Pengaruh Investasi Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh

Oleh Durratul Fitriya

202,9 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Pengaruh Investasi Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Laju pertumbuhan ekonomi di Aceh jika dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tiap tahunnya menunjukkan angka yang berbeda-beda. Apabila dilihat dari angka pertumbuhan ekonominya ini pun ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan. Semenjak terjadinya perdamaian antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) lewat Nota Kesepahaman (MoU Helsinki), perkembangan ekonomi di Aceh mulai bangkit kembali. Dan tiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Data BPS berikut menunjukkan naik-turunnya angka pertumbuhan ekonomi di Aceh dari tahun 2010 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.  Tabel 1.1 : PERTUMBUHAN EKONOMI (dilihat dari angka PDRB) ACEH TAHUN 2010-2018 PDRB Tahun Minyak Bumi dan Gas Tanpa Minyak Bumi dan Gas 2010 2,79% 5,49% 2011 5,02% 5,89% 2012 6,06% 5,20% 2013 5,36% 4,18% 2014 1,55% 4,02% 2015 -0.72% 4,27% 2016 3,31% 4,31% 2017 4,19% 4,14% Q1 3,34% 3,65% 2018 Q2 5,74% 5,72% Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) (Tahun 2018) Pada Tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa tiap tahunnya terjadi peningkatan dan penurunan angka PDRB provinsi Aceh. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi aceh turun begitu drastis dari tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2015, untuk PDRB Minyak Bumi dan Gas harus turun pada angka negatif. Namun pada tahun selanjutnya, angka pertumbuhan ekonomi Aceh mulai naik dengan perlahan. Bahkan sampai Triwulan II Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh berada di angka 5%. 2 Investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan menanam modal di suatu wilayah atau perusahaan dengan maksud untuk mendapat keuntungan. Investasi merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi. Investasi juga sering disebut dengan istilah penanaman modal. Investasi merupakan komponen dari PDB (Produk Domestik Bruto) dengan rumus; Rumus : PDB = Konsumsi + Investasi + Pengeluaran Pemerintah + (Ekspor – Impor) Di suatu daerah, PDB daerah akan disebut sebagai PDRB(Produk Domestik Regional Bruto). Ini menandakan bahwa investasi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dimana Investasi menjadi tolak ukur tingginya pendapatan dan perekonomian suatu negara. Tidak hanya di sebuah negara, di suatu daerah investasi juga memberikan dampak positif khususnya bagi pendapatan daerah. Pada tahun 2009, dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat tercatat ada sekitar 56 perusahaan asing yang melakukan investasi di Aceh dengan total nilai investasi 5,8 miliar US Dollar. Pada tahun 2014, ada Investor asing dari Prancis yang melakukan investasi dan kerja sama dalam hal pembangunan rel kereta api di Banda Aceh. Pada tahun 2016, PT Inno Energi Indonesia yang kebanyakan sahamnya milik Korea Selatan tertarik membangun pabrik kelapa sawit di Aceh Selatan tepatnya di Kecamatan Trumon Timur. pada Tahun 2018, ada perusahaan Turki yang melakukan investasi di Aceh sebanyak 13 triliun rupiah di bidang Geothermal (panas bumi) di Gunung Guerudong, dan ada juga perusahaan Cina yang berinvestasi di bagian PLTA, serta Arab Saudi yang tertarik membangun Rumah Sakit khusus mata dan membangun proyek lain di Aceh. Setiap tahunnya Aceh juga menjadi daerah yang yang mampu menarik minat investor asing untuk melakukan investasi dan kerja sama. Berdasarkan dari data yang dikutip dari situs website DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu) provinsi Aceh, tercantum data-data terkait PMDN dan PMA. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.2 : 5 Besar Data Penanaman Modal atau Investasi (dilihat dari Sektor) Penanaman Modal Asing (PMA) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 1 Perdagangan dan Reparasi 25.885.288,81 USD 1 Tanaman, Pangan, dan Perkebunan 124.322.789 USD 2 Listrik, Gas, dan Air 13.717.016,18 USD 2 Listrik, Gas, dan Air 121.543.851 USD 3 10.000.000,00 USD 3 Layanan Lainnya 121.543.851 USD 4 Industri Lainnya Tanaman, Pangan, dan Perkebunan 4.261.698,21 USD 4 Pertambangan 101.161.522 USD 5 Layanan Lainnya 988.647,87 USD 5 Industri Makanan 38. 354.947 USD Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) (Tahun 2018) 3 Pada Tabel 1.2 diatas memperlihatkan penanaman modal di provinsi Aceh jika dilihat dari segi sektornya. Untuk PMA, investasi yang paliang giat dilakukan adalah investasi di bidang perdagangan dan reparasi. Sedangkan untuk PMDN, sektor tanaman, pangan dan perkebunan menjadi sektor yang paling diminati oleh investor dalam negeri. Namun, jika kita lihat dari PMA dan juga PMDN, sektor listrik, gas, dan air sama-sama menjadi sektor kedua yang paling diminati. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Aceh termasuk wilayah yang masih memiliki potensi investasi yang sangat kuat.  Tabel 1.3 : 5 Besar Data Penanaman Modal atau Investasi (dilihat dari Kabupaten/Kota) Penanaman Modal Asing (PMA) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 1 Aceh Besar 24.520.822 1 Lhokseumawe 106.962.931 2 Nagan Raya 13.721.602 2 Aceh Barat 93.735.425 3 Lhokseumawe 11.300.000 3 Aceh Tamiang 39.585.096 4 Aceh Tamiang 2.663.479 4 Bireun 30.242.443 5 Aceh Utara 1.859.405 5 Nagan Raya 28.707.132 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) (Tahun 2018) Pada Tabel 1.3 diatas memperlihatkan penanaman modal di provinsi Aceh jika dilihat dari wilayah kabupaten/kota. Wilayah yang paling banyak diminati sebagai tempat investasi asing adalah Aceh Besar. Sedangkan untuk investasi dalam negeri, wilayah yang paling banyak dijadikan tempat investasi adalah Lhokseumawe.  Tabel 1.4 : 5 Besar Data Penanaman Modal Asing (dilihat dari Negara Investor) 1 2 3 4 5 Perancis Malaysia Korea Selatan Britania Raya Singapura 24.188.544,94 16.277.440,00 11.334.531,00 2.663.478,50 647.576,57 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) (Tahun 2018) Pada Tabel 1.4 diatas memperlihatkan 5 besar negara-negara luar yang paling banyak melakukan penanaman modal di Aceh. Dimulai dari Perancis sampai dengan Singapura yang giat melakukan investasi di Aceh. 4  Tabel 1.5 : Data Investasi Dalam Negeri(miliar rupiah) dan Investasi Luar Negeri(juta US$) Investasi Luar Negeri 0 2008 0 0,40 2009 79,7 4,60 2010 40,9 22,50 2011 259,4 172,30 2012 60,2 94,20 2013 3636,4 31,10 2014 5110,3 21,20 2015 4192,4 134,50 2016 2456,1 23,20 2017 782,8 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) (Tahun 2018) Tahun Investasi Dalam Negeri Pada Tabel 1.5 diatas memperlihatkan data investasi di Indonesia sejak tahun 2008 sampai dengan 2017. Di Aceh, investasi dalam negeri nya lebih unggul dibandingkan dengan investasi luar negeri. Dapat dilihat dari angka investasi seperti tabel diatas. Jika dilihat dari data jumlah proyeknya pun, investasi dalam negeri masih unggul. Ini disebabkan karena beberapa hal yang menyebabkan investor asing belum siap berinvestasi di Aceh. Selain investasi, faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Aceh adalah dengan adanya dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana Otsus merupakan dana yang diberikan Pemerintah untuk suatu daerah khusus atau daerah istimewa yang tujuannya untuk mengurangi kesenjangan, kemiskinan, dan masalah daerah lainnya. Dana Otsus hanya diberikan kepada daerah khusus seperti Provinsi Aceh, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Papua, serta Provinsi Papua Barat. Besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada suatu daerah tergantung berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan APBN suatu daerah tersebut. Aceh sendiri tercatat sejak tahun 2008 hingga 2017 telah menerima dana Otsus sebesar Rp56,67 triliun, dan tercatat sampai tahun 2018, Aceh sudah menerima sekitar Rp66,5 triliun. Dana Otsus ini sendiri sangatlah penting bagi provinsi Aceh, sebab dana ini merupakan salah satu dana yang mampu meningkatkan angka APBD Aceh. Dana Otsus menjadi salah satu dana terbesar yang menjadi modal pembangunan ekonomi Aceh.  Tabel 1.6 : Dana Otonomi Khusus Aceh tahun 2008-2018 (Dari Data APBN) 5 Tahun Jumlah Dana Otsus 2008 3,590 triliun rupiah 2009 3,728 triliun rupiah 2010 3,849 triliun rupiah 2011 4,5 triliun rupiah 2012 5,5 triliun rupiah 2013 6,2 triliun rupiah 2014 6,8 triliun rupiah 2015 7,0 triliun rupiah 2016 7,7 triliun rupiah 2017 8,0 triliun rupiah 2018 9,83 triliun rupiah Sumber : Kementrian Keuangan dan Departemen Keuangan Tahun 2008-2018 Pada Tabel 1.6 diatas memperlihatkan realisasi dana otonomi khusus yang diterima Aceh dari pemerintah Pusat tiap tahunnya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Dana yang diberikan pemerintah Pusat tiap tahunnya bertambah. Dari 3,5 triliun rupiah sampai dana terakhir yang didapat yaitu tahun 2018 yaitu sebesar 9,8 triliun rupiah. 1.2 Perumusan Masalah Mengacu pada latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu: 1. Apakah PMA (Penanaman Modal Asing) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh? 2. Apakah PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh? 3. Apakah ada dana Otonomi Khusus (Otsus) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh? 1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. 2. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. 3. Menganalisis pengaruh dana Otonomi Khusus (Otsus) terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. 6 1.4 Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut. 1. Bagi Pemerintah Aceh, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan terhadap kebijakan pemerintah terkait investasi dalam negeri maupun investasi asing dan pengalokasian dana Otsus di daerah-daerah Aceh. Pemerintah diharapkan mampu menarik investor agar mau dan bisa berinvestasi di Aceh demi menjalin kerja sama dan membangun ekonomi Aceh agar lebih maju. Pemerintah juga diharapkan dapat mendistribusikan dan mengalokasian dana Otsus dengan sebaik-baiknya kepada sektor yang tepat dan mengurangi resiko korupsi atas dana Otsus. 2. Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi penelitian untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian terhadap pembahasan yang berkaitan dengan investasi dan dana Otsus terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. BAB II STUDI KEPUSTAKAAN 7 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu pertumbuhan ekonomi disebut juga sebagai proses peningkatan pendapatan (PDB) (ada yang mengaitkannya dengan tingkat pertambahan penduduk dan ada juga yang memisahkan kedua unsur tersebut). Pertumbahan ekonomi biasanya juga sering dikaitkan dengan tingkat pembangunan ekonomi, atau bahkan tidak jarang dianggap sebagai dua hal yang sama. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Salah satu cara menghitung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menghitung nilai uang yang tercermin pada Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menghitung PDB, pemerintah perlu mendata seluruh jenis produksi oleh bisnis atau usaha di dalam negara yang akan dijual. Setelah mendata seluruh jenis produksi, selanjutnya akan dilakukan perhitungan pada seluruh hasil (output) dari ekonomi negara. Output disini mencakup semua barang dan jasa yang diproduksi oleh bisnis-bisnis yang telah didata.Penghitungan atau pengukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan setiap tiga bulan atau per tahun sebab sulitnya mengumpulkan data. Rumus : PDB = Konsumsi + Investasi + Pengeluaran Pemerintah + (Ekspor – Impor) 2.1.1 Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik  Adam Smith ‘Melihat bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertumbuhan penduduk’ yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Munculnya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong kemajuan teknologi hingga pertumbuhan ekonomi.  David Ricardo ‘Pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja.Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima masing-masing 8 menurun’, dimana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (subsistence level).Pada tahap ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemandegan) yang disebut dengan stationary state.  Thomas Robert Malthus ‘Bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk (akan terjadi kelaparan), sehingga masyarakat hidup pada tingkat subsistence (pas-pasan) dan perekonomian mengalami stagnasi’. B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik  Harrod-Domar ‘Perlunya pembentukan modal (investasi) sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh (steady growth)’. Bila pembentukan modal telah dilakukan, maka perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam jumlah yang lebih besar.  Schumpeter ‘Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship)’, karena mereka berani berinovasi dalam aktivitas produksi.  Robert Solow ‘Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan’ (dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi). C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis  Frederich List ‘List membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi’. Dimulai dari berburu dan mengembara (manusia bergantung pada alam), beternak dan bertani, pertanian dan kerajinan, hingga kerajinan, industri dan perniagaan.  Warner Sombart ‘Menurut Sombart, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat’. Tahapannya adalah; 1) Zaman perekonomian tertutup; yaitu zaman dimana masyarakat masih terbatas menghasilkan barang dan melakukannya secara kekeluargaan. 2) Zaman kerajinan dan pertumbuhan; yaitu zaman dimana dalam masyarakat mulai ada sistem pembagian kerja. 9 3) Zaman kapitalis; yaitu zaman disaat pemilik modal mulai muncul.  Walt Whitman Rostow Rostow juga membagi tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi suatu negara, diantaranya; 1) Tradisional; ekonomi sektor pertanian, 2) Transisi (pratake-off); terjadi peralihan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri, 3) Tinggal landas (take-off); hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi, 4) Menuju kematangan (the drive to maturity); serikat buruh dan dagang semakin maju, 5) Konsumsi masa tinggi (high mass consumption); tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari penduduk desa.  Karl Bucher ‘Bucher menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen’. Tahapannya; 1) Masa rumah tangga tertutup; masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. 2) Masa rumah tangga kota; muncul hubungan dagang antar desa dan desa dengan kota. 3) Masa rumah tangga bangsa/kemasyarakatan; perdagangan antar kota akan membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. 4) Masa rumah tangga dunia; masa di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara. D. Teori Pertumbuhan Ekonomi Kuznets ‘Kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barangbarang ekonomi’ dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Kuznets mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai oleh tiga faktor yaitu; 1) Peningkatan persediaan barang yang terus-menerus. 2) Perkembangan teknologi. 3) Penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. 2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1) Faktor produksi; yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin. 10 2) Faktor investasi; yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar. 3) Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran; harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah. 4) Faktor kebijakan moneter dan inflasi; yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga juga harus di antisipatif dan diterima oleh pasar. 5) Faktor keuangan negara; yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah. 2.1.3 Hambatan-hambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang 1) Kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisional dan produktivitasnya sangat rendah. 2) Kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang modal (peralatan produksi) yang modern. 3) Tenaga terampil, terdidik dan keahlian keusahawanan penawarannya masih jauh dibawah jumlah yang diperlukan. 4) Perkembangan penduduk sangatlah pesat. 5) Berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan dan politik yang sering dihadapi. 2.1.4 Kebijakan Pemerintah Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi 1) Kebijakan diversivikasi kegiatan ekonomi; yang pertama harus dilakukan adalah dengan memodernkan kegiatan ekonomi yang ada. Lalu selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern. 2) Mengembangkan infrastruktur; modernisasi pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern, berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, serta listrik dan jaringan telepon. 3) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat; baik dari segi pandangan individu maupun dari pandangan keseluruhan, pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, jadi semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan yang akan diperoleh. 11 4) Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi; kebijakan pemerintah yang konvensional yaitu kebijakan fiskal moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Untuk mengatasinya pada tahap awal dari pembangunan ekonomi, harus dilakukan perencanaan pembangunan terlebih dahulu. Melalui perencanaan pembangunan dapat pula ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan. 2.2 Investasi atau Penanaman Modal Investasi merupakan istilah bahasa inggris (invest) yang artinya kegiatan menanam modal di suatu wilayah atau perusahaan dengan maksud untuk mendapat keuntungan. Di Indonesia, istilah investasi sering juga disebut sebagai penanaman modal. Pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah dijelaskan terkait tentang penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. Dalam kegiatan penanaman modal, kita mengenal yang namanya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.  Hak Penanam Modal 1) Kepastian hak, hukum dan perlindungan. 2) Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya. 3) Hak pelayanan. 4) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  Kewajiban Penanam Modal 12 1) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing. 3) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 4) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 5) Membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 6) Menyampaikan laporan realisasi importasi mesin, barang dan bahan. 7) Meyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API. 8) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal. 9) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 10) Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbaharui, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  Tanggung Jawab Penanam Modal 1) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya. 3) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli. 4) Menjaga kelestarian lingkungan hidup. 5) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. 6) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.2.1 Penanaman Modal Asing (PMA) Penanaman modal asing merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian (Sornarajah, 2010). Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan yaitu karena sifatnya yang berjangka panjang, banyak memberi andil dalam hal teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru.Lapangan kerja ini sangat penting bagi negara sedang berkembang sepert Indonesia mengingat 13 kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan masih belum efektif. Tentunya modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan penanaman modal berasal dari negara tersebut yang hendak melakukan kegiatan penanaman modal di negara lain. Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:  Sumber Dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.  Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik.  Membantu dalam proses industriliasasi yang sedang dilaksanakan.  Membantu dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran.  Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.  Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.  Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal. Penanaman Modal Asing (PMA) juga mempunyai tujuan-tujuan, yaitu;  Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak dan lainlain.  Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain.  Untuk mendapatkan return atau hasil yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.  Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya aktivitas Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia:  Instabilisasi politik dan keamanan.  Banyaknya kasus demonstrasi atau pemogokan di bidang ketenagakerjaan.  Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan UU Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah. 14  Kurangnya jaminan kepastian hukum.  Lemahnya penegakkan hukum.  Kurangnya jaminan atau perlindungan investasi.  Dicabutnya beberapa insentif di bidang perpajakan.  Masih maraknya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).  Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan tidak berjalannya hukum secara efektif yang menyebabkan makin memerosotnya daya saing Indonesia dalam menarik investor untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia.  2.2.2 Rendahnya kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI), badan usaha Negeri, dan/atau Pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, karena modal faktor yang sangat penting dan menentukan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, pembangunan dalam bidang produksi barang dan jasa. Bidang usaha yang dapat menjadi bagian dalam kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia selain bidang-bidang yang hanya boleh dipelopori oleh pemerintah dan hanya pemerintah saja yang wajib melakukannya, seperti yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan negara. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN):  Potensi dan karakteristik suatu daerah.  Budaya masyarakat.  Pemanfaatan era otonomi daerah secara proporsional.  Peta politik daerah dan nasional. 15  Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi. Syarat-syarat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN):  Permodalan; menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia baik langsung maupun tidak langsung.  Pelaku investasi (investor); negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia.  Bidang usaha; semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah  Perizinan dan perpajakan; memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Seperti: izin usaha, lokasi, pertahanan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dan lain-lain.  Batas waktu berusaha; merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah.  Tenaga kerja; wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatanjabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga kerja bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan). 2.3 Dana Otonomi Khusus (Otsus) Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah khusus sebagai pendapatan daerah untuk pembangunan ekonomi daerah yang diharapkan akan lebih baik. Dana Otsus diberikan guna mengurangi kesenjangan pembangunan di suatu daerah, kemiskinan, pengangguran dan masalah-masalah ekonomi lainnya yang dapat menghambat terjadinya pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Yusharto, seperti dialansir di surat kabar online Tempo.co mengatakan bahwa penyaluran dana Otsus dilakukan agar daerah dapat mengatur diri sendiri. Pemberian kewenangan khusus diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat guna mewujudkan keadilan dalam konsep pengelolaan hasil daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Pembagian alokasi antara satu provinsi dan yang lain berbeda-beda tiap daerahnya. Keistimewaan dana Otsus yaitu untuk pertahanan, tata ruang, kelembagaan, juga kebudayaan suatu daerah. Evaluasi penyaluran dana Otsus dan dana keistimewaan dilakukan secara rutin setiap tahun di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Mekanisme kontrolnya pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi alokasi pertama yang akan diperiksa Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Kemudian Direktur 16 Jenderal Keuangan Daerah akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mencairkan dana tersebut. Dana Otsus hanya diberikan kepada daerah-daerah khusus, seperti; Papua, Papua Barat, Aceh dan Yogyakarta. Dana Otsus diberikan kepada Aceh sebagai kompensasi dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh, yang tidak terlepas dari akumulasi konflik selama kurun waktu 30 tahun, yang telah menempatkan rakyat Aceh pada posisi yang tragis. Tidak hanya dalam bidang ekonomi tapi juga di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya. Konflik yang berkepanjangan telah menimbulkan konflik sosial dan telah menjerumuskan Aceh dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Di susul lagi dengan terjadinya bencana Tsunami pada 26 Desember 2004 yang telah memporak-porandakan sebagian besar wilayah Aceh dan menelan ratusan ribu korban jiwa. Setelah peristiwa Tsunami, pihak yang bersiteru (GAM dan Pemerintah RI) mengambil jalan damai dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Jalan damai tersebut dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Setelah disepakatinya Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki, Aceh ditunjuk sebagai salah satu daerah yang akan menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai salah satu dana yang dapat menjadi sumber penerimaan dan pengelolaan keuangan pemerintah Aceh. Peran dari dana Otsus ini sendiri adalah pengaruhnya yang sangat dominan terhadap pembangunan di Aceh. Buktinya dapat dilihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) dimana dana Otsus termasuk salah satu dana yang menjadi modal terbesar dalam pembangunan di Aceh. 2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya Pentingnya investasi swasta bagi perkembangan suatu bangsa adalah untuk menyediakan barang global atau menggantikan barang modal yang rusak ataupun yang sudah tidak efektif lagi, krisis yang melanda perekonomian Indonesia sejak bulan Juni 1997 berdampak negatif terhadap aliran modal asing ke Indonesia, dengan keadaan kekurangan modal, sulit bagi negara berkembang melakukan investasi yang mantap, sedangkan kegiatan investasi mutlak diperlukan, sebab pada dasarnya produksi dan pendapatan nasional hanya dapat ditingkatkan dengan lebih banyak mengadakan investasi, sedangkan jumlah investasi tergantung dari banyak sedikitnya modal yang tersedia, yaitu jumlah tabungan yang ada dalam masyarakat (Ambarsari dan Punomo, 2005). Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan, dimana pembangunan itu sendiri dapat mendorong tumbuhnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, apabila nilai penanaman 17 modal asing mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, dan juga penanaman modal asing di Indonesia memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri sebab faktor-faktor seperti; perekonomian Indonesia yang sehat, stabilitas politik, iklim investasi di Indonesia, infrastruktur di Indonesia, sumber daya alam yang melimapah, keadaan demograf, adanya pasar domestik dan juga peran global Indonesia (Rizky, Agustin, dan Mukhlis, 2016) Penanaman modal asing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDB di Indonesia, selain itu, investasi asing mampu mendorong peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional dan juga mampu memberikan kontribusi yang sangat baik bagi perkembangan PDB atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Jufrida, Syechalad, dan Nasir, 2016). Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik di daratan maupun lautan, namun sayangnya investasi asing yang dilakukan selama ini kurang memperhatikan tenaga kerja lokal sehingga memicu timbulnya gejolak, sementara kebutuhan Aceh akan modal asing bukan semata untuk Pemerintah Pusat. Akan tetapi bagaimana tenaga kerja Aceh bisa teserap dan alih teknologi terjadi secara maksimal dan juga tanpa modal asing Aceh akan pincang dalam menyelenggarakan perekonomiannya, karena keterbatasan tenaga skill dan modal (Maryati, 2017). Teori pertumbuhan ekonomi endogen menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang selain itu, kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak (Ma’ruf dan Wihastuti, 2008). 2.5 Keterkaitan Antar Variabel 2.5.1 Hubungan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Pengaruh pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi akan memperbesar permintaan terhadap barangbarang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Dengan kata lain, dalam jangka panjang apabila pendapatan nasional bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah pula (Ambarsari dan Punomo, 2005). Secara umum dapat dikatakan bahwa sumber utama pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal dan sumber daya manusia dan fisik yang selanjutnya akan 18 meningkatkan kualitas sumber daya produktif dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi, dan kemajuan teknologi (Solomon, 2007). Hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi adalah dengan adanya investasi berupa pembelian barang modal dan pelengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sehingga hal ini dapat meningkatkan PDB riil Indonesia dan dengan demikian akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Handayani, 2011). Peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujungpada pembukaan lapangan kerja baru, yang pada tahap selanjutnya akan mendorongpertumbuhan ekonomi (Sutawijaya, 2010). 2.5.2 Hubungan Dana Otonomi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Secara teoritis sederhana, alokasi dana besar bagi pembangunan suatu daerah akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut atau diistilahkan dengan hipotesis trickle down effect. Hipotesis trickle down effect mengasumsikan perlunya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemerataan. Contohnya adalah pada tahun ini diberikan modal usaha untuk meningkatkan ekonomi seseorang atau sekelompok orang, kemudian pada tahun selanjutnya pemberian modal usaha ini akan diberikan kepada individu atau kelompok yang lain, sehingga semua orang dapat meningkatkan ekonomi dengan pemberian modal usaha secara merata. Kuncoro (2003, 36) mengemukakan trickle down effect merupakan dampak yang merembes ke bawah, sehingga dapat diartikan apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan berdampak baik pula bagi pembangunan ekonomi manusia. Peran komponen pembangunan di dalam pemerintah Aceh untuk melakukan percepatan pembangunan. Harus disadari keberhasilan suatu model pembangunan yang diterapkan melalui dana Otonomi Khusus oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai komponen pembangunan di Aceh ditunjukkan oleh sejauh mana Aceh mampu mengejar ketertinggalan pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini sangat relevan dengan sejauh mana akumulasi produktivitas pembangunan yang dijalankan oleh 23 kabupaten/kota di Aceh dalam memanfaatkan dana Otonomi Khusus. Sumber pembiayaan besar yang sifatnya terbatas seharusnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh komponen dengan mengedepankan prioritas pembangunan. Apabila model pembangunan tersebut gagal, maka daerah-daerah lain akan menuntut Aceh sebagai provinsi yang tidak produktif. Peran komponen pembangunan di dalam pemerintah Aceh untuk melakukan percepatan pembangunan. 19 Secara umum, penyebab rendah dan lambatnya pembangunan prioritasotonomi khusus disebabkan karena: 1. Pemetaan objek ketertinggalan pembangunan yang kurang tepat oleh pemerintah, sehingga percepatan pembangunan tidak berjalan dengan baik bahkan cenderung tidak tepat sasaran. 2. Sebagian besar birokrasi belum mampu mensinergikan konsep modern pembangunan ke dalam konteks lokal, sehingga tidak efektif dan efisien. Dalam rangka mempercepat pemerataan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah, desa dan kota senantiasa ditingkatkan dan diarahkan pemanfaatannya selain untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dasar di masing-masing daerah, juga sekaligus untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penataan ruang di kawasan-kawasan tertentu yang dianggap strategis dan mendesak untuk segera ditangani. Menyinggung masalah dana, uang bagi perekonomian ibarat darah bagi perekonomian. Tidak mengherankan makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dihasilkan (Rahardja dan Manurung, 2006). 2.6 Kerangka Penelitian Sesuai dengan tujuan penelitian, investasi dan Dana Otsus digunakan sebagai penentu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan juga dapat menjadi acuan untuk melihat naik turunnya suatu pertumbuhan ekonomi daerah.Adanya keterkaitan antar variabel ternyata sudah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Seperti contoh hasil temuan dari Todaro (2000) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor penting atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik atau sumber manusia.Todaro (2000) mengatakan juga bahwa yang akan terjadi apabila akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Sumardjoko (2014) menyebutkan bahwa Dana Otsus tidak berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi daerah Papua, yang disebabkan karena distribusi dana yang belum optimal dan belum tepat sasaran karena terjadinya penyalahgunaan dalam penggunaan tersebut. Namun, di Aceh Dana Otsus disebut sebagai dana yang dapat menjadi sumber modal terbesar bagi pembangunan daerah. Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa ada keterkaitan antara Investasi dan Dana Otsus dengan pertumbuhan ekonomi dengan kerangka penelitian sebagai berikut. 20 2.7 Hipotesis Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian, temuan penelitian terkait dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang akan menjadi hipotesis penelitian ini adalah: H1 : Investasi dan Dana Otonomi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Aceh. H2 : Investasi secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Aceh H3 : Dana Otonomi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kotaProvinsi Aceh BAB III 21 METODE PENELITIAN 3.1 Batasan Variabel Dalam penelitian ini, variabel yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah investasi atau penanaman modal dan dana otsus. Investasi yang dimaksudkan disini lebih ditekankan pada kegiatan penanaman modal di Aceh sendiri baik dari pihak asing maupun dalam negeri yang melakukan kegiatan investasi di seluruh kabupaten/kota provinsi di Aceh. Sedangkan dana otsus adalah dana yang diberikan khusus bagi beberapa provinsi di Indonesia khususnya di Aceh karena yang menjadi fokus adalah dana otsus di Aceh. Dalam hal ini, yang difokuskan adalah pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan investasi dan pendapatan dana otsus terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Aceh. 3.2 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah data sekunder. Dimana data tersebut merupakan data yang berbentuk panel data dan dari data time series yang mencakup seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh. Data-data yang disertakan dalam proposal ini didapat dari BPS Aceh, DPMPTSP Aceh, Kementerian Keuangan, Depertemen Keuangan, dan instansi lain yang terkait pada penelitian ini. 3.3 Metode Analisis Data Dari pembahasan yang telah saya paparkan di bab-bab sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di Aceh dipengaruhi oleh investasi (dalam negeri dan luar negeri) dan dana Otsus. Karena itu, bila dinyatakan dalam matematik, keterkaitan antara variabel-variabel tersebut dapat dintakan sebagai berikut: PE = f (I, DO) Keterangan : 22 PE I DO : Pertumbuhan Ekonomi : Investasi : Dana Otsus (Otonomi Khusus) Berdasarkan rumus/fungsi di atas maka untuk menguji pengaruh dari investasi dan dana Otsus terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh digunakan analisis statistik dengan regresi linear berganda sebab variabel bebas (X) ada dua. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berkala (time series), maka digunakan regresi panel yang dapat diformulasikan sebagai berikut. PEt = β0 + β1It + β2DOt + ε t Keterangan : β0 : Konstanta PEt : Pertumbuhan Ekonomi It : Investasi DOt : Dana Otsus β1 dan β2 : Koefisien regresi It dan DOt t : Tahun ε : Error term Ada tiga pendekatan dalam regresi data panel, yaitu: 1) Model Common Effect Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Model Commen Effect mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. PEt = β0 + β1It + β2DOt + ε t 2) Model Efek Tetap (Fixed Effect) 23 Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu. PEt = β0 + β1It + β2DOt + ε t 3) Model Efek Random (Random Effect) Pendekatan yang dipakai dalam Random Effect mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang cross section dan time series. PEt = β0 + β1It + β2DOt + ε t Analisis regresi data panel menggunakan Chow test dan Housman test serta LM test : 1) Uji Chow (Uji Common Effect dengan Fixed Effect) H0 : model mengikuti common effect H1 : model mengikuti fixed effect 2) Uji Housman (Uji Fixed Effect dengan Random Effect) H0 : model mengikuti random effect H1 : model mengikuti fixed effect 3) Uji Lagrange Multiplier (LM) H0 : model mengikuti comon effect H1 : model mengikuti random effect Kriteria pengujiannya adalah :  H0 diterima dan H1 ditolak apabila p value > 0,05 atau bila nilai signifikansi lebih dari dari nilai alpha 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak untuk digunakan dalam penelitian.  H0 ditolak dan H1 diterima apabila p value < 0,05 atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak untuk diguankan dalam penelitian.  H0 ditolak dan H1 diterima apabila nilai LM > nilai chi-square, yang berarti model random effect lebih baik bila dibandingkan dengan common effect. Sebaliknya H 0 diterima dan H1 ditolak apabila nilai 24 LM < nilai chi-square, yang berarti model common effect lebih baik dbandingkan dengan random effect. Pengujian hipotesis menggunakan statistik uji F dan uji t. masing-masing pengujian tersebut sebagai berikut: 1. Statistik uji F Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh investasi dan dana Otsus terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dengan ketentuan sebagai berikut.  Apabila nilai F hitung > F tabel atau nilai p value < 0,05 dapat diartikan secara simultan investasi dan dana Otsus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di ASceh sehingga hipotesis pertama diterima.  Apabila nilai F hitung < F tabel atau nilai p value > 0,05 dapat diartikan secara simultan investasi dan dana Otsus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh sehingga hipotesis pertama ditolak. 2. Statistik uji t Statistik uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas (investasi dan dana Otsus) secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan ketentuan apabila nilai t hitung suatu variatel > dibandingkan dengan nilai t tabel (p value < 0,05) berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Dan sebaliknya, apabila nilai t hitung suatu variabel < dibandingkan nilai t tabel (p value < 0,05) berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. 3.4 Operasional Variabel Operasional variabel penelitian ini terdiri dari variabel terikat (Y) dan variael bebas (X). Masing-masing variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1) Pertumbuhan ekonomi adalah jumlah pertumbuhan ekonomi di provinsi dari berbagai sektor yang dapat kita kenal sebagai PDRB dan dinyatakan dalam persen. 2) Investasi adalah total dari jumlah penanaman modal dalam negeri dan asing dalam kurun waktu per tahunnya dinyatakan dengan satuan miliar rupiah. 3) Dana Otonomi Khusus adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk beberapa daerah di Indonesia untuk membantu pembangunan dalam suatu daerah tersebut dinyatakan dalam satuan triliun rupiah. 25 DAFTAR PUSTAKA Ambarsari, I., & Purnomo, D. (2005). Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 6, 26-47. 26 Handayani, T. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 1999-2008. Diss. UPN Veteran Yogyakarta. Jufrida, F., Syechalad, M. N., Nasir, M. (2016). Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2. Maryati. (2017). Investasi Asing di Aceh Setelah Berlaku UU No. 11 Tahun 2006. Jurnal Humaniora, 1, 87-98. Ma’ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 9, 44-55. Rahardja, P., & Manurung, M. (2006). Teori Ekonomi Makro : Suatu Pengantar, Edisi Ketiga, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Rizky, R. L., Agustin, G., Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. JSEP, 8, ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115. Solomon, M, R. (2007). Consumer Behaviour : Buying, Having, and Being, Sixth Edition, New Jersey : Pearson Pretince Hall. Sornarajah, M. (2010). The International Law on Foreign Investment: 3rd Edition. New York. Cambridge University Press. Sumardjoko, I. (2014). Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat dengan Belanja Modal sebagai Intervening. Jurnal Universitas Airlangga Surabaya, 1-9. Sutawijaya, A. (2010). Pengaruh Ekspor dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1980-2006, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Jakarta. Todaro, M, P. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta, Penerbit Erlangga.

Judul: Pengaruh Investasi Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh

Oleh: Durratul Fitriya


Ikuti kami