Ekonomi Teknik • Analisis Manfaat Biaya (benefit Cost Analysis) • Discounted Payback Periode

Oleh Winner Sitanggang

652,9 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Ekonomi Teknik • Analisis Manfaat Biaya (benefit Cost Analysis) • Discounted Payback Periode

MODUL PERKULIAHAN Ekonomi Teknik - Analisis Manfaat Biaya (Benefit Cost Analysis) - Discounted Payback Periode Fakultas Program Studi Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin Tatap Muka 06 Abstract Metode Analisa Manfaat Biaya (Benefit Cost Analysis / Benefit Cost Ratio = BCR) adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap – tahap evaluasi awal perencanaan investasi atau sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Kode MK Disusun Oleh W131700003 Ir. Rini Anggraini MM Kompetensi Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu : 1. Memahami konsep BCR 2. Memahami konsep Discounted Cash Flow I. ANALISA MANFAAT BIAYA (BENEFIT COST ANALYSIS / BENEFIT COST RATIO = BCR) 1. PENGERTIAN  Metode Analisa Manfaat Biaya (Benefit Cost Analysis / Benefit Cost Ratio = BCR) adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap – tahap evaluasi awal perencanaan investasi atau sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya.  Metode ini sangat baik dilakukan dalam rangka mengevaluasi proyek – proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat banyak (public government project), dampak yang dimaksud baik yang bersifat positif maupun yang negative.  Metode ini memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat (benefit) yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung (cost) dengan adanya investasi tersebut.  Aspek benefit dan cost dalam proyek – proyek pemerintah mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian biasa, dimana benefit dan cost itu sendiri sering kali ditemukan dalam bentuk manfaat maupun biaya tidak langsung yang diperoleh pemerintah atau masyarakat. Contohnya investasi terhadap pembukaan jalan baru, pembangunan pasar, terminal, pelabuhan, bendungan, waduk, pertamanan, kompleks wisata, rumah sakit, rumah ibadah, sekolah dan sebagainya.  Sebagai contoh pembangunan jalan baru yang melalui suatu daerah tertentu, benefit langsungnya pada masyarakat tertentu, tidak hanya efisiensi perjalanan, tetapi juga akan menghasilkan manfaat turutan lainnya seperti peningkatan produktivitas lahan di sekitar jalan tersebut, peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sebagainya.  Begitu pula dengan biaya yang timbul akibat dibangunnya jalan tersebut juga bukan hanya biaya langsung seperti investasi yang dikeluarkan untuk membangun fisik jalan, tetapi akan muncul pula biaya lain yang harus dikeluarkan masyarakat yang disebut dengan disbenefit, yaitu dampak negative dari investasi seperti biaya terhadap perubahan lingkungan, meningkatnya kecelakaan, menurunnya keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitar, intrusi nilai – nilai budaya sosial yang tidak menguntungkan. 2020 2 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id 2. METODE PERHITUNGAN  Adapun metode analisis Benefit Cost Ratio (BCR) adalah sebagai berikut : Rumus umum :  BCR = Benefit Cost atau ∑ Benefit ∑ Cost Jika analisis dilakukan terhadap present : PWB = Present Worth of Benefit = cash flow yang memperhitungkan keuntungan saja PWC = Present Worth of Cost = cash flow yang memperhitungkan hanya cash – out (cost)  Jika analisis dilakukan terhadap annual : 3. KRITERIA KEPUTUSAN Untuk mengetahuiapakah suatu rencana investasi layak ekonomis atau tidak setelah melalui metode ini adalah : Jika : BCR ≥ 1 maka investasi layak (feasible) BCR < 1 berarti investasi tidak layak (unfeasible) 2020 3 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id 4. CONTOH Dalam rangka pengembangan usaha, PT. Angin Berembus merencanakan investasi baru senilai 1200 juta rupiah, dengan perkiraan pendapatan mulai tahun ke – 2 sampai tahun ke 7 sebesar 400 juta rupiah, setelah itu menurun gradient sebesar 15 juta rupiah / tahun, sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke – 1 sebesar 50 juta rupiah dan selanjutnya naik gradient 10 juta rupiah. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah, disamping itu ada pendapatan - lump sum pada tahun ke – 6 sebesar 300 juta rupiah dan biaya overhaul pada tahun ke-7 sebesar 100 juta rupiah . Analisalah dengan metode BCR. Penyelesaian : Pada soal diatas yang termasuk benefit adalah : 2020 4  pemasukan 400 juta / tahun mulai tahun ke 2 sd 7, kemudian menurun 15 jt /th  Nilai sisa 500 juta  Pendapatan lumpsum 300 juta tahun ke 6 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id Pada soal diatas yang termasuk cost adalah :  biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke – 1 sebesar 50 juta rupiah dan selanjutnya naik gradient 10 juta rupiah  biaya overhaul pada tahun ke-7 sebesar 100 juta rupiah II. METODE PAYBACK PERIODE (PBP) 2020 5 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id 2020 6 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id 2020 7 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id III. METODE DISCOUNTED PAYBACK PERIODE 2020 8 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id 2020 9 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id Daftar pustaka 1. Drs. M. Giatman, MSIE, 2006, Ekonomi Teknik, PT. Raja Grafindo Persada 2. I Nyoman Pujawan, 2009, Ekonomi Teknik, Penerbit Guna Widya 3. https://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pengertian-dan-contoh-konsep-nilai-waktuuang/ 4. Budi Kho, April 2018, https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-npv-rumus-npv-netpresent-value/ 5. https://www.simulasikredit.com/apa-itu-net-present-value-npv/ 6. https://rumus.co.id/wp-content/uploads/2018/12/CONTOH-SOAL-IRR-1.gif 2020 10 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id Landasan dan Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup I. PENDAHULUAN Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak akan kekayaan alamnya yang sangat beragam, meliputi tanah, air, dan ada lagi yang lebih terkenal saat ini yaitu tanah galian yang biasa di sebut oleh banyak pengusaha sebagai pertambangan. Mulai dari tambang emas, tembaga, perak, minyak , batu bara, gas bumi, industri semen dan masih banyak lagi yang lainya. Dalam rangka menuju tahap industrialisasi di indonesia, menjadi bagian untuk pelaksanaan pembangunan, dengan tujuan pemenuhan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, serta untuk cadagan pembangunan masa yang akan datang. Tak lepas dari itu semua tentunya banyak dampak yang di timbulkan dari kegiatan penambangan tersebut. Untuk itu pelu adanya kaidah dasar yang menjadi landasan untuk pembangunan dan melindungi linkungan hidup. Kewenangan dan tugas pemerintah untuk melindungi sumber insani di negara indonesia demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan UU.No.23/1997 di jelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, 2020 11 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id diantaranya manusia beserta perilakunya,yang dapat mempengarui kelagsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri, dan makhluk hidup lainya. Lingkungan hidup di indonesia mempunyai sebuah sistem yang meliputi lingkungan sosial , lingkungan alam, lingkungan buatan dari ke tiga sistem tersebut saling berkaitan atau saling mempengaruai atara satu sistem dengan sistem yang lainya. Ketahanan dai masing-masing subsitem akan berpengaruh pada kondisi keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri. Demi untuk menjamin kelangsungan lingkungan hidup kondisi inilah yang perlu di jaga dengan tujuan mampu memberikan peningkatan kualitas kehidupan semua makhluk yang ada di dalamnya. Ada sebuah filosofi yang akan dicapai dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang didasarkan pada sebuah prinsip Otonomi Daerah, diantaranya yaitu masyarakat yang tinggal di daerah seharusnya mendapatkan manfaat yang nyata dari keberadaan sumber daya alam yang di miliki daerahnya. Namun hal ini akan terwujud dengan efektif apabila pelaksanaan pengelolaaan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip otonomi daerah, dan itupun dapat di laksanakan di antaranya oleh aparatur pemerintah daerah, berbagai dunia usaha, serta masyarakat. Berbagai cara telah di terapkan, namun masih saja tetap muncul berbagai problem yang di sebabkan oleh kurangnya pengelolaan lingkungan hidup. Kini setatus dan kualitas dari llingkungan hidup, serta SDA di indonesia dalam keadaan buruk dan menurun hal itu akan membahayakan kehidupan manusia. http://agus93winasis.blogspot.com/2013/11/kebijakan-dan-pengelolaan-lingkungan.html II. UU NO 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Pengertian Beberapa Istilah a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain b. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup pengembangan, yang meliputi pemeliharaan, kebijaksanaan pemulihan, penataan, pengawasan, dan pemanfaatan, pengendalian lingkungan hidup c. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan 2020 12 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id d. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup e. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup f. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain g. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain h. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya i. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya j. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan k. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup l. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya m. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang n. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan; o. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya 2020 13 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id p. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan q. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain; r. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain s. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; t. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan; u. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; v. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup; w. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; 2. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana 2020 14 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. III. HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT (BAB III) HAK (Pasal 5) 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KEWAJIBAN (Pasal 6) 1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. PERAN (Pasal 7) 1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara: a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; d. Memberikan saran pendapat; e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. IV.WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (BAB IV) Pasal 8 2020 15 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id 1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. 2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika; c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika; d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial; e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 1. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 2. Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. 3. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. 4. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri. Pasal 10 Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban: a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup; b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 2020 16 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. Mengembangkan dan mengembangkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup; g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup; h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat; i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup. V. PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Pasal 14 1. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 2. Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 3. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 15 1. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 2. Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 16 2020 17 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id 1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. 2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain. 3. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 17 1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 2. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang. 3. Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. VI. PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP Perijinan (Pasal 18) 1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. 2. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyarakat dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Pasal 19 1. Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan: a. Rencana tata ruang; b. Pendapat masyarakat; c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut. 2020 18 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id 2. Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan. Pasal 20 1. Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. 2. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia. 3. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada Menteri. 4. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri. 5. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangundangan. Pasal 21 Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun. Audit Lingkungan Hidup Pasal 28 Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup. Pasal 29 1. Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. 2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 4. Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. 2020 19 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id 5. Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan (BAB VII) Pasal 37 1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. 2. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. 3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. DAFTAR PUSTAKA 1. http://agus93winasis.blogspot.com/2013/11/kebijakan-dan-pengelolaanlingkungan.html 2. Undang – undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 2020 20 Ekonomi Teknik Rini Anggraini, Ir., MM Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

Judul: Ekonomi Teknik • Analisis Manfaat Biaya (benefit Cost Analysis) • Discounted Payback Periode

Oleh: Winner Sitanggang


Ikuti kami