" Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi

Oleh Vista Kom

233,3 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip " Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi

“PENGARUH TAX AVOIDANCE JANGKA PANJANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI PEMODERASI.” Oleh EUIS NURMALA NIM. 2014122644 PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PAMULANG TANGERANG SELATAN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Oleh karena itu pendapatan dari dalam negeri dapat menjadi sumber utama penerimaan negara kita, yang salahsatunya diperoleh dari sektor perpajakan. Hal tersebut memperjelas bagaimana pentingnya pajak bagi negara kita. Selain itu dalam APBN yang ditentukan setiap tahun, pajak terbukti memiliki pengaruh dalam penerimaan negara. Oleh sebab itu,pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun yang memiliki tujuan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan di dalam negeri. Sektor pajak di tahun 2013 meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun 2008, hal ini menunjukkan penerimaan dari sektor pajak akan meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2014 ini pemerintah menargetkan untuk penerimaan dari sektor perpajakan sebesar 1.310,2 Trilyun Rupiah, meningkat 14,1% dari tahun 2013. Perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan 1 meningkatkan jumlah penerimaan negara di bagian pajak ini disebut reformasi pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat melakukan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Di sisi lain, pajak dalam perusahaan merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan, karena bagi perusahaan pajak akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk membayarnya serendah mungkin. Adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan (Wulandari, dkk, 2004). Untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak yang ada dalam perusahaan. Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2003), manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Bagi manajemen pada umumnya, perencanaan pajak bukan intuisi belaka karena didasarkan pada berbagai konsep dan tujuan yang jelas. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi beban atau pajak yang terutang baik dalam tahun 2 berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya (Harnanto, 2013, p. 3). Salah satu strategi tax planning adalah penghindaran pajak (taxavoidance). Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Pohan, 2013, p.23). Namun di sisi lain kegiatan ini menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah kegiatan penghindaran pajak ini memiliki tujuan bisnis yang dapat dibenarkan oleh perpajakan? Maka dari itu, kegiatan penghindaran pajak ini dapat merugikan negara, karena aktivitas penghindaran pajak ini akan mengarah kepada penghindaran pajak yang terlalu agresif. Menurut Dyreng et. al (2008), tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan 3 demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan. Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam setiap periodenya, dimana dapat dilihat dari harga pasar sahamnya. Hal ini dikarenakan nilai perusahaan yang tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan kepada para pemegang saham, dan mereka akan menempatkan modalnya pada perusahaan tersebut. Peningkatan nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen, dimana suatu keputusan yang diambil akan mempengaruhi keputusan lainnya dan nantinya akan berdampak pada nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Salah satu keputusan manajemen tersebut adalah untuk dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Bagi investor sebagai principal yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut. Namun bagi pihak manajemen, aktivitas penghindaran pajak diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengurangi pajak perusahaan yang masih dalam peraturan-peraturan perpajakan yang ada sehingga nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan akan berdampak terhadap nilai perusahaan tersebut yang dilihat dari harga pasar saham. 4 Dengan demikian, dalam memaksimalkan nilai perusahaan, manajemen dimungkinkan akan berhadapan dengan munculnya konflik agency problem yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, dimana masing-masing pihak hanya mementingkan pribadinya saja. Oleh sebab itu perlu diterapkan di perusahaan. Salah satu penerapan good coorporate governance adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain (Tarjo, 2008).Kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006), semakin besar kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku opportunistic manajer yang dapat mengurangi agency cost yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan.Selain itu Shleifer dan Vishny (dalam Tendi Haruman, 2008) menyatakan bahwa jumlah pemegang saham yang besar (large shareholders) mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Para pemegang saham besar seperti kepemilikan oleh instusional akan dapat memonitor tim manajer secara lebih efektif dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya konsentrasi kepemilikan. 5 Tingginya kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, pemilik institusional akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna menngkatkan nilai perusahaan miliknya. Hal ini konsisten dengan Lins (2002) yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan pada pihak luar perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2008), yang mengkaji tentang tax avoidance jangka panjang. Pengukuran yang tepat bagi perusahaan adalah secara jangka panjang (perhitungan kumulative selama sepuluh tahun). Perhitungan dalam jangka panjang diharapkan mampu menghapuskan permanent difference sehingga benar-benar mencerminkan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Selain itu, bagaimana pengaruh dari penghindaran pajak jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan terhadap nilai perusahaan menjadi hal yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian Desai dan Dhermapala (2009) serta Chasbiandani dan Martani (2012). Chasbiandani (2012) telah melakukan analisis regresi mengenai pengaruh karakterisitik perusahaan terhadap tax avoidance jangka panjang dengan cara perhitungan yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007). Dalam penelitian ini, penulis menambahkan variabel moderasi corporate governance yang 6 diproksikan dengan kepemilikian institusional. Kepemilikan institusional yang ditambahkan mengacu pada penelitian oleh Desai dan Dhermapala (2009) yang berjudul Corporate Tax Avoidance and Firm Value. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur sesuai persentase kepemilikan saham oleh institusi perusahaan maupun pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi.” 1.2 Perumusan Masalah Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan berusaha untuk mencapai laba yang optimal demi kelangsungan perusahaan tersebut kedepannya. Oleh karena itu perusahaan seringkali menggunakan berbagai cara agar dapat meminimalkan beban pajaknya supaya tidak menurunkan laba perusahaan tersebut secara signifikan. Dalam rangka meminimalkan beban pajak tersebut, tidak jarang perusahaan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) dengan memanfaatkan celah-celah (loopholes) perpajakan. Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan akan mendapat pengaruh terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak tersebut diharapkan oleh para manajer dapat meningkatkan nilai perusahaan, dimana investor akan mengamati bagaimana nilai perusahaan melalui harga saham perusahaan dalam perdagangan di bursa. Nilai perusahaan menurut James Tobin (1967) dapat diukur menggunakan rasio Tobins’Q. 7 Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et. al (2008) mengukur bagaimana perhitungan tax avoidance jangka panjang dan juga menguji apakah tax avoidance jangka pendek berpengaruh terhadap tax avoidance jangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tax avoidance jangka pendek yang diukur menggunakan cash effective tax rate (CETR) berpengaruh terhadap tax avoidance jangka panjang. Chasbiandani dan Martani (2012) juga melakukan penelitian mengenai tax avoidance jangka panjang yang dihubungkan terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen pada perusahaan di Indonesia, menemukan hasil serupa dengan Dyreng et. al (2008) yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) jangka pendek yang diukur menggunakan cash effective tax rate (CETR) berpengaruh terhadap tax avoidance jangka panjang yang diukur dengan perhitungan kumulative selama 10 tahun. Selain itu Chasbiandani dan Martani (2012) dalam penelitiannya juga mendapatkan bahwa jangka panjang yang diukur secara kumulative selama 10 tahun berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Wang (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value menunjukkan hasil bahwa akan meningkatkan nilai perusahaan, terutama pada perusahaan yang memiliki transparansi perusahaan paling baik. Namun Desai dan Dhermapala (2009) dan Chasbiandani (2012) dalam penelitiannya menemukan hasil yang tidak sejalan dengan uraian mengenai tax avoidance dan nilai perusahaan diatas. Hasil penelitian tersebut menemukan memiliki hubungan yang negatif terhadap nilai perusahaan. 8 penelitiannya juga menemukan bahwa corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah tax avoidance jangka pendek berpengaruh positif terhadap tax avoidance jangka panjang? 2. Apakah Tax avoidance jangka panjang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 4. Apakah kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan antara tax avoidance jangka panjang dengan nilai perusahaan? 1.3 Tujuan Penelitian Pertama, penelitian ini akan menguji tax avoidance jangka pendek yang diukur menggunakan cash effective tax rate (CETR) berpengaruh terhadap tax avoidance jangka panjang. Setelah itu, akan menguji apakah tax avoidance jangka panjang tersebut ( yang diukur kumulative selama 10 tahun) berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dari 2 tahun pengamatan saja yaitu tahun 2011 dan tahun 2012, serta apakah variabel corporate governance yang diproksikan oleh kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara variabel tax avoidance jangka panjang dan nilai 9 perusahaan tersebut, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Membuktikan bahwa tax avoidance jangka pendek berpengaruh positif terhadap tax avoidance jangka panjang 2. Membuktikan bahwa jangka panjang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 3. Membuktikan bahwa nilai perusahaan mengalami peningkatan setelah adanya jangka panjang. 5. 4, Membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 6. Membuktikan bahwa kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan tax avoidance jangka panjang dengan nilai perusahaan. 1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut : 1. Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan lebihmemperhatikan dapat keefektifan membantu corporate perusahaan governance di untuk dalam perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan lebih transparan dan dapat diandalkan. Dengan laporan yang transparan dan dapat diandalkan maka 10 hal tersebut akan menarik dan mempengaruhi investor dalam keputusan investasi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan dapat menghindari untuk melakukan tax avoidance yang terlalu agresif yang diukur dengan penurunan nilai cash effevtive tax rate (CETR) secara signifikan. 2. Bagi pemerintah Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan perusahaan atas corporate governance yang ada didalamnya dan aktivitas pengindaran pajak (tax avoidance). Sehingga pemerintah khususnya direktorat jendral pajak dapat mempertimbangkan untuk membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak. 3. Bagi para akademisi dan peneliti Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai mengenai pengaruh dari tax avoidance jangka panjang terhadap nilai perusahaan serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian lainnya. 1.5 Sistematika Penulisan Pada penelitian ini sistematika penulisan terdiri dari : 11 BAB I PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang yang ada timbul pertanyaan-pertanyaan peneliti yang nantinya akan menjadi sebuah hipotesis, tujuan penelitan, ruang lingkup, batasan penelitian ini, rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang yang ada timbul pertanyaanpertanyaan peneliti yang nantinya akan menjadi sebuah hipotesis, tujuan penelitan, ruang lingkup, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan BAB II LANDASAN TEORI Bab ini membahas teori yang berkaitan dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu, dan hipotesa yang dirumuskan untuk melakukan penelitian. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu penjelasan dari tiap-tiap variabel penelitian, populasi dan sampel dari penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi dekripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model 12 regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan. BAB V PENUTUP Bab ini berisi simpulan berisi penyajian singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi peneliti selanjutnya. 13 BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) Signalling theory menurut Wolk dalam Thiono (2006 : 4), menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetris informasi (asymmetri information) antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan (agent) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan (principal) dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Hal yang dapat terjadi atas asimetri informasi menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Arifin (2005) dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan, yaitu : 1. Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam kontrak kerja. 2. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benarbenar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebuah kelalaian dalam tugas. 14 Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana sebuah perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut dapat berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain (Ratna dan Zuhrotun, 2006 dalam Jama’an , 2008). Dengan adanya signalling theory ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak manajemen perusahaan terkhususnya perusahaan yang telah go public pasti memberikan informasi kepada para investor sehingga investor dapat mengetahui keadaan perusahaan dan prospeknya di masa depan. Oleh sebab itu dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi investor dapat membedakan perusahaan mana yang memiliki nilai perusahaan yang baik, sehingga di masa mendatang dapat memberikan keuntungan bagi investor tersebut (Alivia, 2013).Dalam signalling theory, pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (Jama’an, 2008). Selain itu bagi pihak manajemen, praktik penghindaran pajak yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pihak investor yang akan berdampak terhadap naiknya nilai perusahaan. Karena pada dasarnya nilai perusahaan dapat dikatakan baik salah satunya 15 ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu. 2.2 Pajak 2.2.1 Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat”. Prof. Dr. H. Rochman Soemitro SH. dalam buku manajemen pajak oleh Zain (2003) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian pengertian tersebut dikoreksi dan direvisi sendiri oleh Prof. Dr. H. Rochman Soemitro SH. menjadi, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 16 Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu : a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan -nya yang sifatnya dapat dipaksakan. b. Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, bila pemasukan pajak masih terdapat surplus maka akan digunanakan membiayai public investment. Terdapat dua fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan mengatur (reguler). Budgeter berarti pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan fungsi reguler, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang. sosial dan ekonomi (Waluyo, 2009). 2.1.2 Manajemen Pajak Jika dilihat dari sisi negara, pajak merupakan bagian dari penerimaan negara, namun akan berbanding terbalik jika dilihat dari sisi perusahaan, dimana pajak bagi perusahaan merupakan biaya yang mengurangi laba. Oleh sebab itu, salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum dengan meminimalkan biaya dari aktivitas operasi perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha 17 adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba (Chairil Anwar, 2013, h. 3). Pada dasarnya, tidak seorang pun wajib pajak baik orang pribadi maupun badan senang membayar pajak. Asumsi Leon Yudkin dalam Zain (2003) mempertegas hal tersebut : a. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. b. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax evasion) yaitu berusaha menghindari pajak terhutang secara ilegal. Upaya penghindaran ini dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta keyakinan bahwa rekanrekannya melakukan hal yang sama. Manajemen pajak merupakan cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperkecil biaya pajak. Menurut Chairil Anwar Pohan dalam bukunya manajemen perpajakan (2013), manajamen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Selain itu Ia juga menyatakan bahwa diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari hal yang sangat 18 mendasar dari sifat manusia (manusiawi), “Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar. Fungsi manajemen pajak ada 3, yaitu: 1. Perencanaan pajak (tax planning) 2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (tax implementation) 3. Pengendalian Pajak (tax control) 2.3 Tax Planning 2.3.1 Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Tax Planning Tax planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas serta tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternative perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena akan dikenai pajak. Kalau fenomena tersebut dikenakan pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. (Erly Suandy, 2008, h. 7). Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari tax planning adalah :  Meminimalisasi beban pajak yang terutang  Memaksimalkan laba setelah pajak 19  Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.  Menunda pengakuan penghasilan  Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain  Menghindari pengenaan pajak berganda  Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru  Menghindari bentuk penghasilan yang membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak. Setelah kita mengetahui apa tujuan dari tax planning sebagaimana telah diungkapkan diatas, maka manfaat yang bisa diperoleh atas tax planning yang dilakukan secara cermat adalah :  Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi,  Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menetukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. 2.3.2 Strategi Tax Planning Beberapa strategi tax planning yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu :  Penghematan pajak (Tax Saving) 20  Penghindaran pajak (Tax avoidance)  Penundaan pembayaran pajak  Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan  Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindar lebih bayar  Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku. 2.3.3 Penghindaran Pajak (Tax avoidance) Menurut Dyreng, et. al (2008) tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Menurut komite fiskal OECD (Spitz, 1983), terdapat tiga karakter dari tax avoidance yaitu : 1. Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak 2. Seringkali memanfaatkan loopholes (celah) dari undang- undangatau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan,yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya, 3. Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut 21 menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin. Skema penghindaran pajak di berbagai negara menurut Darussalam (2009) dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance), 2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance). Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan penghematan diukur pajak dan (tax dibandingkan dengan besar saving), penghindaran kecilnya pajak dan penyelundupan pajak (tax evasion) yang ketiganya bertujuan untuk meminimalkan beban pajak (Zain, 2003). Secara teori, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan individual ditentukan oleh tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, pinalti, dan risk-aversion (Allingham dan Sandmo, 1972 dalam Hanlon dan Heitzman, 2010). Menurut Slemrod (2004) dalam Hanlon dan Heitzman (2010), tambahan faktor untuk perusahaan dalam mematuhi pajak yaitu terpisahnya kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Hal tersebut dapat menyebabakan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan 22 kepentingan manajemen. Inilah yang menyebabkan adanya penghindaran pajak perusahaan. Slemrod (2004), Chen dan Chu (2005), serta Crocker dan Slemrod (2005) menjelaskan bahwa dasar untuk memahami penghindaran pajak adalah agency framework. Penghindaran pajak dianggap sebagai aktivitas yang mentransfer kesejahteraan dari negara ke pemegang saham (Desai dan Dhermapala, 2009). Menurutnya, aktivitas penghindaran pajak akan menimbulkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang ada dalam perusahaan atau bahkan menyesatkan investor. Dalam literatur keagenan, penghindaran pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk memanipulasi laporan yang tidak sesuai. Dimana aktivitas ini memunculkan kesempatan bagi manajemen untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor. Manajer mengatakan dapat ketidaktahuan membenarkan dalam aktivitas meminimalkan ini dengan terdeteksinya aktivitas penghindaran pajak oleh pemeriksa pajak atau fiskus (Martani dan Chasbiandani,2011). Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran tax avoidance. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010). 23 2.3.4 Cash Effective Tax Rate (CETR) Untuk mengukur tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan pengukuran Cash ETR tahunan merupakan cara untuk mengukur jangka pendek. menurut Dyreng, et. al(2008) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP ETR. Permasalahan atau keterbatasan yang muncul dari penghitungan berdasarkan model GAAP ETR tersebut antara lain : a. GAAP ETR hanya berdasarkan pada data 1 periode, dimana ada kemungkinan terjadi variasi dalam ETR tahunan. Hal tersebut dapat menyebabkan kebiasaan dalam perhitungan dan perilaku tax avoidance yang dilakukan perusahaan. b. Tax Expense merupakan jumlah dari beban pajak tangguhan yang menggambarkan jumlah pajak yang akan datang sebagai konsekuensi atas adanya temporary different. Oleh sebab itu, tidak dapat mencerminkan perusahaan. 2.3.5 Long-Run Cash ETR Long Run Cash ETR adalah pengukuran tax avoidance dalam jangka panjang yang merupakan pengembangan dari pengukuran 24 dengan Cash ETR. Pengukuran ini merupakan model yang dikembangkan oleh Dyreng, et al. (2008), dan menjadi jawaban atas keterbatasan GAAP ETR dalam menghitung tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan (Martani dan Chasbiandani, 2012). Berdasarkan permasalahan tersebut, Dyreng, et. al (2008) mengembangkan pengukuran Tax Avoidance dengan menggunakan ukuran long run cash ETR. Pengukuran ini dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 10 tahun. Cara yang digunakan adalah dengan menjumlahkan total cash tax paid dalam waktu 10 tahun, kemudian dibagi dengan total pre tax income (yang sudah dikurangi dengan special item) dalam jangka waktu yang sama, dengan demikian pengukuran tersebut dapat menggambarkan kondisi ETR yang lebih mendekati biaya pajak perusahaan dalam jangka panjang. 2.4 Nilai Perusahaan Tujuan jangka panjang dari perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Kenaikan nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan berupaya untuk bekerja lebih keras dengan menggunakan berbagai intensif untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara mendorong manajer. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga 25 kemakmuran pemegang saham (Sari, 2010). Bagi perusahaan yang telah go public maka nilai pasar wajar perusahaan ditentukan mekanisme permintaan dan penawaran di bursa, yang tercermin dalam listing price .Harga pasar merupakan gambaran berbagai keputusan dan kebijakan manajemen. Namun untuk nilai perusahaan yang belum go public nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual (total aktiva dan prospek perusahaan, risiko usaha, lingkungan usaha, dan lain-lain (Margaretha) Terdapat beberapa konsep dasar dalam penilaian perusahaan, yaitu nilai ditentukan untuk suatu waktu ada periode tertentu; nilai harus ditentukan pada harga yang wajar; penilaian tidak dipengaruhi oleh kelompok pembeli tertentu. Suharli (2006) dalam Kusmadilaga (2010) dalam penelitiannya menyebutkan metode dan teknik dalam penilaian perusahaan yang mana sudah banyak dikembangkan oleh peneliti lainnya, yaitu : a. Pendekatan laba antara lain metode rasio tingkat laba atau price earning ratio, metode kapitalisasi proyek laba, b. Pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas, c. Pendekatan dividen antara lain metode pertumbuhan dividen, d. Pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva, e. Pendekatan harga saham, dan f. Pendekatan economic added value Dalam penelitian ini metode dan teknik yang digunakan untuk menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin’s Q. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin (1967) dan dinilai dapat memberikan 26 informasi yang paling baik, karena rasio ini dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kegiatan perusahaan seperti terjadinya perbedaan crossectional dalam pengambilan keputusan investasi. Rasio ini dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan seperti terjadinya perbedaan crossectional dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi, hubungan antar kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan (Sukamulja, 2004). Brealy dan Myers (2000) dalam Sukamulja (2004) menyebutkan bahwa perusahaan dengan nilai Q yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat, namun pada perusahaan dengan nilai yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil. Menurut James Tobin dalam Sukamulja (2004), secara umum rasio Tobin’s Q hampir sama dengan market- to-book-value ratio, namun rasio ini mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda antara lain : 1. Replacement Cost vs Book Value Tobin’s Q menggunakan (estimated) replacement cost sebagai denominator, sedangkan market-to-book-ratio menggunakan book value of total equity. Penggunaan replacement cost membuat nilai yang digunakan untuk menentukan Tobin’s Q memasukkan berbagai faktor, sehingga nilai yang digunakan mencerminkan nilai pasar dari asset yang sebenarnya di masa kini, salah satu faktor tersebut misalnya inflasi. Sistem pelaporan 27 akuntansi di Indonesia menganut metode historical cost, maka nilai yang tercantum pada neraca tidak dapat menunjukkan nilai aset yang sebenarnya pada saat ini. Hal ini membuat perhitungan Tobin’s Q menjadi lebih valid. Meskipun demikian, proses perhitungan untuk menentukan replacement cost merupakan suatu proses yang panjang dan rumit, sehingga beberapa peneliti seperti Black et al. (2003), menggunakan book value of total assets sebagai pendekatan terhadap replacement cost. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan nilai replacement cost dengan nilai book value of total assets tidak signifikan sehingga kedua variabel tersebut dapat saling menggantikan. 2. Total Assets vs Total Equity Market-to-book-value hanya menggunakan faktor ekuitas (saham biasa dan saham preferen) dalam pengukuran. Penggunaan faktor ekuitas ini menunjukkan bahwa market-to-book-ratio hanya memperhatikan satu tipe investor saja, yaitu investor dalam bentuk saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Tobin’s Q memberikan wawasan yang lebih luas terhadap pengertian investor. Perusahaan sebagai entitas ekonomi, tidak hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai kegiatan operasionalnya, namun juga dari sumber lain seperti hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu penilaian yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya dari investor ekuitas saja, tetapi juga dari kreditor. Semakin besar pinjaman yang diberikan oleh kreditur, menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan yang diberikan ini menunjukkan perusahaan 28 memiliki nilai asar yang lebih besar lagi. Dengan dasar tersebut, Tobin’s Q menggunakan market value of total assets. Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena dapat menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian setiap dana yang diinvestasikan (Herawaty, 2008). Dimana semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. (Sukamulja, 2004). Pernyataan tersebut dengan menggunakan rasio, yaitu jika rasio-Q diatas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi sehingga akan menarik munculnya investasi baru, sedangkan jika rasio-Q dibawah satu menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva tidak menarik investor untuk memberikan investasinya yang baru. 2.5 Corporate Governance Organization of Economic Coperation and Development (OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut : “corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other 29 stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance” Dari definisi yang dijelaskan OECD dapat disimpulkan bahwa corporate governance adalah sebuah sistem yang mengarahkan dan mengawasi perusahaan.Struktur corporate governance menjelaskan bagaimana aturan prosedur dalam pengambilan keputusan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik. Isgiyarta dan Triatiarini (2005) mendefinisikan corporate governance sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan eksten lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dalam pedoman umum GCG di Indonesia yang disusun berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat lima unsur dalam corporate governance, yaitu transparency, accountability, reliability, independency, dan fairness (TARIF). Unsur-unsur ini diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya konflik keagenan. Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Siswantaya (2007) mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 30 1. Internal mechanism (mekanisme internal), seperti struktur dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. 2. External mechanism (mekanisme eksternal), seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan dengan hutang. 2.6 Kepemilikan Institusional Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer (Jansen dan Meckling, 1976). Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun (Wahyudi & Pawestri, 2006). Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5 % yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham diatas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham dibawah 5%. Komunitas bisnis dalam perusahaan menaruh perhatian yang besar untuk meningkatkan kepemilikan institusional, sehingga dapat lebih banyak mempengaruhi kebijakan perusahaan. Hal tersebut berdampak dengan tingkat 31 kepemilikan institusional yang tinggi, maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Shleifer and Vishny (dalam Barnae dan Rubin, 2005), menyatakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati - hati ketika mengambil keputusan yang oportunis. Penelitian yang dilakukan oleh Wening (2009) juga menyatakan semakin besar kepemilikan yang dimiliki oleh institusional maka semakin besar juga pengaruh dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Penelitian Smith (1996) dalam Suranta dan Midiastuty (2004) menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan yang dilakukan institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan serta dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Hal ini didukung oleh Cruthley et al., dalam Suranta dan Midiastuty (2004) yang mengemukan bahwa pengawasan yang dilakukan institusi mampu mensubstitusi biaya keagenan lain, sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat. 32 2.7 Kerangka Pemikiran Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan variabel penghindaran pajak (tax avoidance) dengan menggunakan perhitungan Cash Effective Tax Rate (Cash ETR). Dalam penelitian ini, tax avoidance diukur dengan rentan waktu jangka pendek (annual) dan jangka panjang (perhitungan kumulatif 10 tahun). Peneliti ingin melihat apakah terdapat hubungan antara tax avoidance dalam jangka panjang terhadap tax avoidance jangka pendek (tahunan). Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan seharusnya dapat meningkatkan nilai dari pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2009). Nilai perusahaan yang diukur dengan rasio Tobin’s Q ini menggambarkan nilai pasar perusahaan tersebut, karena salah satunya dilihat dari harga pasar saham perusahaan. Dengan adanya praktik tax avoidance jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan, apakah akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut, hal tersebut juga akan dilihat dalam penelitian ini. Selain itu apakah nilai perusahaan setelah adanya praktik jangka panjang tersebut akan mengalami kenaikan atau penurunan pada periode tahun 2011 dengan tahun 2012. Variabel kepemilikan institusional dalam penelitian ini akan dilihat apakah memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu, peneliti ingin melihat apakah variabel kepemilikan institusional ini dapat memperkuat hubungan antara tax avoidance jangka panjang dengan nilai perusahaan. 33 Berdasarkan keterangan diatas, maka kerangka pemikiran teoritis penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : Pengaruh Tax Avoidance jangka panjang terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel pemoderasi Kepemilikan konsitusional Tax avoidance Tax avoidance Jangka pendek Jangka panjang Nilai perusahaan 2.8 Pengembangan Hipotesis 2.8.1 Pengaruh tax avoidance jangka pendek terhadap tax avoidance jangka panjang Dyreng, et.al (2008) melakukan penelitian mengenai tax avoidance namun dengan pengukuran jangka panjang (10 tahun). Penggunaan periode waktu yang panjang ini dianggap mampu menggambarkan keseluruhan aktivitas perencanaan pajak perusahaan, yang menunjukkan keseluruhan unsur dari tax avoidance. Penggunaan periode waktu yang panjang juga dapat digunakan untuk menguji apakah perusahaan mampu melakukan tax avoidance dalam jangka 34 waktu yang lama secara terus menerus, serta keterkaitan tahunan dengan tax avoidance jangka panjang (Chasbiandani dan Martani,2012).Penghindaran pajak jangka pendek yang diukur dengan Cash ETR tahunan tidak dapat menggambarkan dan memprediksi atas penghindaran pajak jangka panjang, karena bukan merupakan prediktor yang baik (Dyreng et. al, 2008). Oleh sebab itu, penulis ingin melihat apakah terdapat hubungan antara jangka pendek dengan jangka panjang yang diukur secara kumulative 10 tahun. Dyreng, et. al (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tahunan dengan pengukuran jangka panjang. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini : H1:tax avoidance jangka pendek berpengaruh positif terhadap tax avoidance jangka panjang. 2.8.2 Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan Para pemegang saham menginginkan supaya perusahaaan memiliki nilai perusahaan yang maksimal. Investor akan cenderung menanamkan modalnya dengan melihat laba bersih perusahaan yang akan menggambarkan nilai perusahaan itu sendiri, sehingga manajer secara tidak langsung dituntut bagaimana untuk memaksimalkan nilai perusahaan tersebut salah satu caranya dengan melakukan penghindaran pajak. Desai dan Dharmapala (2009) mengatakan sudut 35 pandang tradisional terhadap penghindaran pajak perusahaan menunjukkan bahwa nilai pemegang saham seharusnya meningkat seiring dengan aktifitas penghindaran pajak perusahaan, namun hal itu berbeda bila dilihat dari sudut pandang manajer perusahaan terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan akan memberikan prediksi yang berbeda. Perspektif manajer atas penghindaran pajak mengatakan penghindaran pajak tidak selalu diinginkan oleh pemegang saham karena terdapat biaya yang harus dikeluarkan di waktu yang akan datang, seperti biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan pajak, tambahan biaya kepatuhan (Wang, 2010). Dalam penelitian Desai dan Dharmapala (2009), pengaruh aktivitas penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional yang lebih kuat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Wang (2010) juga membuktikan transparansi perusahaan berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tax avoidance mempengaruhi nilai perusahaan, terutama untuk perusahaan yang transparansinya baik. Hanlon dan Slemrod (2009) dalam penelitiannya menguji bagaimana reaksi pasar atas tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan, menunjukkan bahwa tindakan tax aggressiveness dapat meningkatkan atau menurunkan nilai saham perusahaan. Jika tax aggressiveness dipandang sebagai upaya untuk melakukan tax planning dan efisiensi pajak, maka pengaruhnya positif terhadap nilai 36 perusahaan. Namun jika dipandang sebagai tindakan non compliance, hal tersebut akan meningkatkan risiko sehingga mengurangi nilai perusahaan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pasar bereaksi negative terhadap tindakan tax avoidance. Perusahaan dengan pengungkapan pajak yang lebih luas mendapatkan reaksi yang lebih baik. Ketika perusahaan tersebut memiliki good corporate governance yang lebih baik maka reaksinya akan menjadi lebih positif. Perusahaan yang lebih berorientasi pada konsumen reaksinya lebih negatif dan reaksi tersebut tergantung pada persepsi investor atas level penghindaran pajak perusahaan. Chasbiandani pemegang saham, dan Martani sebagai (2012), pengawas menyebutkan menyetujui bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dan manfaat yang akan diterima atas imbal jasa aktivitas tersebut lebih tinggi dibanding dengan biaya yang akan dikeluarkan. Di Indonesia, penegakan hukum dan kedisiplinan penerapan peraturan masih rendah, sehingga tax avoidance lebih dipandang sebagai benefit bukan risiko, karena risiko deteksi yang dapat diminimalkan, serta penghindaran pajakmerupakan strategi manajemen pajak yang baik untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh tax avoidance jangka panjang (yang diukur kumulative selama 10 tahun) terhadap nilai perusahaan di tahun kesepuluh. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah praktik 37 penghindaran pajak tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan sebagai berikut: H2a : Tax avoidance Jangka Panjang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Desai dan Dharmapala (2009) menyatakan bahwa dampak langsung dari adanya tax avoidance adalah untuk meningkatkan nilai dari perusahaan setelah pajak, khususnya pada beberapa perusahaan dengan manajemen yang kurang baik. 38

Judul: " Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi

Oleh: Vista Kom


Ikuti kami