Jurnal Herwin - Media Literacy

Oleh Dendi Prasetyo

52,8 KB 5 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Jurnal Herwin - Media Literacy

Media Literacy dan Pemberdayaan Masyarakat Madani Sri Herwindya Baskara Wijaya Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Abstract Indonesia is plural state. This the fact begin Indonesia contructed in 1945. As way as with the fact and democrazy, good civil society is destination to process build Indonesia. Civil society in Islam discourse have same name is masyarakat Madani. Masyarakat Madani is society who builded based on high celebrate of pluralism, democarzy, humanity, rights of civil and law supremation without see primordial difference. Name and concept Masyarakat Madani born from description Madinah society in Nabi Muhammad SAW era. Masyarakat Madani take morality as one factor to create the society. But in information era as now, seldom give negative impact is spreading of over content in mass media and the effect in society. Mean of over content in mass media is mass media publish information which it is not suitable with regulation in society because connected over publish information connected sexuality, mystic, etc especially in electronic mass media. However, there are some regulation to regulate information traffic in mass media Indonesia such us UU No 40/1999 about Press, UU No 32/2002 about Broadcasting, UU No 11/2008 about Information and Electronic Transaction, etc. So, media literacy is so important to educate society when they access information in mass media. The program must be doing together, comprehensive from all element in society in structural and cultural way. Key words: mass media, civil society, media literacy Pendahuluan Pada awal kelahirannya, media (media massa) dianggap sebagai berkah keajaiban sunatullah modernisasi. Kehadiran media di suatu negara bahkan acap kali dianggap sebagai indikator kemajuan peradaban masyarakat terkait. Dengan bangga, kita pernah memproklamasikan diri sebagai bagian dari peradaban dunia baru, ketika para futurolog seperti Alvin Toeffler dan John Naisbitt mengumumkan dimulainya era information society. Yaitu, hadirnya suatu masyarakat informasi berbasis IT (information technology) yang menggerakkan setiap sendi kehidupan dengan aktivitas pertukaran informasi luar biasa intensnya. Ramalan Naisbitt dan Toeffler memang terbukti, ketika industri berbasis teknologi informasi terutama media penyiaran mengalami booming di mana-mana. (Astuti, 30/6/2004 dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/30/0802.htm). Termasuk di Indonesia, era reformasi yang tengah berlangsung dalam situasi krisis di negara kita pada masa kini antara lain ditandai dengan dimulainya upaya-upaya perubahan struktural di berbagai bidang tatatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya diantaranya adalah adanya perubahan yang cukup drastis dalam kebijakan pemerintah di bidang media massa (termasuk media penyiaran). Pemerintah telah memberikan kelonggaran dan kemudahan bagi usaha penerbitan media. Di satu sisi, peningkatan jumlah media massa itu merupakan isyarat baik bagi berkembangnya kebebasan pers sesuai dengan proses demokratisasi ekonomi dan politik yang terjadi Di lain sisi, iklim pers bebas yang tumbuh ini menimbulkan banyak persoalan. Salah satu persoalan yang terjadi adalah munculnya praktik-praktik mengemas informasi mengenai “konflik”, “sensasi”, “gossip” dan “seks” sebagai komoditi yang mudah dijual. Dalam komunikasi massa, praktik tersebut disebut sebagai “jurnalisme selera rendah”. Sehingga, beberapa pihak menilai bahwa pers di Indonesia sudah kebablasan dalam arti kebebasan yang diberikan kepada pers telah melanggar etika dan tanggung jawab moral. (Sendjaja, 2003: 1). Sementara di ranah lain, kita mengharapkan terbentuknya Masyarakat Madani yang konon diterjemahkan sebagai civil society. Meminjam istilah Nurcholis Madjid, yakni sebagai masyarakat demokratis, yang berpangkal dari keteguhan wawasan etis, moral dan berkeadaban berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai-nilai atau karakter yang adil, egaliter, partisipatif, humanis, toleran, demokratis, tunduk kepada kepatuhan dan dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Atau dalam pandangan senada, Robert N. Bellah berpendapat bahwa masyarakat madani saat itu sarat dengan nilai, moral, maju, beradab, dan sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Terbentuknya information society tidak cuma ditandai oleh terbentuknya infrastruktur informasi dan media, tapi idealnya dibarengi pula oleh kemampuan khalayak untuk memanfaatkan informasi isi media secara cerdas. Namun realitasnya harus diakui,. sebagian besar sikap khalayak kita belum selektif dalam mengonsumsi media. Artinya, hal ini menuntut masyarakat untuk bisa bersikap cerdas terhadap media (khususnya media penyiaran) sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Maka, muncullah gagasan untuk memperkuat publik agar mampu mengatasi sendiri ekses-ekses media. Gagasan ini diwujudkan dalam konsep media literacy “atau "melek media". Masyarakat Madani Membangun masyarakat dalam kacamata Islam adalah tugas bersama sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Islam memiliki landasan kuat untuk melahirkan masyarakat yang beradab, komitmen pada kontrak sosial dan norma yang telah disepakati bersama. Bangunan sosial masyarakat muslim itu ciri dasarnya: ta’awun (tolong-menolong), takaful (saling menanggung), dan tadhomun (memiliki solidaritas). Dari konsep ini, maka lahirlah idealitas terwujudnya masyarakat ideal yang kerap disebut Masyarakat Madani. yang kadang disamakan dengan istilah masyarakat sipil (civil society). Yakni masyarakat dengan tatanan sosial yang baik, berazas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Pelaksanaannya antara lain dengan terbentuknya pemerintahan yang tunduk pada aturan dan undang-undang dengan sistem yang transparan. Perumusan konsep masyarakat madani menggunakan projecting back theory, yang berangkat dari sebuah hadits yang mengatakan “Khayr al-Qurun qarni thumma al-ladhi yalunahu thumma al-ladhi yalunahu”, yaitu dalam menetapkan ukuran baik atau buruknya perilaku harus dengan merujuk pada kejadian yang terdapat dalam khazanah sejarah masa awal Islam dan bila tidak ditemukan maka dicari pada sumber normatif al-Qur’an dan Hadits (Hamim, 2000: 115-127). Civil society yang lahir di Barat diislamkan menjadi masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat kota Madinah bentukan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengambil contoh dari data historis Islam yang secara kualitatif dapat dibandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep civil society. Islam mempunyai kemampuan untuk diinterpretasi ulang sesuai dengan perkembangan zaman, dan di sisi lain, masyarakat Kota Madinah merupakan proto-type masyarakat ideal produk Islam yang bisa dipersandingkan dengan konsep civil society. Nabi Muhammad SAW telah menampilkan peradaban Islam yang kosmopolitan dengan konsep umat yang menghilangkan batas etnis, pluralitas budaya, dan heteroginitas politik. Peradaban Islam yang ideal tercapai bila tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum Muslimin dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang non-Muslim) (Wahid, 1999: 4). Jurnalisme Selera Rendah Banyak tantangan untuk mewujudkan pembentukan masyarakat madani. Salah satu tantangannya adalah di sektor informasi karena masih belum berjalan sesuai harapan. Contoh sederhana misalnya berita kematian Reza Ihksan Fadillah, seorang warga Jawa Barat. Anak berusia 9 tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya setelah di-smack down tiga rekannya. Konon cerita Fadillah di-smack down karena meniru salah satu adegan dalam tayangan Smack Down di salah satu televisi swasta. Tanyangan smack down adalah realitas produksi pesan media penyiaran yang mengusung tema kekerasan selain tayangan-tayangan sejenis semisal siaran berita kriminal Sergap, Patroli, Investigasi, Brutal dan lainnya. Belum lagi tayangan dunia mistik yang sempat top saat lalu seperti Dunia Lain, Uka-Uka, Masih Dunia Lain dan lainnya yang bahkan oleh sebagian pihak dipandang bertentangan dengan ajaran agama karena dianggap sarat dengan adegan-adegan bermuatan takhayul, bid’ah dan khurafat (TBC). Hal itu dikhawatirkan bisa mereduksi keimanan umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini. Kondisi memprihatinkan itu belum termasuk ranah media cetak. Di media cetak, koran-koran besar menghadapi tantangan serius karena disaingi oleh tabloid-tabloid kuning lewat berita-berita sensasional yang "bersyahwat" dan "berdarah-darah". Tidak ketinggalan keberadaan internet memberikan ranah kepuasan sendiri karena mampu menembus batas-batas keindividuan personal (privacy). Tema seksualitas juga menjadi senjata ampuh bagi media penyiaran dalam mereguk perhatian masyarakat sebagai sasaran empuknya. Seperti misalnya tayangan Fenomena di salah satu stasiun swasta yang menyuguhkan seputar dunia malam para wanita. Di program siaran itu disuguhkan tayangan yang mengumbar sisi seksualitas wanita. Pun saat tayangan sinetron yang tidak jarang menampilkan bintang-bintang muda dengan pakaian “kurang lengkap”, termasuk dalam tayangan sinetron berbau religius dan mistik. Serupa dengan tayangan iklan, kaum hawa dijadikan senjata promosi yang jitu dalam mendongkrak hasil produksi yang salah satunya dengan mentransformasikan nilai-nilai sensualitas, seperti iklan sabun, pembersih wajah, penghalus kulit dan lainnya. Tayangan model gosip artis tak kalah serunya juga menjadi salah satu primadona pemirsa Indonesia, seperti Silet, Was-Was, Insert, Kabar-Kabari dan lainnya (Wijaya, 2007: 8-9). Untuk program siaran radio, sebagai contoh, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah pernah memperingatkan kembali lembaga penyiaran radio agar tidak menyiarkan program acara yang bersifat tidak senonoh sehingga membuat tidak nyaman yang mendengarnya. Seperti iklan obat kuat di beberapa stasiun radio dengan ungkapan “pring cagak radio, tambah…” atau “bisa berdiri, bisa…”. KPID menilai produksi siaran seperti itu tidak pantas untuk disiarkan karena bisa memberikan pengaruh negatif pada pendengar. Begitu juga dengan program konsultasi seks, supranatural, dunia gaib dan lainnya. (Wijaya, 2007: 9; 2011: 7-9). Paul Johnson, seorang jurnalis dan ahli sejarah Amerika Serikat (AS) mengungkapkan setidaknya ada tujuh praktik penyimpangan kebebasan media. Johnson menyebutnya Seven Deadly Sins atau “7 Dosa Media”, antara lain distorsi informasi, dramatisasi fakta palsu, mengganggu privacy, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracuni benak pikiran anak-anak, penyalahgunaan kekuasaan (Johnson, 1997, dalam Sendjaja, 2003). Sasa Djuarsa Sendjaja menambahkan enam penyimpangan media lagi, khususnya di Indonesia yakni eksploitasi judul, sumber berita konon kabarnya, dramatisasi konflik, penyajian one sided, dominasi opini elit dan vulgar. (Sendjaja, 2003: 5-6). Tidak hanya dianggap bertabrakan dengan nilai-nilai moralitas agama dan cultural, siaran dan tayangan model itu juga menyelisihi regulasi yang ada yakni UU Pers No 40/1999 dan UU Penyiaran No 32/2002. Seperti UU Pers No 40/1999 Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan dan asas praduga tidak bersalah. UU Penyiaran No 32/2002 Pasal 5 Huruf b menyebutkan penyiaran diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI No 009/SK/KPI/8/2004 mengatur lebih detil program siaran media penyiaran. Melek Media Para ahli menyebut budaya dan masyarakat mutakhir sebagai masyarakat yang jenuh dengan media (media saturated society). Masyarakat mutakhir adalah masyarakat yang dibombardir dengan begitu banyak dan melimpah informasi berupa gambar, teks, bunyi dan pesan-pesan visual. Masyarakat mutakhir adalah masyarakat yang dibanjiri informasi dan pesan-pesan komersial. Masyarakat yang jenuh media telah menyebabkan narkotisasi media bagi masyarakat. “Narkotisasi” merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan efek negatif atau menyimpang (disfunction) dari media massa. Istilah ini sebenarnya berasal dari Paul F Lazarfeld dan Robert K Merton. Dalam eseinya, “Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Function” (1948, dalam Ibrahim & Romli, 2007: 147-148), bahwa mereka menggunakan istilah “Narcotizing Disfunction” untuk menyebut konsekuensi sosial dari media massa yang sering diabaikan. Media massa dianggap sangat efektif membuat orang sangat kecanduan karena media massa telah menjadi narkotika sosial paling efisien dan paling bisa diterima. Orang sebanyak- banyaknya informasi apapun bukan karena butuh, tapi karena memang itulah yang terus menerus disuguhkan kepada mereka. Akhirnya, orang-orang menjadi kurang tercerahkan. Atau, dalam kata-kata Lazarfeld dan Merton, meningkatnya dosis komunikasi massa dengan kurang hati-hati bisa saja mengubah energi manusia menjadi pengetahuan pasif. Upaya efektif untuk menghadapi efek jangka panjang dari narkotisasi media adalah dengan menggalakkan program “media literacy” (pendidikan melek media). Titik berat perhatiannya adalah pemberdayaan khalayak media (pembaca, pendengar dan pemirsa). Media literacy adalah kemampuan untuk memilah, mengakses, dan menganalisis isi media sehingga khalayak diharapkan hanya memanfaatkan isi media sesuai dengan kepentingannya. Media literacy penting karena faktanya tidak semua isi media massa bermanfaat bagi khalayak. Banyak di antaranya yang tidak mendidik dan hanya mengedepankan kepentingan pemilik/pengelola media untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Konsep melek media telah dikembangkan sejak pertengahan tahun 70-an. Kemudian tahun 1976 sebuah konferensi yang disponsori Ford Foundation, Markle Foundation, dan National Science Foundation mengusulkan komponen dari kurikulum melek media mencakup beberapa hal. Seperti, kebiasaankebiasaan produksi acara TV; analisis daya pikat (appeal) TV; karakter dan peran isyarat-isyarat non-verbal; overview sejarah dan struktur industri penyiaran; basis ekonomi untuk televisi; analisis format-format tipikal untuk programming hiburan; keprihatinan yang pokok tentang efek negatif programming; analisis nilai-nilai yang digambarkan dalam isi TV; standar-standar untuk kritik isi TV; dan pengalaman langsung dengan peralatan TV. Art Silverblatt dalam bukunya Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages (1999, dalam Ibrahim & Romli, 2007), mengidentifikasi paling tidak terdapat lima unsur fundamental dalam pendidikan media literacy yakni kesadaran terhadap dampak media, pemahaman terhadap proses komunikasi massa, strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media, pemahaman terhadap isi media sebagai teks yang menyajikan pandangan bagi kehidupan dan budaya kita dan kesanggupan untuk menikmati, memahami dan mengapresiasi isi media. Program Melek Media Menurut hemat penulis, program melek media (media literacy) dapat diwujudkan dalam beberapa tindakan konkret berupa: a. Sosialisasi terarah (kampanye) kepada publik agar mampu memahami isi media, mampu mengakses dan menggunakan media, serta mampu berkomunikasi melalui media secara interaktif, seperti melalui iklan layanan terpadu, road show, seminar, talkshow, kajian-kajian agama, pelatihan dan lainnya. Dalam hal ini, pelaksana program bisa memanfaatkan jejaring terpadu berbagai pihak baik kelembagaan (organisasi, kantor, instansi negeri dan swasta) dan personal (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemangku simpul-simpul kultural lain). b. Sarana pendidikan, dari jenjang pendidikan pra dasar, dasar, menengah hingga perguruan tinggi (PT). Selain sosialisasi, program melek media ini juga dapat dimasukkan dalam kurikulum formal pendidikan, misalnya melalui pelajaran intra/ektrakurikuler jurnalistik, kajian media massa atau sejenisnya. Seperti yang telah dilakukan oleh di Jepang. Kementerian Telekomunikasi dan Pos Jepang mendirikan Komite Penyiaran bagi Pemuda pada April 2000 melalui riset terpadu seputar media, komite ini juga menyusun program-program media literacy di sekolah-sekolah. c. Kebijakan formal, seperti program Wajib Belajar (Wajar) pukul 18.00-20.00 WIB bagi pelajar, Hari Tanpa Televisi (22 Juli). Tujuannya memberikan pesan kuat kepada industri televisi mengenai keprihatinan masyarakat yang kian meningkat terhadap buruknya kualitas program televisi. Juga, memberi dukungan pada program televisi yang berkualitas dan bermanfaat, sekaligus mendorong stasiun televisi dan pihak lain yang terkait untuk menghilangkan program-program yang tidak mendidik sembari memperbaiki terus kualitas programnya. d. Upaya-upaya itu harus didukung dengan langkah berkesinambungan lain, seperti memaksimalkan peran lembaga-lembaga pemantau media massa seperti Komisi Penyiaran Pusat (KPI), Dewan Pers, Media Watch, eksekutif, legislatif yudikatif, LSM dan lainnya. Selain itu, masyarakat luas bisa aktif mengontrol jalannya program siaran/tayangan media penyiaran (juga publikasi media cetak) agar sesuai aturan yang berlaku. Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani, maka peran lembaga-lembaga sosial, kemasyarakatan dan keagamaan harus diberikan ruang yang maksimal sebagai penjaga moral umat dan bangsa, khususnya lembaga-lembaga sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. e. Target lain yang tak kalah penting sebagai sasaran media literacy adalah kalangan orang tua. Bagaimanapun, orang tua adalah pihak pertama yang menyosialisasikan nilai-nilai dalam keluarga. Dengan memberdayakan orang tua, atau membuat mereka melek media, diharapkan orang tua mampu mewariskan nilai-nilai kultural-edukatif yang dapat membentengi putraputrinya dari pengaruh buruk media. Tidak sedikit orang tua mengomeli anak tatkala mereka merengek minta dibelikan komik, atau memperpanjang waktu nonton film kartun di televisi. Tapi tidak pernah sedikit pun mencemaskan diri, tatkala anak keranjingan memburu gosip selebriti lewat tabloid ataupun infotainment. Karena itu, konsep melek media pun perlu diajarkan kepada orang tua. Penutup Dalam konteks media massa adalah bahwa penyampaian informasi bukanlah hak bagi media pers, tetapi merupakan kewajiban dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (yang baik dan benar). Bagi pers, itulah marwah dan martabat membentuk citra sosial sehingga masyarakat mempercayainya. Etika jurnalisme adalah upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat bagi keberadaan pers dalam menjalankan fungsinya. (Siregar, 2006: 183). Pelanggaran etika jurnalisme akan memerosotkan citra institusi pers di tengah masyarakat. Tapi realitasnya, institusi pers termasuk media penyiaran publik (radio dan televisi) telah dianggap menyebarkan “virus” meresahkan karena memproduksi sebagian isi siaran/tayangannya yang dinilai memberikan dampak negatif bagi publik, seperti kultur individualistik, hedonisme, budaya kekerasan, sindrom seksualitas, mistik dan lainnya. Sementara di satu sisi, banyak pihak di Tanah Air yang menghendaki agar Indonesia dapat membentuk bangsa beradab dengan menganut konsep masyarakat madani (civil society). Yakni sebuah tatanan masyarakat yang mulia, adil, elegan, berwibawa dan demokratis. Sebuah tata masyarakat yang diyakini sebagai anak kandung dari peradaban Islam, mengingat, karakteristik akhlak dan budi pekerti yang luhur, bersumber pada nilai dan ajaran agama terlihat begitu kentara di dalamnya. Dalam masyarakat madani (demokratis), setidaknya ada empat prinsip sentral jurnalisme yakni kebebasan dan independensi, ketertiban dan solidaritas, keanekaragaman dan akses serta obyektifitas dan kualitas informasi. Obyektifitas berita terdiri dari faktualitas dan impartialitas. Faktualitas terbagi dalam kebenaran dan relevansi. Impartialitas yakni keseimbangan dan netralitas. (McQuail, 1987, dalam Sendjaja, 2003). Sedangkan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel merangkum ada sembilan elemen jurnalisme yang seharusnya dilakukan media dan diharapkan publik yakni berorientasi pada kebenaran, loyalis pada (kepentingan) masyarakat luas, disiplin verifikasi, indenpendensi, memantau jalannya kekuasaan, menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat, membuat hal penting dan relevan, menyiarkan berita komprehensif dan proporsional, mengikuti hati nurani (Kovach & Rosenstiel, 2006: 6). Konsep pendidikan melek media (media literacy) merupakan alternatif memberdayakan publik di tengah kepungan produksi pesan media. Konsep ini berkehendak untuk mendidik publik agar mampu berinteraksi dan memanfaatkan media secara cerdas dan kritis. Sehingga publik tidak mudah dibodohi media, dan tidak gampang dieksploitasi media untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak pada kebutuhan publik. Selain model kampanye terpadu lintas sektor dengan beragam bentuknya, penulis menaruh pengharapan besar agar media literacy bisa memanfaatkan sektor pendidikan sebagai sarana efektif menumbuhkan masyarakat melek media. Di sektor itu, berkumpul generasi muda sebagai pelanjut pembangunan bangsa. Kita patut bersyukur, sejumlah pihak belakangan ini mulai menyoal muatan-muatan moral dalam isi media, dan mengkhawatirkan pengaruhnya bagi publik. Langkah semacam ini perlu dibarengi dengan melatih publik agar melek media, hingga mereka memiliki kekuatan mental kultural sendiri guna melindungi diri dari ekses media. Ketika ruang publik terancam oleh kapitalis-kapitalis media yang mencoba mengeruk keuntungan dari kenaifan masyarakat lewat jualan komoditas media yang murahan, publik siapapun itu perlu diberdayakan melalui konsep media literacy agar mampu merebut kembali ruang yang terancam itu. Program media literacy terutama ditujukan bagi anak-anak dan kalangan muda penikmat (dan pengguna) media. Pasalnya, kalangan ini berada pada titik yang sangat kritis ketika berhadapan dengan media. Kenaifan membuat kalangan muda dapat disetir media dengan mudah agar loyal terhadap kepentingan media (dan industri kapitalis media) atas nama gaya hidup modern dan global. DAFTAR PUSTAKA Astuti, Santi. I. (2004). Membangun Masyarakat Melek Media. diakses melalui situs website http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/30/0802.htm, Juli 2005. Hamim, T. (2000). Islam dan Civil society (Masyarakat madani): Tinjauan tentang Prinsip Human Rights, Pluralism dan Religious Tolerance. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Komisi Penyiaran Indonesia. (2004). Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia. Kovach, B. & Rosenstiel, T. (2006). Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik. Jakarta: Yayasan Pantau. Ibrahim, Idi. S & Romli, Asep.S.M. (2007). Amerika, Terorisme dan Islamophobia; Fakta dan Imajinasi Jaringan Kaum Radikal. Bandung: Penerbit Nuansa. Seri Pustaka Yustisia. (2005) Hukum Jurnalistik; Himpunan Perundangan Mengenai Pers dan Penyiaran. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. Siregar, A. (2006). Etika Komunikasi. Yogyakarta: Pustaka Book Publiser. Sendjaja, Sasa. D. (2003). Prinsip Dasar Penyajian Informasi Media Massa, Surakarta: Prodi S2 Ilmu Komunikasi Konsentrasi Riset dan Pengembangan Teori Komunikasi UNS Wijaya, Sri.Herwindya Baskara. (2007). Pornografi dan Etika Jurnalistik (Telaah Singkat tentang Berita dan Siaran Berbau Pornografi ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik UU Pers No 40/1999, UU Penyiaran No 32/2002 dan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P2SPS) Komisi Penyiaran Indonesia No 009/SK/KPI/8/2004). Makalah Kuliah. Surakarta: Prodi S2 Ilmu Komunikasi Konsentrasi Riset dan Pengembangan Teori Komunikasi Universitas Sebelas Maret. Wijaya, Sri Herwindya Baskara. Pornografi di Media Massa Indonesia. Jurnal Komunitas Edisi Perdana Volume 1 Nomor 1 Agustus 2011. Surakarta: Program Studi Komunikasi Universitas Sahid Surakarta. Wahid, Abdurrahman. (1999). Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam. diakses melalui situs website http:/artikel.isnet.org/Islam/Paramadina/Konteks/Universalisme.html., Juli 2005.

Judul: Jurnal Herwin - Media Literacy

Oleh: Dendi Prasetyo


Ikuti kami