Tugas Mata Kuliah Seminar Ekonomi Publik Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Modal Dan Tingk...

Oleh Rizki Ayu

247,7 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Mata Kuliah Seminar Ekonomi Publik Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Modal Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( Studi Kasus Di Indonesia Periode Tahun 1985-2014

TUGAS MATA KULIAH SEMINAR EKONOMI PUBLIK ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK, BELANJA MODAL DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ( Studi Kasus di Indonesia Periode Tahun 1985-2014) Dosen Pengampu : Deden Dinar Iskandar, SE, MA. OLEH : Hapsari Ayu K 12020114120036 Ridoan Sipahutar 12020114120040 Gabriella Faustina Santi Santoso 12020114120041 Shintia Prissillia Nainggolan 12020114120042 Rizky Ayu 12020114120043 DEPARTEMEN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO 2017 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi menurut Sadono Sukirno (2006) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil (sustainable) merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan ekonomi sebuah negara. Meskipun bukan satu-satunya indikator untuk menilai prestasi ekonomi suatu negara, pendekatan pertumbuhan ekonomi lazim digunakan dewasa ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, jumlah penduduk Indonesia akan terus mengalami peningkatan yang berarti kebutuhan ekonomi juga akan semakin bertambah. Hal ini hanya bisa diperoleh melalui peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau sering disebut PDB atas dasar harga berlaku setiap tahun. Untuk meningkatkan PDB tersebut, Pemerintah memiliki peran yang besar, terutama sebagai pembuat regulasi dan kebijakankebijakan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang dapat berpengaruh secara positif pada peningkatan kemakmuran masyarakat tanpa melupakan keberlangsungan kenegaraan. Dalam perannya ini, Pemerintah dibekali kebijakan ekonomi makro yang terwujud dalam dua instrumen utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ekonomi makro didefinisikan sebagai penetapan tujuan oleh pemerintah terhadap perekonomian negara dan penggunaan instrument pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan ekonomi yang dimaksud adalah kesempatan kerja penuh (full employment), penghindaran inflasi (avoidance of inflation), pertumbuhan ekonomi (economic growth), dan keseimbangan neraca pembayaran (balance-of-payments equilibrium). Kebijakan fiskal merupakan satu dari dua instrument yang digunakan dalam kebijakan ekonomi makro untuk mencapai keempat tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal didefinisikan sebagai sebuah alat dalam kebijakan ekonomi makro yang mencari pengaruh 2 dari tingkat aktivitas ekonomi melalui kendali belanja pemerintah dan perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah di bidang perpajakan merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perekonomian suatu Negara. Paper ini akan mengambil studi kasus di Indonesia dengan melihat bagaimana pengaruh pajak , inflasi dan belanja modal terhadap perekonomian di Indonesia B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu : a. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? b. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Apa manfaat bulog dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia? c. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ? C. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : a. Mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? b. Mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Mengetahui bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ? 3 BAB II LANDASAN TEORI A. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi menurut Sumitro Djojohadikusumo (1991) adalah suatu proses yang berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Pirade, 2006:9). Menurut Dr. Boediono (1985) pertumbuhan ekonomi adalah adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. (Kuncoro, 2004:129; Tarigan, 2007:46). Indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi yang memenuhi kriteria tersebut adalah gross domestic bruto (GDP) atau istilah dalam bahas Indonesia diartikan sebagai produk domestik bruto (PDB), yang didefinisikan total nilai atau harga pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun) (Nanga, 2005:13). Menurut Arsyad (2004:14), PDB/GDP diartikan sebagai jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif, yaitu pertanian; industri pengolahan; pertambangan dan galian; listrik; air dan gas; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; perdagangan; bank dan lembaga keuangan; sewa rumah; pertahanan; dan jasa-jasa lainnya selama satu tahun fiscal. Kesimpulam yang dapat ditarik berdasarkan beberapa definisi sebelumnya adalah bahwa GDP/PDB merupakan salah satu ukuran atau indikator secara luas yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi atau kegiatan makro ekonomi suatu negara yang dilihat dari 11 atau 9 sektor produktif, meliputi pertanian; industri pengolahan; pertambangan dan galian; listrik; air dan gas; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; perdagangan; bank dan lembaga keuangan; sewa rumah; pertahanan; dan jasa-jasa lainnya selama satu tahun fiskal. B. Penerimaan Pajak Negara Definisi pajak menurut Ilyas dan Suhartono (2007:2), yaitu: 1) pungutan/iuran yang sah berdasarkan undang-undang, 2) tidak ada kontaprestasi langsung terhadap wajib pajak, 3) sifatnya dapat dipaksakan, 4) pemungutan dilakukan oleh negara, baik pemerintah 4 pusat/daerah, 5) pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pembangunan maupun rutin. Menurut UU No. 17 tahun 2003 pasal 1 huruf 9 dan pasal 11 ayat 3, bahwa penerimaan negara adalah semua penerimaan kas yang masuk ke negara terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak serta hibah. Berkaitan dengan penerimaan pajak, berdasarkan UUD 1945 (Amandemen IV) pasal 23 ayat 1 dinyatakan bahwa segala pajak digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang- undang. Pengklasifikasian penerimaan pajak terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan (migas dan non-migas), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk dan pajak ekspor. Definisi pajak yang dapat disimpulkan dari beberapa definisi sebelumnya adalah pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan kepemerintahan. C. Belanja Pembangunan/Modal Definisi belanja pembangunan, menurut Soetrisno (1984:340) adalah pengeluaran untuk pembangunan baik pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, gedung, kendaraan, dan lain-lain, maupun pembangunan non-fisik termasuk penataran-penataran, training, dan lain-lain. Menurut Mardiasmo (2002:67) dan Halim (2007:101) adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah. Sedangkan menurut Halim dan Subiyanto (2008:5), investasi didefinisikan sebagai penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, royalti, manfaat sosial/manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat. Sedangkan dalam PP No. 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal (capital expenditure) adalah pengeluran yang dilakukan 5 dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Definisi belanja modal dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai masa mafaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. D. Inflasi Menurut Nanga (2005:237) Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Venieris dan Sebold (1978:603) dalam (Nanga, 2005:237), mendefinisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menurus sepanjang waktu. Berdasarkan definisi inflasi tersebut, ada tiga komponen yang dipenuhi agar dapat dikatakan inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus- menerus. E. Hubungan Penerimaan Pajak Negara, Belanja Pembangunan/Belanja Modal, Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara dalam membiayai pengeluaran belanja pembangunan/modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya bersumber dari penerimaan pajak. Hubungan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman, yaitu “bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah akan memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan pajak sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP/GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar pula” (Mangkoesoebroto, 1993:173). Selain itu, kondisi keuangan Indonesia dari tahun ke tahun sering dalam keadaan defisit yang diartikan bahwa pengeluaran negara melebihi penerimaan. Kebijakan anggaran 6 belanja defisit merupakan kebijakan dalam perekonomian yang perlu dilaksanakan ketika menghadapi masalah pengangguran yang serius. Kebijakan ini didasarkan pada anggapan bahwa di dalam masyarakat terdapat pengangguran berbagai jenis faktor produksi. Faktorfaktor produksi menganggur karena kurangnya permintaan efektif dari masyarakat. Untuk itu, perlu diciptakan permintaan efektif, yaitu dengan membuat pengeluaran yang lebih besar dari pada penerimaan. Namun ketika permintaan lebih besar dari pada penawaran akan mengakibatkan naiknya harga-harga (inflasi), dan inflasi ditengarai memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga berdasarkan latar belakang penelitian yang diperkuat landasan teori dengan didukung hasil penelitian terdahulu, maka diajukan suatu hipotesis, yaitu penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia . 7 BAB III PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDB, Penerimaan pajak, belanja modal dan inflasi dalam kurun waktu dari tahun 1985 hingga tahun 2013. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : TAHUN 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PDB 665671.76 747875.82 785298.85 830315.84 892633.56 957280.15 1023813.59 1089945.74 1160753.06 1297667.99 1404336.4 1514130.05 1585292.32 1377195.35 1388090.7 1456385.71 1442984.6 1506124.4 1577171.3 1656516.8 1750815.2 1847126.7 1964327.3 2082456.1 2178850.4 2314458.8 2464566.1 2613180.68 2769053 2909181.5 P. PAJAK 4788 6617 7646 8779 7403 18240 22345 28850 33849 40074 45023 55987 64715 72931 22345 111064 184737 214713 248470 278208 351974 425053 492011 609228 651955 743326 878685 1016237 1148365 1246107 Deskripsi Pendapatan Domestik Bruto 8 B. MODAL 50.1 52.4 49.6 41.2 37.5 39.7 44.5 52.1 57.8 62.6 65.3 82.2 109.3 172.6 44.5 221.5 341.6 322.2 376.5 427.2 509.6 667.1 757.6 985.7 956.4 1126.1 1320.7 1548.3 1726.2 1876.8 INFLASI 4.31 8.83 8.9 5.47 5.97 9.53 9.52 4.94 9.77 9.24 8.6 6.5 11.1 77.6 2 9.4 12.55 10.03 5.16 6.4 17.11 6.6 6.59 11.06 2.78 6.96 3.79 4.3 8.38 8.36 PDB 3500000 3000000 2500000 2000000 PDB 1500000 1000000 500000 0 85 87 89 9 1 93 95 97 9 9 0 1 0 3 05 0 7 0 9 1 1 13 1 9 1 9 1 9 19 1 9 1 9 1 9 19 20 20 2 0 20 20 20 2 0 Sumber : Badan Pusat Statistik Grafik di atas menunjukkan pergerakan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diukur melalui PDB Indonesia, dari tahun 1985 hingga tahun 2013. Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa PDB Indonesia secara signifikan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun pada tahun 1997, PDB Indonesia sedikit mengalami penurunan kurang lebih sekitar 200 juta dari tahun 1996, dan kemudian kembali meningkat hingga tahun 2013. Berdasarkan informasi dari Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 1999/2000, dalam tahun 1996 PDB riil masih tumbuh dengan tingkat 7,98 persen. Namun sejak pertengahan tahun 1997 pertumbuhan PDB riil mulai mengalarni perlambatan dan untuk seluruh tahun PDB riil hanya tumbuh dengan tingkat 4,65 persen. Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan menurun tajam dalam tahun 1998 menjadi sekitar minus 13,06 persen. Perlambatan pertumbuhan PDB riil dalam tahun 1997 terutama disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan dan krisis nilai tukar rupiah yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, sedangkan kinerja ekonomi yang memburuk dalam tahun 1998 terutama disebabkan oleh dampak krisis nilai tukar rupiah yang telah mengganggu hampir semua sendi-sendi perekonomian nasional. Dalam tahun 1998 semua lapangan usaha diperkirakan akan mengalarni pertumbuhan negatif, kecuali lapangan usaha pertanian yang masih dapat tumbuh positif dengan tingkat cukup lemah. Dari semua lapangan usaha, lapangan usaha yang paling terpukul adalah lapangan usaha bangunan, yang mengalarni penurunan 35,44 Persen disusul lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran yang menurun 21,42 persen. Adapun nilai terendah PDB Indonesia berada pada tahun 1984 dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2013. 9 Deskripsi Penerimaan Pajak P. PAJAK 1400000 1200000 1000000 800000 P. PAJAK 600000 400000 200000 0 8 5 8 7 89 9 1 9 3 9 5 97 99 0 1 0 3 05 07 0 9 11 13 19 19 1 9 19 19 19 1 9 1 9 20 20 2 0 2 0 20 2 0 2 0 Grafik di atas merupakan gambaran pergerakan jumlah penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 1985 hingga tahun 2013. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 1985 hingga tahun 1999 cenderung konstan, dimana grafik penerimaan pajaknya seolah olah bergerak pada angka sekitaran 0 saja. Namun pada tahun 1999, penerimaan pajak mengalami peningkatan secara signifikan hingga tahun 2013. Pada periode tahun 1990 – 1996, penerimaan pajak dalam negeri Indonesia mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 21,43 persen. Meskipun terjadi krisis finansial yang melanda Asia Tenggara dan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia pada akhir 1997, ternyata tidak mempengaruhi penerimaan pajak dalam negeri. Hal ini dapat di lihat dari realisasi penerimaan pajak dalam negeri Indonesia selama periode tahun 1997 – 1998 yang meningkat sebesar 36,36 persen. Pada tahun 2000 pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan yang kemudian berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dalam negeri selama periode tahun 2000 – 2007 dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 19,34 persen. Deskripsi Belanja Modal 10 Grafik diatas menunjukkan pergerakan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dipengaruhi oleh Belanja Modal dari tahun 1985 sampai tahun 2013. Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa Belanja Modal secara signifikan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun, pada tahun 1999, Belanja Modal mengalami penurunan sekitar 120 miliar dari tahun 1998. Hal ini terjadi karena adanya dampak dari krisis ekonomi pada tahun 1998, dimana krisis yang terjadi semakin dalam dan telah menyentuh semua sendi-sendi perekonomian nasional. Kemudian pemerintah berusaha untuk mempercepat proses stabilisasi, seperti di bidang fiskal, yaitu dengan merevisi RAPBN 1998/1999. Sehingga belanja modal dapat kembali meningkat hingga tahun 2013 Deskripsi Inflasi 11 INFLASI 90 80 70 60 50 40 INFLASI 30 20 10 0 19 85 98 7 98 9 99 1 993 995 997 99 9 00 1 003 005 00 7 00 9 011 013 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Sumber : Website BI dan Jurnal Acuan Dari data di atas dapat dilihat bahwa inflasi yang terjadi pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1996 cenderung stabil perkembangannya, menginjak tahun 1997/1998 terjadi kenaikan inflasi yang tajam yang di karnakan krisis finansial besar-besaran di asia yang menyebabkan inflasi yang sangat tinggi dan menjadi pelajaran bagi sistem moneter di berbagai negara. Pada tahun 1999 inflasi turun tajam hingga mencapai angka 2,0 yang sebelumnya mencapai angka 77,6. Pada tahun tahun selanjutnya inflasi di indonesia cukup berfruktuasi, kenaikan agak tajam pada tahun 2005/2006 yang selanjutnya mulai agak stabil setelah mengalami penurunan pada tahun 2009. 12 B. Analisis data Dependent Variable: PDB Method: Least Squares Date: 09/04/17 Time: 20:41 Sample: 1985 2014 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. PAJAK BELANJA_MODAL INFLASI C 6.356405 -3215.143 4704.321 1126246. 2.516821 1685.929 2983.393 61434.73 2.525569 -1.907045 1.576836 18.33241 0.0180 0.0676 0.1269 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.909972 0.899585 194935.2 9.88E+11 -405.8343 87.60002 0.000000 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 1575117. 615162.4 27.32229 27.50911 27.38205 0.474744 Hasil uji kesesuaian model (uji F) pada hasil regresi menunjukkan Fhitung sebesar 87.60002 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000000, karena nilai probabilitas < 0,05 (sig < 5%) maka Hipotesis penelitan dapat diterima. Selanjutnya koefisien determinasi (R2) adalah sebesar 0.909972 makas dapat diperoleh informasi bahwa kecocokan model regresi untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 90 %, sedangkan 10 % lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Secara keseluruhan hasil pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian dapat membuktikan bahwa variabel penerimaan pajak, belanja modal dan tingkat inflasi teruji secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ( periode tahun 1985 sampai dengan 2014 ) dengan tingkat signifikan 0.000000 ( sig < 0,05 ). Secara parsial penerimaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai probabilias sebesar 0.0180 ( < 0.05 ). Sedangkan belanja modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0676 ( > 0.05 ). Begitu juga dengan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.1269 ( > 0.05 ). 13 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Hasil pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian ini adalah penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan variabel inflasi dan belanja modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. 14 DAFTAR PUSTAKA Ardani Rezka.,Joko Setiawan, Rida Sari. 2012. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir. Jakarta: Akademi Akuntansi Permata Harapan. September 2012. Vol : I. No 01 ISSN: 2302-6847.Vol. 14,No. 4:49-61 Hamzah, Ardi. 2007. Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran (Studi Pada APBN 1999-2006). Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama: Membangun Pondasi Komunikasi Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik, Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Vateran” Jatim, Surabaya, 25-26 April 2007, Hal 1-18. Sadikin, Ferry Imanudin. 2010. Identifikasi Faktor yang mempengaruhi Inflasi di Indonesia ( Bagian Pendahuluan). Jakarta : FE UI. Website Kementerian Keuangan. www.kemenkeu.go.id. Website Bappenas. www.bappenas.go.id Website Bank Indonesia. www.bi.go.id 15

Judul: Tugas Mata Kuliah Seminar Ekonomi Publik Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Modal Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( Studi Kasus Di Indonesia Periode Tahun 1985-2014

Oleh: Rizki Ayu


Ikuti kami