Jurnal Iii Keshia Narindra

Oleh Budi Sulistijono

640,1 KB 4 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Jurnal Iii Keshia Narindra

PRIORITAS ISU-ISU KEAMANAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA (2010-2011) Keshia Narindra*, Unhan, keshianarindra@hotmail.com Abstrak - Publikasi Asian Development Bank 2010 mengatakan bahwa kawasan Asia Tengara menunjukkan penguatan sektor ekonomi. Indonesia sebagai batu penjuru di kawasan diperkirakan akan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam kurun 15 tahun terakhir, yakni sebesar 6,4 persen di tahun 2011 dan 6,7 persen di tahun 2012. Meski demikian sejumlah isu/krisis antar negara anggota ASEAN berpotensi menganggu stabilitas kawasan bila tidak ditangani secara arif. Abstract - Research published by Asian Development Bank 2010 indicated a significant economic capability growth of ASEAN member states. This capability will potentially increase ASEAN’s bargaining position in Asia Pacific region. However, the key role of ASEAN in the region might not be separated from ASEAN’s perfomance on handling existed security issues. Unfortunately, the economic perfomance, which tends to grow, is not necessarily decreasing the risk of security in the region of South East Asia. Therefore, to affirm ASEAN capability, the prioritization of security issues is needed for then being solved comprehensively. Kata Kunci : ekonomi, asia tenggara, isu keamanan PENDAHULUAN Memasuki tahun 2011, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengindikasikan adanya perkembangan pembangunan dan ekonomi menuju ke arah yang positif. ADB tahun 2010 mempublikasikan bahwa sejumlah negara di kawasan memperlihatkan performa signifikan peningkatan kapabilitas ekonomi. Brunei Darussalam dengan peningkatan produksi minyak dan gas akan mengalami peningkatan ekonomi sebesar 1,7 persen di tahun 2011 dan 1,8 persen di tahun 2012 [1]. Indonesia diperkirakan akan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam kurun 15 tahun terakhir, yakni sebesar 6,4 persen di tahun 2011 dan 6,7 persen di tahun 2012 [2]. * Keshia Narindra, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Defense Management UNHAN. 10 Universitas Pertahanan Indonesia Singapore, meskipun memiliki permasalahan jumlah pengangguran berakibat pada peningkatan biaya produksi industri oleh karena pendayagunaan tenaga kerja kasar (low-skilled labour), tetap diperkirakan mampu mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen di tahun 2011 dan menurun menjadi 4,8 persen di tahun 2012 [3]. Kondisi diatas menunjukkan peningkatan nilai tawar (bargaining position) kawasan ini dalam kajian regional Asia-Pasific dan bahkan mungkin kajian internasional. Namun di sisi yang lain, performa tersebut tidak sematamata mengurangi adanya resiko ancaman dan keamanan di kawasan. Sejumlah isu/ krisis keamanan yang bahkan melibatkan dua atau lebih sesama Negara di kawasan harus ditangani secara tepat sebelum berkembang menjadi masalah keamanan yang lebih besar akan memengaruhi stabilitas ekonomi masing-masing negara. Oleh karenanya, pengenalan dan penyusunan skala prioritas isu-isu keamanan menjadi hal yang penting. ISU-ISU KEAMANAN di KAWASAN ASEAN Sejumlah pengamat kawasan Asia Tenggara memiliki pandangan yang berbedabeda mengenai ancaman esensial di kawasan Asia Tenggara [4]. Namun demikian, terdapat empat ancaman yang dipersepsikan paling esensial oleh negara-negara ASEAN dalam forum summit, konferensi, pertemuan maupun forum dialog lainnya. Keempat isu tersebut adalah: (i) pelanggaran Hak Asasi Manusia; (ii) pertikaian teritori (border disputes), (iii) bencana alam; dan (iv) terorisme [5]. Berikutnya, penulis akan menganalisis skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi keempat isu ini dengan menggunakan matriks sebagai berikut. Bagan 1. Matriks Prioritasi Isu-Isu Keamanan di Asia Tenggara Matriks ini merupakan alat untuk menilai prioritasi isu-isu keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sumbu vertikal (x) menggambarkan aspek-aspek isu keamanan seperti : (i) keterlibatan negara (apakah melibatkan atau terjadi di lebih dari dua negara) di dalam kawasan; (ii) keterlibatan negara di luar kawasan (apakah ada negara yang terlibat maupun dilibatkan untuk mengatasi isu kemanan tersebut); (iii) diskusi, pertemuan, forum regional mengenai isu yang diangkat; (iv) keterlibatan organisasi (institutionalized organization) internasional untuk menyelesaikan isu keamanan tersebut; (v) perjanjian intra-region (perjanjian yang melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara); dan (vi) pembentukan organisasi atau badan intra-region (organisasi di internal kawasan yang khusus dibentuk untuk merespon isu keamanan tersebut). Sementara sumbu horisontal (y) menggambarkan kemungkinan jangka waktu penyelesaian isu keamanan. Jika isu keamanan tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun maka isu tersebut dikategorikan sebagai isu yang kurang penting. Bila memerlukan waktu 1 tahun, maka isu tersebut dikategorikan sebagai isu yang penting, dan bila memerlukan waktu lebih dari 1 tahun, maka isu tersebut dapat dikategorikan sebagai isu yang sangat penting. Perlu ditekankan bahwa penyelesaian isu keamanan ini tidak membedakan apakah dilakukan secara individual oleh masingmasing negara ataupun secara kolektif. Dengan menggabungkan kedua sumbu ini, kita dapat menilai isu yang menjadi prioritas bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kotak berwarna merah menunjukkan prioritas langkah penanganannya (prioritas paling tinggi), sedangkan kotak dengan warna yang lebih muda merupakan isu-isu yang lebih kecil prioritasnya dan berlaku pula seterusnya untuk kotak dengan warna yang lebih muda. Sumbu Y: Aspek-aspek Keamanan Terdapat keenam aspek keamanan yang dijadikan tolok ukur dalam tulisan ini. Aspek pertama, keterlibatan negara Universitas Pertahanan Indonesia 11 dalam kawasan mendapat bobot paling kecil (4) karena keempat isu yang diangkat memang merupakan isu-isu yang paling banyak mendapat sorotan dari negaranegara di kawasan Asia Tenggara, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa isu tersebut melibatkan atau terjadi di sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Aspek kedua, keterlibatan negara di luar kawasan, diberi bobot sebesar 5 poin karena jika negara lain tidak memandang isu keamanan tersebut sebagai hal yang penting, maka negara tersebut tidak akan melibatkan dirinya. Sebaliknya, jika isu tersebut dianggap penting, maka negara lain kemungkinan akan melibatkan diri untuk bersama-sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara merespon isu tersebut. Adanya diskusi, pertemuan, dan forum regional mengenai isu keamanan tersebut mengindikasikan munculnya kesadaran dari negara-negara di kawasan untuk mengatasi isu keamanan secara komunal. Aspek ini mendapat poin 6 karena diindikasikan bahwa adanya kesadaran untuk melakukan respon komunal ini adalah karena ketidakmampuan negara-negara untuk merespon isu keamanan tersebut secara individual atau masingmasing. Aspek keamanan lainnya adalah keterlibatan organisasi (institutionalized organization) internasional dalam menangani isu keamanan tersebut. Aspek ini mendapat poin 7 karena suatu organisasi internasional tidak akan terlibat dalam suatu isu keamanan jika isu tersebut tidak dianggap sangat penting atau negara-negara di kawasan Asia Tenggara dipandang gagal dalam merespon isu keamanan tersebut. Dua aspek lain yang dibahas adalah perjanjian intra-region dan pembentukan badan atau organisasi intra-region. Kedua aspek ini masing-masing mendapat poin 8 dan 9 karena dengan adanya perjanjian intraregion berarti kesadaran negara-negara di 12 Universitas Pertahanan Indonesia kawasan ini tidak hanya sekedar membentuk forum saja, namun sudah mencapai tahapan kesepakatan bersama yang diikat dalam suatu perjanjian berdasarkan hasil konsensus. Lebih dari itu, jika negara-negara di kawasan sepakat untuk membentuk suatu badan atau organisasi tertentu yang khusus ditujukan untuk membahas isu keamanan yang spesifik, berarti negara-negara tersebut secara sadar bersedia untuk memiliki suatu badan otoritas yang mengatur (dan mungkin membatasi) ruang gerak masing-masing negara demi menangkal isu keamanan tersebut. Setelah melakukan pembobotan bagi masing-masing aspek keamanan sebagai tolok ukur urgensi isu-isu keamanan yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, isuisu tersebut akan diberi nilai sehingga kita akan mendapatkan hasil akhir dari perkalian bobot dan nilai yang diberikan. Adapun hasil yang diperoleh dari rangkaian pengolahan data-data yang terkumpul adalah seperti disajikan dalam bagan 1. Berdasarkan aspek-aspek keamanan (sumbu Y), dapat kita lihat bahwa isu-isu yang diangkat memiliki nilai yang tidak jauh berbeda dengan jarak antara 278 hingga 281. Perbedaan nilai yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa empat isu ini memang menjadi prioritas isu keamanan di kawasan Asia Tenggara dalam kurun waktu 2010-2011. Meskipun demikian, bencana alam tetap menjadi prioritas utama dengan mendapat nilai sebesar 281. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya event-event bencana alam yang terjadi sepanjang 2 tahun terakhir, seperti badai tropis di Filipina tanggal 24 Juni 2011, [6] tanah longsor di Malaysia tanggal 21 Mei 2011, [7] meletusnya gunung merapi di Indonesia tanggal 4 November 2011, [8] dan sebagainya. Hal menarik yang dapat kita lihat dari tabel tersebut adalah keterlibatan negara di luar kawasan untuk isu keamanan terorisme. Sementara isu-isu lainnya mendapat hanya 6 poin (angka terendah), isu keamanan terorisme mendapat 8 poin (angka tertinggi). Angka ini menunjukkan besarnya pengaruh kebijakan unilateral Amerika Serikat dalam melawan terorisme, ‘War on Terror’. Pengaruh kebijakan AS tersebut tidak hanya berdampak dari sisi politis dalam artian pembentukan kebijakan regional dan nasional negaranegara di kawasan Asia Tenggara, namun juga dari sisi keamanan oleh karena gencarnya bantuan AS bagi badan-badan kepolisian di sejumlah negara untuk memberantas tindak- tindak dan pergerakan serta perkembangan aksi terorisme [9]. Hal lain yang juga menarik adalah perolehan nilai tertinggi bagi semua isu keamanan yang diangkat dalam aspek keamanan keterlibatan organisasi internasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa dalam menangani isuisu keamanan di kawasan, negara-negara di Asia Tenggara masih cenderung untuk melibatkan, jika tidak bergantung, kepada organisasi internasional. Di satu sisi, hal tersebut menunjukkan adanya kepatuhan negara-negara ini terhadap aturan-aturan Bagan 2. Prioritasi Isu-isu Keamanan di Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan Aspek-aspek Keamanan Bagan 3. Prioritasi Isu-isu Keamanan di Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan Kemungkinan Jangka Waktu Penyelesaian Universitas Pertahanan Indonesia 13 organisasi internasional, di mana mereka menjadi anggotanya [10]. Di sisi yang lain, hal tersebut menunjukkan tiga kemungkinan lain, yakni: (i) minimnya kemampuan negara-negara tersebut untuk merespon dan menanggulangi isu-isu keamanan; (ii) minimnya tingkat kepercayaan antar negara di kawasan Asia Tenggara untuk merespon isuisu tersebut secara komunal intra-regional; atau (iii) adanya hambatan intra kawasan, seperti prinsip non-interference antar negara anggota ASEAN. Sumbu X Dalam membahas mengenai kemungkinan jangka waktu penyelesaian isu keamanan, terdapat 3 kategori yang dijadikan tolok ukur, yakni kurang dari 1 tahun, 1 tahun, dan lebih dari 1 tahun. Kategorisasi ini dibuat karena pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah memang hanya dalam kurun waktu 2010-2011. Ditekankan kembali bahwa kemungkinan waktu penyelesaian dari masing-masing isu keamanan ini dibuat dengan mengabaikan proses penyelesaian, apakah secara individual atau komunal, dan apakah dengan cara diplomasi atau koersif. Adapun pembobotan yang diberikan adalah 8 untuk waktu penyelesaian kurang dari 1 tahun, 10 untuk waktu penyelesaian selama 1 tahun, dan 12 untuk waktu penyelesaian yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Setelah melakukan pembobotan terhadap kategorisasi waktu dan memberikan nilai bagi masing-masing isu yang diangkat, hasilnya ditampilkan pada Bagan 3 tentang Prioritasi Isu-isu Keamanan di Kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan kemungkinan jangka waktu penyelesaian isu keamanan (sumbu x), dapat kita lihat bahwa nilai total yang diperoleh dari masing-masing isu tidak jauh berbeda dengan jarak antara 206 hingga 214. Isu pelanggaran HAM dan terorisme menempati posisi prioritas 14 Universitas Pertahanan Indonesia tertinggi dengan nilai 214. Artinya, kedua isu ini membutuhkan waktu paling lama untuk dapat diselesaikan oleh karena kompleksitas isu itu sendiri. Setelah memiliki titik koordinat masingmasing sumbu X dan sumbu Y, kita dapat menempatkan titik-titik tersebut ke dalam matriks prioritasi. Hasilnya adalah sebagai berikut : Bagan 4. Matrik Prioritasi Isu-Isu Keamanan di Asia Tenggara Berdasarkan matriks Bagan 4, dapat kita lihat bahwa isu keamanan bencana alam, pelanggaran HAM, terorisme, dan pertikaian teritori sebenarnya menempati kotak skala prioritas yang sama. Namun demikian, pelanggaran HAM memiliki skala prioritas yang lebih besar. Hal tersebut ditunjukkan dari lebih condongnya isu tersebut ke arah kotak merah (prioritas utama) ketimbang isuisu lainnya. Isu pelanggaran HAM ini menjadi isu dengan prioritas utama karena memang negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih rawan akan isu pelanggaran HAM. Myanmar dengan penyanderaan Aung San Suu Kyi (yang akhirnya dibebaskan pada 13 November 2010 yang lalu setelah 15 tahun menjalani tahanan rumah) [11]. Malaysia dengan jumlah pelanggaran HAM yang tinggi terhadap buruh migran, khususnya dari Indonesia [12] dan Indonesia dengan masih banyaknya perang saudara yang memakan jumlah korban yang cukup besar [13] menjadi catatan hitam bagi sejarah penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, secara bersamaan terorisme dan bencana alam ada di prioritas berikutnya (kedua). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, isu terorisme dan bencana alam merupakan isu yang cukup kompleks. Isu terorisme kompleks oleh karena perkembangan dan jaringannya yang berkembang dengan pesat dan lintas negara [14] sementara isu bencana alam kompleks karena upaya untuk penanggulangan bencana alam, baik secara preventif maupun reaktif, membutuhkan biaya yang tidak sedikit [15]. Selain itu, penganganan kedua isu ini masih sangat didukung oleh negara lain, sehingga negaranegara di kawasan Asia Tenggara ini belum memandang kedua isu ini sebagai isu yang harus diprioritaskan untuk ditanggulangi bersama. Pada prioritas terakhir, terdapat isu pertikaian teritori. Isu ini masih relatif jauh dari prioritas utama karena tidak semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki permasalahan perbatasan. Indonesia dan Malaysia masih menjadi contoh kasus utama dalam isu keamanan ini. Contoh kasus lainnya adalah Kamboja dan Vietnam yang memperebutkan wilayah Dak Jerman/Dak Duyt, Dak Dang/Dak Huyt, the La Drang area and the islands of Baie/Koh Ta Kiev, Milieu/ Koh Thmey, Eau/Koh Ses, Pic/Koh Thonsáy and the Northern Pirates/Koh Po [16] . KESIMPULAN Memasuki tahun 2011, kawasan Asia Tenggara menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi positif. Dengan bertumpu pada kekuatan utama berupa kepemilikan sumber daya alam dan kemampuan mengolahnya secara mandiri, negara-negara di Asia Tenggara sangat berpotensi untuk meningkatkan nilai tawar kawasan di kancah regional dan internasional. Namun demikian, beberapa isu keamanan penting jangan diabaikan karena bukan tidak mungkin isu-isu ini berkembang semakin besar dan kompleks hingga mengganggu pertumbuhan ekonomi yang diekspektasikan akan terjadi. Dari sekian banyak isu keamanan yang dirumuskan oleh sejumlah pengamat kawasan Asia Tenggara, empat isu utama keamanan didasarkan pada respon dalam pertemuan, forum diskusi, atau bahkan perjanjian antar negara di kawasan Asia Tenggara sepanjang tahun 2010-2011. Dengan menggunakan matriks skala prioritas, disimpulkan bahwa isu pelanggaran HAM menempati skala prioritas pertama, disusul dengan isu bencana alam dan terorisme, serta terakhir, isu perdebatan teritorial. Dengan adanya penjabaran mengenai skala prioritas ini, diharapkan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN untuk periode jabatan 2011, mampu mengambil arah kebijakan yang sesuai. Dengan demikian, masa satu tahun ini dapat benar-benar membawa perubahan yang signifikan bagi kemajuan ASEAN sebagai wadah organisasi terbesar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. DAFTAR REFERENSI [1]. Peter Brimble, et. al., Asian Development Outlook 2011, (Asian Development Bank, 2011), hal. 180 [2]. Ibid., hal. 188-190 [3]. Ibid., hal 207-208 Universitas Pertahanan Indonesia 15 [4]. Barry Buzan, Ole Waever, &dan Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, (London: Lynne Rienner Publishers, 1998), hal. 21 [5]. Disarikan dari kumpulan dokumen Joint Communiqué/Chairman’s Statement/Joint Media Statement yang disadur dari http:// www.asean. org/ 24233.htm pada 2 Juli 2011 pk. 19.08 WIB [6]. Vina Ramitha, “Filipina Bersiap Hadapi Badai Tropis”, disadur dari http://www.inilah. com/ read/ detail/1541142/filipina-bersiaphadapi-badai-tropis pada 3 Juli 2011 pk. 14.55 WIB [7]. “Longsor Malaysia Telan 16 Nyawa”, disadur dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/ dunia/ 2011/05/ 110522_malaylandslide. shtml pada 3 Juli 2011 pk. 14.32 WIB [8]. “Merapi November 2010, Jumlah Korban Tewas 126 Orang”, disadur dari http:// www. detikpos.net/2010/11/merapi-6-november2010-jumlah-korban.html pada 3 Juli pk. 14.20 WIB [9]. Badjoeri Widagdo, “Terorisme dan Hegemoni Asia Tenggara”, disadur dari http:// bataviase.co.id/node/252905 pada 3 Juli pk. 23.18 WIB [10]. Know Your ASEAN: 2nd Edition, (Singapore: ISEAS Publishing, 2010), hal. 39 [11]. Herman Joseph S. Kraft, Human Rights in Southeast Asia: The Search for Regional Norms, (Washington: East Asia Center), hal. 17-24 [12]. Ibid. [13]. Ibid. [14]. “ASEAN – UNISDR – UNESCAP – DDPM Thailand Joint Press Release: Growing AsiaPacific Cities Must Adopt a Culture of Disaster Risk Reduction”, disadur dari http://www. asean.org/25366.htm, pada 4 Juli 2011, pk. 07.47 WIB [15]. Ernest Bower, CSIS Southeast Asia 1Q Update: Director’s Report, Volume II Issue No.6, (April 2011), hal. 9 16 Universitas Pertahanan Indonesia [16]. Ramses Amer, “Border Conflicts Between Vietnam and Cambodia”, dalam IBRU Boundary and Security Bulletin, (Summer 2010), hal. 26-34

Judul: Jurnal Iii Keshia Narindra

Oleh: Budi Sulistijono


Ikuti kami