Isi Jurnal Dani Endarto

Oleh Iwan Fauzi

260,5 KB 4 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Isi Jurnal Dani Endarto

PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN 2013 PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT JURNAL Diajukan Oleh DANI ENDARTO NPM. 0910005600008 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA 1 PADANG 2014 PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN2013 DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT (Dani Endarto, FH. Unitas Padang.) ABSTRAK Setiap tahun pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran untuk hibah maupun bantuan sosial dan pemberian bantuan tersebut dibenarkan.Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sementara, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.Rumusan permasalahan yang dikemukakan adalah (1) pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2013 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat dan (2) Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2013 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat dan upaya yang dilakukan. Dalam menjawab rumusan permasalah digunakan pedekatan secara yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer melalui studi pustaka dan dokumen serta wawancara. Setelah semua data dikumpulkan, lalu diolah dengan melakukan pengeditan, kemudian dianalisis secara kualitatif.Dari pengolahan dan analisis data diperoleh jawaban sekaligus kesimpulan penulisan ini,pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2013 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 2 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial. Dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan keadilan.Kendala adalah penerima bantuan hibah dan bantuan sosial tidak memahami bahwa bantuan yang diterimanya harus dipergunakan sebagaimana RAB dan kurang memahami bahwa bantuan yang diterimanya harus dipertanggungjawabkan seseuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Gubernur cq. Bidang Kuasa BUD DPKD selaku PPKD dan tembusannya disampaikan ke SKPD pemberi rekomendasi. Sementara upaya yang dilakukan adalah penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, diberikan tidak sekaligus. Tetapi teknis penyalurannya dibagi ke dalam dua tahap yaitu tahap pertama disalurkan sebanyak 70 % dari total bantuan yang diberikan dan 30 % diberikan pada saat penerima bantuan menyampaikan laporan yang disampaikan ke Gubernur cq. Bidang Kuasa BUD DPKD , kemudian ditembusankan ke SKPD pemberi rekomendasi. Memintakan laporan penggunaan dana kepada penerima bantuan dengan cara mendatangi penerima bantuan yang tersebar di 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat apabila penerima hibah / bantuan sosial belum menyampaikan laporan pada waktu seseuai dengan ketentuan. 3 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Setiap tahun pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran untuk hibah maupun bantuan sosial. Pemberian bantuan tersebut dibenarkan, saat ini regulasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan “komplit” walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai penjelasan dari beberapa ketentuan yang butuh penjelasan dari kementeraian dalam negeri. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan diundangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa : “Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah 4 ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa : “Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.” B. Perumusan Masalah Berangkat dari latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2013 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat ? 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2013 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat dan upaya yang dilakukan ? C. Tujuan 5 Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2013 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Baratdan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2013 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat dan upaya yang dilakukan. PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Intinya pemerintah daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajibdengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dalam arti kata pemberian hibah dan bantuan sosial dapat diberikan jika seluruh belanja urusan wajib sudah terpenuhi atau tidak ada lagi belanja satuan kerja (urusan wajib) yang tidak teranggarkan dalam anggaran belanja, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, 6 pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesbangpol, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip dan komunikasi dan informatika. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah yang diberikan kepada penerima memangharus benar-benar menunjang pencapaian sasaran dan kegiatan pemerintah daerahdan tidak untuk menunjang pencitraan kinerja pemerintah daerah dengan berpijak pada asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif, asas kepatutan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional, asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah banar-banar mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan serta asas manfaat untuk masyarakat, yaitu bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemberian hibah harus memenuhi kriteria peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan dan memenuhi persyaratan penerima hibah sebagai berikut : a. Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah daerah danmemiliki sekretariat tetap. 7 Penganggaran hibah diawali dari usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur yang diajukan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Untuk melakukan evaluasi terhadap usulan yang diajukan, Gubernur menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan dimaksud melalui sebuah Keputusan Gubernur. Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala SKPD terkait meliputi usulan yang diajukan, mengecek kelengkapan persyaratan administrasi dan menetapkan besaranhibah yang akan diberikan. SKPD yang melakukan evaluasi adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap calon penerima hibah. SKPD yang melakukan evaluasi dapat berkoordinasi dengan SKPD lain apabila usulan yang diajukan oleh calon penerima hibah secara substansi terkait dengan SKPD tersebut. Hasil evaluasi disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Ketua TAPD menunjuk pejabat/tim yang memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa. Hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PPKD selanjutnya disingkat dengan RKA-PPKD. Hibah berupa barang dan/atau jasa dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKASKPD). RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai peraturan perundang-undangan. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada RKA-PPKD. Obyek belanja hibah dan rincian 8 obyek belanja hibah meliputi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Hibah berupa barang dan/atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan/atau jasa serta rincian obyek belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada RKA-SKPD. Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD). Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. Pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata carapenyaluran/penyerahan hibah; f. tata cara pelaporan hibah; dan g. foto copy rekening penerima hibah. Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD yaitu kepala SKPD pemberi rekomendasi. Melalui Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD,Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan. Daftar penerima hibah tersebut menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan 9 NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) yang penggunaannya sesuai dengan NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk barang atau jasa pengadaannya dilakukan pada kegiatan SKPD. Khusus untuk rumah ibadah, persyaratan pencairan dananya ditambah dengan melampirkan Surat keterangan keberadaan rumah ibadah dari pemerintah daerah setempat KUA dan/atau Wali Nagari dan/atau Lurah dan/atau Camat. SKPD pemberi rekomendasi setelah mengevaluasi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, meneruskan ke DPKD melalui bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pencairan dana hibah dalam bentuk barang diproses oleh SKPD terkait melalui langkahlangkah sebagai berikut : a. Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan b. PPK-PPKD menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan kelengkapannya, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan setelah diotorisasi diteruskan ke Bank Nagari.Bank Nagari selaku penyimpanuang milik pemerintah daerah melakukan transfer dana kepada penerima hibah sesuai dengan yang tercantum dalam SP2D.Pencairan dana hibah dilakukan berdasarkan alokasi aliran kas yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD). Pencairan dana hibah yang dilakukan secara triwulan, maka pencairan triwulan berikutnya harus melampirkan laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya. 10 Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Laporan penggunaan hibah; b. Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD pemberi rekomendasi paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang- undangan.Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (rangkap dua) dengan tembusan kepada SKPD terkait. Penerima hibah berupa barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait. Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, proposal hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. 11 Sementara penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait. Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan penggunaan dana, SKPD pemberi rekomendasi wajib memperingatkan penerima hibah dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali. Apabila peringatan diabaikan oleh penerima hibah menjadi tanggungjawab penuh penerima hibah. Realisasi hibah dalam bentuk uang dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan . Realisasi hibah dicantumkan sebesar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah ditransfer ke rekening penerima hibah. Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. Terhadap realisasi hibah di atas, SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan efesiensi, efektifitas dan ekonomis. Hasil monitoring dan evaluasi diserahkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Apabila dalam hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bila diperhatikan dengan cermat pelaksanaan pemberian hibah yang bersumber dari APBD sebagaimana diuraikan di atas dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan baik melalui Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, 12 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Tidak terusmenerus setiap tahun anggaran maksudnya adalah tidak mengulang-ulang dalam satu tahun anggaran, kriteria lainnya dapat ditambahkan dalam peraturan kepala daerah tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai kebutuhan daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. 2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang menyebutkan bahwa, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Diberikan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Bertujuan untuk memberikan 13 perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial. Anggota/kelompok masyarakat dimaksud meliputi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial baik yang terjadi secara sendiri atau bersamaan yaitu : a. Resiko yang terkait dengan siklus hidup, antara lain kelaparan, penyakit, cacat,usia tua dan kematian; b. Resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, antara lain hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan krisis ekonomi; c. Resiko yang terkait dengan lingkungan, antara lain kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan kebakaran; d. Resiko yang terkait dengan kondisi sosial/pemerintahan, antara lain kehilangan status sosial, kekerasan domestik, ketidak stabilan politik dan korupsi. Bantuan sosial dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria, antara lain beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.Sementara bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung baik berupa barang habis pakai maupun berbentuk aset tetap kepada penerima bantuan sosial yang telah memenuhi kriteriaantara lain bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan 14 makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dansesuai tujuan penggunaan. Kriteria selektif dimaksudkan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan meliputi memiliki indentitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah daerah. Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Kriteria sesuai tujuan penggunaan diartikan bantuan sosial dapat diberikan sesuai dengan tujuan yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan; danpenanggulangan bencana. 15 Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanansosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Persyaratan pemberian bantuan sosial yang dapat direncanakan bagi individu dan/atau keluarga meliputi surat permohonan bantuan sosial, Proposal rencana anggaran biaya, surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan indentitas diri (KTP/SIM/Kartu Mahasiswa) yang masih berlaku, surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan terkait (Kepala Sekolah/Rektor); dan surat izin usaha dari pejabat yang berwenang.Sementara persyaratan pemberian bantuan sosial yang dapat direncanakan bagi kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah meliputi surat permohonan bantuan sosial, proposal yang dilengkapi rencana anggaran biaya, struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas, surat keterangan indentitas diri (KTP/SIM) bagi ketua organisasi yang masih berlaku, surat keterangan keberadaan organisasi/lembaga dari pejabat setempat; dan surat izin usaha dari pejabat yang berwenang.Pemberian bantuan sosial kepada siswa/mahasiswa yang tidak 16 mampu namun berprestasi dalam melaksanakan pendidikan harus membuktikan surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan Kepala sekolah untuk Siswa dan Dekan dan/atau Rektor dan/atau pimpinan perguruan tinggi untuk Mahasiswa. Pemberian bantuan sosial biaya pendidikan tidak termasuk dalam program kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Besaran dana bantuan diberikan paling tinggi sebagai berikut : a. Untuk tingkat mahasiswa strata 1 (S1) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); b. Untuk tingkat SLTA sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); c. Untuk tingkat SLTP sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan d. Untuk Tingkat SD dan sederajat sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah). SKPD yang melakukan evaluasi yaitu SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap calon penerima bantuan sosial. SKPD yang melakukan evaluasi dapat berkoordinasi dengan SKPD lain apabila usulan yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial secara substansi terkait dengan SKPD tersebut. Hasil evaluasi disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Ketua TAPD menunjuk pejabat/tim yang memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang. Bantuan sosial berupa uangdicantumkan dalam RKA-PPKD. Bantuan sosial berupa barangdan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial 17 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial meliputiindividu dan/atau keluarga, masyarakat, dan lembaga non pemerintahan.Bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD. Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. SKPD pemberi rekomendasi setelah mengevaluasi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkanselanjutnya meneruskan ke DPKD melalui 18 Bidang Kuasa BUD.Mekanisme pencairan bantuan sosial yang dapat direncanakan khususnya dalam bentuk barang, diproses oleh SKPD terkait berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD.SKPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.Surat permohonan dilampiri dengan: 1. Surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang (lurah dan/atau wali nagari dan/atau camat); 2. Fotocopy KTP/Indentitas yang masih berlaku; dan 3. Surat pernyataan bertanggungjawab. Permohonan baru dapat direalisir setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang. Mekanisme pencairan bantuan sosial dilakukan melalui langkahlangkah sebagai berikut : a. Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48ayat (2) dan pasal 51 ayat (3); b. PPK-PPKD selanjutnya menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan SPP, SPM dan kelengkapannya, Bidang Kuasa BUD melakukan penerbitan SP2D.SP2D diteruskan ke Bank Nagari selaku penyimpan uang milik pemerintah daerah dan selanjutnya di transfer ke rekening yang tercantum dalam SP2D. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang direncanakan didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam 19 Keputusan Gubernur.Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran PPKD, selanjutnya bendahara bantuan melakukan proses pemindahbukuan dari rekening bendahara bantuan ke rekening penerima bantuan.Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.Pertanggungjawaban bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya meliputi nota Persetujuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenangdan tanda terima uang beserta perincian peruntukan penggunaannya. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan. Pertanggungjawaban merupakan bukti fisik yang harus disimpan oleh sipenerima bantuan yang akan pergunakan sebagai obyek pemeriksaan. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan 20 kepada SKPD terkait.Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan dicantumkan pada catatan atas laporan keuangandalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.Pelaksanaan monitoring dan evaluasidilakukan dengan memperhatikan efesiensi, efektifitas dan ekonomis.Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPDterkait yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.Apabila dalam hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2012 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat Dan Upaya Yang Dilakukan 21 Dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian hibah dan bantuan sosial telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang akan dijadikan pedoman dalam pemberian Hibah dan bantuan sosial, mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD di Provinsi Sumatera Barat. Setiap tahun pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran untuk hibah maupun bantuan sosial. dalam penyalurannya mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial. Namun dalam pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut masih ditemukan kendala sebagaimana terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Bapak KGS. Darwin selaku KPA bantuan yang menyatakan sebagai berikut : 1) Pemberian hibah dan bantuan sosial mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan keadilan. Namun dalam pelaksanaanya menemui beberapa kendala yaitu : 1. Penerima bantuan hibah dan bantuan sosial tidak memahami bahwa bantuan yang diterimanya harus dipergunakan sebagaimana RAB yang dicantumkan dalam proposal dan apabila ada perubahan penggunaan dana tersebut harus melalui prosedur yang berlaku. 2. Penerima bantuan hibah dan bantuan sosial kurang memahami bahwa bantuan yang diterimanya harus dipertanggungjawabkan seseuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Gubernur cq. Bidang Kuasa BUD DPKD selaku PPKD dan 1) Wawancara dengan Bapak KGS. Darwin, KPA Bantuan, di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2014. 22 tembusannya disampaikan ke SKPD pemberi rekomendasi. Apabila banyak penerima bantuan tidak menyampaikan laporannya akan menjadi catatan bagi pemeriksa internal yaitu inspektorat dan eksternal yaitu Inspektur Jenderal maupun BPK yang akan berujung pada penilain kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertekad untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mencermati keterangan yang diberikan oleh Bapak KGS. Darwin selaku KPA bantuan di atas, dapat penulis jelaskan disini bahwa kurang atau tidak pahamnya penerima bantuan hibah dan bantuan sosial bahwa bantuan yang diterimanya harus dipergunakan sebagaimana RAB yang dicantumkan dalam proposal dan apabila ada perubahan penggunaan dana tersebut harus melalui prosedur yang berlaku, sudah sepatutnya merupakan kendala atau masalah tersendiri dalam pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial. Sebab, sebagaimana diketahui anggaran hibah dan bantuan sosial yang diterima oleh penerima hibah dan bantuan sosial ditetapkan berdasarkan proposal yang diusulkan dan anggaran yang diterima tersebut harus dilaporkan dan tentu anggaran yang diterima oleh peerima hibah dan bantuan sosial harus dipertanggungjawabkan oleh sesuai dengan proposal yang diusulkan tersebut. Begitu juga dengan kurang pahamnya penerima bantuan hibah dan bantuan sosial bahwa bantuan yang diterimanya harus dipertanggungjawabkan seseuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Gubernur cq. Bidang Kuasa BUD DPKD selaku PPKD dan tembusannya disampaikan ke SKPD pemberi rekomendasi. Apabila banyak penerima bantuan tidak menyampaikan laporannya akan menjadi catatan bagi pemeriksa internal yaitu inspektorat dan eksternal yaitu Inspektur Jenderal maupun BPK yang akan berujung pada penilain kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertekad untuk 23 mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga merupakan masalah dalam pemberian hibah dan bantuan sosial. Sebab, tidak diterima atau diterima tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pertanggungjawaban penerima hibah dan bantuan sosial akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat. Mengantisipasi kendala-kendala diungkapkan ini oleh telah dilakukan beberapa upaya, sebagaimana Bapak KGS. Darwin selaku KPA bantuan sebagai berikut : “Menghadapi kendala-kendala yang ditemui dalam pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dijelaskan di atas, telah dilakukan beberapa upaya yaitu : 2) 1. Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, diberikan tidak sekaligus. Tetapi teknis penyalurannya dibagi ke dalam dua tahap yaitu tahap pertama disalurkan sebanyak 70 % dari total bantuan yang diberikan dan 30 % diberikan pada saat penerima bantuan menyampaikan laporan yang disampaikan ke Gubernur cq. Bidang Kuasa BUD DPKD , kemudian ditembusankan ke SKPD pemberi rekomendasi. 2. Memintakan laporan penggunaan dana kepada penerima bantuan dengan cara mendatangi penerima bantuan yang tersebar di 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat apabila penerima hibah / bantuan sosial belum menyampaikan laporan pada waktu seseuai dengan ketentuan. Menurut hemat penulis, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat di atas, dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial cukup baik walaupun 2) Wawancara dengan Bapak KGS. Darwin, KPA Bantuan, di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2014. 24 menurut penulis kurang efektif. Cukup baik karena membagi penyaluran bantuan ke dalam dua tahap atau tidak sekaligus. Kurang efektif dalam hal memintakan laporan penggunaan dana kepada penerima bantuan dengan cara mendatangi penerima bantuan yang tersebar di 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, karena sudah sewajarnya penerima hibah mempertanggungjawabkan bantuan yang telah diterimanya tanpa diminta terlebih dahulu. Artinya disini, upaya meminta laporan dengan mendatangi penerima hibah merupakan kegiatan yang tidak pada tempatnya. Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial telah ditegaskan bahwa, hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban tersebut meliputi:laporan penggunaan hibah dan bantuan sosial, pakta integritas dan surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah dan bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, danbukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi penerima hibah dan bantuan sosial berupa barang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa yang disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD pemberi rekomendasi paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah dan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD (rangkap dua) dengan tembusan kepada SKPD terkait. Penerima hibah dan bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah dan bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait. PENUTUP 25 A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2013 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial. Dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan keadilan. 2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2013adalah penerima bantuan hibah dan bantuan sosial tidak memahami bahwa bantuan yang diterimanya harus dipergunakan sebagaimana RAB yang dicantumkan dalam proposal dan apabila ada perubahan penggunaan dana tersebut harus melalui prosedur yang berlaku dan kurang memahami bahwa bantuan yang diterimanya harus dipertanggungjawabkan seseuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Gubernur cq. Bidang Kuasa BUD DPKD selaku PPKD dan tembusannya disampaikan ke SKPD pemberi rekomendasi. Sementara upaya yang dilakukan adalah penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, diberikan tidak sekaligus. Tetapi teknis penyalurannya dibagi ke dalam dua tahap yaitu tahap pertama disalurkan sebanyak 70 % dari total bantuan yang diberikan dan 30 % diberikan pada saat penerima bantuan menyampaikan laporan yang disampaikan ke Gubernur cq. Bidang Kuasa BUD DPKD , kemudian ditembusankan ke SKPD pemberi rekomendasi. Memintakan laporan penggunaan dana kepada penerima bantuan dengan cara mendatangi penerima bantuan yang tersebar di 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat apabila penerima hibah / bantuan sosial belum menyampaikan laporan pada waktu seseuai dengan ketentuan. 26 B. Saran Berangkat dari uraian sebagaimana dipaparkan di atas, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu pos pengeluaran yang dianggarankan oleh pemerintah daerah setiap tahun yang bersumber dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, disarankan agar dalam pendistribusian bantuan ini baik berupa hibah dan bantuan sosial benar-benar didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan standar prosedur yang telah ditetapkan. 2. Agar dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial terutama dalam hal penggunaan dan laporan pertanggungjawaban, sebelum hibah dan bantuan sosial diberikan, seharusnya pemberi hibah dan bantuan sosial mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipahami serta dipenuhi oleh penerima hibah dan bantuan sosial. 27 DAFTAR KEPUSTAKAAN A. BUKU-BUKU Arifin P Soeria Atmadja, 2010, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik, Rajawali Pers, Jakarta. Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Bhenyamin Hoessein, 2009, Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Konteks Pemerintahan Umum dalam Buku Pemerintahan Daerah di Indonesia, MIPI, Jakarta. Bhenyamin Hoessein, 2011, Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintaha Daerah dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, DIA FISIP UI, Jakarta. Dian Puji N. Simatupang, 2011, Paradoks Rasionalitas; Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, Badan Penerbit FHUI, Jakarta. Ibnu Syamsi, 1983, Dasar-dasar Kebijasanaan Keuangan Negara, Bina Aksara, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. 28 Josef Riwu Kaho, 2003, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nurliah A. Wahyudin, 2009, Hubungan Antar Pemerintah Dalam Meningkatkan Investasi Daerah dalam buku Pemerintahan Daerah di Indonesia, MIPI, Jakarta. S. Padmudji, 1980, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Ichtiar, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Yusran Lapanda, 2013, Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, Sinar Grafika, Jakarta. B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. C. SUMBER LAINNYA Alfian Lains, 1985, Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru, Prisma, No.4, Jakarta, 1985, hlm 41, Dalam Bukunya Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 139. 29 Ketua Banggar DPRD Sumbar, Yultekhnil dan Wakil Ketua Banggar Leonardy Harmainy, Padang - Berita Daerah SumBar, EVALUASI APBD 2013, diunduh tanggal 19 November 2013. http://w\\w.antarasumbar.com/berita/propinsi/d/l/314343/pansus-dp, Pansus DPRD: Hentikan Alokasi Dana Hibah dan Bansos Sumbar, diunduh tanggal 19 November 2013. http://w\\w.antarasumbar.com/berita/propinsi/d/l/314343/pansus-dp, Pansus DPRD: Hentikan Alokasi Dana Hibah dan Bansos Sumbar, diunduh tanggal 19 November 2013. http://www.docstoc.com/docs/46619500/Hukum-Keuangan-Negara-Pasca-60Tahun Indonesia- Merdeka-Masalah diunduh pada 15 November 2013. Yusran Lapananda, Hibah dan Bantuan Sosial (Dasar Hukum), catatan pojok, 23 Oktober 2012, diakses terakhir kali tanggal 21 Oktober 2013. 30

Judul: Isi Jurnal Dani Endarto

Oleh: Iwan Fauzi


Ikuti kami