Ekonomi Politik Media Penyiaran: Rivalitas Idealisme Nilai Islami Dan Mekanisme Pasar

Oleh Alda Septyana

173,7 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Ekonomi Politik Media Penyiaran: Rivalitas Idealisme Nilai Islami Dan Mekanisme Pasar

Ekonomi Politik Media Penyiaran: Rivalitas Idealisme Nilai Islami dan Mekanisme Pasar “uas ekonomi politik media” Oleh Nama Kelas Npm. : Alda Septyana : 6A1 : 201710415042 UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Ekonomi politik media terkait dengan masalah kapital atau modal dari para investor yang bergerak dalam industri media. Para pemilik modal menjadikan media sebagai usaha untuk meraih untung, dimana keuntungan tersebut diinvestasikan kembali untuk pengembangan medianya. Sehingga pengakumulasian keuntungan itu, menyebabkan kepemilikan media semakin besar. Dalam menjalankan media, investor mempekerjakan karyawan menghasilkan produk media. mengetahui lebih jauh tentang bagaimana media memproduksi isi, mendistribusikan sehingga bernilai ekonomis, Vincent Mosco menawarkan tiga konsep untuk mendekatinya yakni: komodifikasi (commodification), spasialisasi (spatialization) dan strukturasi( structuration) (Mosco, 1996:139).Komodifikasi berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar. Spasialisasi, berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan produknya di depan pembaca dalam batasan ruang dan waktu. Pada aras ini maka struktur kelembagaan media menentukan perannya di dalam memenuhi jaringan dan kecepatan penyampaian produk media di hadapan khalayak. Strukturasi berkaitan dengan relasi ide antar agen masyarakat, proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan sebagai proses dimana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, dan bahkan masing-masing bagian dari struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan sosial yang masing-masing berhubungan satu sama lain. Ruang publik sebagai salah satu elemen penting perkotaan dapat menjadi petunjuk dan mencerminkan karakter khusus suatu masyarakat. Secara umum ruang publik/public space dapat didefinisikan dengan cara membedakan arti katanya secara harafiah terlebih dahulu. Publik merupakan sekumpulan orangorang tak terbatas siapa saja dan space/ruang merupakan suatu bentukan tiga dimensi yang terjadi akibat adanya unsur-unsur yang membatasinya (Ching, 1992). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa public space/ruang publik merupakan suatu ruang yang terbentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga ruang tersebut dapat menampung sejumlah besar orang (publik) dalam melakukan aktivitas- aktivitas yang bersifat publik sesuai dengan fungsi public space tersebut. B. Rumusan Masalah Bagaimana kebijakan pemberitaan media massa Apa pentingnya ruang publik bagi masyarakat C. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui rivalitas idealisme nila islami D. Kajian Teori A.menurut Denis McQuail sebagai kata sifat, kata "publik" menunjukkan apa yang terbuka, sesuatu yang bisa diakses oleh semua orang, dan sesuatu yang kolektif yang menjadi milik bersama dibanding kepentingan individu. B. Menurut Croteau,Hoynes,2006:156 Media memiliki empat karakter yang harus dipunyai bila mengedepankan kepentingan publik. Pertama, keragaman. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, media harus mencerminkan berbagai pandangan dan memuat pengalaman masyarakat yang beragam. Warga harus menggunakan media sebagai representasi budaya dan ekspresi politik. Sebaliknya, media yang homogen kurang memberikan keragaman. Kedua, inovasi. Media harus menyatukan teknologi dan modal untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam menciptakan format dan isi berita. Inovasi harus membuat hiburan menjadi imajinatif, segar, kreatif, asli, mencerminkan sifat dinamis masyarakat. Sebaliknya, media peniru mengandalkan formula mencobacoba dan menduplikasi dari yang sudah ada. Ketiga, substansi. Hiburan ringan mirip dengan kembang gula; semakin enak tapi tidak baik untuk kesehatan diet. Suatu masyarakat demokratis yang sehat harus memiliki media yang menyertakan berita substantif dan hiburan yang menangani isu-isu signifikan yang dihadapi masyarakat, disajikan dalam cara yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, media sensasional lebih fokus pada sensasi dan berita selebritas. Keempat, independen. Masyarakat bebas menolak budaya dan informasi yang terkonsentrasi. Media harus menyediakan informasi dan pendapat yang independen bagi masyarakat dan informasi tidak terkonsentrasi dari pemerintah atau perusahaan. Sebaliknya, media disensor karena tekanan ekonomi dan idelogi dengan membatasi isu dan berbagai pandangan lainnya. BAB II PEMBAHASAN Ada beberapa catatan penting dalam menilai posisi media massa termasuk TV dalam konteks isi siaran keislaman. Pertama, harus disadari bahwa televisi saat ini, telah tumbuh dan berkembang menjadi industri padat modal. Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Shoemaker (1991 :121), bahwa organisasi media merupakan entitas ekonomi. Sebagai capitalist venture media penyiaran beroperasi dalam sebuah struktur industri kapitalis. Dalam pandangan Smythe, fungsi utama media pada akhirnya menciptakan kestabilan segmen audien bagi monopoli penjualan pengiklan (Smythe,1997:1). Stasiun-stasiun televisi komersil tentunya memakai logika berpikir yang sama dalam memaknai acara keislaman. Misalnya, selama bulan Ramadhan, ada perubahan kondisi kejiwaan, perasaan dan selera khalayak. Perubahan ini ditangkap, kemudian dikomodifikasi dalam bentuk beragam format acara yang ‘memanjakan’ jiwa, perasaan dan selera khalayak tersebut. Khalayak yang puas dengan pemakaian media akan berdampak pada kumulasi modal. Dimmick dan Rothenbuhler (1984) dalam hal ini mengatakan, ada tiga sumber kehidupan bagi media yakni content, capital dan audiences. Dengan content (isi) yang menarik, audiens akan tetap memilih stasiun TV tertentu sebagai pilihannya. Kian banyak audiens yang menonton suatu program, maka kian tinggi pula rating program tersebut. Akibat lebih lanjut, tentu saja para pengiklan akan semakin berminat mamasang iklan pada program yang bersangkutan. Dalam konteks ini, tampilan media televisi yang kental dengan wajah industri kerap mendapatkan permakluman. Momentum siaran Ramadhan tak ada bedanya dengan momen perhelatan World Cup dan Euro Championship pada permainan sepakbola atau pun momen kampanye saat Pemilu. Sama-sama memiliki segmen khalayak yang jelas, yang dipersatukan oleh ideologi tertentu. Piala dunia dan Euro pada perhelatan sepakbola misalnya, dipersatukan oleh “ideologi kulit bundar”, kampanye di persatukan oleh ideologi politik, sementara program Ramadhan dipersatukan ideologi agama. Momentum tersebut sama-sama membentuk basis massa dan segmen khalayak yang jelas bagi media. Kedua, meskipun wajah industri nyata tergambar dalam gebyarnya paket acara keislaman di televisi, tak bisa dinafikan bahwa televisi menjadi entitas sosial yang sangat berpengaruh. Framing yang dikonstruksinya meminjam istilah Goffman ibarat kepingan-kepingan perilaku (strips of behavior) yang membimbing individu dalam membaca realitas (dalam Alex Sobur, 2001: 62). Seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas keislaman telah memungkinkan individu khalayak dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi serta memberi label. Dengan kekuatannya sebagai institusi sosial yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan secara cepat dan menjangkau khalayak luas, televisi tampil kian digandrungi. Kiprah stasiunstasiun televisi menonjolkan fenomena program keislama di satu sisi patut dihargai. Karena bisa jadi, exposure (terpaan) tentang program keagamaan berpeluang membentuk dampak yang kuat di sebagian khalayak muslim karena media dapat menerapkan prinsip konsonansi. Dalam literatur komunikasi massa, konsonansi diartikan sebagai isi informasi tentang sesuatu yang disampaikan oleh berbagai media massa yang relatif sama atau serupa. Kesamaan dalam hal materi isi, arah dan orientasinya termasuk juga dalam hal waktu, frekuensi dan cara penyajiannya. Berbagai stasiun TV yang rame-rame menanyangkan sinetron, talkshow, reality show, ceramah yang berbau keislaman seyogianya tidak dapandang secara skeptis. Realitas simbolik tentang keislaman yang diusung TV, bisa menghadirkan pesan Islam bisa menjangkau hingga ke ruang-ruang keluarga. Namun di sisi lain, terintegrasinya program- program keislaman ke dalam media penyiaran komersial juga melahirkan sejumlah paradoks. Mulai dari soal kualitas program, substansi pesan yang kerapkali tereduksi serta ketegangan kreatif antara idealisme nilai islami dan tuntutan pasar. Landasan Memahami Media Salah satu landasan memahami program-program keislaman di media televisi saat ini dapat kita telaah dari perspektif ekonomi politik media. Studi ekonomipolitik merupakan studi mengenai relasi-relasi sosial terutama relasi kekuasaaan yang secara bersama-sama mendasari produksi, distribusi dan konsumsi sumberdaya (Mosco,1996:25). Perspektif ekonomi-politik termasuk ke dalam perspektif kritis dalam kajian media, di samping cultural study, the critical theory, feminism, reception theory, dan semiotilk. Secara sederhana dapat dikatakan pendekatan ekonomi-politik menyelidiki pendekatan dinamika politik terpisah dari ekonominya. Analisis ekonomi politik merupakan sebuah pendekatan terhadap analisis sosial dari komunikasi yang menekankan interkasi faktor-faktor politik dan institusiinstitusi ekonomi dalam mendeterminasi komunikasi atau proses-proses lainnya. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa dinamika industri yang memproduksi budaya (dimensi simbolik) dapat dipahami terutama dalam determinisme ekonomi. Dengan kata lain, pendekatan ini mengemukakan bahwa ideologi, supestruktur, atau lingkup / representasi wacana dalam domain publik serta akses khalayak terhadap wacana tergantung pada kekuatan ekonomi, cara pendanaan dan pengorganisasian produksi budaya. Oleh karena itu, bahasan ini lebih diarahkan pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. (lihat Shoemaker & Reese,1991). Bagi teoritisi critical political economy menurut Golding & Murdoch (1992:1617), ekonomi-politik secara khusus tertarik dalam menginvestigasi dan mendeskripsikan late capitalism. Isu dan fokusnya terutama mengenai cara-cara bagaimana kativitas komunikasi direstrukturkan oleh distribusi yang tidak merata mengenai sumberdaya material dan simbolik. Golding & Murdoch (dalam Barrett 1995: 187), mengajukan pemetaan ekonomi politik menjadi empat, yaitu perkembangan media, perluasan jangkauan korporasi, komodifikasi dan perubahan peran intervensi negara dan pemerintah. Sedikit lebih banyak dibanding mapping yang ditawarkan Schiller yang hanya mencakup tiga hal, yaitu imperialisme media, dominasi dan dependensi media. Ruang Publik dan Idealisme Program Islami Penting untuk memosisikan idealisme atas sejumlah program dan isi media penyiaran bermuatan islami dalam konteks bekerjanya media sebagai ruang publik (public sphere). Menurut Habermas, semula media memang dibentuk dan menjadi bagian integral dari public sphere. Hanya saja, kemudian media dikomersilkan menjadi komoditi sehingga menjauhkan perannya semula sebagai pengisi ruang publik (dalam Oliver Boyd Barrett, 1995). Dalam masalah ini, Habermas terlihat pesimis dengan peran media massa karena perhatiannya mengenai public sphere lebih tertuju dapa diskusi politik dengan membesar-besarkan komersialisasi media massa. Memang kalau kita amati kenyataanya seperti sekarang ini, banyak dampak akibat semakin dominannya aspek modal dalam kegiatan media. Pasar bebas melahirkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang bersifat hegemonik dan monopolistik dimana satu atau beberapa produsen dan penyalur bisa menentukan jangkauan dan kualitas layanan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hal ini tentu saja merugikan konsumen dan publik yang membuat mereka hanya punya pilihan yang terbatas. Murdock mengatakan bahwa kenyataan tersebut sebagai konsekuensi dari kebijakan privatisasi media yang membuat kekuatan modal sangat berperan dalam kepemilikan jaringan media massa. Dia mengaitkan hal itu dengan ideologi konsumerisme yang selalu mendorong orang untuk mencari solusi privat guna menyelsaikan masalah-masalah publik dengan cara membeli atau menjual sesuatu (Murdock, 1992). Dalam konteks media penyiaran di Indoenesia seperti secara umum digambarkan di awal bahasan, hampir sebagian besar acara-acara termasuk program keislaman mulai dari kuis, infoteinment, ceramah, talkshow dan lainlainnya memiliki agenda perekrutan khalayak untuk diberikan pengiklan. Kalau era Orde Baru dulu, media penyiaran seperti TV dan radio didominasi oleh negara bahkan secara gamblang kita dapat menilai posisi media sebagai instrumen aparatus ideologi negara sementara sekarang media menjadi bagian utuh sistem ekonomi pasar. Dua-duanya (dominasi negara dan pasar) tentu saja tidak dapat melahirkan public sphere yang ideal. Memang masih ada di antaranya model-model acara yang cenderung menjadi ruang publik di sela derasnya tekanan pasar, hanya saja jumlahnya semakin terbatas dan kian terpinggirkan. Tentu saja, kondisi media yang ‘menghambakan’ diri pada dominasi negara dan pasar ini bertentangan dengan cita-cita Habermas. Sebab dalam dimensi tindakan komunikatif menurut Habermas (dalam Purwantoro, 1997) “rasionalisasi” menunjukan proses-proses emansipasi dan individuasi, sama halnya dengan perluasan komunikasi yang bebas dari dominasi. Habermas memandang, emansipasi itu menyangkut kepentingan material yang dihubungkan secara internal dengan kebenaran, kebebasan dan keadilan. Artinya, ini juga merupakan proses pembentukan komunikasi bebas distorsi sebagai bentuk organisasi sosial untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat. BAB III PENUTUP Kesimpulan Catatan kritis yang perlu penulis kemukakan adalah menyangkut kualitas program acara-acara keislaman yang saat ini ditampilkan televisi. Pertama, kualitas bahasa dan tindakan simbolis yang digunakan untuk menyimbolkan keagungan Islam seyogianya terjaga. Jangan karena mengejar keuntungan tayangan, stasiun-stasiun TV terjebak pada model identifikasi mitis dan distansi alegoris Saran Sebagai pemilik media, hendaknya pemilik tetap memposisikan media massa sebagai jembatan aspirasi massa dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Jurnal Boyd-Barret, Oliver. 1995. Conceptualizing the Public Sphere, in Oliver Boyd Barret and Chris Newbold, Approach to Media A Reader. New York: Arnold Dimmick, J and Rothenbuhler, E. 2001. the Theory of the Niche: Quantifying Among Media Industries, dalam Journal of Communication. Winter. 1984 Golding, Peter and Murdock, Graham. 1992. Culture, Political Economy of Mass Communication, in Curran, James and Gurevitch, Michael (eds) Mass Media and Society, Edward Arnold : A Division of Holder & Stoughten Garnham, Nicholas. 1995. Media Culture and Society Vol.I, No.2 Academic Press London dalam Boyd Barrett, Oliver and Chris Newbold (eds.), Approaches to Media : a Reader, Arnold, London. Heryanto, Gun Gun. 2010. Komunikasi Politik di Era Industri Citra, Jakarta: PT. Lasswell Visitama Jhonson, Paul. 1997. The Media and Truth : Is There a Moral Duty ?, an Article in Mass Media : Annual Editions, 97/98, Connecticut : Dushkin/ McGraw Hill Mosco, Vincent. (1996). The Political Economi of Communication, London : SAGE Publication Mosco, Vincent. (1996). The Political Economi of Communication, London : SAGE Publication Sumber internet https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/ download/344/388 http://e-journal.uajy.ac.id/10437/2/1MTA02221.pdf https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/viewFile/1212/867

Judul: Ekonomi Politik Media Penyiaran: Rivalitas Idealisme Nilai Islami Dan Mekanisme Pasar

Oleh: Alda Septyana


Ikuti kami