Review Buku Dan Jurnal

Oleh Rajrandong Kapilawastu

22,4 KB 3 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Review Buku Dan Jurnal

REVIEW BUKU BIROKRASI DAN POLIRIK DI INDONESIA SERTA JURNAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN Oleh: Rajrandong Kapilawastu Birokrasi pemerintah seringkali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat. Suatu kerjaan yang raja-rajanya adalah para pejabat darisuatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Didalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area ofisial yang yurisdiktif. Konsep birokrasi weber yang dianut dalam organisasi pemerintahan (government) banyak memperlihatkan cara-cara officialdom. Pejabat birokrasi pemerintah adalah sentra dari penyelesaian urusan masyarakat. Rakyat sangat tergantung pada pejabat ini, bukannya pejabat yang tergantung pada rakyat. Pelayanan kepada rakyat bukan diletakkan pada pertimbangan utama, melainkan pada pertimbangan yang ke sekian. Itulah sebabnya birokrasi pemerintah sering kali disebut dengan kerjaan pejabat yang jauh dari rakyat. Sedarmayati (2009, h.71) mengemukakan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Menurut sedarmayanti (2009. H.74) aspek utama dalam membangun birokrasi adalah 1) Membangun visi birokrasi, 2) Membangun manusia birokrasi, 3) Membangun sistem birokrasi, dibagi menjadi tiga yaitu pembenahan menerapkan strategi yang tepat dan pembenahan budaya organisasi. 4) Membangun lingkungan birokrasi. struktur, Pelayanan dapat diartikan sebagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam segala bidang sedarmayanti (2009, h.243). Pelayanan publik menurut Dwiyanto (2005, h.141) didefinisikan sebagai serangkaian aktifitas birokrasi public guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedudukan birokrasi public dalam reformasi birokrasi selalu menjadi sorotan serta menjadi perhatian masyarakat, pengamat reformasi birokrasi serta kaum intelektual. Sehingga praktek aadministrasi barang atau jasa dapat mempermudah hidup masyarakat. Institusi pelayanan public wajib mempunyai standarisasi layanan yang dapat menjamin kualitasi layanan publik. Dengan demikian, nilai dan manfaat pelayanan tersebut dapat dirasakan secara nyata.Tidak adanya standarisasi pelayanan yang jelas dapat menimbulkan kekecewaan pada masyarakat sehingga pelayanan yang disediakan tidak dapat memenuhi harapan.Seyogyanya standar pelayanan berfungsi sebagai instrument kerja penyedia layanan publik. Standar tersebut dapat mempermudah kinerja instansi penyedia layanan publik baik dalam menentukan strategi maupun prioritas kerja pemerintah sebagai otoritas pelaksana pelayanan publik. Efektivitas merupakan konsep yang sangat berpengaruh dalam suatu organisasi.Efektivitas adalah gambaran keberhasilan dalam pencapaian sasaran organisasi sebagaimana Gitosudarmo dan Mulyono dalam Syarif sebagaimana dikutip oleh Sedarmayanti (2008, h.122). Efektivitas dapat mendeskripsikan kemampuan bertahan suatu organisasi dalam lingkungannya, sehingga kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan dianggap sebagai ukuran sekaligus proyeksi jangka panjang organisasi. Efisiensi organisasi menurut Sedarmayanti (2009, h.82) merupakan konsep yang lebih terbatas, menyangkut proses internal yang terjadi dalam organisasi. Efisiensi menunjukkan banyaknya masukan atau sumber yang diperlukan organisasi untuk menghasilkan keluaran. Efisiensi dapat diukur sebagai rasio keluaran terhadap masukan. Organisasi yang mampu menghasilkan satuan keluaran dengan menggunakan sumberlebih sedikit dari yang digunakan organisasi, disebut organisasi efisiensi. Rewansyah (2010, h.91) mengartikan good governance sebagai keberadaan dan fungsinya beberapa perangkat kelembagaan publik sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa terjamin dengan baik. Jika dielaborasikan lebih jauh bahwa perangkat kelembagaan itu mencakup: 1) Adanya birokrasi yang bersih dan efisien; 2) Adanya legislatif yang aspiratif dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat serta menjadi alat kontrol yang baik dan konstruktif bagi birokrasi pemerintah; 3) Adanya sistem penegakan hukum yang dapat dipercaya, termasuk didalamnya aparat penegak hukum yang mempunyai integritas yang baik; 4) Adanya masyarakat sipil (civil society) yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan warga masyarakat serta masyarakat mengontrol lembaga pemerintah; 5) Adanya distribusi kekuasaan yang seimbang dan saling mengontrol secara konstruktif. Dengan perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kepemerintahan yang dijelaskan tersebut, dapat diartikan seluruh aspek negara mempunyai peran dalam kegiatan kepemerintahan dan juga memberikan manfaat dalam menciptakan Good Governance. Pengembangan praktik reformasi serta pembaharuannya dapat menciptakan reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Reformasi birokrasiyang masih dirintis dapat dijalankan jika organisasi tersebut melakukan beberapa pembaharuan sembari melaksanakan peraturan yang telah ada. Sebab bagaimana pun, praktik reformasi birokrasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perijinan merupakan turunan dari pembenahan serta pembaharuan guna menciptakan pelayanan perijinan yang berkualitas. Membangun sistem reformasi birokrasi yang baik diantaranya melakukan pembaharuan serta perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, salah satu aspeknya merupakan aspek kelembagaan (struktural). Pembaharuan tersebut dapat dilihat dari satu reformasi birokrasi kelembagaan (struktural). struktural saja akan tetapi juga pada sumber daya aparatur. Reformasi Birokrasi harus mencakup pembenahan serta perubahan sumber daya aparatur. Aspek kuantitas merupakan prasyarat agar semua posisi dalam struktur organisasi dapat terisi. Lebih jauh, aspek kualitas merupakan syarat agar posisi tersebut dapat terisi pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi pekerjaannya. Reformasi Birokrasi dalam bidang prosedur merupakan perubahan serta pembenahan yang terdapat pada mekanisme atau prosedural yang ada. Pembenahan ituterdapat pada reformasi birokrasi dalam bidang prosedur diantaranya, mekanisme beberapa ijin yang terdapat pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan. Akan tetapi mekanisme tersebut tidak memperlihatkan perubahan yang cukup kentara, karena prosedur atau mekanisme yang ada tetap pada standar yang telah ada sejak lama. Input Suatu organisasi yang bergerak dibidang pelayanan mengharuskan organisasi mampu mempraktikkan penyelenggaraan pelayanan yang baik. Ketentuan tersebut merujuk pada rasa kekecewaan dan keluhan terhadap pelayanan yang ada. Alur proses program yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan terkait pelayanan yang ada, membuat badan tersebut mensosialisasikan penerapan sistem pelayanan yang ada. Output praktik reformasi birokrasi ini dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Pasuruan.Output bagi pemerintah adalah sistem terpadu yang singkron dan tunggal antar SKPD dalam pembuatan keputusan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja, tranparansi penyampaian informasi dan meningkatnya akuntabilitas pemerintah yang bebas KKN. Mekanisme perijinan yang baru ini mampu memangkas birokrasi, meminimalisir tapat muka yang identic dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan serta memudahkan permohonan perijinan yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Selama pelaksanaan program pelayanan terpadu satu pintu masih terdapat banyak kendala. Namun apabila dibandingkan dengan mekanisme lama yang menyusahkan pemohon dan menimbulkan citra buruk pemerintah dimata masyarkat. Identitas Buku Judul : Birokrasi dan Politik di Indonesia Penulis : Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada Terbit : 2003 Cetakan : Kesebelas, Mei 2016 Tebal Halaman : 300 Halaman Identitas Jurnal Judul : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijina Terpadu Kota Pasuruan) Penulis : Errica Dwi Tanti, Soesilo Zauhar, Siti Rochmah Tebal Halaman : 16 - 21

Judul: Review Buku Dan Jurnal

Oleh: Rajrandong Kapilawastu


Ikuti kami