Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pad Kota Ternate Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh Bayu Sumaila

436 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pad Kota Ternate Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pad Kota Ternate Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah Bayu D. Sumaila1 Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ternate ABSTRAK Kota Ternate merupakan kota yang pendapatan terus meningkat pertahunnya, dalam hal ini pelabuhan Bastiong yang dimana di kelola oleh PT. Pelindo IV Cabang Ternate termaksut salah satu pelabuhan yang sangat membantu upaya meningkatkan PAD Kota Ternate dalam hal Retribusi Pakir. PT. Pelindo Cabang IV Kota Ternate sebagai penyediaan lahan dan Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, kajian ini juga didasarkan pada sistem fiqih dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penerimaan yang ada dan dapat menganalisis sistem penerimaan retribusi di pelabuhan Bastiong perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Hukum Ekonmi Syariah secara praktek yang ada di Pelabuhan Bastiong belum menggunakan prinsip-prinsip Syariah karena masi banyak yang secara sistem penerimaan belum mempertimbangkan kemaslahan umat yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. ABSTRACT Ternate City is a city whose income continues to increase annually, in this case the port of Bastiong which is managed by PT. Pelindo IV Ternate Branch is one of the ports that is very helpful in efforts to increase the PAD of Ternate City in terms of Pakir Retribution. PT. Pelindo Branch IV of Ternate City as the provision of land and the community as users of parking services, this study is also based on the fiqh system and the principles of Islamic Economic Law. The purpose of this research is to find out how the existing revenue system is and can analyze the retribution receipt system at the Bastiong port in the perspective of Islamic Economic Law. According to the Sharia Economic Law, in practice at Bastiong Harbor, it has not used Sharia principles because there are still many who in the acceptance system have not considered the interests of the people in accordance with the teachings of the Islamic Religion. Kata Kunci :Retribusi, Pelabuhan Bastiong, Hukum Ekonomi Syariah. 1 Pendahuluan Indonesia telah melaksanakan sistem desentralisasi dengan memberikan sebagian kewenangan kepada daerah otonom, dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyamaratakan pertumbuhan ekonomi disetiap daerah, dengan kata lain pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan dan keuangan daerahnya sendiri, serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat di daerah.1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah sendiri pajak menjadi alat untuk memastikan terjadinya peran-peran dasar pemerintah berupa peran alokasi, distribusi, dan redistribusi. Retribusi jugadapat dikaji menggunakan akad Ijarah 1 Sutedi Adrian, Hukum Pajak dan Retrebusi Daerah (Bogor; Ghalia Indonesia, 2018) hlm 23 2 (Sewa) juga sebagi mana akad tersebut memperbolehkan menyewakan tanah disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu dalam bentuk tanaman, tumbuhan, atau bangunan dan lahan lebih jau dari hal-hal tersebut, retribusi daerah juga sebagai sumber penerimaan yang menjadikan juga peran dasar pemerintah dalam alokasi, distribusi dan retribusi. Sehingga dapat digunakan untuk tercapainya pebangunan daerah. Dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa suatu akad yang telah disepakati harus dilaksanakan, hal itu berdasarkan firman Allah yang berbunyi:           Terjemahannya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.2(Q.S. Al-Imran; ayat 76)                           Terjemahannya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.3 (Q.S Al-Maidah; Ayat 1) 2 Depertemen Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahan Kementrian Agama RI Tahun 2017, h. 515. 3 Kementrian Keuangan , Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ( Jakarta: CV.CITRA UTAMA, 2006) h 127 3 Dalam hal pendistribusiannya suatu pendapatan tersebut harus bersifat adil dan jujur agar suatu kebijakan dapat merata sebagai memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan prinsib ekonomi islam.4 Pengertian Retribusi parkir Retribusi Parkir adalah penyediaan tempat parkir dan jasa pengaturan oleh Pemerintah Daerah dan pengguna jasa atau si wajib retribusi membayar jasa yangtelah didapatkannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Sedangkan menurut undang-undang, pajak daerah dan retrebusi daerah yang di maksud dengan retrebusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau suatu badan.5 Sedangkan istilah retrebusi dalam islam adalah sama halnya dengan akad Ijarah (Sewa) yang berasal dari kata Al-Ajru (Ganti/Kompensasi) artinya adalah memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan ubtuk jangka waktu tertentu dengan membayar upahyang sepatutnya telah di setujui secara bersama atau akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.6 Ijarah merupakan hak memanfaatkan aset dengan membayar upah tertentu. Dalam hal ini kepemlikan tidak berubah hanya saja hak guna pakai berpindah dari yang menyewakan kepada penyewa. 4 Fahmi, Gus. Pajak Menurut Syariah. (Edisi revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada: Tahun 2011) Hlm29 5 Asri, Umar. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20014 & UU Nomor 10 Tahun 2004 (Jakarta: Penerbit Citra. 2016), h 176. 6 Adiwarman, Ekonomi Islam, (Ciputat Jakarta :IAIN Imam Bonjol dan Ciputat Pres. 2019), h 113. 4 Jenis-jenis Retribusi a. Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.7 b. Besaran Retribusi Parkir Tabel IV Peraturan PT Pelindo IV Cabang Ternate Besarnya retribusi No 1 2 3 4 5 Jenis Kendaraan Pas Parkir Roda 2 Pas Taxi Pas kade Pas truck Pas Tahunan roda 6 Tarif 2.000 4.000 3.000 5.000 10.000 Sumber : (Observasi awal pada kantor PT. Pelindo Kota Ternate) Retribusi Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dlam pemikiran islam menurut An-Nabahan, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kebijakan yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Upaya mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan. Pemerintah memiliki kebijakan wiskal yang dapat digunakan untuk mengatur pemerintahnya. Menurut Marihot Pahala Siahaan retrebusi daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.8 Dalam islam di 7 BPKAD Kota Ternate, Pendapatan danAsset Daerah Kota Ternate, Tahun 2017. Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.) hlm 7. 8 5 perbolehkan menyewakan tanah di syaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu bentuk tanaman, tumbuhan atau bangunan. Penerimaan Retribusi Di Pelabuhan Bastiong Kota Ternate merupakan salah satu kota tertua di provinsi Maluku Utara, juga merupakan salah satu kota dengan penerimaan Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang selalu mengalami peningkatan tiap tahun. Pada penetapan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Retrebusi Parkir Tepi Jalan Umum atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Parkir Jalan Umum. Penerimaan PAD suatu daerah menunjukkan kemampuan daerah tersebut dalam memaksimalkan potensi yang ada di daerahanya.9 Upaya meningkatkan penyediaan fasilitas dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan pengelolaan, dan meningkatkan pengawasan di lapangan. PT. Pelindo IV Cabang Kota Ternate di sebagai penanggung jawab parkir di pelbuhan bastiong serta sistem penerimaan retribusi yang ada belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena dilihat dari laporan yang ada serta kondisi atau aktifitas di pelabuhan Bastiong tersebut tidak sesuai. Tingkat pendapatan dan kepadatan masyarakat dalam hal ini melakukakn aktifitas di Pelabuhan Sangatlah tinggi sedangka laporan realisasi anggaran dengan angka tersebut sangatlah tidak seimbang, belum juga proses penerimaan yang terjadi masi melenceng dengan aturan yang belaku 9 Kementrian Keuangan , Op.cit. hlm 15 6 Penerimaan Retribusi di Pelabuhan Bastiong Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah pengelolaaan retribusi parkir di Pelabuhan Kapal Laut Bastiong belum baik karena belum menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Masih banyak keluhan dari masyarakat pengguna parkir berpendapat kurang dalam pengelolaan di Pelabuhan Kapal Laut Bastiong, baik dilihat dari segi penyediaan lahan, fasilitas dan pelayanan serta yang paling utama adalah sistem pungutannya. Adapun prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang wajib diterapkan dalam Sistem Penerimaan maupun pengelolaan retribusi parkir, antara lain : 1. Tauhid (Keimanan) 2. Adil (Keadilan) 3. Nubuwwah (Kenabian) 4. Khalifah (Kepemimpinan/Pemimpin) 5. Ma’ad (Hasil) Sitem penerimaan Retribusi yang di lakukan oleh PT Pelindo yang bertempat di pelabuhan Bastiong didalam pandangan agama akan positif jika upaya yang dilakukan pemerintah dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Agama akan berpandang menjadi negatif terhadap upaya pemerintah walaupun tujuannya baik tetapi dilakukan dengan cara tidak baik dan jauh dari pandangan syariat, maka hal tersebut ditolak. Penutup Dari hasil penilitian yang di bahas pada bab sebelumnya penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 7 1. Pada penerapan pengelolaan fungsi perencanaan, pengelolaan yang dilakukan oleh PT Pelindo telah terjadi ketidaksesuaian antara Perda Kota Ternate Nomor Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Retrebusi Parkir Tepi Jalan Umum atas perubahan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Parkir, PT Pelindo dalam pengorganisasian ini masih belum memiliki kejelasan pembagian personil tentang Petugas Parkir dan apa tugas pokoknya, terlihat bahwa dalam pengorganisasian masih ada petugas parkir yang melakukan ketimpangan di lapangan. Pada penerapan fungsi pengarahan pengelolaan retribusi parkir di Pelabuhan Bastiong telah berjalan baik walaupun pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing petugas yang berada di lapangan belum maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Pt Plindo IV Cabang Ternate masih sangat kurang optimal karena masih bertumpu pada laporan-laporan hasil retribusi parkir perbulannya. Maka Pengawasan yang dilakukan petugas parkir belum maksimal karena pengawasan yang seharusnya dilakukan setiap hari tetapi dilakukan setiap 6 bulan. 2. Jika dilihat dari pengengelolaan parkir belum sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam karena tanggung jawab PT.Pelindo dan kordinasi lapangan mengabaikan keluhan-keluhan dari masyarakat dan hanya mementingkan pada saat kendaraan masuk saja, belum bersikap adil karena masih banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh petugas penangi karcis di Pelabuhan Bastiong. Dalam prinsip kemaslahatan dalam merealisasikan Pendapatan Asli daerah sudah baik dan sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam 8 karena digunakan untuk kesejahteraan, pembangunan dan untuk kemaslahatan umat. Daftar Pustaka Adiwarman, Ekonomi Islam, (Ciputat Jakarta :IAIN Imam Bonjol dan Ciputat Pres. 2019), h 113. Asri, Umar. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20014 & UU Nomor 10 Tahun 2004 (Jakarta: Penerbit Citra. 2016), h 176. BPKAD Kota Ternate, Pendapatan danAsset Daerah Kota Ternate, Tahun 2017 Depertemen Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahan Kementrian Agama RI Tahun 2017, h. 515. Fahmi, Gus. Pajak Menurut Syariah. (Edisi revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada: Tahun 2011) Hlm29 Kementrian Keuangan , Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ( Jakarta: CV.CITRA UTAMA, 2006) hlm 11 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.) hlm 7. Soleman Samuda, Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate Dari Sektor Pajak Daerah Dalam Menutupi Defisit Fiskal (Ternate, Tahun 2016) Sutedi Adrian, Hukum Pajak dan Retrebusi Daerah (Bogor; Ghalia Indonesia, 2018) hlm 23 9

Judul: Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pad Kota Ternate Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh: Bayu Sumaila


Ikuti kami