Jurnal Ushul Iqtishadia : Kuasai Rumah Tanpa Izin Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi

Oleh Muhammad Amir

935,5 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Jurnal Ushul Iqtishadia : Kuasai Rumah Tanpa Izin Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi

KUASAI RUMAH TANPA IZIN PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH EKONOMI 1Muhammad Rofiq Fatakhudin, 2Muhammad Amiruddin Fitra, 3Muhammad Bahrudyn ABSTRAK Harta merupakan sarana untuk mempermudah kehidupan manusia yang dapat berdampak baik dan berdampak tidak baik. Dari berbagai macam jenis harta, tanah adalah salah satunya. Tanah memiliki peran penting dalam beberapa hal, antara lain untuk pembangunan, dan memiliki berbagai nilai budaya dan sosial. Namun terkadang, tanah juga dapat menjadi sumber permasalahan atau perdebatan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Seperti kasus penyalahgunan kepemilikan rumah oleh Oknum anggota BIN berinisial BPP, yang diduga menempati rumah milik orang lain tanpa izin pemilik rumah. Lalu oknum anggota Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut dipolisikan. Kaidah-kaidah fikih yang ada dapat dikaitkan dengan dalil yang mengatur permasalahan tersebut. Kaidah-kaidah fikih yang relevan yaitu haram memakan harta orang lain secara tidak sah, pada kekuasaan seseorang maka dia berhak atas itu hingga dia menyerahkan, dan tak ada hak untuk keringat (usaha) yang dholim. Kata kunci : rumah, penyalahgunaan, fiqih PENDAHULUAN Harta merupakan anugerah dari Allah SWT yang menjadi sarana mempermudah kehidupan manusia yang dapat berdampak baik dan berdampak tidak baik. Harta benda atau kekayaan dalam berbagai bentuknya telah diciptakan untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Kemudian pengelolaan alam diserahkan kepada manusia sebagai khalifah.1 Tanah sangat penting untuk pembangunan, dan memiliki berbagai nilai budaya dan sosial. Dalam budaya Indonesia, sulit membayangkan masyarakat tanpa hak kepemilikan sebagai pendorong utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Properti bukan hanya aset ekonomi. Hak kepemilikan yang aman juga memberikan rasa identitas dan rasa memiliki. Tanah merupakan sumber penting bagi Indonesia. Sebagai negara agraris, ekonomi berbasis lahan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memberi perhatian serius pada pengembangan dan pengelolaan lahan.2 Menurut berita dari Radar Bali, Jawa Pos terdapat kasus penyalahgunan kepemilikan rumah. Diduga menempati rumah milik orang lain tanpa 1 Fauzi, Moh. Yasir. 2017. Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam. Hal. 103 2 Sumanto, Listyowati. 2017. 2017. izin, seorang oknum anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dipolisikan. Oknum anggota BIN berinisial BPP dipolisikan Budi Darmawan sang pemilik rumah ke Mapolsek Denpasar Selatan. Dijelaskan, pelaporan terhadap BBP, itu karena kliennya menilai BPP diduga telah menguasai tanah milik kliennnya di Jalan Tukad Pakerisan, Nomor 24, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan tanpa dasar.3 Berdasarkan dari kasus tersebut, untuk mengatasi masalah itu berdasarkan dari hukum fikih islam/ syariah. Maka harus dihubungkan dengan kaidah fikih yang ada. Jika dilihat dari kasus yang ada yaitu tentang penyalahgunaan kepemilikan harta seseorang, maka kaidah fikih yang relevan berdasarkan kasus tersebut adalah ‫حترمي أكل أموال امياس ابمباظل‬ (haram memakan harta orang lain secara tidak sah). Selain kaidah tersebut kasus ini juga relevan dengan 2 kaidah yang dan lain, kaidah tersebut adalah .4 Dengan demikian permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan sebenarnya telah di atur 3 Ali Mustofa, “Diduga Kuasai Rumah Tanpa Izin Pemilik, Oknum Anggota BIN Dipolisikan”, diakses dari https://radarbali.jawapos.com/read/2019/01/31/117047/diduga-kuasairumah-tanpa-izin-pemilik-oknum-anggota-bin-dipolisikan , pada tanggal 15 September 2019 pukul 20:08 4 Zein, Satria Effendi M., Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. 7. dalam Al-Qur‟an dan Hadis, permasalahan-permasalahan diantara tersebut contoh adalah permasalahan dalam kepemilikan, seperti harta, tanah, serta bangunan. Agama islam sebagai agama rahmatan lil alamin, atau agama bagi seluruh umat manusia mengajarkan keadilan dan ketentraman. Khususnya bagi permasalahan mengenai fikih ekonomi, kaidah-kaidah yang ada bertujuan untuk menjelaskan hukum permasalahan ekonomi agar pemahaman umat muslim terhadap fikih ekonomi lebih terbuka lagi.5 5 Ibid. LANDASAN TEORI A. Memanfaatkan Rumah Sumber daya utama yang terdapat dalam rumah ruang (space), yang dapat dimanfaatkan oleh penghuninya untuk berbagai aktivitas, setiap waktu dan tidak terbatas. Selain dimanfaatkan untuk aktivitas hunian (hunian), rumah juga digunakan untuk aktivitas produksi dimana antara aktivitas produksi dan aktivitas hunian dapat dilakukan secara bersamaan tanpa harus mengorbankan salah satu aktivitas tersebut. Seluruh penghuni rumah dapat memanfaatkan ruang rumah baik di dalam maupun di luar rumah, baik untuk usaha penyewaan rumah kos atau rumah kontrak, bermain anak-anak dan kegiatan lainnya. Dengan demikian, terjadi pemanfaatan ganda ruang-ruang rumah dalam waktu dan ruang yang sama. Meskipun begitu, tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang rumah karena masing-masing individu dapat memahami kepentingan lainnya. Ini dikarenakan rumah juga digunakan sebagai tempat usaha produktif yang akan bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh penghuni rumah.6 Allâh Azza wa Jalla berfirman, ِ َ ‫ونََّزلْنَا علَي‬ ‫اب تِْب يَانا لِّ ُك ِّل َش ْي ٍء َوُه ادى‬ َْ َ َ َ‫ك الْكت‬ ِ ِ‫ور ْْحةا وب ْشرى لِْلمسل‬ ‫ني‬ ‫م‬ َ ْ ُ َ ُ َ َ ََ “Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (alQur‟an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri” [An-Nahl/16:89]. Dalam memahami konsep pemanfaatan rumah, penting terlebih dahulu harus memahami akan pembagian jenis-jenis harta (dalam kasus ini yaitu rumah) kepemilikannya. menurut Karena hubungan pada hak dasarnya kepemilikan atas tanah dan harta benda lain setelah diberikan oleh Allah kepada makhluknya, selanjutnya akan menjadi hak pribadi. Kemudian fikih mengklasifikasikan Hak kepemilikan ini, 6 Arisngatiasih, dan Mohammad Muktiali. 2015. Pola Pemanfaatan Ruang pada Usaha Berbasis Rumah (UBR) di Klaster Batik Jenggot Kota Pekalongan. JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN. Vol. 3 No. 3. Hal. 183. sehingga dapat diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu:7 1. Membuka Lahan Baru (Ihya al-Mawat) Tanah mati adalah istilah bagi tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orangpun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah memanfaatkan tanah itu, baik dengan menanaminya maupun dengan mendirikan bangunan di atasnya. Hal ini menjelaskan bahwa jika seseorang menggarap sebidang lahan kosong, belum dimiliki orang lain, kemudian menggarap lahan itu, atau mendirirkan bangunan diatasnya, maka lahan itu menjadi miliknya. Selain itu, hal ini juga memotifasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadi lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.8 2. Pemilikan tanah (rumah) melalui jual-beli (Iwadl, tukar menukar) 7 Nur, Iffatin. 2014. Kajian Kritis Hukum Pertanahan dalam Perspektif Fikih. JURNAL AHHKAM. Vol. 2 No. 1. Hal. 148-178. 8 Ibid. Dalam hal ini, maka proses jual-beli atau tukar menukar (iwadl) harus dijalankan berdasarkan prinsip dasar jual beli, yakni “tardlin” (prinsip kesukarelaan dari kedua belah pihak). Dalam al-Qur„an Allah Ta‟ala berfirman yang artinya, “Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui jalan jual-beli berdasarkan suka-sama suka di antara kamu.” (Al-Nisa [4]: 28). Artinya, pihak pembeli harus suka dengan barangnya, dan pihak penjual suka dengan harganya. Praktek-praktek penggusuran (jual beli paksa) yang selama ini terjadi atas tanah atau bangunan rakyat oleh penguasa/pengusaha secara prinsip tidak dapat diterima.9 3. Pemilikan dengan cara perwarisan (Mirts) Pemilikan ini terjadi karena peralihan hak dari seseorang yang meninggal dunia kepada pihak-pihak tertentu dikarenakan adanya hubungan kekerabatan (nasab). Pemilikan melalui cara ini dalam Syari„at Islam telah diatur sedemikian rinci, baik menyangkut siapa-siapa yang berhak mewarisi, berapa 9 Ibid. bagian masing-masing ahli waris, syaratsyarat perwarisan, dan hambatan- hambatannya. Sehingga adanya sistem tuan tanah itu tidak akan pernah dapat dijadikan patokan dalam masyarakat Islam.10 4. Pemilikan melalui pemberian (hibah atau hadiah). Dalam hal ini, siapa yang memberi dan yang menerima, serta apa yang diberikan dan berapa, tidak diatur, kecuali bahwa: a) yang bersangkutan maupun (pemberi menerima) telah memenuhi syarat sebagai pelaku kontrak (dewasa, cakap, dan tidak terpaksa), atau dilakukan oleh wali atas namanya. b) akad hibah yang dilakukan pada saat sakit tidak boleh melebihi 1/3 dari keseluruhan harta yang dimiliki.11 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerd) pada pasal 1666 menyatakan bahwa, Hibah adalah suatu persetujuan 10 11 Ibid. Ibid. dimana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima Hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang, mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima Hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.12 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris (yang memiliki harta) telah meninggal dunia. Walaupun pemberiannya berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya, sebagaimna yang tercantum pada pasal 211 Kompilasi 12 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjenbinbaga Islam, 1999) hal. 95 Hukum Islam, “hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.13 Dan yang harus diketahui, Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat-zat yang lain. Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain. Sebagai contoh, Allah melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah melarang siapapun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah memberi izin untuk melakukan jual beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba.14 Firman Allah SWT dalam surah AlBaqarah ayat 275: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah ayat 275). 13 14 Ibid Ibid. Kepemilikan kepemilikan atas atas suatu zat zat itu barangnya berarti sekaligus kegunaan (utility) zatnya, bukan hanya sekedar kepemilikan atas kegunaan (utility)-nya saja. Karena tujuan yang esensi dari adanya kepemilikan tersebut adalah pemanfaatan atas suatu zat dengan cara pemanfaatan tertentu yang telah dijelaskan oleh syara‟. Dengan demikian jelaslah, bahwa makna kepemilikan individu (private property) itu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya mekanisme tertentu, dengan sehingga menggunakan menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syara‟ yang diberikan kepada seseorang. Dimana, undangundang telah menjadikan pemeliharaan hak milik individu tersebut sebagai kewajiban negara. Hak milik tersebut juga harus dihormati, dijaga serta tidak boleh diciderai. Oleh karena itu, dibuatlah sanksi-sanksi hukum yang bersifat preventif yang diberlakukan kepada siapa saja yang menciderai hak tersebut, baik karena mencuri, merampok, atau karena cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syara‟. Undang-undang ini juga menerapkan sanksi-sanksi hukum yang bersifat preventif kepada orang yang bersangkutan, serta dibuatlah pembinaan-pembinaan yang bersifat mendidik, untuk mencegah munculnya hal-hal yang bisa mendorong untuk memiliki salah satu hak milik yang bukan menjadi haknya, serta munculnya dorongan untuk memiliki hak milik orang lain. Sehingga, harta yang halal adalah harta yang diperoleh sesuai dengan makna kepemilikan tersebut.15 B. Kasus Yang Ada Dibahas Secara Detail Menurut berita dari Radar Bali, Jawa Pos terdapat kasus penyalahgunan kepemilikan rumah. Diduga menempati rumah milik orang lain tanpa izin, seorang oknum anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dipolisikan. Oknum anggota BIN berinisial BPP dipolisikan Budi Darmawan sang pemilik rumah ke Mapolsek Denpasar Selatan. Seperti pengacara pelapor, Alfano dibenarkan Edward B Laoemoery. Ditemui Jawa Pos Radar Bali, Kamis (31/1), ia membenarkan dengan pelaporan oknum anggota BIN oleh kliennya. Dijelaskan, 15 Ibid. pelaporan terhadap BPP, itu karena kliennya menilai BPP diduga telah menguasai tanah milik kliennnya di Jalan Tukad Pakerisan, Nomor 24, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan tanpa dasar. Menurut Edward, sebelum pelaporan, ia menegaskan bahwa rumah yang dibangun diatas tanah seluas 320 meter persegi dan dikuasai terlapor, itu awalnya dibeli oleh Darmawan dari Komang Muliantara pada Febauari 2018. Setelah tanah tersebut balik nama dalam bersertifikat, dari total luas tanah itu, sebagian luas tanah yakni (245 meter) dijual kepada Agung pada Febuari 2018 “Saat itu rumah yang berdiri di atas tanah seluas 320 meter persegi itu masih ditempati oleh BPP. Dimana BPP menempati rumah itu disewanya dari Komang Muliantara yang merupakan si pemilik pertama,”terang Edward. BPP sendiri lanjutnya menyewa rumah di lahan seluas 320 meter persegi tersebut sejak 3 Mei 2016 hingga 3 Mei 2018 dengan harga Rp 45 juta per tahun. Saat Budi Darmawan membeli tanah tersebut, tidak mempersoalkan jika BPP masih menempati tanah yang dibelinya dari Komang Muliantara selaku pemilik pertama hingga masa kontrak selesai Mei 2018. Namun sayangnya, setelah selesai masa kontrak, BPP tidak mau pergi dari rumah tersebut dan ngotot tanpa alasan dan dasar yang jelas masih menempati rumah dan tanah yang sudah menjadi milik Budi Darmawan tersebut. Setelah dibeli pada Februari 2018, Budi Darmawan sebagianya dijual kepada Agung. Dari bulan Februari hingga Mei 2018 Budi dan Agung belum menempati tanah tersebut karena masih menghargai BPP yang masa kontraknya atas tanah itu belum selesai hingga bulan Mei. "Usai Mei 2018 pemilik tanah pak Budi dan pak Agung hendak melakukan pengukuran ulang untuk proses balik nama. Keduanya dihadang oleh BPP dengan alasan rumah tersebut masih dalam masa kontrak. Sementara masa kontrak sesuai dengan perjanjiannya sudah berakhri pada 3 Mei 2018," terang kuasa hukum. Untuk menghadapi hal itu keduanya mengambil langkah hukum dengan melaporkan BPP ke Denpom IX Udayana. Atas laporan itu Budi Darmawan dipanggil untuk diperiksa di Denpom IX Udayana. Namun hingga kini belum tahu kejelasan sampai dimana prosesnya berjalan perkara itu. “Sebelum kami lapor kami memberikan somasi dua kali. Somasi itu tembuskan ke Panglima TNI, Polri, Kodam, Kapolda, dan Danpomdam. Kedua somasi itu tak digubris oleh BPP dan masih menempati rumah tersebut. Pada pertengahan Januari ini, kuasa hukumnya mendatangi kami dengan membawa surat kuasa. Dalam surat kuasa dari pengacaranya identitas dari BPP ini wiraswasta,” Alfanno Edward B Laoemoery Melalui kuasa hukum Laoemoery, Budi Alfanno dan Edward Agung B kemudian mengirim somasi, namun tidak digubris. BPP malah mengutus pengacaranya. Namun anehnya, dalam surat kuasa tersebut, status BPP bukan lagi anggota BIN TNI, namun swasta. Sementara sebelumnya Budi Darmawan pernah diperiksa di Denpon IX Udayana terkait masalah sengketa ini. Atas dasar itulah pihak Budi dan Agung melakui kuasa hukum Alfanno Edward B Laoemoery melaporka kasus ini ke polsek Denpasar Selatan. Terkait sengketa ini, pihak Budi Darmawan dan Agung telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainya termasuk lurah Panjer. Koordinasi itu guna untuk berdialog secara baik-baik dengan BPP agar segera meninggalkan rumah tersebut. Namun sayangnya, Kamis (31/1) pagi, bersama petugas polisi, Lurah Panjer, dan kuasa hukumnya, Budi Darmawan dan Agung tidak menemukan BPP di rumah tersebut. Pintu rumah tertutup rapat, meski diketok dan digedor beberapa kali. Sore harinya pihak pelapor bersama polisi juga kembali ke rumah tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Setelah ditelepon, BPP beralasan jika dirinya berada di polda Bali. Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Danden PM Letkol Cpm Harjono Pamungs Putro Sm MH belum bisa memasitkan apakah BPP itu anggota TNI atau bukan. Namun dia berharap jika yang bermasalah itu adalah anggota TNI silahkan dilaporkan di Denpom dan jangan dilaporkan ke polisi. C. Kaidah Fikih Yang Relevan Berdasarkan dari kasus tersebut, untuk mengatasi masalah itu berdasarkan dari hukum fikih islam/syariah. Maka harus dihubungkan dengan kaidah fikih yang ada. Jika dilihat dari kasus yang ada yaitu tentang penyalahgunaan kepemilikan harta seseorang, maka kaidah fikih yang relevan berdasarkan kasus tersebut adalah: 1. ‫( تحرٌم أكل أمىال امٍاس بامباظل‬Haram memakan harta orang lain secara tidak sah) Alasannya karena pelaku (BPP) bertindak bertentangan dengan kaidah tersebut, hal itu disebabkan karena pelaku tidak memiliki hak kekuasaan atas rumah tersebut, disisi lain kekuasaan pada rumah tersebut sudah dipindah tangankan dari pemilik 1 ke pemilik ke-2 setelah pemilik ke-2 telah membeli rumah tersebut dari pemilik pertama.16 2. (Pada kekuasaan seseorang maka dia berhak atas itu hingga dia menyerahkan) Hal ini dapat diketahui karena hak kepemilikan atau kuasa atas rumah tesebut telah berpindah tangan ke pemilik ke-2. Sehingga pemilik ke-2 memiliki kuasa atau berhak atas rumah tersebut atau menyerahkannya kepada orang lain, namun dalam kasus memutuskan 16 7. ini, pemilik untuk ke-2 belum menyerahkan Zein, Satria Effendi M., Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. kepemilikan rumah kepada pelaku (BPP), namun pelaku tersebut. bahwa telah menguasai Sehinggadapat pelaku kami bertindak rumah simpulkan dholim kepada pemilik rumah yang sah.17 3. (Tak ada hak untuk keringat (usaha) yang dholim) Alasannya karena meskipun pihak BPP menggunakan rumah itu untuk dirinya sendiri dan tidak untuk disewakan tetap saja si BPP tetap bersalah karena tindakan si BPP merupakan perbuatan yang dholim. Karena seandainya BPP tidak menguasai tanah yang telah dimiliki oleh pemilik ke-2, maka bukan tidak mungkin jika suatu saat pemilik ke-2 ini dapat memanfaatkan tanahnya tersebut menjadi sumber peghasilan bagi dirinya ataupun keluarganya dikarenakan sendiri, perbuatan dholim namun BPP menjadikan pemilik tanah tersebut tidak mampu memaksimalkan hak atas kepemilikannya tesebut untuk mendatangkan mafaat bagi si pemilik tanah.18 17 18 Ibid. Ibid. Dan apabila dihubungkan dengan 5 kaidah utama Fikih, maka kasus ini bertentangan dengan kaidah fikih yang berbunyi: Kemudharatan itu harus dihilangkan ِ َ‫سع ُد بْ ِن ِسن‬ ِ ِ ْ ‫ان‬ َّ ‫ضي هللاُ َع ْنوُ أ‬ ‫َن‬ ْ ‫َع ْن أَِِب َس ِع ْي ٍد‬ َ ‫اْلُ ْدري َر‬ ِ َ َ‫صلَّى هللا عليو وسلَّ َم ق‬ َ‫ض َرَر َوال‬ َ َ‫ ال‬: ‫ال‬ َ ‫َر ُس ْو َل هللا‬ ِ ‫ض َر َار‬ َّ ‫اجو َو‬ ‫الد ُارقُط ِِْن َوغَْي ُر ُُهَا‬ ٌ ْ‫[ح ِدي‬ َ ‫س ٌن َرَواهُ ابْ ُن َم‬ َ َ ‫ث َح‬ ‫ َوَرَواهُ َمالِك ِِف ال ُْم َوطَّأ ُم ْر َسالً َع ْن َع ْمرو بْ ِن‬،ً‫ُم ْسنَدا‬ ُ‫س ِع ٍْ ٍد َولَه‬ َ ُ‫صلَّى هللا‬ َ ِ ًّ ‫أ َ ِب ٍْ ِه ع َِن النَّ ِب‬ ْ َ ‫سلَّ َم َفأ‬ َ ‫سقَ َظ أ َ َبا‬ َ ‫ع َل ٍْ ِه َو‬ ‫ََْي ََي َع ْن‬ ُ ُ ‫ق ٌُ َق ّ ِىي بَ ْع‬ ]ً‫ضهَا بَ ْعضا‬ ٌ ‫ط ُر‬ Dari Abu Sa‟id, Sa‟ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu „alaihi wa Sallam telah bersabda : “Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan”. (HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu „alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa‟id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan) [Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746)].19 Alasan menggambil hadits ini adalah , karena menguasai rumah pemiliknya itu orang dapan lain tanpa membuat izin kerugian terhadap pemilik, semisal rumah yang hendak dijadikan sumber penghasilan bagi pemiliknya, salah satunya sebagai kontrakan atau yang lainnya, menjadi tidak bisa terwujud karena pemilik tidak mampu manjalankan kekuasaanya akan rumah tersebut.20 ANALISIS Pada bab I dijelaskan bahwa menyalahgunakan harta orang lain khususnya rumah tanpa izin pemiliknya disebutkan dalam pasal 167 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Pada ayat 1 : “barang siapa memaksa masuk kedalam 19 Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, Syarah Al-Arba’in AnNawawiyah, hlm. 71 20 Zein, Satria Effendi M., Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. 7. rumah. Ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan segera. Diancam dengan pidana penjara lima puluh Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.21 Dan terdapat sebuah kasus di bali yang mana terjadi penyalah gunaan kepemilikan rumah. Diduga menempati rumah milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Yaitu seorang anggota Badan Intelejen Negara (BIN) berinisial BPP dipolisikan Budi Dormawan sang pemilik rumah ke Mapolsek Denpasar Selatan dijelaskan pelapor terhadap BBP. Itu karena kliennya menilai BPP diduga telah menguasai tanah milik kliennya di Jalan Tukad Pakerisan. Nomer 24. Kelurahan Panjer. Kecamatan Denpasar Selatan.22 Selanjutnya, dalam Bab II disejalkan tentang bagaimana manfaat dari sebuah rumah. Dan pada bab II juga menjelaskan isi kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerd) Pasal 1666 yang menjelaskan tentang Hibah adalah suatu persetujuan 21 Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, h. 7071. 22 Ali Mustofa, “Diduga Kuasai Rumah Tanpa Izin Pemilik, Oknum Anggota BIN Dipolisikan”, diakses dari https://radarbali.jawapos.com/read/2019/01/31/117047/diduga-kuasairumah-tanpa-izin-pemilik-oknum-anggota-bin-dipolisikan , pada tanggal 15 September 2019 pukul 20:08 dimana si penghibah di waktu hidupnya dengan Cuma – Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali. Menyerahan suatu benda guna keperluan si penerima Hibah.23 Dan dalam bab II ini juga menjelaskan secara detail kasus yang terjadi di Bali itu bahwa memang tersangka yang berinisial BPP memang bersalah karena sudah menempati tanah milik orang lain yang masa sewanya telah habis. Dalam kasus ini kaidah fiqih yang relevan adalah “haram memakan harta orang lain” Alasannya karena pelaku (BPP) bertindak bertentangan dengan kaidah tersebut, hal itu disebabkan karena pelaku tidak memiliki hak kekuasaan atas rumah tersebut, disisi lain kekuasaan pada rumah tersebut sudah dipindah tangankan dari pemilik 1 ke pemilik ke-2 setelah pemilik ke-2 telah membeli rumah tersebut dari pemilik pertama. Kemudian kaidah yaitu “Pada kekuasaan seseorang maka dia berhak atas itu hingga dia menyerahkan” dalam kaidah ini berarti seseorang berhak memiliki hak penuh atas suatu barang hingga dia menyerahkan hak kepemilikan itu kepada orang lain. 23 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, diakses dari: http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/%3Fq%3Dsystem/files/perundangan/16 221176582.pdf&ved=2ahUKEwjXgKjS7dnkAhUEOSsKHW18D1oQ FjABegQIBRAB&usg=AOvVaw1sFoM9Rdt7xOCkKzDSJaXC, pada tanggal 18 September 2019 pukul 14.38 Lalu berhubungan juga dengan salah satu lima kaidah fiqih utama yaitu “kemudhorotan itu harus dihilangkan”, dalam kaidah ini berarti segala sesuatu yang mengakibatkan kemudharotan harus dihindari atau dihilangkan.24 24 Ibid. KESIMPULAN Dari dua bab diatas menujukan bahwa Tersangka BPP memang bersalah karena sudah menggunakan atau memanfaatkan tanah orang lain yang sudah habis masa sewanya tanpa izin dari pemilik tanah tersebut. Adapun jika BPP ingin tetap menggunakan tanah tersebut akan lebih baik BPP meminta izin untuk memenfaatkan tanah tersebut kepada pemiliknya, mungkin si pemilik akan meminjamkannya atau jika tidak pihak BPP bisa memperpanjang masa sewa tanah tersebut dengan pihak pemilik agar si pemilik juga tidak mengalami kerugian. Namun jika BPP tetap saja melanggar ketentuan dengan tetap menggunakan tanah tanpa izin, maka akan dikenakan sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan. Jadi jika dilihat dari kaidah-kaidah fiqih yang ada, telah ada dalil yang mengatur tentang masalah hak kepemilikan yang mengatur hukum-hukum yang melingkupinya. Dari kaidah-kaidah yang kami cantumkan yaitu haram memakan harta orang lain secara tidak sah, pada kekuasaan seseorang maka dia berhak atas itu hingga dia menyerahkan, dan tak ada hak untuk keringat (usaha) yang dholim. Dari kaidah-kaidah tersebut lalu dihubungkan dengan lima kaidah utama fikih, maka bisa didapatkan dalil yang melarang perbuatan penguasan rumah tanpa izin. Maka dari itu memang setiap masalah yang ada akan selalu ada kaidah-kaidah fikih yang relevan dengan masalah tersebut dan akan dapat ditemukan dalil yang membahas permasalahan tersebut. DAFTAR PUSTAKA Zein, Satria Effendi M., Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. 7 Ali Mustofa, “Diduga Kuasai Rumah Tanpa Izin Pemilik, Oknum Anggota BIN Dipolisikan”, diakses dari https://radarbali.jawapos.com/read/2019/01/31/11 7047/diduga-kuasai-rumah-tanpa-izin-pemilikoknum-anggota-bin-dipolisikan , pada tanggal 15 September 2019 pukul 20:08 Fauzi, Moh. Yasir. 2017. Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam. Hal. 103 Arisngatiasih, dan Mohammad Muktiali. 2015. Pola Pemanfaatan Ruang pada Usaha Berbasis Rumah (UBR) di Klaster Batik Jenggot Kota Pekalongan. JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN. Volume 3 Nomor 3. Hal. 183 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjenbinbaga Islam, 1999) hal. 95 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, diakses dari: http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/%3Fq%3Dsystem/fi les/perundangan/16221176582.pdf&ved=2ahUKE wjXgKjS7dnkAhUEOSsKHW18D1oQFjABegQIB RAB&usg=AOvVaw1sFoM9Rdt7xOCkKzDSJaXC, pada tanggal 18 September 2019 pukul 14.38 Sulistiawati, dan Ahmad Fuad. 2017. KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Jurnal Syariah. Vol. V, No. 2, Hal. 35-37. Sari, I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Must ika, I Gust i Ngurah Wairocana, dan I Nyoman Suyatna. 2018. Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat. Jurnal Ilmi ah Prodi Magister Kenotariatan. 157170. Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, Syarah Al-Arba’in An-Nawawiyah, hlm. 71 Azni. 2015. Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Islam. Vol.40. No.2. hal. 100-102.

Judul: Jurnal Ushul Iqtishadia : Kuasai Rumah Tanpa Izin Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi

Oleh: Muhammad Amir


Ikuti kami