Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Dan Analisis Swot Provinsi Kep. Bangka Belitung

Oleh Christina Cahyani

609,5 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Dan Analisis Swot Provinsi Kep. Bangka Belitung

A. PEREKONOMIAN INDONESIA Indonesia dihadapkan oleh permasalahan ekonomi seperti ketimpangan antar provinsi dan serbuan berbagai komoditas asing di Indonesia. Globalisasi dan perdagangan bebas telah menjadi isu global yang menarik di luar isu – isu lain seperti isu – isu tentang keamanan dan lingkungan global. Dalam bidang ekonomi, globalisasi berperan dalam mendukung perdagangan internasional yang berperan dalam pembangunan ekonomi. Globalisasi tidak selamanya berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif bagi perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu dampaknya adalah adanya ketimpangan antar provinsi dan meluasnya kemiskinan. Perdagangan bebas muncul akibat adanya Globalisasi dalam bidang ekonomi. Contoh perdagangan bebas adalah Area Ekonomi Eropa/Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) dan European Free Trade Area (EFTA). Dalam perdagangan bebas yang merupakan kebijakan dimana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor, artinya jual beli tidak dikenai pajak oleh pemerintahan. Hal ini sangat merugikan negara karena biaya ekspor pajak dan biaya impor pajak yang didapat hanya 0% dan lapangan pekerjaan juga menjadi dampak negatifnya. Oleh karena itu, setiap Negara harus mampu melakukan persaingan dengan baik untuk meningkatkan keuntungan. Perdagangan bebas bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan bencana besar dan sangat tidak memungkinkan karena banyak perusahaan asing sangat mendominasi di indonesia. Dan juga produk-produk asing yang sudah merajalela di pasar-pasar di Indonesia. Sebenarnya perdagangan bebas ini dapat sangat menguntungkan Negara tapi karena daya saing Indonesia yang sangat kurang dibanding Negara asing. Maka, kebebasan laba yang diperoleh Indonesia juga menjadi tidak baik karena ± 85% di pegang perusahaan asing dan sisanya di pegang Indonesia. Apalagi sekarang ini hampir di setiap keseharian masyarakat Indonesia sudah banyak yang memakai produk-produk asing. Isu – isu global lain yang mempengaruhi perekonomian Indonesia antara lain: a. Multiporal Global Economic Adalah sebuah sistem perekonomian dunia pada keseimbangan, menjadi positif bagi negara-negara berkembang secara keseluruhan, meskipun belum tentu untuk masing-masing individu. Pertumbuhan spilloversmengalir dari perdagangan, keuangan migrasi, dan teknologi yang akan menginduksi saluran-alih teknologi, memacu permintaan ekspor, dan meningkatkan memungkinkan hal perdagangan mereka negara-negara mengembangkan berkembang industri pertanian serta dan manufaktur mereka domestik. Contoh Multiporal global economic di Indonesia adalah diadakannya Asia-Afrika di Bandung pada 18 April 1955, dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika, dan merupakan konferensi dunia pertama yang tak dihadiri oleh negeri Eropa dan Amerika. b. The New Institutions Of Labour Adalah sebuah lembaga kerja baru yang artinya adalah terbentuknya lembaga-lembaga yang mengatur dan mengawasi akan adanya kerja sama dan perdagangan bebas di dunia. Contoh Dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 106 Ayat (1) disebutkan : "Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit". c. Multinational Corporation atau Perusahaan Multinasional Adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara, perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan negara sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas eknomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai.PMN seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi barang tertentu yang mereka butuhkan. d. Time Space Convergence (Konvergensi Ruang Dan Waktu) Proses yang dimungkinkan oleh teknologi inovasi di transportasi dan komunikasi , dimana tempat yang jauh dibawa lebih dekat bersama-sama dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan (atau mengirim pesan ) di antara mereka. e. Global Network Jaringan dunia atau global yang di maksut disini ialah dalam mengatasi globalisasi dan perdagangan bebas perlu danya jaringan globalisasi agar dapat mempermudah informasi dan kerjasama antar negara di dunia. f. Nation State and Regional State Pembagian antara negara dan antar daerah dimana terdapat kerjasama antar negara dan daerah. Selain beberapa isu global sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, ada juga isu nasional sebagai faktor internal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri. Demokrasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang saat ini tengah populer dalam wacana publik,khususnya di Indonesia. Pasca reformasi, harapan publik tertumpu pada demokrasi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi yang berlangsung di hampir seluruh belahan dunia membawa perubahan dalam berbagai aspek ketatanegaraan, baik sistem maupun aktor, termasuk dalam pola hubungan pusat dan daerah. Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan, dari pusat ke daerah. Isu – isu nasional yang mempengaruhi perekonomian Indonesia adalah: a. Institutional Capacity Kemampuan individu dan organisasi atau bagian dari organisasi untuk menampilkan fungsi-fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan guna pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan untuk melakukan tugas-tugas dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan (the ability to perform appropriate tasks effectively, efficiently and sustainably) [Hilderbrand and Grindle (1994: 10)] b. Struktural Economic & Demography Change Struktur ekonomi dan perubahan demografi di Indonesia memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. Pertumbuhan penduduk pada negara berkembang benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi karena negara berkembang kekurangan modal, teknologi masih sederhana, tenaga kerja kurang ahli. Pertumbuhan penduduk yang cepat memperberat tekanan pada lahan dan menyebabkan pengangguran dan akan mendorong meningkatnya beban ketergantungan. Penyediaan fasilitas pendidikan dan sosial secara memadai semakin sulit terpenuhi. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Negara Berkembang. c. Government Intervention & Market Force Intervensi Adalah sebuah istilah dalam dunia politik dimana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya. Adapula definisi intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik,ekonomi,sosial dan budaya.Sehingga negara yang melakukan intervensi sering dibenci oleh negara-negara lainnya sedangkan kekuatan pasar adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar. Ketika pasar mengalami kegagalan, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mendorong terciptanya efisiensi dan keadilan. Contoh:  Intervensi pemerintah = munculnya banyak kebijakan pemerintah yaitu Ekonomi Moneter, Ekonomi Koperasi, Ekonomi Perusahaan, dan lainlain.  Kekuatan pasar = terjadinya persingan bebas di dalam pasar yang mengakibatkan tidak berjalannya system perekonomi dan persaingan perdagangan di Indonesia sera sehat dan akibatnya munculah system pasar monopoli yang mengakibatkan tidak sehatnya persaingan pasar. c. Social Equity Human Right Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagumkagum sejak Plato membantah filsuf muda, Thrasymachus, karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apa pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan. d. Infrastrctur & Service Provision Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Contoh infrastructur & service provision adalah banyak layanan dan infrasuktur di Indonesia dalam proses perekonomian dalam menghadapi dan melaksanakan perdagangan bebas. e. Environmental Quality Keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Kualitas lingkungan itu dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang betah/kerasan tinggal ditempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar/fisik seperti makan minum, perumahan sampai kebutuhan rohani/spiritual seperti pendidikan, rasa aman, ibadah dan sebagainya. Kualitas keadaan lingkungan juga menjadi faktor penentu dalam pembangunan perekonomian. Hal ini dikarenakan jika kualitas lingkungan hidup suatu negara baik maka dapat menarik investor untuk menanamkan modal usahanya pada negara tersebut, sedangkan jika kualitas lingkungan hidup buruk maka investor cenderung urung untuk menginvestasikan modalnya di negara tersebut. Contoh: Para investor lebih memilih Singapura yang memiliki lingkungan hidup yang aman, tertib dan baik sebagai negara untuk menginvestasikan modal daripada Indonesia yang memiliki tata kehidupan tidak teratur dan kualitas lingkungan hidup yang rendah. B. ANALISIS KETIMPANGAN 1. Analisis Kuadran Analisis kuadran digunakan untuk memberikan gambaran tentang pola dan klasifikasi daerah atau provinsi di Indonesia berdasarkan dua indicator utama yaitu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nasional dan Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nasional. Analisis ini dilakukan dengan cara memberikan pemaparan dalam bentuk grafik. Ket: y = PDRB Nasional r = Laju PDRB / Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Tipologi Klassen Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kesenjangan klasifikasi tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten. Menurut Sjafrizal (1997) Analisis ini didasarkan pada dua indikator utama yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per kapita di suatu daerah. Analisis ini membagi empat klasifikasi daerah yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yaitu: a. Kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (high growth and high income) merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding ratarata provinsi. b. Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan (low growth but high income) merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tapi pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding ratarata provinsi. c. Kuadran III yaitu daerah berkembang cepat (high growth but low income) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. d. Kuadran IV yaitu daerah relatif tertinggal (low growth and low income) merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding provinsi. Sumber: Prasetyo, 2008 Keterangan: Rij = Laju pertumbuhan ekonomi/PDRB tiap kabupaten/kota Rj = Rata – rata laju pertumbuhan ekonomi/PDRB provinsi Yij = PDRB tiap kabupaten/kota Yj = Rata – rata PDRB provinsi 3. Indeks Williamson Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson. Rumus dari Indeks Williamson adalah sebagai berikut: Keterangan CVw = Indeks Williamson fi = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke-i (jiwa) n = Jumlah penduduk Jawa Barat (jiwa) Yi = PDRB per kapita kabupaten/kota ke-i (Rupiah) y̅ = PDRB per kapita rata-rata Provinsi Jawa Barat (Rupiah) SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN Luas Provinsi No Provinsi Nanggroe Jumlah PDRB Laju PDRB Penduduk km² % 2013 2008 2013 2008 2013 38012.97 -5.24 4.18 Aceh 1 Darussalam 51.937 2.75 5,046,182 34097.99 2 Sumatera Utara 73.587 3.89 14,510,668 106172.36 142537.12 6.39 6.01 3 Sumatera Barat 42.899 2.27 5,366,763 35176.63 46640.24 6.88 6.18 4 Riau 94.56 5.00 5,831,888 91085.38 109073.14 5.65 2.61 5 Jambi 53.437 2.83 3,375,079 15297.77 21979.28 7.16 7.88 6 Sumatera Selatan 93.083 4.92 7,975,149 58065.46 76409.76 5.07 5.98 7 Bengkulu 19.789 1.05 1,909,986 7441.87 10052.31 5.75 6.21 8 Lampung 35.384 1.87 9,499,116 34443.15 46123.35 5.35 5.97 9 Bangka Belitung 16.171 0.86 1,269,381 9899.93 12905.01 4.6 5.29 10 Kepulauan Riau 252 0.01 1,802,229 37014.74 49667.22 6.63 6.13 11 DKI Jakarta 664 0.04 9,768,250 353723.39 477285.25 6.23 6.11 12 Jawa Barat 34.597 1.83 42,223,484 291205.84 386838.84 6.21 6.06 13 Jawa Tengah 32.549 1.72 34,798,486 168034.48 223099.74 5.61 5.81 14 DI Yogyakarta 3.186 0.17 3,535,644 19212.48 5.4 15 Jawa Timur 47.922 2.53 38,999,837 305538.69 419428.45 5.94 6.55 16 Banten 8.651 0.46 9,916,848 79700.68 105856.07 5.77 5.86 17 Bali 5.633 0.3 4,151,630 25910.33 34787.96 5.97 6.05 18 Nusa Tenggara Barat 20.153 1.07 5,128,563 16831.6 20417.22 2.82 5.69 19 Nusa Tenggara Timur 47.351 2.5 5,240,337 11429.77 14746.06 4.84 5.56 20 Kalimantan Barat 146.807 7.76 5,281,941 27438.79 36075.1 5.45 6.08 21 Kalimantan Tengah 153.564 8.12 2,425,226 16726.46 22999.68 6.17 7.37 22 Kalimantan Selatan 43.546 3,805,002 27593.09 36196.22 6.45 5.18 23 Kalimantan Timur 230.777 12.18 3,908,560 103206.87 121990.49 4.9 1.59 24 Sulawesi Utara 15.273 0.81 2,559,223 15902.07 22872.16 10.86 7.45 25 Sulawesi Tengah 63.678 3.37 2,795,470 15047.43 22979.4 7.78 9.38 26 Sulawesi Selatan 62.365 3.3 9,414,387 44549.82 64284.43 7.78 7.65 27 Sulawesi Tenggara 38.14 2.02 2,482,921 10010.59 15040.86 7.27 7.28 2.3 24567.48 5.03 28 Gorontalo 12.215 0.65 1,132,510 2520.67 3646.55 7.76 7.76 29 Sulawesi Barat 16.796 0.86 1,514,837 3998.5 6112.65 12.07 7.16 30 Maluku 46.975 4.12 1,785,652 3787.27 5111.31 4.23 5.14 31 Maluku Utara 30.895 1.63 1,239,677 2651.11 3656.3 5.99 6.12 32 Papua Barat 115.363 6.18 1,060,142 6399.53 15061.52 7.84 9.3 33 Papua 365.466 19.33 3,847,747 18931.84 24616.65 -1.4 14.84 sumber: www.bps.go.id HASIL ANALISIS KUADRAN (lampiran) HASIL TIPOLOGI KLASSEN Tahun 2008 Y̅ Y1>Y Nasional Y1R Nasional Sumatera Utara Sumatera Barat Dki Jakarta Jambi Jawa Barat Bengkulu Jawa Timur Kep. Riau Banten Bali R̅ Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Papua Barat R1Y̅ Nasional R̅ Y1R̅ DKI Jakarta Jambi Nasional Jawa Barat Sumatera Selatan Jawa Timur Bengkulu Lampung Kep. Riau Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Papua Barat Papua Riau NAD R1 KBI sebesar 0,71 yang pembangunan daripada artinya ekonomi pembangunan kecepatan lebih tinggi ekonomi di Indonesia. 12 Jawa Barat 1,74 (+) 1,36 Ketimpangan provinsi > KBI sebesar 1,36 yang pembangunan daripada artinya ekonomi pembangunan kecepatan lebih tinggi ekonomi di Indonesia. 13 Jawa Tengah 0,74 (+) 0,36 Ketimpangan provinsi > KBI sebesar 0,36 yang pembangunan daripada artinya ekonomi pembangunan kecepatan lebih tinggi ekonomi di Indonesia. 14 DI Yogyakarta 0,09 (-) 0,29 Ketimpangan provinsi < KBI sebesar 0,29 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi lebih rendah daripada ekonomi pembangunan di Indonesia. 15 Jawa Timur 1,86 (+) 1,48 Ketimpangan provinsi > KBI sebesar 1,48 yang pembangunan daripada artinya ekonomi pembangunan kecepatan lebih tinggi ekonomi di Indonesia. 16 Banten 0,07 (-) 0,31 Ketimpangan provinsi < KBI sebesar 0,31 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi lebih rendah daripada ekonomi pembangunan di Indonesia. 17 Bali 0,08 (-) 0,3 Ketimpangan provinsi < KBI sebesar 0,3 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi lebih rendah daripada pembangunan ekonomi di Indonesia. 18 Nusa Tenggara Barat 0,23 (+) 0,07 Ketimpangan provinsi > KTI sebesar 0,07 yang pembangunan daripada artinya ekonomi pembangunan kecepatan lebih tinggi ekonomi di Indonesia. 19 Nusa Tenggara Timur 0,26 (+) 0,1 Ketimpangan provinsi > KTI sebesar 0,1 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi lebih tinggi daripada pembangunan ekonomi di Indonesia. 20 Kalimantan Barat 0,17 (+) 0,01 Ketimpangan provinsi > KTI sebesar 0,01 yang pembangunan daripada artinya ekonomi pembangunan kecepatan lebih tinggi ekonomi di Indonesia. 21 Kalimantan Tengah 0,15 (-) 0,01 Ketimpangan provinsi < KTI sebesar 0,01 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi lebih rendah daripada ekonomi pembangunan di Indonesia. 22 Kalimantan Selatan 0,15 (-) 0,01 Ketimpangan provinsi < KTI sebesar 0,01 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi lebih rendah daripada ekonomi pembangunan di Indonesia. 23 Kalimantan Timur 0,14 (-) 0,02 Ketimpangan provinsi < KTI sebesar 0,02 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi lebih rendah daripada ekonomi pembangunan di Indonesia. 24 Sulawesi Utara 0,16 0 Ketimpangan provinsi = KTI sebesar 0,16 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi sama dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. 25 Sulawesi Tengah 0,16 0 Ketimpangan provinsi = KTI sebesar 0,16 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi sama dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. 26 Sulawesi Selatan 0,08 (-) 0,08 Ketimpangan provinsi < KTI sebesar 0,08 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi lebih rendah daripada ekonomi Indonesia. pembangunan di 27 Sulawesi Tenggara 0,18 (+) 0,02 Ketimpangan provinsi > KTI sebesar 0,02 yang pembangunan daripada artinya ekonomi pembangunan kecepatan lebih tinggi ekonomi di Indonesia. 28 Gorontalo 0,14 (-) 0,02 Ketimpangan provinsi < KTI sebesar 0,02 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi lebih rendah daripada ekonomi pembangunan di Indonesia. 29 Sulawesi Barat 0,16 0 Ketimpangan provinsi = KTI sebesar 0,16 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi sama dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. 30 Maluku 0,17 (+) 0,01 Ketimpangan provinsi > KTI sebesar 0,01 yang pembangunan daripada artinya ekonomi pembangunan kecepatan lebih tinggi ekonomi di Indonesia. 31 Maluku Utara 0,15 (-) 0,01 Ketimpangan provinsi < KTI sebesar 0,01 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi lebih rendah daripada ekonomi pembangunan di Indonesia. 32 Papua Barat 0,22 (+) 0,06 Ketimpangan provinsi > KTI sebesar 0,06 yang pembangunan daripada artinya ekonomi pembangunan kecepatan lebih tinggi ekonomi di Indonesia. 33 Papua 0,10 (-) 0,06 Ketimpangan provinsi < KTI sebesar 0,06 yang artinya kecepatan pembangunan ekonomi lebih rendah daripada ekonomi pembangunan Indonesia. INDEKS KETIMPANGAN DAERAH Ketimpangan rendah = 0 – 0,49 Ketimpangan sedang = 0,5 – 0,74 Ketimpangan tinggi = 0,75 – 1 Indeks Williamson = ∑VwKBI - ∑VwKTI = 0,38 – 0,16 = 0,22 Jadi, menurut Indeks Williamson, Indonesia berada pada KETIMPANGAN RENDAH. C. POTENSI PEMBANGUNAN DAN ANALISIS SWOT PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 1. Potensi Pembangunan Provinsi Kep. Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Kep. Bangka Belitung) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau – pulau kecil seperti P. Lepar, P. Pongok, P. Mendanau dan P. Selat Nasik, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Laju di pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012. Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah 5,29 persen. Pembangunan merupakan realisasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimkasudkan untuk melakukan perubahan secara structural melalui upaya sistematis. Tujuan pokok pembangunan pada dasarnya adalah mengusahakan adanya peningkatan kualitas atau perbaikan dari status atau kondisi sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut suatu kajian perencanaan perlu dilakukan. Perencanaan tersebut membutuhkan data statistic sebagai dasar penentuan strategi kebijakan. Data statistik mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran keadaan masa lalu dan masa kini, sehingga program – program pembangunan yang telah dilakukan dapat diukur tingkat keberhasilan maupun kegagalannya berdasarkan statistik yang sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada tujuan Pembangunan nasional yang dijabarkan melalui pendekatan konsep pembangunan daerah. Adapun konsentrasi pembangunan ditinjau menurut kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 1. Kabupaten Bangka dengan ibukota Sungailiat, berkonsentrasi pada pembangunan dan pengembangan di bidang perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, perkebunan dan pertambangan. 2. Kabupaten Bangka Barat dengan ibukota Muntok, berkonsentrasi pada pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan dan perdagangan. 3. Kabupaten Bangka Tengah dengan ibukota Koba yang berkonsentrasi pada pembangunan sektor perkebunan dan pertambangan. 4. Kabupaten Bangka Selatan dengan ibukota Toboali berkonsentrasi pada pengembangan di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan laut serta perdagangan. 5. Kabupaten Belitung dengan ibukota Tanjungpandan merupakan wilayah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan laut. 6. Kabupaten Belitung Timur dengan ibukota Manggar merupakan wilayah pengembangan sektor industri pengolahan, pertanian dan perkebunan, perikanan laut serta sektor pertambangan. 7. Kota Pangkalpinang merupakan ibukota provinsi dan merupakan wilayah pengembangan sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya sumbangan atau peranan masing – masing sektor ekonomi dalam membentuk nilai tambah di suatu daerah. Sektor ekonomi yang memberikan sumbangan paling besar terhadap pembentukan PDRB merupakan sektor yang memimpin (leading sector). Sektor tersebut merupakan sektor yang memberikan warna terhadap struktur perekonomian suatu daerah. Sedikit saja terjadi perubahan, baik harga maupun produksi akan berdampak kepada pembentukan nilai tambah pada sektor tersebut, pada akhirnya menyebabkan perubahan struktur perekonomian suatu daerah. Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat bergantung pada sektor agraris. Sektor agraris diantaranya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pertabangan. Sebagai daerah kepulauan yang dikelilingi perairan, perikanan menjadi sektor ekonomi andalan. Perairan sekitar Kepulauan Bangka Belitung menjadi tempat potensial untuk mencari ikan. Selain pertanian, provinsi ini kaya akan bahan galian seperti timah dan kaolin, hamper semua tanah di Bangka Belitung mengandung timah. Sejarah Perekonomian Provinsi Kep. Bangka Belitung Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007 ditopang oleh sektor primer dan sektor sekunder. Sektor primer meliputi sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor primer ini mempunyai kontribusi cukup besar masing-masing sebesar 18,67 persen dan 20,40 persen. Sedangkan pada sektor sekunder yaitu sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar pada PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 22,51 persen dan untuk sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,65 persen dan 5,87 persen. Untuk sektor tersier yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa mempunyai kontribusi sebesar 34,81 persen. Dilihat dari sisi penggunaan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2007 besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 9.015.057 juta rupiah atau sekitar 50,38 persen dari total PDRB. Selain itu kegiatan perdagangan luar negeri juga mempunyai kontribusi yang cukup besar, untuk ekspor senilai 8.741.217 juta rupiah atau 48,84 persen dan untuk impor senilai 5.284.414 juta rupiah atau 29.53 persen dari total PDRB. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah kepulauan bangka belitung terletak pada hasil industri kota tersebut. Adapun industri-industri tersebut adalah industri perikanan, perkebunan, hasil laut. Industri kerajinan yang diusahakan penduduk adalah kerajinan tangan berupa industri pewter dari timah, gelang/cincin/tongkat dari akar bahar, anyaman kopiah/peci resam dan sebagaimya. Sedangkan industri kerajinan yang berupa makanan/penganan berupa terasi, rusip, getas/kerupuk, siput gonggong dan lain-lain. Selain itu ekspor dan impor kepulauan bangka belitung juga menambah pendapatan asli daerah provinsi tersut. Neraca perdagangan ekspor dan impor kepulauan bangka belitung pada tahun 2007 terjadi peningkatan nilai surplus dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan migas sebesar 17.895.017 juta rupiah, sedangkan PDRB tanpa migas sebesar 17.369.399 juta. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2006 PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas adalah 15.920.529 juta rupiah dan PDRB tanpa migas sebesar 15.299.647 juta rupiah. Demikian juga, PDRB atas dasar harga konstan 2000 baik dengan migas maupun tanpa migas pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan. Hambatan Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung Sudah sejak lama kepulauan Kep. Bangka Belitung hidup masyarakatnya ketergantungan kepada pemasukan beras dan gula dari pulau Jawa yang diatur oleh Bolug, padahal kedua pulau ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk bisa mencetak areal persawahan sendiri melalui sistem pengairan terpadu karena Kep. Bangka Belitung mempunyai lahan-lahan tertentu yang cukup subur didukung pula oleh adanya sungai-sungai besar yang mengalir sepanjang tahun tanpa terhenti dan terbuang sia-sia kelaut, masyarakat setempat ada yang memanfatkan lahan subur tersebut secara sporadis bertanam padi (padi nunggal) dengan sistem tadah hujan dan hasilnya cukup baik, potensi ini rupanya tidak dilirik oleh Pemda setempat untuk difasilitasi dan dikembangkan karena kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga anggaran yang ada hanya habis untuk mendanai hal-hal yang sifatnya rutinitas yang pada akhirnya dua kepulauan ini sulit untuk berkembang secara mandiri (swasembada pangan), kepulauan Kep. Bangka Belitung dikatakan sebagai propinsi baru yang penghasilan PAD nya tergolong kecil, salah satu faktor penyebabnya adalah mungkin disebabkan oleh kurang terarahnya prioritas pembangunan yang dilaksanakan untuk mempercepat peningkatan PAD tersebut. Ditinjau dari segi penghasilan lainnya, Kep. Bangka Belitung mempunyai potensi pula untuk bisa menghasilkan air minum mineral dari air gunung yang melimpah, hasil laut berupa rupa-rupa ikan, sotong dan cumi-cumi, ubur-ubur, kima, ikan fillet dan kepiting kupas/isi, haisom dan lain-lain termasuk rumput laut serta potensi ikan tambak air sungai dan rawa-rawa maupun air payau serta air laut yang berada di kepulauan-kepulauan kecil yang bisa dibuat pertambakan seperti ikan kerapu bintang, kerapu, burung, ikan kakap putih, udang dan kepiting dan lain-lain yang harganya mahal dan berkualitas eksport, namun pada kenyataannya benar-benar belum dimanfaatkan secara maksimal. Produk Unggulan Kepulauan Bangka Belitung Produk unggulan dari kepulauan ini terletak pada sektor perindustriannya yaitu, indutri yang mengolah hasil agro industri, perikanan, perkebunan dan hasil laut. Industri kerajinan yang diusahakan penduduk adalah kerajinan tangan berupa industri pewter dari timah, gelang/cincin/tongkat dari akar bahar, anyaman kopiah/peci resam dan sebagainya. Sedangkan industri kerajinan yang berupa makanan/penganan berupa terasi, rusip, getas/kerupuk, siput gonggong dan lain-lain. Tidak hanya industri, keadaan alam kepulauan bangka belitung mendukung adanya produk unggulan. 2. Analisis SWOT Provinsi Kep. Bangka Belitung Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronis SWOT (strengths, weakness, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung atau yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Alalisis swot dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths), mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. a. Internalitas STRENGTHS Aspek – aspek yang teridentifikasi sebagai kekuatan yang dimiliki oleh Provinsi Kep. Bangka Belitung antara lain: letak yang strategis, potensi sumber daya alam, dan potensi pariwisata. Secara umum kajian tentang kekuatan yang dimiliki oleh provinsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Letak yang strategis Luas propinsi Kepulauan Bangka Belitung tiga kali luas Pulau Bali atau 15 ribu km persegi, letaknya juga sangat dekat dengan Singapura serta lautnya berbatasan dengan Kalimantan Barat. Dengan letaknya yang berada di sebelah timur Pulau Sumatera membuat provinsi ini termasuk wilayah yang aman dari bencana tsunami yang sering terjadi di sepanjang pantai sumatera bagian barat. 2. Potensi sumber daya alam Sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Kep. Bangka Belitung cukup tinggi dan memiliki nilai ekonomis yang penting. Bijih timah adalah sumber daya alam yang paling bernilai di provinsi ini, bahkan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan nasional. Bukan hanya pertambangan timah saja yang bisa eksploitasi di sana, tetapi juga sektor pertanian dan perikanan. 3. Potensi Pariwisata Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki kekayaan dan keindahan alam yang beragam berupa pantai, pulau, gunung, sungai dan hutan yang dapat dijadikan sebagai atraksi wisata alam di provinsi ini. Selain itu, Provinsi Kep. Bangka Belitung ini juga sudah dilengkapi oleh sarana dan prasarana penunjang wisata yang memadai seperti Hotel, Villla, Penginapan dan sarana lainnya seperti Restaurant / Rumah Makan. WEAKNESS Aspek – aspek yang teridentifikasi sebagai kelemahan Provinsi Kep. Bangka Belitung antara lain: sumber daya manusia yang rendah, eksplorasi dan eksploitasi SDA, eksistensi infrastruktur wilayah. Penjabarannya secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. SDM yang rendah Daya saing sumber daya manusia di Bangka Belitung dibanding provinsi lain di Indonesia relatif masih rendah. Secara nasional Babel berada di peringkat ke 11 dengan indeks daya saing kerja 53,7 persen. Tenaga ahli dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan di Kep. Bangka Belitung. 2. Eksistensi infrastruktur wilayah Pembangunan infrastruktur wilayah yang kurang memadai terutama kebutuhan listrik dan pelabuhan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengembangan pariwisata dan kebutuhan rumah tangga masyarakat di Kep. Bangka Belitung. 3. Eksplorasi dan eksploitasi SDA Eksplorasi sumber daya alam di Kep. Bangka Belitung masih belum dilakukan secara optimal. Masih banyak SDA di Kep. Bangka Belitung yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di provinsi ini. Selain itu, eksploitasi SDA juga dilakukan dengan tidak memperhatikan lingkungan. b. Eksternalitas OPPORTUNITIES Aspek – aspek yang teridentifikasi sebagai peluang yang penting untuk dimanfaatkan oleh Provinsi Kep. Bangka Belitung meliputi: 1. Sikap terbuka pemerintah dan masyarakat terhadap pihak – pihak yang ingin berinvestasi di Kep. Bangka Belitung. 2. Adanya wacana dari Pemerintah yaitu membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung. Hal ini bisa menjadi peluang terbesar guna percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Luasnya lahan bekas tambang di Kep. Bangka Belitung yang telah mencapai 400.000 ha dapat dimanfaatkan untuk lahan – lahan produktif seperti pertanian dan pertambakan sehingga dapat menghasilkan pendapatan daerah dan bisa menyerap tenaga kerja atau usaha kerja bagi masyarakat Provinsi Bangka Belitung. THREATS Aspek lain dari eternalitas lingkungan analisis ialah tantangan/ancaman yang teridentifikasi antara lain: 1. Kerusakan lingkungan Dijadikannya sektor pertambangan timah sebagai sektor andalan Pemerintah Kep. Bangka Belitung menyebabkan tak terkendalinya eksploitasi tambang yang tidak memperhatikan lingkungan. Hal ini akan memicu adanya bencana lingkungan jika pembangunan tidak berwawasan lingkungan, seperti banjir akibat alih fungsi lahan dari hutan menjadi tambang, hilangnya keanekaragaman hayati, dan berkurangnya vegetasi. 2. Degradasi sosial dan kriminalitas Adanya degradasi sosial akibat pertambangan timah yang menghidupi sebagian besar masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai sandaran terus menerus, karena sumber daya ini adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Setelah sumber daya timah habis, masyarakat harus mencari alternatif pekerjaan lain. Namun, karena SDM Bangka Belitung masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya pengangguran di masa mendatang. Selain itu, menurunnya status sosial juga menyebabkan merebaknya tindak kriminalitas di Kep. Bangka Belitung. 3. Adanya ancaman embargo internasional Pertambangan timah di Kep. Bangka Belitung yang tidak berwawasan lingkungan memberikan dampak serius bagi keselamatan lingkungan, keselamatan pekerja tambang serta mengancam sumber-sumber alam yang selama ini menjadi gantungan hidup mencari nafkah bagi masyarakat, semisal kalangan nelayan. Banyak LSM baik dalam negeri maupun internasional yang mengecam dan berkampanye tentang isu – isu lingkungan seperti ini. Kampanye tersebut bisa menjadi pemicu jatuhnya embargo internasional terhadap produk timah asal Bangka Belitung. Hal ini bisa menyebabkan terpuruknya perekonomian Babel yang hingga saat ini masih mengandalkan usaha pertimahan sebagai motor utama penggerak kegiatan usaha masyarakat. DAFTAR PUSTAKA http://pertumbuhanekonomiindonesia-indra.blogspot.com/2010/11/pertumbuhanekonomi-perubahan-struktur.html http://jabbarspace.blogspot.com/2011/03/pdb-pertumbuhan-dan-perubahanstruktur.html http://dinaeldianapurba.blogspot.com/2011/01/sistem-perekonomianindonesia.html http://ade-artikel.blogspot.com/2010/03/sebab-sebab-terjadinya-krisisekonomi.html http://elasq.wordpress.com/2010/08/03/pengertian-pertumbuhan-ekonomimenurut/

Judul: Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Dan Analisis Swot Provinsi Kep. Bangka Belitung

Oleh: Christina Cahyani


Ikuti kami