Pengembangan Masyarakat Di Tengah Dinamika Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Di Indonesia

Oleh Tri Hariyono

143,1 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Pengembangan Masyarakat Di Tengah Dinamika Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Di Indonesia

PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI TENGAH DINAMIKA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL DI INDONESIA Tri Hariyono*1 A. Pendahuluan Pengembangan masyarakat (community development) merupakan sejarah yang panjang dalam praktek pekerjaan sosial.2 Menurut Harry Hikmat, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, wacana pengembangan masyarakat mulai muncul ke permukaan sekitar dekade 1970-an dan terus berkembang sepanjan dekade 1980-an hingga 1990-an, bahkan sampai sekarang. Kemunculan wacana pengembangan masyarakat ini hampir bersamaan dengan mulculnya aliran-aliran seperti fenomenologi dan personalisme dalam wacana pembangunan, yang kemudian disusul oleh masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudisme, strukturalisme, dan sosiologis kritis dari sekolah Franfurt. Dalam konteks ini muncul pula konsep-konsep seperti elit, kekuasaan, anti-kemapanan, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi, pembebasam, civil society.3 Sebagai sebuah wacana dalam ilmu sosial pada umumnya dan studi pembangunan pada khususnya, pengembangan masyarakat mempunyai makna yang penting. Hal ini didasarkan pada perdebatan kontemporer mengenai proses pembangunan sejak dipertanyakannya perspektif modernisasi dalam * Penulis adalah alumni Jurusan PMI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pengurus Serikat Petani Indonesia (SPI) Wilayah DIY. 1 2 Edi Suharto, ‘Metodologi Pengembanga Masyarakat’, Jurnal Comdev I, (2005), hlm. 3. 3 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora, 2001), hlm. 1. 1 pembangunan di anggap sebagai perspektif yang sarat dengan bias kepentingan negara maju. Dalam konteks ini pengembangan masyarakat menjadi semacam spirit atas sebuah paradigma pembangunan yang tidak lagi derivered, yang direncankan dari atas atau bahkan mengikuti pola “Barat”, tetapi sebagai sebuah pembangunan yang bercorak people centered. Selain itu, prinsip bottonup menjadi sebuah kata yang sangat menjanjikan atas dasar kegagalan beberapa negara dalam mensejahterakan rakyatnya.4 Dasar filosifis pengembangan masyarakat adalah help people to the help himselp (membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri). Dengan demikian, paradigma masyarakat yang ingin dibangun adalah masyarakat yang senantiasa berada dalam proses menjadi, becoming being, bukan being in statis state.5 Dengan kata lain, visi pengembangan masyarakat sebagai terjemahan dari dasar filosofisnya adalah membantu proses pemberdayaan masyarakat agar mereka menjadi komunitas yang mandiri. Tulisan ini berusaha menelusuri secara cermat berbagai isu pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia yang secara faktual memunculkan kebutuhan terhadap aksi pengembangan masyarakat. Namun sebelumnya, demi kejelasan, terlebih dahulu dikemukakan tinjauan teoritis tentang konsep pengembangan masyarakat. B. 4 A. Halim, “Paradigma Dakwah Pengembangan Masyarakat”, dalam Moh Ali Aziz, dkk. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 3. 5 Ibid. 2 C. Konsep Pengembangan Masyarakat Pekerjaan sosial, menurut Edi Suharto, secara garis besar melibatkan penanganan pada dua tingkatan, yakni tingkat mikro (individu, keluarga, kelompok) dan tingkat makro (organisasi dan masyarakat). Dari dua tingkatan pekerjaan sosial tersebut, pengembangan masyarakat termasuk praktek pekerjaan sosial tingkat makro.6 Dengan demikian, pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah satu metode pekerjaan sosial yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup manusia melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada masyarakat serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.7 Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat secara bersama-sama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam hal ini pengembangan masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat, mulai dari pelayanan prefentif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.8 Menurut Edi Suharto, fokus pengembangan masyarakat adalah upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifiksi kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.9 Dengan fokus seperti 6 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm.113-114. 7 Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 37. 8 Edi Suharto, ‘Metodologi Pengembanga Masyarakat’, hlm. 3. 9 Ibid. 3 itu, pengembangan masyarakat sering diartikan sebagai pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya junlah orang yang membutuhkan pelayanan. Selain itu, pengembangan masyarakat juga kerap dipahami sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan (empowerment) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan.10 Edi Suharto sendiri mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai “metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi hidupnya. Secara khusus, menurutnya, pengembangan masyarakat berkenaan dengan “upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.11 Pengertian yang dikemukakan oleh kalangan praktisi pengembangan masyarakat (LSM) menyatakan pengembangan masyarakat adalah “proses belajar dan pencerahan masyarakat yang terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup, harkat dan martabat lewat kegiatan emansipasi dan perencanaan sosial yang terencana, terarah, dan terkendalai secara 10 Ibid. hlm. 4. 11 Ibid. 4 berurutan.12 Definisi lain menyatakan bahwa pengembangan masyarakat adalah “upaya subjektif untuk memihak kepada masyarakat tertindas (dhu’afa) dalam rangka menfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan dari kemiskinan dan keterbelakangan.13 Dari pengertian-pengertian pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Edi Suharto, M. Habib Chirzin, dan Mansour Fakih di atas, setidaknya dapat dicatat tiga hal yang membentuk substansi pengembangan masyarakat. Pertama, kegiatan belajar dan pencerahan, kegiatan penyadaran, dan kegiatan memperbesar pengaruh masyarakat terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka sebagai proses. Kedua, pemenuhan kebutuhan, peningkatan kualitas hidup, harkat dan martabat, serta pembebasan dari kemiskinan, keterbelakangan, dan diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan sebagai tujuan. Ketiga, masyarakat tidak beruntung atau tertindas sebagai subjek pengembangan. Konsep pengembangan masyarakat dengan ketiga komponennya tersebut menyarankan bahwa, sebagai gerakan sosial, pengembangan masyarakat tidak hanya sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang mereka hadapi. Lebih dari itu, pengembangan masyarakat dimaksudkan terutama sebagai usaha untuk 12 M. Habib Chirzin, “Pengembangan Masyarakat: Suatu Upaya Pencerahan Sosial”, dalam Ade Makruf WS dan Zulfan Hery, (ed). Muhammdiyah dan Perberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm.40. 13 Mansour Fakih, “Pengembangan Masyarakat: Hambatan dan Permasalahan”, dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher, (ed). Dinamika Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat, terj. Sonhadji Saleh. (Jakarta: P3M, 1988), hlm. 152. 5 membangun kemandirian masyarakat. Kemandirian dalam konteks ini mempunyai makna bahwa masyarakat mampu menformulasikan sendiri kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring atas penyelenggaraan aktivitas kehidupan mereka, sehingga mereka mampu mengatasi permasalah mereka sendiri.14 Singkatnya, orientasi pengembangan masyarakat adalah membangun kemandirian masyarakat agar mereka terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan aneka bentuk diskriminasi sosial. Konsep pengembangan masyarakat dengan ketiga komponen tersebut, menurut A. Halim, dilandasi oleh lima asumsi dasar yaitu:15 1. Pada intinya upaya-upaya pengembangan masyarakat harus dilihat sebagai peletakan tatanan sosial dimana warga masyarakat dapat melaksanakan usahanya secara adil dan terbuka sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang mereka miliki sehingga kebutuhan (material dan spiritual) mereka dapat dipenuhi, karena itu, pengembangan masyarakat tidak berwujud tawaran sebuah proyek usaha kepada masyarakat, tetapi sebuah pemahaman struktur sosial yang mengedepankan keadilan. Pengembangan masyarakat pada dasarnya merencanakan dan menyiapkan sesuatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia. 2. Pengembangan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki. 3. Pengembangan masyarakat harus dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri 14 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, hlm. 85. 15 A. Halin, “Paradigma Dakwah Pengembangan Masyarakat”, hlm. 5-7. 6 melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupan mereka. Karena itu, pengembangan masyarakat sesungguhnya merupakan suatu proses kolektif dimana masyarakat secara aktif mengarahkan perubahan sosial menuju terpenihnya kebutuhan bersama. 4. Pengembangan masyarakat tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekedar diartikan sebagai kehadiran mereka untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pengembangan masyarakat, terutama tahapan perumusan kebutuhan yang harus dipenuhi. Asumsinya, masyarakatlah yang paling mengetahui kebutuhan dan permasalah yang mereka hadapi. 5. Pengembangan masyarakat pada akhirnya bermuara pada pemberdayaan masyarakat. Dari lima prinsip dasar pengembangan masyarakat di atas, lahirlah hak, nilai, dan keyakinan dalam masyarakat yang harus dihormati, yaitu: 1. Hak menentukan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. 2. Hak masyarakat untuk berusaha menciptakan lingkungan yang diinginkannya dan menolak suatu lingkungan yang dipaksanakan dari luar. 3. Masyarakat harus diyakini mampu bekerjasama secara rasional dalam bertindak untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitasnyam, serta bertindak dalam mencapai tujuan secara bersama.16 16 Ibid., hlm. 7-8. 7 Sesuai dengan asumsi-asumsi dasar pengembangan masyarakat tersebut, maka dalam pengembangan masyarakat ada sejumlah prinsip umum dan prinsip khusus yang harus dipegang oleh pihak-pihak yang melakukan kerja pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip umum pengembangan masyarakat dimaksud adalah: 1. Human dignity, yakni keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai kehormatan diri, harga diri, mempunyai rasa ingin dimulyakan dan dihargai. 2. Self-ditermination, yaitu setiap orang yang mengalami masalah mempunyai hak penuh untuk menentukan sendiri kebutuhannya dan bagaimana cara mengatasinya. 3. Equal opportunity, yakni keyakinan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama, yang hanya dibatasi oleh kemampuan masingmasing. 4. Individualization, yakni tidak menyamaratakan saru masyarakat lainnya; suatu masyarakat atau kelompok orang dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang lainnya. 5. Participation, yakni keharusan peran serta seluruh atau sebagain besar anggota masyarakat dalam suatu kerjasama. 6. Transparansi dan akuntabilitas, yakni pengembangan masyarakat membutuhkan sejumlah dana, dan karenanya keterbukaan dan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi penting maknanya. 7. Social responsibility, yakni hak-hak seseorang untuk dihormati dan dihargai, hak menentukan nasib sendiri, dan kesempatan yang sama. 8 8. self-reliance, yakni pentingnya membangun kepercayaan diri dari klien.17 Sementara itu, prinsip-prinsip khusus pengembangan masyarakat adalah: 1. Pengembangan masyarakat didasarkan atas kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 2. Bekerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan dan para relawan. 3. Mengutamakan usaha-usaha yang bersifat pencegahan. 4. Memfasilitasi dan membangun kepercayaan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan masyarakat.18 D. Rasional Pengembangan Masyarakat Untuk memahami isu-isu pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia yang secara faktual memunculkan kebutuhan terhadap pengembangan masyarakat, pertama-tama harus dicermati arah pembangunan nasional yang ditempuh pemerintah selama ini. Sebab isu-isu pembangunan ekonomi dan sosial yang menjadi alasan atau dasar pertimbangan (rasional) munculnya wacana pengembangan masyarakat pada dasarnya berakar dari arah kebijakan pembangunan nasional yang ditempuh pemerintah. Suatu realitas yang nampak jelas dalam proses pembangunan nasional di Indonesia selama ini ialah bahwa perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam upaya pembangunan selalu merefleksikan kebijakan politik yang 17 Ismet Firdaus, 2005. ‘Aplikasi Model dan Prinsip Pengembanga Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan’, Jurnal Comdev I, (2005), hlm. 29. 18 Ibid., hlm. 29-30. 9 digariskan dari atas oleh penguasa rezim. Kebijakan ini, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh orang-orang pemerintah tanpa mengundang partisipasi masyarakat, tak jarang justru lebih tertuju untuk kepentingan elit yang tengah berkuasa daripada untuk kepentingan rakyat banyak. Karena itu, pembanganan tampak lebih sebagai proses politik, dan kemudian ekonomi, daripada sebagai suatu proses sosial budaya yang mencerminkan keberdayaan masyarakat warga, khususnya yang bermukim di daerah pedesaan dan yang sering dibiarkan tertinggal di belakang, tersingkir sampai ke pinggir.19 Kenyataan tersebut di atas berkembang lebib lanjut ketika pada akhir 1960-an Indonesia mengadopsi teori modernisasi, yakni ketika Orde Baru menggantikan rezim Orde Lama. Menurut M. Syafi’i Anwar, pilihan pemerintah Orde Baru memilih modernisasi sebagai titik tolak dan kerangka landasan pembangunan bangsa merupakan pilihan strategis yang memiliki dua implikasi politik. Pertama, pemerintah Orde Baru dengan demikian mempunyai basis “Ideologi” kuat yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, dan karena itu akan menarik dukungan dan partisipasi politik. Selain itu juga akan menggeser ideologi politik yang bersifat primordial. Kedua, dukungan dan partisipaai politik masyarakat pada gilirannya akan mendukung kelangsungan pembangunan dan mengukuhkan posisi pemerintah Orde Baru.20 19 Soetandyo Wignyosoebroto, 2005, Kata pengantar dalam Moh Ali Aziz, dkk. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hm. viii. 20 Anwar, M. Syafi’I,. Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 8. 10 Akan tetapi, perkembangan yang direkayasa menurut teori modernisasi yang anti tradisi itu, yang meyakini keharusan perkembangan kemakmuran melalui industrialisasi sebagai bagian dari perkembangan alami yang unilinear dan satu arah di bidang sosial dan kultural, yang tidak jarang amat bernuansa kapitalistik, pada akhirnya, manurut Soetandyo Wignyosoebroto, hanya menimbulkan ketergantungan, baik pada situasi kehidupan internasional (ketergantangan kepada negara-negara industri) maupun pada situasi kehidupan nasional dan regional (ketergantungan golongan aasyarakat lemah kepada golongan masyarakat yang kuat dan telah mapan).21 Selain itu, karena pembangunan menurut paradigma moderniaasi lebih mengutamakan pertumbuhan daripada pemerataan, dan kecenderungan mengutamakan pertumbuhan dibanding pemerataan itu masih menjadi pilihan sampai sekarang, maka di satu sisi pembangunan memang berbasil membuahkan pertumbuhan yang tinggi. Tetapi di pihak lain kebijakan pembangunan yang nengutamakan pertumbuban tersebut ternyata melahirkan kesenjangan-kesenjangan: kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan pembangunan daerah, perkotaan dan pedeaaan, kesenjangan perkembangan sektor formal dan sektor informal, kesenjangan sektor tradisional dan sektor modern, dan sebagainya. Dari sinilah sesungguhnya berakar berbagai isu pembangunan ekonomi dan sosial yang kemudian melahirkan wacana pengembangan masyarakat. Sejumlah pembangunan ekonomi dan sosial yang berakar dari pilihan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada “ideologi” modernisasi dimaksud 21 Soetandyo Wignyosoebroto, 2005, Kata pengantar, hlm. Viii-ix. 11 adalah isu-isu kemiskinan, pekerja migran, komunitas marginal di perkotaan dan isu desa tertingga. Mudiyono dkk. (2005) mencatat sebuah isu pembangunan ekonomi dan sosial meliputi masalah-masalah, selain yang sudah disebutkan di atas, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan buruh, kaum pemulung, usaha kecil, kekerasan seks pada perempuan, dan progam transmigrasi.22 Isu-isu lain yang dicatat oleh Edi Suharto (20005) adalah masalah perlakuan salah terhadap keluarga, pemberdayaan keluarga, tanggung jawab sosial perusahaan, konflik sosial, masyarakat multikultural, dan isu globalisasi.23 Sementara itu, Carolina Nitimihardjo dan kawan-kawan mengagendakan sejumlah isu tematik pembangungan sosial, yang selain sudah disebutkan di atas, melipiti: isu perubahan sosial, isu pelayanan sosial anak usia dini, isu pemberdayaan masyarakat adat terpencil, isu integrasi sosial, dan isu partisipasi sosial.24 Semua isu pembangunan ekonomi dan sosial tersebut memerlukan penanganan secara profesional, terencana, dan terarah melalui aksi pengembangan masyarakat. Dari sejumlah isu pembangungan ekonomi dan sosial dimaksud, tulisan ini hanya akan menguraikan tiga isu sebagai ilustrasi mengapa kegiatan pengambangan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial menjadi penting dalam kerangka pembangunan nasional. 22 Mudiyono, dkk. Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Yogykarta: APMD Press, 2005). 23 Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005). 24 Carolina Nitimihardjo, dkk. Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial, 2005. 12 Ketiga isu yang dibahas tersebut adalah isu perburuhan, isu komunitas marginal diperkotaan dan isu globalisasi. 1. Isu Perburuhan Masalah isu perburuhan setidaknya menyangkut beberapa aspek sebagai berikut: a. Aspek pengupahan dan kesejahteraan buruk, yang meliputi perbedaan persepsi, kepentingan dan penafsiran serta pengertian upah, fungsi dan komponen upah, rendahnya tingkat upah, fungsi dan komponen upah, rendahnya tingkat upah, model pengupahan, kondisi kerja, dan jamsostek. b. Aspek regulasi, yang meliputi peraturan perundang-undangan, politik kontrol buruh, serta kaitan internasional dan korporatisme negara. c. Aspek realitas ketenagakerjaan, yang meliputi permintaan / penawaran dan strategi industrialisasi. d. Aspek pemberdayaan kaum buruh, yakni strategi agenda aksi, peran SPSI, LSM, dan perguruan tinggi.25 Dengan demikian, isu perburuhan secara niscaya memunculkan kebutuhan terhadap pengembangan masyarakat. Aspek-aspek pengupahan dan kesejahteraan buruh, regulasi dan realitas ketenagakerjaan dilihat oleh Marliyantoro sebagai permasalahan yang rumit, yang kalah buruh sendiri tidak sendiri selalu mampu memecahkannya. Sebagai akibatnya, kalangan buruh selalu memilih jalan aksi demontrasi atau aksi mogok memuluskan 25 AY. Oelin Marliyanto,. “Pemberdayaan Buruh dan Fenomena ‘Cicero’”, dalam Mudiyono, dkk. Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Yogykarta: APMD Press, 2005), hlm. 76. 13 tuntutan mereka. Tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini, setelah terjadi lima kali pergantian presiden, kondisi buruh tetap sengsara. Sejak rezim Soeharto sampai SBY, perhatian pemerintah terhadap kelompok ini hampir tidak terdengar.26 2. Isu Komunitas Marginal Secara faktual, yang dimaksud dengan masyarakat marginal sebetulnya hampir sama dengan masyarakat miskin. Akan tetapi, lebih dari sekedar fenomena ekonomi, esensi masyarakat marginal adalah menyangkut kemungkinan orang atau keluarga itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta tara kehidupannya. Di kota besar, golongan masyarakat yang mengalami marginalisasi umumnya adalah kaum migran, seperti pedagang kaki lima, Anak Jalanan, penghuni pemukiman kumuh, dan pedagang asongan yang umumnya tidak terpelajar dan tidak trampil. Golongan masyarakat marginal ini meliputi pula para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah. Ciri utama yang menandai masyarakat marginal biasanya ialah tidak terjadinya apa yang disebut sebagai mobilitas vertikal. Ciri lain dari masyarakat marginal adalah timbulnya ketegantungan yang kuat dari pihak yang miskin terhadap kelas sosial ekonomi atasnya. Kondisi inilah yang sekarang menjerumuskan mereka menjadi objek eksploitasi. Dalam makna tertentu, pengertian masyarakat marginal sebetulnya sama dengan apa yang disebut “perangkap kemiakinan”. Secara rinci, perangkap kemiskinan terdiri dari lima unsur, yaitu: (a) kemiskinan itu 26 Ibid., hlm. 75-76. 14 sendiri, (b) kelemahan fisik, (e) keterasingan, (d) kerentanan, dan (e) ketidakberdayaan. Kelima unsur perangkap kemiskinan ini sering saling terkait, sehingga merupakan unsur-unsur yang benar-benar mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin, yang berujung pada timbulnya proses marginalisasi.27 Dengan kondisi seperti digambarkan di atas, komunitas marginal di perkotaan agaknya sangat sulit untuk bisa bangkit dari keterpurukan mereka, tanpa adanya usaha-usaha pengembangan dan perberdayaan yang oleh individu atau kelompok di luar mereka yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi aksi pengembangan dan pemberdayaan. 3. Isu Globalisasi Menurut Edi Suharto, globalisasi ekonomi adalah ibarat pedang bermata dua mata, yang satu menorehkan kemakmuran ekonomi, sementara mata yang lainnya menggoreskan luka kemanusiaan. Sisi matanya yang menggoreskan luka kemanusiaan itulah yang menuntut perlunya aksi pengembangan masyarakat, baik dalam rangka mencegah terjadinya luka kemanusiaan tersebut maupun untuk menyembuhkan luka kemanusiaan yang terjadi akibat dari sisi negatif mata globalisasi tersebut. 28 Edi Suharto 27 Bagong Suyanto, “Pemberdayaan Komunitas Marginal di Perkotaan”, dalam Moh Ali Aziz, dkk. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 167-168. 28 Edi Suharto, Membangun Masyarakat, hlm. 238. 15 mencatat tiga bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sisi negatif dari mata globalisasi tersebut, yaitu: a. Globalisasi didasari ideologi fundamentalisme pasar bebas yang patuh pada mitos “tangan tak terlihat” dan antipati terbadap peran negara. b. Globalisasi multinasional memperkokoh dan hegemoni transnasional, yang perusahaan-perusahaan menyembunyikan wajah neoliberalisme. e. Globalisasi disokong oleh tiga lemtaga internasional penting, yaitu: Bank Dunia, IMF, dan WTO yang sanggup mencengkram dunia.29 Isu globalisasi, terutama sisi negatifnya tersebut, memerlukan penanganan yang serius dalam melindungi maayarakat dari dampak negatif globalisasi, khususnya dampak negatifnya. Sebagai salah satu metode pekerjaan sosial, pengembangan maayarakat dapat memainkan peranan penting untuk mengantisipasi dan menangani dampak negatif globalisasi tersebut. Dengan kata lain, isu globalisasi memunculkan kebutuhan terhadap pengembangan masyarakat. D. Penutup Sebagai salah satu metode dalam praktek pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses kegiatan belajar, pencerahan, penyadaran, dan memperbesar pengaruh masyarakat tertindas dan kurang beruntung guna membebaskan mereka dari kemiskinan, keterbelakangan, dan penindasan. 29 Ibid., hlm. 241-243. 16 Dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia ada banyak isu-isu yang meniscayakan kebutuhan terhadap pengembangan masyarakat dalam pengertian yang di atas. Isu-isu pembangunan ekonomi dimaksud, di antaranya adalah isu kemiskinan, isu perburuhan, isu komunitas marginal di perkotaan, isu pemberdayaan keluarga, isu desa tertinggal, dan sebagainya. Bagaimana strategi pengembangan masyarakat dalam menangani isu-isu tersebut, adalah di luar cakupan tulisan ini. DAFTAR PUSTAKA A. Halin, 2005. “Paradigma Dakwah Pengembangan Masyarakat”, dalam Moh Ali Aziz, dkk. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta: Pustaka Pesantren. AY. Oelin Marliyanto, 2005. “Pemberdayaan Buruh dan Fenomena ‘Cicero’”, dalam Mudiyono, dkk. Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogykarta: APMD Press. Bagong Suyanto, 2005. “Pemberdayaan Komunitas Marginal di Perkotaan”, dalam Moh Ali Aziz, dkk. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 17 Carolina Nitimihardjo, dkk. tt. Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial. Edi Suharto, 2005. Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama. --------, 2005. ‘Metodologi Pengembanga Masyarakat’, Jurnal Comdev, Edisi I. --------, 2007. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Bandung: PT. Refika Aditama. Harry Hikmat, 2001. Humaniora. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Ismet Firdaus, 2005. ‘Aplikasi Model dan Prinsip Pengembanga Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan’, Jurnal Comdev, Edisi I. M. Habib Chirzin, 1995. “Pengembangan Masyarakat: Suatu Upaya Pencerahan Sosial, dalam Ade Makruf WS dan Zulfan Hery, (ed). Muhammdiyah dan Perberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. M. Syafi’I Anwar, 1995. Pekikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru. Jakarta: Paramadina. Mansour Fakih, 1988. “Pengembangan Masyarakat: Hambatan dan Permasalahan”, dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher, (ed). Dinamika Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat, terj. Sonhadji Saleh. Jakarta: P3M. Mudiyono, dkk. 2005. Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogykarta: APMD Press. Soetandyo Wignyosoebroto, 2005, Kata pengantar dalam Moh Ali Aziz, dkk. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 18

Judul: Pengembangan Masyarakat Di Tengah Dinamika Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Di Indonesia

Oleh: Tri Hariyono


Ikuti kami