Putra Deta Jurnal Uas

Oleh Putra Deta Husa Prasta

271 KB 4 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Putra Deta Jurnal Uas

PRESPEKTIF DEPORTASI TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL PRESPECTIVE OF DEPORTASION ON INTERNATIONAL LAW Putra Deta Husa Prasta 2018. 1543. 1. 01 Tingkat I Prodi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi Email : putradeta97@gmail.com ABSTRAK Keimigrasian merupakan instansi yang mengawasi dan menindak orang asing, selain itu keimigrasian juga memberikan dampak besar untuk Indonesia. Salah satu penindakan yang di lakukan keimigrasian adalah deportasi. Deportasi merupakan sikap pihak keimigrasian untuk orang asing yang di duga atau patut di duga membahayakan sekitar serta mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di simpulkan rumusan masalah yaitu bagaimana hukum internasional memandang tindakan keimigrasian yaitu deportasi. Metode penelitian untuk menyusun jurnal ini adalah metode normatifempiris. Pihak keimigrasian Indonesia harus menghimbau warga negara asing untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia supaya tidak terjadi pihak yang di rugikan masyarakat banyak . Kata kunci : keimigrasian, tempat pemeriksaan keimigrasian, orang asing ABSTRACT Immigration is an agency that oversees and acts against foreigners, in addition to that immigration also has a big impact on Indonesia. One of the actions taken by immigration is deportation. Deportation is the attitude of the immigration authorities for foreigners who are suspected or should be suspected of endangering the environment and disturbing public order. Based on the above statement, it can be concluded the formulation of the problem namely how international law views immigration acts, namely deportation. The research method for compiling this journal is the normative-empirical method. Indonesian immigration authorities must urge foreign citizens to comply with the provisions in force in Indonesia so that no party is harmed by the public at large. Keywords: immigration, immigration checkpoints, foreigners BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Indonesia merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat juga mempunyai suatu Konstitusi. yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan untuk berpijak dalam membuat kebijaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan atau hukum yang mengatur mengenai pendeportasian ini. Dalam hal ini, semakin bertambah orang-orang asing dari negara sahabat yang datang ke Indonesia. baik sebagai pelancong (tourist). yang hanya tinggal sementara maupun menjalankan tugasnya dan tinggal untuk beberapa tahun di negara yang bersangkutan. Semua ini tidak terlepas dari dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh kedatangan mereka. sehingga kita harus berusaha mencari jalan keluar untuk mengurangi atau menghindarkannya dari hal-hal yang dapat merugikan negara dengan peraturan hukum yang berlaku. Di samping itu, dengan membawa hal-hal yang menguntungkan kehadiran orang asing dapat pula menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kepentingan negara dimana mereka berada. bahkan dapat pula membahayakan ketentraman dan keamanan negara. Jika terjadi demikian. maka bagi negara yang merasa terganggu akibat orang asing tersebut dapat melakukan tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian yang sering diambil oleh negara adalah Deportasi atau dengan kata lain pengusiran orang asing itu dari wilayah negara tersebut. Pengertian deportasi sebenarnya sudah banyak dikenal masyarakat setidaktidaknya di kalangan masyarakat tertentu, terutama para ahli hukum. Pada pasal 1 angka 36 dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi adalah pengusiran orang asing keluar wilayah suatu negara dengan alasan bahwa adanya orang asing tersebut dalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh negara yang bersangkutan. Dan pada hakikatnya pengusiran bukan merupakan hukuman tetapi sebuah tindakan administrasi yang merupakan suatu perintah dari pemerintah yang bertujuan menetapkan seorang asing untuk meninggalkan wilayah negara yang bersangkutan. Alasan landasan yang dipergunakan oleh suatu negara untuk mengeluarkan orang asing dari wilayahnya tergantung pada kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Sebagai contoh mengenai alasan yang dipakai oleh satu negara untuk mengeluarkan orang asing dari wilayahnya misalkan karena alasan politis. Berdasarkan Deklarasi Juanda, tanggal 13 Desember 1957, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (archipelago state). Sebagai negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudera, Indonesia memiliki tantangan sendiri dalam melakukan implementasi fungsi keimigrasian. Setidaknya ada sepuluh negara yang berbatasan langsung ataupun tidak langsung dengan Indonesia, baik itu perbatasan darat ataupun laut. Berdasarkan data yang penulis himpun dari website imigrasi.go.id per tanggal 14 Oktober 2017, ada 203 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia (konvensional dan tradisional), yang terdiri dari 91 pelabuhan laut, 33 bandar udara, dan 79 pos lintas batas. Keberadaan TPI sebanyak ini tentu membuat peran institusi Imigrasi menjadi sangat penting. Sejauh ini mungkin Indonesia merupakan negara dengan tempat pemeriksaan imigrasi terbanyak di dunia Hukum internasional mengatur hakhak dan kewajiban negara. Karena yang harus diurus hukum internasional adalah negara. dirasa perlu untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan negara. Subjek hukum internasional adalah negara, pembentukan suatu negara diperlukan unsur-unsur konstitutif, yakni penduduk yang tetap, wilayah tertentu. Pemerintah, dan kedaulatan.1 Namun Negara sebagai konsep ilmu politik telah terwujud. apabila ketiga unsur konstitutif (penduduk, wilayah, dan pemerintah) telah dipenuhi oleh sesuatu kesatuan politik yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat yang mana ketiga unsur ini merupakan unsur konstitutif yang tradisionil dari negara.2 Wilayah suatu negara sudah barang tentu dihuni oleh penduduk. Sedangkan penduduk yang menghuni suatu wilayah negara terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok penduduk yang berasal dari warga negara setempat dan kelompok penduduk yang bukan berasal dari warga negara setempat. Penduduk yang bukan berasal dari warga negara setempat inilah yang disebut orang asing. Kedua jenis tersebut harus tunduk dan patuh pada tata hukum negara setempat. Ada 4 hal penting yang berkenaan dengan masuknya orang-orang asing ke negara-negara yang bukan negara mereka. yakni : 1 Mauna, Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT Alumni, Bandung: 2011, hal 17 2 Samidjo, Ilmu Negara, CV Armico, Bandung: 1997, hal 34 a. Suatu negara berkewajiban mengizinkan semua orang asing masuk ke negara mereka b. Suatu negara berkewajiban untuk memberi izin masuk kepada semua orang. dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan tertentu c. Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang-orang asing untuk masuk tetapi dapat menentukan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka d. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di tarik kesimpulan yaitu bagaimana hukum internasional memandang tindakan keimigrasian yaitu deportasi. TUJUAN MASALAH Adapun di buatnya penyusunan jurnal ini adalah untuk memenuhi tugas terakhir mata kuliah Hukum Keimigrasian, mengetahui deportasi terhadap sudut pandang hukum internasional, dan memberi informasi serta menambah pustaka kepada pembaca. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normatif. metode penelitian ini hanya mencakup peraturan tertulis. Oleh karena itu sangat terkait dengan sumbersumber kepustakaan karena akan membutuhkan data sekunder tentang kepustakaan. Dalam penelitian hukum, hukum tertulis normatif di jelaskan dengan berbagai aspek seperti teori, filsafat, perbandingan hukum, struktur atau komposisi, koherensi, penjelasan umum setiap artikel, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu hukum dan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang luas. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara mencari studi kepustakaa, data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) merupakan alat yang dilakukan melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari bahan- bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang di gunakan berupa Undang- Undang dan peraturan yang berlaku. Teknik analisa data menggunakan logika berpikir yang di mana penalaran hukum datang dari gabungan pola berpikir dalam persoalan hukum yang nyata. Proses yang terjadi dalam logika berpikir yaitu adanya abstraksi hukum. nilai- nilai hukum, asas- asas hukum, konsepkonsep hukum, dan norma- norma hukum yang menjadi rumus secara umum dalam aturan- aturan hukum positif, setelah itu di jelaskan dan di implementasikan untuk menjadi penyelesaian suatu masalah hukum. BAB II PEMBAHASAN A. DEPORTASI Deportasi dikenal pertama kali di negara-negara Eropa dengan adanya terlebih dengan dahulu di lembaga keimigrasian pada negara-negara tersebut. Kehadirannya pendeportasian di negara-negara Eropa disebabkan adanya pengasingan dan pengusiran para penjahat atau pembuangan tahanan orang-orang politik yang melakukan tindakan kriminal. Pada di lapangannya. dahulu deportasi berbentuk pengasingan. pengusiran. dan pembuangan untuk para penjahat ini dilakukan atas karena perbuatannya. Biasanya para penjahat ini dipindahkan ke daerah lain akibat dari suatu alasan tertentu. Pada Amerika Serikat. hukum mengenai deportasi yang pertama adalah Alien Act pada 1798. Menurut hukum tersebut. presiden bisa mendeportasi orang asing yang dianggap berbahaya. Selama dekade pertama abad ke-20 sejumlah orang asing yang dianggap subjektif dideportasi terutama yang anarki dan menyebarkan sosialisme. Pada tahun 1980 dan 1990 . terjadi peningkatan jumlah imigran ilegal dari Amerika Latin. Amerika Tengah. Haiti. dan Kuba yang ingin mencoba masuk ke Amerika Serikat melalui berbagai jalur. Pada zaman ini. kasus deportasi sebagian besar terjadi pada imigran ilegal di seluruh berbagai negara. Tetapi deportasi berbeda dengan ekstradisi. Dimana ekstradisi merupakan penyerahan seseorang oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan. tetapi seseorang yang disangka atau dipidana tersebut karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan dalam yurisdiksi di wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut. karena merasa berwenang untuk mengadili dan memidananya atau melakukan tindakan penahanan terhadap orang asing tersebut. Tindakan ekstradisi ini memang didasari atas suatu perjanjian. Namun demikian. bukan berarti jika tidak ada perjanjian. maka ekstradisi tidak bisa dilaksanakan. Ekstradisi tetap bisa dilakukan atas dasar hubungan baik. Akan Tetapi tidak ada kewajiban bagi negara yang diminta untuk menyerahkan. Berbeda halnya dengan deportasi ini di dalam istilah hukum keimigrasian. Sesuai dengan aturan keimigrasian Indonesia. yakni dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Indonesia. deportasi merupakan salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang di karenakan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia3. Tindakan administratif keimigrasian yang berupa deportasi ini dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negaranya4. Tujuan dan fungsi deportasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang masuk ke wilayah tertentu dengan memulangkannya secara tidak terhormat ke negara asal. Tidak terhormat bukan berarti tanpa mengurangi rasa kemanusiaaan. Dengan adanya tindakan berupa deportasi tersebut. warga negara asing harus mematuhi dan menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara yang dikunjungi. Pada pernyataan di beberapa bagian sebelumnya. yang menjadi objek dari deportasi tersebut adalah orang asing. Untuk itu perlu dibedakan siapa orang asing dan siapa warga negara. Hal ini penting karena berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing golongan tersebut. yang tentunya berbeda di segala lapangan dan segala bidang aspek kehidupan. Oleh karena itu setiap negara harus mempunyai suatu Undang- Undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan. sehingga dapat diketahui dari UndangUndang tersebut siapa-siapa yang 3 Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No, 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 36. 4 Ibid, Pasal 75 ayat 3. termasuk warga negara dan siapa-siapa yang termasuk orang asing. Antara warga negara dan orang asing mempunyai hakhak dan kewajiban-kewajiban sendirisendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan begitu. wajar bahwa warga negara mempunyai kewajibankewajiban yang lebih banyak dan lebih berat terhadap negaranya sendiri daripada kewajiban-kewajiban orang asing yang kebetulan saja berada di negara tersebut. Begitu juga dengan hak-hak warga negara lebih banyak daripada hak yang dimiliki orang asing. Pasal 27 Ayat 2 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selaras dengan Pasal 23 The Universal Declaration of Human Right yaitu: “Setiap orang berhak atas pekerjaan, memilih pekerjaan, menikmati kondisi pekerjaan yang baik serta perlindungan atas ancaman pengangguran” Hak tersebut merupakan kebebasan pribadi yang menjadi hak fundamental (bersifat dasar) yang tidak dapat dipisahkan (inalienable) dan tidak dapat dikurangi (non-derogable). Hingga kini, pasar kerja luar negeri masih menjadi andalan warga negara Indonesia untuk mencari pekerjaan terutama di bidang semi-skilled occupations (pekerjaan yang membutuhkan latar belakang pendidikan rendah). 5 Dengan demikian, sebagai contoh hak ini menimbulkan migrasi warga negara Indonesia ke luar negeri dan mayoritas migrasi ini adalah menuju ke negara tetangga terdekat seperti Malaysia. Kesamaan bahasa dan kebiasaan menjadi alasan utama dipilihnya negara Malaysia sebagai tempat tenaga kerja Indonesia mencari pekerjaan. 5 Liza Shahnaz dan Nurzamzam, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKHAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDEPORTASI BERDASARKAN UU KETENAGAKERJAAN, Universitas Borneo Tarakan, hal 173. Selain juga dikarenakan batas-batas antar wilayah kabupaten/kota dan provinsi di dalam negeri dengan negara tetangga (seperti Malaysia) yang sangat mudah ditembus dengan berbagai cara. Salah satu daerah perbatasan adalah Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan Kota Tawau Sabah, Malaysia Timur. Para warga negara Indonesia (WNI) ini melintasi daerah perbatasan dengan berbagai cara baik legal maupun illegal dengan beragam alasan dan tujuan. Seiring dengan hal tersebut, banyak pula pelanggaran yang dilakukan oleh WNI tersebut, seperti misalnya WNI yang memasuki negara tetangga tanpa dokumen resmi yang mengakibatkan sebagian besar para WNI ini harus dideportasi ke daerah entry point terdekat seperti Kabupaten Nunukan. Berdasarkan data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PUSLITFOBNP2TKI), sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2013 jumlah WNI yang dilaporkan dideportasi di Nunukan adalah sebanyak 14.059 orang. Jumlah WNI yang dideportasi dari Malaysia pada beberapa wilayah perbatasan selama kurun waktu tersebut dapat dilihat pada table berikut. Jumlah tersebut di atas, belum termasuk WNI yang pulang di luar yang dideportasi atau yang tidak tercatat karena pulang ke Indonesia melalui pelabuhan tradisional atau melalui jalur-jalur tikus yang banyak terdapat di daerah perbatasan. Mengingat bahwa para TKI ini adalah aset nasional yang mendatangkan devisa negara maka pemerintah Indonesia baik pada level pusat maupun daerah dituntut untuk selalu siap setiap saat jika pendeportasian terjadi guna menghindari terulangnya tragedi WNI yang bekerja di Malaysia pada tahun 2002 lalu. Meskipun pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai instrument hukum dalam upaya untuk menjamin dan melindungi WNI, namun faktanya adalah masih banyak eksploitasi dan pelanggaran yang dialami oleh WNI, termasuk hak-hak WNI yang dideportasi. B. DEPORTASI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Tindakan deportasi sering kali bukan semata-mata persoalan hukum belaka dan merupakan hal yang kompleks. Tindakan deportasi juga dipengaruhi oleh politik hukum dan politik luar negeri daripada negara yang bersangkutan. Maka dari itu, cukup sulit untuk membuat daftar tindakan-tindakan yang mengakibatkan deportasi karena belum tentu hasil dari tindakan yang bersangkutan berakibat deportasi. Sebagai contoh, pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara dan etnis banyak berdatangan ke Indonesia beberapa waktu belakangan ini, seperti dari Rohingya, Afghanistan, dan Irak. Semenjak Indonesia bukan penandatangan Konvensi Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka, maka Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi dan pencari suaka. Indonesia dapat melakukan deportasi kepada pengungsi dan pencari suaka tersebut kembali ke negara masingmasing. Akan tetapi, Indonesia tidak melakukan deportasi. Indonesia memilih untuk tidak melakukan deportasi atas alasan kemanusiaan. Akan tetapi, bukan berarti tidak dapat dicari suatu garis besar yang menggambarkan mengenai perilaku apa saja yang memiliki kemungkinan untuk dapat dikenakan deportasi. Tentu, terdapat beberapa aturan yang dapat ditelaah lebih lanjut. UU Keimigrasian misalnya menyatakan bahwa orang asing yang melampaui atau melanggar ketentuan izin tinggal, baik sementara maupun tetap, dapat dikenakan deportasi. Maka dari itu, tindakan deportasi dapat dilakukan dalam hal ada permasalahan dalam izin tinggal orang asing. Selain itu, Pasal 13 UU Keimigrasian memberikan daftar orang asing yang dilarang masuk ke Indonesia. Pelarangan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui tindakan deportasi. Adapun, daftar orang asing yang dilarang/ ditangkal masuk ke Indonesia, antara lain: 1. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan 2. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku 3. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu 4. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa 5. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa 6. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum 7. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi 8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia 9. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Menurut hukum internasional. suatu negara wajib untuk menghormati hak orang asing yang berada dalam negara tersebut dan wajib pula menjaga agar hakhaknya tersebut tetap terjamin. Sebaliknya. orang asing tersebut pun seharusnya menghormati aturan-aturan di negara tersebut. Mengenai hak dan kewajiban dari seseorang warga negara maupun dari orang asing pada tiap-tiap negara adalah berdasarkan Declaration of Human Rights. dimana setiap orang ataupun orang asing umumnya diperlakukan sama terhadap hak dan kewajibannya. hanya dalam hal-hal tertentu saja hak dan kewajiban dari orang asing tersebut dibatasi. Pada beberapa pasal dalam Declaration of Human Rights. beberapa diantaranya adalah Pasal 1 bahwa Semua orang dilahirkan bebas untuk merdeka dan sama dalam hal kemuliaan martabat serta hak-haknya. Pasal 6 bahwa Setiap orang berhak diakui sebagai manusia di mata hukum dimana pun dia berada. Pasal 9 bahwa Tidak ada seorangpun boleh ditangkap. ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang tanpa ada dasar yang jelas. Pasal 10 bahwa Setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya di depan umum secara adil oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak apapun dan siapapun dalam hal menentukan hak serta kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana terhadap dirinya. Dari beberapa pasal-pasal tersebut dapat kita lihat bahwa setiap orang baik warga negara dan orang asing mempunyai hak yang sama. walaupun begitu hak orang asing di suatu negara dapat dibatasi apabila suasananya berbeda. Orang asing hanya dapat menikmati hak-haknya sesuai yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Jadi antara warga negara dan orang asing perlu diadakan pembedaan adalah untuk mencegah terjadinya segala macam kesulitan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Untuk itu suatu negara perlu membuat UndangUndang yang mengatur mengenai orang asing. Meskipun banyak ahli hukum internasional yang berpendapat bahwa setiap negara sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa menurut Hukum Internasional wajib untuk mengizinkan orang asing masuk ke daerahnya untuk sesuatu maksud yang sah. Ahli-ahli tersebut juga mengakui bahwa negara dapat mengecualikan beberapa orang asing yang tidak boleh memasuki daerahnya. Dalam pembatasan inilah negara perlu menetapkannya dalam Undang-Undang negaranya. Saat ini negara tidak mungkin lagi menutup pintu masuk negaranya untuk orang-orang asing karena hubungan antara manusia di dunia ini semakin erat. Oloeh karena itu negara dapat memberi izin masuk kepada orang asing yang datang bukan untuk berbuat jahat. melainkan untuk keperluan perdagangan atau juga untuk beristirahat. Menurut Hukum Internasional. orang asing harus tunduk pada hukum negara dimana dia berada atau bertempat tinggal. tetapi orang asing juga berhak untuk terus mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri. Suatu negara berhak untuk mengeluarkan orang asing yang dianggap berbahaya untuk negara itu sendiri dan masyarakatnya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kepentingan negara itu sendiri dan rakyatnya. Pengusiran terhadap orang asing harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjianperjanjian negara. Jadi orang asing dapat dikeluarkan dari suatu negara apabila ditentukan menurut Undang-Undang negara tersebut. Tetapi walaupun begitu harus juga diperhatikan kepentingan keamanan dari negara tersebut. Yurisdiksi adalah lingkungan wewenang. hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu.6 Jadi yang dimaksud dengan yurisdiksi negara tersebut adalah lingkungan wewenang hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dari suatu negara tertentu. Dalam implementasinya, yurisdiksi negaranegara atas orang, benda atau perbuatanperbuatan itu berbeda-beda berdasarkan faktor historis dan geografis masingmasing negara tersebut. Hukum internasional sama sekali tidak membatasi terhadap yurisdiksi yang akan dijalankan oleh suatu negara. Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa tidak ada pembatasan yang dijalankan oleh suatu negara atas yurisdiksinya, kecuali jika pembatasan ini telah dibuktikan dengan kuat dengan adanya sebagai suatu hukum internasional. Tetapi, hanya ada satu pembatasan praktis terhadap yurisdiksi yang terlalu luas oleh suatu negara. yaitu bahwa negara tidak akan menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda yang tidak ada hubungannya dengan negara itu. Tetapi karena orang dan benda yang berada didalam wilayah suatu negara. maka tampaknya asas teritorial yang menjadi landasan oleh setiap negara. Menurut implementasinya pada negara Inggris dan Amerika, beradanya seseorang atau benda dalam suatu wilayah negara tertentu sudah dapat menimbulkan yurisdiksi negara itu terhadap orang atau benda tersebut. walaupun orang dan benda tersebut tidak berdiam disana. Jadi. terlihat disini bahwa 6 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 1998, hal 1016. yurisdiksi teritorial dilaksanakan baik terhadap warga negara maupun warga negara asing. Orang asing tidak bisa menuntut pembebasan atas yurisdiksi teritorial tersebut kecuali jika orang asing tersebut bisa membuktikan bahwa : 1. Ia tidak tunduk pada hukum nasional yang berada pada di negara itu karena kekebalan khusus 2. Hukum setempat yang ada pada negara itu tidak sesuai dengan hukum internasional. kekebalan tertentu atas yurisdiksi teritorial ini dapat diberikan kepada : a. Kepala Negara Asing b. Wakil-wakil diplomatik c. Kapal umum (publik vessel) negara asing d. Lembaga-lembaga internasional. Yurisdiksi atas orang tertentu bergantung pada kualitas orang yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi tersebut. Kualitas ini membenarkan suatu negara dalam menjalankan yurisdiksinya terhadap orang atau individu itu berada di wilayahnya. Menurut implementasi secara internasional, yurisdiksi atas individu dijalankan dengan berdasarkan asas nasional aktif dan asas nasional pasif. Yang dimaksud dengan asas nasional aktif yaitu suatu negara dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap warga negaranya. sedangkan asas nasional pasif memperbolehkan negara menjalankan yurisdiksinya jika seorang warga negaranya menderita kerugian. walaupun hal itu terjadi di luar negeri. Apabila dalam negara teritorial dimana pelanggaran itu terjadi tidak menghukum orang atau warga negaranya yang menyebabkan kerugian itu, maka negara dari korban tersebut berwenang menghukum pelanggar tersebut jika orang itu berada di wilayahnya. Pada umumnya orang asing harus tunduk pada peraturan setempat dari negara yang didatanginya, dan mereka berkewajiban untuk bertingkah laku sesuai dengan hukum setempat. Pada prinsipnya orang asing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan warga negara dari suatu negara yang dikunjunginya. Khusus di Indonesia, terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu khususnya yang berkaitan dengan masalah hak orang asing. Di bidang Keimigrasian, setiap orang asing bisa dibatasi ruang geraknya bahkan dapat dideportasi. atau dipersona non grata serta diserahkan kepada negara lain terutama apabila melakukan tindak pidana. Pada bidang politik, orang asing tidak boleh diperkenankan ikut campur dalam politik di dalam negara Indonesia. Setiap orang asing tidak mempunyai hak pilih. baik dalam hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam pemilihan umum Indonesia. Oleh karena itu, orang asing tidak mempunyai hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat. Mereka tidak berhak menduduki jabatan-jabatan publik. baik pemerintahan maupun badan perwakilan rakyat. Dalam aspek bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan mempunyai usaha di Indonesia harus mempunyai izin kerja dan izin usaha yang sah dari Kementerian yang menangananinya. Untuk bidang agrari, orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. sedangkan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia mempunyai kewajiban berupa : 1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil, dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya 2. Memperlihatkan dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan Selain kewajiban yang telah disebutkan di atas, masih ada lagi kewajiban orang asing yang bersifat tidak formal. Kewajiban-kewajiban tersebut berupa : 1. Harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya dimana mereka bertempat tinggal 2. Mereka harus menjaga ketertiban dan kesusilaan yang sesuai dengan adat- istiadat di lingkungan dimana mereka bertempat tinggal. Suatu negara yang berdaulat menurut hukum internasional mempunyai hak untuk menerima dan mengusir orang asing dari wilayahnya, jika ternyata orang asing yang berada di wilayahnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan negara tersebut. Jadi hak negara untuk mengeluarkan orang asing dari negara atau wilayahnya adalah suatu hak yang diakui oleh Hukum Internasional. Hak ini hanya dibatasi oleh prinsip hukum internasional tentang perlakuan terhadap orang asing dan dengan adanya perjanjian internasional, seperti dengan adanya Konvensi. Meskipun hukum internasional mengakui adanya hak suatu negara untuk mengusir orang asing yang tidak disukai dari negaranya, tetapi dalam Hukum Internasional tidak memberikan detail mengenai soal alasan yang harus diberikan suatu negara apabila ia menyerahkan orang asing dari negaranya. Dalam impementasinya, alasan bahwa mengadakan pengusiran tergantung pada keadaan dan tempat terjadinya peristiwa itu sendiri. Apabila suatu tindakan negara yang dapat merugikan salah satu anggota dari negara lainnya dari masyarakat internasional, maka negara yang mengusir orang asing yang tidak dikehendaki tersebut akan mendapat sorotan dan dapat mempengaruhi hubungan baik dengan masyarakat internasional lainnya. Oleh sebab itu, suatu negara dalam hal mempergunakan haknya untuk mengusir orang asing yang tidak disukai dari wilayahnya tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Sebelum membahas mengenai keberadaan orang asing yang berada di wilayah Indonesia sampai terjadinya pendeportasian terhadap warga negara asing, maka bisa dilihat bagaimana cara warga negara asing tersebut bisa sampai masuk ke Indonesia. Ada beberapa warga negara asing yang datang dan berkunjung ke Indonesia. Dalam berbagai kenyataan, adapun cara yang dilakukan untuk masuk ke Indonesia yaitu dengan cara melalui badan hukum yang sah atau tidak sah. Masuk dengan cara sah merupakan warga negara asing yang telah mempunyai dokumen atau izin perjalanan yang lengkap untuk masuk ke Indonesia, sedangkan masuknya dengan cara tidak sah ialah warga negara asing yang masuk ke Indonesia dengan catatan tidak dilengkapi atau tidak lengkap beberapa surat- surat perjalanan maupun dokumen imigrasi untuk datang dan berkunjung ke Indonesia. Bahkan warga negara asing tersebut dapat dikenakan hukuman atau dideportasi oleh negara yang bersangkutan. Dengan banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia. maka bisa menimbulkan berbagai macam persoalan atau permasalahan yang ada. Biasanya yang sering terjadi permasalahan yang timbul terhadap orang asing salah satunya adalah pendeportasian. Pendeportasian dengan melakukan tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia yang mungkin keberadaan dari orang asing tersebut sangat merugikan Negara yang bersangkutan. Mengingat bila dilihat dari letak geografis Indonesia, hal utama yang dihadapi dengan masuknya warga negara asing adalah bagaimana negara mampu untuk mengawasi warga negara asing yang berada di Indonesia. Warga negara asing tersebut harus menghormati peraturan-peraturan dalam melengkapi persyaratan prosedur administrasi berupa surat atau dokumen keimigrasian lainnya secara lengkap supaya tidak terjadi atau tidak ingin di lakukannya pendeportasian. Negara yang berdaulat harus bisa juga menghormati hak dari warga negara asing. Jika warga negara asing tersebut melakukan beberapa tindakan atau perbuatan yang sangat membahayakan negara yang bersangkutan. maka negara bisa mendeportasikan warga negara asing tersebut. Negara juga mempunyai hak untuk mendeportasikan orang asing tersebut, tetapi juga dibatasi oleh prinsipprinsip hukum internasional terhadap perlakuan warga negara asing dengan diadakannya perjanjian internasional. Yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat dari perkumpulan bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.7 Bila negara hendak mendeportasi warga negara asing harus juga memiliki alasan yang jelas mengapa warga negara asing tersebut dideportasi. Adapun alasan mengapa warga negara asing tersebut terdeportasi karena mereka melakukan tindak pidana atau menyalahgunakan izin. apabila ini terjadi dan tidak diambil 7 Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional Buku I-Bagian Umum, Putra Abardin, Bandung: 1999, hal 84. tindakan maka negara sudah sangat dirugikan8. Pada mulanya hukum internasional tradisional mengakui bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memperlakukan warga negara asing di wilayahnya sesuai dengan standar minimum peradaban dan keadilan. Kewajiban ini dianggap harus dipenuhi oleh negara yang merupakan kewarganegaraan dari para individu karena manusia tidak mempunyai hak berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, apabila seseorang diperlakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum internasional oleh suatu pemerintahan asing, maka negara yang merupakan kewarganegaraan orang tersebutlah yang berhak melakukan tindakan terhadap negara pelanggar tersebut. Apabila terjadi kerugian yang diderita orang tersebut, maka negara yang telah melakukan tindakan kepada negara pelanggar memberikan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada warga negara yang dirugikan tersebut. Namun demikian, pembayaran ganti rugi ini tidak diatur oleh hukum internasional. Persengketaan mengenai tuntutan berdasarkan hukum pertanggungjawaban negara atas kerugian yang diderita orang asing ini biasanya diselesaikan melalui perundingan diplomatik. Apabila ganti rugi tidak dipenuhi oleh negara pelanggar, kadang-kadang digunakan penggunaan kekerasan. Adapun persoalan politik, hukum, dan keamanan sejak diberlakukannya kebijakan bebas visa juga berdampak pada membeludaknya jumlah warga negara Tiongkok ke Indonesia. Dikarenakan merupakan subjek bebas visa, tidak sedikit warga negara Tiongkok 8 Rudi , M Rizki, Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta : 2007, hal 6. yang menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk bekerja secara ilegal di Indonesia.9 Adapun pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan oleh orang asing antara lain adalah sebagai berikut : 10 1. Terdapat 8 (delapan) pekerja illegal asal Tiongkok diamankan pada Juni 2016 karena tidak memiliki dokumen resmi di Desa Galang Batang, Kecamatan Kijang, Bintan, Kepulauan Riau 2. Penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh seorang warga negara Singapura pada bulan Mei 2016 di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Yang bersangkutan melakukan usaha penampungan tempurung dan sabut kelapa untuk diekspor ke Tiongkok 3. Pada bulan Mei 2016, 2 (dua) warga negara Tiongkok diamankan oleh pihak imigrasi karena menggunakan bebas visa kunjungan untuk bekerja di tambang emas di Kelurahan Pobya, Kecamatan Palu Timur, Sulawesi tengah. Bahkan visa kunjungan tersebut sudah melampaui batas (overstay) selama 70 hari 4. Dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) warga negara Tiongkok yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja di sebuah perusahaan di Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat pada bulan April 2016. 9 M. Alvi Syahrin, REFLEKSI HUKUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN, Jurnal Fiat Justicia : Vol.4 No.2, 2018, hal 164. 10 ibid Melihat permasalahan yang timbul dari setelah kebijakan bebas visa dalam prespektif keimigrasian, mengharuskan Imigrasi harus segera meningkatkan keamanan negara dengan mempercepat koordinasi pengawasan terhadap orang asing yang melibatkan lintas instansi. Dikarenakan, keamanan negara merupakan bagian yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan negara itu sendiri. Di samping melalui saluran diplomatik, penyelesaian sengketa ini seringkali dilakukan melalui lembaga arbitrase ataupun lembaga peradilan internasional. Relatif hukum yang menyatakan bahwa kerugian yang diderita seseorang di luar negeri merupakan kerugian dari negara yang merupakan kewarganegaraan dari orang yang bersangkutan, mengakibatkan timbulnya anggapan bahwa negara merupakan satusatunya subyek hukum internasional. Di samping fiksi ini tidak memberikan perlindungan kepada orang yang tanpa kewarganegaraan dan kepada orang yang merupakan warga negara dari negara yang melakukan pelanggaran. Substansi hukum yang dapat diberlakukan terhadap tuntutan negara atas nama warga negaranya diturunkan dari prinsip-prinsip umum hukum (Lihat pada sumber hukum internasional menurut Pasal 38 ayat 1 huruf c bagian Statuta Mahkamah Internasional). Beberapa prinsip ini berawal dari hukum alam dan berbagai doktrin hukum nasional mengenai perlakuan individu. Lembaga atribut negara dan peradilan internasional menggunakan asas- asas hukum dan doktrin tersebut untuk membuat konsepkonsep antara lain denial of justice dan minimum standard of justice. Ketika hukum internasional modern memberikan pengakuan bahwa individu, tanpa memperdulikan kewarganegaraannya. memiliki HAM tertentu yang sangat mendasar, kemudian prinsip-prinsip substantif dari hukum pertanggungjawaban negara yang berupa kumpulan norma-norma digunakan untuk mengkodifikasikan hukum HAM. Karena dewasa ini terjadi evolusi yang dramatis dan kodifikasi yang ekstensif dari hukum HAM, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum HAM memberikan sumbangan yang besar bagi hukum pertanggungjawaban negara. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa antara hukum pertanggungjawaban negara tentang kerugian yang diderita orang asing dan hukum HAM memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Sejalan hukum dan HAM berkembang, hukum pertanggungjawaban negara mengenai kerugian yang di alami oleh orang asing menunjuk kepada beberapa pelanggaran terhadap HAM yang fundamental, negara-negara juga menyandarkan kepada norma-norma HAM yang kontemporer sebagai dasar tuntutan bagi kerugian yang diderita oleh warga negaranya. Walaupun hukum HAM tumbuh berkembang, hukum pertanggungjawaban negara terhadap kerugian yang diderita orang asing terus memegang peranan yang penting di dalam hubungan diplomatik kontemporer. Negara-negara tetap mendukung tuntutan warga negaranya. baik sebagai orang perorangan maupun sebagai badan hukum atau korporasi. Dewasa dengan tindakan berdasarkan hal ini lebih sering digunakan dibanding dengan digunakannya hak-hak dan kewajiban yang dituangkan di dalam perjanjian investasi bilateral dan multilateral. Hukum internasional tradisional telah mengembangkan berbagai macam doktrin dan institusi untuk melindungi berbagai kelompok manusia. seperti budak belia, kelompok minoritas, penduduk asli, warga negara asing, korban pelanggaran berat HAM, dan kombatan. Hukum dan praktek negaranegara telah melahirkan dukungan konsepsual dan kelembagaan bagi perkembangan hukum HAM internasional kontemporer. Terlebih dengan banyak institusi dan doktrin lama yang hidup terus menerus secara berdampingan yang kemudian sekarang telah membentuk bagian yang tak terpisahkan dari hukum dan HAM yang modern. Dalam berbagai bidang tertentu, cabang hukum ini telah terpengaruh secara keseluruhan oleh pendahulunya. Perhatian terhadap akar sejarah hukum HAM internasional akan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap bidang hukum ini. BAB III PENUTUP KESIMPULAN Penindakan berupa deportasi berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan tindakan yang melaksanakan untuk menengakkan pelanggaran hukum keimigrasian seperti orang asing yang overstay yang dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif. Tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efesien. dalam hal penegakan hukum terhadap perbuatan melanggar hukum keimigrasian apabila dilandasi atas asas subsidaritas hukum pidana yakni mengedepankan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana maka penyelesaian secara adminsitratif adalah kebijakan yang lebih tepat dan mengenai sasaran. Deportasi tidak mengurangi hak asasi orang asing dalam melintas negara lain. Sepatutnya, orang asing tersebut harus menghormati dan mematuhi aturan yang berlaku dan yang ada di negara yang sedang ia tempati. Hukum internasional tidak akan memberi sanksi kepada negara yang merebut hak orang asing apabila orang asing tersebut mau mematuhi tata aturan yang ada di negara yang bersangkutan. SARAN Perlu diupayakan lebih memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam menangani perbuatan melampaui aturan keimigrasian. Selanjutnya harus dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) diantaranya: a. Upaya adanya pembaharuan sistem penegakan hukum keimigrasian juga harus diikuti dengan pembaruan hukum acara penegakan hukum keimigrasian baik terhadap pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif. Prosedur penegakan hukum administratif harus mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga hukum acara yang dilandasi mekanisme kontrol dan jaminan keadilan dalam proses penindakan pada akhirnya aparatur penegak hukum keimigrasian dipersempit ruangnya untuk melakukan penyimpangan. b. Perlu melibatkan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian untuk membantu penyidik PNS Imigrasi. Kemudian untuk penyelesaian pelanggaran hukum keimigrasian misalnya overstay tidak perlu dikriminalisasikan karena perbuatan tersebut hanyalah pelanggaran administratif. Dan penyelesaiannya secara jelas diatur dan dilakukan secara administratif. untuk itu cukup penyidik PNS imigrasi yang melakukannya sedangkan tindakan pemalsuan dokumen. memberikan keterangan palsu dan tindakan- tindakan yang dapat dikatagorikan kriminalisasi lain. selain melibatkan penyidik PNS imigrasi harus juga penyidik POLRI untuk ikut terlibat dalam melakukan penyidikan. Penegakan untuk pelaku hukum keimigrasian disesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dan kepentingan nasional di masa datang, maka perlu dilakukan sebagai berikut : a. Harus meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan menggunakan Teknologi Informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan sistem peringatan dengan memberikan data yang akurat dan mutakhir dalam mengantisipasi penegakan hukum keimigrasian baik secara preventif maupun represif. b. Harus lebih meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan pelaksanaan Good Governance dan Clean Governance serta diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan ketegasan dalam pemberian punishment and reward. DAFTAR PUSTAKA Kusumaatmadja. Mochtar. Pengantar Hukum Internasional Buku IBagian Umum. Putra Abardin. Bandung: 1999. Rudi . M Rizki. Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta : 2007. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta: 1998. Indonesia. Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 52. Mauna. Boer. Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. PT Alumni. Bandung: 2011. Samidjo. Ilmu Negara. CV Armico. Bandung: 1997. M.Athira. 2017. Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitanya dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. Syahrin, M. Alvi. 2018. REFLEKSI HUKUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN, Jurnal Fiat Justicia : Vol.4 No.2. M. Alvi Syahrin. Imigran Ilegal. Migrasi atau Ekspansi?.Majalah Check Point. Edisi 3. Oktober 2015. Jakarta: Akademi Imigrasi. hlm. 29-31. M.Alvi Syahrin, HakAsasiBermigrasi, MajalahBhumiPura,November2015,Ja karta:DirektoratJenderalImigrasi. M. Alvi Syahrin. Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. Majalah Check Point. Edisi 5. November 2016. Jakarta: Akademi Imigrasi. hlm. 33-35

Judul: Putra Deta Jurnal Uas

Oleh: Putra Deta Husa Prasta


Ikuti kami