Review Jurnal Konstitusi

Oleh Wahyuni Kiayi

155,5 KB 4 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Review Jurnal Konstitusi

REVIEW JURNAL KONSTITUSI “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi” “Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court” Penulis : Novendri M. Nggilu, S.H., M.H Jumlah halaman: 18 halaman Jurnal : Jurnal Konstitusi, Volume16, Nomor 1, Maret 2019 Review Oleh : WAHYUNI KIAYI SALMAN HARIS Kelas F/ Semester IV Pendahuluan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tersebut harus dilaksanakan, karena berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum.Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang yang menjadi persoalan dalam pelaksanaannya adalah putusan yang tidak langsung dapat dilaksanakan. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undangundang terhadap Undang-Undang Dasar putusannya bersifat final dan mengikat, akan tetapi realitasnya kadang-kadang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dipatuhi atau diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Ketidaktaatan bahkan tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah pembangkangan terhadap Kontitusi kita itu sendiri, upaya dalam pemberian sanksi terhadap pembangkangan tersebut perlu diwujudkan, oleh karena itu perlu dicari solusi agar putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat ditaati atau dipatuhi oleh pembentuk undang-undang. Pembahasan Ada beberapa bentuk pembangkangan yang telah diuraikan oleh penulis di dalam jurnalnya, bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya sebagian dari bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sebab masih terdapat beberapa bukti terjadinya pembangkangan terhadap Konstitusi baik dalam perkara pengujian undang-undang, perkara perselisihan hasil pemilihan umum.1 Ada tiga kategori tingkat kepatuhan terhadap putusan MK yakni dipatuhi seluruhnya, dipatuhi sebagian, dan tidak dipatuhi. Tapi, tingkat kepatuhan masih lebih tinggi daripada ketidakpatuhan dengan perbandingan 54,12 persen berbanding 22,01 persen dari 109 putusan MK yang diteliti. Walaupun dalam presentasenya angka kepatuhan lebih besar daripada ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan tetapi hal terkait bentuk pembangkangan yang terjadi, seharusnya putusannya dipatuhi karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum bagi lembaga pembentuk undang-undang dan juga pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk memenuhi hak-hak Konstitusional warga negara yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama meraka yang mengajukan permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi. 1 Novendri M. Nggilu, “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi “Initiating Sanctions for the Acts Contitution Disobedience Against the Constitutional Court”, Jurnal Konstitusi Vol. 16 No. 1, Maret 2019, h. 55 Ketidakpatuhan pihak-pihak yang berperkara termasuk pula lembaga pembentuk undang-undang pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi, sedikit banyak dapat mempengaruhi kewibawaan Mahkamah Konstitusi, dan bahkan jika ketidakpatuhan itu terjadi berulang-ulang, masyarakat semakin tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila problem pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terus berlanjut seperti sekarang ini, maka bisa jadi pada masa yang akan datang, Mahkamah Konstitusi akan ditinggalkan oleh para pencari keadilan. Persoalannya adalah, tidak ada peraturan perundang-undangan atau ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. DPR dan Pemerintah sebagai pihak yang secara langsung terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya merespon positif dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan segera menindaklanjutinya. Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai daya paksa untuk pelaksanaan putusannya, dan tidak dapat mengeksekusi sendiri putusannya, oleh karena itu diperlukan kesadaran dan tindakan konkrit dari DPR dan Pemerintah sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang, agar putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai makna, dan tidak mubadzir. DPR dan pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain DPR dan Presiden, diperlukan pula kerjasama berbagai pihak agar putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah produk hukum dapat dilaksanakan.2 Mengenai sifat final putusan MK ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.... Ketentuan tersebut diikuti pengaturannya dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1), Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Pasal 47 UU MK mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan MK memperoleh 2 Widayati, “Problem Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-undang” Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. IV No. 1, Januari-April 2017, h. 11 kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka, Putusan MK bersifat final yang berarti, (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (interparties). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan memperoleh kekuatan mengikat (resjudicata pro veritate habeteur). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Dalam putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang (PUU) misalnya, manakala MK memutus suatu UU bertentangan dengan UUD dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut tidak hanya mengikat pihak yang mengajukan perkara (interparties) di MK, melainkan juga mengikat juga semua warga negara seperti halnya UU mengikat secara umum bagi semua warga negara. Dalam perkara pengujian UU misalnya, yang diuji adalah norma UU yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun tindakan tersebut pada dasarnya adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat oleh putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK. Atas dasar itulah, maka putusan MK bersifat erga omnes. Dalam banyak literatur, erga omnes sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminologi kewajiban dan hak terhadap semua. Terkait putusan MK yang bersifat final dan mengikat, Moh. Mahfud menyatakan adanya resiko putusan yang mungkin saja mengandung salah dan cacat putusan tersebut tetap dimungkinkan ada. Namun demikian, putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut karena putusan MK tetap final dan mengikat. Alasan yang disebutkan oleh Mahfud adalah (1) pilihan vonis itu tergantung pada persfektif dan teori yang dipakai hakim, (2) Hukmul haakim yarfa’ul khilaaf, yang berarti putusan hakim menyelesaikan perbedaan dan, (3) tidak ada alternatifyang lebih baik untuk menghilangkan sifat final. Oleh karena itulah, putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap karena MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Tidak diadakan upaya hukum lanjutan atas putusan hakim baik upaya hukum biasa maupun luar biasa.3 Diperlukan kesadaran moral dan juga kesadaran hukum dari pihak-pihak yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan kewajiban konstitusional pihak-pihak yang terkait dengan putusan tersebut. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk pemberian sanksi bagi pihak-pihak terkait yang tidak mengubah undang-undang yang sudah ada dapat dipatuhi, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memuat tentang batas waktu bagi lembaga negara untuk melakukan perubahan terhadap undangundang yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.4 Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat otomatis dan juga tidak ada lembaga eksekutor berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada sanksi bagi para pihak yang tidak mematuhi dan tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.5 Dasar pelaksanaan putusan pelakasanaan putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada kesadaran hukum para pihak yang terkait dengan putusan, untuk 3 Fajar Laksono Soeroso, “Pembangkangan” terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Yudisial Vol. 6 No.3, Desember 2013, h. 235-236 4 Widayati, Problem… op-cit, h. 12 5 Ibid, h. 11 mematuhi putusan, tanpa adanya upaya pemaksaan. Oleh karena itu, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan kesadaran moral dan juga kesadaran hukum para lembaga yang terkait. Penutup Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (negative legislator), sifat putusan MK yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara. Oleh karenanya semua organ negara terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan tersebut mesti dijadikan acuan atau rujukan dalam memperlakukan hak dan kewenangannya. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen juga mengemukakan, undang-undang yang “tidak konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh setiap organ lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi putusan MK khususnya terkait perkara PUU tidaklah selalu berjalan secara konsekuen. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tingkat kepatuhan lembaga-lembaga Negara yang menjadi adresaat putusan MK itu. Dalam perspektif constitutional review ketidakpatuhan terhadap putusan MK bisa dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Meskipun Mahkamah Konstitusi ketika menguji Undang-Undang putusannya final dan juga mengikat, akan tetapi realitasnya kadang-kadang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ditindaklanjuti atau diabaikan oleh lembaga pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden), sehingga terdapat kendala terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku tidak hanya bagi pemohon judicial review (pihak-pihak yang berperkara) yang memohonkan pengujian undang-undang tersebut, tetapi juga bagi seluruh pihak yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi.6 6 Ibid, h. 10 Sumber Novendri M. Nggilu, “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi “Initiating Sanctions for the Acts Contitution Disobedience Against the Constitutional Court”, Jurnal Konstitusi Vol. 16 No. 1, Maret 2019 Widayati, “Problem Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-undang” Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. IV No. 1, Januari-April 2017, Fajar Laksono Soeroso, “Pembangkangan” terhadap Konstitusi”, Jurnal Yudisial Vol. 6 No.3, Desember 2013, Putusan Mahkamah

Judul: Review Jurnal Konstitusi

Oleh: Wahyuni Kiayi


Ikuti kami