Jurnal Mk New-

Oleh Tata Herlambang

147,1 KB 4 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Jurnal Mk New-

TINDAK LANJUT PUTUSAN MAKHAKAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMER 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR LUVITA YUNIAR HERLAMBANG (10.17.36..) LOVITA RATNASARI (10.17.3612) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI Abstrak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomer 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan tidak berlaluknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air maka undang-undang Nomer 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomer 65, tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomer 3046) berlaku kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan uji materi dapat diterima oleh MK karena peraturan pelaksanaan Undang-Undang SDA tidak mengikuti penafsiran MK dalam uji materi pertama melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 058-059-060063/PUU/II/2004 dan Nomor 008/PUU/III/2005 (Conditionally Constitutional). Undang-undang SDA dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasa negara hak atas air (seharusnya negara secara tega melakukan kebijakan pengurusan, peraturan, pengelolaan dan pengawasan) PP Nomor 16/2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, PP Nomor 20/2006 tentang irigasi, PP Nomor 42/2008 tentang pengelolaan sumber daya air, PP Nomor 43/2008 tentang air tanah, PP Nomor 38/2011 tentang sungai, PP Nomor 73/2013 tentang rawa belum memenuhi 6 prinsip dasar patasan pengelolaan SDA. Kata Kunci : Kebijakan pengurusan, pengelolahaan, pengawasan sumber daya air A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Masalah Krisis atau kelangkaan terhadap ketersediaan sumber daya air selain berbahaya terhadap kesehatan manusia, juga bertentangan dengan hak asasi dasar (basic right) di mana manusia mempunyai hak untuk bertahan hidup dengan layak. Oleh karena itu, untuk menghindari semakin krisisnya sumber daya air di Indonesia, maka perlu melakukan kontrol melalui penetapan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen perlindungan terhadap sumber daya air dan lingkungan, serta jaminan terhadap ketersediaan sumber daya air yang bersih yang layak konsumsi sebagai wujud dari perlindungan terhadap hak asasi seluruh warga negara, apabila tidsk demikian, maka kelangsungan hidup juta jiwa akan dipertaruhkan karena kian berkukrang air bersih dan layak konsumsi, apalagi dewasa ini air menjadi salah satu kebutuhan konsumsi yang sangat mahal. Padahal, air sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan menjadi kebutuhan dasar rakyat Indonesia, seharusnya diberikan secara gratis dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Pernyataan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, ketentuanketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasr Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena, undang-undnag nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air banyak memberikan peluang bagi swasta untuk memonopoli pengelolaan sumber daya air dengan berlandaskan pada hak guna air yang diatur dalam undang-undnag nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Iar. Padahal, air merupakan hak guna kolektif (res commuee) oleh seluruh rakyat Indonesia yang pengelolaannya dikuasai oleh negara untuk sebear-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, “oleh karena ketentuan hak guna air merupakan jantung dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, maka tidak memungkinkan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan sebagai norma dalam pasal tertentu”. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air secara keseluruhan. Dalam amar (diktum) putusannya, Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Penagiran. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan dua (2) permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Tindang Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terrhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang sUMBEr Daya Air. 2. Apa pertimbanga Hukum dari Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pengujisn Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 3. Metode Penelitian Penulisan jurnalis ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan secara normatif, penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian adalah hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bdilakukan dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. B. Pembahasan A. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Air merupakan kebutuhan dasar (basic need) bagi kehidupan manusia, oleh karena itu ketersediaannya perlu dikontrol dan dikelola dengan baik agar tidak terjadi krisis sumber daya air yang berakibat buruk bagi kehidupan umat manusia. Demikian pentingnya ketersediaannya sumber daya air, sehingga negara dituntut untuk hadir dalam pengelolahan dan pengawasannya. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republlik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandnungdi dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut merupakan dasar konstitusional bagi negara dalam pengelolahan kekayaan alam termasuk sumber daya air di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai konsenkuensi logis bahwa seluruh tindakan negara wajib mengabdi dan mempunyai dasar yang diberikan oleh hukum. Artinya bahwa, setiap tindakan negara dalam pengelolaan kekayaan alam termasuk pengellolaan sumber daya air harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang untuk membentuk peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak menguasai negara terhadap kekayaan alam termasuk sumber daya air. Berdasarkan hal tersebut, sebagai wujud dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk Undnag-undang Nomor 7 tahun 2004 tentnag sumber daya air. Berkaitan dengan hak menguasai negara, selain ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undnag-undnag Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut juga ditegaskan dalm Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang menyatakan, “Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena sumber daya air dikuasai oleh negara, maka pengelolaan terhadapnya juga dikendalikan dan ditentukan oleh negara. Selanjunya, selain penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah pusat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undnag Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air ditegaskan bahwa penguasaan sumber daya air juga menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 18 ayat (1) Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”. Merujuk pada ketentuan tersebut, diketahui bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Adapun 6 prinsip pembatasan pengelolaan SDA yaitu:       Penguasaaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri Kelestarian llingkungan hiduo, sebagai salah satu hak asai manusia, sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OLEH Negara atas air sifatnya mutlak Prioritas utama yang diberikan penguasahaan atas air adalah BUMN atau BUMD Pem,erintahan masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu Sedangkan Imlikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi berupa Peraturan Pemerinah, peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan peraturan Menteri turunan UU SDA yang mengatur hal-hal tersebut tidak berlaku sehingga mengakibatkan tidak memiliki dasar hukum:  Kerjasama Pemerintahan dan Swasta (KPS), biaya Jasa Pengolahan SDA (BJPSDA), lembaga koordinasi (Dewan SDA, TKPSDA WS)  Pembagain Wilayah Sungai (WS) sebagai dasar operasional pengelolaan SDA secara terpadu dan berkelanjutan  Keberadaan pola dan rencana WS (wilayah sungai) dan kegiatan operasi pemeliharaan  Pengelolaan bendungan  Keberadaan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mineral Sebagai Tindak lanjut dibatalkannya UU no. 7/2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi sesuai putusan dalam sidang pleno MK nomor 85/PUU-XII/2013, maka Kementrian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalalm waktu mendesak, akan: 1. Segera membuat perarturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1974 dengan memperhatikan situasi saat ini: a. Penyusunan Rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur tentang koordinasi, Pembinaan, Pengusahaan, Perlindungan dan Pembiayaan b. Penyusunan Rapermen PUPR tentang Penetapan Wilayah Sungai c. Penyusunan Rapermen PUPR tentang Organisasi Pengelolaan SDA d. Penyusunan Rapermen PUPR tentang Perencanaan dana Perencanaan Teknis PSDA e. Rapermen PUPR tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan f. Penyusunan Rapermen PUPR tentang Bendungan g. Penyusunan Rapermen PUPR tentang Badan Pendukun Sistem Penyediaan Iar Minum 2. Meminta Fatwa Hukum Menteri Hukum dan HAM terkait perjanjian kerja/perizinan yang sudah berjalan sebelum putusan mahkamah konstitusi dengan pertimbangan prinsip dasar pengelolahan SDA yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi B. Pertimbangan Hukum dari Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Kehidupan adalah fenomena atau perwujudan adanya hidup yang didukung tidak hanya oleh makhluk hidup, tetapi juga benda mati dan berlangsung dalam dinamika seluruh komponen kehidupan itu. Dalam hubungan ini, lingkungan hidup adalah suatu konsep helostik yang berwujud dibumi ini dalam bentuk, susunan dan fungsi interaktif antara semua pengada baik yang hidup maupun mati. Keduanya saling mempengaruhi dan menentukan baik bentuk dan perwujudan dari kehidupan itu sendiri.1 Dalam sistem lingkungan, air adalah unsur utama. Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air tersebut. Di lain pihak, air yang tersedia di dalam alam yang secara potensial dapat dimanfaatkan manusia adalah tetap saja jumlahnya (jika tidak dapat dikatakan cenderung menurun).2 Masalah yang timbul adalah bahwa kemiskinan dan keterbelakangan penghayatan lingkungan hidup mendesak keperluan untuk mengelola sumber alam secara tepat dan efektif, sehingga kurang mengindahkan faktor lingkkungan hidup. Hak setiap orang atas air merupakan bagian dari hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat di kualifikasi sebagai salah satu fundamental right secara otoritas pada level lembaga internasional menunjuk pada isi Deklarasi Stockholm, 1972 yang diakui oleh United Nation Conference of Human Environment.3 Secara alamiah air akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengenal batas politik, sosial, ekonomi, dan bangsa. Maupun batas wilayah administrasi bahkan batas negara. Karena itu air perlu dikelola dalam satu kesatuan sistem berdasarkan pendekatan “one river, one plan and one management system”. Hampir semua negara didunia ini menggunakan pendekatan yang sama. Pada bagian ketentuan umum, pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4), dan (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentanng Sumber Daya Air terdapat beberapa rumusan pengertian tentang tentang sumber daya air dan air, yakni: 1) Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung rurmusan di dalamnya 1 M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Lingkungan, Arus Timur., Makasar, hlm. 3. M. Daud Silalahi, 2008, Pengantar Hukum Sumber Daya Air Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, PT. Alumni., Bandung, hlm. 11. 3 Zulkifli Aspan, 2013, Konstitionalisasi Hak Atas Lingkungan dalam perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Diandra Creative, Yogyakarta, hlm. 24. 2 2) Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat 3) Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah 4) Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan dibawah permukaan tanah 5) Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan amnusia serta lingkungannya C. Pertimbangan Hukum dan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Adapun ringkasan pertimbangan hukum hakim mahkamah Konstitusi dalam menjatuhakan putusan nomor 85/PUU-XI/2013 mengenai pengujain UU No.7 Tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap UUD 1945 sebagai berikut: Mahkamah konstitusi menjatuhkan pertimbangan yang sangat erat kaitannya dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 80, Pasal 45 serta Pasal 46 UU sumber daya air yang mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yang bertentangan denganp prinsip dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dimana dalam tuntutan yang berasas pada pasal-pasal tersebut. Pemberian hak kepada swasta untuk menguasai sumber daya air dijabarkakn oleh undang-undang ini melalui izin hak guna usaha. Haka guna usaha menjadi instrumen baru yang menentukan hak pengusahaan atas sumber-sumber air yang ad. Dengan sifat tersebut,m instrumen hak guna usaha merekronstruksi penguasaan sumber-sumber air, termasuk sumber air yang telah diusahakan bagi kepentingan bersama masyarakat.4 Terhadap dalil pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat: a) Bahwa Negara dengan kekuasaannya mengatur semua sumber daya, termasuk didalamnya sumber daya air dengan instrumen hak. Terkait dengan hal tersebut, penjelasan umum UU sumber daya air menyatakan bahwa pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. b) Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm, 26-27. dengan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air. c) Bahwa Indonesia pemaknaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandnung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatmengamanatkan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus UUD 1945, air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. d) Bahwa UU sumber daya air dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air.5 Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara yang oleh UUS 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (beleid), masih memegang peraturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan. Fungsi pengurus oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenanganannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsensi. Melalui kewenangan legalitas DPR dengan fungsi pengelolahan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan atau melalui keterlibatan langsung dalam management badan usaha milik Negara. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabanng produksi yang penting yang menguasai hajad hidup orang banyak yang dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. KESIMPULAN 5 Skripsi Andi Sutomu Iqwal Iskandar. 2016 “ Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Mengenai pembatalan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air”. Makasar,. Hlm 85. Berdasarkan pembahasan di atas berikut ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 1. Pihak swasta (badan usaha dan individu) telah menyalahgunakan instrumen hak guna usaha yang diberikan oleh UU Sumber Daya Air untuk menguasai sumber daya air. Hal ini bertentangan dengan prinsip hak menguasai negara yaitu penguasaan Negara atas sumber daya air dan dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat. Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian dalam pertimbang hukumnya memberikan pembatasan dalam pengelolaan sumber daya air dam memperluas tafsir hak menguasai negara dengan memberikan prioritas utama pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah melalui BUMN/BUMD namun juga tidak menolak peran pihak swasta selama tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajad hidup orang banayk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Implikasi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu: Hakim Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali UU Pengairan sembari menunggu penyusunan UU baru mengenai pengelolaan sumber daya air. UU Pengairan tersebut berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan dalam pengusahaan sumber daya air. Namun demikian, UU Pengairan juga memiliki kekurangan karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Undang-undang yang dibuat pada masa orde baru tersebut bersifat sentralisasi sehingga tidak sesuai dengan kondisi pemerintahan sekarang yang menganut otonomi daerah. Di lain hal berbagai jenis perizinan yang telah diterbitkan berdasarkan rezim UU Sumber Daya Air tetaplah harus diakui legalitasnya sampai berakhirnya masa berlakunya izin, tetapi harus sesuai dengan pembatasan dalam pengelolaan sumber daya air. DAFTAR PUSTAKA M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Lingkungan, Arus Timur., Makasar. M. Daud Silalahi, 2008, Pengantar Hukum Sumber Daya Air Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, PT. Alumni., Bandung. Zulkifli Aspan, 2013, Konstitionalisasi Hak Atas Lingkungan dalam perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Diandra Creative, Yogyakarta. Skripsi Andi Sutomu Iqwal Iskandar. 2016 “ Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Mengenai pembatalan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air”. Makasar.

Judul: Jurnal Mk New-

Oleh: Tata Herlambang


Ikuti kami