Mempertahankan Rente Ekonomi Sumberdaya Kelautan: Kasus Kawasan Perlindungan Laut (alih Bahasa)

Oleh Robert Maryunus

546,5 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Mempertahankan Rente Ekonomi Sumberdaya Kelautan: Kasus Kawasan Perlindungan Laut (alih Bahasa)

1 Working Paper 2003-20 Juli 2003 MEMPERTAHANKAN RENTE EKONOMI SUMBERDAYA KELAUTAN: KASUS KAWASAN PERLINDUNGAN LAUT (KPL) Oleh : Paul Hallwood Universitas Connecticut http://www.econ.uconn.edu/ Dialihbahasakan oleh : Robert P. Maryunus Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Ambon Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku e-mail : roby_pm@yahoo.co.id Abstrak Makalah ini mengkaji keterkaitan antara kawasan perlindungan laut (KPL) dengan biota yang menghuninya. Banyak ilmuwan kelautan meyakini bahwa saat ini telah cukup bukti bahwa kajian biologi kelautan secara ilmiah dalam penentuan tapak KPL guna perlindungan lingkungan laut menciptakan nilai-nilai ekonomi yang saling berhubungan. Ilmuwan Kelautan telah mengidentifikasi beberapa tujuan dari KPL. Dalam hal ini termasuk perlindungan genetik dan keanekaragaman hayati, peningkatan tingkat populasi dan struktur (misalnya umur, ukuran dan fekunditas), pengayaan ekosistem melalui promosi interaksi species dan perlindungan landas kontinen terhadap campur tangan manusia. Bahkan, beberapa ahli kelautan dan ekonom perikanan memandang KPL sebagai suatu ‘polis asuransi’ terhadap penangkapan berlebih dan penggunaan sumberdaya kelautan lainnya yang banyak berdampak buruk bagi dunia perikanan. Analisis ekonomi yang disajikan disini 2 merujuk pada zonasi yang optimal, kebijakan dalam mempertahankan rente ekonomi secara berkelanjutan dan pengawasan optimal dari suatu KPL itu sendiri. Jurnal Klasifikasi Literatur Ekonomi: Q2 Kata Kunci : rente ekonomi, kawasan perlindungan laut, sumberdaya kelautan, pengawasan optimal, keberlanjutan MEMPERTAHANKAN RENTE EKONOMI SUMBERDAYA KELAUTAN: KASUS KAWASAN PERLINDUNGAN LAUT Makalah ini mengkaji keterkaitan antara Kawasan Perlindungan Laut (KPL) dengan biota yang menghuninya. Banyak ilmuwan kelautan meyakini bahwa saat ini telah cukup bukti bahwa kajian biologi kelautan secara ilmiah dalam penentuan tapak KPL guna perlindungan lingkunan laut menciptakan nilai-nilai ekonomi yang saling berhubungan. Dengan didukung bukti-bukti ilmiah yang cukup kuat telah didirikan sekitar 1.300 KPL di seluruh dunia (Boersma dan Parrish, 1999). Dalam beberapa hal munculnya undang-undang yang menciptakan lembaga KPL bagaikan ‘lemparan dadu’ karena kegagalan pemerintah dalam menciptakan lembaga yang efisien untuk mengelola sumberdaya ikan dan lingkungan laut terutama dalam hal kepentingan penangkapan. Pada pandangan ini, penciptaan KPL bagi suatu negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif merupakan tindakan negara yang berdaulat untuk mengklaim hak untuk mengelola sumberdaya yang berasal dari rakyatnya secara keseluruhan – bukan hanya untuk kepentingan penangkapan. Jadi, sebagai alat untuk pengelolaan kelautan KPL dianggap sebagai yang terbaik kedua dalam pengertian bahwa banyak bahkan mungkin semua peraturan biasanya beroperasi dibawah ketidakleluasaan kebijakan kelautan. Tepatnya bagaimana menentukan kebijakan terbaik pengelolaan kelautan sulit ditentukan, tapi ekonom perikanan 3 mencoba, misalnya untuk biaya pendaratan (Gylfason dan Weitzman, 2003) dan pemindahtanganan hak kepemilikan (misalnya Scott, 1988) memiliki properti tertentu yang diinginkan untuk pengelolaan sumberdaya kelautan yang dapat direproduksi. Ruang pertimbangan menghalangi pembahasan tentang manfaat relatif dari kebijakan terbaik ini. Namun satu keuntungan bahwa tidak ditutupnya wilayah laut dari kegiatan eksploitasi manusia. Dengan dirancangnya secara tepat arah biaya atau hak kepemilikian, setidaknya dalam teori, akan memungkinkan nelayan atau orang lain menikmati rente ekonomi berkelanjutan dari seluruh lautan, ketimbang membiarkan mereka bergantung pada biologi dan hubungan dampak ekonomi merugikan bagi kawasan lindung. Jadi dalam hal ini, KPL merupakan suatu realitas politik dan hukum dan makalah ini menawarkan analisis ekonomi pengelolaan yang efisien dan optimal kebijakan biologi dan limpahan ekonomi dari pusat kawasan lindung. Juga berhubungan erat dengan pembahasan tentang KPL sebagai entitas ekonomi adalah bahwa menurut ahli kelautan KPL menawarkan sejenis ‘polis asuransi’. Asuransi menanggulani penangkapan berlebih dan campur tangan manusia lainnya dalam penggunaan ruang laut yang berakibat menurunnya populasi, pengurangan genetik dan keanekaragaman hayati dan penurunan struktur populasi dan ekosistem dengan tajam. Dalam hal manfaat ekonomi langsung, tidak hanya rente ekonomi berkelanjutan yang diharapkan dari penciptaan sebuah KPL tetapi juga variabilitas dari waktu ke waktu. Yang diharapkan dalam hal ini adalah tingginya rente ekonomi berkelanjutan dan rendahnya variabilitas. Kedua faktor ini membuat suatu keharusan bahwa baik tidaknya suatu KPL pada ruang laut berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah memagang peranan penting – relatif terhadap ukuran habitat atau jangkauan target species bahkan ekosistem untuk menstabilkan biota yang mendiaminya. Pembahasan lanjut dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : Bagian 2 menguraikan pertimbangan biologis berkaitan dengan penempatan sebuah KPL. Bagian 3 menawarkan penyesuaian tingkat rente ekonomi berkelanjutan sebagai suatu fungsi 4 dari kedua jumlah keluaran dari suatu kawasan terlindung dan tingkat aktifitas campur tangan manusia. Bagian 4 mendiskusikan gagasan bahwa kawasan - kawasan dalam multi-kawasan KPL harus dipilih guna menyeimbangkan biaya sosial marjinal dari aktifitas manusia antara kawasan. Bagian 5 model - model penciptaan rente berkelanjutan pada ruang laut. Bagian 6 membahas tentang perlunya pengaturan dari KPL dan juga menawarkan model pengawasan yang optimal. Model ini mengotimalkan jumlah aktifitas pengawasan, pengaturan pengawasan, rente berkelanjutan terlindungi per kapal pengawasan, dan jumlah rente berkelanjutan optimal secara sosial yang memungkinkan terganggunya biaya yang tingginya dari pengawasan. Bagian 7 mempertimbangkan beberapa pengembangan dari model dimaksud. Akhirnya, bagian 8 adalah tawaran kesimpulan. 2. KPL dan Pertimbangan-Pertimbangan Biologi Faktor - faktor biologis sangat penting dalam penempatan suatu KPL – meskipun faktor-faktor non biologis kadang juga bisa menjadi penting, seperti ketika KPL ditempatkan berada diatas sebuah kapal karam. Rente ekonomi yang diperoleh dari memancing, olahraga selam dan wisata bahari sebagian besar tergantung pada tumbuhan dan binatang laut yang mendiaminya. Dalam hal ini, suatu KPL harus ditempatkan dilokasi yang berdampak maksimal bagi biota dan habitat laut – baik yang berada dalam batas atau disekitarnya (bahkan mungkin jauh) pada kawasan yang biasa disebut ‘limpahan biologis’. Sebuah pertanyaan lanjutan yang penting mengenai Kawasan Perlindungan Laut adalah keterkaitan antara pertimbangan biologis dengan kesesuaian ukuran. Dengan demikian, apabila KPL ditempatkan dengan tepat akan memungkinkan dampak minimal pada biota dan hal itu telah memberikan perlindungan yang memadai. 5 Penempatan ruang bagi suatu KPL sebagian besar menyangkut penerapan model biologis yang saling berhubungan. Allison, Lubchenco dan Carr (1988), menggambarkan empat model biologis penambahan populasi yang diilustrasikan pada gambar 1. Elipsis menunjukkan populasi laut, garis panah tebal adalah perekrutan antara populasi, dan garis panah putus-putus (meskipun positif) adalah tingkat perekrutan. Suatu KPL pada setiap pusat populasi pada model A dapat membantu melindungi penambahan diri populasi tanpa limpahan biologis ke populasi lainnya (misalnya beberapa avertebrata, ikan yang hidupnya menyendiri, tunikata dan kebanyakan rumput laut). Pada model B, limpahan biologis yang besar karena ada perekrutan kuat dengan leluasa secara terpisah tapi dekat dengan populasi (misalnya abalon dan beberapa ikan karang yang berenang pada perairan dangkal). Limpahan biologis juga kuat pada model C, tetapi dalam kasus ini hanya dari sumber yang memasok populasi ikan atau propagules yang cukup jauh dari populasi sehingga limpahan biologisnya lemah – seperti dependensi secara umum pada keseluruhan species yang sebagian bergantung pada arus yang lebih kuat. Terakhir, model D menunjukkan populasi yang terpisah dipisahkan berjauhan yang secara tidak langsung dihubungkan melalui 6 larva yang dihasilkan (misalnya beberapa ikan karang, bulu babi dan lobster). Oleh karena itu, pada model biologis B, C dan D baik primer maupun sekunder ditunjukkan dengan limpahan biologis. Perlindungan dari suatu sumber populasi menciptakan limpahan primer ke populasi sekunder, karena itu lebih baik menghasilkan limpahan kedua (atau tidak langsung) populasi lainnya – dan kemungkinan untuk kembali ke populasi awal. Seperti yang telah dijelaskan penentuan ruang dengan tepat sangatlah penting. Hal itu digambarkan pada model B dimana populasi 2 atau 3 lebih baik ketimbang populasi 1 atau 4 karena besarnya keterkaitan pada ekosistem yang lebih besar. Selain itu, pada model C sasaran populasi 2, 3 atau 4 memberikan limpahan biologis yang lemah, Sementara KPL populasi 1 lebih sehingga memberi manfaat yang besar. Analisis rinci lainnya untuk menunjukkan tapak KPL secara ilmiah dikemukakan oleh Auster dan Shackell (2000). Mereka mensurvei tentang iklim dan kumpulan ikan demersal boreal di barat laut Atlantik. Kesimpulan utama mereka adalah kumpulan zoologi tersebut dapat stabil pada ruang laut dari waktu ke waktu meskipun dicatat bahwa batas-batas kumpulan dapat berubah jika taksa terganggu oleh eksogen kegiatan penangkapan ikan berlebih atau perubahan kondisi air laut seperti suhu. Namun demikian, penulis mengklaim bahwa “ batas sekumpulan ikan dapat berfungsi sebagai filter utama dalam pemilihan wilayah KPL” (Auster dan Shackell, 2000, halaman 423). Ini adalah klaim penting mengingat bahwa mereka mengacu pada penelitian tentang apa yang disebut ‘topologi rendah’ daerah kontinen dimana tandatanda perbatasan sudah sangat tidak jelas lagi dibanding topografi di wilayah tinggi seperti karang terumbu lainnya dan padang lamun. Dalam hal ini penulis juga mengidentifikasi pilihan lokasi lainnya. Dengan demikian lokasi harus dipilih sejauh mungkin dari dasar perairan laut yang tercampur (pasir, batu, kerikil, sedimen kohesif) dengan tujuan memaksimalkan baik species dan interaksi-interaksi species – sehingga mempromosikan ekosistem yang lebih luas ketimbang satu atau beberapa 7 species target. Lebih jauh lagi penulis bersama beberapa orang lainnya menyatakan bahwa ada satu kasus dalam penentuan KPL, ditetapkan berdasarkan daerah pemijahan dan tempat berkumpulnya juvenil. Penelitian terbaru oleh Bellwood dan Hughes (2001) pada terumbu karang menggambarkan adanya limpahan biologis yang keluar dari daerah pusat. Mereka menemukan, inter alia, bahwa yang terpenting dalam peramalan keragaman species ikan karang dan terumbu karang yang diriset oleh meraka adalah luasnya habitat terumbu karang dalam jarak 600 km dari lokasi – ruang biologis ditentukan oleh pergerakan ikan dan plankton. Jadi sesungguhnya temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh ahli kelautan lainnya – lihat Knowlton (2001 dan referensi didalamnya). Karya ilmiah dibidang lingkungan laut masih menunjukkan apa yang oleh ekonom diistilahkan dengan “ekonomi biologi eksternal” yang atas nama, atau setidaknya menurut teori nilai ekonomi dapat ditentukan. Sebuah referensi terkemuka yakni tulisan Ward, Heinemann dan Evans (2001) yang mensurvei dampak KPL terhadap biologi kelautan. Temuan mereka sejalan dengan model biologi yang dijelaskan pada gambar 1. Delapan puluh Sembilan makalah yang disurvei menunjukkan bukti sebagai tawaran pada “dampak cadangan”, suatu “dampak limpahan ” dan “dampak ekspor” dari Kawasan Perlindungan Laut. “Dampak Cadangan” terjadi dalam KPL. Perbaikan habitat yang ditawarkan lewat perlindungan invasi kegiatan penangkapan ikan menjadi penyebab peningkatan pemijahan, tempat tinggal, dan kelulusan hidup larva serta juvenil , penurunan tingkat kematian ikan, dan peningkatan umur rata-rata, kepadatan, biomassa dan potensi reproduksi. Hasil lainnya adalah suatu “dampak stabilitas” yang mengambil bentuk dari pengurangan variabilitas dan tantangan terhadap gangguan populasi. Terjemahan dampak biofisik kedalam istilah ekonomi, nilai ekonomi dalam suatu KPL diketahui meningkat ‘sebelum-sesudah’ perbandingan. “Dampak limpahan” merupakan pergerakan murni larva, keluarnya 8 ikan muda dan dewasa dari suatu KPL yang berakibat peningkatan kepadatan ikan lokal dan hasil tangkapan ikan lokal. Terakhir, “Dampak Ekspor” mengacu pada pergerakan murni larva sedemikian rupa sehingga terjadi peningkatan daerah rekrutmen dan peningkatan daerah tangkapan. Jadi sekali lagi, dampak limpahan dan ekspor berpotensi meningkatkan nilai ekonomi di luar suatu KPL sehingga ada ekonomi eksternal dari satu wilayah geografis ke wilayah geografis lainnya. Ukuran Kelayakan suatu KPL Sebuah pertimbangan yang relevan merupakan ukuran layak suatu KPL. Ward, Heinemann dan Evans (2001) meyakini bahwa dari hasil penelitian mereka 20 sampai dengan 70 % daerah penangkapan ikan tergantung pada keadaan yang dibutuhkan bagi perlindungan ukuran yang berdampak pada biomassa ikan. Ukuran besarnya potensi dari suatu KPL untuk beberapa taksa kelautan ditunjukkan oleh Kenchington (1990). Dia menunjukkan bahwa”pada lingkungan daratan, kebanyakan komunitas ekologis dapat ditunjukkan dengan survei dan skala manajemen dari 101 sampai 104 meter. (Namun), skala ini umumnya tepat (hanya) untuk komponen tetap atau daerah pasang surut dan komunitas bentik tetapi untuk species planktonik 104 sampai 106 meter adalah skala yang sesuai sedangkan nektonik dan species yang bermigrasi berlaku 104 sampai 107 (halaman 33). Kenchington (1990) juga turut melengkapi ukuran layak dari suatu KPL dimana KPL bergantung pada dua variabel : ukuran habitat dari hewan atau tumbuhan laut dan jarak penyebarannya. Jadi, habitat tempat tinggal kecil – hanya beberapa meter – untuk karang dan periode bersarang bagi kura-kura dan burung laut. Namun, besar – dengan skala ratusan kilometer – untuk mahluk pelagis seperti tuna dan ikan paus. Kedua dimensi, penyebaran selama fase distribusi atau migrasi mungkin agak berbeda dalam skala dari ketergantungan fase habitat. Sebagai contoh, berikut Boersma dan Parrish (1999), karang memiliki tingkat kemurnian, selama fase distribusi, arus samudera dapat membawa larva sejauh ratusan kilometer. Serupa 9 dengan itu, banyak ikan karang memiliki habitat yang lebih besar dibandingkan polip karang, tetapi lebih kecil dari jarak penyebaran mahkluk pelagis. Sebuah KPL perlu menargetkan setidaknya salah satu dari dua dimensi. Setelah mengidentifikasi adanya manfaat biologis dan limpahan dari KPL perhatian kita sekarang beralih ke analisis ekonomi zonasi KPL. 3: Model Ekonomi Dasar Berikut tinjauan ekonomi KPL berkaitan dengan beberapa faktor, yang disebut dalam kawasan lindung dan pengambilan keputusan bagi kegiatan manusia, dimana zonasi berdampak terhadap rente ekonomi berkelanjutan, dan pengawasan optimal dari suatu KPL. Untuk menganalisis faktor-faktor ini sebagai suatu model sederhana, dikembangkan berdasarkan persamaan berikut : V = f(x,h) fx < 0, fh < 0 (1) Dimana V adalah nilai moneter rente ekonomi berkelanjutan yang tersedia dari sumber yang dikelola dengan baik pada KPL. Istilah x adalah jarak dari pusat kawasan lindung yang terletak ditengah-tengah KPL, dan h adalah tingkat pra-definisi aktifitas manusia dalam pengertian,penanangkapan dengan menggunakan teknik tertentu. Tanda negatif pada turunan parsial, fx dan fh, menunjukkan, masing-masing, bahwa rente berkelanjutan merupakan suatu jarak dari pusat suatu KPL yang meningkat, dan yang lebih tinggi tingkatannya dari penurunan rente ekonomi aktifitas manusia. Asumsi pertama adalah sejalan dengan studi biologis yang telah disebutkan sebelumnya dalam limpahan biologis dari kawasan lindung yang menurun seiring dengan jarak. Hal ini juga menunjukkan bahwa fh < 0 berarti bahwa penangkapan ikan berlebih mengurangi rente ekonomi. 10 Analisis ekonomi dijelaskan oleh persamaan (1) berlangsung secara berurutan diawali dengan bagaimana dampak kegiatan manusia, dalam kombinasi dengan kondisi biologi kelautan, membuat pembatasan akses kebijakan ekonomi yang rasional. 4: Zonasi Permasalahan ekonomi untuk aktifitas zonasi – melarang beberapa atau semua kegiatan manusia dari wilayah tertentu termasuk dari non-konfeksitas dalam batas kemungkinan produksi (Helfand dan Rubin, 1994). Jadi kedua kegiatan tidak akan bersesuaian bila kesempatan biaya yang satu diperbandingan dengan lainnya, dalam pengertian apa yang dapat diberikan oleh satu kepada yang lainnya. Contohnya adalah penangkapan dengan trawl dan kekayaan yang ada pada habitat dasar laut. Bahkan apabila ada satu yang lolos dari trawl maka hal itu secara substansial merusak habitat yang kaya menjadi tidak berharga dari sudut pandang ekologi (Auster dan Shackell, 2000). Serupa dengan sifat non-konfeksitas yang dapat terjadi pada habitat terumbu karang dan parawisata pada saat jangkar diturunkan yang berakibat rusaknya karang. Mengingat penurunan biaya marjinal suatu kegiatan kerja pada tempat zonasi, dengan menggunakan beberapa jenis perkiraan kemampuan membayar, bertujuan untuk menentukan alokasi yang tepat pada suatu sistem diantara kegiatan yang tidak bersesuaian. Suatu solusi utama akan memisahkan kegiatan yang saling bertentangan pada zona berbeda. Ini adalah apa yang terjadi pada zonasi laut dari GBRMP (day, 2002) dimana terjadi pemisahan yang baik kegiatan manusia menjadi 6 daerah yang berbeda. Hal ini juga terjadi pada kebanyakan KPL lainnya di seluruh dunia dimana, misalnya, keseluruhan kegiatan penangkapan diatur berdasarkan aturan penangkapan atau bahkan membuka akses sampai keluar dari zona. 11 Menggunakan persamaan (1) masalah zonasi juga dapat dimodelisasi sebagai suatu usaha oleh penentu kebijakan untuk menyamakan biaya sosial marjinal dari kegiatan manusia pada ruang lautan. Seperti disebutkan sebelumnya, fh < 0 berarti bahwa kegiatan manusia berdampak buruk bagi rente berkelanjutan1. Oleh karena itu, dV/dh, mengukur biaya sosial marjinal sebagai dampak dari kegiatan manusia. Biaya soaial marjinal diumpamakan dapat bervariasi seiring dengan variasi ruang kondisi kelautan. Sebagai contoh, trawl di daerah yang memiliki pengaruh buruk terhadap dasar laut akan memiliki biaya sosial yang lebih tinggi daripada didaerah alami dimana kondisi habitat alami tidak begitu kaya. Dengan demikian, secara absolut, menurut kondisi kelautan : Dimana superskrip ditunjukkan oleh penomoran zona. Jika tujuannya adalah untuk meminimalisir aktifitas kegiatan manusia, atau untuk menerima suatu jumlah tertentu rente berkelanjutan yang terdegradasi, tergambar pada ketidaksetaraan dalam persamaan (2) adalah kebijakan yang tidak rasional2. Dibandingkan dengan aktifitas manusia yang harus didorong keluar dari zona tersebut dimana biaya sosial marjinal, diukur dari dv / dh, relatif tinggi pada tempat lebih rendah, sehingga mengurangi total biaya sosial dari kegiatan3 1 Efek negatif dari kegiatan manusia yang diberikan lewat rente berkelanjutan dapat dimodelisasi setelah terjadinya terlampauinya beberapa ambang batas. 2 Pernyataan ini mengabaikan pertimbangan biaya kebijakan di tempat lain yang dibahas dalam makalah ini. 3 Model zonasi yang menarik dikemukakan oleh Barry Field (1989) bahwa rasionalitas ekonomi mensyaratkan adanya zonasi yang bertujuan menyamakan biaya sosial marjinal (atau manfaat) diantara setiap zona. Namun, model ini tidak sesuai untuk isu zonasi laut yang didiskusikan disini. Secara khusus, model bidang mengasumsikan bahwa populasi agen ekonomi dibatasi dalam sub kelompok 12 kecil untuk menjelaskan wilayah geografis subdivisi yang lebih besar. Hal ini jelas tidak terjadi pada nelayan yang memiliki kebebasan bergerak diantara zona-zona. Selain itu penulis beranggapan bahwa dalam subdivisi tertentu, agen-agen ekonomi yang ada tawar-menawar satu dengan yang lainnya guna membatasi disekonomis eksternal yang kemungkinan terjadi dalam subdivisi – meskipun dapat terjadi, hal ini umumnya tidak terjadi bagi pengguna ruang laut. Selain itu, dalam model bidang tidak terdapat ekonomi eksternal diantara zona. Sekali lagi ini bertentangan dengan asumsi umum yang digunakan disini yakni limpahan biologi dan ekonomi. Model bidang tepat seperti apa yang ada dalam alam pikiran penulis. 5: Pemodelan Rente “Gelembung” Dalam bagian ini perhatian beralih ke modelisasi rente ekonomi berkelanjutan dan konsekuensi ekonomi dari limpahan biologis. Ada beberapa cara untuk memodelisasi konsekuensi ekonomi dari KPL yang berhubungan dengan limpahan biologis dan ekonomi. Sebuah model sederhana digunakan disini untuk menggambarkan poin utama. Pada Gambar 2 jarak dari pusat zona tertutup ditentukan oleh sumbu x dan rente satuan luas persegi (misalnya, meter persegi ) dari dasar laut diukur dalam dollar pada sumbu y. Fungsi f (x) mengukur nilai ekonomi berkelanjutan per satuan luas yang 13 secara mutlak bergantung dengan jarak dari pusat zona tertutup. Fungsi ini menurun secara konsisten dengan asumsi bahwa nilai limpahan menurun berdasarkan jarak. Dalam persamaan (1) f(x) < 0 . Perlu ditekankan bahwa pada gambar 2 menunjukkan sebuah garis bersilangan melalui suatu pusat “wilayah geografis yang ditunjuk” yang ditunjukkan pada Gambar 3. Fungsi f(x) dianggap sebagai tepi luar sebuah “gelembung” rente ekonomi berkelanjutan yang berada dalam ruang tiga dimensi dengan titik tertinggi yang berpusat pada titik asal. Tingkat rente ekonomi, f(x), adalah berkelanjutan dalam pengertian bahwa manusia sebagai pengguna akan memperoleh manfaat setelah periode itu. Sebagai contoh, rente berkelanjutan adalah nelayan yang yang mendapatkan hasil tangkapan setiap tahunnnya dari pertumbuhan biomassa atau bagi para hobi selam tidak mengganggu objek yang mereka lihat di lautan. Artinya, dalam penerapan ini untuk lanskap daratan dimana agen-agen ekonomi diibaratkan sebagai rumpun – seperti pada karya hak milik Demsetz (1967), dibatasi dari jarak terjauh ke wilayah geografis. Sebagai kasus dasar, anggaplah bahwa wilayah geografis yang ditunjukkan dalam Gambar 3 adalah pada awalnya dikelola dengan tidak efisien sejauh nelayan dan pemanfaatan lainnya oleh manusia di setiap tempat mengurangi rente ekonomi sampai ke nol. 14 Asumsi ini sejalan dengan teori perikanan akses terbuka seperti yang dibahas, misalnya, oleh Gordon (1954). Juga kurang lebih sama dengan analisis perikanan yang menggunakan jumlah tangkap yang diperbolehkan yang dikombinasikan dengan pembatasan penangkapan terhadap jenis alat, jumlah kapal, atau anak buah kapal per kapal. Dalam hal ini, penangkapan dengan tujuan meningkatkan rente ekonomi diupayakan dengan membatasi penangkapan, praktek nelayan sewaan yang merusak dalam praktek modal penangkapan yang tidak terkendali (lihat OECD, 1997). Dalam kaitan dengan upaya meningkatkan rente ekonomi dari tingkat awal (nol) suatu zona tertutup memperkenalkan lebih dari satu daerah produktif biologis yang dipilih berdasarkan pertimbangan pada bagian 2. Pada Gambar 2, jarak 0x1 menunjukkan zona tertutup. Hal itu diasumsikan, seiring dengan waktu, produktifitas biologis dari zona tertutup meningkat – yang berakhir pada tingkatan moneter maksimum, IMAX . Asumsi yang betul-betul konsisten dalam bidang yang relevan dibahas dalam studi Ward, Heinemann dan Evans (2001). Perhatian masalah pada zona tertutup yang tidak disertai dengan pembagian zonasi lainnya akan berakibat nelayan secara berulangkali akan mencapai garis terluar dari zona tertutup. Ini adalah contoh dari “perikanan berpindah” yang dilakukan oleh nelayan yang keluar dari kawasan lindung. Sama seperti usaha perikanan intensif (dan kemungkinan kegiatan manusia lainnya seperti selam dan kerusakan akibat jangkar) yang merusak potensi rente ekonomi berkelanjutan diluar x1. Dalam kasus ini jika dimisalkan profil rente sebagai IMAXAx1x2 - yang berkurang secara nyata terhadap f (x). Sementara pengelola dari beberapa usaha perikanan tampaknya puas dengan keadaan ini, tetapi lainnya tidak. Sehingga pihak berwenang Amerika Serikat mengatur Teluk Maine di timur laut Amerika yang memungkinkan nelayan menangkap ikan sampai 15 ke batas zona tertutup, tetapi di kawasan taman Karang Penghalang Besar Australia memungkinkan dilindungi lebih jauh sampai dengan kawasan lindung (Day, 2002). Suatu kawasan lindung ditunjukkan pada Gambar 2 sebagai jarak x1 ke x2. Sebagai sebuah kebijakan, tujuan dari kawasan lindung adalah mendapatkan sebanyak mungkin rente ekonomi berkelanjutan, pengenaan biaya kebijakan menjadi tidak leluasa – seperti yang akan dibahas kemudian. Oleh karena itu hanya beberapa kegiatan manusia yang diperbolehkan pada kawasan lindung. Pembatasan zonasi seperti pada persamaan (2) dan dibahas dalam bagian 4. Kami tertarik terhadap jumlah rente ekonomi berkelanjutan yang dibuat dalam kawasan lindung melalui biologi dan hubungannya limpahan ekonomi dari zona tertutup. Guna menentukan hal ini kita perlu menghitung volume, V, yang merupakan ukuran rente ekonomi berkelanjutan, dibuat dibawah f(x) antara x1 dan x2 berputar sekeliling sumbu y4. Integrasi yang diperlukan dalam hal ini adalah : 4 Elemen yang diperlukan pada volume adalah dV = 2 fx. Guna mengevaluasi persamaan fungsi f (x) perlu didefinisikan lebih lanjut. Sebagai illustrasi diasumsikan bahwa y = IMAX – x/4. Intersepsi disini adalah jumlah maksimum rente ekonomi berkelanjutan yang dapat diciptakan diatas kolom air tersubur persatuan luas persegi diukur dari dasar laut. Maksimum dalam hal ini 16 diasumsikan berada pada pusat zona tertutup – yang diasumsikan masuk akal secara biologis jika zona tertutup ini terletak dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibahas sebelumnya. Dalam ilustrasi numerik khusus ini rente ekonomi yang dapat dibuat pada kawasan lindung diberikan oleh : dan Pada rente ekonomi ini, V, adalah rente berkelanjutan maksimum yang dapat dibuat melalui limpahan biologis dengan asumsi nelayan dan manusia pengguna lainnya pada kawasan lindung mematuhi aturan tentang zona terlarang. Yakni, mereka tidak mengambil bagian pada kegiatan illegal yang berdampak mengurangi rente ekonomi kearah bawah f (x). 6: Kegiatan Pengawasan Hal yang sangat masuk akal bila diasumsikan bahwa tanpa kegiatan pengawasan nelayan dan manusia pengguna lainnya di kawasan lindung akan mengurangi tingkat rente ekonomi berkelanjutan. Karena hal ini menarik kita maka dapat ditarik keuntungan dari kegiatan pengawasan di kawasan lindung. Jika kegiatan ilegal terjadi rente menurun kearah bawah f(x) seperti pada Gambar 2. Biaya ini dimodelisasi sebagai pengurangan intersepsi nyata, I, dari f(x) dibawah IMAX - keseluruhan f (x) dimana fungsi cenderung bergeser kebawah. Biaya dari aktifitas ilegal dihitung melalui dua langkah. Pertama, evaluasi persamaan sebelumnya: 17 Kedua, perubahan rente ekonomi bagi pergeseran efektif kebawah pada intersepsi yang disebabkan oleh aktifitas ilegal adalah : 7 Dimana ∆I menggantikan ∆IMAX terakhir sebagai kuantitas tetap tetapi intersepsi nyata menjadi lebih rendah jika pada kasus ini kegiatan ilegal terjadi. Pada penyusunan kembali, 8 Dengan kata lain, pengurangan pada intersepsi berdampak negatif secara langsung pada rente ekonomi berkelanjutan. Pengeluaran optimum pada upaya pengawasan masing-masing tergantung pada manfaat dan biaya. Keuntungan dari upaya pengawasan adalah penahanan I sedekat mungkin ke IMAX , yang menjadi pokok persoalan ketidakleluasaan biaya pengawasan. Memperbanyak kapal pengawasan menjadi ukuran bagi upaya pengawasan, total manfaat dari pengawasan adalah: TB = Rente ekonomi terselamatkan per kapal pengawasan x jumlah kapal pengawas (9) 18 Sebuah fungsi TB merefleksikan yang semakin menurun menggambarkan kegiatan pengawasan pada Gambar 4. Perhatikan bahwa upaya pengawasan POLX bersamaan dengan VMAX - rente ekonomi maksimum dihasilkan lewat KPL – yakni persamaan (5) Total biaya upaya pengawasan adalah sederhana : TC = biaya per kapal x jumlah kapal pengawas (10) TC digambarkan secara sederhana meningkatkan fungsi linier Hal ini jelas ditunjukkan pada Gambar 4 sebagai jumlah optimum dari kapal pengawasan (ukuran dari upaya pengawasan) adalah POL1, yang ditentukan dimana manfaat marjinal sama dengan biaya marjinal. Ciri-ciri penting lainnya dalam solusi ekuilibrium adalah a) jarak AB dihitung berdasarkan keuntungan bersih terhadap upaya pengawasan, dan b) VMAX – V1 menghitung rente ekonomi berkelanjutan yang hilang sebagai dampak lanjut dari kegiatan-kegiatan ilegal. Dengan kata lain, 19 penyediaan biaya pengawasan, tidak optimal untuk memaksimalkan rente ekonomi sepanjang f (x). 7: Dampak dari beberapa kegiatan eksogen pada solusi ekuilibrium Selanjutnya pembahasan yang dapat digunakan untuk menunjukkan dampak guncangan di tiga eksogen, masing-masing, upaya pengawasan yang optimal, keuntungan bersih dari pengawasan dan rente ekonomi berkelanjutan yang diberikan pada saat pengawasan dioptimalkan. Dimulai dengan, perhatian pada gambar 5 rotasi keatas dari TB1 ke TB2 meningkatkan keuntungan bersih dari AB ke CD, menurunkan kehilangan rente ekonomi yang hilang akibat aktifitas ilegal dari VMAX - V1 to VMAX – V2 dan penurunan biaya total pengawasan pada tingkat B ke tingkat D. Jelas, apa yang menyebabkan fungsi TB memutar keatas menciptakan beberapa manfaat berharga. Faktor-faktor penyebab rotasi TB ketas pada Gambar 5, menyiratkan meningkatnya penghematan biaya per kapal pengawasan, seperti yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama, teknik pengawasan yang lebih baik atau sosialisasi aturan yang membuat 20 pengawasan lebih mudah (misalnya keharusan bagi nelayan untuk secara terusmenerus melaporkan kedudukan mereka) akan meningkatkan produktifitas pengawasan. Tercapainya ekuilibrium mengurangi pengawasan di POL2, tetapi lebih banyak rente ekononomi terlindungi, V2 > V1, penghematan biaya per kapal pengawasan harus dapat ditingkatkan. Iut berarti setiap kapal pengawasan yang tersisa akan memotong lebih banyak biaya akibat ekstraksi ilegal. Kedua, hasil penghematan biaya per kapal pengawas dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih baik bagi nelayan dan manusia pengguna lainnya dari KPL tentang kerugian biologi dan ekonomi sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan ilegal. Dengan asumsi bahwa pendidikan dapat mengurangi kegiatan illegal, masuk akal untuk menduga bahwa sisa kapal nelayan ilegal akan mampu mengumpulkan lebih banyak biaya per kapal ilegal karena bantuan dari luar karena berupa pembebasan disekomoni eksternal terhadap penanangkapan ikan berlebih oleh kapal ikan ilegal yang berhenti dengan sendirinya. Hal ini memungkinkan untuk memperluas argumen guna menjelaskan pertimbangan-pertimbangan lain. Sebagai contoh, hasil penghematan biaya per kapal pengawasan kemungkinan tidak meningkat jika, terjadi penuruan nelayan ilegal menjadikan upaya penangkapan menjadi lebih sulit. Kemudian pendidikan yang lebih baik berdampak persuasif kepada beberapa nelayan ilegal untuk menghentikan kegiatannya yang memungkinkan terlindunginya biaya per kapal pengawasan. Jika itu terjadi, TB1 berputar kekanan, kebalikan dari apa yang diinginkan oleh para pengambil kebijakan akan terjadi – keuntungan bersih pengawasan akan jatuh dan biaya hilang dari kegiatan ilegal akan bertambah. Penyelesaian kontra-intuitif ini tidak mendidik pengguna tentang nilai biologi dan ekonomi dari sumberdaya yang mereka eksploitasi. Namun, hasil seperti itu tampaknya tidak mungkin untuk dikesampingkan. Ketiga, pemberlakuan hukum yang lebih ketat akan merotasi TB keatas pada Gambar 5. Argumen disini serupa dengan diskusi sebelumnya dalam kaitannya dengan 21 dampak pendidikan yang lebih baik. Jadi, jika hukum lebih ketat kegiatan ilegal berkurang, penghematan biaya per kapal pengawasan akan meningkat. 8: Kesimpulan Makalah ini telah membahas beberapa konsekuensi ekonomi utama dari Kawasan Perlindungan Laut (KPL). Dimulai dengan menganjurkan bahwa institusi KPL (dan yang terkait dengan undang-undang yang memperbolehkan) adalah kebijakan terbaik kedua. Kebijakan ini telah diadopsi secara luas untuk melindungi lingkungan laut dalam bentuk biaya – mencari kepentingan penangkapan telah efektif menghalangi adopsi dari potensi pertama terbaik peningkatan biaya kebijakan seperti biaya pendaratan ikan dan pemindahtanganan hak milik. Pertimbangan utama dalam pembentukan suatu KPL adalah penggunaan model biologi yang benar – Sebaliknya mungkin tidak dapat digunakan untuk memaksimalkan hasil biologis dan ekonomi. Dengan mengasumsikan masalah ini terselesaikan, makalah melanjutkan untuk membahas prinsip-prinsip zonasi optimal. Zona harus dirancang dan diawasi sehingga ada kesamaan diantara biaya sosial marjinal dari kegiatan manusia. Pembahasan selanjutnya, menunjukkan kebijakan dari suatu KPL berdampak positif terhadap biaya marjinal, tetapi umumnya tidak optimal untuk menurunkan biaya sosial marjinal pada tingkat nol. Lebih dari beberapa biaya ekonomi berkelanjutan harus dilepaskan karena kehabisan biaya penangkapan (diharapkan beberapa) penggunaan ilegal oleh manusia terlalu tinggi. Beberapa konservasionis menyatakan bahwa negara harus mempertahankan lingkungan laut yang asli harus yang disadari bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini terlalu tinggi. Referensi 22 Allison, G.W., Lubchenco, J. and Carr, M.H. (1998), "Marine Reserves are Necessary but not Sufficient for Marine Conservation", Ecological Applications, 8 (1), Supplement, S79-S92. Auster, P.J. and Shackell, N.L. (2000), "Marine Protected Areas for the Temperate and Boreal Northwest Atlantic: The Potential for Sustainable Fisheries and Conservation of Biodiversity", Northeastern Naturalist, 7 (4), 419-34. Bellwood, D.R. and Hughes, T.P. (2002), “Regional-Scale Assembly Rules and Biodiversity of Coral Reefs”, Science 292 (5521), 25th May, 1532-35. Boersma, P.D. and Parrish, J.K. (1999), "Limiting Abuse: Marine Protected Areas, a Limited Solution", Ecological Economics, 31, 287-304. Day, J.C. (2002), "Zoning - lessons from the Great Barrier Reef Marine Park", Ocean and Coastal Management, 45 139-56. Demsetz, H. (1967), "Toward a Theory of Property Rights", American Economic Review, Papers and Proceedings, 57, 347-59. Field, B. (1989), "The Evolution of Property Rights", Kyklos, 42(3), 319-45. Gordon, H.G. (1954), "The Economic Theory of a Common Property Resource: the Fishery, Journal of Political Economy, 62 (2), April, 124-35. Gylfason, T. and Weitzman, M.L. (2003), "Icelandic Fisheries Management": Fees vs. Quotas", Paper presented at an international conference on Iceland and the World Economy: Small Island Economies in the Era of Globalization, Center for International Development, Harvard University, May 20th, 2002. This version, February 2003. Helfand, G.E. and Rubin, J. (1994), "Spreading versus Concentrating Damages: Environmental Policy in the Presence of Nonconvexities", Journal of Environmental Economics and Management, 27, 84-91. Kenchington, R.A. (1990), Managing Marine Environments, Taylor and Francis, New York. Knowlton, N. (2001), "Coral Reef Biodiversity - Habitat Size Matters", Science, 292, 25th May, 1493- 95. OECD (1997), Toward Sustainable Fisheries Management, OECD, Paris. 23 Scott, A. (1988), "Development of Property in the Fishery", Marine Resource Economics, 5, 289-311. Ward, T, Heinemann, D. and Evans, N. (2001), The Role of Marine Reserves as Fisheries Management Tools, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Bureau of Rural Services, Australia. Available http://www.affa.gov.au

Judul: Mempertahankan Rente Ekonomi Sumberdaya Kelautan: Kasus Kawasan Perlindungan Laut (alih Bahasa)

Oleh: Robert Maryunus


Ikuti kami