Sri Wahyuni Ningsih ( Jurnal )

Oleh Najimi Tan

206,7 KB 4 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Sri Wahyuni Ningsih ( Jurnal )

Sri Wahyuni Ningsih. 1104012016023. Praktik Utang Piutang Bahan Pokok untuk Akad Nikah Dibayar Pascaresepsi Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Pendawan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran). Skripsi, Sambas: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Juli 2020. ABSTRAK Praktik utang piutang bahan pokok untuk akad nikah dibayar pascaresepsi pernikahan sudah lama dilakukan oleh masyarakat Dusun Pendawan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran. Praktik utang piutang bahan pokok untuk akad nikah dibayar pasca resepsi pernikahan yang terjadi di Dusun tersebut yaitu pihak yang akan mengadakan acara pernikahan dengan pemilik toko, mengenai penyerahan pembayaran utang dilakukan ditoko tempat orang berutang dan pada saat itu juga pihak toko menghitung jumlah keseluruhan utang orang yang berutang, sehingga sebelumnya tidak diketahui berapa jumlah nominal keselurahan. Sedangkan alasan mengapa praktik utang piutang itu ada, hal ini timbul karena ada orang yang memerlukan bahan pokok tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik utang piutang bahan pokok untuk akad nikah dibayar pascaresepsi pernikahan di Dusun Pendawan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik utang piutang bahan pokok untuk akad nikah dibayar pascaresepsi pernikahan di Dusun Pendawan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas praktik utang piutang bahan pokok untuk akad nikah dibayar pascaresepsi pernikahan dan untuk mengertahi pandangan hukum Islam terhadap praktik utang piutang bahan pokok untuk akad nikah dibayar pasca resepsi pernikahan di Dusun Pendawan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengupulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa utang piutang sejenis ini sudah sesuai dengan hukum Islam tidak ada penambahan harga didalamnya sehingga tidak terjadi riba, akad dilakukan atas dasar suka sama suka (antaradhin) sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan saling tolong menolong (ta’awun). Kata kunci : Bahan Pokok, Resepsi Pernikahan, Utang Piutang PENDAHULUAN Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuanketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wahyu Wabisana, 2016; 185). Dalam hal ini perkawinan adalah bagian dari hukum perikatan yang tidak lepas dari hubungan antar individu dangan masyarakat. perikatan yaitu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar pihak yang satu sebagai penerima hak atau pemilik hak dan pihak lain sebagai pemikul tanggung jawab yang berkewajiban atas suatu prestasi (Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2012; 196). Pengertian perikatan masih bersifat abstrak, oleh karena itu diperlukan perjanjian yang isinya memuat perikatan diantara beberapa pihak. Setiap perjanjian memuat perikatan, tetapi tidak semua perikatan dibuat perjanjiannya. Dengan demikian, perikatan bersifat umum melingkupi berbagai bentuk perjanjian, contohnya perjanjian utang-piutang yang terdapat ikatan dua belah pihak, yaitu pihak yang berutang dan pihak yang mengutangkan. Kedua belah pihak telah melakukan ikatan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban. Pihak yang berutang berkewajiban membayar utang seperti yang telah dijanjikan, artinya diikat oleh waktu yang telah ditetapkan. Utang piutang (qardh) adalah salah satu transaksi yang bisa dilakukan seluruh masyarakat, oleh karena itu transaksi utang piutang (qardh) sudah ada dan dikenal manusia sejak manusia berada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu dengan lain (Helmi Karim, 2002; 37). Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan, dengan cara memberikan utang. Utang bukan merupakan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya seperti yang diterimanya atau sesuai dan sama dengan nilai yang dihitungnya (Ahmad Wardi Muslich, 2013; 275). Dalam bermuamalah tentulah manusia memerlukan aturan yang mana dengan adanya aturan sangat bermanfaat bagi kelangsungan interaksi antar mereka. Islam datang dengan dasar dan prinsip yang mengatur secara baik persoalan bermuamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka (Imam Mustofa, 2016; 6). Tanpa terkecuali dengan manfaat utang piutang (qardh), dimana pengambilan manfaat dalam utang piutang (qardh) hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Pernikahan secara umum lebih sering dilakukan dengan menyelenggarakan pesta atau resepsi pernikahan pasca akad nikah selesai dilaksanakan. Tetapi di Desa Pendawan Kecamatan Tangaran khususnya di Dusun Pendawan acara akad nikah yang di lakukan dirumah, sebelum akad nikah berlangsung orang sudah mengadakan kumpul-kumpul keluarga dan mengadakan makan-makan, yakni dimulai dengan acara bumbu, kemudian di isi dengan acara makan bersama yang diselingi dengan hiburan musik untuk tamu. Dengan demikian terjadilah utang piutang yang dilakukan oleh orang yang akan mengadakan acara akad nikah. Utang piutang semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga Dusun Pendawan. Berdasarkan survey awal kepada orang yang berutang yang sudah melaksanakan resepsi pernikahan, mengatakan bahwa masyarakat cendrung melihat ini sebagai sebuah keharusan dan sudah menjadi tradisi/budaya, seolah-olah pernikahan menjadi kurang sah jika tidak dilaksanakan pesta. Pandangan ini kemudian mendorong orang untuk melaksanakan pesta setiap kali ada pernikahan, tidak jarang orang sampai memaksakan diri untuk menyelenggarakannya. Apa yang terjadi kemudian adalah orang juga sampai berutang bahan pokok di toko untuk melangsungkan acara pernikahan. Padahal jika hanya akad nikah saja sudah menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan menjadi sah dan halal tanpa mengadakan resepsi pernikahan. Di Dusun Pendawan untuk perjanjian utang-piutang dilaksanakannya sebelum akad nikah hingga selesai resepsi pernikahan. Utang piutang disini berupa pengambilan bahan pokok sebelum berlangsungnya akad nikah di sebuah toko dan akan di bayar pascaresepsi. Utang piutang ini hanya mengambil bahan-bahan pokok yang diperlukan tanpa mengetahui harganya dan ketika ingin membayarnya barulah kedua belah pihak berhitung berapa jumlah yang sudah diambil sebelumnya. Bahan pokok yang di maksud disini seperti gula, garam, minyak makan, susu dan bumbu dapur lainnya. Dengan demikian setelah melaksanakan acara pernikahan pihak pengantin atau pun pihak keluarga harus membayar utang. Hal inilah yang perlu didalami dan dijelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi penambahan harga pada saat melakukan praktik utang piutang yang benar-benar dilandasi oleh kaidah Islam. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif yaiyu penelitian yang membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara peristiwa yang diteliti (Moh Nazir, 1999; 63). Materi penelitian ini diperdalam dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terlibat praktik utang piutang bahan pokok untuk akad nikah dibayar pascaresepsi pernikahan dalam perspektif hukum islam di dusun Pendawan. PEMBAHASAN 1. Praktik Utang Piutang Bahan Pokok untuk Akad Nikah Dibayar Pascaresepsi Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Pendawan Kecamatan Tangaran Di sebagian masyarakat terbangun suatu tradisi yang menarik saat penyelenggarakan hajatan seperti walimahan, kelahiran, khitanan atau yang lain, yaitu berutang bahan pokok. Demikian juga di Dusun Pendawan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran. Praktik utang piutang bahan pokok dibayar pascaresepsi pernikahan sebagian besar dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Utang piutang bahan pokok merupakan pengambilan bahan pokok yang diperlukan saat acara pernikahan berlangsung dan akan dibayar setelah acaranya selesai. Utang piutang merupakan bentuk transaksi yang dapat memberikan kemudahan bagi pihakpihak yang melakukan transaksi utang piutang, dan juga merupakan bentuk tolong menolong antara sesama manusia. Praktik utang piutang bahan pokok dibayar pascaresepsi pernikahan yang dilakukan di Dusun Pendawan karena muqtaridh (peminjam) uang arisan atau bahan pokok belum terkumpul sehingga mengakibatkan adanya utang piutang terlebih dahulu. Pada umumnya praktik utang piutang antara pemilik toko dan orang yang akan melaksanakan acara pernikahan biasanya didahului dengan akad atau perjanjian bersama yang dalam praktiknya perjanjian utang piutang antara keduanya ini hanya dilakukan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, jadi dengan rasa sa ling percaya ataupun berdasarkan kebiasaan setempat. Dalam berutang bahan pokok untuk acara pernikahan sudah sering dilakukan, hal ini membuat saya dan pemilik toko sudah saling percaya meskipun perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan (Runani, 2020). Kemudian mengenai pembayaran utang dilakukan di toko tempat orang berutang dan pada saat itu juga pihak toko menghitung jumlah keseluruhan utang orang yang berutang, sehingga sebelumnya tidak diketahui berapa jumlah nominal keselurahan. Sedangkan alasan mengapa praktik utang piutang itu ada, hal ini timbul karena ada orang yang memerlukan bahan pokok tersebut. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik utang piutang bahan pokok dibayar pascaresepsi pernikahan adalah karena adanya kebutuhan mendesak, serta prosesnya mudah dan cepat, sehingga membuat orang yang akan mengadakan acara pernikahan merasa lebih ringan. Dengan demikian seseorang dibolehkan berutang karena dalam keadaan darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak, bukan karena sesuatu yang dibiasakan karena hal seperti itu sangatlah buruk akibatnya. Dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi utang bahan pokok dibayar pascaresepsi pernikahan di Dusun Pendawan Desa Tangara Kecamatan Tangaran tersebut adalah karena masyarakat setempat merasa dimudahkan dan diringankan dalam melaksanakan acara pernikahan. Ditambah lagi pemahaman tentang transaksi hukum Islam semacam ini seakan tidak ada larangannya. Karena masyarakatnya sendiri menganggap transaksi seperti ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini. 2. Pandangan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Bahan Pokok untuk Akad Nikah Dibayar Pascaresepsi Pernikahan di Dusun Pendawan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran Telah dijelaskan bahwasanya qardh (utang piutang) juga tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan tertentu, di mana hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Misalnya bagi pihak yang mengutangi untuk menetapkan syarat atas orang yang berutang berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan, hal demikian adalah diharamkan (Rachmat Syafe’i, 2006; 156). Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah melarang qardh terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan qardh agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak contohnya berutang 1.000.000 dibayar 1.200.000 itu dilarang, sebab qardh dimaksudkan dalam syariat bentuknya adalah akad kasih sayang, untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan. Menurut syafi’iyah, semua akad jual beli harus menggunakan lafadz yang sharih (jelas) atau kinayah (qiyasan), dengan ijab qabul. Oleh karena itu jual beli mu’athah. hukumnya tidak sah, baik barang yang dijual berharga mahal atau murah. Alasannya adalah bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak (antaradhin). Setiap transaksi dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada di dalam sebuah akad. Pada ketentuannya prinsip akad ialah kesepakatan keduua belah pihak. Sama halnya yang terjadi pada perjanjian utang piutang di Dusun PendawanKecamatan Tangaran, terjadi kesepakatan antara pemilik toko dan orang yang akan melakuan acara pernikahan. Dalam setiap akad harus ada yang namanya sighat al-aqd yaitu ijab dan qabul. Adapun ijab ialah pernyataan pertama yang menyatakan oleh salah satu dari mut’aqidayn yang mencerminkan keseriusannya untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh orang yang berutang, misalnya: “saya akan mengambil bahan pokok kepada saudara untuk acara pernikahan”, dan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang menyatakan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh pemilik toko, “ya, tetapi saya minta anda harus langsung membayarnya setelah acara pernikahan selesai dan tidak ada penambahan”. Dengan tidak adanya penambahan berarti tidak ada riba yang di larang yang dilakukan antara pemilik toko dengan orang yang ingin berutang. Karena penambahan termasuk riba dan dilarang dalam syariat sebagaimana firman Allah swt. ۚ )٢٧٥( ‫َّلل اْلَبْي َع َوَحَّرَم ِّالرََب‬ َ ‫َوأ‬ َُّ ‫َح َّل ا‬ Terjemahan: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. AlBaqarah/2: 275). Dari ayat diatas diperkuat dengan kaidah fiqih yang artinya “setiap piutang yang memberikan manfaat keuntungan maka itu adalah riba” (Ahmad, Djazuli, 2019; 184) Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun utang piutang telah terpenuhi. Selain itu objek dalam utang piutang ini sudah terpenuhi syarat sebagaimana sahnya akad utang piutang diadakan, yaitu bahan pokok yang mempunyai nilai secara otomatis bahan pokok tersebut telah berpindah tangan kepada orang yang berutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad utang piutang di Desa Tangaran. Demikian juga dengan aqidnya, transaksi utang piutang ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Orang yang melakukan transaksi utang piutang di Dusun Pendawan adalah orang yang dewasa, berakal, dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu juga dengan sighat dalam transaksi ini juga sudah terpenuhi, yaitu para pihak dalam transaksi adalah orang yang sudah dewasa, berakal, dan cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu bahan pokok dan ijab qabulnya mempunyai maksud berutang. Dengan demikian, akad utang piutang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dari segi aqid, objek, maupun sighatnya (Ahmad Farroh Hasan, 2018; 23-24). Dalam perjanjian utang piutang di Dusun Pendawan jenisnya sudah diketahui, jumlah barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya yaitu bahan pokok. Meskipun demikian dalam akad utang piutang sudah di sepakati di awal namun harga bahan pokok dalam utang piutang tidak di diketahui oleh si pengutang. Namun utang piutang di Dusun Pendawan tersebut hanya dilakukan oleh orang yang mengadakan acara pernikahan dan pemilik toko saja secara lisan tanpa ada catatan, dan perjanjian utang piutang ini dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah orang yang berutang menerima barang terlebih dahulu, dan pemilik toko akan menerima uangnya pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesai acara resepsi pernikahan. Hal ini dapat dilihat seberapa besar kepercayaan yang dibangun oleh kedua belah pihak yang berarti tingkat kejujuran, keterbukaan, dan keikhlasan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Sebagaimana firman Allah swt: ‫۞وِّإن ُكُنتْم َعَل ٰى َسَفٍر َوََْل ََِّتُد او َكاتًِّبا َفِّرَه ٌان‬ َ ٌۖ ِّ ‫ضا َفْلُيَؤِّد َّال ِّذي‬ ً ‫ض ُكم َبْع‬ ُ ‫وضٌة َفِّإ ْن أَم َن َبْع‬ َ ‫َّمْقُب‬ ۚ ُۗ ‫َّلل َربَُّه ََوَل َتكُْتُم او الشََّه َادَة‬ َّ ‫ْاؤُُِّت َن أََمَانَتُه َْولَيتَِّّق ا‬ َ ُۗ ِّ ِّ ِّ ‫ون َعِّل ٌيم‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ِب‬ ‫َّلل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ‫آِث َقْلُب‬ ٌ ‫َوَمن َيكُْتْمَها َفإنَُّه‬ )٢٨٣( Terjemahan: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara (tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah/2: 283). Berdasarkan hal tersebut bahwa penghitungan jumlah utang akan dilakukan pada saat ingin membayar utang yang sebenarnya tidak diketahui oleh pengutang, hal ini dianggap wajar dan sebagian para ulama membolehkannya. Menurutnya hal ini dikembalikan lagi kepada adat kebiasaan (urf) selama tidak bertentangan dengan nash. Adapun macam-macam ‘Urf 1. ‘urf Qauli ‘Urf Qauli ialah ‘urf berupa perkataan, seperti perkataan daging, dalam percakapan sehari-hari hanya bisa diartikan dengan sapi, ayam, unta. Dan ikan tidak termasuk daging. 2. ‘Urf Amali ‘Urf Amali ialah ‘urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara’, shighat jual beli merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara’ membolehkannya (Sohari dan Ahmad Sanusi, 2011; 96-98). Contohnya jual beli di alfamart, jual beli yang tidak ada tawar menawar. Desa Tangaran, hal ini termasuk dalam ‘urf Amali seperti ‫العادة حمكمة‬ penjelasan yang ada diatas. Jadi kesimpulannya utang piutang sejenis ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada penambahan harga didalamnya sehingga tidak terjadi riba, akad dilakukan atas dasar suka sama suka (antaradhin) sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan saling tolong menolong (ta’awun). “Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum” (Ahmad Djazuli, 2019; 80). Utang piutang bahan pokok untuk acara pernikahan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat KESIMPULAN 1. Praktik utang piutang yang terjadi di Dusun PendawanKecamatan Tangaran merupakan perjanjian antara pemilik toko dan orang yang berutang. Dalam perjanjian utang piutang tersebut masyarakat mengambil bahan pokok yang diperlukan, bahan pokok tersebut akan dibayar setelah acara resepsi pernikahan. Kemudian penghitungan jumlah bahan pokok yang diutangkan akan di hitung pada saat orang akan membayarnya dan tidak ada penambahan harga dalam utang piutang tersebut, dan ini telah terjadi secara turun temurun (mentradisi) yang disebut al-urf di Desa Tangara. 2. Praktik utang piutang bahan pokok untuk akad nikah dibayar pascaresepsi pernikahan sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada penambahan harga didalamnya sehingga tidak terjadi riba, akad dilakukan atas dasar suka sama suka (antaradhin) sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan saling tolong menolong (ta’awun), meskipun demikian kekurangan dari penelitian ini bahwa akadnya sudah jelas dilakukan diawal namun dalam harga bahan pokok utang piutang tidak di ketahui harga pasarannya oleh si pengutang, dan akan di ketahui jumlah utangnya pada saat pembayaran DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal Abdullah bin Muhammad, dkk, (2015). Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah. Abidinet all, Slamet, (1999). Fiqih Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia. Al-Jaziri, Abdurrahman, (2001). Al-Fiqh ‘ala Mazhahib al-Arba’ah. Jakarta: Gema Insani. A Mas’adi, Gufron, (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ahmad Saebani, Beni dan Encup Supriatna, (2012). Antropologi Hukum. Bandung: Pustaka Setia. Al-Musayyar, Sayyid Ahmad, (2008). Islam Bicara Soal seks percintaan dan rumah tangga. Jakarta: Erlangga, 2008. Arfa, Faisar Ananda, dkk, (2016). Metodologi Penelitian Hukum Islam. Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group. Arikunto, Suharsimi, (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Jakarta: Rineke Cipta. Furchan, Arief, (1992). Pengantan Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional. Hajar, Ibn, (2010). Bulughul Maram. terj. Irfan Maulana Hakim. Bandung: PT. Mizan Pustaka. Karim, Helmi, (2002). Fiqih Muamalah. Jakarta: Rajja Grafindo Persada. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (2008). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Lubis Suhrawerdi K, Chairuman Pasaribu, (1996). Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: sinar Grafika. Munadi, dkk, (2016). Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas dan Ekonomi Islam. Indonesia: IAIN Pontianak Press. Mustofa, Imam, (2016). Fiqih Mu’amalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers. Nata, Abuddin, (2004). Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Nawawi, Ismail, (2012). Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social. Ghalia Indonesia. Nawawi, Ismail, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Sosial. Rizal, Agus, Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam. Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, (2013). Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. Syarifuddin, Amir, (2010), Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group. Syarifuddin, Amir, (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indinesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006 Tihami, H. M. A. (2010). Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap. Jakarta: Rajawali Fres. Tanzeh, Ahmad, (2004). Metode Penelitian Praktis. Jakarta: PT Bina Ilmu. Pahutar, Agus Anwar, (2019). Analisis Hadis-Hadis Tentang Walimatul ‘Urus. Jurnal Darul ‘Ilmi Vol. 07, No. 01 Juni. Wabisana, Wahyu, (2016). “Pendidikan Agama Islam” dalam Jurnal Ta’lim, Vol.1, No. 2. Tahun.

Judul: Sri Wahyuni Ningsih ( Jurnal )

Oleh: Najimi Tan


Ikuti kami