Book Review_hi_rombel 05_santi Dwi Wahyuni_8111416122_pentingnya Hukum Ekonomi Internasional Di Era...

Oleh Santi Dwi Wahyuni

262,6 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Book Review_hi_rombel 05_santi Dwi Wahyuni_8111416122_pentingnya Hukum Ekonomi Internasional Di Era Globalisasi

Pentingnya Hukum Ekonomi Internasional di Era Globalisasi Santi Dwi Wahyuni santidwiwahyuni@students.unnes.ac.id DATA BUKU Judul Buku : Hukum Ekonomi Internasional Penulis : Meria Utama Penerbit : PT. Fikahati Aneska Tahun Terbit : 2012 Kota Penerbit : Jakarta Bahasa Buku : Indonesia Jumlah Halaman : 174 ISBN Buku : 978-979-8231-97-1 DISKUSI/PEMBAHASAN REVIEW Hukum ekonomi internasional, lahir sejalan dengan berkembangnya hubungan-hubungan ekonomi internasional. Hukum ekonomi internasional dapat terus hidup di masyarakat dunia karena dibutuhkan oleh setiap individu, kelompok, maupun negara dalam berpartisipasi dikancah internasional untuk memperluas pangsa pasarnya di era globalisasi ini. Sejak pertengahan tahun 1980-an volume perdagangan internasional terus bertambah dan seiring dengan meningkatnya perdagangan internasional, hukum internasional menjadi sebuah hal yang menarik untuk ditelaah oleh banyak tokohtokoh hukum di berbagai negara karena masalah ekonomi merupakan sektor krusial bagi negara-negara di dunia. Salah satu keunikan dari buku ini yaitu menyinggung tentang hukum internasional. Memang tidak bisa dipungkiri jika kita berbicara tentang hukum ekonomi internasional maka kita tidak terlepas berbicara tentang hukum internasional. Berbicara tentang hukum internasional maka kita akan berbicara tentang relasi antara hukum internasional dengan hukum nasional, dimana memang belum diatur dengan jelas meskipun telah ada UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Hal ini erat kaitanya dengan tidak tegasnya politik hukum yang dianut oleh Indonesia. Ada dua teori besar yang dikenal untuk mengatur hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, yaitu; monisme dan dualisme. Teori monisme menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional berlaku dalam lingkup hukum nasional tanpa harus melalui proses transformasi melainkan inkorporasi sehingga tidak dibutuhkan legislasi nasional yang sama untuk memberlakukan hukum internasional dalam hukum nasional. Karena merupakan kesatuan sistem hukum maka terdapat kemungkinan adanya konflik antara hukum internasional dengan hukum nasional. Dengan demikian ada dua percabangan dari teori ini; lebih mengutamakan hukum internasional dibandingkan hukum nasional. Teori dualisme menempatkan hukum internasional sebagai sistem yang terpisah dari hukum nasional. Dalam hal ini tidak terdapat hubungan hierarki antara kedua sistem tersebut. Akibatnya, diperlukan suatu transformasi dari hukum internasional menjadi hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transformasi tersebut, maka kaidah hukum internasional diubah menjadi kaidah hukum nasional untuk berlaku sehingga tunduk pada dan masuk pada tata urutan perundangan nasional, karena merupakan dua sistem yang berbeda maka tidak mungkin terjadi konflik antara keduanya. Salah satu sumber hukum ekonomi internasional adalah perjanjian internasional. Dimana perjanjian internasional diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi :  Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.  Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.  Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka diperlukan persetujuan DPR untuk membuat perjanjian dengan negara lain atau perjanjian internasional lainnya. Meskipun telah mensyaratkan perlu persetujuan DPR dalam membuat perjanjian internasional, namun pasal tersebut belum berbicara dengan jelas posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional awalnya disusun untuk mengatur secara terperinci soal posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, lagi-lagi politik hukum yang diambil juga belum jelas. Ada sisi monism dan dualisme dalam UU tersebut. Terkait soal pengesahan (ratifikasi) misalnya, Pasal 9 menyebutkan bahwa: “Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut (ayat 1); Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undangundang atau keputusan presiden. (ayat 2).” Pengesahan sebagai definisi ratifikasi dalam pasal 9 tersebut mencampur adukan arti ratifikasi sebenarnya dalam hukum internasional. Padahal makna ratifikasi dapat diposisikan sebagai tindakan internal maupun eksternal suatu negara terhadap perjanjian internasional. Ratifikasi dalam hukum internasional (eksternal) diartikan sebagai tindakan konfirmasi dari suatu negara terhadap perbuatan hukum dari pejabatnya yang telah menandatangani suatu perjanjian. Dengan adanya ratifikasi maka suatu negara mulai terikat dengan suatu perjanjian internasional. Hukum internasional tidak mempersoalkan bagaimana mekanisme internal suatu negara dalam memberlakukan perjanjian internasional. Didalam buku ini juga membahas masalah implementasi perjanjian internasional. Memang masalah implementasi perjanjian internasional di suatu negara sampai saat ini selalu menjadi menarik untuk didiskusikan. Begitu juga dengan pelaksanaan perjanjian internasional di Indonesia, sebagai sebuah negara yang aktif melakukan kegiatan dengan negara lain baik dalam bentuk bilateral, regional dan multilateral. Permasalahan yang mungkin timbul adalah terkait apakah suatu perjanjian internasional yang sudah diratifikasi suatu negara dapat langsung dianggap sebagai bagian hukum nasional ataupun mengenai status perjanjian internasional di suatu negara. Masalah implementasi perjanjian internasional juga terkait dengan apakah setelah suatu negara meratifikasi perjanjian internasional harus dibuat peraturan pelaksana (implementing legislation) untuk melaksanakan kewajiban internasional yang melekat dalam perjanjian internasional tersebut, atau proses ratifikasi sudah memiliki akibat hukum bahwa kewajiban internasional harus sudah dapat dilaksanakan tanpa atau adanya peraturan pelaksana (implementing legislation). Beberapa contoh permasalahan yang telah disebutkan diatas dibahas dalam buku ini. Kembali kepada hukum ekonomi internasional, hukum ekonomi internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan ekonomi yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). Sehingga, transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce. Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subyek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Yang menjadi fakta adalah bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Besar dan jayanya negara-negara di dunia tidak terlepas dari keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut di dalam perdagangan internasional. Berbicara tentang hukum ekonomi internasional maka akan berbicara mengenai ruang lingkupnya. Ruang lingkup hukum ekonomi internasional sangat luas, karena ruang lingkup kajian bidang hukum ini sifatnya adalah lintas batas atau transnasional, konsekuensinya adalah terkaitnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda. Semua pembicaraan tentang ruang lingkup hukum ekonomi internasional dibahas didalam buku ini secara lengkap dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Didalam buku ini mengakui bahwa negara bukanlah semata-mata pelaku utama yang menjalankan kegiatan ekonomi internasional. Negara lebih berperan sebagai regulator (pengatur), karena itu hukum ekonomi internasional juga mencakup aturan-aturan internasional mengenai transaksi-transaksi nyata yang bersifat internasional dari para pedagang (international law merchants). International law merchants sendiri ini adalah bagian dari hukum ekonomi internasional. Didalam buku ini juga mengatur secara jelas bahwa hukum ekonomi internasonal lebih banyak mengatur subyek hukum yang bersifat publik (policy), seperti misalnya hubungan-hubungan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional. Didalam buku ini juga dijelaskan bahwa hukum ekonomi internasional dalam kenyataannya juga mengatur kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi badan hukum privat atau yang terkait dengan kepentingan privat, misalnya mengenai perlindungan dan nasionalisasi atau ekspropriasi perusahaan asing. Selain itu, meskipun hukum ekonomi internasional mengatur subyek-subyek hukum publik atau negara, namun aturan-aturan tersebut bagaimana pun juga akan berdampak pada individu atau subyeksubyek hukum lainnya di dalam wilayah suatu negara. Penjelasan tersebut dijelaskan secara rinci beserta contoh-contohnya dimana hal ini memudahkan para pencari ilmu dalam mempelajari hukum ekonomi internasional. Karakteristik lain dari hukum ekonomi internasional yang dibahas dalam buku ini adalah pendekatannya yang interdisipliner. Untuk dapat memahami bidang hukum ini secara komprehensif, dibutuhkan sedikit banyak bantuan disiplin-disiplin ilmu lain. Dalam bidang hukum ini terkait dengan bidang pengangkutan (darat, udara dan khususnya laut). Hal ini membutuhkan bantuan dan pemahaman disiplin ilmu pelayaran. Dengan demikian pemahaman kita akan hukum ekonomi internasional akan semakin luas karena di dalam buku ini tidak hanya membahas dari segi hukum internasionalnya saja, melainkan dibahas secara men-detail kaitan nya hukum ekonomi internasional dengan hukum lain, seperti yang telah disebutkan diatas yaitu terkait dengan bidang pengangkutan. Tentu hal ini akan memperkaya wawasan kita akan hukum ekonomi internasional. Buku ini terdiri dari delapan bab, bab pertama membahas mengenai pokok-pokok hukum ekonomi internasional, bab kedua membahas mengenai sumber-sumber hukum ekonomi internasional, bab ketiga membahas mengenai piagam hak-hak dan kewajiban ekonomi negara-negara, bab keempat membahas mengenai GaTT dan WTO, bab kelima membahas mengenai penyelesain sengketa dalam perdagangan internasional, bab keenam membahas mengenai kontrak internasional, bab ketujuh membahas mengenai peranan negara dalam e-commerce, bab kedelapan membahas mengenai lex mercatoria dalam hukum ekonomi internasional dan bab kesembilan membahas mengenai selayang pandang kerjasama asean dibidang ekonomi. Dimana bab satu terdiri atas pokok-pokok pembahasan yaitu definisi hukum ekonomi internasional dan kaidah dasar hukum ekonomi internasional. Bab dua terdiri atas pokok-pokok pembahasan yaitu pendahuluan, sumber-sumber hukum ekonomi internasional, dan penutup. Bab tiga terdiri atas pokok-pokok pembahasan pengantar, isi piagam cerds, kritik terhadap piagam cerds, serta status piagam cerds saat ini. Bab empat terdiri atas pokok-pokok pembahasan pendahuluan, GATT, dan penutup. Bab lima terdiri atas pokok-pokok pembahasan pengantar, para pihak dalam sengketa, prinsip-prinsip penyelesaian dalam sengketa, forum penyelesaian sengketa, hukum yang berlaku, dan pelaksaan putusan sengketa. Bab enam membahas tentang pengantar, syarat sahnya kontrak, dan penyusunan kontrak. Bab tujuh terdiri atas pokok pembahasan yaitu pendahuluan, pengertian e-commerce, ciri transaksi melalui e-commerce, dan perangkat hukum. Bab delapan terdiri atas pokok-pokok pembahasan yaitu penggunaan lex mercatoria dalam sengketa internasional dan prinsip UNIDROIT dan CISG sebagai lex mercatoria dijadikan sumber hukum sekunder. Serta bab yang terakhir yaitu bab sembilan membahas tentang pendahuluan, eksistensi negara-negara ASEAN dalam menghadapi AFTA, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan Indonesia dalam menyongsong AFTA 2010. Buku ini menawarkan suatu pemahaman komprehensif dan pendekatan terkini dari hukum internasional dalam bidang ekonomi. Selain itu buku ini menjelaskan pula mengenai teori dan perkembangan hukum ekonomi internasional, serta buku ini mengkaji pula bagaimana fungsi dari hukum ekonomi internasional dalam praktik. Berbagai telaah kasus dan contoh terbaru dimasukkan dalam setiap topik, dan sudut pandang kritis dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional disampaikan secara baik sehingga dapat membangun suatu pengertian mengenai bagaimana dan mengapa sistem hukum ekonomi internasional dapat bekerja dan ke mana arah bergeraknya. Selain itu, buku ini menjelaskan pula tentang dasar-dasar teoretis dari setiap prinsip hukum ekonomi internasional secara rinci sebelum menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik. Hal-hal yang menonjol dalam buku ini antara lain adalah memfokuskan terhadap prinsip-prinsip fundamental dari hukum ekonomi internasional daripada pengkhususan pada subtopik tertentu, penjelasan yang terpadu dan kontekstual dari dimensi politis dan ekstralegal sistem hokum ekonomi internasional, prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional yang ditempatkan dalam suatu konteks nyata yang kontemporer, berbagai studi kasus tradisional dan kontemporer dijelaskan dalam konteks prinsip-prinsip hokum ekonomi, dan struktur yang seragam untuk memfasilitasi pemahaman pembaca. Buku ini menarik untuk dibaca karena membahas hukum ekonomi secara lengkap dan komprehensif hal ini terlihat dari banyaknya bab yang dibahas dalam buku ini seperti yang telah dijabarkan sebelum nya yaitu mulai dari pokok-pokok hukum ekonomi internasional sampai dengan selayang pandang kerja sama ASEAN dibidang ekonomi. Selain itu buku ini dilengkapi dengan berbagai kasus ekonomi internasional yang menjadi rujukan dasar hukum bagi pembaca. Membaca buku ini pun tidak membosankan karena para pengarang mampu memaparkan sebuah materi hukum yang rumit dengan alur yang sistematis dan tetap mudah dimengerti sehingga sangat memudahkan para pembaca dalam menuntut ilmu, terutama yang berkaitan dengan hukum ekonomi internasional. Namun, setiap karya pasti memiliki kekurangan atau kelemahan. Kekurangan atau kelemahan yang terdapat dibuku ini yaitu terdapat beberapa kosakata baku yang kurang familiar dikalangan mahasiswa yang belum memiliki cukup ilmu, walaupun tidak banyak ditemukan kosakata yang rumit tetap saja hal ini membuat buku ini menjadi memiliki kekurangan. Sebagai salah satu contoh kosakata yang rumit dalam buku ini yaitu quasi diplomatic, dimana dalam buku ini tidak dijelaskan apa makna atau arti dari kosakata tersebut. Dimana hal ini sedikit membuat repot pembaca untuk mencari arti dari kata tersebut. Selain itu terdapat definisi dari para pakar luar negeri yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, tentu hal ini akan membingungkan pembaca yang tidak fasih atau bahkan tidak bisa bahasa Inggris. Padahal mayoritas penduduk Indonesia kurang fasih berbahasa Inggris. Sebagai contoh definisi dari Malcolm N. Shaw tentang hukum internasional yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu “‘Modern international law has its origins in the Europe of the sixteenth and seventeenth centuries. Although communities of states regulated by law had previously existed in Europe and elsewhere it is for reasons apparent from subsequent world history the law created to govern the diplomatic, commercial, military, and other relations of the society of Christian states forming the Europe of that time that provides the basis for the present law”. Selain itu, preamble pendirian organisasi internasional juga tidak diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh seperti preamble pendirian WTO sebagai berikut:  Provides a forum for negotiation and dispute settlement  Establishes a ministerial conference  Parties are bound to the WTO agreement and its attached annexes unless and until they withdraw  Decision making is to be by consensus – consent being deemed when a decision is taken formally if no member objects  If consensus not possible and if the issue is of a type of that does not requires unanimity, then a two thirds vote is required as opposed to a simple majority  Accession to the WTO may on the basis as agreed by the potential new member and the WTO – a two third majority must agree to accept a new member Sejauh ini hanya kekurangan tersebut menurut saya yang membuat pembaca kurang nyaman. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena pokok-pokok pembahasan dalam buku ini amat sangat lengkap dan tidak bertele-tele, serta dikemas dalam gaya penulisan yang mudah dipahami yaitu berupa point-point pembahasan tanpa terlalu banyak pengantar yang bertele-tele yang dapat membuat pembaca merasa bosan. Hal ini merupakan point utama yang dimiliki buku ini. Selain itu, buku ini memberikan contoh dari perbahasan bab sangat lengkap dan sangat mudah dipahami bentuk penjabaran nya yaitu seperti contoh kontrak internasional yang dapat dilihat pada halaman tujuh puluh empat. Di bab tersebut membahas aspek-aspek kebebasan berkontrak menurut BW, syarat sah nya kontrak, penyusunan kontrak, contoh kontrak, dan pembahasan lain yang lebih mendetail. Jika seseorang yang sama sekali belum mengetahui atau memiliki basic di hukum ekonomi internasional maka saya dengan yakin merekomendasikan buku ini, karena buku ini membahas hal-hal mendasar dari hukum internasional sampai dengan hal-hal yang lebih lanjut dari hukum ekonomi internasional dengan susunan dan struktur serta tata bahasa yang mudah dimengerti dan membuat kita nyaman dalam mempelajari pokok-pokok bahasan dalam hukum ekonomi internasional. Walaupun buku ini memiliki kekurangan seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, kekurangan tersebut tertutupi dengan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh buku ini. Akhir kata, buku ini adalah buku yang bagus dan sangat saya rekomendasi untuk dibaca oleh kita semua sebagai generasi penerus bangsa yang harus kaya akan ilmu pengetahuan.

Judul: Book Review_hi_rombel 05_santi Dwi Wahyuni_8111416122_pentingnya Hukum Ekonomi Internasional Di Era Globalisasi

Oleh: Santi Dwi Wahyuni


Ikuti kami