Komite Nasional Keuangan Syariah; Upaya Strategis Menumbuhkembangkan Ekonomi Keumatan Yang Berkeadil...

Oleh Luky Hariyanto

123,1 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Komite Nasional Keuangan Syariah; Upaya Strategis Menumbuhkembangkan Ekonomi Keumatan Yang Berkeadilan

1 KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH; UPAYA STRATEGIS MENUMBUH KEMBANGKAN EKONOMI KEUMATAN YANG BERKEADILAN Oleh Luky Hariyanto Ekonomi Syariah sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan- permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Namun sayangnya, seringkali definisi ekonomi Islam kini mengalami penyempitan makna yang mana pembahasannya hanya berputar pada istilah bunga, riba, bagi hasil ataupun akad-akad semacam mudharabah dan murabahah. Padahal ketika kita berbicara mengenai ekonomi maka pembahasannya mencakup sistem ekonomi secara keseluruhan entah itu mengenai mekanisme pasar, konsep penawaran dan permintaan maupun masalahmasalah ekonomi secara global. Demikian pula dengan ekonomi Islam, ekonomi Islam tidak hanya berbicara mengenai bunga, riba ataupun istilah-istilah populer lainnya. Jika ditelusuri ke belakang, pemikiran ekonomi sudah ada bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri. Dalam kurun waktu selama itu tentunya banyak sekali fakta-fakta sejarah pembangunan sistem ekonomi sebagai pijakan pembangunan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang. Akan tetapi mengumpulkan dokumen bukti-bukti yang mengisahkan pemikiran ekonomi sangat sulit, kalaupun ada dokumen tersebut sulit untuk diverifikasi kebenarannya karena tradisi penulisan/publikasi belum intensif dilakukan. Pemikiran paling awal yang bisa dijajaki adalah pemikiran ekonomi pada masa Yunani Kuno. Pemikiran-pemikiran ekonomi Yunani kuno sering dikaitkan dengan etika moral, begitu juga dengan aliran skolastik yang menghubungkan nilai-nilai ekonomi dengan ajaran gereja. Dua aliran ini belum memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian modern. Sedangkan satu pemikiran di era pra-klasik yang cukup memberikan kontribusi pemikiran secara signifikan adalah pemikiran ekonomi masa merkantilisme. Pada masa ini berhasil mengembangkan teknik-teknik abstrak untuk menemukan hukum-hukum ekonomi. Pencipta model ekonomi paling dini adalah Francis Quesnay lewat Tableau Economique-nya. Dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1758, Quesnay menggambarkan sistem perekonomian suatu negara seperti layaknya kehidupan biologis manusia antara bagian satu dengan bagian lainnya membentuk suatu kesatuan yang harmonis. Begitu juga proses dan Keuangan dan Islam 1 gejala kehidupan ekonomi jika dilihat hubungan antar bagian saling membentuk suatu keseluruhan dengan hukum-hukum tersendiri. Pola dan garis pemikiran Quesnay sudah tersusun dalam suatu kerangka dasar analisis tertentu mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Kehadiran industri keuangan tidak dapat dielakkan dalam sistem perekonomian dunia. Hal ini untuk menunjang berjalannya roda perekonomian suatu negara. Dimana saat ini sistem perekonomian kapitalisme menjadi salah satu sistem ekonomi yang diadopsi hampir mayoritas negara di dunia. Sudah begitu banyak analisa dan bukti yang selalu menampilkan kesimpulan bahwa sistem kapitalis ini memiliki banyak sekali kelemahan dan menyimpan ancaman dalam dirinya berupa terjadinya krisis moneter yang dapat meluluhlantakkan perekonomian sebuah negara jika tidak diantisipasi. Sebagai contoh yakni terjadinya beberapa krisis ekonomi diantaranya krisis moneter di Asia Tenggara Tahun 1997, resesi ekonomi di AS Tahun 2008, hingga krisis utang Sovereign Eropa tahun 2009. Sehingga hal ini memunculkan berbagai kritikan terhadap kebijakan ekonomi kapitalis, terlebih ketika hasil yang disuguhkan oleh sistem ini tidak memberikan tatanan ekonomi yang kokoh dan sustainable. Kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, jerat hutang, ketimpangan kekuatan ekonomi serta masalah sosial yang muncul seperti, kriminalitas, pelacuran, perjudian dan lain sebagainya, menjadi indikator negatif yang populer dalam fenomena perekonomian kapitalis. Dengan berbagai kegagalan sistem ekonomi kapitalis tersebut memunculkan ketertarikan dunia barat terhadap sistem ekonomi syariah yang merupakan bagian dari ajaran Agama Islam. Hal ini terbukti dimana Inggris sebagai negara berpenduduk mayoritas non-muslim dapat menjadi pusat keuangan syariah di Barat. Sejarah panjang perekonomian di Indonesia dari sebelum dan pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan yang cukup signifikan, namun dalam bagian sejarahnya Indonesia mengalami pasang surut pula dalam melakukan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Syariah sebagai cabang ilmu pengetahuan ekonomi yang terbilang cukup baru di Indonesia menjadi rujukan pembahasan perekonomian yang dianggap sejalan dengan ekonomi Pancasila yang berasaskan kegotongroyongan nasional. Kelahiran keuangan syariah ditandai secara resmi dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Pendirian bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sekelompok pengusaha Muslim, dan Pemerintah Indonesia. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Mei 1992 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang memberikan izin pengoperasian perbankan dengan prinsip Syariah. Dapat dikatakan bahwa bibit keuangan syariah ditebarkan pada tahun 1990 dengan pendirian BMT Ridho Gusti pertama di Bandung. BMT, yang pada saat itu merupakan suatu struktur unik dalam industri keuangan syariah di dunia, telah mulai populer di Indonesia ketika Bank Muamalat mulai beroperasi pada tahun 1992. Keuangan dan Islam 1 Meskipun masih dalam tahapan awal, lembaga mikro ini utamanya terlibat dalam pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah. Pada tahun 1995, BMT mulai meningkatkan peran mereka dalam pendayagunaan ekonomi pedesaan dengan memberikan pelayanan tabungan dan finansial kepada masyarakat. Sejak itu, jumlah BMT terus berkembang dan memainkan peranan penting dalam membangun keuangan syariah di Indonesia di tingkat masyarakat bawah dan menjadi suatu tolok ukur untuk pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Islam atau Islamic Micro Finance Institutions (IMFI) di seluruh dunia. Indonesia negara berpenduduk terbesar ke 4 didunia yakni sekitar 265 juta jiwa berdasarkan data BPS, dan 85% diantaranya muslim. Seharusnya Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah global di dunia. Namun kenyataannya industri keuangan syariah di Indonesia masih kalah jauh dibanding negara tetangga Malaysia yang secara jumlah penduduknya hanya 12 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Industri keuangan syariah sudah hampir 27 Tahun beroperasi di Indonesia yakni ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Namun hingga saat ini pertumbuhan market share perbankan syariah di Indonesia sangat sulit untuk tembus angka 10 persen yakni baru 5,70 persen dari total market share perbankan Indonesia, sementara aset perbankan syariah di Malaysia sudah mencapai 20 persen. Menurut penulis beberapa hal yang menyebabkan Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk pengembangan industri keuangan syariah, diantaranya: 1) Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia memang cukup pesat yakni kisaran 20-30% per tahun namun pertumbuhan industri keuangan konvensional juga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018 menunjukkan Market share industri keuangan syariah di Indonesia hingga saat ini baru mencapai 8.47% dari total market share keuangan Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan aset, laba, market share serta infrastruktur lembaga keuangan syariah masih jauh dibawah lembaga keuangan konvensional. 2) Masih kurangnya/belum meratanya pemahaman dan kesadaran masyarakat di Indonesia terutama umat muslim perihal sistem ekonomi dan keuangan syariah sehingga masih tertarik menggunakan lembaga keuangan konvensional. Berbagai kritikan dan tudingan muncul baik yang berasal dari akademisi, praktisi maupun masyarakat awam ditujukan ke lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, diantaranya; Bank syariah hanya mengganti istilah/nama dari konven menjadi syariah, Bank syariah masih menggunakan prosentase dan mengacu kepada suku bunga BI, minjam di bank syariah itu mahal dan ribet, masih mengenakan denda, modal bank syariah dari Bank konvensional, serta banyak tudingan dan kritikan lainnya. Kritikan dan tudingan ini muncul sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. 3) Lembaga keuangan syariah terkesan sebagai lembaga keuangan kelas dua di negeri ini, hal ini dibuktikan dengan belum adanya lembaga keuangan syariah berbentuk BUMN (milik Negara) baik perbankan syariah maupun lembaga keuangan Keuangan dan Islam 1 syariah lainnya, beberapa lembaga keuangan syariah yang ada saat ini beberapa diantaranya hanya merupakan anak usaha perusahaan BUMN konvensional. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan potensi sekaligus menjawab tantangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia mulai dari era pemerintahan Orde baru hingga era pemerintahan saat ini dimana diantaranya ditandai dengan; pendirian Bank Muamalat Tahun 1992, lahirnya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Terbitnya Fatwa MUI Tahun 2000 tentang bunga bank adalah riba dan haram, hingga lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Seiring berjalannya proses perekonomian, pemimpin negara kita berekspektasi meningkatkan pertumbuhan dalam platform baru yang menggagas sektor keuangan Syariah, terakhir pemerintahan Presiden Jokowi membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui PerPres No. 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Dimana Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI, dengan melibatkan beberapa lembaga dan kementerian. Namun dalam berjalannya proses menumbuh kembangkan ekonomi keumatan KNKS mengalami berbagai factor kendala/tantangan menuju keterhubungan langsung kepada masyarakat. Dalam hal untuk menjawab pertanyaan terkait keseriusan pemerintah dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia, sehingga dapat menghilangkan kesan bahwa lembaga keuangan syariah hanya lembaga keuangan kelas dua di negeri ini. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang selama ini diragukan karena modalnya berasal dari BUMN konvensional. Beberapa manfaat bagi lembaga keuangan syariah yang berbentuk BUMN dimana permodalannya dari APBN sehingga memudahkan ekspansi bisnis, memudahkan investasi bagi di bidang infrastuktur, IT dalam menghadapi era digitalisasi. Dengan demikian lembaga keuangan syariah dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satu kesulitan lembaga keuangan syariah selama ini adalah adanya pembatasan ruang gerak baik dibidang ekspansi bisnis maupun investasi karena harus mendapat persetujuan pemilik modal (pemegang saham) yakni perusahaan Induk yang secara orientasi utamanya adalah profit oriented semata. Kemudian dalam rangka menyusun kurikulum Pendidikan diperlukan yakni memasukan materi ekonomi dan keuangan syariah dalam pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dimana selama ini pendidikan dasar hingga perguruan tinggi hanya mengenalkan terkait sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sehingga pengenalan semenjak dini terkait ekonomi dan keuangan syariah dapat menunjang ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional di lembaga keuangan syariah dimasa yang akan datang serta meningkatkan kesadaran generasi penerus akan manfaat sistem ekonomi dan keuangan Syariah. Serta mengoptimalkan peran ulama, ustadz, tokoh masyarakat dan akademisi dalam mensosialisasikan terkait manfaat dan dampak ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian suatu Keuangan dan Islam 1 negara sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terutama umat muslim akan bahaya dan kerugian transaksi ribawi baik di dunia maupun di akhirat. Peluang jasa keuangan dan ekonomi berbasis syariah (keuangan syariah) terbuka lebar. Apalagi dengan adanya bonus demografi, dimana kelas menengah tumbuh berkembang dengan pesat. Kebutuhan kelas menengah untuk menabung dan berinvestasi serta terhadap layanan jasa keuangan yang beragam, baik di lembaga perbankan syariah maupun lembaga keuangan non-bank syariah seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, obligasi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, reksadana syariah dan lainnya diperkirakan juga akan meningkat. Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dijelaskan bahwa Sistem perbankan syariah di Indonesia dilaksanakan menurut kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda. Sistem ini menghadirkan dua alternatif jasa perbankan, yaitu sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kedua sistem ini secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Cara operasional sistem perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, yang merupakan alternatif sistem perbankan yang bercirikan saling menguntungkan bagi nasabah dan bank. Sistem Syariah menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi dengan menghindari kegiatan transaksi keuangan spekulatif. Sistem syariah ini melaksanakan kegiatan investasi yang menjunjung etika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam kegiatan produksi. Sistem perbankan ganda ini menawarkan beragamnya produk serta layanan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih bervariatif baik melalui bank konvensional maupun bank syariah, dimana perbankan syariah berpotensi menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah itu dapat menciptakan harmoni antara sektor keuangan dengan sektor riil, akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, yang berperan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang Menurut Fahim Khan solusi problem ekonomi surplus tenaga kerja memang dapat ditangani melalui dua strategi. Pertama, strategi menciptakan kesempatan kerja berupah tetap. Kedua, strategi menciptakan peluang kewirausahaan. Sayangnya strategi pembangunan ekonomi padat penduduk dalam kerangka konvensional hanya memfokuskan pada strategi yang pertama, yaitu berupaya dengan berbagai cara untuk menciptakan kesempatan kerja berupah tetap bagi tenaga kerja secepatcepatnya dan sebanyak-banyaknya. Strategi ini membutuhkan para kapitalis untuk berinvestasi memperluas lapangan pekerjaan. Para kapitalis ini cenderung memakai surplus sumber daya manusia untuk dipekerjakan bukan untuk dilibatkan dalam aktivitas kewirausahaan. Strategi konvensional ini cenderung mengabaikan strategi penciptaan peluang kewirausahaan sebagai solusi problem ekonomi surplus tenaga kerja. Secara umum kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang masih rendah, baik dari sisi pendidikan maupun skill manajemen kewirausahaannya. Keuangan dan Islam 1 Memberikan peluang wirausaha kepada mereka bukan berarti menyediakan pabrik besar atau toko besar untuk dikelola. Memberikan peluang kewirausahaan berarti memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan usaha yang dapat mereka kelola sendiri. Misalnya membuka peluang atau menfasilitasi mereka yang memiliki ketrampilan dasar entah sebagai tukang kayu, penjahit, tukang bangunan, tukang bikin makanan kecil dan sebagainya untuk mendirikan unit manufaktur kecil yang mempekerjakan beberapa orang saja yang mungkin anggota keluarga mereka sendiri. Kesuksesan usaha bukan milik mereka yang berpendidikan tinggi saja, tidak jarang ada orang yang buta huruf dan tidak berpendidikan sukses menjalankan usaha kecil-usaha kecil dengan penghasilan yang tidak kalah dari gaji tetap pegawai atau karyawan. Bahkan dewasa ini banyak diwacanakan dalam beberapa literatur tentang pentingnya pengembangan industri skala kecil Di negara ini orang menganggur bukan karena tidak mau bekerja, tetapi karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan sesuai apa yang mereka bisa kerjakan. Dengan pendapatan perkapita yang masih rendah, tentu orang-orang ini memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dengan bekerja. Ketika tidak ada penawaran pekerjaan, mereka tidak dapat menjalankan bisnis atau usaha mandiri karena tidak memiliki modal sendiri. Pada umumnya negara dengan surplus tenaga kerja, sebagian besar sumber daya manusianya tidak memiliki modal. Mereka membutuhkan pinjaman modal jika ingin melakukan usaha mandiri. Upaya mendayagunakan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai konduktor perekonomian umat juga dapat digunakan sebagai elemen penunjang dalam program BUMDES sehingga dapat terlihat signifikan dan konkrit fokus menggemakan perekonomian umat yang berkeadilan sampai pada level masyarakat. Keuangan dan Islam

Judul: Komite Nasional Keuangan Syariah; Upaya Strategis Menumbuhkembangkan Ekonomi Keumatan Yang Berkeadilan

Oleh: Luky Hariyanto


Ikuti kami