Jurnal Tugas Pak Alvi

Oleh M Andhika F I K R I Brilianto

404,4 KB 5 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Jurnal Tugas Pak Alvi

PERAN INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN (INTELDAKIM) DALAM RANGKA ANTISIPASI TERHADAP POTENSI YANG AKAN DITIMBULKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA (The Role of Intelligence and Action of Immigration in Framework of Anticipation on The Potential Will be Caused by Foreign Citizens In Indonesia) M. Andhika Fikri Brilianto 2018. 1477. 1. 01 Taruna Tingkat I Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi Email : briliantoandhika@gmail.com ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran inteligen imigrasi dalam pengawasan orang asing dan langkah apasaja yang dilakukan dalam mengantisipasi potensi kerawanan oleh orang asing. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Intelijen Keimigrasian melakukan deteksi dini terhadap setiap gangguan (potensi kerawanan) yang mungkin ditimbulkan oleh orang asing, baik yang akan masuk maupun orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia serta mengancam stabilitas negara. Proses deteksi dini melalui berbagai tahap yaitu pengolahan data orang asing (visa dan paspor) dan menganalisis secara mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam sistem manajemen informasi keimigrasian (SIMKIM). Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk intelijen yang berasal dari keterangan masyarakat, instansi pemerintah, mendatangi tempat atau bangunan yang dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing serta melakukan operasi intelijen. Langkah antisipasi yang dilakukan yaitu: pertama: membangun sistem pelaporan orang asing (APOA) dengan melibatkan semua unsur masyarakat dan asosiasi hiburan, hotel, restoran untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing. Kedua: Membentuk komunitas inteligen yaitu Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan inteligen negara baik pusat dan daerah (Kominpus dan Kominda) sebagai wadah tukar menukar informasi terkait keberadaan orang asing. Ketiga: Bekerjasama dengan Interpol (Imigrasi akan memilik /tersambung dengan data interpol sehingga data-data dari seluruh negara). Inteligen Kemigrasian (Imigrasi) juga bekerjasama dengan POLRI dengan menandatangani penggunaan aplikasi I-24/7 berfungsi mendeteksi data-data pemegang paspor yang hilang atau dicuri maupun buron yang dicari suatu negara. Kata Kunci: Inteligen Imigrasi, Orang Asing, Ancaman, Gangguan ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the role of immigration intelligence in the supervision of foreigners and what steps are taken in anticipating potential vulnerability by foreigners. It is a qualitative approach with secondary data in the form of books, legislation and research journals. The results show that the role of Immigration Intelligence is to do an early detection of any disturbance (potential vulnerability) caused by foreigners, both those who will enter and their activities in Indonesian territory and threaten the stability of the country. Early detection process through various stages, namely processing foreign data (visas and passports) and analyzing indepth so as to produce accurate and integrated information in the immigration information management system (SIMKIM). Existing information is made in the form of intelligence products originating from information from the public, government agencies, visiting places or buildings that can be found information about the whereabouts and activities of foreigners and conducting intelligence operations. Anticipation steps are taken, namely: first: establishing a foreign reporting system (APOA) involving all elements of society and entertainment, hotel, restaurant associations to report on the existence and activities of foreigners. Second: Establish an intelligence community, namely the State Intelligence Agency, TNI, Polri, and ministries /agencies that hold state and regional intelligence (Kominpus and Kominda) as a forum for exchanging information regarding the presence of foreigners. Third: Cooperating with Interpol (Immigration will have/connected with Interpol data so that data from all countries). Immigration Intelligence also cooperates with the Indonesian National Police by signing the use of application I-24/7 to detect data on lost or stolen passports and fugitives. Keywords: Immigration Intelligence, Foreigners, Threats, Interference PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan informasi dan teknologi yang begitu cepat telah berpengaruh terhadap perubahan global yang mempunyai konsekuensi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik posistif maupun negatif. Dampak negatif dapat berupa gangguan maupun ancaman yaitu antara lain meningkatnya kejahatan lintas negara secara terorganisir, penyelundupan (illegal fishing, women trafficking), pencurian kekayaan alam, pencurian hak paten, pencucian uang (money laundering), pencurian ikan, kejahatan maya (cyber crime), pemalsuan dokumen dan perdagangan narkoba dan lain sebagainya. 1 Tentunya dampak negatif tersebut dapat mengganggu stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, memicu gejolak masyarakat, konflik sosial, ekonomi, politik dan bahkan kedaulatan negara. Seperti diketahui, Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas yang merupakan negara kepulauan, letaknya sangat strategis yang diapit oleh dua samudera (Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan 1 Trisapto Wahyudi Agung Nugroho “Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum vol 11,pp 263-285,2017 Australia). Indonesia juga merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, baik sumber alam hayati maupun tambang, kekayaan budaya, destinasi wisata dan lain sebagainya, yang menjadi daya tarik berbagai negara untuk datang berkunjung maupun untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang. Situasi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan, bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain juga merupakan ancaman terhadap berbagai kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas. Sebagai garda terdepan, imigrasi mempunyai peranan yang sangat strategis untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie. Ditetapkannya kebijakan pemerintah terkait Bebas Visa Kunjungan2 untuk masuk ke wilayah Indonesia terhadap 169 negara diharapkan mampu meningkatkan devisa negara. Kebijakan ini dalam rangka meningkatkan hubungan negara RI dengan negara lain, dengan memberikan kemudahan bagi orang asing, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan mempertimbangkan asas 2 Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan timbal balik dan manfaat. Juga upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Negara yaitu dan wisatawan asing yang akan berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan negara khususnya di bidang pariwisata yang artinya penambahan pemasukan negara dan terjadinya pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke wilayah Indonesia juga dapat berpotensi pada bertambahnya isu pelanggaran keimigrasian maupun tindak kejahatan di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut memunculkan konsekuensi terhadap peningkatan pengawasan keimigrasian.3 Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan Bebas Visa Kunjungan tersebut benar-benar meningkatkan devisa negara ataukah justru sebaliknya? Bagaimana dampak negatif yang mungkin timbul/dilakukan oleh orang asing yang masuk ke Indonesia? Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dalam pembuatan kebijakan pemerintahan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dalam perkembangan hukum tidak terlepas dari hukum yang mengatur orang asing yang akan memasuki Wilayah Republik Indonesia, selain itu juga mengatur warga Negara Indonesia yang akan meninggalkan negaranya. Untuk itu diperlukan regulasi atau hukum yang mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, yaitu hukum imigrasi. Akibat dari adanya lintas negara ini, maka dikenal suatu perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk perpindahan itu. Di Indonesia peraturan tentang perpindahan tersebut dikenal dengan istilah “Keimigrasian‟.4 Banyak peristiwa hukum yang terjadi tentang banyaknya pelanggaran izin keimigrasian, kriminal, penyalahgunaan dokumen kerja bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hubungannya dengan keimigrasian.5 Dari uraian tersebut di atas, kiranya perlu mengambil langkah-langkah yang strategis untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh orang asing dengan memperkuat fungsi inteligen keimigrasian6, sehingga kejahatan dapat ditangkal/dicegah sebelum orang asing tersebut 3 Sumber Direktorat Jenderal Imigrasi ibid 5 ibid 4 masuk ke Indonesia dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang tentu saja berkoordinasi dengan pihak lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, sandi negara, Kejaksaan, Interpol, TNI dan pihak inteligen negara yang lain dengan saling tukar menukar informasi terkait data orang asing maupun WNI. Intelijen Negara sebagai bagian sistem keamanan nasional yang merupakan lini terdepan dalam rangka deteksi dan peringatan dini terhadap segala bentuk maupun ancaman baik yang potensial maupun aktual, dituntut personil intelijen negara yang handal, professional, objektif dan netral. Bertindak dan bersikap berdasarkan fakta dan data yang mengeyampingkan kepentingan pribadi, dan golongan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, mendefinisikan intelijen sebagai pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja tertentu untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Sedangkan dari sisi terminologi Intelijen adalah setiap usaha dan upaya untuk dapat menghimpun semua data dan informasi dari pihak lawan untuk dapat ditemukan unsur kemampuan dan ketidakmampuan dengan tujan mengatasi dan menanggulangi setiap ancaman, hambatan dan tantangan baik di masa perang maupun damai. Intelijen bersifat ofensif, yaitu mengarah kepada kegiatan yang terorganisir (organized activity) pihak satu kepada pihak lain dengan menghimpun semua data dan informasi yang diperlukan. Data dan informasi yang dihimpun meliputi semua kegiatan lawan termasuk kemampuan dan ketidakmampuannya dan juga faktor- faktor lain yang berkaitan dengan geografi, demograsi, kondisi sosial, politik, ekonomi, sampai kepada sasaran yang diperoleh. Sedangkan definisi intelligence menurut kamus bahasa Inggris “Oxford dictionary” 6 Bab I angka 30 Ketentuan Umum ; UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. adalah informasi yang dihargai atas ketepatan No Jumlah Jenis Tindakan 2016 2017 waktu dan relevansinya, bukan detail dan Administratif (Jankeakuratannya, berbeda dengan “data”, yang Keimigrasian Feb) berupa informasi yang akurat, atau “fakta” yang merupakan informasi yang telah diverifikasi. 2.041 1 Pencegahan/ 1.577 464 Intelijen kadang disebut “data aktif” atau Penangkalan “intelijen aktif”, informasi ini biasanya mengenai rencana, keputusan, dan kegiatan suatu pihak, 9 Pembatalan Ijin 9 0 yang penting untuk ditindaklanjuti atau 2 Tinggal dianggap berharga dari sudut pandang organisasi pengumpul intelijen. Pada dinas 12 intelijen dan dinas terkait lainnya, intelijen 3 Larangan 11 1 merupakan data aktif, ditambah dengan proses berada di dan hasil dari pengumpulan dan analisis data tempat tertentu tersebut, yang terbentuk oleh jaringan yang 1.908 4 Pendetensian 1.455 453 kohesif.7 Dari definisi dan pendapat tentang inteligen tersebut di atas mempunyai kesamaan 980 yaitu bahwa data dan informasi tersebut sangat 5 Pengenaan 945 35 penting keakuratannya untuk diolah dan Biaya Beban dianalisis dengan metode tertentu yang kemudian hasilnya ditindaklanjuti sebagai 6 4.562 Deportasi 3.929 633 bahan untuk mengambil kebijakan ataupun keputusan tertentu. Dalam konteks ini inteligen 7.926 1.616 9.542 yang dimaksud adalah inteligen keimigrasian, Total yaitu hanya terkait informasi dan data yang diverifikasi terkait orang asing (WNI) maupun WNI dengan batasan dan ruang lingkup tugas Negara Tiongkok menduduki urutan pertama dan fungsi inteligen keimigrasian. terkait tindakan administratif keimigrasian yaitu Berikut ini adalah data pelanggaran8 yang sebesar 1.849 kemudian disusul negara dilakukan oleh orang asing di Indonesia sejak Afghanistan sebanyak 664 kasus. Bahwa diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 21 berdasarkan data jumlah total Tindakan Tahun 2016 tentang Kunjungan Bebas Visa Administrasi Keimigrasian sejumlah 5.970 WNA yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Warga Negara Asing), Warga Negara Republik dari kurun waktu Januari 2016 hingga Rakyat Tiongkok (RRT) menempati urutan Desember tahun 2016 dan Tahun pertama dengan jumlah 1.847 (seribu delapan 2017(Januari-Februari) yaitu dari 6 (enam) ratus empat puluh tujuh) atau mencapai lebih jenis Tindakan Administratif Keimigrasian dari 30%. seperti terlihat pada tabel 2 9dibawah (TAK) deportasi menduduki urutan teratas ini. yaitu 4.562 kasus, kemudian kasus pencegahan/penangkalan sebanyak 2.041 kasus dan kemudian peringkat ketiga Tabel.2. Peringkat Negara-Negara Dengan pendetensianya itu sebanyak 1.908 seperti Tindakan Administrasi Keimigrasian pada tabel 1 di bawah ini: No Negara Jumlah 1 Tiongkok 1.948 2 Afghanistan 664 Table1. Tindakan Administratif Keimigrasia 9 7 A. S, Homby. (1984). Oxford Advanced Learner Dictionary Of Current English (p. 136). Oxford University Press. New York. 8 TWA.loc.it Trisapto Wahyudi Agung Nugroho “Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum vol 11,pp 263-285,2017 3 Bangladesh 421 4 Vietnam 213 No Kasus Kejahatan 2015 2016 1 Legalitas Dokumen Pembunuhan 271 91 37 19 Penipuan Online/Cyber Crime Perdagangan Manusia 189 82 91 19 5 Penganiaan 4 13 6 Pencurian 7 3 7 Narkoba 28 27 8 Terorisme - 2 9 Lain - Lain 88 7 2 5 Malaysia 246 3 6 Somalia 198 7 Iran 183 8 Irak 181 9 Philipina 184 10 India 182 Sementara itu jumlah penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian pada tahun 2016 sebanyak 329 Projustitia baik ditingkat pusat maupun daerah, dengan hasil Pidana Denda Projustitia Tahun 2016 adalah sebesar Rp.2.605.000.000 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah).10 Sedangkan jumlah WNA yang melakukan tindak pidana kurun waktu 2015 dan 2016 mengalami penurunan. Sementara itu jumlah penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian pada tahun 2016 sebanyak 329 Projustitia baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan hasil Pidana Denda Projustitia Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.605.000.000 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah). Sedangkan berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Imigrasi jumlah WNA yang melakukan tindak pidana kurun waktu 2015 dan 2016 mengalami penurunan seperti terlibat pada tabel 3 di bawah ini. Tabel.3. Data Pelaku WNA Berdasarkan Tindak Pidana Tahun 2015 –2016 10 Ibid hal 263 4 Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan Bebas Visa Kunjungan berpengaruh terhadap meningkatnya arus lalu lintas masuknya warga negara asing ke Indonesia, selain memberikan dampak positif yaitu masuknya devisa dari sektor pariwisata, namun juga dampak negatif yang dilakukan oleh orang asing yaitu tindak pidana, kejahatan transnasional maupun tindakan administratif keimigrasian. Keimigrasian pada hakikatnya bukan hanya sebagai penjaga pintu gerbang, namun juga sebagai penjaga tegaknya kedaulatan negara. Apalagi dalam menghadapi kehidupan sepuluh atau dua puluh tahun mendatang, memasuki perekonomian dan perdagangan bebas. Langsung atau tidak langsung akan membawa pengaruh pada pola pikir dan perilaku warga dunia. Meningkatnya kejahatan internasional dan kejahatan transnasional, seperti perdagangan anak-anak dan wanita, kejahatan internasional yang terorganisasi, itu semua perlu diantisipasi salah satu upaya adalah deteksi “dini” terhadap semua kegiatan atau aktivitas yang patut diduga atau dicurigai akan mengancam/membuat instabilitas. Terjadi pula modernisasi tindak kejahatan, termasuk alat serta modus operandi yang lebih canggih. Implikasi yang lebih luas dari globalisasi, transfigurasi dan modernisasi adalah pudarnya sekatan ideologi, politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya, sehingga hubungan antarmanusia, warga, dan bangsa menjadi lebih terbuka dan transparan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis mencoba untuk melihat bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh inteligen keimigrasian terhadap potensi kerawanan ataupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana peran inteligen keimigrasian di dalam pengawasan orang asing? 2. Langkah-langkah apa yang dilakukan inteligen keimigrasian dalam mengantisipasi potensi kerawanan yang ditimbulkan orang asing? Tujuan 1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran inteligen keimigrasian di dalam pengawasan orang asing. 2. Untuk mengetahui dan menganalis langkahlangkah yang dilakukan keimigrasian dalam mengantisipasi potensi kerawanan yang ditimbulkan orang asing. Metode Penelitian 1. Pendekatan Dalam kajian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi terkait permasalahan. Kajian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran inteligen keimigrasian dalam mengantisipasi potensi kerawanan yang ditimbulkan oleh orang asing (WNA). Data dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah fakta dan data yang mendukung ditemukan melalui sumber-sumber yang kredibel, selanjutnya dihubungkan dengan konsep yang relevan, dan diambil kesimpulan berdasarkan relevansi dari konsep tersebut. 2. Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah desk study yaitu data dan informasi dilakukan melalui verifikasi dan menganalisis dengan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur. Buku-buku, literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah, serta laman internet adalah merupakan sumber data dalam kajian ini. 3. Teknik Analisis Data Kajian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu meliputi mereduksi data, menyajikan data dan kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Data kemudian direduksi dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah diverifikasi. PEMBAHASAN 1.1 Intelijen Keimigrasian dalam Kegiatan Pengawasan Keimigrasian Hakikat keimigrasian adalah sebagai garda atau pintu terdepan pelaksanaan kegiatan pengawasan keimigrasian yang berbasis sekuriti dan intelijen keimigrasian. Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengawasan keimigrasian dapat dilakukan apabila terdapat konsep sekuriti dan intelijen. Selain berfungsi sebagai aparatur penjaga kedaulatan negara Imigrasi berfungsi11 sebagai aparatur pelayanan keimigrasian, aparatur penegakan hukum, aparatur keamanan negara, dan aparatur fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat atau yang dikenal dengan catur fungsi imigrasi. Untuk mewujdkan sistem keamanan dan pertahanan nasional semesta, maka catur fungsi keimigrasian tersebut harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada konsep sekuritas dan intelijen keimigrasian. Keimigrasian menganut kebijakan selektif 12(selective policy) artinya bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat yang boleh masuk ke Indonesia. Fungsi intelijen keimigrasian saat ini menjadi wewenang dari Direktorat Intelijen Keimigrasian. Pada instansi inilah diharapkan pengawasan keimigrasian berbasis intelijen dapat menjadi pioneer dalam menjadikan Imigrasi sebagai institusi penjaga pintu gerbang negara. 11 Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2011 menyebutkan fungsi dari Imigrasi 12 Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan tentang kebijakan selektif (selective policy) Setiap usaha, upaya untuk melindungi dan mengamankan kedaulatan negara, serta pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian tugas dan fungsi dari sekuriti keimigrasian.13 Dalam regulasi tersebut juga mengatur tentang kewenangan pejabat imigrasi untuk melakukan Tindakan Adminstratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundangundangan.14 Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan institusi yang pertama dan terakhir dalam menangani keluar masuknya subjek/orang asing maupun domestik/WNI, tidak terlepas dari pada tugas dan kewajibannya dalam rangka menunjang sekuriti nasional di bidang keimigrasian yaitu: mempertahankan, melindungi, dan mengamankan potensi nasional yang ada di dalam wilayah hukum RI; mengatasi, menanggulangi, mencegah setiap bentuk ancaman dan bencana yang dapat timbul sebagai akibat keluar masuknya subjek asing maupun Indonesia dan budaya orang asing di wilayah hukum RI. Kasus tertangkapnya 4 orang warga negara (WN) China oleh pihak Imigrasi di wilayah Kabupaten Bogor, yang sedang bertani.15 Seharusnya kasus tersebut dapat “diendus” bila “intelijen” bertindak cermat, pihak imigrasi (intelijen) dapat menganalisis data penumpang yang akan masuk ke Indonesia dan kerjasama dengan pihak intelijen bea cukai, sehingga kasus penanaman cabe di wilayah Bogor oleh warga Negara China dapat dicegah sebelum mereka masuk ke Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi intelijen secara tertutup. Begitu pula kasus malpraktek Klinik First Chiropractic di Pondok Indah Mall, dokter asing Randall Cafferty yang menewaskan pasien yang bernama Allya Siska Nadya 16, pihak imigrasi dapat memeriksa dan menverifikasi maupun melakukan wawancara ketika orang asing tersebut mengajukan permohonan visa di kantor perwakilan di luar negeri, sehingga dari hasil tersebut dapat dianalisis dan melakukan langkah-langkah antisipatif ataupun dengan sharing informasi dengan kementerian kesehatan maupun ikatan dokter Indonesia (IDI). Kegiatan tersebut dapat dikategorikan intelijen posistif, yaitu kegiatan intelijen yang berpusat pada pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian informasi yang digunakan untuk memperkuat sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi strategis.17 Sebagai institusi negara yang tugasnya melakukan penjagaan kedaulatan negara dan penegakkan hukum, juga menyelenggarakan fungsi inteligen, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyidikan dan pengamanan, di dalam menjalankan fungsinya dapat meminta keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah. Sebagai bahan penyelidikan tersebut pejabat imigrasi dapat mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan keberadaan orang asing. Bila memang diperlukan pejabat imigrasi dapat melakukan operasi inteligen keimigrasiaan, sedangkan fungsi pengamanan inteligen keimigrasian terhadap data dan informasi keimigrasian. 18 Data yang diperoleh kemudian diolah dan diverifikasi untuk bahan telahaan operasi inteligen keimigrasian sebagai bahan pengawasan keimigrasian. Terkait tugas dan fungsi inteligen keimigrasian terbagi dalam beberapa sasaran lingkup sekuriti keimigrasian yaitu : (1). Bahwa petugas imigrasi harus mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi setiap hakikat ancaman terhadap kedaulatan negara; (2). Unsurunsur setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam negeri harus dapat diidentifikasi dengan baik seperti, unsur ancaman terhadap ideologi negara, politik, sosial-ekonomi, budaya, iptek hingga 16 13 Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 14 Sri dan Anto; JOSS, 1(1), 2017, pp. 101-116 Hak cipta ©2017 – International Institute of Scientific Science 15 https://news.detik.com/berita/3342526/4-wnchina-sedang-bertani-cabai-di-kabupaten-bogordiringkus-imigrasi; diakses 17 Oktober 2019 https://metro.tempo.co/read/733851/ malpraktekdokter-asing-di-pim-ini-kejanggalan-di-klinik/ full&view=ok diakses tanggal 18 September 2019 17 Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara 18 Pasal 3 angka (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Inteligen Keimigrasian pertahanan negara, agar ancaman tersebut dapat diantisipasi dengan “formula” yang tepat; (3). Petugas imigrasi juga dituntut dengan kompetensi yang tinggi terhadap perkembangan/modus yang semakin “canggih” pelaku kejahatan modern saat ini yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok, sindikat yang terorganisir (well-organized) atau bentuk kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kejahatan keimigrasian (immigration crime) ataupun kejahatan intelijen keimigrasian (immigration intelligence crime).19 Dampak dan penanggulangan ancaman juga harus dapat diidentifikasi dengan baik oleh setiap petugas imigrasi khususnya pihak inteligen imigrasi sehingga dapat dipetakan atau diprediksi dampak yang timbul baik taktis maupun strategis hingga jangka waktu tertentu, sehingga dapat diterapkan atau diambil tindakan dengan sistem atau formula tertentu terhadap penanggulangan ancaman tersebut.20 Menurut sifatnya intelijen adalah ofensif, yaitu kegiatan yang terorganisir (organized activity) pihak satu kepada pihak lain dengan menghimpun semua data dan informasi mencatat, merekam, dan mengumpulkan semua data dan informasi setiap orang yang diberikan perizinan keimigrasian yang diperlukan. Inteligen imigrasi tidak berdiri sendiri, namun merupakan satu kesatuan yang saling terkait yaitu lalu lintas keimigrasian, izin tinggal keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian, kerjasama keimigrasian dan sistem tehnologi informasi keimigrasian. Kegiatan intelijen berawal dari faktor mendasari, kenapa perlu dilakukan siapa yang menjadi target atau subyek atau objek. Selanjutnya, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah: Di mana sasaran intelijen berada; Kapan harus dilaksanakan; Bagaimana bentuk kegiatan intelijen (terbuka atau tertutup). Lalu bagaimana pola operasi intelijen yang harus dilakukan (pola operasi strategis, taktis dan/atau teknis). Uraian tersebut dijelaskan pada Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19 http://muhammadalvisyahrin.blogspot. co.id/2014/09/uraian-bab-vi-uu-no-6-tahun-011. html diakses tanggal 19 September 2019 20 John Sarodja Saleh, Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian: Perspektif Lalu Lintas Antar Negara, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI; 2008, 2011 yang menyatakan dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang. Dalam pengumpulan data dan informasi intelijen dilakukan dengan dua cara yaitu: 1. Terbuka, yaitu secara rutin melakukan pengumpulan informasi dan catatan, rekaman data setiap orang yang telah diberikan perizinan keimigrasian; 2. Tertutup, yaitu secara sekuriti keimigrasian atau kontra intelijen. Kegiatan intelijen keimigrasian (pengawasan keimigrasian) dimaksud dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Terbuka: 1) Rutin (terus-menerus): Pengumpulan informasi (information collection/gathering) dan Penyelidikan (intelligence). Kegiatan intelijen secara terbuka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa setiap Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dan informasi kepada setiap orang yang memberi penginapan kepada orang asing tersebut. selain itu juga, pemilik atau pengurus penginapan berkewajiban memberikan data mengenai orang asing yang menginap apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. 2) Operasional (khusus) a) Propaganda; b) Perang urat syaraf (phsychological wargace, psywar). b. Tertutup: 1) Rutin (terus-menerus) a) spionase berjangka panjang; b) spionase berjangka pendek. 2) Operasional (khusus) a) Desas Desus; b) Sabotase; c) Teror; d) Subversi; e) Insurjensi. Kegiatan intelijen keimigrasian secara tertutup ini diatur dalam Pasal 74 Ayat (2) Huruf c UU No. 6 Tahun 2011 yang menyebutkan dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian serta memiliki wewenang melakukan operasi intelijen Keimigrasian. Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dan pengamanan adalah pejabat imigrasi. Pengawasan berbasis intelijen sangat diharapkan mengingat intensitas lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia yang cukup tinggi. Juga terkait dengan keberadaan pencari suaka dan pengunsi yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit, bahkan kedepannya dapat menjadi negara tujuan pencari suaka. . Oleh karenanya, operasi intelijen dalam kegiatan pengawasan keimigrasian sangat berguna untuk sekuritas keimigrasian dari ancaman pihak luar, atau propaganda pihak dalam sekalipun. 1.2 Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing di Indonesia Pergerakan Irregular Migrants Perkembangan geopolitik dunia saat ini akan sangat mempengaruhi kebijakan dan stabilitas suatu negara baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, ideologi dan lain sebagainya. Konfl yang terjadi di Timur Tengah dan Myanmar telah memicu gelombang migrasi secara besarbesaran baik ke Negara Eropa maupun Asia, untuk mencari perlindungan atau suaka (asylum). Yang perlu diwasapai dari arus migrasi yaitu imigran illegal (irregular immigrant). Imigran ilegal ialah orang asing yang masuk, dan berada di wilayah hukum suatu negara tidak memenuhi prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut imigran ilegal di Indonesia yaitu orang asing yang masuk dan berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia tanpa melalui prosedur yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi para imigran untuk melakukan migrasi ke negara lain yang dituju antara lain 21: 1. Faktor Pendorong Faktor yang mendorong para imigran untuk melakukan migrasi dari negaranya 21 Sumber : Direktorat Jenderal Imigrasi menuju negara tujuan karena adanya konflik yang berkepanjangan yang dipicu oleh faktor beda etnis, kondisi keamanan dan politik, kemudian pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), krisis ekonomi yang tercipta karena akibat perang, dan juga oleh para penyelundup/agen. Para imigran ini biasanya berasal dari negara seperti Afghanistan, Irak, Pakistan, Srilanka, Myanmar, Bangladesh, Iran, India. Berdasarkan regulasi tersebut pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menampung dan melindungi para pengungsi dari luar negeri yang terdampak oleh konflik di negaranya. 2. Faktor Penarik: Australia merupakan negara maju secara perekonomian, telah mendorong para imigran untuk datang dan mencari suaka dan Australia merupakan salah satu negara yang ikut manandatangani Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, tentu saja telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para imigran. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antar kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran tersebut. Yang perlu diwaspadai adalah pintu masuk illegal (jalur tikus) baik jalur laut maupun jalur darat, mengingat wilayah Indonesia adalah Negara kepulauan yang besar dan perlintasan yang ada belum dijaga secara optimal. Keberadaan organisasi dunia di Indonesia yang menangani para pengungsi yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang notabene secara prosedural ‘dianggap’ oleh para pencari suaka lebih cepat dalam mengeluarkan status pengungsi. Isu bahwa UNHCR Malaysia tidak lagi menerima aplikasi status pengungsi karena jumlah pencari suaka dan pengungsi di Malaysia telah lebih dari 40 ribu orang. Berdasarkan data ari UNHCR per tanggal 31 Januari 2017, pengungsi di Indonesia yang ditampung di ruang Detensi Kanim/ Rudenim/ Ditjenim dan Imigrasi Mandiri di seluruh Indonesia berjumlah kurang lebih 8.039 orang sedangkan pencari suaka 6.386. 3. Modus a. Legal Peraturan Presiden tentang kebijakan bebas visa yang diberikan kepada 169 negara telah mendorong para pengungsi untuk masuk ke Indonesia. Selain menggunakan BVK mereka menggunakan Visa On Arrival dan visa kunjungan. Para pengungsi tersebut mengajukan status pencari suaka/pengungsi UNHCR yang ada di Indonesia. Kemudian mereka tinggal di tempat kenalan atau saudara (misal: Puncak) atau menjadi tanggungan International Organization For Migrant (IOM), dan bila ada kesempatan, dana dan fasilitator (penyelundup) mereka berangkat ke Australia secara illegal. b. Ilegal Para pengungsi dan imigran gelap/ ilegal masuk ke wilayah Indonesia melalui Malaysia, Vietnam dan Thailand. Mereka masuk ke Indonesia secara ilegal difasilitasi oleh penyelundup (smugglers) dengan membayar sejumlah uang sebesar ± USD 400 dengan menggunakan jalur jalur tikus/tradisional di sepanjang pantai utara Sumatera. Kemudian mereka menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat/kapal/ bus (tujuan: ajukan status pencari suaka/ pengungsi di UNHCR) dan mereka Tinggal di tempat kenalan/saudara (misal: Puncak) atau menjadi tanggungan IOM. Dan apabila Bila ada kesempatan, dana, dan fasilitator (smuggler) mereka berangkat ke Australia secara ilegal. Permasalahan yang terkait dengan isu dengan irregular migration, arus people smuggling dan trafficking in persons tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kerjasama antar negara.22 Bertambahnya jumlah irregular migration, seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang telah mendatangkan dampak negatif bagi negara-negara Asia Pasifik, terutama bagi negara transit seperti Indonesia. Wilayah yang ingin dituju oleh para imigran ini adalah Australia. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antar kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran tersebut. Bersamaan dengan masuknya irregular migration akan diikuti dengan masuknya isu lainnya seperti penyakit menular, penyelundupan barang, narkotika dan manusia, bahkan terkait dengan kelompok teroris. Pergerakan Foreign Terrorist Fighters (FTF) Terjadinya konfl di timur tengah maupun operasi militer pemerintah Filipina di Marawi untuk melumpuhkan kasus teror, tentu saja telah menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi bangsa-bangsa di dunia tanpa terkecuali Indonesia. Apalagi pasca kerusuhan di Irak yang berakibat dengan berdirinya daulah Islam atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang menyebarkan paham radikal dan merekrut para jihadis di seluruh dunia untuk ikut dan bergabung dengan cara propaganda yang berupa iming-iming surga dan uang yang cukup “menggiurkan”. Propaganda tersebut sangat meresahkan. Untuk itu pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dengan cara membuat kesepakatan mengenai penguatan kerjasama untuk menangkal masuknya teroris masuk ke wilayah Indonesia, seperti yang dilansir oleh Wiranto. Beliau juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia juga memperkuat kerjasama dan sharing informasi mengenai pergerakan sel-sel teroris di kawasan Asia Tenggara.23 Foreign Terrorist Fighters adalah para pejuang teroris asing yang merupakan individu yang melakukan perjalanan ke negara lain untuk tujuan perbuatan, perencanaan, atau persiapan, atau partisipasi dalam, tindakan teroris atau penyediaan atau penerimaan pelatihan teroris, termasuk konfl “Foreign terrorist fighters are “individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict”.24 Para Foreign Terrorist Fighters tersebut meninggalkan Negara asal mereka untuk bergabung dengan kelompok/ 23 22 Achmad Rafiki; Alasan Indonesia-Australia Bekerjasama Dalam Bali Process Untuk Menanggulangi Irregular Migration; eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5 (2) 597-612 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id https : / / w w w . b b c . c o m / i n d o n e s i a / indonesia-40263842 diakses tanggal 20 September 2019 24 https://www.unodc.org/documents/terrorism/ Publications/FTF%20SSEA/Foreign_Terrorist_ Fighters_Asia_Ebook.pdf diakses tanggal 15 September 2019 organisasi bersenjata karena termotivasi oleh ideology, agama, dan atau kekerabatan. Lantas bagaimana kaitannya dengan peran dan fungsi Imigrasi khususnya inteligen keimigrasian? Sebagai institusi yang memberikan layanan passport maupun visa, pihak Imigrasi dengan kewenangannya dapat melakukan pendataan terhadap individu kelompok-kelompok ini guna mengawasi dan memantau kemungkinan kembalinya foreign terrorist fi 25 (FTF) asal Indonesia yang bergabung dengan ISIS.Dengan rekaman data ini, WNI yang diindikasikan terlibat terorisme di luar negeri tidak serta-merta dapat langsung kembali ke Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan pejabat Imigrasi yaitu memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar, melakukan pemeriksaan dokumen dan identitas yang sah, hingga penyelidikan seperti dijelaskan pada Pasal 9 Angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang Keimigrasian26. Imigrasi mempunyai mekanisme/standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk untuk mengantisipasi terhadap setiap ancaman yang dilakukan oleh orang asing maupun warga Negara Indonesia yang masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) baik bandar udara, pelabuhan laut dan lintas batas. Saat ini terdapat 18731 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia (konvensional dan tradisional), yang terdiri dari 93 pelabuhan laut, 29 bandar udara, dan 40 pos lintas batas darat, 24 Pos lintas Batas Perairan dan 7 Pos Lintas Batas Lainnya.27 Sehingga setiap orang yang keluar masuk melalui TPI tersebut akan diperiksa dokumen imigrasi. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika “mereka” masuk melalui jalur “tikus” dengan sistem pengaman dan personil yang masih sangat terbatas. Imigrasi sebagai garda terdepan atau penjaga pintu gerbang wilayah Indonesia juga merupakan penjaga kedaulatan. Seperti yang diamanatkan di dalam undang-undang Pasal 75 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasan, setiap pejabat Imigrasi dapat 25 Debora Sanur L;Terorisme: Pola Aksi Dan Antisipasinya;Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis; Vol. X, No. 10/II/Puslit/Mei/2018 hal.25- 30 26 Pasal 9 Undang-Undang Kemigrasian Nomor 6 Tahun 2011 27 http://www.imigrasi.go.id/index.php/hubungi-kami/te mpat-pemeriksaan-imigrasi#pos-lintas-batasperairan-republik-indonesia diakses tanggal 20 September 2019 melakukan tindakan administratif (TAK) yang berupa pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban, bahkan melakukan deportasi dari wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi yang melakukan tindakan administratif dimaksud, dapat bersandar pada klausul “dugaan” semata, atau menganggap orang asing tersebut tidak memiliki manfaat (asas kemanfaatan) bagi negara Indonesia, berdasarkan asas kebijakan selektif (selective policy priniciple).28 Kejahatan Transnasional (Transnational Crimes) Transnational crime secara konsep merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)yangmembahaspencegahankejahatan. Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu “money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials”.29 Kejahatan ini bersifat lintas negara atau melampaui batas-batas wilayah negara, akibat yang ditimbulkannya, maupun tujuan kejahatan itu sendiri, yang dimungkinkan pelakunya juga dapat melibatkan individuindividu dari berbagai negara. Pada saat ini kejahatan transnasional telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operasi, dan pelakunya. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan BangsaBangsa melawan Kejahatan Transnasional (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000) melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), dan dua protokolnya, Indonesia (Imigrasi) berkewajiban untuk melaksanakan 28 Op.cit. Sri dan Anto hal.103 http://risethukum.blogspot.com/ diakses tanggal 19 September 2019 29 konvensi tersebut30. Kejahatan transnasional adalah “Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana”.31 Artinya bahwa tugas fungsi imigrasi sangat penting untuk mencegah maupun menangkal segala ancaman dan bahaya yang dilakukan oleh kejahatan yang terorganisir. Lalu bagaimana peran Intelijen Keimigrasian untuk mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi yang dilakukan oleh organisasi kejahatan transnasional yang terorganisir? Latar belakang Indonesia yang memiliki letak geografis yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia. Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah, sumber daya alam maupun bio diversity, memiliki jumlah penduduk yang besar. Ancaman terhadap kejahatan transnasional akan sangat merugikan terhadap segala aspek kehidupan antara lain dapat melemahkan sistem hukum Indonesia yang dapat mengancam integritas dan independensi penegak hukum; merusak sistem perekonomian sebagai contoh pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan asing seperti yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Indonesia mengalami kerugian hampir 2000 triliun rupiah yang diakibatkan oleh pencurian ikan oleh nelayan asing, selain itu jumlah rumah tangga nelayan mengalami penyusutan hampir 50% atau 1,6 juta orang dan sekitar 115 perusahaan perikanan mengalamkebangkrutan.32 Kemudian peredaran narkoba jaringan internasional merupakan ancaman yang serius bagi negeri ini, karena dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan khususnya bagi generasi muda, yang akan melemahkan sendi-sendi kehidupan. Kejahatan transnasional juga dapat mengganggu sistem sosial dan sistem budaya, 30 Hendra Setiawan; Isrok; Moch Ridwan;” Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). 32 https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d3645982/susi-beberkan-besarnya- kerugian-akibatmaling-ikan-di-laut-ri diakses tanggal 19 September 2019 merusak tatanan pemerintah, kehidupan politik dan penyelenggaraan negara, mengancam souvereignity (kedaulatan negara) karena kelompok kriminal yang terorganisir tersebut dapat mengendalikan aktivitasnya dari luar jurisdiksi Negara. Potensi-potensi tersebut di atas perlu untuk diwaspadai dan perlu diantisipasi. Peran Direktorat Jenderal Imigrasi (Kemenkumham) dalam memerangi (combat) kejahatan transnasional, sangat besar dan strategis, hal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang wilayah Indonesia, terhadap arus lalu lintas masuknya orang asing ke Indonesia, imigrasi menerapkan kebijakan yang selektif (selective policy) bagi orang asing yaitu hanya orang asing yang memberi manfaat dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban yang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesai. Satu-satunya instansi pengelola daftar pencegahan dan penangkalan adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini terkait dengan pelayanan pemberian Visa dan Fasilitas Keimigrasian. Setiap orang asing yang mengajukan permohonan visa untuk masuk ke wilayah Indonesia, baik pada Direktorat Jenderal Imigrasi maupun pada perwakilan RI di Luar negeri, maka akan dilakukan filterisasi/ penyaringan (pengawasan administratif). Imigrasi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memverifikasi keabsahan baik paspor maupun visa. Dari hasil verifikasi kedua instrumen tersebut, pihak imigrasi dapat menentukan apakah orang asing (WNA) tersebut masuk atau tidak dalam daftar cekal. Sebagai bagian dari upaya antisipasi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang asing dan sebagai tindakan deteksi dan cegah “dini”33. Semua data akan terintegrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi melalui sistem informasi keimigrasian (SIMKIM), melalui data tersebut dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan. Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi sudah membangun sistem pelaporan orang asing secara online, tujuannya untuk memudahkan semua pihak untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut agar mudah diakses yaitu https://apoa.imigrasi. go.id/. Pihak imigrasi juga sudah melakukan sosialisasi hingga lintas kementerian/lembaga, asosiasi hotel/ penginapan/ apartemen/ asosiasi restoran hingga masyarakat umum.), sehingga masyarakat dapat mengakses dan melapor apabila di wilayah, lingkungannya ada orang 33 Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 asing yang mungkin patut dicurigai akan melakukan tindak pidana atau membuat keresahan/mengganggu. Inteligen Keimigrasian (Imigrasi) juga bekerjasama dengan Interpol (Imigrasi akan memiliki atau tersambung dengan data interpol sehingga data-data dari seluruh negara). Inteligen Kemigrasian (Imigrasi) juga bekerjasama dengan POLRI dengan menandatangani penggunaan aplikasi I-24/7 yang fungsinya dapat mendeteksi datadata pemegang paspor yang hilang atau dicuri juga buron yang dicari oleh suatu negara, sehingga dengan kerjasama dan pemanfaatan IT tersebut potensi yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Mengingat luas wilayah Indonesia, imigrasi juga menggandeng Interpol untuk saling tukar menukar informasi inteligen. Imigrasi juga bekerjasama dengan inteligen Negara lainnya dan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi inteligen yaitu baik tingkat pusat (Kominpus) dan tingkat daerah (Kominda) untuk deteksi dini, cegah dan peringatan dini.34 Kemudian semua data informasi tersebut merupakan produk telahaan inteligen yang dapat dilanjutkan dengan kegiatan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, Imigrasi juga membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)35 yang terdiri dari instansi terkait seperti kepolisian,TNI,Kejaksaan,kementerian/lembaga ,pemerintah daerah yang fungsinya adalah sebagai wadah untuk saling tukar menukar informasi terkait orang asing. Sebenarnya aplikasi yang dibangun (APOA) sedikit ada kemiripan dengan konsep yang dibangun di Inggris untuk memerangi terorisme yaitu Community Risilience36 yaitu bahwa pemerintah menganggap masyarakat berperan dalam memerangi terorisme 37 Menurut Briggs 38ada empat cara utama sekaligus alasan yang dapat membuat sebuah komunitas dapat berperan efektif dalam strategi kontra-terorisme yang menurut penulis pendapat tersebut masih relevan dengan sistem pelaporan orang asing yang melibatkan masyarakat dan komunitas 34 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 35 TWA.op.cit hal 267 36 Fauzia Gustarina Cempaka Timur, Jamaluddin Syakirin; Peran Community Resilience di Amerika Serikat dan Inggris dalam Upaya Kontra Terorisme; Jurnal Sospol, Vol 4 No 1 (Januari- Juni 2018), Hlm 21-36 37 Ibid hal 25 38 Op.cit dalam Fauzia Gustarina Cempaka Timur, Jamaluddin Syakirin yaitu pertama dan yang paling efektif adalah jika dalam hal ini imigrasi sebagai leading sector menempatkan masyarakat sebagai sentral dan mengintegrasikan dengan baik melalui komunitas yang komunikatif dengan pihak imigrasi,RT/RW, dan polisi setempat. Dengan cara membuat hotline atau komunitas media sosial atau ruang siber untuk melaporkan terhadap semua keterangan atau informasi terkait orang asing di lingkunganya yang diduga atau dianggap mencurigakan yang berfungsi sebagai “alert” atau cegah dini terhadap segala kemungkinan. Dengan adanya komunitas yang komunikatif, maka akan mempermudah terbentuknya sistem peringatan dini bagi aparat baik imigrasi, militer, polisi maupun agen intelijen yang membutuhkan informasi tentang individu atau kelompok tertentu (orang asing) yang dianggap membahayakan bagi situasi kondusif. Agar sistem yang dibangun berjalan dengan optimal, memang perlu sosialisasi yang masif kepada masyarakat secara terus menerus yang memberikan pemahaman kepada mereka bahwa stabilitas dan kondisi yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama. PENUTUP Kesimpulan Intelijen Keimigrasian berperan memberikan deteksi dini terhadap setiap gangguan yang mungkin dapat terjadi yang disebabkan oleh orang asing, baik yang akan masuk ke wilayah Indonesia maupun orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban (pengawasan orang asing), dimana gangguan tersebut dapat berpengaruh/mengancam stabilitas negara. Proses deteksi dini dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi seadanya namun melalui berbagai tahap pengolahan data-data orang asing (visa dan paspor) dan juga menganalisis secara mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam sistem manajemen informasi keimigrasian (SIMKIM). Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk-produk intelijen yang berasal dari keterangan masyarakat, instansi pemerintah, mendatangai tempat atau bangunan yang dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing atau melakukan operasi intelijen yang hasilnya dilaporkan kepada direktur jenderal. Dalam mengantisipasi segala kemungkinan Imigrasitelahmembuat langkahlangkah kongkrit yaitu: pertama: membangun sistem pelaporan orang asing (APOA) yang melibatkan semua unsur masyarakat dan asosiasi hiburan, hotel, restoran untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing. Kedua: Membentuk komunitas inteligen yang anggotanya terdiri dari Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan inteligen Negara di tingkat pusat dan daerah (Kominpus dan Kominda) sebagai wadah tukar menukar informasi antar anggota terkait keberadaan dan kegiatan orang asing. Ketiga: Bekerjasama dengan Interpol (Imigrasi akan memiliki atau tersambung dengan data interpol sehingga data-data dari seluruh negara). Inteligen Kemigrasian (Imigrasi) juga bekerjasama dengan POLRI dengan menandatangani penggunaan aplikasi I-24/7 yang fungsinya dapat mendeteksi data-data pemegang paspor yang hilang atau dicuri juga buron yang dicari oleh suatu negara. Saran 1. Perlu peningkatan kepedulian penyelenggara intelijen negara terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia dengan cara tukar menukar informasi dengan komunitas intelijen pusat maupun di daerah (Kominpus dan Kominda). Kemudian data tersebut diverifikasi dan dianalisis sehingga dapat diambil suatu tindakan (contoh: Pihak Direktorat Intelijen Imigrasi memberikan data visa orang asing kepada Direktorat Intelijen Perpajakan yang kemudian data tersebut dapat digunakan untuk menelusuri ‘kejahatan” perpajakan yang dilakukan oleh orang asing tersebut). 2. Perlu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan terkait analisis intelijen data orang asing maupun operasi intelijen, penambahan dan pemutahiran sarana prasarana kegiatan intelijen dan ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan penyelidikan, pengamanan dan pengawasan keberadaan orang asing; 3. Setiap penyelenggara intelijen negara diberikan hak akses untuk menerima dan memberikan dituangkan dalam Intelijen . informasi yang Laporan Harian Daftar Pustaka Buku A. S, Homby. Oxford Advanced Learner Dictionary Of Current English (p. 136). Oxford University Press. New York. (1984). Rachel Briggs, Catherine Fieschi ,Hannah Lownsbrough; Bringing it Home; Community-based approaches to counterterrorism; Demos Magdalen House 136 Tooley Street London SE1 2TU; First published in 2006 John Sarodja Saleh, Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian: Perspektif Lalu Lintas Antar Negara, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI; 2008 Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding Achmad Rafiki; Alasan Indonesia-Australia Bekerjasama Dalam Bali Process untuk Menanggulangi Irregular Migration; eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5 (2) 597-612 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id Debora Sanur L;Terorisme: Pola Aksi Dan Antisipasinya;Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis; Vol. X, No. 10/ II/Puslit/Mei/2018 Fauzia Gustarina Cempaka Timur, Jamaluddin Syakirin; Peran Community Resilience di Amerika Serikat dan Inggris dalam Upaya Kontra Terorisme; Jurnal Sospol, Vol 4 No 1 (Januari-Juni 2018), Hlm 21-36 Hendra Setiawan; Isrok; Moch Ridwan;” Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013 Sri dan Anto; JOSS, 1(1), 2017, pp. 101-116 Hak cipta ©2017 – International Institute of Scientific Science Trisapto Wahyudi Agung Nugroho “Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum vol 11, pp 263-285, 2017 Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Undang-Undang Kemigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Inteligen Keimigrasian Sumber Lain Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM http://www.imigrasi.go.id/index.php/hubungikami/tempat-pemeriksaan-imigrasi#poslintas-batas-perairan-republik-indonesia diakses tanggal 20 September 2019 https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-3645982/susi-beberkanbesarnya-kerugian-akibat-maling-ikan- dilaut-ri diakses tanggal 19 September 2019 https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia40263842 diakses tanggal 20 September 2019 https://www.unodc.org/documents/terrorism/ Publications/FTF%20SSEA/Foreign_ Terrorist_Fighters_Asia_Ebook.pdf diakses tanggal 15 September 2019 http://muhammadalvisyahrin.blogspot. co.id/2014/09/uraian-bab-vi-uu-no6tahun-2011.html diakses tanggal 19 September 2019 http://risethukum.blogspot.com/ diakses tanggal 27 September 2018 Bahan Rapat Kerja Komisi III DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM, tanggal 19 September 2019

Judul: Jurnal Tugas Pak Alvi

Oleh: M Andhika F I K R I Brilianto


Ikuti kami