Kebijakan Publik Makalah Ini Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Teori Ekonomi Mikro

Oleh Rizki Hidayat

110,6 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Kebijakan Publik Makalah Ini Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Teori Ekonomi Mikro

KEBIJAKAN PUBLIK Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas Teori Ekonomi Mikro Sri Haryati,SE,M.AG Disusun Oleh: Aneke Mandala Sera Rahmawati Yandi Permana Taufik Agam Sany Mulyana Mohamad Rizki Hidayat KEBIJAKAN PUBLIK Pengertian kebijakan publik Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn. adalah sebagai berikut: Penyusunan Agenda Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi satu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, Salesbury Sandbach, Hogwood dan Gunn, diantaranya: 1.Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius. 2.Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis. 3.Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa. 4.Menjangkau dampak yang amat luas. 5.Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat. 6.Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya) Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih. Formulasi kebijakan publik Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Adopsi/ legitimasi kebijakan publik Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga Negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah dan mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah . Penilaian/ Evaluasi Kebijakan Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Prinsip kebijakan publik  Dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah  Dilaksanakan dalam bentuk nyata  Mempunyai maksud dan tujuan tertentu  Untuk kepentingan seluruh masyarakat  Selalu berorientasi tujuan dan tindakan  Semua nilai utama yang ada pada masyarakat  Semua alternaatif dan konsekuensi timbul  Rasio antara tujuan dan nilai-nilai sosial  Alternatif kebijakan yang paling efisien  Harus mengetahui informasi yang memiliki kualitas tinggi, sebab akan menentukan efektifitas kebijakan publik. “ Suatu kebijakan publik menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positip bagi masyarakat” “Pembuat keputusan harus mempunyai pengetahuan cukup tentang nilai-nilai masyarakat dan kemampuan secara tepat menghitung ratio biaya dan kemungkinan alternatif” Kumorotomo (dalam Parker, 1994) mengemukakan sebagai berikut:  Ketersediaan (availability)  Mudah dipahami  Relevan  Bermanfaat  Tepat waktu  Keandalan (reliability)  Akurat  Konsisten Peranan pemerintah dalam kebijakan publik Pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif dibedakan dalam dua pengertian yuridis, yakni: 1. Selaku alat kelengkapan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara yang kekuasaannya melekat pada kedudukan seorang kepala negara. 2. Selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan atau selaku administrator negara (pejabat atau badan atas usaha negara). Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara, perbuatan, kegiatan, urusan, atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Eksekutif adalah cabang kekuasaan dalam negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri. Administrasi (negara) adalah badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan, baik di lapangan pengaturan maupun penyelenggaraan administrasi (negara). Berkaitan hubungan antara pemerintahan dan administrasi negara, maka didalam organisasi modern sebagaimana negara dan perangkatnya, Max Weber mengintroduksi terminologi birokrasi dengan mengatakan sebagai berikut: Pemerintah tidak lain adalah yang berhasil menopang klaim bahwa perintahlah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan dibentuk birokrasi. Tugas pokok pemerintahan adalah pelayanan yang membuahkan kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran. Sedangkan Birokrasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Birokrasi patrimonial yang berfungsi berdasarkan nilai-nilai tradisional yang tidak memisahkan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dinas dengan urusan pribadi pejabat. 2. Birokrasi modern (rasional) dicirikan dengan adanya spesialisasi, hukum, pemisahan tugas dinas dan urusan pribadi. Pada suatu pemerintahan terdapat fungsi legislasi. Fungsi legislasi secara umum adalah fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan atau pembuatan kebijakan. Mengacu pada pengertian ini, kewenangan legislasi sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh parlemen (DPR/DPRD), tetapi juga oleh institusi-institusi lain seperti eksekutif serta yudikatif. Akan tetapi kajian modul ini hanya akan berfokus pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Permasalahan kebijakan publik Masalah publik adalah masalah-masalah yang memiliki dampak sangat luas bagimasyarakat dan mencakup konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dengan masalah tersebut.Menurut Theodore Lowi, masalah publik dapat dibedakan kedalam: 1. Masalah prosedural, dan masalah substantif.   Masalah prosedural berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan,dan bagaimana pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya. Masalah substantif berkenaan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia,seperti: menyangkut kebebasan berbicara, perlindugan anak, lingkungan hidup (global warming). 2. Berdasarkan asal-usul masalah:   Masalah dalam negeri adalah pendidikan, kesehatan, transportasi,perpajakan,kriminalitas, kemiskinan, dan sebagainya Masalah luar negeri adalah menyangkut hubungan antara negara yang satu dengannegara lain (perjanjian ekstradisi,free trade area, dan sebagainya) 3. Berdasarkan jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain:   Masalah distributif adalah mencakup sejumlah kecil orang, dan dapat ditanggulangisatu per satu (drainase kota, ruang publik, dan sebagainya) Masalah regulatif adalah mendorong munculnya tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan-tindakan pihak tertentu (pengaturan aksi demontrasi buruh industri, pengaturan aksi FPI, dan sebagainya.)  Masalah redistributif adalah menghendaki perubahan risorsis antara kelompok-kelompok atau kelas-kelas dalam masyarakat (subsidi silang dalam hal pajak,listrik, dan sebagainya) Sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah awalnya tidak serta merta langsung diagendakan menjadi sebuah kebijakan publik. Ada tahap-tahap sebuah masalah atau issue itu pada akhirnya diagendakan oleh pemerintah untuk diambil kebijakannya. Pemerintah melihat apakah masalah itu menyebar luas di masyarakat, bahkan sampai membuat gaduh masyarakat, sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan berupa kebijakan mengenai masalah tersebut agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat. Berikut kitaa berikan 3 contoh kasus yang akhirnya menjadi kebijakan publik. 1. Kasus Prita Mulyasari Kasus ini bermula ketika seorang ibu bernama Prita curhat melalui jejaring social facebook mengenai pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional yang tidak memadai di Tengerang. Dia mengeluarkan unek-uneknya atau kejengkelannya terhadap pelayanan RS yang dianggapnya tidak professional. Curhatan Prita diketahui oleh media, sehingga mereka mengekspos hal ini dalam penerbitan beritanya. Ada yang melalui surat kabar, internet dan TV yang nyata-nyatanya disaksikan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Akibatnya hampir semua orang membicarakan kasus ini sepanjang waktu, kemudian muncul Pro dan Kontra terhadap Prita di masyarakat. Ada pihak yang mendukung Prita dan ada pihak yang tidak suka kepada Prita. Di pihak lain RS Omni Internasional menggugat Prita secara Perdata dan Pidana sehingga dia sempat dipenjara karena melakukan pencemaran nama baik. Hal ini menjadi mengkhawatirkan di dalam masyarakat karena banyak yang berbeda argumen sehingga ditakutkan akan ada pihak-pihak yang memancing terjadinya keributan Pada akhirnya pemerintah mengagendakan kasus Prita sebagai kasus yang harus diselesaikan dengan segera, karena bisa mengganggu stabilitas nasional. Mulanya Pemerintah berusaha memfasilitasi mediasi antara Prita dengan pihak RS, namun tidak menemui jalan keluar. Sehingga kasus ini akhirnya diselesaikan di ranah hukum. 2. Kasus Darsem Siapa rakyat Indonesia yang tidak tahu Darsem ? dia-lah seorang WNI yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi yang akan menjalani hukum pancung akibat membunuh majikannya sendiri. Awalnya berita ini menjadi pembicaraan karena menyangkut nyawa sesorang, ditambah lagi dia akan dihukum mati di negara orang. Hampir seluruh media di tanah air memberitakan kasus ini. Dalam beberapa hari saja pemberitaan dan pembicaraan mengenai Darsem semakin banyak di dengar. Hal ini juga dikarenakan sebelumnya juga ada TKW Indonesia yang telah dipancung pemerintah Arab Saudi yaitu Sumiati. Penyebab dipancungnya Sumiati sama dengan Darsem yaitu membunuh majikan. Muncul keprihatinan masyarakat Indonesia terhadap Darsem, sebagai salah satu pahlawan devisa negara dia banyak dibela oleh masyarakat, bahkan ada gerakan sejuta koin untuk Darsem yang dipelopori oleh masyarakat sebagai bentuk keprihatinan. Melihat bahwa kasus Darsem ini menjadi hot topic di masyarakat, apalagi ini menyangkut nyawa seorang WNI di luar negeri, maka pemerintah harus mengambil kebijakan. Setelah mengadakan perundingan, akhirnya Pemerintah melalui menteri luar negeri Martin Natalegawa dan juga Dubes RI di Arab Saudi menebus Darsem dengan sejumlah uang agar bebas dari hukuman pancung. Darsem akhirnya pulang ke tanah air. 3. Kasus Manohara Tersebar issue mengenai penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh sang pangeran Kelantan, Malaysia terhadap istrinya Manohara Odelia Pinot yang merupakan wanita asal Indonesia. Munculnya kasus ini menjadi tranding topic dalam setiap pemberitaan media massa tanah air. Dikarenakan ini menyangkut kehormatan seorang istri yang merupakan perempuan asli Indonesia. Di samping itu, hal ini juga memunculkan kembali rivalitas yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang selama ini memang selalu berkonflik, terlebih lagi KDRT ini dilakukan oleh sang pangeran Kelantan terhadap istrinya seorang warga negara Indonesia. Akibat pemberitaan ini, masyarakat menjadi simpati terhadap Manohara, apalagi mendengar langsung curhatan Ibunda Manohara di salah satu stasiun TV Nasional. Dalam curhatannya, ibunda Manohara sangat berharap kepada pemerintah agar bisa menyelesaikan kasus ini dan membawa Manohara kembali pulang ke tanah air. Mau tidak mau kasus ini menjadi urusan pemerintah karena ini menyangkut tugas negara yaitu memberikan perlindungan pada setiap warga negara yang ada di luar negeri. Pada akhirnya Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan mediasi untuk penyelesaian kasus ini. Hasil mediasi memutuskan bahwa Manohara bisa pulang ke tanah air. Solusi kebijakan publik Pelayanan publik di negeri ini merupakan bentuk pelayanan yang jauh dari baik jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Pelayanan publik kita, meskipun sudah ada diatur di dalam suatu Kepmenpan yang khusus tentang pelayanan prima, namun masih jauh dari harapan. Dari hasil penelitian sejumlah tentang pelayanan publik, terlihat bahwa meskipun telah ada sejumlah indikator yang tergolong baik, namun masih ada sejumlah indikator pelayanan yang nilai rapornya masih harus diperbaiki. Di bidang pertanahan dan perizinan masih ditandai dengan ketidak-jelasan waktu selesainya. Demikian juga dengan pendanaannya. Masih ada danadana yang tidak resmi yang dipungut dengan sistem “malu-malu kucing”. Sistem ini menjadikan penyebab mengapa hanya 10% saja dari permohonan peningkatan status kepemilikan tanah serta perizinan yang selesai tepat waktu. Mengapa harus malu-malu? Jadikan saja pemungutan tidak resmi itu menjadi pungutan resmi. Di samping jadi halal, juga masyarakat menjadi puas dan jelas sewaktu dilayani oleh pejabat publik. Pendapat kelompok Dari penjelasan diatas pendapat dari kami tentang kebijakan publik adalah kebijakan publik dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat dan masyarakat harus mengikuti kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah supaya kebijakan publik tersebut bisa berjalan sebagaimana fungsinya, selama kebijakan tersebut mampu membuat masyarakat menjadi lebih baik.

Judul: Kebijakan Publik Makalah Ini Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Teori Ekonomi Mikro

Oleh: Rizki Hidayat


Ikuti kami