Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan

Oleh Jurnal Perspektif

732,6 KB 10 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan

PERSPEKTIF P-ISSN 1410-3648 E-ISSN 2406-7385 Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Volume 23 Nomor 3 Tahun 2018 Edisi September Sekretariat: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500) Diterbitkan oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLANTAR PADA YAYASAN PANTI ASUHAN Mega Ayu Ratnasari Fakultas Hukum Universitas Airlangga e-mail: m.ayuratna@gmail.com ABSTRAK Masalah penelantaran yang dialami oleh bayi dan anak-anak semakin meningkat. Persoalan anak terlantar bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban moral untuk peduli dan berperan serta dalam mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu, didirikan suatu wadah untuk menampung, mendidik dan memelihara anak-anak tersebut yang disebut dengan panti asuhan. Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa diketahui bahwa Panti Asuhan Tunas Bangsa tidak menjalankan yayasan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Dinas Sosial selaku instansi yang menaungi Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa belum pernah mengeluarkan izin baru untuk Panti Asuhan Tunas Bangsa, tetapi izin yang dikeluarkan hanya sebatas izin perpanjangan saja. Selain itu, panti asuhan tersebut belum melakukan penyesuaian anggaran dasar sehingga hanya menggunakan izin yang telah kadaluarsa untuk melakukan kegiatannya. Sehingga anak-anak yang terdapat di panti asuhan tersebut tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut dan membutuhkan kepastian hukum untuk dapat menjamin masa depan anak yang terlantar tersebut. Hasil yang didapatkan dari penulisan ini adalah status hukum yayasan panti asuhan yang tidak memiliki anggaran dasar dan izin yang sudah kadaluarsa sudah tidak dapat lagi diteruskan sebagai badan hukum, sehingga secara hukum, yayasan panti asuhan Tunas Bangsa tidak dapat menggunakan kata “yayasan”. Sehingga anak-anak yang ada dalam panti asuhan tersebut harus dikembalikan kepada Negara. Kata Kunci: anak terlantar; yayasan; panti asuhan; perlindungan hukum ABSTRACT The neglect problems experienced by infants and children are increasing. The problem of neglected children is not merely the responsibility of the government, but the community, both individually and in groups, has a moral obligation to care and participate in alleviating neglected children according to their respective abilities. Therefore, a forum was established to accommodate, educate and care for these children, called orphanages. Referring to the decision of the Pekanbaru District Court Number 333/Pid. Sus/2017/PN.Pbr, the Yayasan Tunas Bangsa Orphanage found that the Tunas Bangsa Orphanage did not run the foundation in accordance with the applicable Standard Operating Procedure. The Office of Social Affairs as the agency that houses the Tunas Bangsa Orphanage Foundation has never issued a new permit for the Tunas Bangsa Orphanage, but the permit issued is only limited to an extension permit. In addition, the orphanage has not made adjustments to the articles of association so that it only uses permits that have expired to carry out its activities. So that the children in the orphanage cannot use the facility and need legal certainty to be able to guarantee the future of the displaced child. The results obtained from this paper are the legal status of an orphanage foundation that does not have a constitution and permits that have expired cannot be continued as legal entities, so that legally, Tunas Bangsa orphanage foundations cannot use the word “Yayasan”. So that the children in the orphanage must be returned to the State. Keywords: abandoned child; foundation; orphanage; legal protection 175 PERSPEKTIF Volume 23 Nomor 3 Tahun 2018 Edisi September PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara hukum di mana setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat telah diatur oleh hukum. Dari mulai lahir hingga meninggal dunia atau pailit (bagi perusahaan), semuanya juga sudah diatur oleh peraturan yang telah ada. Anak merupakan salah satu subyek hukum yang masih dibawah umur karena belum dianggap dewasa atau cakap hukum dalam melakukan tindakan hukum. Perkembangan zaman dan kemajuan ilmu teknologi sudah pasti mempengaruhi adat yang hidup di Indonesia, adat kebiasaan mulai berubah ke arah yang lebih bebas, yang paling mencolok adalah dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga mengingat karena manusia pada dasarnya memiliki karakter sebagai zoon politicon.1 Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak (Convention on the Right of the Child), Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak. Ada konstruksi hukum tertentu jika dihubungkan dengan konvensi hak-hak anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 meratifikasi konvensi hak-hak anak. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menunjuk 1 Fani Martiawan Kumara Putra. (2015). “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak”. Jurnal Yuridika. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 30(2), h. 195-221. langsung prinsip-prinsip yang ada di dalam konvensi hak-hak anak sebagai landasan atau dasar penyelengaraan perlindungan anak. Hal yang dapat ditegaskan dari konstruksi tersebut adalah bahwa secara tekstual prinsip-prinsip yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak dalam penyelengaraan perlindungan anak yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, ditambah prinsip perlindungan aktif, harus menjadi landasan atau dasar bagi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.2 Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Riau merupakan panti asuhan yang didirikan sejak tahun 2000. Dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada kasus penelantaran anak yang menyebabkan kematian dibandingkan dengan status hukum dan perwalian atas anak-anak yang terlantar lainnya yang terdapat dapat di yayasan panti asuhan tersebut. Bahwa kasus yang terjadi pada Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa diketahui bahwa Panti Asuhan Tunas Bangsa tidak menjalankan yayasan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Dinas Sosial selaku instansi yang menaungi Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa belum pernah mengeluarkan izin baru untuk Panti Asuhan Tunas Bangsa, tetapi izin yang dikeluarkan hanya sebatas izin perpanjangan saja. Selain itu, panti asuhan tersebut belum melakukan penyesuaian anggaran dasar sehingga hanya menggunakan izin yang telah kadaluarsa untuk melakukan kegiatannya. Ditambah lagi dengan adanya kasus kematian anak dalam panti asuhan tersebut akibat kurangnya fasilitas dan kemampuan untuk mengasuh anak sehingga semakin menambah persoalan yang ada di dalam Panti Asuhan Tunas Bangsa Riau. PERUMUSAN MASALAH Perlindungan hukum bagi anak yang terlantar di dalam panti asuhan tersebut dan status hukumnya atas Panti Asuhan Tunas Bangsa. Padahal untuk 2 Abdul Rachmad Budiono. (2008). Hukum Pekerja Anak. Malang: UM Press, h. 69-70. 176 Mega Ayu Ratnasari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan mendirikan suatu panti asuhan harus memiliki banyak perizinan dan disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. METODE PENELITIAN Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (legal research) yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak dan yayasan. Penyusunan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case study) berdasarkan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan dengan perlindungan anak dan yayasan. PEMBAHASAN Upaya Pencegahan Penelantaran Anak Di Yayasan Panti Asuhan Upaya negara dalam pencegahan penelantaran anak Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kehidupannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur dalam Pasal 34 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi negara Republik Indonesia telah mengatur mengenai hak anak sebagai aset untuk masa depan. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.3 Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian anak menurut ndang-undang yang dapat dilihat sebagai berikut: a. Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 177 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.4 b. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahwa dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum umur 21 tahun, maka ia dianggap orang yang telah dewasa bukan anak-anak.5 Sedangkan kalau dilihat dari batasan usia berapa seseorang dapat dikatakan dan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut para ahli sebagai berikut: Bima Siregar berpendapat dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun atau pun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.6 Hilman Hadikusuma berpendapat dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin.”7 Dari beberapa pendapat para ahli di atas dan dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2007). Jakarta: Visimedia, h. 4. 5 Subekti dan Tjitrisudibio. (2002). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, h. 90. 6 Bima Siregar. (1986). Keadilah Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali, h. 105. 7 Maidin Gultom. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama, h. 32. PERSPEKTIF Volume 23 Nomor 3 Tahun 2018 Edisi September Ada tiga pendekatan untuk mengatasi masalah anak terlantar yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu: 1. Pendekatan Penghapusan (abolition). Persoalan anak terlantar adalah sebagian besar bersumber pada masalah ekonomi. Untuk mengatasi masalah anak terlantar sangat tidak mungkin tanpa menciptakan struktur sosial yang adil dalam masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan kepada perubahan struktur sosial atau politik dalam masyarakat, dalam rangka mengatasi masalah anak terlantar; 2. Pendekatan Perlindungan (protection). Karena kompleksnya faktor penyebab munculnya anak terlantar karena masalah ekonomi, maka dianggap mustahil menghapus kemiskinan secara tuntas. Untuk itu anak-anak yang menjadi korban perlu dilindungi dengan berbagai cara, misalnya: melalui perumusan hukum yang melindungi hakhak anak. Fungsionalisasi lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Perlindungan ini senada dengan pendapat pemerintah melalui Departemen Sosial, praktisi-praktisi LSM dan UNICEF di mana tanggal 15 Juni 1998 membentuk sebuah lembaga independen yang melakukan perlindungan pada anak. Yaitu Lembaga Perlindungan Anak (LPA) membentuk Lembaga Anak tersebut didasarkan pada prinsip dasar terbentuknya embrio LPA, yaitu: a) Anak di fasilitasi agar dapat melaporkan keadaan dirinya; b) Menghargai pendapat anak; c) LPA bertanggung jawab kepada masyarakat bukan kepada pemerintah; d) Accountability, adalah sisi negatif dari pendekatan perlindungan tersebut. Strategi perlindungan hanya akan menjadi ajang kepentingan para elit dan tokoh masyarakat sehingga berimplikasi pada tidak tuntasnya penyelesaian problem anak terlantar. Produkproduk hukum yang dirumuskan sebagai wujud bagi perlindungan terhadap anak; 3. Pendekatan Pemberdayaan (empowerment). Menekankan adanya pemberdayaan bagi anak terlantar. Pemberdayaan biasanya dilakukan dalam bentuk pendampingan. Yang berfungsi sebagai fasilitator, dinamisator, katalisator bagi anak terlantar. Pemberdayaan ini dikatakan berhasil jika anak terlantar berubah menjadi kritis dan mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Lahirnya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah telah memberikan angin segar kepada anak terlantar tersebut melalui UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, undang-undang ini lahir berdasarkan UUD 1945 yang telah mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Namun seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak belum cukup untuk mengcover seluruh tindakan hukum dalam upaya perlindungan kehidupan anak yang terlantar. Oleh karena itu, diterbitkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 dijelaskan penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. Non diskriminasi; b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. Penghargaan terhadap pendapat anak. Setelah tahun 2014 terdapat perubahan mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap, sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.8 Dengan banyaknya aturan yang dibuat oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan 8 Muliyawan. www.pn-palopo.go.id/Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. 22 Januari 2015. 178 Mega Ayu Ratnasari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan dapat digunakan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penelantaran anak. Upaya preventif yang diberikan oleh negara berupa sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku penelantaran anak. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76B yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Lalu untuk sanksinya terdapat dalam Pasal 77B yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Upaya yayasan dalam pencegahan penelantaran anak Selain negara, peran masyarakat juga diperlukan dalam melindungi hak-hak anak terlantar dalam mewujudkan amanat dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Peran masyakarat disinilah yang dirasa lebih intens dalam upaya pencegahan penelantaran anak. Upaya masyarakat dapat berupa perwujudan dari maksud perlindungan hukumnya dengan membentuk suatu lembaga yang menaungi hak-hak anak yang terlantar. Lembaga tersebut dapat berupa badan hukum maupun non badan hukum. Badan hukum yang dimaksud berupa yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Yayasan tersebut disebut sebagai badan hukum karena adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) di mana sebelum tahun 2000 yayasan merupakan tameng bagi masyarakat untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Oleh sebab itu, diterbitkannya UU Yayasan adalah untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan 179 memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.9 Pasal 1 angka 1 UU Yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang terpisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dalam hal ini, yayasan terdiri dari pendiri, pengawas, dan pengurus. Oleh sebab itu, yayasan dapat berbentuk panti asuhan sebagai bentuk tujuan sosial dan kemanusiaan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Ternyata seiring perkembangannya UU Yayasan belum menampung seluruh kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, maka adanya perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 hanya memperbaiki sedikit pasal-pasal yang terdapat dalam undangundang sebelumnya, sehingga tidak mengubah seluruh isi pasal yang terdapat UU Yayasan. Panti asuhan merupakan perwujudan dari yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Panti asuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar melalui pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian generasi cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional. Panti asuhan adalah proyek pelayanan dan penyantunan terhadap anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, keluarga retak, dan anak terlantar dengan cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa material maupun spiritual, meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Dalam beberapa keadaan tertentu keluarga tak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam pemenuhan kebutuhan anak, yang kemudian menyebabkan ketelantaran pada anak. 9 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. PERSPEKTIF Volume 23 Nomor 3 Tahun 2018 Edisi September Beberapa penyebab ketelantaran anak, antara lain: 1. Orangtua meninggal dan atau tidak ada sanak keluarga yang merawatnya sehingga anak menjadi yatim piatu; 2. Orangtua tidak mampu (sangat miskin) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal anak-anaknya; 3. Orangtua tidak dapat dan tidak sanggup melaksanakan fungsinya dengan baik atau dengan wajar dalam waktu relatif lama misalnya menderita penyakit kronis dan lain-lain.10 Pada umumnya panti asuhan digunakan sebagai wadah untuk menampung anak-anak yang terlantar dari berbagai jenis masalah. Peran panti asuhan sendiri adalah untuk mengasuh anak-anak terlantar atau bahkan dapat menjadi wali apabila dilakukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk dikeluarkannya penetapan. Namun tidak semua panti asuhan bertindak sebagai orang tua asuh atau wali yang baik dalam menjalankan kegiatannya. Banyak panti asuhan yang justru menelantarkan anak-anak tersebut sehingga tidak dipenuhinya hak-hak anak. Namun hanya segelintir saja yang diketahui oleh pemerintah sehingga untuk penanganannya juga masih kurang. Masyarakat juga sudah terbiasa akan hal ini sehingga penelantaran terhadap anak tersebut di panti asuhan sudah menjadi rahasia umum. Baru sekitar tahun 2017 terjadi kematian pada seorang anak akibat penelantaran anak di dalam panti asuhan. Hal ini menjadi masalah nasional karena kurangnya perhatian dari masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi dan menjaga panti asuhan yang mengasuh panti asuhan tersebut. Oleh sebab itu, yayasan yang serupa harus bertindak bersama pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan menampung anak-anak yang terdapat dalam panti asuhan yang menelantarkan anak hingga menyebabkan kematian ke panti asuhan yang telah mendapatkan izin dan kuasa dari yang bersangkutan. Dengan adanya sistem regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak anak dan dibantu dengan yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak tersebut sebenarnya sudah cukup. Hanya saja, dalam prakteknya masih belum bisa maksimal dikarenakan adanya aspek-aspek tertentu yang menghambat jalannya pemenuhan hak-hak tersebut. 10 http://www.am-um.org/pengertian-panti-asuhan-danyatim-piatu/ diakses pada tanggal 03 April 2018 jam 06:15 WIB. Status Hukum Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Di Riau Status yayasan panti asuhan yang tidak memiliki anggaran dasar Yayasan dapat memperoleh status badan hukum setelah memperoleh akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Kementerian yang berwenang atas izin berdirinya yayasan. Perubahan status badan hukum yayasan yang tidak berbadan hukum sebagai akibat dari ketentuan Pasal 71 UU Yayasan dapat menimbulkan persoalan hukum, di mana telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh yayasan selama undang-undang tersebut diberlakukan. Setelah diberlakukannya UU Yayasan adanya keseragaman bahwa yayasan harus berbentuk badan hukum. Sehingga hal ini sama dengan pendirian badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas, di mana terdapat minimal dua orang pendiri atau lebih, terpisah dari kekayaan pribadi, dan didirikan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Hal ini tertuang dalam Pasal 71 UU Yayasan, yaitu: (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Yayasan yang: a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau; b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan UndangUndang ini. (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. 180 Mega Ayu Ratnasari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut bahwa status yayasan yang tidak memiliki anggaran dasar sampai waktu yang ditentukan maka yayasan tersebut tidak dapat lagi menggunakan kata “yayasan” di depannya namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Yayasan panti asuhan yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang namun sudah kadaluarsa Pendirian yayasan harus disertai dengan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah yayasan tersebut berdiri, maka para pendiri, pengawas, dan pengurus wajib melakukan pengurusan berbagai macam perizinan sebagai kegiatan dalam yayasan tersebut. Perizinan yang diperlukan untuk kegiatan yayasan panti asuhan berupa: 1. Surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP) dari Kelurahan/ kecamatan setempat; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan; 3. Ijin dari Dinas sosial (merupakan pelengkap, jika diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial) atau; 4. Ijin/ terdaftar di Kementerian Agama untuk Yayasan yang bersifat keagamaan (jika diperlukan). Mengenai perizinan-perizinan dari dinas-dinas terkait harus diperbaharui dalam jangka waktu tertentu. Pembaharuan perizinan digunakan sebagai kelengkapan data dan dasar hukum dikeluarkan perizinan tersebut. Jika tidak dilakukan pembaharuan perizinan atau perizinan tersebut dibiarkan kadaluarsa, maka pihak yayasan panti asuhan tersebut wajib lapor kepada dinas terkait untuk memperbaharui perizinan tersebut atau membuat perizinan baru. Mengenai kegiatannya tetap bisa dilangsungkan asalkan semua perizinannya telah mendapatkan pembaharuan perizinan yang baru. 181 Akibat hukum dari panti asuhan tunas bangsa di riau Panti Asuhan Tunas Bangsa di Riau merupakan panti asuhan yang menampung anak-anak terlantar di daerah tersebut. Panti asuhan tersebut telah didirikan pada tahun 2000, di mana pada tahun tersebut belum diterbitkan UU Yayasan. Jadi panti asuhan ini bisa melakukan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Namun seiring berjalannya waktu, hingga tahun 2010 Panti Asuhan Tunas Bangsa ini belum juga menyesuaikan landasan hukum yang terdapat dalam UU Yayasan beserta perubahannya yang terdapat dalam Pasal 71 UU Yayasan mulai dengan pendirian dengan akta notaris sampai dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia. Selain itu, mengenai perizinannya juga sudah kadaluarsa, karena tidak dilakukan pembaharuan. Sehingga bisa disebut sebagai badan usaha saja karena tidak memiliki landasan hukum sama sekali. Dalam Pasal 71 UU Yayasan menjelaskan bahwa yayasan yang tidak melakukan penyesuaian pada undangundang tersebut dilarang menggunakan “yayasan” didepannya. Sehingga panti asuhan tersebut dilarang menggunakan kata “yayasan” didepannya. Selain itu, terkait dengan perizinan yang sudah kadaluarsa secara hukum panti asuhan tersebut telah batal demi hukum karena tidak memiliki landasan hukum apapun. PENUTUP Kesimpulan Negara dan masyarakat telah melakukan tindakan secara preventif dan represif dalam perlindungan terhadap anak terlantar terutama yang terjadi di panti asuhan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Selain negara, masyarakat juga berperan aktif melalui lembaga-lembaga yang terkait dalam melindungi hak-hak anak untuk meminimalisir adanya kejahatan atau penelantaran terhadap anak. Status hukum yayasan panti asuhan yang tidak memiliki anggaran dasar dan izin yang sudah kadaluarsa sudah tidak dapat lagi diteruskan sebagai badan hukum. Karena dalam UU Yayasan sudah disebutkan dalam Pasal 71 UU Yayasan ayat (1) PERSPEKTIF Volume 23 Nomor 3 Tahun 2018 Edisi September dan ayat (3) bahwa jangka waktu tersebut adalah 4 (empat) tahun sejak UU Yayasan berlaku. Sehingga secara hukum, Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya dan sudah batal demi hukum. Sehingga anakanak yang ada dalam panti asuhan tersebut harus dikembalikan kepada negara sesuai amanat dalam UUD 1945 Pasal 34. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rekomendasi Negara dan masyarakat sudah sangat berperan dalam melindungi anak terlantar melalui peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan lembaga masyarakat yang ada saat ini. Namun, untuk aksi nyata dari peraturan tersebut masih sangat kurang karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Banyak faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran pemerintah dan masyarakat akan adanya peraturan yang telah ada dan berusaha untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan. Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa merupakan satu dari sekian juta panti asuhan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar dan pembaharuan izin. Hanya pada saat suatu kasus terungkap barulah pemerintah melakukan pendataan atas panti asuhan yang sudah berbadan hukum atau belum. Seharusnya pemerintah lebih komunikatif terhadap masyarakat untuk memberikan sosialisasi terhadap badan usaha atau sejenisnya dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar dan pembaharuan izin terutama pada yayasan yang sering kali terlupakan oleh pemerintah. Buku: Abdul Rachmad Budiono. (2008). Hukum Pekerja Anak. Malang: UM Press. Bima Siregar. (1986). Keadilah Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali. http://www.am-um.org/pengertian-panti-asuhan-danyatim-piatu/, diakses pada tanggal 03 April 2018 jam 06:15 WIB. Maidin Gultom. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Subekti dan Tjitrisudibio. (2002). Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Burgelijk Wetboek. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Website: Fani Martiawan Kumara Putra. (2015). “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak”. Jurnal Yuridika. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 30(2), h. 195-221. Website: Muliyawan. www.pn-palopo.go.id/paradigma baru hukum perlindungan anak pasca perubahan undang-undang perlindungan anak. 22 Januari 2015. 182

Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan

Oleh: Jurnal Perspektif


Ikuti kami