Pajak Bumi Dan Bangunan Universitas Satya Negara Indonesia Fakultas Ekonomi / Akuntansi 2016

Oleh Bekty Maylana

10 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Pajak Bumi Dan Bangunan Universitas Satya Negara Indonesia Fakultas Ekonomi / Akuntansi 2016

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Disusun Oleh :
1. Endang Hidayat

(041302503125045)

2. Bekti Maylana S

(041302503125043)

3. Esti Yulianti

(041302503125049)

4.Yosi Febripranita

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI / AKUNTANSI
2016

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis bisa
menyusun makalah ini dengan judul ”Pajak Bumi dan Bangunan”.
Penulis berharap makalah ini bisa bermanfaat serta memberikan sumbangan
pengetahuan bagi semua pihak yang tertarik dan ingin mengetahui tentang
perpajakan yang ada di Indonesia. Makalah ini juga diharapkan bisa menjadi
penambah literatur (daftar bacaan) khususnya bagi mahasiswa fakultas Ekonomi
yang mengambil mata kuliah Seminar Perpajakan.
Namun demikian, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang
membangun dari semua pihak demi penyempurnaan makalah ini.
Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua, bersama ini
penulis mempersembahkan makalah dengan judul ” Pajak Bumi dan Bangunan”
dihadapan para pembaca sekalian.
Jakarta, November 2016

Penulis,

2

DAFTAR ISI

Lembar Judul................................................................................................. 1
Kata Pengantar............................................................................................... 2
Daftar Isi........................................................................................................ 3
BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 5
1.1

Latar Belakang Masalah............................................................. 5

1.2

Rumusan Masalah....................................................................... 7

1.3

Maksud dan Tujuan.................................................................... 7

BAB II LANDASAN TEORI ..................................................................... 9
2.1

Pengertian Pajak......................................................................... 9

2.2

Fungsi Pajak...............................................................................10

2.3

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan...................................... 11

BAB III PEMBAHASAN.......................................................................... 13
3.1

Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan.......................... 13

3.2

Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan................... 21

3.3

Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan.......................... 26

3.4

Keberatan Atas Pengenaan PajakBumi dan Bagunan............... 29

3.5

Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ................ 31

3.6

Pengajuan dan Penyelesaian Banding Pajak Bumi dan Bangunan
.................................................................................................. 33

3

3.7

Klasifikasi Bumi dan Bangunan serta Penerapannya dalam
Menghitung PBB ..................................................................... 34

3.8

Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 34

3.9

Penagihan Paak Bumi dan Bangunan....................................... 36

BAB IV PENUTUP.................................................................................... 38
4.1

Kesimpulan............................................................................... 38

4.2

Saran......................................................................................... 40

4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah

disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum
dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi

atau

badan yang bersifat

memaksa

berdasarkan

UndangUndang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Mengisyaratkan bahwa diperlukan adanya pembaruan sistem perpajakan guna
meningkatkan

kemampuan

negara

dan

masyarakat

untuk

membiayai

pembangunan yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri, karena semakin
meningkatnya penerimaan

yang bersumber dari dalam negeri akan semakin

meningkat pula kemandirian dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan.
Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan
bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan social ekonomi yang
lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau
memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per
wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

5

Penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diserahkan
baik

kepada

pemerintah

daerah

propinsi

maupun

pemerintah

daerah

kabupaten/kota, yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah,
sebagai Soft Collection, dengan melakukan penagihan secara persuasive kepada
wajib pajak dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan sebagai Hard
Collection. Apabila melalui persuasif wajib pajak Non-kooperatif maka segera
dilaksanakan tindakan keras, misalnya dengan surat paksa, surat penyitaan dan
pelelangan. Tindakan tersebut dalam rangka mendukung terciptanya penerimaan
pajak yang sebagian besar penerimaan pajak itu untuk keperluan masyarakat
daerah. Oleh karena itu pajak bumi dan bangunan merupakan sumber pendapatan
dan belanja negara (APBN) dan pembangunannya diselaraskan dengan
pembangunan nasional dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah
tingkat I maupun daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan demikian
diharapkan masyarakat di daerah yang secara langsung meningkatkan dari hasil
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk lebih berperan aktif dalam
pelaksanaannya, termasuk didalamnya memenuhi kewajiban membayar Pajak
Bumi dan Bangunan yang sekaligus mencerminkan sifat kebersamaan masyarakat
dalam pembiayaan pembangunan.
Namun demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan hingga saat ini
dirasakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena
timbulnya permasalahan dalam pembayaran atas pajak. Seperti sering terjadi
tunggakan pembayaran pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan sehingga kondisi ini
menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak optimal. Hal

6

tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk menyusun makalah mengenai
Pajak Bumi dan Bangunan.
1.2

Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut dapat kita simpulkan sebuah rumusan masalah

sebagai berikut ini :
a.

Apa saja ketentuan umum dari Pajak Bumi dan Bangunan ?

b.

Bagaimana tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ?

c.

Bagaimana ketentuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ?

d.

Bagaimana jika Wajib Pajak merasa keberatan atas Pajak Bumi dan
Bangunan ?

e.

Bagaimana jika Wajib Pajak kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan ?

f.

Bagaimana cara pengajuan dan penyelesaian banding Pajak Bumi dan
Bangunan ?

g.

Bagaimana Pengklasifikasian Bumi dan Bangunan dan penrapannya
dalam menghitung PBB ?

h.

Bagaimana cara pendaftaran dan pendapatan objek Pajak Bumi dn
Bangunan ?

i.

1.3

Bagaimana cara penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ?

Maksud dan Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain :

7

a.

Untuk mengetahui dan memahami ketentuan umum dari Pajak Bumi
dan Bangunan.

b.

Untuk mengetahui dan memahami tata cara pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan.

c.

Untuk mengetahui ketentuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

d.

Untuk mengetahui cara pengajuan dan penyelesaian banding Pajak
Bumi dan Bangunan.

e.

Untuk mengetahui pengklasifikasian Bumi dan Bangunan dan
penerapannya dalam menghitung PBB.

f.

Untuk mengetahuicara pendaftaran dan pendapatan objek Pajak Bumi
dan Bangunan.

g.

Untuk mengetahui cara penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Maksud dari penulisan makalah ini untuk melengkapi tugas dalam
matakuliah seminar perpajakan dengan Dosen Pengampu yaitu Bapak Adolpino
Nainggolan, SE, M.Ak.

8

BAB II
KAJIAN TEORI

2.1

PengertianPajak
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang

sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.
Pajak dipungut Pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup
biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan
umum.
Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat
kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian
dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari
pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
9

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk
membiayai public investment.
2.2

Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi,
yaitu:
2.1.1 Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin
Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan
biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini
pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai,
belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan
pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni
penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan
pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai
kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan
ini terutama diharapkan dari sector pajak.
2.1.2 Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah

bisa

mengatur

pertumbuhan

ekonomi

melalui

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan
10

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka
menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri,
diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka
melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk
yang tinggi untuk produk luar negeri.
2.1.3 Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi
dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan
mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak,
penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
2.1.4 Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk
membiayai

semua kepentingan

umum, termasuk

juga untuk

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja,
yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
2.3

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakkan terhadap

Bumi dan atau

Bangunan berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubahh dengan Undangundang No. 12 Tahun 1994.

11

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti
besarnya pajak terutang diteentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan
atau bangunan keadaan subjek tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak.

12

BAB III
PEMBAHASAN

3.1

Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan

3.1.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan
terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat
kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu
bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut
menentukan besarnya pajak.
3.1.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah akhir dengan
UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.


KMK No.201/KMK.04/2000 tentang penyesuian besarnya Nilai Jual
Objek Pajak Tidak kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak
Bumi dan Bangunan.

13



KMK Noo. 523/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan
besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan.



KMK No. 1004/KMK.04/1985 tentang penentuan badan atau
perwakilan organisasi Internasional yang menggunakan Objek Pajak
Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan.



Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-251//PJ/2000 tentang tata cara
penetapan besarnya Nilai jual Objek Pajak Tidak kena Pajak sebagai
dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.



Keputusan Dirjen Pajak No. KEP/P.6/1998 tentang pengenaan Pajak
Bumi

dan

Bangunan.

Surat

Edaran

Dirjen

Pajak

No.

SE-43/PJ.6/2003 tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek
Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB dan Perubahan Nilai
Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB untuk
tahun pajak 2004.


Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-57/PJ.6/1994 tentang penegasan
dan penjelasan pembebasan PBB atas fasilitas umum dan sarana
sosial untuk kawasan industri dan Real Estate

3.1.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Objek PBB adalah Bumi dan atau Bangunan :

14



Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada
di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang,
kebun, tanah. pekarangan, tambang, dll.



Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal,
bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan,
emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain
yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak
lepas pantai, dll.

3.1.4 Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang :


Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid,
gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lainlain.



Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis
dengan itu.



Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang
belum dibebani suatu hak.

15



Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan
timbal balik.



Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.

3.1.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:


mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;



memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;



memiliki bangunan, dan atau;



menguasai bangunan, dan atau;



memperoleh manfaat atas bangunan

Sedangkan Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban
membayar pajak.
3.1.6 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Adanya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai objek pajak pengganti.
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap 3
tahun sekali kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun dengan

16

perkembangan daerahnya. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak
yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tinginya 100% dari Nilai
Jual Kena Pajak. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
3.1.7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% dan jenis
tarif ini disebut sebagai tarif tunggal yang berlaku terhadap objek pajak jenis
apapun di seluruh wilayah Indonesia. Tarif efektif pajak Bumi dan Bangunan
adalah 0,1% untuk objek yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari 1
Milyar dan 0,2% untuk objek yang Nilai Jual Objek Pajak sama dan di atas 1
Milyar.
3.1.8 Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Dasar perhitunan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Kena Pajak
(NJKP). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut ini :


Objek pajak perkebunan adalah 40%



Objek pajak kehutanan adalah 40%



Objek pajak pertambangan adalah 20%



Apabila NJOPnya > Rp.1.000.000.000,- adalah 40%



Apabila NJOPnya < Rp. 1.000.000.000,- adalah 20%

17

Sedangkan NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan
yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota
setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :


Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak
satu kali dalam satu Tahun Pajak.



Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang
mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang
nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak
lainnya.

3.1.9 Rumus Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Rumus perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif x NJKP


Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan,
= 0,5% x 40% x (NJOP – NJOPTKP)
= 0,2% x ( NJOP – NJOPTKP)



Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan
= 0,5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP)
= 0,1% x ( NJOP – NJOPTKP)

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP

18

Pratama, KP PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya
tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank
Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
Saat yang menentukan pajak terutang adalah keadaan Objek Pajak pada
tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek
Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun
berikutnya. Contoh: A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 2010.
Kewajiban PBB Tahun 2010 masih menjadi tanggung jawab A. Sejak Tahun
Pajak 2011 kewajiban PBB menjadi tanggung jawab B. Pajak yang terjadi setelah
tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.
Contoh perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan :


Tuan Bonco seorang mahasiswa DIII perpajakan Unibraw pada tahun
2007 hanya memiliki sebuah objek pajak berupa bumi di kawasan
Soekarno-Hatta Malang dan diketahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
bumi tersebut sebesar Rp. 10.000.000,-. Berapakah besarnya PBB
yang terhutang pada tahun 2007 milik Tuan Bonco ?
Jawab :
Karena besarnya NJOP kurang dari Rp. 12.000.000,- maka objek
pajak tidak dikenakan terif Pajak Bumi dan Bangunan.



Tuan Ponco seorang pengusaha terkenal memiliki 2 buah rumah pada
tahun 2007 objek pertama terletak di Desa Wingi, Blitar dan objek
kedua terletak di Desa Bendo, Blitar. Diketahui bahwa untuk objek

19

pajak pertama NJOP Bumi sebesar Rp. 8.000.000,- dan NJOP
bangunan sebesar Rp. 7.500.000,-. Untuk objek yang kedua diketahui
NJOP Bumi sebesar Rp. 9.000.000,- dan NJOP Bangunan sebesar Rp.
6.000.000,-. Hitung PBB terhutang tahun 2007 Tuan Ponco atas kedua
objek tersebut!
Jawab :
PBB Terhutang

= Tarif (0,5%) x NJKP

NJKP

= NJOP – NJOPTKP

Dimana NJOP

= NJOP Bumi + NJOP Bangunan

NJOP di Desa Wingi
NJOP Bumi

= Rp. 8.000.000,-

NJOP Bangunan

= Rp. 7.500.000,-

NJOP sebagai dasar
pengenaan PBB

= Rp. 15.500.000,- (NJOP Terbesar)

NJOPTKP

= Rp. 12.000.000,-

NJOP untuk perhitungan PBB

= Rp, 3.500.000,-

NJOP di Desa Bendo
NJOP Bumi

= Rp. 9.000.000,-

NJOP Bangunan

= Rp. 6.000.000,-

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

= Rp. 15.000.000,-

NOPTKP

= Rp.

NJOP untuk perhitungan PBB

= Rp. 15.000.000,-

PBB Terhutang = Tarif x NJKP

20

0,-

= 0,5% x 20% x Rp. 18.500.000,= Rp. 18.500

21

3.2 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Sebelum melakukan penghitungan dan pembayaran tentang besarnya tarif
Pajak Bumi dan Bangunan, seorang Wajib Pajak harus mendaftarkan Objek Pajak
yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak dan Bangunan (PBB)
yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
Seorang Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan Objek
Pajak dengan cara mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta
menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi WP ke KPP Pratama atau KP2KP
setempat selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
Melaporkan perubahan data Objek Pajak/WP ke KPP Pratama atau KP2KP
setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan/pembetulan SPOP
sebelumnya. Apabila Wajib Pajak tidak melasanakan kewajiban tersebut maka
akan dikenakan sanksi yang berupa :


Sanksi Administrasi, yang meliputi :
1.

Dalam hal WP tidak menyampaikan kembali SPOP pada
waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka akan
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa
denda administrasi sebesar 25% dari PBB yang terutang.

2.

Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata
tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan
sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih
besarnya PBB yang terutang.
22



Sanksi Pidana
1.

Barang siapa karena kelalaiannya tidak mengembalikan SPOP
atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, dipidana dengan
pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda
setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang.

2.

Barang siapa karena dengan sengaja tidak mengembalikan atau
menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak;

3.

Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap dan/ atau melampirkan keterangan yang tidak benar;

4.

Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain
yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar

5.

Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau
dokumen lainnya;

6.

Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan
yang diperlukan; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun
atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali.

Setelah Wajib Pajak mengisi SPOP dengan benar dan telah menyampaikan
kembali SPOP yang telah diisi Wajib Pajak ke KPP Pratama atau KP2KP
setempat. Maka selanjutnya Wajib Pajak akan menerima Surat Pemberitahuan

23

Pajak Terutang (SPPT) yang merupakan Surat Keputusan Kepala KPP mengenai
pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
Setelah menerima SPPT, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mengisi
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap, dan
menyampaikan ke KPP Pratama/KP2KP setempat, selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Menandatangani
bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya kembali kepada Lurah/Kepala
Desa/Dinas Pendapatan Daerah/KP2KP untuk diteruskan ke KPP Pratama yang
menerbitkan SPPT. Serta melunasi PBB pada Tempat Pembayaran PBB yang
telah ditentukan.
Untuk mendapatkan SPPT tersebut Wajib Pajak dapat mengambil sendiri di
Kantor Kelurahan/Kepala Desa atau di KPP Pratama/KPPBB tempat Objek Pajak
terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk. Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat
dikirim melalui Kantor Pos dan Giro atau diantarkan oleh aparat Kelurahan/Desa.
Selain Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas Kring Pajak (500-200) yang
merupakan layanan pulsa lokal dari Fixed Phone/PSTN.
Selanjutnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan melalui
:


Bank atau Kantor Pos dan Giro Tempat Pembayaran yang tercantum
pada SPPT atau;



Petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi.

24

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, pembayaran PBB juga
dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank
seperti ATM / teller / fasilitas lain. Keuntungan pembayaran PBB melalui tempat
pembayara elektronik ini adalah :


Melayani pembayaran PBB atas objek pajak di seluruh Indonesia



Tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional bank untuk
pembayaran PBB;



Terhindar dari antrian di bank pada saat pembayaran PBB.

Bank yang menyediakan fasilitas elektronik adalah :


ATM dan Counter Teller Bank DKI untuk objek pajak yang berada di
wilayah Propinsi DKI Jakarta.



ATM dan Counter Teller Bank Jatim untuk objek pajak yang berada
di wilayah Propinsi Jawa Timur.



ATM dan Counter Teller Bank Bumiputera untuk objek pajak di
seluruh Indonesia.



ATM dan Counter Teller Bank Bukopin untuk objek pajak di seluruh
Indonesia.



Counter Teller Bank Nusantara Parahyangan untuk objek pajak di
seluruh Indonesia.



Internet Banking, Phone Plus, ATM dan Teller BNI untuk objek pajak
di seluruh Indonesia.

25



Internet Banking dan ATM BCA untuk objek pajak di seluruh
Indonesia.



Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking, dan ATM Mandiri,
untuk objek pajak di seluruh Indonesia.



Resi/struk ATM, Print out Internet Banking ataupun bukti
pembayaran (melalui teller) diperlakukan sebagai pengganti STTS.
Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang, Wajib
Pajak dapat meminta surat keterangan lunas ke KPP Pratama.

Apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak tidak disampaikan
kembali dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dan berdasarkan hasil
pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar
dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan maka
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
(SKP) yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda
administrasi, kepada Wajib Pajak (WP). SKP harus dilunasi dalam jangka waktu 1
(satu) bulan sejak SKP diterima oleh WP.
Cara penyampaian SKP terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan melalui
Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan dan Kantor Pos atau melalui Pemerintah Daerah (dalam hal
ini Aparat Desa atau Kelurahan).

26

Selain itu jika Wajib Pajak (WP) tidak melunasi pajak yang terutang
sedangkan saat jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah lewat dan Wajib Pajak melunasi pajak
yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran SPPT/SKP tetapi denda
administrasi tidak dilunasi. Maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan
menerbitkan Surat Tagihan Pajak PBB, yaitu surat yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP)
yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau
denda administrsi. STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak
tanggal STP diterima WP. Apabila Wajib Pajak tidak melunasi SPT sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan makan akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa
denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari
pembayaran.
3.3

Ketentuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian

keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak dalam hal Wajib Pajak orang
pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
dengan Subyek Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu :

27



Objek

Pajak

berupa

lahan

pertanian/perkebunan/perikanan/

peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan
atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.


Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual Objek
Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan
dan dampak positif pembangunan.



Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari
pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.



Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban
PBB-nya sulit dipenuhi.



Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib
pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya.



Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada
Tahun Pajak sebelumnya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban
rutin perusahaan.

Besarnya pengurang pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari PBB yang terutang untuk kondisi tertulis serta yang paling

28

tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi
tertentu.
3.3.1 Cara Pengajuan Permohonan
Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP). Isi surat permohonan
menyebutkan prosentase pengurangan yang Dimohonkan. Hal tersebut dapat
dilakukan dengan ketentuan :


Untuk ketetapan PBB diajukan oleh perseorangan dan untuk PBB
yang tercantum dalam SPPT diajukan oleh perseorangan atau kolektif.



Dokumen pendukung untuk permohonan pengurangan PBB oleh WP
secara perseorangan :



Untuk WP Badan, melampirkan fotokopi : SPPT/SKP PBB tahun
yang dimohonkan; SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya; STTS
tahun pajak terakhir atau struk ATM/Counter Teller pembayaran PBB;
Laporan keuangan perusahaan; Dokumen pendukung lainnya;



Untuk Objek Pajak yang terkena bencana alam, hama tanaman, dan
sebab lain yang luar biasa dan bersifat kolektif diajukan oleh Kepala
Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat dengan mencantumkan
nama-nama Wajib Pajak yang dimohonkan pengurangannya dengan
mempergunakan formulir yang telah ditentukan.

29

Dalam hal ini Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak
SPPT/SKP diterima WP atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain
yang luar biasa. Pengurangan secara kolektif diajukan sebelum SPPT diterbitkan
selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonannya
tidak diproses, dan Kepala Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan harus
memberitahukan secara tertulis kepada WP/Kepala Desa/Lurah, disertai
penjelasan seperlunya. Keputusan atas permohonan pengurangan besarnya PBB
yang diajukan WP dapat berupa : Mengabulkan seluruh permohonan,
mengabulkan sebagian atau menolak.
3.4

Keberatan Atas Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Apabila seorang Wajib Pajak keberatan atas penggenaan Pajak Bumi dan

Bangunan atau merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya
mengenai luas dan nilai jual obek Pajak Bumi dan Bangunan serta perbedaan
penafsiran Undang-undang antara Wajib Pajak dan Pegawai Pajak maka seorang
Waib Pajak Berhak untuk mengajukan Keberatan dengan ketentuan persyaratan
sebagai berikut ini :
Syarat Formal :


Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT/SKP oleh Wajib Pajak.

30



Dalam hal keadaan terpaksa (force majeur) wajib pajak harus dapat
memberikan dan membuktikan alasan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi.

Syarat Materiil :


Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;



Diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang
menerbitkan SPPT/SKP;



Dalam hal dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan surat
kuasa;



Diajukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan kecuali yang
diajukan secara kolektif melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk
setiap SPPT/SKP per tahun pajak;



Mengemukakan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan menurut perhitungan Wajib Pajak.

Setelah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah menerima surat
pengajuan keberatan dari sorang Wajib Pajak maka akan memutuskan keberatan
atas SPT/SKP yang berupa :


Menolak, apabila permohonan keberatan wajib pajak memenuhi
persyaratan formal atau formal dan material, dan setelah dilakukan
pemeriksaan ditemukan bahwa alasan yang diajukan oleh wajib pajak
tidak tepat atau tidak benar.

31



Menerima seluruhnya atau sebagian, apabila alasan wajib pajak sesuai
dengan data/keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan
diterima seluruhnya berdasarkan perhitungan Wajib Pajak, atau atas
perintah Undang-undang. menerima sebagian, apabila sebagian alasan
Wajib Pajak sesuai dengan data/ keterangan yang diperoleh dari hasil
pemeriksaan.



Tidak dapat diterima, apabila permohonan keberatan Wajib Pajak
tidak memenuhi persyaratan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak
No. Kep-59/PJ.6/2000.



Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang, apabila berdasarkan
hasil pemeriksaan diperoleh perhitungan yang menambah besarnya
jumlah pajak yang terutang.

3.5

Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah selisih

antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang. Kelebihan pembayaran
PBB terjadi dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) lebih
besar dari jumlah PBB yang seharusnya terutang. Kelebihan pembayaran ini dapat
terjadi karena perubahan aturan, Surat Keputusan Pemberian Pengurangan, Surat
Keputusn Penyelesaian Keberatan kekeliruan pembayaran dan keputusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Tata cara pengajuan permohonan ini dapat dilakukan dengan cara :

32



Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang
jelas kepada Direktur Jenderal Pajak , Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP).



Surat permohonan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos
tercatat;



Surat permohonan dilampiri dengan dokumen yang berkaitan dengan
objek pajak yang dimohonkan berupa:
-

Fotokopi

SPPT/SKP/STP

Keberatan/Banding

dan

dan
atau

Surat

Keputusan

tentang

Surat

Keputusan

tentang

Pemberian Pengurangan atau Surat Keputusan Pengadian;


Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB.

Meminta tanda bukti penerimaan surat permohonan (yang sudah
lengkap) dari pejabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang
ditunjuk.

Pelaksanaan Pengembalian dapat dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan
sejak diterimanya surat permhonan secara lengkap dari Wajib Pajak. Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya
SKKPP.PBB. Dalam hal WP mempunyai utang PBB atas objek lainnya dalam
wilayah Kabupaten/Kota yang sama, maka kelebihan pembayaran PBB yang
tercantum dalam SKKPP.PBB langsung diperhitungkan terlebih dahulu.

33

WP

dapat mengajukan permohonan agar kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan
dengan penetapan PBB yang akan datang atas sisa penghitungan.
3.6

Pengajuan dan Penyelesaian Banding Pajak Bumi dan Bangunan
Wajib Pajak yang masih tidak sependapat dengan keputusan Direktur

Jenderal Pajjak atas keberatannya dapat mengajukan banding kepada Pengadilan
Pajak. Dengan tata cara pengajuan banding sebagai berikut ini :


Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan memuat alasan yang jelas.



Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak
tangal diterimanya Surat Keputusan atas Keberatan oleh Wajib Pajak



Permohonan banding harus dilampiri foto kopi Surat Keputusan atas
Keberatan

Bentuk putusan banding dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau
seluruhnya, menambah jumlah PBB yang harus dibayar,tidak dapat menerima,
membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau membatakan.
Apabila pengajuan permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka
kelebihan pembayaran (bila ada) dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% sebulan dihitung sejak pembayaran dilakukan sampai dengan tanggal
diterbitkannya (diucapkan di muka umum) Putusan untuk selama-lamanya 24
bulan.

34

3.7

Klasifikasi Bumi
Menghitung PBB

dan

Bangunan

serta

Penerapannya

dalam

Untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
terutang atas suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau bangunan perlu
diketahui pengelompokan objek pajak menurut nilai jualnya, tarif, Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
Pengelompokan Objek Pajak menurut nilai jual tersebut lazim disebut dengan
klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Mulai 1 Januari 2001 NJOPTKP untuk setiap daerah ditetapkan setinggi-tingginya
Rp 12.000.000,- untuk tiap Wajib Pajak (WP). Apabila WP mempunyai lebih dari
satu Objek Pajak maka yang mendapatkan NJOPTKP hanya satu objek, yaitu
yang nilainya paling tinggi. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
dikenakan atas Objek Pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 0,5%.
3.8

Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil

dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan atau tempat yang
ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri buktibukti pendukung seperti :
-

Sket/denah objek pajak;

-

Fotokopi KTP dan NPWP;

-

Fotokopi sertifikat tanah;

-

fotokopi akta jual beli atau bukti pendukung lainnya.

35

Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan
Pajak atau tempat lain yang ditunjuk atau melalui teknologi internet dengan
mencetak langsung dari : www.pajak.go.id. Selanjutnya mengenai pendataan,
Pendataan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan
formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah
administrasi desa/ kelurahan. Pendataan dapat dilakukan dengan cara :


Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP:
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya
belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB
relatif kecil.



Identifikasi Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta
garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP tetapi tidak
mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.



Verifikasi Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta
garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP dan
mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.



Pengukuran Bidang Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket
peta desa/kelurahan dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat
digunakan untuk menentukan posisi relatif OP.

36

3.9

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan,

melaksanakan

penagihan

seketika

dan

sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dasar penagihan
Pajak Bumi dan Bangunan ini antara lain Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
Pelaksanaan Penagihan Pajak dapat dilakukan dengan langkah-langkah
berikut ini :


Kepala Kantor Pelayanan PBB atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama dapat melaksanakan tindakan penagihan PBB apabila pajak
yang terutang sebagaimana tercantum dalam STP PBB tidak atau
kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran.



Penerbitan Surat Teguran (ST) sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.



Setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya ST, jumlah utang
pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak,
Kepala KP PBB atau Kepala KPP Pratama segera menerbitkan Surat
Paksa (SP).

37



Setelah lewat waktu 2x 24 jam sejak Surat Paksa (SP) diberitahukan
kepada Penanggung Pajak, jumlah utang pajak yang masih harus
dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala Kantor
Pelayanan Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan (SPMP).



Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan
penyitaan, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus
dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala Kantor
Pelayanan Pajak segera melaksanakan Pengumuman Lelang (PL).



Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman
lelang, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus
dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala Kantor
Pelayanan Pajak segera melaksanakan penjualan barang sitaan
Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.



Dalam hal dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, kepada
Penanggung Pajak dapat diterbitkan SP tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21
hari sejak ST diterbitkan.

38

BAB IV
PENUTUP

4.1

Kesimpulan
Dari paparan pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bebarapa garis

besar pembahasan sebagai berikut ini :
1.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan
terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang No. 12
tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994. Dalam Pajak
Bumi dan Banunan terdapat subjek dan obek pajak serta objek pajak
yang dikecualikan atau dengan kata lain tidak dikenakan tarif pajak.
Tarif Pajak atas objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 0,5%
disebut juga dengan tarif tunggal.

2.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan melalui Bank
atau Kantor Pos dan Giro Tempat Pembayaran yang tercantum pada
SPPT atau Petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk
resmi.

3.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian
keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak dalam hal Wajib
Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek Pajak
39

yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan atau karena sebabsebab tertentu lainnya.
4.

Keberatan atas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah apabila
Wajib Pajak merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya.

5.

Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah
selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang.
Kelebihan pembayaran PBB terjadi dalam

hal pembayaran yang

dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) lebih besar dari jumlah PBB yang
seharusnya terutang. Kelebihan pembayaran ini dapat terjadi karena
perubahan aturan, Surat Keputusan Pemberian Pengurangan, Surat
Keputusn Penyelesaian Keberatan kekeliruan pembayaran dan
keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6.

Wajib Pajak yang masih tidak sependapat dengan keputusan Direktur
Jenderal Pajak atas keberatannya dapat mengajukan banding kepada
Pengadilan Pajak.

7.

Untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
yang terutang atas suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau
bangunan perlu diketahui pengelompokan objek pajak menurut nilai
jualnya, tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP),
dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

8.

Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara
mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar dan

40

lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan
Pajak yang bersangkutan. Pendataan dilaksanakan oleh Kantor
Pelayanan Pajak dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan
sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/ kelurahan.
9.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan

Surat

Paksa,

mengusulkan

pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual
barang yang telah disita. Dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
ini antara lain Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat
Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
4.2

Saran
Untuk mengoptimalkan pendapatan Negara dari sektor Pajak Bumi dan

Bangunan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :
1.

Pemerintah kantor pajak atau pemungut pajak harus melakukan
sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat tahu pentingnya
membayar pajak.

2.

Pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan perlu
dilakukan secara berkala oleh pemerintah setempat terutama yang
dekat dengan masyarakat yaitu pihak kelurahan. Dalam rangka untuk
mengetahui ketika ada objek atau subjek pajak yang baru.

41

Judul: Pajak Bumi Dan Bangunan Universitas Satya Negara Indonesia Fakultas Ekonomi / Akuntansi 2016

Oleh: Bekty Maylana


Ikuti kami