Jurnal Alokasi Dana Desa

Oleh Dio Priagung

137,5 KB 4 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Jurnal Alokasi Dana Desa

PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Muhammad Farhan Rafi Wahyono Dio Priagung Wicaksana Abstrak Pengaturan keuangan desa yang sebelumnya didasari pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan keuangan desa berubah menjadi mandiri. Salah satu sumber pendapatan desa merupakan Alokasi Dana Desa. Dalam berbagai praktik penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada dalam masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa, banyak terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Perangkat Desa, yang mana jumlah kasus tersebut setiap tahunnya selalu meningkat. Dengan demikian perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk menghindari penyalahgunaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, serta untuk mewujudkan good governance. Kata kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa, penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, Partisipasi masyarakat Latar Belakang Seiring dengan perkembangan zaman, Desa tidak dapat lagi dianggap sebagai komunitas informal yang hanya berbasis perkembangan social dan ekonomi masyarakatnya saja namun juga menjadi bagian instrumen kebijakan untuk tujuan pembangunan dan kepentingan masyarakat secara luas. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa secara administrative terdiri dari beberapa kampong, dusun, banjar, serta jorong. 1 Sementara pengertian Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak traditional yang diakui dan dihotmarti dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 Dari pengertian tersebut tersirat bahwa Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri atau biasa disebut dengan self community 3, hal tersebut jelas merupakan implikasi dari asas desentralisasi yang dianut oleh Negara Indonesia. Menurut Hoesein, desentralisasi mengandung dua pengertian. Pertama, desentralisasi mengandung pengertian sebagai pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah oleh pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi dapat pula diartikan sebagai penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. 4 Maka desa dapat disebut dengan desentralisasi yang diartikan sebagai pembentukan daerah otonom karena diberikan wewenang tertentu oleh pemerintah diatasnya. Moh. Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 dengan lugas mengatakan “Negeri, Desa dan ssegala persekutuan Hukum adat yang dibaharui dengan jalannya rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah dibentuk di bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan 1 2 Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah, Malang: Sinar Grafika, 2017, hlm. 178. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3 4 PKP2A I LAN Bandung, 2006. Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa, PKP2A I LAN, Bandung, hlm. 37. Dalam, Pangreh Praja” 5 Dari perkataan Moh. Yamin tersebut bahkan sebelum era kemerdekaan pun telah dipikirkan secara matang bahwa Desa dengan semakin berkembangnya zaman diharapkan menjadi kaki ataupun penggerak Pemerintahan Negara dengan cara Pangreh Raja yaitu kolaborasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan bumi putera setempat. Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Salah satu implikasi dari pelaksanaan otonomi terhadap desa di seluruh Indonesia adalah diberikannya hak kepada desa untuk mendapatkan sumber pendapatan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dari berbagai macam sumber pendapatan dalam pasal 72 ayat (1) Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 adalah Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kebijakan teresbut merupakan bentuk pelaksanaan desentralisasi fiscal, yaitu menitikberatkan pemberian kewenangan bagi pemerintah desa untuk memanfaatkan pendanaan yang dimilikinya sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Sejatinya setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan diperlukan adanya rasa tanggungjawab. Lalu bagaimanakah bila pengelolaan alokasi dana desa tidak didasari dengan rasa tanggungjawab? Tentunya akan terjadi sebuah penyalahgunaan wewenang yang seharusnya dihindari. Lalu apa peran atau bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan alokasi dana desa tersebut? Besaran jumlah dana desa yang terus membesar, membuat semua mata beralih ke isu ini. Pemerintah saat ini memang menempatkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dan itu berarti adalah desa, sebagai prioritas pembangunan. Jadi, pemerintah sedang sangat mendukung terhadap berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perkembangan desa. Ini adalah wacana cukup baru karena sebelumnya, desa dianggap hanya bagian dari struktur di atasnya. Tapi sekarang desa memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri menuju kesejahteraan bagi warganya. Besarnya dana yang digelontorkan ke desa sekaligus besarnya inilah salahsatu yang membuat isu ini menjadi besar. 5 Ni’Matul Huda, Otonomi Daerah,Filosofi,Sejarah Perkembangannya, dan Problematikanya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;2005, hlm. 1 Untuk mendorong desa menjadi desa sejahtera dengan kekuatan swadaya maka pemerintah lantas mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih besar dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengelolaan dana desanya itu. Kekuatan desa ini bukan main-main melainkan berpayung UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun 2018 ini pemerintah mengalokasikn dana Rp. 60 Triliun, sama dengan 2017 lalu. Rencana mengucurkan Rp. 120 triliun ditunda tahun 2019karena berbagai pertimbangan. Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke setiap Desa yang jumlahnya tidak sedikit itu, setiap tahun jumlahnya selalu meningkat. Di situlah rawan terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang digunakan tidak untuk sebagaimana mestinya. Itulah yang menjadi isu nasional yang sering dibicarakan terkait dengan Alokasi Dana Desa. Perbuatan menyalahgunakan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh perangkat Desa dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Satgas Dana Desa hingga pertengahan 2017 lalu telah menerima 10.000 lebih aduan mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu lebih dari 200 perangkat desa harus menghadapi meja hijau dan penjara dikarenakan menyalahgunakan dana desa. Indonesia Corruption Watch mencatat korupsi Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data dari ICW menunjukkan bahwa korupsi Dana Desa selama 2015-2018 mencapai 252 kasus. Catatan ICW, korupsi Dana Desa pada 2015 mencapai 22 kasus. Kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus pada 2016 dan naik lagi menjadi 98 dan 96 kasus pada 2017 dan 2018. Seiring dengan peningkatan tersebut, ICW mencatat jumlah kepala desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut naik. Catatan mereka, sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi selama periode tersebut. Rinciannya adalah: 15 kepala desa terjerat pada 2015, 61 terjerat pada 2016, 66 terjerat pada 2017, dan 89 lainnya terjerat pada 2018. Kasus-kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. Kasus korupsi anggaran desa ini menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar. Dengan fakta banyakya kasus korupsi di kalangan perangkat negara dan ini sama sekali bukan rahasia lagi. Karena semakin banyak dan meningkatnya kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa tiap tahunnya ini, diperlukan control terhadap Perangkat Desa dalam mengelola Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa haruslah berbasis partisipasi masyarakat. Masyarakat harus ikut serta berperan dan berpartisi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk mengontrol Perangkat Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Karena itulah peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang harus melibatkan masyarakat desa tersebut, supaya Perangkat Desaa dalam mengelola Alokasi Dana Desa dapat dikontrol oleh masyarakat untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa. Pembahasan A. Alokasi Dana Desa Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang lebih besar dan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur tata kelola pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan di desa tersebut dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat desa tersebut. Selain itu, Pemerintah Desa juga bias lebih leluasa untuk mengelola berbagai asset yang ada di desa tersebut dengan memanfaatkan kearifan lokal di desa tersebut, seperti sumber daya alam, perikanan, pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan lain lain. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan, suatu desa tentu membutuhkan dana untuk pelaksanaanya, yang mana dana tersebut tentu berasal dari Keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa ada beberapa sumber pendapatan desa, yaitu pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota yang paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota yang paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan Desa yang sah. 6 Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ada keuangan desa yang bersumber dari pendapatan desa ada beberapa jenis, yang salah satunya adalah alokasi dana desa. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbagan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa yang didapatkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten ini akan dialokasikan dengan tujuan untuk kesamarataan kemampuan keuangan bagi setiap desa. Dengan demikian, setiap desa dapat mendanai keperluannya sendiri, baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan dengan pelayanan masyarakat. 1. Pengertian alokasi dana desa Pengertian Alokasi Dana Desa jika ditinjau dari makna setiap katanya maka; Alokasi berarti penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan, Dana berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan, dan Desa yang berarti kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). 7 Pengertian Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor.8/PMK.07/2020, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 6 7 Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. 8 Maka kami menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Desa adalah bagian dari dana Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. 9 Melalui ketentuan dari peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 jelas mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. 2. Fungsi dan tujuan alokasi dana desa Pemberian Alokasi Dana Desa ini merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan desa itu sendiri.10 Melalui adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kejelasan pendanaan sehingga proses pembangunan dapat terus dilakukan tanpa perlu menunggu lama datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Dengan demikian kebijakan Alokasi Dana Desa ini diharapkan agar bisa mendukung proses pembangunan partisipatif dengan masyarakat. Secara umum fungsi dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai penggerak kewajibankewajiban Desa selayaknya yang diamanatkan dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan,serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; 8 Pasal 1 Peraturan Mentri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020. 9 Misno, “Manfaat Alokasi Dana Desa bagi Masyarakat Desa”, Perspektif Vol. 8, No. 2, (Oktober 2015): 544, diakses 6 Februari 2020, doi: https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/download/179/131. 10 Moch Solekhan, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat”, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 88. c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan e. memberikandan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Ada beerapa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain : 11 a. Meningkatkan sistem pemerintahan desa dalam menerapkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. b. Peningkatan kekuatan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengkondisian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. c. Meningkatkan kesamarataan pendapatan, peluang bekerja dan peluang berusaha bagi masyarakat desa. d. Membantu peningkatan swadaya gotong royong di masyarakat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan melalui ketetapan-ketetapan sebagai berikut : 12 1. Penetapan dan juga hasil perhitungan ADD per tahunnya ditetapkan oleh Peraturan Bupati. 2. Penetapan dan juga hasil perhitungan ADD yang bersangkutan diummkan kepada desa paling lambat bulan Agustus per tahunnya. 3. Data variabel independen utama dengan data variabel independen tambahan paling lambat dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten di bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun selanjutnya. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan program Pemerintah Desa yaitu 30% dari jumlah pendapatan Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk program pemberdayaan masyarakat Desa yaitu sebesar 70%. 11 Danadesa.id. “Alokasi Dana Desa Yang Seharusnya”. https://danadesa.id/alokasi-dana-desa/, diakses 12 Februari 2020. 12 Danadesa.id. “Alokasi Dana Desa Yang Seharusnya”. https://danadesa.id/alokasi-dana-desa/, diakses 12 Februari 2020. Penyelenggaraan dari Pemerintahan Desa melalui Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut : 13 1. Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding. 2. Pembiayaan Tim operasional pelaksana dibidang Pemerintahan. 3. Biaya tunjangan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, dan juga honor operasional BPD, ketua RT dan RW serta pengokohan kelembagaan RT dan RW. 4. Penambahan Biaya perawatan untuk kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa. 5. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban antara lain : a. Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain untuk data dinding. b. Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). c. Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, contohnya Penanganan keadaan darurat bencana alam, kebakaran dan lainnya. Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan kegiatan seperti berikut : 14 1. Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi. Penggunaanya meliputi : a. Pembinaan bidang Keagamaan. b. Peningkatan keahlian Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD, dsb) untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. c. Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU. d. Menunjang kegiatan 10 Progaram Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2KPKK. e. Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana Olahraga, Karangtaruna dll. f. Biaya untuk Musrenbang dan pemberdayaan aspirasi tingkat dusun dan lingkungan. 13 loc.cit. Danadesa.id. “Alokasi Dana Desa Yang Seharusnya”. https://danadesa.id/alokasi-dana-desa/, diakses 12 Februari 2020. 14 g. Peningkatan untuk keamanan dan ketentraman Desa. 2. Biaya Pemberdayaan Lingkungan. Penggunaanya meliputi : a. Pembangunan dan biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana ekonomi Desa seperti pembuatan jalan, irigasi dan talud, jembatan, los pasar, lumbung padi dll. b. Untuk penghijauan / tanaman hortikultura. 3. Biaya Pemberdayaan usaha/ ekonomi. Penggunaanya meliputi: a. Peningkatan keahlihan lembaga simpan pinjam dengan modal usaha baik dalam bentuk UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa atau lembaga lainnya. b. Pemaksimalkan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk. c. Biaya untuk pengadaan Pangan. Seperti halnya Kabupaten Tulungagung yang mengalami kenaikan Alokasi Dana Desa sebesar 4 Miliar Rupiah, Maryoto Bhirowo selaku Bupati mengatakan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk subsidi warga miskin misalnya untuk melakukan bedah rumah. 15 Hal ini berarti Kabupaten Tulungagung menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan salah satu kewajiban desa yang tertuang dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. 15 Destyan H. Sujarwoko, “Alokasi Dana Desa 2020 untuk Tulungagung Naik Rp4 Miliar”, Antara Jatim, 25 November 2019, diakses 6 Februari 2020, doi: https://jatim.antaranews.com/berita/334291/alokasi-dana-desa2020-untuk-tulungagung-naik-rp4-miliar. B. Pengelolaan Dana Desa Agar menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan peraturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa, yaitu sebagai berikut: 16 1. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 2. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya. 3. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan. 4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggung jawab. 5. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa. 6. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa. 7. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan porsi masingmasing. Penyaluran Dana Desa ini setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 17 1. Alokasi Dasar, adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dhitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumah desa secara nasional. Dihitung sebesar 69% dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional. 2. Alokasi Afirmasi, adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Dihitung sebesar 1,5% dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. 16 Danadesa.id. “Alokasi Dana Desa Yang Seharusnya”. https://danadesa.id/alokasi-dana-desa/, diakses 12 Februari 2020. 17 Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 3. Alokasi Kinerja, adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilain kinerja terbaik. Dihitung sebesar 1,5% dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Desa dengan kinerja terbaik adalah desa yang dipilih sebanyak 10% dari jumlah Desa yang memiliki hasil kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot: a. 20% untuk pengelolaan keuangan Desa. b. 20% untuk pengelolaan Dana Desa. c. 25% untuk capaian keluaran Dana Desa, dan d. 35% untuk capaian hasil pembangunan Desa. 4. Alokasi Formula, adalah alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. Dihitung sebesar 28% dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot: a. 10% untuk jumlah penduduk. b. 50% untuk angka kemiskinan. c. 15% untuk luas wilayah, dan d. 25% untuk tingkat kesulitan geografis. Alokasi Dana Desa yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada Daerah melalui Alokasi Dana Desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah. Grafik total alokasi Dana Desa Nasional: 18 18 DJPK KEMENKEU, “Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2019”, diakses 11 Februari 2020, http://www.djpk.depkeu.go.id Total Alokasi Dana Desa Nasional 80 70 60 50 40 Total Alokasi Dana Desa Nasional 30 20 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 *Dalam skala triliun rupiah Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa: 19 1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari,oleh dan untuk masyarakat. 2. Seluruh kegiatan harus daoat dipertanggungjawabakan secara administrative, teknis dan hukum. 3. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. 4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatan sarana Pelayanan Masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan Kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa. 5. Alokasi Dana Desa harus dicatat dalam Anggaran Pendaoatan dan Belanja Desa, dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. 19 Misno, op.cit., hal. 545 C. Partisipasi Masyarakat Peran masyarakat dan sector swasta merupakan kunci penting dalam mengembangkan demokrasi. Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi suatu negara, sector swasta dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 20 Era otonomi daerah yang sedang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat dengan asas desentralisasi, tentunya diharapkan dapat lebih meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Artinya, warga masyarakat mampu melakukan proses demokratisasi yang lebih baik melalui forum-forum musyawarah yang melibatkan semua unsur warga mulai dari level RT, RW, Desa, Kecamatan, sampai tingkat kabupaten. Perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif tersebut diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan di antara warga masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, system demokrasi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsive terhadap kebutuhan masyaarakat. Partisipasi memberikan ruang dan akses untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. Akan tetapi terkadang juga dapat dijumpai partisipasi masyarakat yang rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena masyarakat yang apatis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa. Berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, untuk mendorong partisipasi public, masyarakat sebagai salah satu pilar good governance tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab yang tinggi dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. 20 Moch Solekhan, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas”, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 5 1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari pelaksanaan demokrai di mana masyarakat ikut berperan agar suatu pemerintahan berjalan sehingga terwujudnya good governance. Salah satu kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pengelolaan alokasi dana desa, yang berarti bahwa masyarakat juga harus turut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa sebagai partisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk mewujudkan good governance. a. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka hasilnya sulit untuk bisa diukur, dan tidak jelas arah pembangunannya. Karena itu, perencanaan sangat penting dan harus dilaksanakan sebelum melaksanakan pembangunan. Berkenaan dengan kegiatan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan MUSRENGBANGDes yang diselenggarakan oleh pemerintah desa setiap setahun sekali. b. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan Ruang partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa sangatlah terbatas. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, biasanya Alokasi Dana Desa lebih banyak dipergunakan untuk biaya operasional perangkat desa, dan organisasi kemasyarakatan, sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat hanya berupa kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat, dan pengelolaan dana bantuan dusun. 2. Faktor peenghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, partisipasi masyarakat merupakan salah satu factor penting dalam pelaksanaan pembangunan desa, karena pengelolaan Alokasi Dana Desa seharusnya dilakukan secara partisipatif, transparan, adil, dan akuntabel. Namun ada factor-faktor yang membuat masyarakat enggan untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. a. Tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah Tingkat pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka akan semakin tinggi daya pikirnya secara kritis, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah pendidikan masyarakat, maka semakin rendah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, karena daya piker masyarakat kurang kritis sehingga masyarakat menjadi apatis. b. Terbatasnya anggaran pelaksanaan MUSRENGBANGDes MUSRENGBANGDes merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi MUSRENGBANGDes melibatkan banyak pihak, sehingga membutuhkan banyak waktu dan dana untuk melaksanakannya. Tidak jarang terdapat desa yang kekurangan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih kurang. c. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa Saat ini masih banyak masyarakat di berbagai desa yang masih belum mengetahui apa itu alokasi dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa kurang melakukan soialisasi mengenai alokasi dana desa dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat bersikap acuh tak acuh terhadap alokasi dana desa dan kurang dilibatkan dalam pengelolaan alokasi dana desa. 3. Faktor-faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa a. Peran tokoh masyarakat, terutama tokoh agama Tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karen tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui oranisasi social keagamaannya sering berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, pendapat tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dapat diterima oleh masyarakat karena tokoh agama dan tokoh masyarakat sering memberikan ceramah dan sering menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu tokoh masyarakat dan tokoh agama di dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. b. Budaya gotong royong masyarakat yang masih tinggi Beberapa masyarakat di berbagai desa memiliki budaya gotong royong yang sangat tinggi. Mereka memiliki rasa peduli satu sama lain dalam hal pembangunan desa. Karena rasa peduli terhadap pembangunan desa inilah yang membuat masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa. Kesimpulan Sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan sebelumnya, bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang digunakan untuk pembangunan desa. Akan tetapi jumlah alokasi dana desa yang sangat besar dan terus meningkat tiap tahunnya membuat berbagai perangkat desa sebagai pengelola alokasi dana desa menyalahgunakan alokasi dana desa tersebut. banyak ditemukan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan alokasi dana desa yang melibatkan berbagai perangkat desa, terutama kepala desa. Untuk menghindari penyalahgunaan alokasi dana desa perlu ada partisipasi dari masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa, karena pada dasarnya pengelolaan alokasi dana desa dilakukan secara partisipatif, transparan, adil, dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ini sebagai wujud dari demokrasi, yaitu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan good governance. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ada beberapa factor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, seperti tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kurangnya dana yang dimiliki desa untuk melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat, dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi masyarakat untuk bersikap acuh tak acuh atau apatis terhadap alokasi dana desa sehingga pengelolaan alokasi dana desa kurang melibatkan masyarakat. Tetapi juga ada factor-faktor lain yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama dan budaya gotong royong. Faktor-faktor tersebut dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sehingga dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa melibatkan masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ini dilakukan dalam beberapa tahap, karena alokasi dana desa sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, partisipasi masyarakat sangat penting, karena pada tahap perencanaan ini akan dibahas bagaimana alokasi dana desa akan digunakan untuk pembangunan desa. Yang keduda adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, sangat diperlukan partisipasi masyarakat, karena pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa ini ditujukan untuk masyarakat itu sendiri. Berbagai uraian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang telah dijelaskan diatas tersebut adalah bertujuan untuk mengurangi adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa, karena seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi yang berkaitan dengan penyalahgunaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam hal pengelolaan alokasi dana desa di berbagai desa masih bermasalah. Oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi masyarakat untuk memperbaiki hal tersebut dan mewujudkan good governance. DAFTAR PUSTAKA Buku Huda, Ni’matul. 2005. Otonomi Daerah,Filosofi,Sejarah Perkembangannya, dan Problematikanya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rahayu, Ani Sri. 2017. Pengantar Pemerintahan Daerah, Malang: Sinar Grafika. Kamus Besar Bahasa Indonesia Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press. Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press. PKP2A I LAN Bandung, 2006. Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa, PKP2A I LAN, Bandung, hlm. 37. Jurnal Arliman S. “Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Arena Hukum Volume 12, Nomor 2 (Agustus 2019): 296-317 Misno, “Manfaat Alokasi Dana Desa bagi Masyarakat Desa”, Perspektif Vol. 8, No. 2, (Oktober 2015): 544 Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020. Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Naskah Internet Danadesa.id. “Alokasi Dana Desa Yang Seharusnya”. https://danadesa.id/alokasi-danadesa/, diakses 12 Februari 2020. Antara Jatim, “Alokasi Dana Desa 2020 untuk Tulungagung Naik Rp4 Miliar”. https://jatim.antaranews.com/berita/334291/alokasi-dana-desa-2020-untuktulungagung-naik-rp4-miliar. diakses 6 Februari 2020. DJPK KEMENKEU, “Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2019”. http://www.djpk.depkeu.go.id. diakses 11 Februari 2020. CNN Indonesia, “ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebutkorupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat. diakses 12 Februari 2019 Berdesa, “Apa itu Alokasi Dana Desa? Dan Isu-Isu yang Menyertainya”, http://www.berdesa.com/apa-alokasi-dana-desa-dan-isu-isu-menyertainya/ 12 Februari 2020 diakses

Judul: Jurnal Alokasi Dana Desa

Oleh: Dio Priagung


Ikuti kami