2. Ok Jurnal Almas

Oleh Ayik Sapta

149,9 KB 4 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip 2. Ok Jurnal Almas

PATRONASE DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PATRONASE PENCALONAN RA. IMAM – DIN ZEIN DALAM PILKADA BANGKALAN 2012) Almas Ghaliya Putri Sjafrina Email: almasjafrina@yahoo.com Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Abstrak Pemilu adalah salah satu pilar penting demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemerintah dengan lebih demokratis. Pola hubungan patronase yang kerap ada dalam masyarakat telah menghambat pemilu memenuhi tuntutan demokratisasinya. Pola hubungan patronase yang berdasarkan pada posisi yang tidak seimbang antara patron dengan klien bertentangan dengan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan. Fokus penelitian ini adalah patronase dalam pencalonan kiai menjadi kepala daerah. Pencalonan tersebut meliputi proses penyeleksian kandidat oleh partai atau koalisi partai politik dan dukungan pencalonan yang diberikan oleh masyarakat. Dengan menggunakan teori patron klien, diketahui terdapat patronase yang kuat dalam pencalonan kandidat pemilu, dimulai dari penyeleksian partai hingga dukungan masyarakat. Dari penelitian ini diketahui bahwa demokrasi memfasilitasi perpecahan dalam ikatan patron sehingga patron tidak lagi tunggal. Implikasinya, dukungan partai dan masyarakat terpecah dan tidak lagi kuat hanya pada satu patron. Pemilu yang kental dengan praktek patronase telah membelenggu partai dan masyarakat walau tercatat terselenggara dengan baik dan demokratis. Idealnya, dalam demokrasi, pola hubungan patronase tidak dimasukkan dalam pemilu agar tidak menghambat mobilitas calon yang berkualitas dan berkarakter. Dukungan masyarakat atas pencalonan harusnya didasarkan pada kesadaran bukan ketertundukan sehingga berlanjut pada kontrol yang obyektif terhadap urusan-urusan pemerintahan. Kata kunci : Patronase kiai dan masyarakat santri, demokrasi dalam pemilu, dan proses pencalonan kepala daerah. Abstract One of the election’s pillars is important in establishing the democracy. The election is meant to select a government with more democratic system. Relationship pattern of patronage that often exists in society hampare the election appeasing democracy. Relationship pattern of patronage based on position which is imbalance between patron with clients contrary to democracy who upholds freedom and equality. The focus of this research is patronage in the nomination process kiai become regional leaders. The focus of this research is patronage in the nomination process kiai become regional leaders. To nominate candidates include the process of selection by a party or a coalition of political parties and support the nomination given by the public. Clients, by using the theory of a patron patronage known there are strong candidates at elections, in the nomination process started from party’s selection until community support. Of research is known that democracy facilitate a split in patron client so patron no longer single. By implication, party support and society divided and no longer strong on only one patron. The election condensed by the practice of patronage has bound the party and people alth ough recorded was held with good and democratic. Ideally, in a democracy, relationship pattern of patro nage not incorporated in elections so as not to impede the mobility of a candidate who is qualified and characterless. Community support upon the nomination should be based on conscious not obidions so that continues to control that objectively on affairs of government. Keywords Pendahuluan : Patronage of kiai and santri, democracy in elections, and the process of local government’s nomination. Setelah reformasi 1998, Indonesia banyak mengalami perubahan dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik, perubahan yang paling besar adalah pemilihan kepala daerah yang kini diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Tujuannya adalah membuat pemilihan kepala daerah lebih demokratis, yaitu dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan tersebut pada prakteknya berhadapan dengan berbagai persoalan yang bersifat menghalangi dan menghambat. Salah satunya adalah kultur yang ada dalam masyarakat di daerah bersangkutan. Di Bangkalan, terdapat kultur masyarakat santri. Dalam kultur tersebut, masyarakat tunduk dan patuh terhadap kiai. Sifat tunduk dan patuh ini tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup keagamaan tetapi juga dalam ruang lingkup politik, termasuk pilkada. Pola hubungan antara kiai dengan masyarakat yang demikian, bertolak belakang dengan nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan. Sehingga, apabila kultur masyarakat santri masuk dalam pilkada, tujuan pilkada untuk memilih kepala daerah lebih demokratis sulit untuk dicapai. Pemilu di Bangkalan selama ini tidak lepas dari pergulatan kiai yang merupakan sosok elit sosio kultural keagamaan. Pemilu menjadi arena kontestasi empuk bagi kiai untuk memperoleh jabatan strategis pemerintahan. Akibatnya, banyak jabatan strategis pemerintahan seperti DPRD dan kepala daerah diduduki oleh kiai. Fenomena ini tidak lepas dari kultur masyarakat santri. Kultur masyarakat santri memberikan peluang menang yang besar bagi kiai karena ketundukan dan kepatuhan masyarakat berujung pada dukungan. Kultur masyarakat santri lahir dari sejarah Bangkalan. Kiai menjadi elit sosio kultural yang paling dihormati dan kharismatik di Bangkalan. Penghormatan terhadap kiai dibuktikan dengan besarnya pengaruh kiai pada masyarakat. Sebagai buktinya, dapat dilihat besar di Bangkalan adalah partai-partai berasas Islam yang terdapat kiai didalamnya. Partai tersebut adalah tiga partai dengan kursi terbanyak di DPRD berdasarkan pemilu legislatif 2009, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 10 kursi, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dengan 5 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 5 kursi. Fenomena kiai berkontestasi dalam pemilu juga terjadi dalam Pilkada Bangkalan 2012. Pasangan nomor urut pertama, KH. Imam Buchori Cholil yang berpasangan dengan KH. Zainal Alim (Ra. Imam – Din Zein), merupakan kiai sekaligus elit sosio kultural di Bangkalan. Ra. Imam sendiri merupakan keturunan kiai besar Bangkalan, Syaichona Moch. Cholil. Anak Bupati Bangkalan RKH. Fuad Amin Imron yang menjadi pasangan nomor urut tiga, Makmun Ibnu Fuad yang berpasangan dengan Mondir A. Rofii (Ra. Momon – Ra. Mondir), juga keturunan Syaichona Moch. Cholil. Namun, keduanya tidak dikenal sebagai kiai. Sedangkan Ra. Imam – Din Zein dikenal sebagai kiai yang memimpin pondok pesantren dan penceramah agama. Terdapat dua hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam terkait pencalonan Ra. Imam – Din Zein. Pertama, Ra. Imam – Din Zein tidak mendapat banyak dukungan partai politik walau keduanya adalah kiai. Mereka hanya didukung oleh PKNU dan Partai Persatuan Nasional (PPN). PKNU mempunyai jumlah kursi DPRD sebanyak lima kursi, PPN yang merupakan perubahan nama dari Partai Persatuan Daerah (PPD) sebanyak dua kursi. Kedua, terdapat masalah dalam pencalonan yang membuat KPUD mendiskualifikasi Ra. Imam – Din Zein dari panggung kontestasi Pilkada Bangkalan 2012. Pendiskualifikasian tersebut menimbulkan kekecewaan pada Ra. Imam – Din Zein, partai pengusung, dan pendukungnya. Wujud dari kekecewaan tersebut adalah aksi protes, demonstrasi besar-besaran, dan aksi golput yang sempat menyedot perhatian masyarakat luas. Aksi ini menunjukkan dukungan terhadap kiai masih kuat. Melihat fenomena kultur masyarakat santri dan dua hal menarik diatas, dilakukan penelitian mengenai pencalonan Ra. Imam – Din Zein dalam Pilkada Bangkalan 2012. Sudut pandang yang digunakan adalah patronase. Asumsi peneliti, pencalonan Ra. Imam – Din Zein oleh PKNU dan PPN serta dukungan masyarakat terhadap pencalonan keduanya berlatar belakang hubungan patronase yang lahir akibat kultur masyarakat santri. Oleh karena itu, tulisan ini akan berbicara mengenai patronase dalam proses pencalonan Ra. Imam – Din Zein oleh PKNU dan PPN, patronase dalam dukungan masyarakat terhadap pencalonan tersebut dan pengaruhnya terhadap demokrasi. Penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui patronase dalam pencalonan kepala daerah dengan melihat bagaimana patronase atau hal-hal yang berkaitan dengan patronase muncul dalam pencalonan Ra. Imam – Din Zein oleh PKNU dan PPN serta melahirkan dukungan besar dari masyarakat. Lebih jauh lagi, untuk mengetahui pengaruh pencalonan dan dukungan masyarakat yang berdasarkan patronase terhadap nilai-nilai demokrasi yang ingin dicapai dalam tiap detail tahapan pemilu, termasuk pencalonan. Diharapkan, penelitian ini dapat memperkaya keilmuan mengenai patronase dalam pencalonan kepala daerah oleh partai dan masyarakat. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan terkait pola hubungan yang terbentuk antara budaya patronase dengan kontestasi pemilu dan demokrasi. Demokrasi, Pencalonan Kepala Daerah, dan Patronase Sebelum berbicara mengenai patronase dalam pencalonan kepala daerah, peneliti akan memberikan gambaran mengenai demokrasi, pencalonan dan patronase. Dalam negara yang menganut demokrasi, kesempatan terbuka lebar bagi seluruh masyarakat untuk mengikuti kontestasi pemilu ataupun berpartisipasi dalam pemilihannya. Kontestasi adalah hal yang dilakukan oleh seorang, pasangan, atau suatu kelompok untuk memperebutkan kekuasaan pada pemerintahan. Disinilah nuansa demokrasi dari suatu pemerintahan semakin terlihat karena demokrasi selalu mempersoalkan kesetaraan termasuk dalam hal kesempatan berkontestasi. Sesuai konsep demokrasi, dalam pilkada setiap warga negara berhak mengikuti kontestasi dan berkesempatan menjadi kepala daerah setelah sebelumnya telah memenuhi persyaratan yang telah negara tentukan. Kontestan tidak diharuskan merupakan patron, elit sosio kultural atau penguasa daerah. Namun pada kenyataannya, demokrasi politik lokal seperti yang ada pada momen pilkada tidak jarang berhadapan dengan patronase yang ada di daerah tersebut. R. Siti Zuhro menjelaskan bahwa terdapat dua faktor penting yang dapat mendorong proses demokratisasi, yaitu faktor internal dan faktor struktur sosial. Faktor internal tersebut adalah faktor yang berkaitan dengan kemakmuran ekonomi dan kesetaraan. Sedangkan faktor struktur sosial dapat berupa autonomous classes, regional group, dan ethnic and religious group (R. Siti Zuhro, 2011). Kultur yang ada dalam masyarakat bisa dikatakan sebagai faktor struktur sosial. Apabila faktor struktur sosial dapat mendorong proses demokratisasi, tidak menutup kemungkinan juga dapat menghambat. Rahat dan Hazan sebagaimana dijelaskan oleh Sigit Pamungkas menyebutkan bahwa rekruitmen kepemimpinan politik menjadi hal yang penting yang harus dipikirkan dan dilakukan partai politik. Proses pencalonan internal partai politik atau yang biasa disebut dengan seleksi kandidat meliputi pertimbangan siapa yang akan diseleksi, siapa yang menyeleksi, diarena mana kandidat diseleksi, siapa yang memutuskan nominasi, dan sejauh mana derajat demokratisasi dan desentralisasi yang tercermin dari proses itu (Sigit Pamungkas, 2011). Jika dalam tahap pencalonan sudah tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi, selanjutnya nilai itu akan terus luntur. Seringkali, seleksi dan pencalonan kandidat pemilu oleh partai politik di daerah mengabaikan derajat demokratisasi akibat pertimbangan yang bersifat patronase dan hanya ambisi untuk menang. Dalam menjawab rumusan masalah penelitian mengenai patronase dalam pencalonan kepala daerah ini, peneliti menggunakan teori patron klien sebagai kacamata. Keith R. Legg melihat hubungan patron klien dibidang politik merupakan bentuk hubungan antara dua orang atau dyadic, yaitu antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah (Keith R. Legg, 1983). Patron sebagai pihak yang lebih tinggi, sedangkan klien sebagai pihak yang lebih rendah. Keith R. Legg melihat bahwa hubungan patron klien pada umumnya berkenaan dengan penguasaan sumber daya yang timpang, hubungan yang pribadi (particularistic), dan berdasarkan asas saling menguntungkan. Sumber daya yang timpang tersebut bisa mencakup kekayaan, kedudukan, atau pengaruh. Hubungan yang pribadi sedikit banyak mengandung kemesraan (affectivity). Lande menyebutkan, konsep kemesraan yang muncul bisa berarti perhatian yang diberikan oleh patron dan kesetiaan yang diberikan oleh klien (Keith R. Legg, 1983). Sedangkan yang dimaksud dengan asas saling menguntungkan adalah patron mentransfer sumber daya yang ia kuasai atau miliki pada klien. Pada tahap berikutnya, klien akan membalas pemberian tuannya dalam bentuk yang lain, misalnya menawarkan dukungan umum kepada patronnya. Teori patron klien Keith R. Legg juga menjelaskan bahwa ternyata hubungan patron klien sudah mulai surut atau memudar (Keith R. Legg, 1983). Hubungan antara patron dengan klien tersebut tidak berjalan harmonis dengan perkembangan masyarakat modern yang bercirikan kemakmuran dak keadilan. Surutnya hubungan patron klien tersebut dikarenakan tiga hal. Pertama, kemakmuran dan keadilan telah menggoyahkan kelangsungan hubungan patron klien karena jumlah orang yang tersisih mengecil. Kedua, lahirnya masyarakat modern menampilkan pola hubungan yang lain. Ketiga, pola perekrutan politik dalam masyarakat modern melenyapkan rangsangan untuk melakukan peranan seorang patron. Dalam kultur masyarakat santri, kiai menjadi patron sedangkan masyarakat sebagai klien. Pertukaran yang kemudian terjadi dapat berupa pengetahuan agama, tuntunan, panutan dan perlindungan yang diberikan oleh kiai pada masyarakat yang dibalas dengan kepercayaan, kesetiaan dan dukungan. Tuntunan hidup yang diberikan kiai bisa berupa petunjuk menjalankan agama sesuai dengan ajaran yang diyakini kebenarannya dan nasehat-nasehat. Tapi, tuntunan dan nasehat itu tidak terbatas pada hubungan keagamaan saja, melainkan bisa meluas ke hubungan sosial hingga politik. Dalam masyarakat yang tumbuh dari latar belakang tradisional dengan elit keagamaan yang menonjol, kiai hadir sebagai sosok yang mempunyai pengetahuan dan lebih terhormat dibanding masyarakat kebanyakan. Kiai menjadi sosok elit sosio kultural dalam masyarakat. Hal itulah yang terjadi di Bangkalan. Dari sejarah sosio kultural, kiai memegang peranan penting dalam berbagai aspek baik agama, sosial, budaya, dan politik. Ucapan yang keluar dari mulut kiai mempunyai pengaruh yang kuat. Sedangkan kesetiaan yang diberikan oleh masyarakat bisa berupa ketundukan, penghormatan, dan kepatuhan. Sosok Ra. Imam – Din Zein dikenal sebagai kiai. Dalam pencalonan keduanya menjadi kepala daerah, dukungan masyarakat mengalir deras. Posisinya sebagai kiai di Bangkalan menjadi senjata yang bisa membuat pendukungnya patuh terhadap apa yang ia ucapkan. Pengaruh adanya hubungan patron klien adalah pada proses demokratisasi. Dalam suasana demokratisasi, masyarakat seharusnya berpartisipasi pada pemilu didasarkan pada kesadaran yang nantinya dilanjutkan pada kontrol terhadap urusan-urusan pemerintahan tanpa ada pola ketertundukan atau kepatuhan terhadap pihak-pihak yang menjadi patron. Hubungan patron klien dalam pemilu seharusnya tidak terjadi di tengah pusaran arus demokratisasi. Patronase dalam Pencalonan Ra. Imam – Din Zein oleh PKNU dan PPN Partai yang lebih berperan dalam penyeleksian bakal calon dan pencalonan Ra. Imam adalah PKNU. Terdapat beberapa catatan menarik dalam pencalonan Ra. Imam – Din Zein oleh PKNU. Pertama, pertimbangan utama PKNU mendukung Ra. Imam – Din Zein disebabkan sosok keduanya sebagai elit sosio kultural dan kiai di Bangkalan. Kedua, keseriusan PKNU dalam pencalonan dibuktikan dengan tidak menyerahnya partai walau hanya berhasil mengajak PPN untuk berkoalisi. Ketiga, PKNU tetap mempertahankan dan memperjuangkan Ra. Imam – Din Zein walau telah dicoret oleh KPUD terkait gugatan pengurus lama PPN. Tiga hal menarik tersebut menunjukkan adanya patronase dalam pencalonan Ra. Imam – Din Zein oleh PKNU. PKNU beranggapan dengan dicalonkannya elit sosio kultural dan kiai dalam Pilkada Bangkalan 2012 akan membuka peluang kemenangan yang lebih besar. PKNU telah membuktikannya dalam Pemilu Legislatif Bangkalan 2009 dimana kiai ternyata dapat memobilisasi massa. Ketua Dewan Syuro DPC PKNU KH. Ahmad Ali Ridho menjelaskan bahwa untuk menentukan kandidat yang akan diusung dalam Pilkada Bangkalan 2012, PKNU mempunyai beberapa tahapan. Tahapan awal yang dilakukan oleh PKNU adalah melakukan penjaringan kandidat potensial di Bangkalan untuk menjadi calon bupati. Tujuannya adalah memperoleh kandidat yang mempunyai kemampuan intelektual dan kemampuan memimpin yang handal dan teruji. Jadi, walau menjadi pertimbangan utama, figur sebagai kiai tidak menjadi pertimbangan satu-satunya. Dalam penjaringan tersebut, banyak nama terpetakan. Beberapa nama yang menonjol adalah Ra. Imam, Din Zein, Anggota Dewan Mustasyar DPC PKNU Bangkalan Nyai. Hj. Salimah Hadi, KH. Ahmad Ali Rihdo, Saleh Farhat, dan Matur Kusairi. Nama-nama tokoh tersebut diundang oleh PKNU untuk datang dan memaparkan visi dan misi apabila mereka dipilih oleh PKNU sebagai kandidat usungan PKNU. Tahapan kedua adalah meneliti dan mengamati track record semua kandidat untuk mengetahui kapasitas serta kredibilitas masing-masing kandidat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat. Selanjutnya, PKNU meminta rekomendasi DPP melalui DPW PKNU Jawa Timur. Dijelaskan oleh Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKNU Bangkalan Achmad Muzakki, DPC mengajukan nama kandidat-kandidat yang mengikuti proses penyeleksian kandidat ke DPW. Fungsi rekomendasi dari DPP tidak bersifat mutlak bahwa kandidat yang terpilih adalah kandidat yang direkomendasi DPP. Fungsinya sebatas saran untuk menentukan pilihan. PKNU mengadakan rapat tahap awal untuk menentukan siapa kandidat yang akan diusung oleh PKNU untuk Pilkada Bangkalan 2012. Rapat dihadiri pengurus DPC dan PAC PKNU Bangkalan. Rapat tersebut tidak berlangsung alot karena kandidat yang paling menonjol sudah terlihat jelas. Mereka sepakat untuk menjatuhkan pilihan kepada Ra. Imam sebagai calon bupati. Dukungan DPC atas Ra. Imam semakin menguat ketika surat rekomendasi dari DPP turun dengan hasil seperti yang DPC putuskan. DPP merekomendasi Ra. Imam sebagai Calon Bupati Bangkalan usungan PKNU. KH. Ahmad Ali Rihdo menjelaskan beberapa alasan pilihan PKNU jatuh pada Ra. Imam. Pertama, sosok Ra. Imam sebagai kiai. Sosok Ra. Imam sebagai kiai mempunyai dua arti dalam pencalonan Ra. Imam dalam PKNU. Arti pertama adalah Ra. Imam adalah kiai yang juga merupakan elit sosio kultural. Beliau masih terhitung sebagai keturunan Syaichona KH. Moch. Cholil yang pengaruhnya masih sangat kuat dalam masyarakat Bangkalan. Arti kedua, sosok Ra. Imam sebagai kiai yang mengasuh pondok pesantren dan memberikan ceramah menciptakan kedekatan dan kepercayaan pada masyarakat Bangkalan. Ra. Imam mengasuh Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan sejak tahun 1996 dan hingga saat ini masih aktif memberikan ceramah keagamaan hingga ke pelosok desa. Kriteria utama pemimpin Bangkalan, menurut PKNU, adalah seorang kiai. Dasarnya adalah bukan hanya karena PKNU merupakan partai yang didirikan sebagai wadah ulama atau kiai untuk berpolitik, tetapi juga kesadaran partai terhadap kultur yang ada dan berkembang di Bangkalan. Calon yang diusung oleh PKNU disesuaikan dengan kultur masyarakat dengan harapan akan mendapat banyak dukungan atau suara. Alasan kedua, Ra. Imam memiliki kemampuan intelektual dan kepemimpinan diatas kiai-kiai lainnya yang masuk dalam penyeleksian kandidat. Pengalaman Ra. Imam yang pernah menjabat sebagai Ketua PCNU Bangkalan 1996-2007, Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB 1998-2008, Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan 2001– sekarang, anggota DPR RI 2003-2008, Wakil Ketua Dewan Syuro DPW PKNU Jawa Timur 2007 dan Wakil DPW PPN Jawa Timur 2011-sekarang juga turut menyokong. Pengalaman Ra. Imam yang sudah lama terjun ke dunia politik membuat Ra. Imam dinilai lebih matang dibanding calon lainnya oleh PKNU. Setelah menentukan Ra. Imam sebagai calon bupati yang akan diusung, PKNU mulai mencari partai untuk berkoalisi. Dari semua partai yang didekati, hanya PPN yang kemudian bersedia untuk berkoalisi dengan PKNU. Dari penjelasan Husnan, Sekretaris DPC PPN Bangkalan, diketahui bahwa dalam Pilkada Bangkalan 2012 tujuan utama PPN adalah membesarkan partai. Hal ini dikarenakan PPN merupakan partai baru atau lebih tepatnya gabungan beberapa partai kecil sehingga membutuhkan kesempatan atau sarana untuk membesarkan nama partai. PPN bersedia melakukan koalisi dengan tiga alasan utama. Pertama, pertimbangan atas kultur yang ada dan berkembang dalam masyarakat Bangkalan. Ketokohan Ra. Imam yang unggul dan dihormati di Bangkalan membuat partai yakin Ra. Imam dapat memenangkan pilkada dan membawa nama harum bagi PPN sebagai partai pengusung. Kedua, jabatan Ra. Imam sebagai Wakil Ketua DPW PPN Jawa Timur membuat Ra. Imam cukup dekat dengan petinggi PPN hingga DPP. Kedekatan itu berpengaruh cukup penting karena membuat DPP tahu bagaimana Ra. Imam di Bangkalan dan mempunyai kepercayaan yang tinggi pada Ra. Imam. Ketiga, yang mendekati PPN untuk berkoalisi dan mendukung calon yang sama adalah PKNU yang mempunyai banyak pendukung. PPN melihat kesempatan Ra. Imam untuk memenangkan pilkada sangat besar karena selain sebagai elit sosio kultural dan kiai, Ra. Imam didukung oleh salah satu partai dengan pendukung terbanyak di Bangkalan. Tahapan selanjutnya adalah menentukan pasangan yang akan mewakili Ra. Imam. PKNU dan PPN sepakat memberi kewenangan pada Ra. Imam untuk menentukan pasangannya sendiri. Ra. Imam mempunyai beberapa pilihan calon wakil bupati pendampingnya. Pertimbangan utama Ra. Imam adalah selain Din Zein merupakan kiai yang mengerti agama, kualitas Din Zein yang dalam kepemimpinan dan kemampuan intelektual tidak diragukan lagi. Dari pemaparan data diatas, terbukti bahwa dalam pencalonan Ra. Imam – Din Zein oleh PKNU dan PPN terdapat praktek patronase kiai dengan masyarakat santri yang berangkat dari faktor kultur yang berkembang di masyarakat. Walau tidak menjadi pertimbangan satu-satunya, sosok Ra. Imam – Din Zein sebagai kiai dan elit sosio kultural keagamaan di Bangkalan tetap menjadi pertimbangan utama PKNU dan PPN mendukung keduanya. Selain memang pada dasarnya PKNU adalah partai yang mengutamakan kepemimpinan kiai dalam pemerintahan, PKNU juga melihat kultur yang ada dimasyarakat Bangkalan. Begitujuga pertimbangan PPN. Terdapat dua pola praktek patronase kiai yang terjadi dalam pencalonan Ra. Imam – Din Zein. Pertama, praktek patronase yang berdasarkan pada kutur yang ada dan berkembang dalam masyarakat Bangkalan. Partai sangat menyadari kiai menjadi sosok yang mendapat penghormatan dan kepercayaan lebih dari masyarakat Bangkalan. Kiai adalah patron dari masyarakat. Artinya, masyarakat adalah pengikut kiai sehingga apapun yang diucapkan oleh kiai akan diikuti oleh masyarakat termasuk kepatuhan masyarakat untuk mendukung kiai. Hal itu tidak hanya berlaku dalam ranah agama tetapi juga dalam ranah politik. Oleh karena itu, secara otomatis keputusan partai mendukung pasangan calon kiai disertai dukungan dari banyak pihak khususnya kiai dan masyarakat Bangkalan. Sebagai keturunan kiai dan kiai itu sendiri, Ra. Imam – Din Zein mempunyai banyak santri dan pengikut yang mempercayai peran serta kemampuan keduanya. Bahkan, pengikut yang mempercayainya tidak hanya terbatas pada kalangan santri tapi masyarakat luas yang mengenal keduanya dari kegiatan ceramah yang keduanya kerap lakukan atau dari asal-usul keduanya karena keduanya merupakan keturunan kiai dan tokoh besar di Bangkalan. Kedua, patronase dalam internal PKNU dan PPN itu sendiri. Sebagaimana dipaparkan diatas bahwa sosok Ra. Imam sebagai kiai yang telah turut serta dan berperan aktif dalam membesarkan partai juga menjadi pertimbangan khusus dalam pencalonan Ra. Imam – Din Zein. Hal ini menandakan dalam partai sendiri pun terdapat pola hubungan patronase dimana partai sangat menghormati sosok kiai dan ketokohannya. Di Bangkalan terdapat hubungan yang mengindikasikan adanya patron klien seperti apa yang dijelaskan oleh Keith R. Legg. Patron klien tersebut meliputi hubungan antara kiai dengan masyarakat santri. Faktor yang membuat hubungan patron klien antara kiai dengan masyarakaat santri tersebut muncul adalah faktor kedua yaitu hubungan yang pribadi dan asas saling menguntungkan. Dalam hubungan kiai dengan masyarakat santri terkandung sifat khusus (particularistic) yang sedikit banyak mengandung kemesraan (affectivity). Sifat khususnya adalah kultur yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang memang memposisikan kiai sebagai elit sosio kultural. Penyebabnya adalah latar belakang sejarah dan jasa kiai terhadap mereka. Kemesraan yang timbul akibat kultur tersebut adalah penghormatan, kepercayaan, kepatuhan dan kesetiaan pada kiai yang dianggap membawa dan menuntun mereka pada kebenaran sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal itu sejalan dengan penjelasan Lande bahwa konsep kemesraan yang muncul dapat berupa perhatian yang diberikan oleh patron yang dibalas dengan kesetiaan yang diberikan oleh klien. Adanya hubungan yang didasarkan pada posisi yang tidak seimbang mengakibatkan pola hubungan yang tidak seimbang pula. Hubungan yang tidak seimbang ini melahirkan ketundukan klien kepada patron. Akibatnya, segala yang diperintahkan dan diminta oleh patron akan dipatuhi dan diberikan oleh klien. PKNU dan PPN menyadari hubungan patron klien yang ada di Bangkalan ini dengan sangat baik sehingga memasukkannya dalam pertimbangan pencalonan kandidat Pilkada Bangkalan 2012. Dinamika praktek patronase dalam pilkada kerap dijumpai dengan patron dan klien yang berbeda-beda tergantung bagaimana kultur yang berkembang dimasyarakat. Apabila tidak diiringi dengan pertimbangan kualitas kepemimpinan kiai dalam pemerintahan, praktek patronase akan sangat menciderai demokrasi dan demokratisasi. Hal ini juga secara tidak langsung mempersulit atau menutup calon diluar lingkar patronase untuk mendapatkan kesempatan diusung oleh partai dan berkontestasi dalam pilkada walau mempunyai potensi yang unggul. Dalam konteks pilkada Bangkalan 2012, kultur masyarakat santri mempunyai dampak yang cukup besar terhadap proses demokrasi dan demokratisasi. Kultur tersebut bertabrakan dengan konsep demokrasi yang menjunjung kesetaraan dan posisi yang seimbang. Dalam patronase, partai menjunjung calon yang berkesempatan besar membawa kemenangan bagi partai, bukan kompetisi yang imbang tanpa pertimbangan patronase. Patronase dalam Dukungan Masyarakat terhadap Pencalonan Ra. Imam – Din Zein Patronase dalam pencalonan Ra. Imam – Din Zein tidak hanya ada dalam pencalonan oleh partai pengusung tetapi juga oleh pendukung Ra. Imam – Din Zein. Pendukung Ra. Imam – Din Zein mempunyai kepatuhan, ketundukan dan dukungan besar terhadap Ra. Imam – Din Zein atas dasar penghormatan tinggi terhadap kiai. Pendukung Ra. Imam – Din Zein tidak terima ketika elit sosio kultural dan kiai itu diperlakukan tidak sesuai dengan keinginan Ra. Imam – Din Zein. Pendukung Ra. Imam – Din Zein melakukan aksi demonstrasi besarbesaran selama beberapa hari didepan kantor KPUD Bangkalan dan aksi golput dengan menyerahkan surat undangan untuk mencoblos ke TPS kepada Ra. Imam. Hal-hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya ada himbauan dari pihak Ra. Imam. Pada tanggal 6 Desember 2012, digelar kampanye akbar Ra. Imam – Din Zein di halaman kediaman Ra. Imam. Sepanjang jalan menuju kediaman Ra. Imam berjejer santri putra dan putri Pondok Pesantren Ibnu Cholil yang membagikan stiker dan koran Kabar Bangkalan tanggal 6 Desember 2012. Selain untuk kampanye, tujuan kampanye akbar tersebut adalah menanggapi putusan PTUN yang mengabulkan gugatan PPD (nama lama PPN) terhadap KPUD Bangkalan. Menurut Ra. Imam, dalam UU No. 32 tahun 2004 dan No. 18 tahun 2008, yang bisa membatalkan keputusan KPU/KPUD adalah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan itu, Ra. Imam menganggap putusan PTUN yang mengancam kontestasinya dalam pilkada tidak begitu berarti. Ra. Imam dikenal sebagai seorang kiai dengan pembawaan yang bersahaja dan sabar. Namun disela-sela kampanyenya, Ra. Imam sempat mengeluarkan suatu pernyataan yang cukup mengejutkan. Berikut pernyataan Ra. Imam : “Kalau ada pihak-pihak yang masih mau main-main dengan kami, kami siap untuk membumihanguskan Kabupaten Bangkalan. Betul? Memangnya mereka saja yang bisa mengancam? Kami juga bisa mengancam. Sekali lagi, saya minta kepada seluruh Masyarakat Bangkalan.” (Ra. Imam, 2012) Pernyataan Ra. Imam tersebut disambut dengan antusias oleh pendukungnya. Beberapa dari mereka bahkan berteriak-teriak menyetujui ancaman yang dibuat oleh Ra. Imam. Walau dikemas dalam nada bergurau, kalimat yang beliau sampaikan menyiratkan suatu kemarahan yang disalurkan pada pendukungnya. Dijelaskan lebih lanjut oleh beliau bahwa ancaman yang ia terima berupa terror yang menginginkan dirinya mengundurkan diri dari kontestasi Pilkada Bangkalan 2012. Besar dugaannya bahwa pelaku terror tersebut berasal dari kubu pesaing terkuatnya. Pada hari yang sama, KPUD menggelar press conference yang intinya memutuskan untuk menerima putusan PTUN untuk mendiskualifikasi Ra. Imam – Din Zein karena didukung oleh PPN. Pendukung Ra. Imam – Din Zein langsung menanggapinya dengan aksi demonstrasi di depan kantor KPUD sejak tanggal 7 Desember 2012 hingga 11 Desember 2012. Walau begitu, KPUD tidak merubah keputusannya. Pilkada Bangkalan tetap berlangsung pada tanggal 12 Desember 2012 dengan dua kandidat. Malamnya, tersebar himbauan Ra. Imam kepada para pendukungnya. Himbauan tersebut berupa rekaman suara Ra. Imam yang disebarkan melalui blackberry messanger (bbm) dan akun jejearing sosial twitter. Rekaman suara berdurasi 2 menit dan 13 detik cukup menghebohkan dan cuplikannya dimuat dalam media Radar Madura dan Kabar madura pada tanggal 11 Desember 2012. Dalam rekaman itu, Ra. Imam menghimbau pada masyarakat Bangkalan, khususnya pendukungnya, untuk tidak berpartisipasi aktif dalam pilkada dengan menyerahkan surat undangan pencoblosan dari KPUD ke rumahnya. Hasil penghitungan suara yang diumumkan KPUD pada tanggal 17 Desember 2012 menunjukkan angka golput dan suara tidak sah dalam Pilkada Bangkalan 2012 cukup tinggi. KPUD menyebutkan bahwa angka suara tidak sah sebanyak 41.719 suara. Suara tidak sah tersebut didominasi karena masyarakat pengguna hak suara tetap memutuskan untuk mencoblos Ra. Imam – Din Zein yang ditutup dengan stiker berwarna putih. Sedangkan angka golput mencapai 297.845 atau 33% dari jumlah DPT 880.928. Angka golput dan tidak sah ini bahkan mengalahkan suara yang didapat oleh pasangan Nizar Zahro – Dzulkifli yang hanya mendapat 35.378 suara. Fenomena besarnya dukungan yang ditunjukkan oleh pendukung Ra. Imam – Din Zein yaitu aksi demonstrasi besar-besaran selama beberapa hari menjelang pilkada berlangsung dan aksi golput yang disertai penyerahan surat undangan ke Ra. Imam menunjukkan adanya patronase yang kuat antara Ra. Imam – Din Zein dengan para pendukungnya. Ada pola ketertundukan, kepatuhan, dan dukungan berlebihan yang diberikan masyarakat pada elit sosio kultural yang juga menjabat sebagai kiai ini. Pola ketertundukan, kepatuhan, dan dukungan berlebihan itu dikarenakan aksi atau dukungan yang diberikan masyarakat pendukung Ra. Imam – Din Zein tidak serta merta tumbuh melainkan juga didorong oleh pernyataanpernyataan Ra. Imam. Pernyataan itu seperti data yang disebutkan diatas, yaitu berupa permohonan Ra. Imam untuk dukungan dan kesediaan pendukungnya mendesak KPUD untuk banding dan himbauan untuk tidak berperan aktif dalam pilkada dengan cara golput dan menyerahkan surat undangan datang ke TPS ke rumah Ra. Imam. Dukungan masyarakat yang sangat besar tanpa imbalan apapun tersebut menunjukkan hubungan patron klien yang bersifat pribadi. Seperti yang dijelaskan oleh Keith R. Legg, hubungan ini berangkat dari adanya sumber daya yang timpang, hubungan yang pribadi, dan asas saling menguntungkan. Hubungan yang terjadi lebih pada pertukaran rasa hormat dan dukungan pada patron yaitu Ra. Imam – Din Zein sebagai kiai yang dibalas oleh kiai dengan perlindungan yang diberikan dalam bentuk nasehat-nasehat keagamaan dan janji berkah. Hubungan yang terjadi diantara patron dan klien yang demikian memang tidak mengandung suatu unsur pertukaran barang atau jasa seperti yang disebutkan oleh Christian Pelras. Pada kenyataannya di Bangkalan, hubungan patronase yang ada antara kiai dengan masyarakat santri yang tercermin dalam dukungan masyarakat terhadap Ra. Imam – Din Zein tidak mempersoalkan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari pertukaran tersebut. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh lebih pada patron. Ra. Imam – Din Zein mendapat dukungan yang besar dan hal itu dapat dijadikan senjata untuk menunjukkan bahwa sosoknya sangat berpengaruh sehingga apabila dipermainkan atau dikecewakan, akan ada pengikut yang amat sangat marah dan fanatik mendukungnya. Dari analisis dan penyajian data diatas, diketahui bahwa patronase antara kiai dengan masyarakat santri tidak pudar. Walau kiai (Ra. Imam – Din Zein) hanya mendapat dukungan dua partai, itu tidak menandakan patron klien di Bangkalan memudar seperti pudarnya hubungan patron klien akibat masyarakat modern berciri kemakmuran dan keadilan yang disebutkan Keith R. Legg. Patron di Bangkalan tidak pudar melainkan menyebar dan terpecah, yaitu pada Ra. Imam – Din Zein dan Ra. Momon – Ra. Mondir. Begitupula dukungan masyarakat. Dukungan mereka terpecah pada dua patron keturunan kiai besar Bangkalan Syaichona Moch. Cholil. Walau dukungan masyarakat terhadap patron terpecah, masyarakat tetap fanatik dalam mendukung patronnya. Sifat fanatik itu ditunjukkan dengan ketundukan dan kepatuhan mereka terhadap himbauan atau titah yang diucapkan atau diminta oleh patronnya sekalipun titah itu bertolak belakang dengan demokrasi dan membuat keributan. Seperti, himbauan untuk tidak berpartisipasi aktif dalam pilkada. Padahal, pilkada menekankan pada demokrasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Kesimpulan Berdasarkan data yang telah dianalisis dan disajikan, dapat disimpulkan tiga poin penting dalam proses pencalonan Ra. Imam – Din Zein. Pertama, dicalonkannya Ra. Imam – Din Zein oleh PKNU dan PPN tidak lepas dari proses pencalonan yang berdasarkan patronase. Pertimbangan utama dalam pencalonan tersebut adalah sosok Ra. Imam – Din Zein sebagai elit sosio kultural dan kiai. Pertimbangan itu berangkat dari kesadaran partai terhadap kultur yang ada dimasyarakat Bangkalan, yaitu masyarakat santri. Kedua, dukungan masyarakat terhadap pencalonan Ra. Imam – Din Zein, terutama pasca pendiskualifikasian keduanya, merupakan wujud patronase. Dapat dilihat dari tunduk dan patuhnya masyarakat terhadap himbauan Ra. Imam sebagai patron, seperti pada aksi demonstrasi dan golput. Pendukung Ra. Imam – Din Zein menuruti permintaan Ra. Imam untuk bersama-sama mendesak KPUD Bangkalan melakukan banding. Perwujudan dari desakan ini adalah aksi demonstrasi berhari-hari. Pendukung Ra. Imam – Din Zein juga menuruti himbauan Ra. Imam agar menyerahkan surat undangan pencoblosan pada Ra. Imam dan tidak terlibat serta berperan aktif dalam pencoblosan Pilkada Bangkalan. Jika dikaitkan dengan teori patron klien Keith R Legg, ada beberapa kesesuaian. Hubungan patron klien di Bangkalan berkenaan dengan hubungan antara pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak sama, bersifat pribadi, dan saling menguntungkan. Namun, memudarnya hubungan patron klien yang disampaikan Keith R. Legg atas dasar masyarakat modern yang bercirikan pada kemakmuran dan keadilan tidak sepenuhnya terjadi di Bangkalan. Hubungan patron klien tidak pudar, melainkan menyebar. Patron di Bangkalan terpusat pada keturunan atau kerabat Syaichona Moch. Cholil. Dewasa ini, patron tersebut menyebar dan terpecah, khususnya dalam Pilkada Bangkalan 2012. Ketiga, diketahui bahwa ada korelasi yang erat antara demokrasi dan patronase kiai di Bangkalan. Pencalonan Ra. Imam – Din Zein yang berujung pada pendiskualifikasian dan carut marut pilkada Bangkalan menunjukkan bahwa demokrasi yang diwujudkan melalui pilkada memfasilitasi perpecahan patron yang ada di Bangkalan. Perpecahan patron yang dimaksud adalah menyebarnya patron tunggal pada keturunan dan kerabat Syaichona Moch. Cholil sehingga memunculkan persaingan kuat. Masyarakatpun masih belum bisa menjalankan demokrasi sesungguhnya karena kultur kepatuhan dan ketundukan pada kiai masih kental sehingga yang diutamakan adalah dukungan yang kuat pada sosok patron-patron yang tidak lagi tunggal. Kultur kiai dengan masyarakat santri semakin kuat dan lestari akibat partai politik mengutamakan pencalonan dengan pertimbangan patronase didalamnya. Sebagai warga negara, terjunnya kiai ke dunia politik atau patron berkontestasi merupakan hal yang wajar. Yang harus dihindari adalah posisi sebagai patron disuatu daerah menjadi pertimbangan utama dalam pencalonan. Pertimbangan utama haruslah tetap mengacu pada kapasitas kemampuan calon kepala daerah yang mampu dan handal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat sehingga pilkada dan pemerintahan daerah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam melakukan penelitian di Bangkalan, peneliti harus memahami sejarah sosial dan budaya Bangkalan karena dua hal tersebut berkaitan erat dengan perkembangan politik dan perilaku masyarakat. Selain itu, Bangkalan cukup tertutup dalam hal politik terbukti dengan sulitnya pemberian izin dari pihak bakesbangpol untuk penelitian politik. Agar tidak menghambat penelitian, pengurusan izin penelitian hendaknya dilakukan kurang lebih 1-2 bulan sebelum rencana pencarian data dan mengemas metode pengumpulan data dengan sangat hati-hati. Tetapi, dalam tahap selanjutnya yaitu wawancara dan observasi data, pihak-pihak terkait terutama partai politik dan masyarakat cukup akomodatif. DAFTAR PUSTAKA Adib, Mohammad. 2011.Etnografi Madura. Surabaya : Departemen Antropologi FISIP UA. Amal, Ichlasul. 1996. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (Edisi Revisi). Yogyakarta : Tiara Wacana. Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Caroline, Edna. 2003. “Kabupaten Bangkalan.” Dalam Profil Daerah Kabupaten Kota. Bogor : Grafika Mardi Yuana. ____________. 2003. “Bahasa Inggris Masih Diharamkan.” Dalam Profil Daerah Kabupaten Kota. Bogor : Grafika Mardi Yuana. Chandra, Kanchan. 2006. “Counting Heads a Theory of Voter and elit Behavior in Patronage Democracy.” In Patrons, Clients, and Policies. Cambridge : University Press. Dahl, Robert. 1985. Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol. Jakarta : Rajawali Press. Dhakidae, Dhaniel. 2003. Profil Daerah Kabupaten Kota Jilid 2. Bogor : Grafika Mardi Yuana. Efriza. 2009. Ilmu Politik (Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan). Bandung : Alfabeta. Gatara, A. A. Sahid. 2009. Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan). Bandung : Pustaka Setia. Harrison, Lisa. 2009. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana. Legg, Keith R. 1993. Patrons, Clients, and Politicians, terjemahan : Affan Gaffar. Jakarta : Sinar Harapan. Masoed, Mochtar. 1999. Negara Kapital dan Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Pamungkas, Sigit. 2011. Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism. Philipus, Ng. dan Nurul Aini. 2006. Sosiologi dan Politik. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Salossa, Daniel S. 2005. Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yogyakarta : Pressindo. Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Politik. Jakarta : Rineka Cipta. Turmudi, Endang. 2004. Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan. Yogyakarta : LkiS. Wibawanto, Agung, dkk. 2005. Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat : Strategi dan Taktik Menang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Yogyakarta : Pembaruan. Zuhro, Siti. R. 2009. Demokrasi Lokal : Perubahan dan Kesinambungan NilaiNilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. Yogyakarta : Ombak. ___________ , ed. 2009. Peran Aktor Dalam Demokrasi. Yogyakarta : Ombak. INTERNET : Administrator . “Partai Persatuan Nasional (PPN) Gabungan 12 Parpol”. Diaskses pada tanggal 10 Desember 2012 pukul 19.00 ; File : http://www.partaipersatuannasional.or.id/index.php? option=com_content&view=article&id=9:partai-persatuan-nasional-ppngabungan-12-parpol&catid=1:latest-news&Itemid=50. Pemerintah Kabupaten Bangkalan. “Bangkalan Dalam Angka 2009”. Diakses pada tanggal 31 Januari 2012 pukul 17.00 ; file:///E:/Bangkalan-DalamAngka-2009.htm MEDIA MASSA “Imam – Zein Figur yang Didambakan.” Radar Madura Jawa Pos, 26 November 2012, Hal. 38. “Imam – Zein Figur yang Pas.” Radar Madura Jawa Pos, 26 November 2012, Hal. 38. “Imam – Zein Berpolitik Sejak Balita”. Radar Madura Jawa Pos, 26 November 2012, Hal. 38. “PPD-KPU Saling Ngotot”. Radar Madura Jawa Pos, 29 November 2012, Hal 30. “Banding Tunggu Salinan Putusan.” Kabar Madura, 6 Desember 2012, Hal. 1. “Diperintahkan Cabut Penetapan Pasangan Calon.” Kabar Madura, 6 Desember 2012, Hal. 1. “Imam – Zein Didis.” Radar Madura Jawa Pos, 6 Desember 2012, Hal. 29 “Polisi-Massa Bentrok di Kantor KPUD Bangkalan.” Jawa Pos, 11 Desember 2012, Hal. 1 “Tidak Sah Kalahkan Suara Calon : Massa Anggap Pemilukada Bangkalan Hanya Formalitas” Jawa Pos, 18 Desember 2012, Hal. 29 “Anggap Pemilukada Haram, Pilih Golput.” Radar Madura Jawa Pos, edisi 12 Desember 2012, Hal. 29 SKRIPSI Asmi, Faradina. 2010. “Pilpres 2009 dalam Pesantren (Studi Deskriptif Afiliasi Politik Kiai dan Partisipasi Politik Santri di Pondok Pesantren Sidogiri, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan).” Ilmu Politik FISIP Unair. Komariyah, Nurul. 2010. “Pergeseran Peran Kiai dari Pesantren ke Politik di Kecamatan Sreseh Sampang.” Ilmu Politik : FISIP Unair.

Judul: 2. Ok Jurnal Almas

Oleh: Ayik Sapta


Ikuti kami