Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Reklamasi Pantai (studi Kasus : Pantai Losari, Makassar)

Oleh Purris Girsang

477,7 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Reklamasi Pantai (studi Kasus : Pantai Losari, Makassar)

I. Pendahuluan Menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, mencakup daerah yang masih terkena percikan air laut/pasang surut, ke arah laut meliputi daerah paparan benua. Indonesia memiliki wilayah pesisir yang membentang sepanjang 81.000 km dengan 440 kabupaten/kota dari total 495 kabupaten/ kota berada di wilayah pesisir (Dahuri, 2001). Wilayah pesisir memiliki peran yang cukup penting bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Bagian dari wilayah pesisir yang menghubungkan ekosistem darat dan laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen yang bernilai dalam kelangsungan hidup manusia. Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir dan laut tidak hanya sekadar gejala alam semata, tetapi sangat besar dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang ada di sekitarnya. Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktivitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak dari aktifitas tersebut. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain. Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti pengembangan reklamasi pada kawasan pesisir. Kegiatan reklamasi diperuntukkan untuk berbagai tujuan dan keperluan. Di antaranya untuk area pelabuhan, tambak, kawasan bisnis dan hiburan serta lainnya. Kegiatan reklamasi terjadi hampir diseluruh wilayah pesisir Indonesia, terutama kota-kota yang memerlukan area lahan pembangunan yang mendesak diantaranya Jakarta dan Kota Makassar. Kota Makassar merupakan wilayah pesisir yang merupakan titik tumbuh kota Makassar, memiliki areal seluas 175,77 kilometer persegi dengan panjang pesisir mencapai ±35,52 km (BPS Kota Makassar, 2019), wilayah pesisir kota Makassar menyediakan sumberdaya alam yang produktif baik sebagai sumber pangan, tambang mineral dan energi, media komunikasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata. Di sisi lain, terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi kawasan pesisir seperti pertambahan penduduk dan perubahan serta perkembangan kegiatan usaha yang menyebabkan lahan untuk pembangunan semakin sempit di wilayah pesisir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalah lahan yang semakin sempit di wilayah pesisir yaitu dengan melakukan reklamasi pantai. Reklamasi berarti suatu upaya untuk membentuk dataran baru dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan dengan cara menimbun kawasan pantai, reklamasi juga merupakan suatu langkah pemekaran kota (Farchan, 2008). Namun, pembangunan yang ada sudah seharusnya dilaksanakan dengan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dimana pembangunan mempertimbangkan secara menyeluruh dari aspek lingkungan, aspek sosial-budaya, dan aspek ekonomi. Sehingga tidak terjadi kesenjangan di masyarakat akibat pembangunan yang hanya berorientasi pada ekonomi saja. II. Isu – Isu Pesisir di Makassar Kota Makassar sebagai kota dunia telah melalukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung, salah satunya adalah pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI). Namun, perhatian terhadap warga daerah sekitar kurang diperhatikan seperti alih fungsi kawasan pesisir yang memiliki potensi titik tangkap nelayan diubah menjadi lahan terbangun (built up area) , yaitu lokasi pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia. Adapun peta proyek reklamasi CPI dapat dilihat pada gambar 1 Gambar 1. Peta Alokasi Ruang Reklamasi di Kota Makassar Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, 2015 Ditinjau dari lingkungan fisik pesisir, telah terjadi abrasi akibat adanya reklamasi proyek CPI, khususnya di Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar merupakan lokasi penambangan pasir pantai yang digunakan sebagai bahan baku reklamasi di pesisir Kota Makassar. Dirilis oleh Makassar Antaranews, pasca penambangan pasir laut menggunakan kapal penyedot oleh perusahaan di perairan laut Galeson Raya untuk keperluan reklamasi CPI telah menimbulkan dampak abrasi yang cukup besar. Di sisi lain, terdapat aktivitas ekonomi masyarakat yang terganggu akibat adanya tambang pasir tersebut. Salah satunya adalah menghancurkan ruang tangkap nelayan. III. Argumentasi Penulis Terhadap Isu Reklamasi dan Tambang Pasir Penambangan pasir laut yang dilakukan PT Boskalis untuk proyek CPI telah mengakibatkan 250 orang nelayan beralih profesi menjadi pekerja informal seperti tukang batu dan pamulung (WALHI SULSEL, 2019). Selain itu, pendapatan 6.474 orang nelayan menurun hingga 80 %. Kemudian, dampak lainnya adalah abrasi pantai. Hampir di seluruh desa terjadi abrasi sepanjang 10 hingga 20 meter. Akibatnya, 20 rumah hancur berat dan 2 pemakaman umum juga rusak parah (Makassar Antaranews, 2018). Gambar 2. Grafik Persentase Nelayan yang Terkena Dampak Tambang Pasir di Makassar Sumber: WALHI, 2019 Proyek reklamasi yang melakukan tambang pasir, telah memberi dampak secara langsung terhadap perekonomian nelayan di Pesisir Makassar. Lokasi penambangan pertama telah merusak lima titik wilayah tangkap yaitu Taka lantang, Taka Talua, Taka Bau, Taka taka, dan Panangbu’ngia (WALHI, 2019). Dimana titik tangkap ikan yang menjadi tempat untuk aktivitas ekonomi dari nelayan, telah terjadi tumpang tindih dengan lokasi tambang pasir di pesisir Makassar. Adapun peta hasil overlay titik-titik tangkap nelayan dengan lokasi tambang pasir, dapat dilihat pada gambar 3. Gambar 3. Hasil Overlay Lokasi Penambangan Pasir Laut Dengan Persebaran Titik Tangkap Nelayan Sumber: WALHI, 2019 Saat ini, kelima lokasi tersebut sudah tidak bisa memberikan hasil tangkapan seperti sebelumnya.Padahal sebelumnya, kelima titik tersebut adalah wilayah tangkap yang paling sering didatangi oleh nelayan karena lokasinya yang dekat dari pesisir serta hasil tangkapannya juga banyak. Lokasi penambangan juga berada dekat dengan wilayah konservasi, Pulau Tanakeke IV. Rekomendasi Adanya alokasi ruang reklamasi seluas 4.000 Ha dalam Rancangan Peraturan Daerah RZWP3K Sulawesi Selatan akan menjadi ancaman serius bagi pesisir Kota Makassar dan pesisir lainnya. Dengan adanya alokasi ruang reklamasi tersebut, maka kerusakan pesisir di daerah lain akan meningkat pesat dan pemblokiran ruang tangkap nelayan akan semakin memberi dampak buruk yang besar. Sehingga direkomendasikan untuk mengkaji atau melakukan studi yang lebih komprehensif terhadap semua aspek di antaranya aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial-budaya masyarakat, serta melakukan penyusunan atau peninjauan ulang terhadap rancangan dokumen RZWP3K Sulawesi Selatan terkait luasan reklamasi dan tambang pasir. Selain itu, perlu adanya pembangunan di wilayah pesisir dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. REFRENSI Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jakarta Dahuri, Rokhiman. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita:Jakarta Farchan, M., 2008. Reklamasi sebagai Alternatif Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pantai Kota Semarang: Semarang. https://makassar.antaranews.com/berita/105764/reklamasi-cpi-sisakan-abrasi-di-takalar. Diakses pada 15 Agustus 2019 https://walhisulsel.or.id/kategori/publikasi/kampanye/tolak-reklamasi-dan-tambang-pasir-laut/. Diakses pada 15 Agustus 2019

Judul: Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Reklamasi Pantai (studi Kasus : Pantai Losari, Makassar)

Oleh: Purris Girsang


Ikuti kami