Nama Kelompok Ekonomi Internasional Resume: The Political Economy Of Trade Policy

Oleh Wigan Wiguna

59,7 KB 10 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Nama Kelompok Ekonomi Internasional Resume: The Political Economy Of Trade Policy

NAMA KELOMPOK EKONOMI INTERNASIONAL ARI SUDANA RAMBI 1221105011 MARIO MAHADIYASA 1221105023 AUDINA ARMASHANTI 1221105031 K. G. WIGUNA 1221105033 YUDI HARTAWAN 1221105052 RESUME: THE POLITICAL ECONOMY OF TRADE POLICY Dalam bab ini, lebih membahas tentang bagaimana pemerintah mengelola suatu kebijakan dibuat dalam kegiatan perdagangan. Free trade yang merupakan kegiatan perdagangan yang bebas, akan beradaptasi dengan system dalam suatu Negara tersebut dan nantinya mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan. Free trade menjadi kegiatan yang menjadikan perdagangan antar Negara tanpa proteksi apapun dan pada akhirnya menghasilkan keuntungan bagi Negara-negara yang berkecimpung didalamnya. Terdapat istilah keuntungan tambahan dari free trade, dan keuntungan tambahan itu belum masuk dalam analisa cost benefit. Proteksi yang merupakan sarana dari suatu Negara untuk melindungi barang domestiknya digunakan oleh Negara dalam menjaga keuntungan serta menjamin kesejahteraan dari masyarakatnya. Rent seekingmerupakan proses impor yang dibatasi kuota yang nantinya menyebabkan pembengkakan biaya produksi dalam suatu proses perdagangan. Dalam prosesnya pembuatan kebijakan perdagangan, akan selalu berkaitan dengan proses serta kerja politik. Dalam pembuatan kebijakan, politik sangat berperan dalam menentukan keputusan perdagangan. Seringkali dengan adanya intervensi politik, keputusan yang diambil akan tidak bebas nilai dan mengandung unsur-unsur kepentingan dibelakangnya. Terdapat tiga pandangan dalam pertimbangan politik, yakni biaya pengukuran konvensional yang besar dari deviasi free trade. Keduanya ada keuntungan lain dari free trade yang ditambahkan dalam biaya dari kebijakan proteksionis. Ketiga setiap percobaan untuk mencapai simpangan canggih dari free trade akan dikalahkan proses politik. Actor-aktor Negara dalam kegiatan perdagangan memiliki peran tersendiri sesuai dengan kepentingan domestiknya untuk memerapkan kebijakan perdagangan. Permainan politik tariff dan pembatasan menjadi variabel yang berperan untuk kegiatan ekspor-impor. Apabila dilakukan dengan baik, politik proteksi tersebut bisa menjadi bahan monopoli kekuatan dalam kegiatan perdagangan. Ketika perlawanan terhadap paham free trade muncul, konsep pasar domestic berkembang dan akhirnya menemui kegagalanya. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan dalam pasar domestic antara lain pekerja, modal pasar buruh dan teknologi. Kegagalan pasar domestic memiliki beberapa titik penting, yakni adanya kegagalan pasar dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah dalam melindungi Negara, kedua para ekonom tidak dapat mengdiagnosa dengan baik tentang kegagalan pasar tersebut. Dalam perkembanganya, kebijakan tariff nantinya menuai dukungan. Pada kenyataanya kebijakan tariff yang ditentukan hanyalah menjadi sarana politik untuk memaksimalkan kepentingan politiknya, bukan mengakomodir kesejahteraan nasional. Dengan masuknya aspek politik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perdagangan, secara tidak langsung hal tersebut akan menyebabkan posisi politis memiliki nilai tawar yang tinggi serta kegiatan politik akan sangat erat dengan kegiatan perdagangan. Karena adanya suatu intervensi politik, proses pembuatan kebijakan pastinya tidak akan luput dari kesepakatan kesepakatan politik yang dilakukan antara penguasa dan pengusaha. Hal inilah yang menyebabkan proses politik akan berlangsung dengan cost yang sangat tinggi, dan politikus yang bertarung dalam pemilihan akan ditunggangi oleh pengusaha yang memiliki capital yang kuat. Pada akhirnya setelah pejabat terpilih, pejabat tersebut akan membuat suatu kebijakan khususnya kebijakan perdagangan yang menguntungkan kelompok kelompok tertentu saja. Kompleksitas proses kebijakan perdagangan semakin terasa karena intervensi politik kepentingan dalam pengambilan keputusanya. Keputusan domestic dan internasional yang bersifat berdiri sendiri akan menyebabkan sulitnya kesepakatan dan kesepahaman dalam melakukan kegiatan perdagangan dalam era free trade seperti saat ini. Maka dengan demikian, organisasi epistemic dalam perdagagan sangat diperlukan untuk mengkonstruksi ulang tatanan kebijakan dalam proses perdagangan. Visi ini yang melandasi Negara-negara berinteraksi untuk saling mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional dengan proporsi yang imbang. WTO pada akhirnya muncul sebagai output dari liberalism dan kerjasama perdagangan dunia yang spesifik. Dengan sifatnya yang epistemic, WTO konsentrasi dalam mengurusi kegiatan perdagangan dunia, penentuan pajak ekspor impor yang diratifikasi oleh Negara anggotanya. Seringkali WTO ini menjadi mediator sengketa perdagangan internasional. Hal yang tidak dapat dipungkiri sesuai dengan teori organisasi internasional, WTO hanya diatur dan dimainkan oleh Negara-negara besar untuk melakukan hegemon dan neo kolonialisme terhadap Negara berkembang. Aspek keuntungan yang bisa kita cermati dari munculnya WTO ini adalah adanya kesepahaman pandangan antar anggota dalam hal aktifitas perdagangan internasional. Sampai saat ini pun, aspek politik permainan tariff dan pajak menjadi kajian utama perdagangan internasional yang sedikit bertentangan dengan konsep free trade. Namun kasus riil dari liberalisasi perdagangan yang berhasil bisa kita lihat pada pembentukan kawasan perdagangan bebas Mercosur dikawasan Amerika Latin. Nilai perdagangan bisa melonjak tiga kali lipat antar bangsa tersebut, dengan perdagangan bebas yang diterapkan dan liberalisasi yang memperlihatkan seolah-olah Negara berinteraksi dalam proses perdagangan tanpa batas kedaulatan kawasan antar Negara.

Judul: Nama Kelompok Ekonomi Internasional Resume: The Political Economy Of Trade Policy

Oleh: Wigan Wiguna


Ikuti kami