Policy Paper: Mengapa Desa Gambut Perlu Bertransformasi Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan?

Oleh Puthut Indroyono

635,7 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Policy Paper: Mengapa Desa Gambut Perlu Bertransformasi Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan?

Juni 2020 Policy Brief UNIVERSITAS GADJAH MADA PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN ekonomikerakyatan.ugm.ac.id Mengapa Desa Gambut Perlu Bertransformasi Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan? Presiden bertugas mengoordinasi dan menfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi, yaitu: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua, mencakup ±2,67 juta hektar. Program Des a Peduli Gambut (DPG) Salah satu upaya restorasi yang dilakukan adalah dengan menumbuhkan ekonomi masyarakat desa gambut tanpa merusak ekosistem gambut. Program Desa Peduli Gambut (DPG), merupakan bentuk dari upaya BRG memfasilitasi terwujudnya desa sejahtera tanpa kerusakan gambut dengan menghimpun dan mengakomodasi partisipasi, serta dukungan masyarakat. Program ini menggunakan pendekatan lanskap dan mendudukkan masyarakat desa sebagai bagian penting dari Kawasan Hidrologi Gambut, serta tak terpisahkan dari perencanaan tata ruang wilayah dan Kawasan Perdesaan. Sebanyak 525 desa di tujuh provinsi yang menjadi wilayah kerja BRG, didampingi untuk implementasi DPG. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) Universitas Gadjah Mada Kompleks Bulaksumur, Jl. Mahoni B-2 Yogyakarta 55281, Telp./Faks.: (0274) 555664 Email: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id Dua dekade lalu, bersamaan dengan kemarau panjang yang disebabkan oleh El-Nino, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terparah terjadi pada 1997 di Riau dan Kalimantan. Selama tujuh bulan penuh kebakaran sulit diatasi karena melanda wilayah gambut, sehingga mengundang protes internasional. Pada tahun 2015, kembali terjadi karhutla parah, terdapat 2,5 juta hektar lahan yang mengalami kebakaran di Indonesia (sipongi.menlhk.go.id). Untuk mengatasi masalah kebakaran dan kerusakan gambut yang sangat kompleks tersebut, pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 1/2016 membentuk Badan Restorasi Gambut. Lembaga non-struktural yang berada di bawah 1 ekonomikerakyatan.ugm.ac.id Jumlah cakupan desa yang banyak dan waktu pendampingan yang terbatas per desa menyebabkan dibutuhkannya sebuah konsep transformasi desa yang secara efektif dapat memberdayakan masyarakat untuk mencapai tujuan restorasi dan kesejahteraan secara bersamaan, serta mewadahi kerjasama lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah. Ekonomi kerakyatan menyediakan jawaban untuk kebutuhan ini karena mengutamakan demokratisasi ekonomi, yaitu memastikan adanya kepemilikan dan penguasaan substansial masyarakat atas sumbersumber ekonomi lokal dan berbasis pada institusi lokal. Bagaimana caranya? KONTEKS DAN MASALAH pertanian”, sehingga bisa menghimpun kekuatan masyarakat lebih luas, baik di dalam maupun di luar wilayah gambut. Pemahaman Ekonomi Kerakyatan yang berarti demokrasi ekonomi memiliki perspektif penciptaan suatu tatatan atau aturan main dan kelembagaan yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut produksi, distribusi, dan penguasaan alat-alat produksi. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang TIDAK berlandaskan pada partisipasi aktif masyarakat menjadi tidak efektif di lapangan dalam mendorong transformasi sosial ekonomi untuk kesejahteraan warga desa, karena: 1. Pemahaman ekonomi kerakyatan yang salah kaprah Policy Brief Juni 2020 Dalam konteks transformasi desa gambut, kegiatan pemberdayaan ekonomi seringkali terjebak pada interpretasi ekonomi kerakyatan yang hanya diartikan sebagai bentuk keberpihakan pada pelaku yang kecil-kecil atau jenis usaha kecilkecilan, tapi bukan sebagai norma, ajaran, dan amanah dalam konstitusi yang perlu diinterpretasi secara lebih luas. Akibatnya, muncul persoalanpersoalan “pembelokan” pengertian atas istilah-istilah ekonomi kerakyatan, yang menimbulkan kerancuan-kerancuan di lapangan hingga kini. Dalam menjabarkan soal keanggotaan koperasi, prinsip keanggotaan yang terbuka dan sukarela disempitkan, sehingga bersifat diskriminatif. Nama “koperasi petani gambut” misalnya, sebagai bentuk badan usaha terbuka, maka cukup diberi nama “koperasi 2. Tumpang-tindih program dan business as usual Pola integrasi dalam kawasan hidrologi gambut sesuai dengan keunggulan masing-masing desa merupakan cara bagaimana BRG mengelola kawasan gambut agar lebih efektif dan efisien. Dalam konteks demokratisasi ekonomi, program pemberdayaan ekonomi sering digarap oleh beberapa instansi sekaligus, termasuk pemerintah daerah, dalam sikap business as usual. Sikap seperti ini bisa terjebak sekedar pada ukuran pembentukan kelembagaan dan peningkatan pendapatan. Misalnya, koperasi dan BUMDes banyak lahir sebagai target pencapaian proyek, sehingga 2 ekonomikerakyatan.ugm.ac.id membentuk pola relasi pengambilan keputusan yang top-down yang juga sarat akan ego sektoral. Koperasi dan BUMDes gagal menjadi andalan pelaksanaan ekonomi kerakyatan karena luput memetakan dan menjawab isu-isu menyangkut partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut produksi, distribusi, dan penguasaan alat-alat produksi, misalnya: hal-hal yang menyangkut ketimpangan agraria atau konflik lahan. Dengan demikian, permasalahan terletak pada kemampuan lembaga-lembaga sektoral dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi warga desa agar lebih memiliki daya tawar sosial ekonomi, lebih inklusif dan demokratis, tidak bercorak elitis. REKOMENDASI 2. Melalui RAP-EKORA bentukbentuk kelembagaan ekonomi kerakyatan seperti koperasi atau BUMDES bisa diperiksa dan diuji relevansinya sebagai model pengusahaan ekonomi gambut oleh warga secara lestari dan menyejahterakan masyarakat, yaitu modal material, modal intelektual, modal kelembagaan. Untuk itu, diperlukan penyusunan sebuah Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Kerakyatan (RAPEKORA) sebagai alat untuk membentuk inkubator ekora yang mampu mengintegrasikan beragam modalitas masyarakat pedesaan di setiap Kawasan Hidrologi Gambut. 3. RAP-EKORA menyediakan jalan untuk mengembalikan kegiatan ekonomi masyarakat di lahan gambut pada ekonomi yang berorientasi pada kelestarian alam dengan beberapa opsi: pertama, model jaringan ekonomi desa yaitu menggabungkan berbagai aktor yang berkontribusi secara dinamis atau masyarakat yang komunal yang berjejaring untuk terlibat dalam inisiasi usaha ekonomi). Kedua, model dorongan koperasi desa mengintegrasikan perangkat desa dengan koperasi desa. 3 Juni 2020 Policy Brief 1. Sejauh ini, dari beberapa pengalaman penerapan modelmodel ekonomi kerakyatan, setiap model memerlukan perencanaan yang kontekstual, yaitu: relevan dengan kondisi produksi obyektif, serta mampu mengintegrasikan dan meningkatkan tiga modalitas ekonomikerakyatan.ugm.ac.id mengintegrasikan perangkat desa dengan koperasi desa. Model ini nantinya akan mewadahi basis material yang menjadi penyatuan masyarakat dari mulai para petani, industri pertanian, pengrajin, atau segala bentuk komunitas. Ketiga, model ekonomi sirkular, yaitu mengintegrasikan kegiatan ekonomi warga mulai dari hulu sampai ke hilir dengan prinsip tanpa limbah, tanpa kanalisasi dan tanpa membakar, serta memperpendek rantai pasok. 4. Integrasi kelembagaan dan program bisa lebih difokuskan dengan mendudukkan RAP-EKORA sebagai sarana harmonisasi dan sinkronisasi intervensi sosial dari beragam pemangku kepentingan, baik dari institusi negara, maupun dari organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok-kelompok tani, ternak dan budidaya perikanan yang sudah ada. Policy Brief Juni 2020 kawasan, sehingga model inkubator bisnis-nya berorientasi kepada pelestarian lingkungan (kewirausahaan hijau). Dalam perspektif ini selain pertumbuhan 5. Prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan RAP-EKORA sesuai misi BRG dalam pelestarian lingkungan gambut disesuaikan dengan kondisi dan potensi setiap 4 ekonomikerakyatan.ugm.ac.id Kearifan Lokal: Nilai, Budaya, Pengetahuan Hijau Organisasi Lokal: Pokdarwis, Koperasi, BUMDes Jenjang: Pemerintahan, Perguruan Tinggi, Swasta Aset/Lahan: Ekowisata, Pertanian, Kehutanan Pembiayaan: Business Plan, Pinjaman, Investasi, Tabungan Kelembagaan Hijau Teknologi Produksi: Pengolahan, Pengemasan Sekolah Hijau: Kurikulum, Pertemuan, Prak kum, Guru Hijau, Kader Hijau Kawasan Perdesaan Gambut Wirausaha Hijau Pemasaran: Brand, Toko Online, Even, Promo Bisnis Hijau Teknologi Informasi: Website, Aplikasi, Medsos Pembukuan: RAB, Laporan, Keuangan, So ware Lingkungan: Tata Kelola sampah, Pengolahan Sampah. menghasilkan para kader dan institusi berideologi hijau yang mampu mengembangkan bisnis atau usaha-usaha untuk peningkatan pendapatan secara kolektif (BUMDes, Koperasi, kelompok tani, ternak, wisata, agro, dan lain-lain), sekaligus berorientasi kepada bisnis hijau (sustainable business). ACKNOWLEDGEMENT Policy Paper disusun berdasarkan paparan dan diskusi pada Seminar Nasional (Webinar) “Ekonomi Kerakyatan dalam Tranformasi Desa Gambut”, yang diselenggarakan bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia pada 19 Juni 2020 Tim Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, yang terdiri dari: Dr Laksmi Adriani Savitri Dr Dumairy, MA Rindu Firdaus, S.IP., M.Sc. Puthut Indroyono, S.IP Istianto Ari Wibowo, S.E. Pandangan dalam Policy Paper tidak mencerminkan pendapat resmi BRG 5 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) Universitas Gadjah Mada Kompleks Bulaksumur, Jl. Mahoni B-2 Yogyakarta 55281, Telp./Faks.: (0274) 555664 Email: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id ekonomi yang berkualitas (growth via equity) terkandung juga nilainilai pelestarian lingkungan agar tetap lestari. Secara lebih operasional dalam kawasan perdesaan yang di dalamnya terdapat berbagai institusi perlu ditopang oleh pilar modal intelektual berupa “sekolah lapang” atau “sekolah kewirausahaan hijau” (community learning center) yang unsur-unsurnya meliputi kurikulum, pertemuan rutin, pelatihan, guru/pelatih, dan kader-kader hijau. Proses-proses yang terjadi dari pilar tersebut diharapkan

Judul: Policy Paper: Mengapa Desa Gambut Perlu Bertransformasi Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan?

Oleh: Puthut Indroyono


Ikuti kami