Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2007

Oleh Faisal Ichwan

588,2 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2007

Perpustakaan Unika PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEMARANG I Kertas Karya Disusun guna memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar Ahli Madya D3 Perpajakan Disusun oleh : Nama NIM : : Tarto Harjanto 04.31.0026 PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2007 Perpustakaan Unika DAFTAR ISI HALAMAN HALAMAN JUDUL ...................................................................................................i HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................................ii HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KERTAS KARYA................................iii HALAMAN PENGESAHAN KERTAS KARYA......................................................iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..........................................................v KATA PENGANTAR................................................................................................vi DAFTAR ISI .............................................................................................................vii BAB I BAB II : : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah......................................................1 1.2 Perumusan Masalah.............................................................5 1.3 Tujuan Penelitian..................................................................5 1.4 Manfaat Penelitian................................................................6 1.5 Sistematika Penulisan............................................................6 LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian..............................................................................8 2.2 Pengertian umum keberatan..................................................9 2.3 Tatacara Pengajuan Keberatan.............................................10 2.4 Penyelesaian Keberatan.......................................................14 2.5 Dasar Hukum Pengurangan PBB.........................................16 vii Perpustakaan Unika BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 3.1 Sejarah Kantor Pelayanan pajak Bumi dan Bangunan Semarang..............................................................................24 3.2 Sruktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang............................................................29 3.3 Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak dan Bangunan Semarang.............................................................................37 BAB IV : PEMBAHASAN IV.1 Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan...........38 IV.2 Alasan Dalam Pengajuan dan pengurangan PBB................38 IV.3 Dasar HukumPelaksanaan Pengurangan PBB.....................39 IV.4 Syarat – Syarat Pengajuan Pengurangan.............................40 IV.5 Jangka Waktu Penyelesaian Pengurangan ..........................42 IV.6 Prosedur Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan PBB................................................................43 IV.6.1 Prosedur pelaksanaan Pengajuan .....................................43 IV.6.2 Prosedur Penyelesaian Pengurangan................................47 IV.6.3 Keputusan Atas Pengajuan Pengurangan ........................50 viii Perpustakaan Unika BAB V : PENUTUP V.1 Kesimpulan .........................................................................56 V.2 Saran....................................................................................58 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN ix Perpustakaan Unika BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Masalah Sebagai warga Negara kita semua harus menyadari kewajiban - kewajiban kita terhadap Negara sebagai imbalan atas perlindungan dan hak hak yang diberikan Negara terhadap kita. Dengan lain perkataan “tidak sepatutnyalah kita menerima atau menuntut berbagai hak dari Negara, sedang kita mengabaikan kewajiban - kewajiban kita terhadap Negara“. Sebagai insan Pancasila kita harus pandai menerima dan pandai pula memberi dan ini namanya “pandai bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat“. Kita menghendaki agar Negara menciptakan bagi kita semua kehidupan yang adil dan makmur lahiriah dan batiniah dan kita harus mewujudkan kewajiban kewajiban kita terhadap Negara dengan sebaik - baiknya. Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan Negara, wajar menyerahkan sebagaian dari kenikmatan yang di perolehnya kepada Negara melalui pajak ( Bagian Umum UU No. 12 Tahun 1985 ). Dari apa yang di kemukakan di atas, maka tersimpul falsafah dalam Undang - Undang Perpajakan di Negara kita c.q. Undang -Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) sebagai berikut : a) Keikut sertaan dan kegotong royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan; b) Bumi dan Bangunan memberikan kedudukan sosial, ekonomi, yang lebih dan keuntungan bagi pemilik dan / atau yang menguasainya; c) Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh 1 Perpustakaan Unika Negara; d) Sistem perpajakan yang sederhana, mudah di mengerti dan efektif pelaksanaannya. Jadi asas dari PBB tegasnya adalah sebagai berikut : a) Sederhana; b) Mudah dimegerti; c) Semangat gotong - royong; d) Adil, dan; e) Kepastian hukum. Diundangkannya UU No. 12/1985 tentang PBB oleh Pemerintah adalah sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis - garis Besar Haluan Negara dimana pemerintah perlu mengadakan pembaharuan perpajakan yang berlaku dengan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul di setiap kalbu rakyat / penduduk yang hidup bermasyarakat di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat / penduduk itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita - cita rakyat / penduduk hidup dalam Negara yang adil makmur dalam lingkup nilai pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Setiap rakyat / penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat / penduduk sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari 2 Perpustakaan Unika generasi ke generasi. Mereka yang sadar akan PBB- nya seakan - akan buta atau menutup mata akan adanya : jalan - jalan sarana perhubungan lainya yang mereka gunakan setiap harinya, sekolah dan rumah sakit yang mencerdaskan dan menyehatkan keluarganya, polisi dan pengadilan yang melindungi dan memberikan ketenangan hidupnya, aparatur memudahkan segala pemerintahan kepentingan dan dan pertahanan melenyapkan yang segala bentuk rongrongan terhadap kemerdekaan hidupnya. Mereka buta atau sengaja membutakan dirinya terhadap segala sesuatu yang mereka perlukan, yang adanya sarana - sarana dan aparaturnya memerlukan sejumlah besar biaya. Dan lagi kita semua harus sadar bahwa di negara manapun di dunia, pemugutan pajak oleh pemerintahnya dilakukan terhadap rakyat di masing - masing negara itu, sama keperluannya untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan, hanya cara dan penggunaannya mungkin berbeda, di negara kita atas asas semangat gotong royong dan digunakan sebesar - besarnya untuk kepentingan rakyat / penduduk itu sendiri. Mengingat pentingnya upaya pengurangan pajak PBB, maka dalam hal ini penulis akan membahas tentang “PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEMARANG I” I.2 Perumusan masalah Agar tidak menyimpang dari penulisan masalah maka di perlukan ruang lingkup yang jelas dan berhubungan dengan masalah pengajuan dan penyelesaian pengurangan PBB. Dan ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut : 1) Maksud dan alasan pengurangan PBB di perbolehkan ? 2) Bagaimana prosedur pengajuan pengurangan PBB ? 3 Perpustakaan Unika 3) Bagaimanakah prosedur penyelesaian pengurangan PBB ? I.3 Tujuan Penelitian 1) Untuk mengetahui maksud dan alasan pengurangan PBB. 2) Untuk mengetahui secara lengkap dan jelas tentang prosedur pengajuan dan penyelesaian pengurangan PBB. 3) Untuk megetahui bagaimana administrasi pelaksanaan Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang I. I.4 Manfaat penelitian 1. Manfaat teoritis a. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tentang pengurangan PBB, dan penerapannya pada objek penelitian. b. Sebagai bahan referensi agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan sehingga dapat berguna bagi penelitian berikutnya. 2. Manfaat Praktis a. Bagi Wajib Pajak adalah untuk menambah informasi dan membantu memahami peraturan perpajakan khususnya tentang pengurangan PBB. b. Bagi PBB adalah untuk membantu mensosialisasikan peraturan perpajakan bagi Wajib Pajak. I.5 Sistematika Penulisan Sistematika pembahasan Tugas Akhir ini diupayakan agar dapat mewujudkan suatu pemikiran yang lebih jelas mengenai gambaran masalah yang hendakdisampaikan. Adapun sistematika pembahasan Tugas Akhir ini adalah : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 4 Perpustakaan Unika tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam penelitian ini. BAB II LANDASAN TEORI Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka. BAB III GAMBARAN UMUM Menjelaskan gambaran secara umum mengenai PBB Semarang Satu ( I ) yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu tentang sejarah, visi dan misi, lokasi dan wilayah kerja, dan struktur organisasi beserta uraian tugas. BAB IV PEMBAHASAN MASALAH Menguraikan analisis hasil penelitian yang merupakan bagian inti dari kertas karya yang penulis buat. BAB V PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dan saran yang penulis buat berdasarkan data yang diperoleh. 5 Perpustakaan Unika BAB II LANDASAN TEORI II.1 Pengertian Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain – lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 2. Jalan tol; 3. Pagar mewah; 4. Tempat olahraga; 5. Galangan kapal, dermaga; 6. Taman mewah; 7. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; 8. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan / atau memperoleh manfaat atas bumi / atau memeiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan / atau bangunan. yang dimaksud klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bagunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi / tanah faktor – faktor yang diperhatikan sebagai berikut : 1. letak; 2. peruntukan; 3. pemanfaatan; 4. kondisi lingkungan dan lain – lain; 6 Perpustakaan Unika Dalam menentukan klasifikasi bangunan faktor – faktor yang diperhatikan sebagai berikut : 1. Bahan yang digunakan; 2. rekayasa; 3. Letak; 4. Kondisi lingkungan dan lain – lain. II.2 Pengertian umum keberatan 1. Keberatan atas surat pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) / surat ketetapan pajak ( SKP ) PBB yang diajukan oleh wajib pajak ( WP ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan tahun 1985 pada dasarnya dapat di terima seluruhnya atau sebagian apabila WP dapat membuktikan alasan yuridis fiscal yang kuat bahwa SPPT / SKP yang di terbitkan oleh kepala KP PBB tidak atau kurang sesuai dengan data dan keadaan yang sebenarnya. 2. Maksud dan tujuan penyelesaian keberatan PBB adalah untuk memberikan kepastian hokum kepada WP, yaitu menjamin hak WP dan terlaksananya asas keadilan dalam perpajakan. 3. Yang dimaksud dengan keberatan PBB adalah : a. Dalam hal wajib pajak merasa SPPT dan atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu : 1) Kesalahan luas objek bumi dan atau bangunan; 2) Kesalahan klasifikasi objek bumi dan atau bangunan; 3) Kesalahan penetapan / pengenaan. b. Dalam hal derdapat perbedaan penafsiran Undang – Undang antara WP dengan fiskus, antara lain : 1) Penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak; 2) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB. 4. Pengajuan keberatan tidak menunda kewjiban membayar pajak terutang. 7 Perpustakaan Unika II.3 Tatacara Pengajuan Keberatan 1. Pengajuan surat keberatan harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut : a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada KP PBB yang menerbitkan SPPT / SKP dengan melampirkan SPPT / SKP ( asli / foto copi ) dan surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain. b. Diajukan masing – masing setiap tahun dengan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya PBB menurut perhitungan wajib pajak. c. Diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga ( 3 ) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT / SKP oleh wajib pajak, kecuali dapat menunjukkan alasan di luar kekuasaannya. 2. Keberatan terhadap SPPT dan atau surat ketetapan pajak ( SKP ) dengan ketetapan sampai dengan Rp. 100.000,00 dapat diajukan secara perseorangan ataupun kolektif melalui Kepala Desa / Lurah yang bersangkutan mengajukan keberatan secara perseorangan dapat mempergunakan formulir seperti lampiran 1, sedangkan pengajuan keberatan secara kolektif mempergunakan formulir pada lampiran 2. 3. Keberatan terhadap SPPT dan atu SKP dengan ketetapan diatas Rp. 100.000,00 harus diajukan oleh wajib pajak secara perseorangan. 4. a. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan yang sebagaimana butir 1a dan 1b tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Surat tersebut dianggap sebagai surat biasa dan apabila dianggap perlu dapat diberi tanggapan. b. Apabila surat keberatan WP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana butir 1a dan 1b tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pada butir 1c, maka dalam rangka pelayanan, Kepala KP PBB dapat meminta WP untuk memenuhi atau melengkapi persyaratan tersebut. c. Apabila pengajuan surat keberatan melalui pos dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada butir 1a dan 1b dan masih memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, maka KP PBB segera membuat surat kepada WP untuk melengkapi persyarataan dimaksud. 8 Perpustakaan Unika Apabila pengajuan keberatan melalui pos tidak memenuhi persyaratan dan sudah melampaui batas waktu pengajuan keberatan, maka Kepala KP PBB membuat surat penolakan biasa bukan surat keputusan penolakan keberatan ). d. Apabila WP yang mengajukan surat keberatan melalui Pelayanan Satu Tempat ( PST ) tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas dan masih memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, maka petugas PST tetap menerima berkas WP dengan meminta kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu tertentu. Sedangakan apabila pengajuan surat keberatan tersebut telah melampaui batas batas waktu pengajuan keberatan, petugas PST dapat menerangkan alasan penolakan kepada WP atau tetap manerima berkas untuk di buat surat penolakannya. Surat penolakan keberatan PBB karena pengajuan keberatan melampaui batas waktu yang ditentukan Undang – Undang ( dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya SPPT dan atau SKP ) kepada WP sebagaimana contoh Lampiran 3. 5. Dalam mengajukan keberatan, WP dapat memperkuat alasan keberatannya dengan sara melampirkan bukti pendukung antara lain : a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau bukti identitas WP lainnya; b. Foto copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir; c. Foto copy bukti pemilikan hak atas tanah / sertifikat; d. Foto copy bukti surat ukur / gambar situasi; e. Foto copy Akte jual beli / segel; f. Foto copy surat penunjukan kaveling; g. Foto copy ijin mendirikan Bangunan; h. Foto copy Penggunaan Bangunan; i. Surat keterangan Lurah / Kepala Desa; j. Foto copy bukti resmi lainnya. 9 Perpustakaan Unika 6. Apabila diminta oleh WP untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala KP PBB wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal – hal yang menjadi dasar pengenaan PBB. 7. Tanda terima surat keberatan dapat berupa : a. Resi dari PT Pos Indonesia, dalam hal surat pengajuan keberatan disampaikan oleh WP melalui pos, permohonan WP yang diterima melalui PT Pos Indonesia setelah mendapat disposisi Kepala KP PBB oleh sub bagian Tata Usaha diteruskan ke PST guna proses penyelesaian lebih lanjut dalam pengisian Tanda Pendaftaran Pelayanan, pada formulir pelayanan WP PBB ,kolom tanda penerimaan diisi dengan tanggal setempel pos. b. Tanda pendaftaran pelayanan yang diberikan oleh petugas KP PBB setempat. Pelaksanaan selanjutnya sebagaimana diatur dengan SE Dirjen Pajak No. SE-19/PJ.6/1994 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan Satu Tempat dalam SISMIOP. II.4 Penyelesaian Keberatan 1. Setiap surat keberatan yang selesai diagendakan TU / PST atu dibukukan. 2. Surat keberatan dengan pokok ketetapan pajak di atas Rp. 500.000.000,00 yang diterima oleh KP PBB harus segera diteruskan Kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak setempat, dengan dilengkapi analisis serta usulan dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Kepala Kanwil Dirjen Pajak yang bersangkutan. 3. Setiap surat keberatan yang diajukan secara perseorangan atau kolektif dipriksa secara administrative ( pemeriksaan sederhana kantor ) yang meliputi : a. Penelitian persyaratan batas waktu pengajuan keberatan atas SPPT / SKP, yaitu memenuhi ketentuan jangka waktu tiga bulan ( 3 ) sejak diterimanya SPPT / SKP dimaksud kecuali apabila WP menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 10 Perpustakaan Unika b. Pencocokan bukti lampiran surat keberatan dengan data yang ada di KP PBB ( DHR, peta blok, peta ZNT, SK Kakanwil DJP tentang NJOP dan DBKB ). Atas dasar hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan sederhana kantor, untuk mengajukan keberatan secara perseorangan maupun kolektif . 4. a. Apabila diperlukan untuk membuat dasar surat keputusan penyelesaian keberatan, dapat dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan oleh petugas teknis atau pejabat fungsional yang ditunjuk dengan surat perintah pemeriksaan sederhana lapangan keberatan PBB. Sebelum melakukan pemeriksaan sederhana lapangan, Kepala Kanwil DJP atau kepala KP PBB harus terlebih dahulu memeberitahukan waktu pemeriksaan sederhana lapangan kepada WP. Atas hasil pemeriksaan sederhana lapangan menggunakan formulir berita acara pemeriksaan sederhana lapangan dengan menggunakan formulir berita acara pemeriksaan sederhana lapangan keberatan PBB. b. Pemeriksaan sederhana lapangan dapat dilakukan terutama hal-hal sebagai berikut : 1) WP mengajukan keberatan terhadap pokok pajak : • Untuk Wilayah Daerah khususnya ibukota Jakarta Raya sama dengan atau lebih dari Rp. 2000.000,00; • Untuk Wilayah lainnya sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00. 2) WP mengajukan keberatan atas ketetapan PBB terhadap objek pajak yang lokasinya terletak dalam beberapa wilayah KP PBB. 3) Perbedaan data luas pajak dan atau NJOP / m2 antara KP PBB dengan WP sama dengan atau lebih besar dari 20%. c. Dalam WP keberatan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sederhana. 5. Keputusan keberatan atas SPPT dan atau SKP PBB dapat berupa : a. Menerima seluruhnya atau sebagian, b. Menolak, atau 11 Perpustakaan Unika c. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor dan atau hasil pemeriksaan sederahana lapangan. II.5 Dasar Hukum Pengurangan PBB Keberatan dan banding diatur dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17. Pada Undang – Undang No. 12 Tahun 1994 pasal 17 pada Undang – Uundang No. 12 tahun 1985 dihapuskan karena sudah diatur dalam pasal 27 UU KUP. Wajib pajak pada prinsipnya dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak karena ada perbedaan tafsiran / pendapat atas materi pengenaan pajaknya, misalnya salah tulis nama / alamat, salah data, salah nilai jual objek pajak, salah hitung dan lain – lain. Dalam pelaksanaannya Direktur Jenderal Pajak berpedoman pada petunjuk pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB sebagaimana diatur dalm surat edaran No.SE-15/PJ.6/1997 tanggal 29 Juli 1997. Dahulu penyelesaian keberatan ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-1993/PJ.6/1987 dan SE–97/PJ.6/1987. Pengurangan dan Tatacara Pemberian Pengurangan PBB diatur dalam : 1) Keputusan Menteri Keuangan RI No : 362 / KMK .04 / 1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang pemberian pengurangan PBB. 2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.10 / PJ .6 / 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang tatacara pemberian pengurangan PBB. Pasal 1 Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada : a) WP orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab – sebab tertentu lainnya; b) WP orang pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya serta sebab – sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman; 12 Perpustakaan Unika c) WP anggota veteran pejunag kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda / dudanya. Pasal 2 Yang dimaksud kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab – sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a adalah : a) Objek pajak berupa lahan pertanian / perkebunan / perikanan / peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh WP orang pribadi; b) Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh WP orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan; c) Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh WP orang pribadi yang penghasilannya semata – mata berasal dari pensiun, sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi; d) Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh WP orang pribadi berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi; e) Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh WP Veteran pejuang kemerdekaan dan Veteran pembela kemerdekaan termasuk janda / dudanya; f) Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh WP badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan. Pasal 3 WP Veteran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf c adalah sebagai berikut : a) Warga Negara Indonesia yang mendapat gelar kehormatan dengan diberikan sebutan Veteran pejuang Kemerdekaan RI; b) Warga Negra Indonesia yang mendapat gelar kehormatan dengan diberikan sebutan Veteran pembela Kemerdekaan RI. 13 Perpustakaan Unika Pasal 4 1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 untuk masing – masing Wilayah Daerah TK II kabupaten atau kota, hanya diberikan untu satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan WP; 2) Dalam hal WP orang pribadi memiliki , menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari satu objek pajak, maka objek pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah objek yang menjadi tempat domisili WP; 3) Dalam hal WP yang memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari satu objek pajak adalah WP badan, maka objek pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah salah satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan WP. Pasal 5 1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a dapat diberikan setinggi – tingginya 75% dari besarnya pajak terutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbagan kondisi serta penghasilan WP; 2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b dapat diberikan sampai dengan 100% dari besarnya pajak terutang; 3) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan sebesar 75% dari besarnya pajak terutang; 4) Dalam hal permohonan pengurangan diajukan oleh janda / duda veteran yang telah kawin / menikah lagi, maka besarnya persentase pengurangan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya tatacar permohonan, pelayanan dan penyelesaian serta pemberian keputusan permohonan penggurangan hampir sama dengan pelayanan dan pemberian keputusan tentang keberatan PBB yang dalam hal ini diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 8. Pasal 9 1) Permohonan pengurangan PBB untuk ketetapan PBB sampai dengan Rp. 100.000,00 dapat diajukan secara perseorangan maupun kolektif melalui pemda setempat ( Kepala Desa / Kelurahan atau Camat ). 14 Perpustakaan Unika 2) Permohonan pengurangan PBB untuk ketetapan PBB diatas Rp. 100.000,00 harus diajukan oleh WP yang bersangkutan. 3) Permohonan pengurangan yang diajukan oleh WP atau melalui pemda setempat ( Kepala Desa / Lurah ) selanjutnya diberikan tanda terima berupa formulir pelayanan WP. Pasal 10 Kepala kantor pelayanan pajak PBB yang menerbitkan SPPT dan atau SKP, atas nama Menteri Keuangan atas permohonan pengurangan pajak terutang yang tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00; 1) Kepala KP PBB yang menerima permohonan pengurangan PBB dengan pokok ketetapan diatas Rp. 500.000.000,00 selambat – lambatnya 14 hari sejak tanggal diterimanya permohonan harus diteruskan kepada kepala Kanwil DJP; 2) Kepala Kanwil DJP yang membawahi kepala KP PBB yang menerbitkan SPPT dan atau SKP, atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas nama permohonan pengurangan PBB terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00; 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 3 ) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagaian atau menolak permohonan pengurangan dari WP; 4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) diterbitkan berdasarkan perseorangan selambat - lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan dari WP; 5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ) telah lewat dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan tersebut dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan pengurangan dari WP. Pasal 11 1) Permohonan pengurangan PBB yang diajukan oleh WP orang pribadi atau badan dengan ketetapan PBB: a. Lebih kecil dari Rp. 3.000.000,00 untuk wilayah DKI Jakarta; 15 Perpustakaan Unika b. Lebih kecil dari Rp. 1.000.000,00 untuk wilayah Medan, Bogor, Tanggerang, Surabaya, Ujung Pandang / Makasar, Denpasar, dan Yogyakarta; c. Lebih kecil dari Rp. 500.000,00 untuk wilayah Dati II Kabupaten atau kotamadya lainnya. Diterbitkan Surat keputusan pemberian pengurangan berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kantor. 2) Permohonan pengurangan PBB yang diajukan oleh WP orang pribadi atau badan atas ketetapan PBB : a. Sama dengan atau lebih besar dari Rp. 3.000.000 untuk wilayah DKI Jakarta; b. Sama dengan atau lebih besar dari Rp. 1.000.000,00 untuk wilayah Medan, Bogor, Tanggerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang / Makasar, Denpasar, dan Yogyakarta; c. Sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 untuk wilayah Dati II Kabupaten atau Kotamadya lainnya; Diterbitkan surat keputusan pemberian pengurangan berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kantor. 3) Permohonan pengurangan PBB yang diajukan secara kolektif melalui pemda setempat ( Kepala Desa / Lurah ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat ( 4 ) diterbitkan surat keputusan pemberian pengurangan berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sederhana kantor. 4) Permohonan pengurangan PBB atas objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat ( 4 ) yang diajukan secara kolektif melalui pemda setempat ( Kepala Desa / Lurah ) diterbitkan surat pemberian pengurangan berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana lapangan yang dituangakan dalam berita acara pemeriksaan kantor. 16 Perpustakaan Unika 5) Pemerikasaan sederhana lapangan dan atau pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dengan mempergunakan surat perintah pemerikasaan PBB yang ditandatangani Kepala Kanwil DJP apabila permohonan pengurangan tersebut diproses oleh kepala Kanwil DJP, dan ditandatangani Kepala KP PBB apabila permohonan pengurangan tersebut diproses oleh kepala KP PBB. Pasal 13 1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dihitung sejak : a. Tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan tersebut, dalam hal surat permohonan pengurangan dismpaikan secara langsung; b. Tanggal setempel pos dalam hal surat permohonan pengurangan dikirim melalui pos atau sarana pengirim lainnya. 2) Tanggal – tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung sejak semua dokumen permohonan pengurangan diterima secara lengkap. Pasal 14 WP dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB apabila telah melunasi PBB untuk tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang sama. Pasal 15 Kepala Kanwil DJP tiap semester melaporkan hasil pengurangan PBB di wilayah kerjanya kepada Dirjen Pajak selambat – lambatnya pada minggu ke dua bulan Juli untuk semester gasal, dan pada minggu kedua Januari untuk semester genap. 17 Perpustakaan Unika BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BAGUNAN SEMARANG III.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. I-B, sebelum bertempat tinggal di jalan Pemuda Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bertempat di Jalan Imam Bonjol No. I-D masih dan menjadi satu dengan Gedung Keuangan Negara II Semarang tepatnya di lantai 5, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang merupakan KP PBB yang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : Kepala KP PBB, 1 ( satu ) Kepala Sub Bagian umum, 6 ( enam ) Kepala seksi dan 1 (satu ) Kelompok fungsional penilai PBB yang masing – masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Dalam Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki wilayah kerja yang meliputi Wilayah Kelurahan Semarang satu antara lain yaitu : 040 Pedurungan 001 Penggaron Kidul 002 Tlogomulyo 003 Tlogosari Wetan 004 Tlogosari Kulon 005 Muktiharjo Kidul 006 Plamogan Sari 007 Gemah 008 Pedurungan Kidul 009 Pedurungan Lor 010 Pedurungan Tengah 011 Palebon 050 Tembalang 001 Meteseh 002 Rowosari 18 Perpustakaan Unika 003 Mangunharjo 004 Bulusan 005 Kramas 006 Tembalang 007 Jangli 008 Tandang 009 Kedung Mundu 010 Sendang Guwo 011 Sendang Mulyo 012 Sambiroto 060 Banyumanik 001 Pudak Payung 002 Gedawang 003 Jabungan 004 Pedalangan 005 Banyumanik 006 Srondol Kulon 007 Srondol Wetan 008 Ngesrep 009 Tinjomoyo 010 Pandang Sari 011 Sumur Boto 080 Semarang Tengah 001 Miroto 002 Brumbungan 003 Jagalan 004 Kranggan 005 Gabahan 006 Kembang Sari 007 Sekayu 008 Pandan Sari 19 Perpustakaan Unika 009 Bangun Harjo 010 Kauman 011 Purwodinata 012 Karang Kidul 013 Pekunden 014 Pendrikan Kidul 015 Pendrikan Lor 090 Semarang Utara 001 Bulu Lor 002 Plombokan 003 Purwosari 004 Kuningan 005 Panggung Lor 006 Panggung Kidul 007 Bandarharjo 008 Tanjung Mas 009 Dadap Sari 010 Gayam Sari 001 Tambak Rejo 002 Kaligawe 003 Sawah Besar 004 Siwalan 005 Sambirejo 006 Pandean Lamper 007 Gayam Sari 100 Sejmarang Timur 001 Kemijen 002 Rejomulyo 003 Mlatibaru 004 Kebonagung 005 Mlatiharjo 20 Perpustakaan Unika 006 Bugangan 007 Sarirejo 008 Rejosari 009 Karang Turi 010 Karangtempel 130 Genuk 001 Penggaron Lor 002 Muktiharjo 003 Bangetayu Kulon 004 Bangetayu Wetan 005 Sambungharjo 006 Kudu 007 Karangroto 008 Genuksari 009 Banjardhowo 010 Gembangsari 011 Trimulyo 012 Terboyokulon 013 Terboyowetan Khusus kota Semarang sektor pedesaan sudah tidak ada, semua sudah menjadi sektor perkotaan. Dalam penyampaian SPOP ( Surat Pemberitahuan Objek Pajak ) Kantor Pelayanan PBB melakukan kerjasama dengan camat atau lurah masing – masing daerah, selain dalam penyebaran SPOP dalam hal pembayaranpun tidak harus datang sendiri ke kantor pelayanan PBB Semarang dapat juga membayar melalui bank – bank yang telah ditunjuk Kantor pelayanan PBB Semarang yang berada di daerah bersangkutan. III.2 Sruktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang Dalam suatu instansi diperlukan adanya sruktur organisasi, sehingga pembagian tanggung jawab dapat dilakukan dengan mudah dan tidak terkesan 21 Perpustakaan Unika berantakan. Stuktur organisasi merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan – hubungan dari orang – orang pada organisasi dalam rangka usaha mencapai tujuan. Menurut pola hubungan kerja serta lalulintas wewenang dan tanggung jawab maka bentuk – bentuk organisasi ini dapat dibedakan atas : 1. Bentuk Organisasi Garis Jenis organisasi ini, garis bersama dari kekuasaan dan tanggung jawab bercabang pada setiap tingkat pimpinan dari yang teratas sampai yang terbawah. Setiap mempunyai sejumlah bawahan tertentu dan masing – masing memberi pertanggung jawaban kepada atasan tersebut. 1) Kebaikan Organisasi Garis a. Garis tanggung jawab dan wewenang yang langsung bersifat sederhana dan mudah dimengerti; b. Disiplin dan pengawasan dipermudah karena jelasnya saluran perintah; c. Keputusan dapat dibuat lebih cepat; d. Jika dipergunakan secara tepat, dapat memiliki fleksibelitas terhadap perubahan keadaan. 2) Keburukan Organisasi Garis a. Pertumbuhan fungsi garis tanpa perkembangan fungsi staf akan membebani tanggung jawab administrasi secara berlebihan; b. Sulit untuk memperoleh dan melatih karyawan yang serba bias; c. Diperlukan pimpinan yang cukup dan berpengetahuan yang luas; d. Seringkali terjadi kurang adanya koordinasi antara bagian secara horizontal. 2. Bentuk Organisasi Fungsional Struktur ini merupakan bentuk organisasi yang susunannya berdasarkan atas fungsi – fungsi yang ada dalam organisasi tersebut. Seorang karyawan tidak bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Pimpinan berhak memerintah seluruh karyawan di semua bagian kerjanya. Dalam struktur ini terdapat spesialis fungsional yang mengawasi kegiatan – 22 Perpustakaan Unika kegiatan masing – masing karyawan, jadi berbagi unit staf mempunyai wewenang garis atas orang yang sama. 1) Kebaikan Organisasi Fungsional : a. Memberi kemungkinan adanya spesialis; b. Mudah untuk mengisi setiap jabatan karena masing – masing hanya dibutuhkan keahlian tertentu; c. Memeriksa pengawasan teknis yang lebih efektif kepada karyawan. 2) Keburukan Organisasi Fungsional : a. Dapat mematahkan kesatuan perintah dan tanggung jawab karena buruh menerima perintah dari beberapa atasan yang memiliki kekuasaan yang sama; b. Seringkali terjadi para spesialis ( ahli ) sulit berkerjasama, karena masing – masing merasa bidang spesialisnya yang tepenting. 3. Bentuk Organisasi Garis dan Staf Organisasi ini banyak digunakan oleh perusahaan – perusahaan besar yang luas daerah kerjanya serta memiliki bidang tugas yang kompleks. Dalam sruktur ini perintah tetap dipertahankan, atasan memiliki bawahan tertentu dan bawahannya hanya menerima dari atasan saja dan pada atasan tersebut bawahan bertanggung jawab atas pekerjaan. Dalam organisasi ini terdapat satu atau beberapa orang staf, staf di sini adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasehat dan saran dalam bidangnya kepada pejabat pimpinan di dalam organisasi jika pimpinan megalami kesulitan dalam memecahkan prsoalan organisasi, jadi tugas staf hanya menjadi bawahan, karena secara formal yang berhak memerintah hanya pimpinan saja. 1) Kebaikan Organisasi Garis dan Staf a. Manejer hanya memerlukan keahlian khusus dalam bidangnya; b. Dapat mewujudkan “The right man in the ringh place”; c. Semua perintah diberikan ke bawahan melalui pimpinan sehingga kewibawaan pimpinan terjaga; 23 Perpustakaan Unika d. Fungsi – fungsi staf dilaksanakan oleh unit staf ahli menurut bidangnya sehingga dapat diperoleh efektivitas yang cukup tinggi sedangkan unit garis dapat memusatkan perhatiannya pada fungsi utama. 2) Keburukan Organisasi Garis dan Staf a. Wewenang staf harus dinyatakan secara tegas agar tidak meninggalkan aksi, sebab seseorang staf dilaksanakan oleh unit staf ahli menurut bidangnya sehingga dapat diperoleh efektifitas yang cukup tinggi sedangkan unit garis dapat memusatkan perhatiannya pada fungsi utamanya; b. Unit staf sering dapat memaksakan sarannya pada unit garis atau dapat efektif jika hanya menunggu sampai diminta untuk memberikan sarannya; 4. Sering kali sukar dikoordinasikan disebabkan rumit dan kompleksnya susunan organisasi. 5. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi Kantor Pelayanan PBB Semarang adalah organisasi garis damana Kepala Kantor Pelayanan PBB merupakan pucuk pimpinan yang membawahi beberapa sub bagian atu seksi. Untuk lebih lanjut tentang struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang yang dapat dilihat dalam gambar tentang bagan struktur organisasi KPBB Semarang dalam gambar berikut ini : Dari gambar 1 tersebut atas dasar Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 535 / KMK.01 / 2001 tentang Koordinator Pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak, maka tugas dan fungsi masing – masing seksi adalah : 1. Sub Bagian Umum a. Koordinator Pelaksanaan Tata Usaha dan Kepegawaian Tugas dan fungsinya : a. Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan b. Melakukan urusan keuangan c. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan 24 Perpustakaan Unika 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi a. Koordinator Pelaksanan Pengolahan Data b. Koordinator Dukungan Komputer c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu Tugas dan fungsinya : a. Melakukan perekaman dan pengolahan data PBB b. Melakukan pelaksanaan dukungan Komputer c. Melakukan pelaksanaan pelayanan terpadu 3. Seksi pendataan dan penilaian a. Koordinator pelaksana klasifikasi b. Koordinator pelaksana pemutakhiran Data c. Koordinator pelaksana monografi Tugas dan fungsinya : a. Melakukan pengurusan pendaftaran objek pajak b. Tata usaha pendaftaran dan penilaian objek pajak c. Melakukan verifikasi dan reklasifikasi nilai jual objek pajak d. Melakukan klasifikasi objek pajak e. Melakukan urusan pengumpulan data potensi PBB 4. Seksi penetapan a. Koordinator pelaksana penetapan pedesaan dan perkotaan b. Koordinatr pelaksana penetapan perkebunan, kehutanan dan pertambangan c. Koordinator pelaksana intensifikasi dan ekstensifikasi Tugas dan fungsi a. Menetapkan fungsi penempatan PBB sektor perkotaan dan pedesaan b. Melakukan penetapan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan c. Melakukan intensifikasi dan ekstensifiasi penetapan PBB 5. Seksi penerimaan a. Koordinator pekaksana Tata Usaha Penerima dan Restitusi b. Koordinator pelaksana pemantauan penerimaan 25 penyetoran dan pembagian Perpustakaan Unika Tugas dan fungsi a. Melakukan Tata Usaha dan Restitusi b. Melakukan urusan pemantauan penyetoran dan pembagian penerimaan 6. Seksi penagihan a. Koordinator pelaksana penagihan aktif b. Koordinator pelaksana Tata Usaha piutang pajak Tugas dan fungsi a. Melakukan tata usaha piutang pajak dan penyelesaian usul penghapusan piutang pajak b. Mempersiapkan surat teguran dan melakukan penagihan secara paksa 7. Seksi keberatan dan pengurangan a. Koordinator pelaksana keberatan dan banding b. Koordinator pelaksana pengurangan Tugas dan fungsi a. Melakukan penyelesaiaan keberatan dan banding b. Melakukan pengurangan PBB 8. Kelompok jabatan fungsional penilai Pajak Bumi dan Bangunan a. Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga kelompok PBB dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya b. Setiap kelompok ini dipimpin oleh tenaga ahli penilai PBB paling senior yang ditunjuk oleh Direktur Jendral PBB c. Jumlah tenaga penilai PBB ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja d. Jenis dan jenjang penilai PBB diatur sesuai dangan peraturan perundang – undangan yang berlaku III.3 Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang 26 Perpustakaan Unika Kantor Pelayanan PBB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan oprasional Direktor Jendral Pajak di bidang PBB dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktor Jendral Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas – tugas tersebut, Kantor Pelayanan PBB Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengolahan data PBB b. Pendapatan objek PBB dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan penetapan PBB c. Penata usaha pajak, penerimaan, penagihan serta restitusi dan kompensasi PBB d. Penyelesaian keberatan, uraian banding, pengurangan dan verifikasi atas permohonan keberatan, uraian banding dan pengurangan PBB e. Pengurusan tata usaha rumah tangga, kepegawaian dan keuangan 27 Perpustakaan Unika BAB IV PEMBAHASAN IV.1 Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Prosedur merupakan tahap – tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas. ( Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 4 ). Penyusun pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Beasr Bahasa Indonesia edisi 4 Jakarta 1993. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak. Jadi prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan PBB meliputi tahap – tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas terhadap pemberian keringanan pajak yang teruntang atas objek pajak. IV.2 Alasan Dalam Pengajuan dan Pengurangan PBB Pasal 19 ayat 1 ditentukan bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang dalam hal tertentu, yaitu : a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan / atau karena sebab – sebab tertentu lainya; b. Karena objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Empat alasan yang menjadi dasar dalam pengajuan dan pengurangan PBB adalah sebagai berikut : a. Lahan pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki / dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak perorangan; b. Objek pajak yang dimiliki / dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah lainnya sehingga kewajiban PBB sulit terpenuhi; c. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor; d. Terkena sebab – sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan ( poso ). 28 Perpustakaan Unika IV.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Pengurangan PBB a. Undang – Undang No. 12 Tahun 1985 jo Undang – undang No.12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan . Lembaran Negara Tahun 1985 No. 68, tambahan lembaran Negara No 3312. Pasal – pasal yang berkaitan dengan pengajuan dengan penyelesaian pengurangan PBB adalah : Pasal 1 1. Menteri keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang : a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan / atau karena sebab – sebab tertentu lainnya. b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. 2. Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) diatur oleh Menteri Keuangan. 1) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. 10 / pj 6 1999 tanggal 4 oktober 1999 tentang Tata cara pemberian pengurangan PBB. Pasal ( 1 ) : “ Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada : a. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab – sebab tertentu lainnya. b. Wajib pajak orang pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman keterangan pasal 2 – 5. c. Wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda / dudanya. 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 362 / KMK 04 / 1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 29 Perpustakaan Unika IV.4 Syarat – Syarat Pengajuan Pengurangan Pasal 6 , 7 dan 14 Pengajuan pengurangan atas besarnya pajak terutang harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Direktor Jenderal Pajak. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia Kepada Kepala Kantor pelayanan pajak dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya prosentase pengurangan yang dimohonkan Permohonan Pengurangan diajukan selambat – lambatnya tiga ( 3 ) bulan terhitung : a. Sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP, atau b. Sejak terjadinya bencana alam atau sebab – sebab lain yang luar biasa. Permohonan pengurangan pajak terutang dapat diajukan secara kolektif aau perorangan. Permohonan pengurangan pajak yang terutang secara persorangan atau orang pribadi harus dilampiri dengan : a. Fotokopi SPPT / SKP dari tahun pajak yang diajukan pengurangan; b. Fotokopi STTS tahun pajak terakhir, dan c. Fotokopi kartu tanda penduduk. Khusus untuk permohonan pengurangan secara kolektif dapat juga diajukan sebelum SPPT diterbitkan, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan melalui : a. Pemerintah daerah setempat, atau b. Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia, bagi anggota Veteran. Dalam magajukan permohonan pengurangan PBB untuk anggota Veteran RI termasuk janda atau dudanya, harus dilampiri dengan : a. Fotokopi SPPT / SKP dan tahun pajak yang diajukan permohonan pangurangan; b. Fotokopi STTS tahun pajak terakhir; c. Fotokopi kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga, dan d. Fotokopi tanda anggota veteran yang berupa kartu tanda anggota veteran ( KTA Veteran ) / SK pengakuan, pengesahan dan penganugrahan Gelar Kehormatan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan. 30 Perpustakaan Unika Permohonan pengajuan pengurnagan PBB untuk wajib pajak badan harus / wajib dilampiri dengan : a. Fotokopi SPPT / SKP tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan; b. Fotokopi STTS tahun pajak terakhir; c. Fotokopi SPT PPh tahunpajak; d. Laporan keuangan perusahaan yang berupa Neraca dan Perhitungan Rugi / Laba. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, pajak terutang, apabila telah melunasi PBB untuk tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang sama. IV.5 Jangka Waktu Penyelesaian Pengurangan Pasal 6 ( 3 ), 7 ( 5 ), Pasal 8 Permohonan pengajuan pengurangan atas PBB yang terutang pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterimanya SPPT / SKP oleh wajib pajak atau setelah terjadinya bencana alam atau sebab – sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Apabila dalam pengajuan pengurangan wajib pajak tidak memenuhi syarat – syarat pengajuan, namun sudah lewat batas waktu penyampaian pengurangan tiga bulan sejak tanggal diterimanya SPPT / SKP atau tanggal 10 Januari untuk permohonan pengurangan secara kolektif maka permohonan tersebut tidak dapat diproses dan Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan memberitahukan kepada wajib pajak / Pemda setempat ( Kepala Desa / lurah ). Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan keputusan belum diterbitkan maka permohonan pengurangan wajib pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan pengurangan darai wajib pajak. Atas permohonan pengurangan PBB yang tidak diproses karena melewati batas waktu 10 Januari. Wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan sepanjang tidak melebihi batas waktu tiga bulan 31 Perpustakaan Unika sejak SPPT atau SKP diterima oleh wajib pajak. Dan, apabila pengajuan pengurangan tidak memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu pengurangan ( tiga bulan sejak di terimanya SPPT / SKP ), Kantor pelayanan PBB dapat meminta wajib pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam batas waktu tertentu. Apabila melewati batas waktu pengajuan persyaratan tidak dapat dipenuhi wajib pajak, maka ditolak sesuai pasal 8. IV.6 Prosedur Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan PBB IV.6.1 Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Berdasarkan surat pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) apabila wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian dengan isi surat pemberitahuan. Pajak terutang yang diterima dapat mengajukan pengurangan. Untuk lebih jelasnya Cash Flow dari prosedur penyelesaian pengurangan dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini : 32 Perpustakaan Unika 33 Perpustakaan Unika Dari gambar 2 ( dua ) diatas permohonan pengajuan pengurangan dapat di lakukan dengan tiga cara : a) Secara perseorangan / orang pribadi Dalam hal pengajuan pengurangan secara perorangan / orang pribadi wajib pajak mengurus sendiri pengajuan pengurangan dengan membuat permohonan pengurangan dengan di lampiri SPPT / SKP tahun pajak yang bersangkutan dan bukti – bukti lain yang dapat dijadikan bukti pendukung, dan alasan – alasan yang jelas. b) Badan Dalam hal pengajuan pengurangan badan, wajib pajak mengurus sendiri pengajuan pengurangan dengan membuat permohonan pengurangan dengan di lampiri SPPT / SKP tahun pajak yang bersangkutan dan bukti – bukti lain yang dapat dijadikan bukti pendukung, dan alasan – alasan yang jelas. c) Secara Kolektif Dalam hal pengajuan pengurangan secara kolektif, pengajuan pengurangan dilaksanakan bersama – sama dan diajukan melalui Lurah / Kepala Desa. Kemudian Lurah / Kepala Desa mengajukan permohonan kepada kepala kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ( KP PBB ) yang menerbitkan SPPT / SKP dengan di sertai daftar nama wajib pajak. Daftar nama wajib pajak berisi : 1. Nama wajib pajak 2. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 3. Luas dan klas menurut SPPT / SKP 4. Besarnya pajak terutang 5. Tanggal diterimanya SPPT / SKP 6. Alasan pengurangan Daftar nama wajib pajak ditandatangani oleh Lurah / Kepala Desa. Kemudian setelah permohonan pengurangan memenuhi syarat ( baik secara perorangan / orang pribadi atau kolektif ) yang telah ditentukan kemudian diserahkan kepada kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang 34 Perpustakaan Unika mengeluarkan SKP / SPPT. Surat pengajuan pengurangan dapat diserahkan melalui jasa pos atau jasa pengiriman lainnya ( jangka waktu khusus bagi wajib pajak yang mengirimkan surat permohonan pengurangan ( lihat lampiran1 ) melalui pos atau sarana pengiriman lainya adalah sejak tanggal stempel yang ada pada pos sampai tiga ( 3 ) bulan kedepan. Surat yang telah selesai kemudian diterima bagian pelayanan satu tempat ( PST ), kemudian oleh bagian PST dicatat dan dibuat tanda terima. Bagi wajib pajak yang mengirimkan melalui pos, surat pengajuan pengurangan diterima oleh bagian Tata Usaha yang kemudian diagendakan dan didisposisi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan diteruskan ke pelayanan Satu Tempat ( PST ), kemudian dicatat, dibuat tanda terima dan tanggal penerima disesuaikan dengan tanggal pengiriman yang tertera pada setempel pos. IV.6.2 Prosedur Penyelesaian Pengurangan Seksi Keberatan dan Pengurangan setelah menerima surat permohonan pengurangan dari PST kemudian mencatat dan membukukannya pada Buku penjagaan penyelesaian pengurangan wajib pajak. Setelah surat permohonan pengurangan diterima kemudian, diterbitkan surat pemberitahuan PBB di lapangan ( lihat lampiran 2 ) setelah itu baru dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan. Pemeriksaan secara administrative atas surat permohonan pengurangan meliputi : 1. Batas waktu persyaratan pengajuan pengurangan atas SPPT / SKP, yaitu memenuhi jangka waktu tiga ( 3 ) bulan sejak di terimanya SPPT / SKP, kecuali dalam waktu tiga ( 3 ) bulan tersebut wajib pajak dapat melengkapi persyaratan karena keadaan yang di luar kekuasaannya. 2. Penelitian syarat – syarat dilaksanakan pemeriksaan sederhana kantor maupun pemeriksaan sederhana lapangan. Pemeriksaan sederhana kantor atau pemeriksaan lapangan dapat dilakukan dalam hal – hal berikut : 1) Pasal 11, Permohonan pengurangan PBB yang diajukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dengan ketetapan PBB. 35 Perpustakaan Unika a. Lebih kecil dari Rp. 3. 000.000,00 untuk wilayah DKI Jakarta; b. Lebih kecil dari Rp. 1.000.000,00 Untuk wilayah Medan, Bogor, Tanggerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang / Makasar, Denpasar, dan Yogyakarta. c. Lebih kecil dari Rp. 500.000,00 untuk wilayah Dati II Kabupaten atau kotamadya lainnya. Diterbitkan Surat Keputusan pemberian pengurangan berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kantor. 2) Permohonan pengurangan PBB yang diajukan oleh WP orang pribadi maupun badan atas ketetapan PBB : a. Sama dengan atau lebih besar dari Rp. 3000.000,00 untuk wilayah DKI Jakarta; b. Sama dengan atu lebih besar dari Rp. 1000.000,00 untuk wilayah Medan, Bogor, Tanggerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Ujung pandang, Makasar, Denpasar, dan Yogyakarta; c. Sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 untuk wilayah Dati II kabupaten atau kotamadya lainnya. Diterbitkan surat keputusan pemberian pengurangan berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana lapangan yang dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan ( lihat lampiran 3 ). Pemeriksan sederhana lapangan dan pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dengan menggunakan surat perintah pemeriksaan PBB yang ditandatangani Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak apabila prmohonan pengurangan tersebut diproses oleh Kepela Kanwil Dirjenpajak dan ditandatangani Kepala KP PBB apabila permohonan pengurangan tersebut diproses oleh Kepala KP PBB. 3) WP mengajukan permohonan pengurangan terhadap objek pajak 4) Terhadap hal – hal yang meragukan pada persyaratan dan data pendukung yang disampaikan wajib pajak. 36 Perpustakaan Unika Setelah dilaksanakan pemeriksaan sederhana kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan kemudian petugas pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan. Dalam pembuatan berita acara pemeriksaan, petugas pemeriksa memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a) Berita acara harus memuat tanggapan atau bantahan atas hal – hal yang diajukan pengurangan oleh wajib pajak. b) Berita Acara pemeriksaan sederhana lapangan menyebutkan tentang keadaan objek pajak serta bukti pendukung untuk dijadikan dasar perhitungan PBB. IV.6.3 Keputusan Atas Pengajuan Pengurangan Keputusan yang dapat diberikan oleh Dirjen Pajak dapat berupa : 1) Menerima seluruhnya; 2) Dapat menerima sebagian; 3) Dapat pula menolak. Keputusan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 90 hari atau tiga ( 3 ) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan, Keputusan ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 1) Permohonan dikabulkan seluruhnya Apabila hasil pemeriksaan administrasi dan / atau Verifikasi lapangan menunjukkan hal – hal yang sesuai dengan alasan – alasan permohonan pengurangan. 2) Permohonan dikabulkan sebagian Apabila hasil pemeriksaan administrasi dan / atau Verifikasi lapangan didapatkan data yang sebagian sesuai dengan alasan permohonan pengurangan tersebut. 3) Permohonan ditolak seluruhnya Apabila dari penelitian administrasi dan / atau Verifikasi lapangan didapat data yang tidak benar atau bertentangan dengan alasan – alasan yang diajukan untuk permohonan pengurangan. 37 Perpustakaan Unika Studi kasus Ny. Tz adalah seorang janda ia tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar SPPT PBB yang terutang pada Tahun 2005 sebesar Rp. 634.620 ia hanya mengandalkan pemberian dari anaknya saja, setiap bulan diberi sebesar Rp. 250.000 untuk keperluan makan. Solusi Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan pajak terutang tanggal 11 / 04 / 2005 nomor ………………………………………dari WP : Tz. Menimbang : a. Hasil pemeriksaan sederhana kantor permohonan pengurangan pajak sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan sederhana kantor tanggal 25 April 2005, Nomor : 2.114 / WPJ .10 / KB .0107 / 2005. b. Bahwa setelah dipertimbangkan, maka besarnya pajak yang disetujui perlu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Mengingat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 362 / KMK .04 / 1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG. Pasal 1 1. Mengabulkan sebagian permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada : a. Nama Wajib Pajak : TZ Alamat Wajib Pajak : Jl. Pluto no. 15 Rt. 008 / Rw. 25, Sartunus. NOP : 33.88.046.001.002.0413.0 Tahun Pajak : 2005 Pajak terutang : Rp. 634.620; 38 Perpustakaan Unika b. Letak tanah dan bangunan : Jl. Putri duyung 724 Rt / Rw : 006 / 0010 Kelurahan / Desa : Mironto Kecamatan : Semarang Tengah Dati II : Kodya Semarang Dati I : Jawa Tenagah 2. Sesuai dengan ketentuan ayat ( 1 ) di atas, maka besarnya PBB terutang adalah sebagai berikut : a) Pajak terutang menurut SPPT : Rp. 634.620; b) Besarnya pengurangan ( 10% X Rp.634.620; ) : Rp. 63.462; c) Jumlah pajak terutang : Rp. 571.158; Setelah pengurangan ( a – b ) { LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU SERATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH } Pasal 2 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Studi kasus CV MANAMAU adalah perusahaan yang mengalami kerugian besar sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar SPPT PBB yang terutang pada Tahun 2006 sebesar Rp. 815.715 ia hanya memiliki omset satu bulan Rp. 350.000; Solusi Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan pajak terutang tanggal 25 / 04 / 2006 nomor ………………………………………dari WP : CV MANAMAU. Menimbang : a. Hasil pemeriksaan sederhana kantor permohonan pengurangan pajak sebagaimana dalam Berita Acara 39 Perpustakaan Unika pemeriksaan sederhana kantor tanggal 08 Juni 2006, Nomor : 1.170 / WPJ .10 / KB .0107 / 2006. b. Bahwa setelah dipertimbangkan, maka besarnya pajak yang disetujui perlu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Mengingat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 362 / KMK .04 / 1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. MEMUTUSAKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG. Pasal 1 1) Mengabulkan sebagian permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada : a. Nama Wajib Pajak : CV MANAMAU Alamat Wajib Pajak : Jl. PEMUDA 54 A, RT. 053 RW. 98 NOP : 33.74.000.008.005.0038.0 Tahun Pajak : 2006 Pajak terutang : Rp. 815.715; b. Letak tanah dan bangunan : Jl. PEMUDA 54A Rt / Rw : 23 / 5 Kelurahan / Desa : PANDAN SARI Kecamatan : Semarang Tengah Dati II : Kodya Semarang Dati I : Jawa Tenagah 2) Sesuai dengan ketentuan ayuat ( 1 ) di atas, maka besarnya PBB terutang adalah sebagai berikut : A. Pajak terutang menurut SPPT : Rp. 815.715; B. Besarnya pengurangan ( 10% X Rp.634.620; ) : Rp. 81.572; 40 Perpustakaan Unika Stimulus perpajakan C. SE – 41 / PJ .6 / 2005 : Rp. 0 D. Jumlah pajak terutang : Rp. 734.143; Setelah pengurangan ( a – b ) { TUJUH RATUS TIGAPULUH EMPAT RIBU SERATUS EMPAT PULUH TIGA RUPIAH } Pasal 2 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. 41 Perpustakaan Unika BAB V PENUTUP Dari pembahasan bab sebelumnya tentang “Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan PBB di KPPBB SEMARANG“ maka dapat disimpulkan sebagai berikut : V.1 Kesimpulan 1. Pengurangan pajak bumi dan bagunan dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak. 2. Pelaksanaan prosedur pengajuan pengurangan PBB : Permohonan pengajuan pengurangan dapat dilakukan secara perseorangan atau secara kolektif melalui Lurah ( Kepala Desa ). Kemudian Lurah ( Kepala Desa ) mengajukan permohonan pengurangan PBB kepada kepala kantor pelayanan PBB yang menerbitkan SPPT atau SKP. Surat yang telah diajukan, kemudian diterima bagian pelayanan satu tempat ( PST ). Dari bagian PST dicatat dan dikabulkan tanda terima permohonan pengajuan pengurangan PBB untuk kemudian diproses oleh seksi keberatan dan pengurangan. Pelaksanan prosedur penyelesaian pengurangan PBB : Setelah surat permohonan pengurangan PBB diterima kemudian diterbitkan surat pemberitahuan pengurangan PBB diterima kemudian diterbitkan surat pemberitahuan peninjauan PBB di lapangan. Selanjutnya baru dilaksanakan pemeriksaan sederhana kantor yang meliputi : 1) Batas waktu pengajuan pengurangan PBB adalah memenuhi jangka waktu 3 ( tiga ) bulan sejak diterimanya SPPT atau SKP; 2) Penelitian syarat – syarat dilaksanakan pemeriksaan sederhana kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan. Keputusan atas pengajuan pengurangan dapat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa diterima 42 Perpustakaan Unika seluruhnya, diterima sebagian, atau ditolak. Keputusan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu 90 hari atau 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan PBB oleh wajib pajak dan apabila lebih dari 90 hari atau 3 bulan, dan keputusan belum diberikan, maka permohonan pengurangan dianggap diterima dan kemudian diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan penguranagan wajib pajak. 3. Administrasi pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di rasakan masih belum optimal, hal ini diketahui penyelesaian dokumen – dokumen wajib pajak, pajak bumi dan bangunan yang belum di tangani dengan cepat dan tepat waktu. V.2 Saran - Saran 1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ( KPP PBB ) agar lebih mengoptimalkan kinerjanya, agar pelaksanaan administrasi, pelaksanaan prosedur pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dapat berjalan dengan baik. 2. Bagi penulisan berikutnya prosedur pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat umum. 3. Bagi pembaca agar mengerti dan paham tentang prosedur pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 43 Perpustakaan Unika DAFTAR PUSTAKA 1994. UU Nomor 12 Tahun 1985 Jo UU No.12 Tahun 1994 tantang PBB. Jakarta: Republik Indonesia. 1999. Keputusan Menteri Keuangan RI No362 / KMK .04 / 1999 Tanggal 5 Juli 1999 Tentang Pemberian Pengurangan PBB. Jakarta : Republik Indonesia. 1999.Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.10 / PJ.6 / 1999 Tanggal 4 Oktober 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB. Jakarta : Republik Indonesia. Andi. 1999. Perpajakan. Yogyakarta : Mardiasmo Jundawmarso, Endarto. 2002. Prodip Dep Keu . Jakarta : Silabus Stan. Kata Saputra , G, dkk. 1989. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. Jakarta: Binaaksara. Muljiono, Eguenia Liliawati. 1999. Tanya Jawab PBB. Jakarta :Harvarindo Perpustakaan Unika LAMPIRAN I Hal : Permohonan Pengurangan PBB tahun pajak ………. Yang bertandatangan di bawah ini: Kepada : Yth : Menteri Keuangan RI Cq. Kepala Kantor PBB Semarang Di SEMARANG Nama : ……………………………………. Alamat :…………………………………….. Jl…………………………………..Rt………..Rw…………………………….. Desa / Kel………………………Kec……………….DATI II…………………. NOP / SERI / No.SPPT :………………………………………………………… Yang terutang pada tahun …………………….sebesar Rp……………………… ( …………………………………………………………………………………) Tanggal terima SPPT:……………………………………………………………. Dengan ini mohon pengurangan atas PBBterhitung tersebut diatas sebesar…...% ( ……………………………………………………………………….perseratus ) Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan ini adalah : 1……………………………………………………………………………… 2………………………………………………………………………………. 3……………………………………………………………………………… Bersama ini dilampirkan pula : 1.a. WP Badan : foto copy SPT tahun terakhir dan Rugi/ laba tahun terakhir .b.WP Pensiun : foto copy SK pensiun dan sruk pensiun terakhir c.WPLainnya : Surat keterangan tidak mnampu dari Lurah / Rt setempat 2.Foto copy SPPT PBB tahun yang bersangkutan 3.Foto copy pelunasan PBB tahun terakhir 4.Foto copy KTP 5.Foto copy Kartu Keluarga 6.Foto copy Rekening Listerik , Telp,dan PAM bulan terakhir 7.Surat Kuasa ( bila dikuasakan ) Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan . Semarang ,……………………………… Permohonan ( ……………………….) Perpustakaan Unika LAMPIRAN 2 DEPATEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEMARANG Nomor Lampiran Peerihal :……………………………. :……………………………. : Pemberitahuan peninjauan PBB di Lapangan Semarang ,…………………………… KEPADA Yth.Sdr,……………………………. Di ……………………………………. Suart pengurangan saudara tanggal Sehubungan dengan surat ini surat saudara tersebut diatas tentang pengurangan atas : SPPT tahun ………………………………… : Rp. No.SPPT PBB / No.induk / seri : Letak objek PBB : Bersama ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan pengamatan / pengajuan ditempat letak objek pajak pada tanggal Jam Untuk kelancaran tugas dan penyelesaian keputusan pengurangan yang saudara ajukan , diminta bantuan saudara untuk berada ditempat guna memberikan keterangan yang diperlukan . Demikian untuk menjadikan maklum dan mendapat perhatian A.n. KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB SEMARANG KEPALA SEKSI KEBERATAN DAN PENGURANGAN KETERANGAN Kurang : 1. 2. 3. ( ……………………………….) NIP Perpustakaan Unika Lampiran Nomor Tanggal : berita acara pemeriksaan Sederhana Lapangan : : NO Uraian 1 Permasalahan yang diajukan wajib pajak 2 Hasil Pemeriksaan dan analisis di petugas 3. Kesimpulan / saran Petugas ( ………………) Perpustakaan Unika LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI / VERIFIKASI LAPANGAN TANGGAL : …………………………………….. NO NAMAALAMAT WP, NO.INDUK NO. SERI LETAK OBJEK PAJAK KONDISI WP OBJEK PAJAK PERMOHONAN PENGURANGAN % PENGHASILAN ( DLM I TH ) Rp. KETERANGAN PBB USULBESARNYA PENGURANGAN PBB % Rp. KETETAPAN PBB SETELAH DIBERIKAN PENGURANGAN ( 8 – 10 ) KETERANGAN Petunjuk pengisian Tanggal : Diisi tanggal verifikasi lapangan Kolom 1 : Cukup jelas Kolom 2 : Diisi nama , alamat wp, No. induk / No. seri Kolom 3 : Cukup jelas Kolom 4 : a. untuk wp perseorangan diisi penjelasan keadaan wp ( misalnya pensiun , feteran 45 , janda ,pegawai sewasta, wiraswasta b.Untuk wp badan diisi pejelasan mengenai kondisi badan : ¬ Untuk ketetapan sampai dengan Rp.1.00.000; diisi dengan tahun – tahun terjadinya kerugian . ¬ Untuk ketetapan diatas Rp. 1.00.000; adalah keadaan likuidasi badan ( tahun – tahun terjadinya kesulitan membayar upah / gaji karyawan ). Kolom 5 : Diisi keadaan objek pajak mis : a. Listrik , telepon ,( rekening ). b. Harta gerak mis : kendaraan bermotor / Speed Boot , mebel peralatan rumah tangga dls. c. Kendaraan rumah . d. SPT , PPhtahun terakhir ( bila ada ). e. Untuk pengurangan kolektif diisi % kerusakan . Kolom 6 : Diisi % besarnya permohonan pengurangan yang diusulkan oleh wp / kep. Desa / Lurah. Kolom 7 : Diisi % besarnya penghasilan dalam satu tahun untuk wp perseorangan . Kolom 8 : Diisi besarnya ketetapan PBB . Kolom 9 : Diisi besarnya % pengurangan PBB . Kolom 10 : Diisi besarnya pengurangan PBB. Kolom 11 : Diisi besarnya ketetapan PBB setelah pengurangan .

Judul: Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2007

Oleh: Faisal Ichwan


Ikuti kami