Mengulik Peran Pajak Sebagai Penopang Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi Covid 19

Oleh Dwi Nur Fitriyana

183 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Mengulik Peran Pajak Sebagai Penopang Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi Covid 19

Mengulik Peran Pajak sebagai Penopang Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh: Dwi Nur Fitriyana | Nim: 182304010 Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Pandemi Covid-19 memberikan efek domino diberbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan keuangan. Pada aspek keuangan, volatilitas dan gejolak sektor keuangan dirasakan seketika sejak wabah pandemi Covid-19 muncul seiring dengan turunnya investor confidence dan terjadinya flight to quality. Di samping itu, sektor keuangan juga berdampak melalui kanal menurunnya kinerja sektor riil, di mana Non-Performing Loan (NPL), profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan. Pandemi Covid-19 merubah arah perekonomian secara drastis di tahun 2020 pada volatilitas sektor keuangan di mana arus modal keluar dari Emerging Market (EM) -$100 miliar atau 0,4% Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibanding Global Finance Crisis (GFC) atau taper tantrum, (IMF). Pemerintah sebagai pembuat kebijakan menjadi figure yang paling ditunggu masyarakat dalam keadaan seperti ini. Untuk menangani keadaan ini pemerintah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional. Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Dalam program tersebut Insentif pajak menjadi salah satu program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang diharapkan menjadi pendorong bangkitnya sektor perekonomian riil. Pajak yang merupakan sumber pendapatan tertinggi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami penurunan penerimaan pajak sejak bulan Juni 2020 sehingga kurang dari target APBN. Karena pandemi Covid-19, kebijakan pajak tetap dibutuhkan dalam upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional. Kebijakan pajak tidak hanya menghimpun penerimaan dalam rangka menopang APBN setiap tahunnya, tetapi dapat digunakan untuk menjaga stabilitas kegiatan ekonomi, sosial, dan politik pada saat bersamaan sehingga kegiatan perekonomian suatu negara dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi nantinya. Kebijakan pajak pada masa pandemi dibagi ke dalam tiga fase, yaitu pada masa krisis pandemi, pemulihan, dan pada masa normal pasca pandemi Covid-19 bisa diatasi. Di mana pajak akan digunakan sebagai instrumen fiskal untuk mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Ada beberapa langkah kebijakan penanganan dan pemulihan ekonomi yang diarahkan pada perbaikan sisi demand dengan menjaga konsumsi seperti percepatan dan penguatan subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin serta perluasan stimulus konsumsi dengan fokus kelas menengah seperti pariwisata, restoran, transportasi, dll. Dengan mendorong investasi seperti insentif pajak, insentif kepabean dan cukai, memberi kelonggaran persyaratan kredit/ pembiayaan/ pendanaan bagi UMKM, dan memberikan keringanan pembayaran bagi UMKM. Kebijakan lainnya dengan mendukung ekspor dan impor seperti insentif pajak, insentif kepabean dan cukai, penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (lartas) ekspor dan impor, percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders, peningkatan dan percepatan layanan ekspor-impor dan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem (NLE). Dalam penanganan dunia usaha, untuk dukungan UMKM insentif perpajakan terdapat dalam PPh Pasal 21 DPT, PPh Final UMKM DPT sebesar Rp28,06 triliun. Untuk dukungan korporasi insentif perpajakan dunia usaha dengan pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp34,95 triliun. Dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi nasional dalam belanja negara untuk dukungan pajak yaitu insentif fiskal PPh Pasal 21 DPT, PPh Final UMKM DPT, BM DPT sebesar Rp72,6 triliun. Meskipun dalam realisasinya, insentif pajak dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru sekitar Rp29,6 triliun, atau 24,6%,dari total pagu sebesar Rp120,6 triliun pada bulan Oktober 2020. Hal tersebut dapat dikatakan kurang dari target yang ditetapkan dan rendahnya penerimaan pajak berjalan sangat lambat dikarenakan banyak wajib pajak yang belum mengerti cara memperoleh insentif tersebut seperti proses mendaftar serta syaratnya. Dari bahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah berusaha menstabilkan perekonomian salah satunya dengan pajak. Insentif pajak menjadi kebijakan yang ditetapkan disaat pandemi Covid-19 meskipun implikasinya dapat dikatakan belum optimal. Maka, pemerintah harus berusaha mencari terobosan baru yang mendukung tercapainya penerimaan pajak. Untuk kementerian keuangan harus terus berusaha mensosialisasikan insentif tersebut dengan berbagai cara dengan semaksimal mungkin. Dan bagi wajib pajak diharapkan agar bisa memanfaatkan insentif tersebut karena upaya ini tidak lepas untuk membantu masyarakat dan dunia usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19. Sehingga, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar program ini terlaksana dengan baik dan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Daftar Pustaka: https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf. diakses pada Jumat, 23 Oktober 2020, pukul 20.58 WIB. Kompas.com. 2020. Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak Di Bawah Rp 30 Triliun. https://money.kompas.com/read/2020/10/23/125046426/sri-mulyani-dari-rp-1206-triliunrealisasi-insentif-pajak-di-bawah-rp-30. diakses pada Rabu, 28 Oktober 2020, pukul 15.31 WIB. Amurtl, S. A. 2020. Insentif Pajak, Positif atau Negatif?. https://news.ddtc.co.id/insentif-pajak-positifatau-negatif-24477. diakses pada Rabu, 28 Oktober 2020, pukul 15.31 WIB.

Judul: Mengulik Peran Pajak Sebagai Penopang Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi Covid 19

Oleh: Dwi Nur Fitriyana


Ikuti kami