Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (upaya Mengatasi Masalah-masalah Perekonomian

Oleh Nispi Syahbani

226 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (upaya Mengatasi Masalah-masalah Perekonomian

KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Upaya Mengatasi Masalah-Masalah Perekonomian) Abstrak Kebijakan mengatur fiskal perekonomian adalah kebijakan melalui pemerintah perpajakan dan dalam termasuk transfer payment (seperti subsidi). Tujuan utama kebijakan fiskal adalah mengatur peredaran uang agar tidak terjadi inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Dalam Islam, kebijakan fiskal semacam ini telah diterapkan sejak masa Rasulullah dengan memberlakukan konsep zakat, kharâj, jizyah fa`i dan ghanîmah dengan tujuan sebagai pendapatan negara dan juga untuk pemerataan demikian, sitem kebijakan dikategorikan sesuai pendapatan fiskal dengan penduduk. negara koridor Dengan Indonesia syari’ah, bisa meskipun implementasiannya masih jauh dari yang diharapkan. Kata-kata Kunci: Fiskal policy, goverment expenditure, goverment transfer. A. Pendahuluan Kebijakan fiskal” atau fiskal “fiscal yang sering policy” juga biasa disebut diartikan “politik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.1 Oleh karena anggaran belanja negara terdiri daripada penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “government expenditure” dan “government transfer”, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang 1 Marwanto, “Peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai Piranti Fiskal dalam Pembangunan” dalam Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, Moh. Mahfud MD, et. al (ed), (Yogyakarta: UII Press, 1997), h. 273-274. 1 berupa tindakan expenditure” “government memperbesar dan atau transfer” atau memperkecil memperbesar yang bertujuan “government atau memperkecil untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.2 Sesuai dengan definisi tersebut, tujuan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi tingkat kesempatan kerja (tingkat employment), dapat mempengaruhi tingkat harga, dapat mempekecil defisit neraca pembayaran utang internasional, dapat mempengaruhi tinggirendahnya investasi nasional dan sebagainya.3 Kebijakan fiskal tersebut memiliki dua instrumen. Pertama, kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak; kedua, kebijakan belanja. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam dalam anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijakan ekonomi suatu negara yang tidak dapat berdiri sendiri dalam pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, di antaranya adalah kebijakan moneter.4 Kebijakan fiskal akan sangat tergantung pada dua instrumen tersebut, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Kinerja kebijakan fiskal antara satu negara dengan lainnya akan sangat berbeda. Ketidaksamaan tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan falsafah ekonomi yang dianut. Dalam masyarakat ekonomi tertinggal misalnya, kebijakan fiskal biasanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka investasi dan menjaga keseimbangan harga menjadi prioritas utama. Sedangkan dalam masyarakat ekonomi kapitalis yang maju, biasanya kebijkaan fiskal akan terfokus pada pencapaian dan penstabilan ekonomi serta pemanfaatan atau kesempatan kerja penuh tenaga kerja.5 Di Indonesia, Departemen Keuangan adalah sebagai instansi negara yang mengelola persoalan keuanga memainkan peranan penting 2 Soediyono, Ekonomi Makro: Pengantar Analisa Pendapatan Nasional, (Yogyakarta: Liberty,, 1982), h. 98. 3 Ibid. 4 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 159. 5 Ibid., h. 160. 2 dalam kebijakan fiskal. Sedangkan di negara Islam, pengelolaan keuangan negara ditangani oleh Bayt al-Mâl. C.H Becker menyamakan Bayt al-Mâl dengan kementrian keuangan (treasury) yang menangani masalah keuangan serta hal-hal yang berkaitan dengan perbendaharaan negara (national exchequer).6 B. Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Negara Tujuan utama kebijakan fiskal adalah mengatur peredaran uang agar tidak terjadi inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian negara adalah: 1. Mengatur kegiatan penerimaan dan pengeluaran negara yang tercermin di dalam APBN. 2. Alokasi sumber-sumber pembiayaan terhadap perekonomian negara. 3. Sebagai sumber pembiayaan pemerintah. Kebijakan fiskal akan efektif apabila alokasi sumber pembiayaan tersebut memberikan dorongan terhadap kegiatan perekonomian. Ada beberapa ekonom berpendapat bahwa sasaran utama kebijakan fiskal adalah besarnya jumlah penerimaan pemerintah yang tercermin dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kebijakan pemerintah fiskal untuk yang mengatasi terutama akan maslah-masalah digunakan ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan “Kebijakan Fiskal Diskresioner”. Yang dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk merubah pengeluarannya atau pemungutan pajak dengan tujuan untuk:  Mengurangi gerak naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi dari masa ke masa  Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tidak 6 C.H. Becker, “Bait al-Mal”, First Encyclopedia of Islam, M. Th. Houtsma et. al. (ed), (Leiden: E.J. Brill, 1987), h. 598. 3 menghadapi inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Kaitannya dengan perekonomian jelas semakin membaik: 1. Pengeluaran pemerintah diatur sedemikian rupa, sehingga merangsang kegiatan investasi dan menjamin kontinuitas. 2. Di sisi lain mengatur pengenaan pajak sedemikian rupa untuk mendorong sumber pembiayaan pemerintah terutama pajak. 3. Dengan meningkatnya penyerapan tenaga meningkat dan pengeluaran kerja/penggunaan kegiatan pemerintah tenaga produksi serta maka kerja juga pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, sementara pengendalian inflasi yang dilakukan moneter. Kondisi inilah akan yang menciptakan disebut stabilitas perekonomian itu membaik. c. Kebijakan Fiskal dalam Aliran Ekonomi Modern Dalam terminologi ekonomi kapitalis klasik, pemerintah dilarang untuk campur tangan dalam masalah kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi hanya akan menimbulkan efek negatif atas keefektifan penggunaan sumber daya dalam masyarakat, karena efektivitas kegiatan ekonomi dalam pandangan mereka adalah membiarkan setiap individu masyarakat dengan untuk mekanisme mengambil pasar keputusan tanpa adanya ekonominya intervensi sesuai terhadap mekanisme tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, maka kaum kapitalis klasik sangat membatasi peranan pemerintah hanya sebatas bagaimana pendapatannya terbatas, untuk yaitu pemerintah menutupi dengan berusaha mendapatkan pengeluarannya suatu mekanisme yang membagi sangat beban 4 tersebut kepada individu masyarakat dengan pola pembagian yang adil menurut mereka.7 Dengan demikian karakteristik peranan pemerintah dalam terminologi klasik dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pemerintah harus bersifat netral. Artinya bahwa pemerintah dalam kegiatan dan usahanya dalam menghimpun pendapatannya motivasi dan ekonomi, pengeluarannya apalagi tidak sampai boleh memiliki mempengaruhi harga barang dan pelayanan yang telah diatur oleh mekanisme pasar dalam sistem kompetisi pasar. 2. Pemerintah hendaknya berupaya untuk meminimalisasikan biaya pengeluarannya. ditanggung sesuai oleh Dengan masyarakat dengan prinsip demikian tidak mazhab beban berat. ekonomi yang Hal akan tersebut klasik yang berkeyakinan bahwa individu akan lebih mampu dan efektif dibanding pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada. 3. Mazhab ekonomi kapitalis klasik juga tidak mengenal adanya anggaran defisit atau surplus. Kebijakan pemerintah harus dengan anggaran berimbang. Alasan mereka adalah jika anggaran mencapai surplus berarti pungutan pajak terhadap masyarakat dianggap tinggi, dan nilai surplus tersebut menjadi tidak efektif dan efisien di tangan pemerintah dibanding jika nilai surplus tadi ada di tangan masyarakat. Apabila anggaran tersebur defisit maka pemerintah nilai pinjaman akan meminjam tersebut akan pada sektor dialokasikan swasta pada dan sektor konsumsi, sementara apabila nilai pinjaman tersebut tetap di tangan kekuatan swasta atau individu akan dialokasikan pada sektor pemerintah. 7 5 Inti pemikiran dan teori aliran kapitalis klasik tersebut berdasarkan pada asumsi-asumsi yang sangat terbatas sekali, dalam diantaranya mekanisme adalah pasar asumsi yang pasar berlaku. yang Dalam kompetitif kenyataannya sistem ini sangat sulit dinyatakan sehingga sistem pasar tidak mampu merealisasikan penggunaan sumber daya yang efektif. Dengan kata lain bahwa sistem pasar tidak mampu merealisasikan keseimbangan dan kestabilan seperti apa yang mereka yakini, bahkan sebaliknya mengalami kegoncangan ekonomi yang berkesinambungan, bahkan belum mampu memberikan konsep penyelesaian yang mendasar dan tuntas. Aliran ekonomi kapitalis modern berusaha untuk mempelajari kegiatan ekonomi secara keseluruhan, oleh sebab itu kajian mereka juga terarah pada variabel-variabel ekonomi makro, seperti pendapatan, total produksi, konsumsi, investasi dan tabungan. Analisis ekonomi makro mencoba menjelaskan hubungan antara setiap variable dengan unsurunsur yang mempengaruhi kerangka ekonomi pemahaman baru makro atas atas yang peranan variable kemudian tersebut melahirkan pemerintah dalam dalam dimensi kegiatan ekonomi, bahkan menempatkan sector pemerintah pada posisi penting dalam kegiatan ekonomi. Paradigma bahwa pemerintah hanyalah merupakan institusi yang melayani kepentingan publik yang terbatas tanpa mengganggu kestabilan pasar telah berubah menjadi institusi yang memiliki peran ekonomi yang sangat menentukan. Bahkan kalau dulu pemerintah hanya boleh menganggarkan pembelanjaan pada sector konsumsi saja, maka dalam ekonomi kapitalis modern, pemerintah dapat menyalurkan pada sector produksi dan dalam kegiatan ekonomi.. kalau dalam pandangan ekonomi klasik pendapatan merupakan usaha pemerintah untuk menutupi kebutuhannya, maka dalam ekonomi 6 modern pendapatan merupakan alat yang efektif dalam mencapai tujuan ekonomi. Dengan demikian, tujuan ekonomi sangat bergantung pada sejauh mana pengaruh yang diberikan oleh kebijakan pemerintah terhadap variable-variabel ekonomi makro yaitu dengan rancangan-rancangan kebijakan-kebijakan ekonomi yang beragam yang dibuat oleh pemerintah. Jika kita menggali konsep Islam mengenai peranan pemeintah dalam perekonomian Islam, akan kita dapatkan bahwa salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah “multy ownership” yang berarti bahwa Islam mengakui multi kepemilikan, yakni kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan pemerintah. Dengan keyakinan bahwa semua bentuk kepemilikan tersebut hanya merupakan amanah yang diberikan Allah, dan hanya konsep Islam Allah-lah mengenai dapatkan bahwa apa mengenai peranan pemilik kepemilikan yang diyakini pemerintah dakam mutlak. tersebut oleh Berdasarkan kita ekonomi kebijakan akan modern ekonominya, telah diterapkan oleh Islam semenjak Rasulullah SAW sebagai penggagas negara Madinah yang kemudian dikembangkan oleh penerusnya, dengan selalu merujuk pada kaidah umum yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Suatu realita bahwa negara Islam bukan suatu negara teokrasi dalam arti kependetaan, tapi adalah suatu negara ideologi yang berperan sebagai suatu mekanisme untuk melaksanakan hukum-hukum al-Qur’an dan Sunnah. Karena itu kebijakan fiscal dalam suatu negara Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Tujuan pokok hukum agama Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan umat manusia ini dapat dicapai bila seluruh hukum dan ekonomi tidak membicarakan kebijakan fiskal saja, dan hal ini konsisten dengan sifat-sifat Ilahi 7 yang pokok, yaitu; Maha Pemberi Rezeki; Maha Pemurah; Maha Pengasih. Demikianlah kegiatan-kegiatan yang menambah pengeluaran yang menarik penghasilan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum hukum Islam seperti ditetapkan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Pungutan sejak pungutan di masa Pungutan pada zaman lalu masa dahulu dengan lalu di sudah masa disebut ada, sekarang sebagai walaupun berbeda. feudal levie sedangkan pada masa sekarang disebut sebagai modern taxes.8 Modern Taxes terkait dengan barang publik. Artinya, sampai seberapa jauh masyarakat dapat “dipaksa” membayar adanya fasilitas yang dibiayai dari pajak tersebut, di mana pengeluaran Artinya, pemerintah melalui selalu pajak, dikaitkan pemerintah dengan tidak pajak. sekedar mengumpulkan dana, namun membangun barang publik yang dapat memuaskan masyarakat. Dengan demikian dimensi dari pajak ada dua, yaitu: 1) penyediaan dana, dan 2) mewujudkan beban pajak yang mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap suatu barang publik. d. Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian Islam Beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut: a. Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi Islam, pemerintah muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harat melebihi nisab dan yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Qur’an. 8 Joseph E. Stiglizt, Economic of The Public Sector, (Norton, New York, 1986), h. 153. 8 b. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Perubahan ini secara alamiah tidak hanya pada kebijakan moneter, tetapi juga pada kebijakan fiskal. Ketika bunga mencapai tingkat keseimbangan dalam pasar uang tidak akan dapat dijalankan, Salah satu beberapa alternatifnya alternatif adalah harus menetapkan ditemukan. pengambilan jumlah dari uang idle. c. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil. d. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu atau mendukung ekonomi masyarakat pesan-pesan akan muslim ajaran diarahkan Islam. pada terbelakang Jadi, dan pengeluaran kegiatan-kegiatan menyebarkan pemerintah peningkatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim yang masih terbelakang. Pembayar pajak dalam ekonomi Islam jelas sebagai bagian dari upaya-upaya mengembangkan Islam. e. Negara Islam merupakan negara yang sejahtera, dimana kesejahteraan memiliki makna yang luas dari pada konsep barat. f. Pada saat perang, Islam berharap orang-orang itu memberikan tidak hanya kehidupannya, tetapi juga harta bendanya untuk menjaga agamanya. g. Hak perpajakan dalam negara Islam tidak tak terbatas. Beberapa orang mengatakan bahwa kebijakan perpajakan di luar apa yang disebut zakat, ini adalah tidak mungkin kecuali berada dalam situasi tertentu. 4. Kebijakan Pendapatan Sarana-sarana pemenuhan kebutuhan umum serta pendapatan Baitul Maal di zaman Rasullullah SAW dan sahabatnya. 9 a. Kebijakan Fiskal pada Masa Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW sangat bergantung pada pendanaan Siti Khadijah dalam pendanaan pengembangan sukarela Rasulullah yang menanamkan dakwah dilakukan prinsip Islam, oleh saling disamping para sahabat. membantu terhadap kebutuhan saudaranya selama memimpin umat di Mekkah. Setelah Rasulullah di Madinah, maka dalam waktu singkat Madinah mengalami kemajuan, karena Rasulullah menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan organisasi, membangun institusi-institusi, memgarahkan urusan luar negeri, dan membimbing para sahabatnya dalam memimpin. Sebagai kepala negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat utama perhatian sebagai beliau, tempat seperti untuk (1) mengadakan membangun forum mesjid bagi para pengikutnya; (2) merehabilitasi muhajirin Mekkah di Madinah; (3) menciptakan kedamaian dalam negara; (4) mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya; (5) membuat konstitusi negara; (6) menyusun system pertahanan Madinah; (7) meletakkan dasar-dasar system keuangan negara. Pada masa-masa awal kehidupan Rasulullah SAW di Madinah, beliau masih berpedoman pada prinsip awal yaitu saling bantu secara sukarela antar sesama muslim. Yang lainnya adalah saling bantu dalam membayar diyat, menebus tawanan dan membantu melunasi hutang. Bersamaan dengan pensyariatan zakat, pemasukan lainpun mulai terlembagakan, mulai dari ghanimah perang Badar, kemudian perang-perang berikutnya, juga fa’i seperti fa’i Nadhir Khaibar, dan lain-lain. Pemasukan lainnya yang dilembagakan adalah jizyah. Rasulullahpun mengkhususkan area untuk kemashalatan umum, seperti tempat penggembalaan kuda-kuda perang, bahkan menentukan beberapa orang petugas untuk menjaga harta 10 kekayaan negara seperti kekayaan hasil bumi khaibar yang dipercayakan kepada Abdullah bin Rawahah, sedangkan tugas penjagaan baitul maal dan pendistribusiannya diamanahkan kepada Abi Rafi’ dan Bilal. b. Kebijakan Fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin Seiring pemasukan dengan perluasan ghanimah, meningkat. fa’i Kemudian dan pemerintahan pemasukan penetapan pos Islam lainnya pemasukan maka semakin “kharaj” terhadap tanah Irak dengan bersandar pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap khaibar. Untuk pertama kalinya pemasukan zakat ditransfer ke pemerintah pusat, hal tersebut terjadi ketika Muadz Bin Jabal mengirim 1/3 hasil daerah Yaman ke Madinah dan Umar menolaknya. Ditahun berikutnya Muadz mengirim menolaknya ½ sehingga hasil zakat Yaman dan pada tahun berikutnya kembali Muadz Umar mengirm seluruh hasil zakat dan berkata kepada Umar bahwa di Yaman sudah tidak ada lagi mustahik zakat, kemudian Umar pun menerima hal tersebut dan selanjutnya Umar mensuplai hasil surplus zakat suatu daerah ke daerah yang mengalami defisit. Sumber lainnya yang ditetapkan pada zaman Umar daalah “Al Usyur” dari perdagangan import yang dikelola oleh kaum kafir harbi (orang non-muslim yang tinggal di negara yang memerangi Islam). Asas yang melandasinya adalah perlakuan timbal balik atas para pedagang muslim yang mengekspor barang-barang mereka ke negara harbi tersebut. 3. Kebijakan Belanja Pemerintah. Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam ajaran Islam hal tersebut penentuan dipandu skala oleh prioritas. kaidah-kaidah Para ulama Syari’yyah terdahulu dan telah 11 memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah, antara lain sebagai berikut : a. Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. b. Menghindari “masyaqqoh” kesulitan dan madhorot harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan. c. Madhorot individu dapat dijadikan alasan demi menghindari madhorot dalam skala umum. d. Pengorbanan dikorbankan individu demi atau kerugian menghindari individu kerugian dan dapat pengorbanan dalam skala umum. e. Kaidah “Al giurmu bil gunmi” yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang beban (yang mendapatkan ingin manfaat beruntung harus harus siap menanggung siap menanggung kerugian). f. Kaidah “Ma la yatimmu Al waajibu illa bihi fahua wajib” yaitu wajib kaidah yang ditegakkan, menyatakan dan tanpa bahwa “sesuatu ditunjang hal oleh yang factor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan factor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Kaidah-kaidah merealisasikan tersebut efektifitas dapat dan membantu efisiensi dalam dalam pola pembelanjaan pemerintah dalam Islam sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam adalah sebagai berikut : a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat. b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan. c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan effektif. d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi. 12 e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar. Kebijakan belanja umum pemerintah dalam system ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut : a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut system pendanaannya. Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. Secara lebih rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada hal-hal berikut ini : a. Bahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan azas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah. b. Kaidah atau prinsip efisiensi dlam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya, mubazir dan dengan kikir di sendirinya samping jauh alokasinya dari pada sifat sector- sektor yang tidak bertentangan dengan syariah. c. Kaidah selanjutnya adalah tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Kaidah tersebut cukup berlandaskan pada nas-nas yang shahih, seperti pada kasus “Al-Hima” yaitu tanah yang diblokir oleh pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan umum. d. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah, dan menjauhi yang haram. 13 e. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunnah dan mubah, atau dhoruroh, hajiyyat dan kamaliyyah. Sedangkan belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia, mencakup pengadaan infra struktur air, listrik, kesehatan, pendidikan dan sejenisnya. Sedangkan kaidahnya adalah adanya pemasukan yang sesuai dengan syariah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, seperti dari sector investasi pemerinyah, atau jizyah atau washiat atau harta warisan yang tidak ada pemiliknya. Dan belanja disepakati oleh umum yang masyarakat berkaitan berikut dengan system proyek yang pendanaannya. Bentuk pembelanjaan seperti ini biasanya melalui mekanisme subsidi, baik subsidi langsung seperti pemberian bantuan secara cuma-cuma, mekanisme produksi atau subsidi barang-barang tidak yang langsung melalui disubsidi. Subsidi sendiri sesuai dengan konsep syariah yang memihak kepada kaum fuqoro dalam hal kebijakan keuangan, yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Tapi konsep subsidi harus dibenahi sehingga mekanisme tersebut mencapai tujuannya. Konsep tersebut diantaranya adalah dengan penentuan subsidi itu sendiri, yaitu bagi yang membutuhkan bukan dinikamti oleh orang kaya, atau subsidi dalam bentuk bantuan langsung. Sebagian ulama membolehkan pembiayaan subsidi dari sumber zakat. 4. Instrumen Kebijakan Fiskal A. Sumber-sumber penerimaan negara dalam Islam : a. Zakat Zakat adalah pajak (pembayaran) bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan 14 oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan khusus, terutama berbagai corak jaminan social. Zakat seperti tertulis dalam surat At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah mempunyai nisab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak. Dan zakat secara linguistik memiliki makna ganda yaitu pertumbuhan (growth) dan juga pembersihan (purification). Ciri-ciri dalam ini sistem memberikan makroekonomi peran penting Islam, dan kepad zakat juga zakat mengendalikan hal-hal sebagai berikut : 1. Pengalokasian harta produktif diantara berbagai manfaat alternatif. 2. Sarana-sarana produksi yang tidak produktif. 3. Pengalokasian pendapatan di antara pengeluaran dan tabungan. 4. Pengalokasian tabungan-tabungan diantara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna. Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam, dan juga merupakan alat bantu social mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan skema jaminan soisal yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Cara pemanfaatan zakat yang seperti terjadi sekarang cenderung mengabadikan sipenerima dalam kemiskinannya, terutama jika zakat dibagikan berdasarkan flat rate. Karena itu reorientasi prioritas pemanfaatan zakat perlu dilakukan ke arah manfaat jangka panjangnya yakni, zakat harus 15 dibagikan sebagai mempertahankan “pajak insentif pendapatan bekerja atau negatif” mencari untuk penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin dan sebagian dari zakat yang terkumpul harus digunakan untuk membiayai kegiatan produktif bagi fakir miskin. b. Kharaj Kharaj atau biasa disebut pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang di bawah umur, dewasa, bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Dalam pelaksanaannya kharaj terbagi dua ; kharaj proporsional (muqasimah) dan kharaj tetap (wazifah). Secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian. Kharaj proporsional tidak tetap tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian atau dipungut pada setiap kali panen, sedangkan kharaj tetap dikenakan pada setiap setahun sekali atau dikenakan setelah satu tahun. c. Ghanimah (harta rampasan perang) Ghanimah merupakan jenis barang bergerak, yang bisa dipindahkan, Anggota diperoleh pasukan perlima. akan Al-Qur’an dalam peperangan mendapatkan telah melawan bagian mengatu hal musuh. sebesar empat ini secara jelas :”Katakanlah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang (ghanimah), maka sesungguhnya seperlimauntuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari (furqan), yaitu hari bertemunya dua pasukan” (Q.S. Al. Anfaal, ayat 41). 16 d. Jizyah Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Dijelaskan dalam firman-Nya (Q.S. At-Taubah ayat 29) : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak diharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah kepada rasul-Nya dan tidak beragama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan penuh pengumpulan sedang mereka danadari dalam jizyah keadaan digunakan tunduk”. untuk Hasil membiayai kesejahteraan umum. e. Fa’i Menurut ajaran Islam, bagi orang yang tidak beriman dan mereka takluk tanpa melalui peperangan maka pasukan akan mendapatkan harta rampasan yang disebut fa’i. Pembagian fa’i berlainan dengan pembagian ghanimah, fa’I merupakan penerimaan dari negara Islam dan sumber pembiayaan negara, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya (Q.S.Al-Hasyr ayat 6-7) yang artinya : “Dan apa saja harta rampasan (fa’I) yang diberikan mereka), oleh maka Allah untuk kepad Rasul-Nya mendapat itu kamu (dari tidak harta benda mengarahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fa’I) yang diberikan Allah kepad Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, orang0orang Rasul, miskin kerabat dan Rasul, orang-orang anak-anak yang ada yatim, dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orangorang kaya saja diantara kamu…..” 17 B. Pengeluaran Negara Kegiatan dampak yang tertentu menambah pada pengeluaran kehidupan negara sosio-ekonomi mempunyai masyarakat. Kitab Suci Al-Qur’an telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Berdasarkan sumber-sumber penerimaan anggaran tersebut, maka dapat disalurkan untuk pembelanjaan negara, yang kesemuanya ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Distribusi ghanimah telah diarahkan pada penjelasan Allah SWT dalam surat 8:41, sementara distribusi sumber pendapatan zakat dalam surat At-Taubah:60. Sedangkan fa’I didistribusikan untuk sumber penerimaan dari kepentingan (a) memelihara kehidupan social masyarakat menghadapi serangan kekerasan, baik dari dalam maupun luar negeri, dan (b) mengembangkan kualitas kehidupan social. Kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain sebagai berikut : - Pengeluaran untuk pemerintah lain para tak gubernur, dapat mentri dielakkan oleh dan pejabat pemerintah manapun, harus dibiayai dari anggaran penerimaan fa’I. - Memelihara keadilan, negara harus mengurus hakim atau qadi. - Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya. - Utilitas umum, infrastruktur dan gugus ekonomi, harus ditanggung negara. C. Utang Negara Utang negara berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri, dan dalam Islam semua pinjaman harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan bebas bunga. Pinjaman dapat 18 diperoleh dengan cara langsung dari publik atau secara tidak langsung dalam dikarenakan bentuk buruknya pinjaman situasi dari harga bank pada sentral, umumnya, yang dengan demikian pinjaman ini dilakukan untuk menstabilkan harga. Penutup Tujuan kebijakan fiskaldalam ekonomi Islam akan berbeda dari penafsiran ekonomi non Islam. Namun hanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan manusia adalah dari semua untuk aktivitas memaksimumkan ekonomi bagi semua kesejahteraan hidup manusia. Kebijakan fiskaldalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk (1) pengalokasian sumber daya secara efisien; (2) pencapaian stabilitas ekonomi; (3) mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (4) pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai. Selanjutnya kebijakan fiskaldalam ekonomi Islam juga bertujuan “at safe-guarding and spreading the religion within the country as well as in the world large”. Bahkan, meskipun tujuan pertumbuhan, stabilitas, dan sebagainya tetap sah dalam ekonomi Islam, tujuan-tujuan tersebut akan menjadi subservient untuk tujuan menanggulangi kaum muslim dan Islam sebagai suatu entitas politis dan agama serta dakwah menyebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. DAFTAR BACAAN Al-Qur’an al-Karim Eko Suprayitno, Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005 Mannan MA, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Edisi Terjemahan, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1997 Joseph E Siglizt, Economics of The Public Sector, Norton, New York, 1986 19 Soediyono R, MBA, Ekonomi Makro, Pengantar Analisa Pendapatan Nasional, Yogyakarta, Liberty, 1982 Sayied Sech, Kumpulan Kuliah Pengantar Ekonomi Makro dan Teori Ekonomi Makro, Jambi, 1995 An Nabahan, M. Faruq, Sistem Ekonomi Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000 Richard Bird, FiskalDecentralization in Developing Country, Jakarta, Gramedia, 2000 20

Judul: Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (upaya Mengatasi Masalah-masalah Perekonomian

Oleh: Nispi Syahbani


Ikuti kami