Rudini C1f018029 Ekonomi Islam, Pertemuan 5, Akuntansi Syariah " Sistem Keuangan Syariah"

Oleh Rudini C1f018029

400,2 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Rudini C1f018029 Ekonomi Islam, Pertemuan 5, Akuntansi Syariah " Sistem Keuangan Syariah"

MAKALAH MATA KULIAH AKUNTANSI SYARIAH SISTEM KEUANGAN SYARIAH DOSEN PENGAMPU: WIRMIE EKA PUTRA, S.E., M.Si. DISUSUN OLEH: NAMA : RUDINI NIM : C1F018029 RUANG : R-005 PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI 2021 KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang maha kuasa, karena berkat rahmat, hidayat, serta limpahan karunia-NYA, Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, saya mengucapkan syukur alhamdulillah sehingga kami bisa menyelesaikan tugas mata kuliah Akuntansi Syariah ini bisa terselesaikan,dengan judul ”SISTEM KEUANGAN SYARIAH”. Suksesnya tugas ini juga tentu tidak lepas dari pihak-pihak yang membantu dalam rangka memberi semangat kepada penulis untuk tetap menyelesaikan makalah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada: 1. Orang tua saya yang selalu memberikan doa dan semnagat untuk kami menhyelesaikan tugas ini. 2. Bapak Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si. sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. 3. Serta teman-teman ruang R-005 , Program Studi Ekonomi Islam , yang telah memberikan semangat untuk saya. Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis umtuk menyelesaikan makalah ini dengan sebaik mugkin, namun penulis sadar akan kecacatan dan kekurangan yang masih bertebaran disana-sini yang dilakukan oleh penulis. Semoga karya yang sederhana ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua.Aamiin ya robbal aalamin. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jambi, Maret 2021 Penyusun 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................................................................... 2 DAFTAR ISI............................................................................................................................................... 3 1.1 Latar Belakang......................................................................................................................... 4 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................................................... 5 1.3 Tujuan Penulisan ..................................................................................................................... 5 BAB II ....................................................................................................................................................... 6 PEMBAHASAN ......................................................................................................................................... 6 2.1 Memperoleh dan Menggunakan Harta dalam Syariah ................................................................. 6 2.2 Akad Dalam Ekonomi Islam......................................................................................................... 10 2.3 Transaksi yang dilarang Di Dalam Syariah................................................................................... 13 2.4 Riba dan Jenis-jenis Riba ............................................................................................................. 14 2.4 Prinsip Sistem Keuangan Syariah ................................................................................................ 18 2.5 Jenis Instrumen Keuangan Syariah ............................................................................................. 19 BAB III PENUTU ..................................................................................................................................... 21 3.1 Kesimpulan............................................................................................................................ 21 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................................. 23 3 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sistem keuangan Islam yang bebas dari riba dan berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Mengingat lembaga keuangan bank (bank syari‟ah) memiliki sistem prosedur yang panjang dan terkesan rumit sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha mikro yang menempuh jalan pintas dengan mengakses kredit dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan permodalannya. Pinjaman dengan model rentenir, memang mampu memenuhi kebutuhan keuangan dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang sangat mungkin menimbulkan masalah, salah satunya kondisi pailit karena harus menanggung beban bunga yang amat tinggi. Hal ini tentu mendhzolimiorang-orang yang lemah secara ekonomi. Masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro bukan semata-mata pada aspek permodalan, melainkan masih ada aspek lain yang memerlukan perbaikan dan pendampingan. Manajemen yang asal-asalan, standar mutu produk yang tidak stabil, sistem pemasaran yang belum terencana serta permasalahan lain yang lazim dihadapi oleh sektor mikro.Hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu memperoleh perhatian dan penanganan untuk mendapatkan jalan keluar. Karena tidak sedikit masyarakat Indonesia yang berperan sebagai pelaku usaha mikro. Di tengah derasnya gelombang kapitalisme ekonomi yang melanda bumi Indonesia dan keprihatinan akan ambruknya ekonomi nasional yang tidak kunjung bangkit, maka bagi umat Islam merupakan tantangan tersendiri untuk berusaha merealisasikan ajaran agamanya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Prinsip yang diatur dalam Islam yang bersifat universal, seperti kesederhanaan, rela berkorban, kerja sama saling menguntungkan, berbuat adil, ikhlas, berprasangka baik, tidak boleh berbohong atau berbuat curang merupakan prinsip yang dapat menjadi penyangga bangkitnya ekonomi umat. Dalam konteks lembaga keuangan bukan bank, salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani ialah dengan cara menyesuaikan ketentuan hukum dan jenis akad yang digunakan oleh lembaga keuangan berdasarkan prinsip 4 syari‟ah. Penyesuaian ini bermula dari suatu keyakinan, bahwa untuk mencapai suatu kebenaran hakiki maka segala sesuatu (al-waq’i) harus dilihat dari sudut pandang Islam. Kembali kepada ketentuan Islam (aqidah, syari’ah, akhlaq) merupakan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dari fitrah itu. Di dalam makalah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai sistem keuangan syariah di mulai dari nagaimana menggunakan harta dengan benar hingga aapa saja jenis-jenis dari instrumen keuangan syariah tersebut. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah? 2. Bagaimana akad dalam ekonomi islam? 3. Apa saja transaksi yang dilarang di dalam syariah? 4. Apa itu riba dan jenis jenis-jenis riba? 5. Apa saja jenis instrumen keuangan syariah? 6. Apa jenis instrumen keuangan syariah? 1.3 Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahuimemperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. 2. Untuk mengetahui bagaimanaakad dalam ekonomi islam. 3. Untuk mengetahui transaksi yang dilarang di dalam syariah. 4. Untuk mengetahui riba dan jenis jenis-jenis riba. 5. Untuk mengetahui bagaimana prinsip sistem keuangan syariah. 6. Untuk mengetahui jenis instrumen keuangan syariah 5 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Memperoleh dan Menggunakan Harta dalam Syariah 1. Pengertian Harta Secara etimologi, bahwa pengertian harta adalah : “Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampat seperti emas, perak, binatang, tumbuhtumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal”. Jadi berdasarkan pengertian di atas, bahwa sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia bukanlah harta yang dimiliki orang tersebut. Sedangakan harta menurut ulama Hanafiyah adalah : “Segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yiang diperlukan”. Berdasarkan pengertian tersebut, sekilas tampat bahwa yang dinamakan harta berupa materi yang terwujud yang dapat disimpan, diambil maupun dimanfaatkan manusia. Jadi harta adalah segala sesuatu benda baikbergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimiliki dan dikuasai seseorang. Dari beberapa pendapat tentang di atas, maka menurut Ghufran A. Mas’adi, bawa harta mengandung unsur-unsur : 1. Bersifat materi (‘aniyah), atau mempunyai wujud nyata 2. Dapat disimpan untuk dimiliki (qabilan lit-tamlik) 3. Dapat dimanfaatkan (qabilan lil-intifa’) 4. Urf (adat atau kebiasaan), masyarakat memandangnya sebagai harta. 5 Dengan demikian, kata harta tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi mengandung unsur atau makna yang dapat dipahami secara bersama di kalangan manusia tanpa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. 2. Fungsi Harta 6 Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun kegiatan yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguiasainya. Tak jarang dengan memakai berbagai cara yang dilarang agama dan hukum negara atau ketetapan yang disepakati manusia bersama. Cara memperoleh harta akan berpengaruh pada fungsi harta. Seperti memperoleh harta dengan mencuri, manusia akan memfungsikan harta tersebut untuk kesengan hidup semata, misalnya untuk mabuk, judi, perselingkuhan rumah tangga dan lain-lain. Sebaliknya orang yang mencari harta dengan cara halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagai kehidupan . Adapun fungsi harta menurut Rahmat Syafe’I adalah : 1. Kesempurnaan ibadah mazdhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat . 2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah . 3. Meneruskan estafeta kehidupan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. 4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nasroen Haroen, menerangkan bahwa fungsi harta adalah : 1. Untuk memberikan kemasalahatan pribadi dan orang lain . 2. Untuk pengabdian diri kepada Allah SWT. 3. Untuk membantu kesejahteraan masyarakat lain. Kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa harta berfungsi sebagai berikut : a. Memenuhi kebutuhan pribadi manusia b. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan manusia. c. Sebagai sarana untuk membantu manusia lain terutama yiang membutuhkan . d. Sebagai sarana untuk meneruskan generasi agar tidak menjadi generasi yang lemah. 3. Memperoleh Harta dalam Syariah a. Harta itu merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia, maka Allah memerintahkan manusia untuk memperolehnya secara halal. b. Seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya, maka Allah meminta kepada orang tersebut unuk memohon kepada Allah kiranya Allah melimpahkan karunianya itu dalam bentuk rezeki. 7 c. Jika telah berusaha memperoleh rezeki Allah dan telah meminta pula perkenaan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya secara garis besar ada dua bentuk: a. Pertama: memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapa pun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta yang baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan (menggarap) tanah mati yang belum dimiliki atau yang disebut ihya al-mawat. b. Kedua: memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi. Kedua cara memperoleh harta ini harus selalu dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar pemilikan kekayaan tersebut diridhai Allah SWT. 4. Menggunakan Harta dalam Islam Tujuan pertama dari harta itu diciptakan Allah adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut. Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah sebagai berikut: a. Digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Dalam firman-Nya dalam al-Quran pada surat: al-Mursalat ayat 43: َ‫ُكلُوا َوا ْش َربُوا َهنِيئًا بِ َما ُك ْنت ُ ْم تَ ْع َملُون‬ “Makan dan minumlah kamu dengan enak dengan apa yang telah kamu kerjakan” Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud di sini adalah semua kebutuhan hidup seperti pakaian dan perumahan dan lainnya. Hal ini bearti Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun dalam memanfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim: 1. Israf yaitu berlebih- lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Yang dimaksud dengan israf atau berlebih-lebihan itu 8 ialah menggunakannya melebihi ukuran yang patut, seperti makan lebih dari tiga kali sehari; mempunyai mobil lebih dari yang diperlukan dan mempunyai rumah melebihi kebutuhan. Larangan hidup berlebih-lebihan itu dinyatakan Allah dalam surat al-A’araf ayat 31: َ‫َو ُكلُوا َوا ْش َربُوا َوال تُس ِْرفُوا ِإنَّهُ ال ي ُِحب ْال ُمس ِْرفِين‬ “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan” 2. Tabzir atau boros Dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaa. Bedanya dengan israf sebagaimana disebutkan diatas ialah bahwa israf itu untuk kepentingan kehidupan sendiri, sedangkan boros itu untuk kepentingan lain, seperti membeli mobil balap yang mahal harganya sedangkan dia bukan seorang pembalap mobil. 2. Digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam: a. Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama seperti keperluan membayar zakat, nazar atau lainnya. b. Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga yaitu istri, anak dan kerabat. 3. Dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezeki namun yang diberikan Allah tidaklah sama untuk setiap orang. Ada yang mendapat banyak sehingga melebihi keperluan hidupnya sekeluarga; dan ada pula yang mendapat sedikit dan kurang dari keperluannya. Secara lebih khususnya lagi Nabi Muhammad SAW melarang menggunakan harta yang diperolehnya dengan cara sebagai berikut: a. Ihtikar yang bearti penimbunan barang. b. Iddikhar yaitu menumpukkan barang untuk kepentingan diri sendiri. 9 2.2 Akad Dalam Ekonomi Islam 1. Definisi Akad Kata aqad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian.Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan.Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut aqad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu.Kewajiban yang timbul akibat aqaddisebut uqud. Pengertian akad menurut bahasa sebagaimana yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah Artinya: “akad berarti ikatan dan persetujuan” Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa pengertian akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda.4Akad juga suatu sebab dari sebabsebab yang ditetapkan syara’ yang karenanya timbullah beberapa hukum. Sedangkan definisi akad menurut istilah fukaha, dapat dirumuskan sebagai berikut: “Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridahan kedua belah pihak.” Definisi lain akad menurut istilah adalah: Pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan “berpengaruh pada objek perikatan” adalah terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul). 10 Fikih mu’amalah Islam membedakan antara wa’ad dengan akad. Wa’adadalah janji (promise) antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak.Wa’adhanya mengikat satu pihak yaitu yang berjanji saja berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya.Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa’ad, tremsand condition-nyabelum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well define). Apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterima lebih merupakan sanksi moral.9Sedangkan akad mengikat dua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah welldefine). Apabila salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad. 2. Unsur-unsur Akad Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ dan menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya. Berdasarkan definisi ini, maka dapat diperoleh tiga unsur-unsur yang terkandung dalam akad: 1. Pertalian ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabuladalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujibtersebut oleh pihak lainnya (qabil). Ijab dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Adapun bentuk dari ijab dan qabul ini beraneka ragam. 2. Dibenarkan oleh syara’. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara’ atau hal-hal yang diatur oleh Allah swt.,dalam Alqurandan hadis Nabi. Yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad. Sebagai contoh, obyek perikatan 11 yang tidak halal seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam. 3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasarruf). Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur, kebanyakan ulama selain Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad dikategorikan sampai lima hal: 1. Aqidun, pelaku perikatan, baik hanya terdiri dari orang seorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau beberapa pihak. 2. Mahallul ‘aqdi, yaitu benda yang menjadi objek kalau dalam akad jual beli. 3. Maudhu’ul‘aqdi, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad. Seperti kalau dalam jual beli itu termasuk pemindahan hak milik melalui pembayaran. 4. Ijab atau sighat ‘aqdi,yaituperkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad. 5. Qabul yaitu sighat ‘aqdi atau perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban terhadap ijab. Sedangkan syarat-syarat suatu akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, adalah ada tujuh: 1. Ahliyatu ‘aqdiyaini, yaitu kedua belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat. 2. Qabiliyyatul mahallil ‘aqdili hukmihi, yaitu yang dijadikanobyek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya. 3. Al-wilayatul syar’iyah fi maudu’I, yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hak, walaupun ia bukan si ‘aqid sendiri. 4. Anlayakunal ‘aqdu au mauu’uhu mamnu’an bi al-nash al-syar’iyin. Yaitu dan maudunya tidak merupakan akad yang terlarang dan di larang oleh syara’. 5. Bahwa akad yang dilakukan itu dapatmemberikan manfaat, dan tidak membawa kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut. 6. Ijab yang dilakukan berjalan terus menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi qabul. 12 7. Akad itu terjadi dalam suatu majelis. Syarat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi’iyah yang mengisyaratkan orang yang berijab qabul haruslah satu majelis, dan dianggap batal apabila mujib dan muqbil tidak bertemu dalam satu majelis. Khusus mengenai kecakapan, maka dari beberapa syarat, inilah yang menjadi syarat utama dalam akad. Kecakapan adalah kelayakan untuk menerima hak yang ditetapkan hukum baik untuk menikmatinya atau untuk menanggungnya dan kelayakan untuk berbuat menurut batas ketentuan hukum. 2.3 Transaksi yang dilarang Di Dalam Syariah Dalam sistem keuangan syariah ada beberapa transaksi ekonomi yang dilarang dan menimbulkan dosa atau hal yang dibenci oleh Allah SWT. Dijelaskan didalam (QS.16:115): “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang di sembelih dengan (Menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena mereka menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah mahapengampun dan maha penyayang.”Ada beberapa transaksi-transaksi yang dilarang diantaranya : 1. Riba Riba berasal dari kata Al-Ziyadah. Sudah tertera didalamAl Quran bahwa riba dan shadaqah dipertentangkan, dimana praktik riba yang dapat memberikan keuntungan secara berlipat ganda dipertentangkan dengan shadaqah yang dinyatakan sebagai pinjaman kepada Allah yang pasti akan di ganti secara berlipat ganda. Riba sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. 2. Penipuan Penipuan terdiri ataspenipuan dalam kualitas mencampur barang baik dan juga buruk, penipuan mengurangi timbangan atau kuantitas. Penipuan yang memberikan harga terlalu tinggi dan juga penipuan dalam waktu misalnya menyediakan barang yang seharusnya 200 maka anda hanya bisa menyediakan 100 dan tidak sesuai jani. 3. Perjudian 13 Judi merupakan salah satu kegiatan yang sudah tertera dalam Alquran dan diharamkan, dimana permainan ini melibatkan dua orang atau lebih dengan menggunakan undian untuk bisa menang. Judi diharamkan karena timbulnya kerugian besar dan menyebabkan perpecahan. Permainan ini berjalan, dimana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu baik dengan kartu ataupun adu ketangkasan. Jika anda memenangkan undian maka anda mendapat hadiahnya sedangkan jika anda kalah maka anda harus merugikanapa yang anda taruhkan baik uang atau baran 4. Gharar Jika anda melakukan transaksi yang tidak pasti maka anda termasuk bertransaksi yang dilarang. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara pihak dan ada yang merasa dirugikan. Selain itu anda juga akan mengalami hal yang mengurangi kepercayaan dan lainnya. 5. Penimbunan Barang Penimbunan sering dilakukan oleh para pedagang jika mengalami kelangkaan barang atau kesulitan barang. Jika anda adalah pedagang, maka jika anda memiliki banyak barang yang bisa dijual maka penimbunan merupakan transaksi yang dilarang.Karena akan banyak orang yang mengalami kesulitan karena mencari kebutuhan barang tersebut. Di Indonesia sempat mengalami penimbunan barang diantaranya ketika gas elpiji mengalami kesulitan untuk dicari, padi yang harus menunggu impor dan harga beras mahal dan lainya. 6. Suap Suap merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh banyak masyarakat tanpa sadar. Padahal suap adalah hal yang dilarang, mereka melakukan berbagai hal dengan mengharapkan imbalan. Selain itu, mereka yang melakukan suap terbiasa menyingkirkan keadilan untuk melakukan sesuatu dan hal tersebut menimbulkan bahaya. Seperti hilangnya hukum dan peraturan, serta tidak adanya lagi orang melakukan berbagai hal dengan jujur 2.4 Riba dan Jenis-jenis Riba 1. Pengertian Riba Dan Bunga Bank 14 Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata riba yarbu ,rabwan yang berarti az-ziyadah (tambahan) atau al-fadl (kelebihan) . Sebagaimana pula yang disampaikan didalam Alqur’an: yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga di gunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang – orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi. Dalam kaitanya dengan pengertian al batil , Ibnu Al- Arabi Al- Maliki dalam kitabnya Ahkam Alquran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah, tambahan namun yang di maksud riba dalam ayat qur’ani, yaitu setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang di banarkan syari’ahSelain itu bunga bank dapat di artikan sebagai balas jasa yang di artikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank dapat di artikan sebagai harta yang harus di bayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah) yang memperoleh pinjaman. Memang ada bangsa atau Negara yang mempraktikan riba dalam setiap usaha perkembangan ekonominya, akan tetapi secara tidak sebenarnya bangsa itu telah menerima dan merasakan akibat azab atau siksa allah berupa peperangan besar, bencana alam dasyat dan siksa- siksa lainya andaikan akad ribawi ini diperbolehkan, tentu tidak ada artinya lagi akad pinjam meminjam dan sejenisnya yang merupakan unsure pokok ta’awun khususnya kepada yang lemah dan mereka yang sangat memerlukan bantuan . Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang benar-benar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih pada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam islam karena apabila semua manusia membungakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk bermalas–malasan dengan asumsi bahwa beginipun tetap mendapatkan keuntungan. Jika ini terjadi maka riba itu juga berartimenjadi penyebab hilangnya etos kerja yang pada akhirnya membahayakan umat. 15 Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupanya. Bagi orang islam, Alqur’an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Sunnah Rasulullah saw. berfungsi menjelaskan kandungan Al-qur’an. Terdapat banyak ayat Al-qur’an dan hadist nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli dagang, calo, perjudian, dan riba, pasti akan di tolak. Para ulama’ fiqh membicarakan riba dalam fiqh mu’amalat. Untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya, para ulama’ membuat rumusan riba, dan dari rumusan itu kegiatan ekonomi didentifikasikan, dapat dimasukan ke dalam kategori riba atau tidak. Dalam menetapkan hukum, para ulama’ biasanya mengambil langkah yang dalam usul fiqh dikenal dengan ta’lil (mencari illat). Hukum suatu keadaan lain yang disebut oleh nas apabila sama illanya. 2. Dasar hukum tentang riba a. Alqur’an Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhanya.6 Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdaganagan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang dan barang siapamengulangi lagi memakan riba maka itu ahaki mereka akan kekal di dalamnya. Di jelaskan dalam alqur’an surat ar-rum ayat 39 : “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. b. Al-hadist Dari jabir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan7. Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama 16 dalam dosa “(HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad) dari abu said al-khudri ra, Rasulullah saw bersabda, “Jangan melebih lebihkan satu dengan lainya; janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara; dan jangan melebih lebihkan satu dengan lainya. 3. Macam-macam Riba Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasiah. 1) Riba Qordh Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung (muqtaridh). 2) Riba Jahiliyah Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang di tetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaedah “kullu qardin jarra manfa ab fabuwa”(setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahanya, riba jahiliyah tergolong riba nasiah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba fadhl,” 3) Riba Fadhl Riba fadhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kwantitasnya (sawa-an bi sawa-in)dan sama waktu penyerahanya (yadan bi yadin). Pertukaran seperti ini mengandung ghoror yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihakpihak yang lain. 4) Riba Nasiah Riba nasiah juga disebut juga riba duyunyaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi criteria untung muncul bersama resiko (al ghunmu bil ghumi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (kharaj bi dhaman).Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena 17 berjalanya waktu.Riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. . 2.4 Prinsip Sistem Keuangan Syariah Praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak kejayaan Islam. Akan tetapi, dikarenakan semakin melemahnya sistem kekhalifahan maka praktik sistem keuangan syariah tersebut digantikan oleh sistem perbankan barat. Sistem tersebut mendapat kritikan dari para ahli fiqh bahwa sistem tersebut menyalahi aturan syariah mengenai riba dan berujung pada keruntuhan kekhalifan Islam. Pada tahun 1970-an, konsep sistem keuangan syariah dimulai dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. Berdasarkan Al-Qur’an dan As-sunnah, prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut: 1. Larangan Riba Riba didefinisikan sebagai “kelebihan” atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan membebani penetapan keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman di awal perjanjian. Padahal “untung” dapat diketahui setelah berlalunya waktu bukan hasil penetapan di muka. 2. Pembagian Risiko Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerja sama antara pihak yang terlibat. Risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat tersebut harus saling berbagi risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. 3. Uang sebagai Modal Potensial Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal yaitu uang bersifat produktif, dapat menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan. 4. Larangan Spekulatif 18 Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi. 5. Kontrak/Perjanjian Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihka-pihak yang terlibat dapat mengurangi risiko atas informasi yang simetri atau timbulnya moral hazard. 6. Aktivitas Usaha Harus Sesuai Syariah Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual-beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi. Oleh karena itu, prinsip sistem keuangan syariah berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Rela sama rela (antaraddim minkum) b. Tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (la tazhlimuna wa la tuzhlamun) c. Hasil usaha muncul bersamabiaya (al-kharaj bi al dhaman) d. Untung muncul bersama risiko (al ghunmu bi al ghurmi. 2.5 Jenis Instrumen Keuangan Syariah Menurut Sri Nurhayati & Wasilah (2009), instrumen keuangan syariah dapatdikelompokkan sebagai berikut: a. Akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract.Kelompok akad ini adalah sebagai berikut : 1. Mudharabah, Yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka. 2. Musyarakah Adalah akad kerja sama yang terjadi antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan,dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. 19 3. Sukuk adalah surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. 4. Saham syariah produknya harus sesuai syariah. b. Akad jual beli / sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut: 1. Murahabah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. 2. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. 3. Istishna memiliki system yang mirip dengan salam, namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. 4. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. c. Akad lainnya Jenis –jenis akad lainnya adalah ; 1. Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. 2. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang / barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang / barang titipan tersebut. 3. Qardhul Hasan adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. 4. Al-Wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain. 5. Kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggugan atas pembayaran utang satu pihak pada pihak lain. 6. Hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama kepada pihak lain atas dasar saling mempercayai 20 BAB III PENUTUP BAB III PENUTU 3.1 Kesimpulan Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampat seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi berdasarkan pengertian di atas, bahwa sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia bukanlah harta yang dimiliki orang tersebut. Kata aqad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian.Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan.Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut aqad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu.Kewajiban yang timbul akibat aqaddisebut uqud Menggunakan Harta dalam Islam, Tujuan pertama dari harta itu diciptakan Allah adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut. Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah sebagai berikut, (1) Digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri, (2) Digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah, (3) Dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Para ulama’ fiqh membicarakan riba dalam fiqh mu’amalat. Untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya, para ulama’ membuat rumusan riba, dan dari rumusan itu kegiatan ekonomi didentifikasikan, dapat dimasukan ke dalam kategori riba atau tidak. Dalam menetapkan hukum, para ulama’ biasanya mengambil langkah yang dalam usul fiqh dikenal dengan ta’lil (mencari illat). Hukum suatu keadaan lain yang disebut oleh nas apabila sama illanya. Praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak kejayaan Islam. Akan tetapi, dikarenakan semakin melemahnya sistem kekhalifahan maka praktik sistem keuangan syariah tersebut digantikan oleh sistem perbankan barat. Sistem tersebut mendapat kritikan dari para ahli fiqh bahwa sistem tersebut menyalahi aturan syariah mengenai riba dan berujung pada 21 keruntuhan kekhalifan Islam. Pada tahun 1970-an, konsep sistem keuangan syariah dimulai dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. 22 DAFTAR PUSTAKA Toha Andiko, (2016) KONSEP HARTA DAN PENGELOLAANNYA DALAM ALQURAN, Vol. 2, No. 1. Sumar’in, (2017), MEMAHAMI REKSADANA SYARIAH: INSTRUMEN KEUANGAN BERBASIS SYARIAH, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAI) Sultan M. Syafiuddin. Darmawati, (2018), AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI’AH, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 23

Judul: Rudini C1f018029 Ekonomi Islam, Pertemuan 5, Akuntansi Syariah " Sistem Keuangan Syariah"

Oleh: Rudini C1f018029


Ikuti kami