berkontribusi pada proses pembangunan Substansi Gerakan Perempuan Beragam studi dan penelitian menyatakan bahwa beban pembangunan sebuah negara terletak pada rendahnya kualitas hidup masyarakatnya. Salah satu faktor penyebabnya yaitu minimnya investasi pendidikan untuk kaum perempuan sehingga polemik ini menjadi pemicu rendahnya keterimaan perempuan dalam pasar tenaga kerja. Faktanya, rendahnya kesadaran pada kesetaraan gender, berimplikasi negatif terhadap produktivitas ekonomi sebuah negara. Pengecualian antara laki-laki dan perempuan secara tidak langsung akan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan oleh rendahnya standart kualitas hidup masyarakat dikarenakan tidak efisiennya pemerataan distribusi dalam pasar tenaga kerja, sehingga otomatis juga menutup peluang dan kesempatan negara dalam meningkatkan pendapatan nasional. 86 nasional. Salah satu jalannya adalah melalui organisasi. Organisasi merupakan salah satu wujud modernisasi struktur sosial masyarakat dalam bentuk gerakan. Organisasi adalah wadah berkumpulnya individu/kelompok yang memiliki visi untuk mencapai suatu tujuan melalui kerja sama. Masalah yang sering terjadi pada organisasi gerakan perempuan adalah lemahnya tingkat produktifitas dalam melahirkan karya, gagasan, prestasi, militansi dan rendahnya integritas secara individu dan kelembagaan. Hal ini tidak lepas dari lemahnya daya tarik dan rendahnya berganning power organisasi. Kondisi ini juga disebabkan kurangnya minat setiap individu dalam meningkatkan kualitas personal dalam pembentukan identitas. Wajar jika situasi ini ikut mempengaruhi internal organisasi yang dinaungi Perubahan metodelogi gerakan organisasi dirasa penting untuk dilakukan, sebab perubahan yang substantive akan memiliki pengaruh besar dalam implementasi ide dan konsep gerakannya. Langkah untuk memulai sebuah gerakan modern yaitu, memilih pemimpin yang memiliki kekuatan karakter pada leadership, mampu meningkatkan efektifitas manajemen organisasi dan cerdik dalam membaca kondisi kekinian dan menciptakan momentum yang tepat untuk tampil di ruang publik. Modernisasi kelembagaan di tubuh Korps HMI-wati (Kohati) merupakan sebuah keniscayaan. Laju arus informasi dan perkembangan tekhnologi menjadi catatan khusus untuk bergerak lebih cepat. Sistem dan metodelogi dalam postur gerakan kohati perlu segera diperbarui. Menempa wawasan intelekual secara individu dan berbasis pada teknologi dalam data dan manajemen organisasi, dapat menjadikan kohati sebagai gerakan sosial organisasi yang modern secara kelembagaan. Semangat yang perlu dikedepankan dan dijadikan skala prioritas bagi seluruh kader HMI-wati adalah Soul Of Entrepreanurship. Legitimasi gerakan kohati akan lebih ber’nas jika mampu menggerakkan kader kader HMI-wati kearah gerakan yang produktif, kreatif, inovatif dan bernilai ekonomis. Sisipkan “Nilai” Di Setiap Itikad Perjuangan. Sebab, itu adalah “Inti” Dari Pengabdian. Jayalah Kohati. 87 Jurnal Kita | Edisi “Pembangunan” Tanya Jawab Seputar Pembangunan Narasumber; Fajar Zulkarnain (Ketua Umum PB HMI periode 2006-2008 Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah apa yang menginspirasi Kakanda/Ayunda untuk menjadi pengusaha/pebisnis? Saya pernah membaca tulisan artikel/opini dari Mas Anis Baswedan dengan judul gelombang tantangan anak muda di masa depan. Dalam pemikirannya dikatakan bahwa Anak muda yang akan memenangkan masa depan adalah anak muda yang memiliki indepedensi dan melakukan perubahan. Indepedensi dalam arti mempunyai kemandirian ekonomi dan berani berani melawan arus menstream. Dari gagasan pemikiran mas anis baswedan tersebut, saya menerjemahkan bahwa kita sebagai anak muda harus mandiri secara ekonomi dan memiliki prinsip yang kuat secara pemikiran. Saya punya prediksi jika dimasa depan, segala sesuatunya akan bergerak cepat dan saling terkoneksi dengan sangat cepat. Disetiap ranah kehidupan akan banyak mengalami perubahan di bidang teknologi, sosial, ekonomi dan politik. Tulisan itulah yang menginspirasi saya dalam menentukan pilihan masa depan. Sejak itu, saya mengambil keputusan untuk terjun ke dunia bisnis. Dinamika wawasan HMI lebih dominan kearah politik. Lingkungan HMI pun syarat akan intrik. Apakah pengalaman kedua hal tersebut, cukup bermanfaat dalam mengahadapi persaingan di dunia bisnis ? Kompetisi dalam bisnis tidak bisa dilihat secara jelas. Bisnis lebih mngedepankan budaya kreatif, inovatif dan berani. Kompetisi dalam bisnis harus ditampilkan dalam keunggulan kualitas produk menjadi lebih inovatif. Dalam bisnis kita dituntut memiliki strategi yang tepat dalam melihat pasar. Penerapan Stretegi dalam bisnis haruslah dinamis dengan menyesuaikan setiap perubahan kuantitas dan kualitas kompetisi pasar. Kenapa tidak memilih berkarir di politik dahulu lalu berbisnis ? bagaimana pendapat kakanda postur ideal dari partai politik di Indonesia saat ini ? Saya tidak menilai politik itu buruk. Sebagai mantan ketua umum, pada waktunya nanti saya akan memasuki dunia politik. Namun saya ingin memasuki momentum di dunia politik dengan anak tangga yang tersusun rapi dan tidak kosong. Orang tua saya berpesan, jangan mencari makan di organisasi tapi sebaliknya, hidupilah organisasi tersebut. Recruitment partai politik di Indonesia sekarang ini belum ideal. Recruitment pengurus/kader partai politik haruslah diisi oleh kalangan professional yang memiliki visi dan misi di dunia politik. Salah satu syaratnya adalah individu memiliki kapabilitas, rekam jejak yang jelas dan mandiri secara ekonomi, tidak bergantung pada siapapun. Jadi saat dia terjun kedunia politik, kalangan Apa modal utama Kakanda untuk menjadi pebisnis handal? Modal utama saya membaca kondisi perkembangan bisnis saat itu, mencermati situasi kebutuhan pasar dengan cermat dan memulai bisnis property, dengan modal seadanya. Saya sadari bahwa keputusan itu adalah langkah yang tidak umum diluar kebiasaaan aktivis di zaman itu yang memulai bisnis dengan modal anggaran APBN/APBD. 88 professional tersebut mampu berkontribusi secara positif pada partai politik. Seperti dibeberapa negara eropa, orang yang masuk dunia politik adalah orang yang berasal dari beragam profesi. Mafia politik lahir karena aktor politik tidak punya kekuatan basic profesinalisme. Berpoltik tanpa dilandasi infrastruktur ekonomi akan mengarah pada sikap koruptif. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh partai politik di Indonesia bahwa kemandirian profesionalisme kader/pengurus itu penting. Untuk kondisi Indonesia saat ini mana yg lebih baik, kebijakan politik mengikuti kebijakan ekonomi atau sebaliknya? Perbandingannya tidak bisa apple to apple. Pada dasarnya membangun demokrasi politik harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia. Jika politik dijadikan panglima dan partai politik sebagai eksekutornya, masyarakat kita belum sepenuhnya siap, karena masih bisa diintervensi melalui money politik. Sama halnya Jika Ekonomi dijadikan leader negara kita, sumber daya manusia kita juga tidak cukup kuat. ini basisnya adalah pasar. Jika sistem kebijakan ekonomi kita liberal, maka kita akan dijadikan pasar oleh negara luar, sebab ekonomi negara kita berpedoman pada kekuatan pasar. Oleh karenanya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah menciptakan keseimbangan diantara keduanya. Kita wajib mengenali profil masyarakat kita secara ekonomi dan politik. Jika kedua hal ini telah diketahui maka baru menentukan mana yang lebih dulu dijadikan skala prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah. Bagaimana pandangan kakanda, mengenai iklim ekonomi dan bisnis di Indonesia hari ini? Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,7 %. Tantangan kita hari ini adalah keterlambatan infrastruktur pemmbangunan. Di era demokrasi pertumbuhan ekonomi kita pasca reformasi cenderung fluktuatif. Terjadinya stagnasi dalam angka pertumbuhan ekonomi disebabkan banyak faktor. Di zaman pak Jokowi pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada pembangunan infrastruktur. Pandangan saya perputaran uang kita lebih banyak di infrastruktur. Pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa bisnis kita di sektor lain juga memerlukan insentif dari pemerintah. Efeknya perputaran uang di masyarakat jadi terbatas di karenakan orientasi pembangunan di infastruktur. Dalam kasus ini, yang akan BUMN yang bergerak di infrastrukur pasti akan mengalami peningkatan nilai saham. Menurut saya, pembangunan ekonomi itu tidak hanya bicara makro ekonomi tapi juga mempertimbangkan sector mikro ekonomi Hari ini track ekonomi kita sudah benar. Bertahan di angka 5 % saja sudah bagus untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pelaku ekonomi (pengusaha), Apa tanggapan kakanda, melihat dominasi BUMN dalam mengambil alih program pembangunan pemerintah saat ini, dibanding kecendrungan pemerintah membangun sinergi kemitraan dengan pengusaha pribumi? BUMN memiliki peran dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. BUMN punya partner dalam pembangunan. BUMN didorong untuk menghasilkan deviden yang tinggi untuk Kas negara. Menurut saya harus di bagi dua peran dalam BUMN yaitu untuk negara dan untuk skala dunia. Seharusnya BUMN dipilah sebagai agent pemerintah 89 dan BUMN yang diciptakan untuk kepentingan pasar. Sejauh pengamatan saya, pemerintah belum konsen pada inisiasi penciptaan pengusaha muda baru. Saat ini tidak ada lembaga yang bertugas melahirkan dan mendukung lahirnya pengusaha pengusaha baru. Realitasnya saat ini mereka di biarkan tumbuh sendiri sendiri. Adapun Organisasi pemuda misalnya HIPMI, terlihat lebih banyak aktifitas politiknya. Pemerintah perlu membuat 1 lembaga khusus untuk menagani tantangan ini. Lembaga khusus dan dibiayai pemerintah untuk menciptakan pengusaha baru. Pengusaha kategori kelas menegah, tidak harus lagi disubsidi pemerintah. Mereka sudah seharusnya mengedepankan Invovasi dalam dunia usaha. Great Level bisnis mereka tidak lagi selalu bersinggungan melalui bantuan APBN negara melalui projeknya. Pada prinsipnya, Pengusaha bukanlah menjadi beban bagi negara, tapi membantu pemerintah dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Tahun 2018 diprediksi, Pemerintah akan kembali sibuk mengotak atik anggaran negara. Bayang – bayang pemangkasan belanja negara kian terlihat. Pasalnya, penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2017 lalu hanya 53% dari total target 2017. kebutuhan utama daerah tersebut. Meikarta adalah industry bisnis yang bagus. Meski hukum kita tidak memiliki kepastian atau mekanisme hukum yang tegas. Sebagai sebuah inovasi Meikarta itu contoh bisnis strategis. Hanya saja mekanismenya terlihat tidak adil. Penjualan produk boleh dilakukan ketika izinnya sudah selesai. Sekarang ini belum ada aturan hukum yang tegas dibidang property. Pemerintah perlu melakukakn kontrol khususnya pembatasan penguasaan lahan di negara ini oleh sebuah korporasi. Jika tidak maka penggunaannya akan sewenang-wenang. Keseimbangan ekonomi harus diatur melalui perangkat hukum yang tegas, jelas dan sistematis. Penting bagi pemerintah untuk mengenali profil ekonomi kita sebelum mengeluarkan kebijakan kebijakan pembangunan dalam negeri. Menurut kakanda, yang syarat akan pengalaman dalam dunia gerakan dan pernah menjadi Ketua Umum PB HMI, apakah demonstrasi dan gerakan saat ini minim orientasi atau lemah dalam Visi? Ataukah kekuatan pemerintah saat ini yang memang tanpa celah dan sulit untuk dilawan? Kita harus melihat demonstrasi pada proporsi dan urgensinya. Jika bukan hal yang sangat krusial dan tidak prinsipil, demonstrasi hanya menimbulkan dampak yang negative. Berbeda halnya di Spanyol, mereka demo untuk referendum cataluna, itu contoh demonstrasi yang prinsipil. Menurut kakanda selaku pengusaha, apakah pemerintah saat ini perlu menjadwal ulang pembangunan proyek – proyek infrastruktur berdasarkan urgensi dan dampak ekonominya? Perlu di lihat kembali dan ditinjau. Mana proyek infrastruktur yang dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Pembangunan fisik juga perlu memperhatikan ekonomi masyarakat di sekitar pembangunan seperti manfaat dan Sekarang wadah penyampaian aspirasi sangat terbuka seperti di sosial media. Tidak menutup kemungkinan suara aspirasi anda akan jadi tranding topic. Adapun efek suatu gerakan pemuda (demonstrasi) untuk saat ini belum bisa dijadikan instrument yang kuat dan tidak terlalu signifikan dalam hal 90 perubahan struktur ekonomi secara keseluruhan. Salah satu faktor teknisnya peredaran uang asing di Indonesia lebih banyak, seperti di IHSG dibandingkan uang masyarakat Indonesia sendiri. Jika ada kegaduhan politik, uang bisa mudah keluar dalam jumlah besar. Seharusnya ada peraturan yang membatasi uang asing di indonesia. Contoh peraturan misalnya penguasaahn 40% asing 60% WNI dan disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak di semua sektor bisa masuk. Saking liberalnya saat ini semuanya bisa masuk. Kepemilikan Bank Bank indonesia sekarang ini sudah banyak dibeli oleh asing. Merujuk pada pengetahuan dan wawasan kakanda sebagai pengusaha, Disaat Indonesia gencar mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur Darat dan laut, negara lain telah menyusun lanscape pembangunan infrastruktur digital. Melihat konteks persoalan ekonomi kebangsaan diatas tadi, Hal apa yang harus dilakukan oleh HMI dalam rangka berpartisipasi terhadap pembangunan? HMI saat ini tidak seperti HMI di jaman Orde baru. HMI saat ini harus melihat entrepreanurship sebagai tantangan dimasa depan. Menjadi wirausaha bukan berarti harus seperti pengusaha, tapi menciptakan kreatifitas menjadi peluang ekonomi. Layaknya seorang dosen, perlu jiwa entrepreanurship yang kuat, sehingga dapat menginspirasi mahasiswanya menciptakan karya beragam karya secara inovatif. HMI itu basis utamanya mahasiswa, jadi tugasnya belajar dan berkreatifitas. Dalam hal ini HMI harus mengakomodir kepentingan dan kebutuhan mahasiswa selain misi keislaman dan ke Indonesiaan. Terapan keilmuan harus kontekstual diimbangi penguasaan teknologi kekinian. Kader HMI harus tampil modern, kekinian, dan aktif membangun networking dalam berorganisasi. Fenomena di perusahaan skrg ini lebih condong pada penguasaan soft skill. Bersenang–senanglah saat menyandang status mahasiswa, tapi dengan syarat visi dan orientasi yang jelas. Lifestyle hari ini harus dilihat sebagai peluang besar sebagai wujud perubahan sosial yang nyata. Bagaimana idealnya pembangunan infrastruktur menurut kakanda dari kaca mata seorang pengusaha? Seharusnya pemerintah bisa mendorong terciptanya ekosistem ekosistem bisnis potensial dimasa depan, agar suatu saat kita tidak tertinggal dengan negara lain. Ciptakan pilot projek yangg lebih maju melalui penelitian dan membangun relasi team dengan institusi pendidikan, khususnya sektor teknologi. Secara umum pengusaha juga perlu menjadikan sustainable sebagai salah satu prinsip dalam menjalankan bisnis dan menyesuaikannya pada pasar. Sebagai penutup, satu pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh kader HMI saat ini ? Entrepreanurship. Kedepankan inovasi dan kreativitas. Mau jadi pengusaha atau professional lainnya itu pilihan. Tapi kaya inovasi dan Kreativiatas Itu salah satu kunci perubahan dan kemajuan organisasi HMI saat ini. 91 Rubrik Resensi Jurnal Kita | Edisi “Pembangunan” Trilogi Tan Malaka: Satu Upaya Mengisi Ruang Kosong Sejarah Togar Pasaribu/Pecinta Narasi Sejarah “Siapa pun kita, apa pun keadaan kita, kaya-miskin, putih-cokelat, Islam-Kristen, kita dilahirkan merdeka. Itulah martabat yang sesungguhnya. Kemerdekaan sebagai manusia.” (Tan Malaka, Tan: Sebuah Novel, 216) Membaca dua jilid pertama Novel Trilogi Tan Malaka karangan Hendri Teja—jilid terakhir belum lagi terbit— ibarat “bertamasya” ke Indonesia era kolonialisme. Karena, alih-alih membaca segala yang faktual ada dan terjadi, aktivitas bertamasya sesungguhnya lebih menyentuh suasana kebatinan. Ini boleh jadi adalah kesulitan terbesar para sejarawan karena mereka terkunci oleh pakem-pakem ilmiah. Sebaliknya, sebuah karya fiksi relatif bebas. Agaknya, ini yang membuat Novel Trilogi Tan Malaka menjadi produk zaman yang jauh lebih mengasyikan ketimbang buku-buku sejarah konvensional. Pemilihan karya sastra sebagai media untuk menggambarkan suasana kebatinan zaman bukan omong kosong. Ada tiga pertimbangannya. Pertama, karya sastra merupakan sistem bahasa, tanda, yang amat tepat untuk menggambarkan perasaan para tokohnya. Kedua, karya sastra tidak menggambarkan realitas secara objektif, melainkan memotret dampak realitas dalam perspektif seorang pengarang. Ketiga, karya sastra merupakan produk refleksi sekaligus refraksi, inovasi sekaligus negasi dan afirmasi. Hingga hari ini telah terbit dua jilid Novel Trilogi Tan Malaka: Tan: Sebuah Novel dan Tan: Gerilya Bawah Tanah. Dari penjudulan, sudah dapat dibaca ke mana fokusnya: sepak-terjang Tan Malaka, orang pertama yang menggagas konsep Republik Indonesia, tetapi sempat terlupakan oleh bangsanya sendiri. Tan: Sebuah Novel Tan: Sebuah Novel berkisah tentang asal-muasal. Pengarang mencoba memotret proses transformasi Tan Malaka, dari seorang bocah kampung di pelosok Minangkabau hingga menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Dikisahkan bagaimana Ibrahim, selepas menyandang gelar Datuk Tan Malaka, harus menanggalkan amanat itu guna menuntut ilmu ke Rijkweelschool, semacam sekolah tinggi keguruan di Haarlem, Belanda. Di sini, secara piawai pengarang memotret benturan antara tradisi dan modernitas yang hingga hari ini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia. Namun, di Negeri Kincir Angin itu, garis hidup Tan Malaka tidaklah lurus. Ia harus menerima penindasan bangsa Barat terhadap dirinya dan orang-orang sebangsanya. Penindasan ini berorientasi untuk melangggengkan kekuasaan Nederland di Hindia Belanda. Kecuali itu, penindasan ini juga diperkuat oleh pandangan rasis Barat terhadap pribumi Indonesia. Celakanya, siasat devide et empera telah membedah bangsa Indonesia ke dalam tiga golongan. Pertama, mereka yang menerima dan cari selamat: kaum priyayi yang mendapat keistimewaan dari gubermen. Di antara kaum priyayi ini ada pula yang menolak penindasan dan memeranginya dengan semampu mungkin. Ini adalah golongan kedua, yang jumlahnya segelintir. Terakhir, adalah golongan kebanyakan, kelompok 92 pasrah. Mereka memandang bangsa Belanda sebagai bangsa yang brutal, dan tidak berperikemanusiaan. Tetapi mereka apatis kalau penindasan bisa dilawan. Dari titik ini, novel ini menegasikan bahwa kaum marginal dan kaum miskin tidaklah sama. Orang miskin biasanya masuk ke dalam kelompok marginal, tetapi orang yang terpinggirkan tidak selalu bisa disebut miskin. Dalam semangat zaman inilah, Tan Malaka memungut keping-keping kesadarannya. Melalui buku, surat kabar, serta pergaulannya dengan kaum pergerakan di Belanda, ia menyadari bahwa realitas penindas-tertindas bisa diubah. Alhasil, Tan Malaka mulai mengikuti jejak pendahulunya. Ia berjuang secara intelektual. Mula-mula melalui pembangunan opini di media massa, dan akhirnya membangun organisasi perjuangan. Tak pelak, ia pun digebuk oleh kaki-tangan kolonialisme: pengusaha kapitalis dan gubermen. Dan tercampaklah Tan Malaka dari bumi Nederland. Dari Netherland, Tan Malaka lantas menjadi pengajar di sekolah kuli di Deli Serdang. Di negeri ini, Tan Malaka kembali terenyuh atas diskriminasi Gubermen terhadap pribumi. Satu insiden besar membuatnya tidak kepalang tanggung lagi. Tan Malaka melakukan bunuh diri kelas. Ia bergabung dengan Serikat Islam (SI), satu organisasi Islam terbesar di Indonesia kala itu. Ia mulai mengajarkan pendidikan kritis kepada anak-anak kaum kromo. Saat terjadi perseteruan hebat antara kelompok Islam dan marxisme, Tan Malaka muncul sebagai Ketua Perhimpunan Komunis Hindia Belanda (PKH). Alih-alih memperlebar jurang perseteruan, Tan Malaka malah mengajak kedua kekuatan revolusioner itu untuk bahu-membahu melawan kolonialisme. Dalam perspektif Tan Malaka, marxisme hanya metode perjuangan bukan agama baru. Bahkan para penganut marxisme Indonesia, ditegaskan oleh Tan Malaka, tidak boleh semata-mata membebek pada Komunis Internasional sehingga meninggalkan corak budaya Indonesia. Gagasan ini tentu didorong pula oleh pemahaman keislaman Tan Malaka selama mengemban pendidikan surau di Minangkabau. “Kalau kau memahami Islam sepertiku, kau pasti akan bertanya apakah marxisme yang menggunakan bahasa Islam sebagai alat perjuangan atau perjuangan Islam yang menggunakan bahasa marxisme.” (Tan Malaka, Tan: Sebuah Novel, 218). Intinya, tidak selayaknya para penganut marxisme vis a vis dengan kaum Islam. Sebagai itikad baik, Tan Malaka membawa PKH mendukung SI untuk menuntut peningkatan kuota haji, penyelenggaraan sekolah Islam, hingga kesetaraan dukungan Gubermen untuk ulama dan para pendeta zending Sayangnya, gagasan Tan Malaka melampaui zamannya—kelak, dibawah kepemimpinan Sukarnolah buah gagasan ini meranum. Namun, penolakan demi penolakan tidak membuatnya patah semangat. Akhirnya, Tan Malaka diringkus PID, polisi intelejen gubermen. Tragisnya, ketika nasib membawanya terbebas dari cengkaraman Gubermen, Tan Malaka menemukan bahwa semangat zaman sudah bergerak. Generasi muda marxisme cenderung grasa-grusu, nekad, dan konyol. Bergandeng tangan dengan kaum Islam merah, mereka hendak merebut kekuasaan Gubermen. Padahal, revolusi masih jauh dari masak. Dan berjibakulah Tan Malaka untuk mencegah malapetaka pertama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan era kolonial. 93 Tentu saja, novel ini akan menjadi satu risalah yang membosankan, apabila pengarang tidak piawai dalam mengolah narasi, dan memadukan kata demi kata sehingga menerbitkan kalimat-kalimat yang liris. Tak lupa, pengarang juga memasukan unsur romansa lewat silang kasih antara Tan Malaka, Maria dan Hendrik van Wijnpark, sahabatnya di Haarlem yang kelak menjadi komandan polisi intelejen Hindia Belanda. Ada pula kisah pengkhianatan Alimin yang membuat nuansa emosional para tokoh kian menggugah. Dengan segala keunggulan ini, wajar apabila Tan: Sebuah Novel mendapat apresiasi dari beberapa pihak. Tiga yang utama adalah: novel pemenang unggulan sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta (2010), tiga besar buku proses terbaik pilihan Majalah Tempo (2016), serta novel terbaik dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017) Singapura yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ada pula Winanta, kaum terbuang yang bertekad membangun kembali Partai Komunis Indonesia di bumi Nusantara, kendati memiliki cara yang berbeda dengan Alimin dan Muso. Muncul pula Carmen, puteri Rektor Universitas Manila, yang melanglang buana untuk mendukung gerakan Tan Malaka. Masa yang dipotret ada pada kurun waktu 1927-1935. Pada masa ini, tengah bersemi Indonesia dalam cakupan yang agak berbeda dengan Indonesia hari ini. Indonesia yang pertama adalah kesatuan umat Islam Melayu di tanah Asia Tenggara yang dimotori oleh kaum ulama. Sebaliknya, PARI memandang wilayah Indonesia berbasiskan catatan sejarah interaksi masyarakat yang terbangun semasa imperium Majapahit. Kawasan Indonesia versi PARI ini meliputi: Indonesia, Semenanjung Malaya, Filipina, dan sebagian Thailand serta Kamboja. Misi inilah yang membawa kader-kader PARI tidak hanya menyusup ke Indonesia, tetapi juga bertebaran di bumi Asia Tenggara. Sementara di tanah air, eksistensi Sukarno dengan kelompoknya yang tergabung dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) baru dimulai. Dengan brilian, pengarang memotret sepakterjang Soekarno muda hingga menjadi sosok yang mengancam eksistensi Nederland di Hindia Belanda. Termasuk pengabdian Inggit Garnasih dalam mendampingi Sukarno. Belakangan, saat Soekarno terpeleset oleh tipu daya Belanda, Hatta dan Sutan Syahrir muncul untuk melanjutkan perjuangan—kendati ketiga tokoh ini akhirnya bersepakat untuk berpisah karena memiliki metode pergerakan yang berbeda. Pergolakan batin masing-masing tokoh diceritakan secara proporsional Tan: Gerilya Bawah Tanah Jika Tan: Sebuah Novel cenderung mengulik sepak terjang Tan Malaka seorang, maka sekuelnya membentangkan narasi yang lebih kompleks. Jilid kedua ini mengisahkan perjuangan kaum eksil Indonesia, yaitu mereka terbuang keluar negeri pasca gagalnya pemberontakan rakyat 19261927. Latarnya berlokasi di Hindia Belanda, Semenanjung Malaya, Thailand, Filipina hingga daratan Tiongkok. Melalui novel ini, pengarang membawa pembaca untuk mengenal dua tokoh lain, yang sekian lama terpuruk dalam jurang sejarah republik. Mereka adalah Subakat dan Djamaluddin Tamin. Bersama Tan Malaka, mereka adalah pendiri Partai Republik Indonesia (PARI), satu partai politik berbasis di 94 oleh pengarang. Sesungguhnya, pola penceritaan begini tergolong berbahaya. Jika tidak hati-hati, novel ini akan terjebak menjadi sebatas keping-keping fragmen yang dihimpun jadi satu. Terlebih, jika pembacanya adalah kalangan pecinta narasi sejarah pemula. Mereka pasti kesulitan menghubungkan keterkaitan antarfragmen tersebut. Agaknya pengarang lumayan berhasil mengatasi masalah ini. Kepingan-kepingan fragmen tersebut dihubungkan oleh narasi bahwa PARI dan PNI ibarat “abang-adik”. Hubungan ini tergambar melalui komunikasi yang mesra antara Tan Malaka dan Sukarno. Obor, majalah pergerakan PARI, serta risalah-risalah yang ditulis Tan Malaka, turut menjadi bahan bakar perjuangan Sukarno dan PNI. Kemesraan intelektual ini pada akhirnya turut menyebabkan Sukarno ditangkap dan pledoi "Indonesia Menggugat"-nya tidak digubris pengadilan kolonial di Bandung. Uniknya, kendati bergerak secara incognito, kader-kader PARI di Indonesia juga merangkap sebagai anggota PNI. Untuk memperkuat hubungan antarfragmen, dimunculkan satu tokoh berkarakter unik: Senna van Delli. Ia adalah pembesar polisi intelejen Gubermen yang membayang-bayangi pergerakan PARI maupun PNI. Digambarkan sosoknya yang cerdas dan machivelian. Ia mampu melakukan apapun bahkan sesuatu yang dianggap memalukan oleh seorang Belanda yang beradab. Namun, dibalik wataknya yang brutal kejam, pada momen-moment tertentu, Senna juga bisa penuh kasih dan bersikap arif. Di atas segalanya, Senna sejatinya terjebak oleh pergolakan batin atas statusnya sebagai pribumi dan kewajibannya sebagai kaki-tangan Gubermen. Alhasil, hubungannya dengan Tan Malaka dan Sukarno, serta tokoh- tokoh pergerakan lainnya ibarat bencibenci sayang. Agaknya, melalui Tan: Gerilya Bawah Tanah, pengarang hendak mengajak publik untuk memahami bahwa kemerdekaan Indonesia bukan cetak tangan dua-tiga orang hebat. Amat banyak kontribusi para tokoh, dan berkian-kian kejadian yang menjadi basis sehingga Proklamasi Kemedekaan 17 Agustus 1945. Kendatipun akibat kebijakan politik Orde Baru, orang-orang ini terlupakan. Uniknya, ada kesan orangorang ini sudah menduganya, tetapi kesadaran ini tidak membuat mereka berhenti berjuang. “Mungkin malah tidak diingat sama sekali. Kau tahu sendiri bagaimana sejarah diajarkan di sekolah-sekolah gubermen. Serba omong kosong! Sekadar melangggengkan kekuasaan.” “Sepi ing pamrih, rame ing gawe,” sahut Subakat tersenyum sopan. “Cocok benar dengan hari-hari kita kelak.” (Percakapan Subakat dan Winanta, TAN: Gerilya Bawah Tanah, 41) Penutup Penutup Trilogi Tan Malaka belum lagi terbit. Tetapi lewat komunikasi personal dengan pengarang, saya menangkap kesan bawah novel pamungkas akan berpusat pada strategi meneguhkan keindonesiaan di antara konstelasi kekuatan internasional. Ini bisa bermakna gerak-langkah bangsa dalam menyikapi dampak Perang Dunia II: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Atau boleh jadi, posisi Indonesia di antara tarikan blok barat dan blok timur pasca berakhirnya Perang Dunia II: tewasnya Tan Malaka. Namun, ketimbang berspekulasi biarlah kita tunggu jilid terakhir novel tersebut terbit. Satu yang terpenting: apa guna membaca Trilogi Tan Malaka di era digital? Apa yang bisa dipungut dari 95 sebuah fiksi yang memotret wajah Indonesia pada kurun waktu hampir seabad ke belakang? Bagi saya, setidaknya ada tiga hal penting. Pertama, dua novel ini bisa menjadi batu pijakan bagi generasi muda untuk menyelami kembali sejarah bangsa yang sekian lama diajarkan secara membosankan. Mereka bisa membaca sejarah dengan lebih mengasyikan. Tetapi, tidak boleh berhenti di sini. Harapannya, pasca membaca kedua novel ini, mereka tergugah untuk membaca sejarah dari sumber-sumber nonfiksi. Kedua, novel ini memberikan angin segar bagi publik untuk membaca sejarah dari perspektif yang berbeda. Bagaimanapun, catatan sejarah yang disusun pemerintah sejatinya masih menyisakan sejumlah ruang kosong. Adalah kewajiban kita bersama untuk mengisis ruang tersebut sehingga catatan sejarah bangsa dapat semakin utuh. Ketiga, kedua novel ini meneguhkan Pancasila. Penelitian Muhammad Abroor Firman Ananta (2016) dari Universitas Negeri Surabaya, mencatat ada 153 data—tindakan, ucapan dan pemikiran tokoh—dalam Tan: Sebuah Novel yang berbasiskan lima nilai Pancasila. Ini menarik mengingat stigma hari ini menegasikan bahwa semua pemikiran “kiri” bertentangan dengan Pancasila. Sementara, untuk Tan: Gerilya Bawah Tanah, secara khusus saya mencatat adanya peneguhan identitas keindonesiaan. Novel ini menolak konsep mimikri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Alih-alih melakukan peniruan terhadap bangsa penj ajah, para tokoh dalam novel ini lebih mengedepankan seleksi atas nilai-nilai Barat. Segala kebaikan Barat direngkuh, tetapi apa-apa yang buruk dicampakan jauh-jauh. Sehingga, di mana pun para pejuang ini berada, mereka tidak kehilangan jati diri dan identitas nasionalnya. Konsep ini yang meneguhkan PARI untuk berani tegak sejajar dengan Komunis Internasional, yang beranggotakan partaipartai komunis di seluruh dunia. Konsep ini pula yang mendorong perumusan kaum marhaenisme-nya Soekarno. Ini sesuai dengan pendapat Tan Malaka: “Belajarlah dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas.” Berpijak pada hal ini, saya pikir Trilogi Tan Malaka, cukup relevan jika dikaitkan dengan situasi dan kondisi Indonesia kekinian, baik secara nasional, maupun dalam gerakannya di kancah internasional. 96

Judul: Jurnal Kita Edisi Pembangunan.pdf

Oleh: Amak Fizi


Ikuti kami