Bersiap Menghadapi Kejahatan Ekonomi Dalam Revolusi Industri 4.0 Arvian Nur Ikhsan

Oleh Setyo Harii

100,1 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Bersiap Menghadapi Kejahatan Ekonomi Dalam Revolusi Industri 4.0 Arvian Nur Ikhsan

BERSIAP MENGHADAPI KEJAHATAN EKONOMI DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ARVIAN NUR IKHSAN Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta ABSTRAK Kejahatan Ekonomi dalam perkembangan globalisasi ekonomi,berpotensi terjadikriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan Revolusi 4.0 dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi . Sulitnya meminta pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku dalam kegiatan money game. Revolusi 4.0 akan membuka sebesar besarnya peluang kejahatan ekonomi di dunia siber atau internet. Bagaimana Masyarakat dan Pemerintah menghadapi kemungkinan kejahatan ekonomi yang akan terjadi di Revolusi Industri 4.0. Kata Kunci:Kejahatan Ekonomi, Revolusi 4.0, 1. PENDAHULUAN Latar Belakang Kejahatan Ekonomi Kejahatan Ekonomi Adalah Setiap Perbuatan Yang Melanggar Peraturan PerundangUndangan Dalam Bidang Perekonomian Dan Bidang Keuangan Serta Mempunyai Sanksi Pidana. Tindak Pidana Ekonomi Adalah Suatu Tindak Pidana Yang Mempunyai Motif Ekonomi Dan Lazimnya Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Mempunyai Kemampuan Intelektual Dan Mempunyai Posisi Penting Dalam Masyarakat Atau Pekerjaannya. Kejahatan Ekonomi Identik Dengan Pelaku Yang Memiliki Kapasitas Dan Status Sosial Di Masyarakat, Modus Yang Dilakukan Lebih Unik Baik Dengan Cara Berkompromi Dengan Oknum Pada Instansi Yang Berwenang, Menggunakan Pengaruh Yang Dimiliki, Dan Kejahatan Tersebut Sulit Dibuktikan Karena Sudah Terorganisir. Selain Itu Dampak Yang Ditimbulkan Massif, Memiliki Skup Yang Luas, Merugikan Perekonomian Negara Dan Masyarakat. Dalam Praktik Penanggulangan Terhadap Kejahatan Ini Sangat Menyulitkan Dalam Kegiatan Penyedikan Maupun Penuntutan, Sehingga Para Pelaku Tidak Seluruhnya Dapat Diungkap. Berdasarkan Data Trend Kejahatan Yang Ditangani Oleh Polri, Dapat Dilihat Bahwa Peningkatan Kejahatan Konvensional Lebih Rendah Dari Pada Trend Peningkatan Kejahatan Ekonomi (Economic Crime), Adanya Peningkatan Kejahatan Ekonomi Yang Tinggi Ini Di Satu Sisi Sesungguhnya Suatu Keberhasilan Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum. Hal Ini Menunjukkan Keaktifan Penegak Hukum Dalam Menemukan Dan Mengungkap Kejahatan Tersebut. Karena Sifat Dari Kejahatan Ekonomi Tidak Dirasakan Secara Langsung Oleh Individu Manusia, Namun Secara Massif Dampaknya Sangat Merugikan Perekonomian Negara Dan Masyarakat. Sebagai Contok Kejahatan Korupsi, Individu Manusia Tidak Ada Yang Dirugikan Secara Langsung, Namun Dampak Dari Kejahatan Tersebut Tentunya Sangat Merugikan Negara Dan Masyarakat Secara Luas. Penanganan Kejahatan Ekonomi Harus Dilakukan Secara Komperhensif Yang Dilakukan Oleh Lintas Sektoral. Termasuk Dalam Hal Penegakan Hukum, Karena Pelaku Kejahatan Ekonomi Selalu Memanfaatkan Kelemahan Dari Institusi Yang Berwenang, Seperti Contoh Penyelundupan Barang Baik Dari Dalam Negeri Maupun Dari Luar Negeri, Para Pelaku Memanfaatkan Kelemahan Yang Ada Pada Institusi Lain. Selain Itu Juga Pelaku Kejahatan Ekonomi Ini Juga Merupakan Oknum Dari Suatu Instansi, Seperti Kejahatan Korupsi. Perlambatan Waktu Dweling Time Di Pelabuhan Dikarenakan Adanya Oknum-Oknum Instasi Yang Mencari Keuntungan Pribadi Juga Merupakan Salah Satu Type Kejahatan Ekonomi. Apabila Dilihat Dari Dampak Yang Ditimbulkan Dapat Kita Analisis Adanya Pembengkakan Biaya Operasional Perusahaan, Yang Mana Semua Itu Akan Dibebankan Kepada Masyarakat, Sehingga Harga Menjadi Mahal. Tentunya Hal Tersebut Sangat Merugikan Perekonomian Masyarakat, Menyebabkan Daya Beli Masyarakat Menjadi Rendah, Dan Pada Ujungnya Merugikan Ekonomi Negara. Salah Satu Ciri Kejahatan Ekonomi Yaitu Dilakukan Oleh Kelompok Yang Terorganisir, Sacara Tidak Langsung Mereka Mempunyai Peran Dan Tugas Masing-Masing Dari Hulu Hingga Hilir Untuk “Memperlancar” Kejahatan Yang Dilakukan. Bahkan Banyak Ditemukan Adanya Kejahatan Yang Dilakukan Dengan Dibungkus Melalui Badan Usaha (Korporasi). Sebagai Contoh Banyaknya Badan Hukum Baik Yang Berbentuk Perseroan Terbatas (Pt) Maupun Koperasi Melakukan Aktifitas Investasi Dengan Memberikan Keuntungan Yang Sangat Tinggi. Sehingga Membuat Masyarakat Rela Menjual Barang Berharga Bahkan Meminjam Uang Di Bank Untuk Mengikuti Investasi Tersebut. Ternyata Perusahaan Tersebut Menerapkan Skema Piramida Yang Sudah Dilarang Dalam Peraturan Per Undang-Undangan (Uu Perdagangan), Hal Ini Seperti Bom Waktu Yang Akan Merugikan Masyarakat Secara Luas, Bahkan Akan Meningkatkan Npl Perbankan. Perkembangan Kejahatan Ekonomi Perkembangan Kejahatan Ekonomi Saat Ini Banyak Dilakukan Dengan Modus Yang Dibungkus Dengan Membentuk Suatu Badan Hukum. Secara Keperdataan Badan Hukum Merupakan Subjek Hukum, Karena Dapat Melakukan Suatu Perikatan/Perjanjian/Kerjasama Dan Dapat Memperoleh Keuntungan. Kemudian Muncul Suatu Pertanyaan Bagaimana Jika Suatu Badan Hukum Sengaja Diciptakan Untuk Melakukan Suatu Kejahatan, Dan Bagaimana Mekanisme Pemidanaan Terhadap Suatu Koorporasi? Revolusi Industri 4.0 Konsep “Industri 4.0” pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Dari peristiwa ini juga sebetulnya ide “Industri 2.0” dan “Industri 3.0” baru muncul, sebelumnya cuma dikenal dengan nama “Revolusi Teknologi” dan “Revolusi Digital”. Nah, lo mungkin bisa nebak, setelah 2 revolusi itu, revolusi macam apa lagi sih yang bisa terjadi? Semua revolusi itu terjadi menggunakan revolusi sebelumnya sebagai dasar. Industri 2.0 takkan muncul selama kita masih mengandalkan otot, angin, dan air untuk produksi. Industri 3.0 intinya meng-upgrade lini produksi dengan komputer dan robot. Jadi, industri 4.0 juga pasti menggunakan komputer dan robot ini sebagai dasarnya. Jadi, kemajuan apa saja yang muncul di dunia komputer kita akhir-akhir ini? Pertama, kemajuan yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita, makanya kita jadi punya smartphone. Bukan cuma kita tersambung ke jaringan raksasa, kita jadinya selalu tersambung ke jaringan raksasa tersebut. Inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat: “Internet of Things” saat komputer-komputer yang ada di pabrik itu tersambung ke internet, saat setiap masalah yang ada di lini produksi bisa langsung diketahui saat itu juga oleh pemilik pabrik, di manapun si pemilik berada! Ponsel pintar (smartphones) yang senantiasa membuat kita terhubung dengan dunia luar adalah instrumen penting dalam revolusi industri 4.0. Kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru, dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam sehari. Informasi ini bahkan menyangkut kinerja pegawai manusianya. Misalnya, kini perusahaan bisa melacak gerakan semua dan setiap pegawainya selama berada di dalam pabrik. Dari gerakan tersebut, bisa terlihat, misalnya, kalau pegawai-pegawai tersebut menghabiskan waktu terlalu banyak di satu bagian, sehingga bagian tersebut perlu diperbaiki. Masih ada 1001 informasi lainnya yang bisa didapat dari 1001 data yang berbeda, sehingga masih ada 1001-1001 cara meningkatkan produktivitas pabrik yang semula tak terpikirkan. Karena begitu banyaknya ragam maupun jumlah data baru ini, aspek ini sering disebut Big Data. Ketiga, berhubungan dengan yang pertama dan kedua, adalah Cloud Computing. Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar, tapi karena sudah terhubung dengan internet, karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukannya di pabrik. Jadi, sebuah perusahaan yang punya 5 pabrik di 5 negara berbeda tinggal membeli sebuah superkomputer untuk mengolah data yang diperlukan secara bersamaan untuk kelima pabriknya. Tidak perlu lagi membeli 5 superkomputer untuk melakukannya secara terpisah. Keempat, ini yang sebetulnya paling besar: Machine learning, yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar, yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Ini bisa dilukiskan dengan cerita “AlphaZero AI”. Sebelum Machine Learning, sebuah komputer melakukan tugasnya dengan “Diperintahkan” atau “Diinstruksikan” oleh manusia. Untuk lebih detilnya, lo bisa baca artikel mengenai Artificial Intelligence. Rumusan Masalah Bagaimana Kejahatan Ekonomi berkembang di masa Revolusi 4.0. Dan bagaimana pemerintah dan masyarakat menghadapi datangnya Revolusi 4.0 dalam bentuk pemahaman akan dunia siber dan internet sehingga bisa mengantisipasi diri dan negara akan kerguian kerugian yang ada. 2. PEMBAHASAN Masyarakat modern (modern society) hidup dalam era teknologi informasi (information technology) atau disebut juga dengan informative society yang saat ini populer disebut dengan „disruptive era“ atau era revolusi industri 4.0. Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya dan sekaligus menjadi ancaman bagi manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi (informasi) merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia dewasa ini. Berbagai capaian manusia dalam bidang paten dan hak cipta merupakan bukti nyata, bahwa dalam perdagangan dunia karya-karya intelektual manusia telah menjadi mesin ekonomi yang sangat ampuh bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam konteks itulah sangat tepat dikatakan, bahwa teori keuntungan (benefit theory) dalam perlindungan hukum atas hak milik intelektual (intellectual property rights) sangat relevan, karena perlombaan untuk menghasilkan karya-karya intelektual dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (materil dan moril) bagi si pencipta atau inventor. Perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis merupakan ciri dari kehidupan manusia di era disruption. Kehidupan dunia usaha dan bisnis yang didukung oleh teknologi informasi, seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seolah-olah tanpa batas (borderless trade) di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini secara otomatis, baik langsung maupun tidak langsung, telah berimplikasi pada eksistensi hukum yang mengaturnya. Kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Artinya dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara dan akan dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional. Kemajuan tersebut tidak hanya telah menciptakan perdagangan dengan menggunakan elektronik (electronic commerce – e-commerce), sehingga telah melenyapkan konsep jual beli secara konvensional, tetapi sekaligus juga telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap ekses-ekses negative dari teknologi tersebut, seperti kejahatan terhadap credit card atau Anjung Tunai Mandiri (ATM) serta ancaman keadidayaan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia di dalam dunia kerja seperti maraknya online shopping. Tanggal 21 April 2008 merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pada tanggal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengundangkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran UU ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia harus mengikuti arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk dalam transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Pemberlakuan UU ini sekaligus juga menjawab tantangan hukum di dunia maya atau hukum siber yang selama ini belum diatur secara khusus di Indonesia. Ciri khas dari perbuatan hukum siber ini, pertama, kendatipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal locus delicti, tetapi perbuatan itu berakibat nyata (legal facts), sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula. Dengan demikian segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti e-mail dan lain-lain dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kedua, UU ini juga tidak mengenal batas wilayah (borderless) dan siapa pelakunya (subyek hukum), sehingga siapapun pelakunya dan dimanapun keberadaannya tidak begitu penting asalkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum di Indonesia. Jadi, yang terpenting disini adalah bahwa perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Indonesia yang meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, serta badan hukum Indonesia. Keterkaitan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan berbagai UU dalam hak milik intelektual sangat dekat. Sebab, semua informasi dan atau dokumen elektronik yang disusun merupakan obyek yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta. Demikian juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan rejim paten, merek dan indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu juga tunduk pada ketentuan perundangan masing-masing. Dengan diberlakukannya UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia. UU yang baru ini menuntut aparatur hukum yang betul-betul memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. Hal ini disebabkan, karena perbuatan-perbuatan yang dulunya secara konvensional terasa mudah untuk diselesaikan, tetapi tantangan tugas-tugas ke depan harus berhadapan dengan suatu perbuatan hukum yang hanya dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana perbuatan itu dilakukan. Perbuatan hukum itu terjadi di alam maya (cyber world). Institusi hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat harus mereposisi diri. Profesionalisme mereka sangat dituntut dalam menyelesaikan tugas-tugas berat dalam bidang hukum ke depan. Sebab ditangan merekalah kepastian hukum (legal certainty) dapat diwujudkan bagi si pencari keadilan di muka bumi ini (justice for all). Dalam UU ITE ditetapkan mengenai perluasan dari alat bukti yang sah yang selama ini dikenal dalam Hukum Acara di Indonesia. Semua informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, apabila menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarluaskan informasi elektronik. Berbagai perbuatan hukum, baik itu perdata maupun pidana dilakukan oleh manusia dengan mempergunakan sistem teknologi informasi. Hal ini dapat dibuktikan, betapa banyaknya masyarakat internasional yang melakukan aktivitas bisnis usahanya di alam maya dengan menggunakan internet. Hal yang sama juga dengan mudah kita temukan di Indonesia. Banyak pelaku ekonomi yang memperjualbelikan dagangannya baik barang maupun jasa melalui internet tanpa harus bertemu secara fisik antara si penjual dan si pembeli. Pemberlakuan tiket dengan sistem electronic ticket (e-ticket) di bisnis penerbangan secara global merupakan contoh yang jelas dan memberikan kemudahan bagi konsumen. Demikian juga dengan penutupan kontrak oleh para pihak cukup dilakukan melalui dunia maya dengan membubuhkan tandatangan elektronik, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Pada akhirnya era disruption meninggalkan banyak pekerjaan rumah bagi ahli dan penegak hukum di Indonesia yang menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi dan handal dengan penguasaan soft skill seperti komputer dan bahasa inggris. Tantangan atau challenge bukanlah sesuatu yang harus dielakkan melainkan harus dihadapi dengan cara dan strategi yang tepat, sehingga semuanya mendapatkan ruang dalam ilmu hukum dan implementatif. Awal April 2018, Pemerintah merilis arah strategi industri nasional, khususnya menghadapi Revolusi Industri 4.0 yakni fokus industri makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil, dan kimia serta ’10 Bali Baru’-- pekerjaan tangan, kerajinan tangan, industri kreatif dan wisata. “Arahnya sudah jelas seperti itu,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pembukaan Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran “Making Indonesia 4.0” di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu pagi (4/4/2018). Jumat 2 Februari 2018 di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019. Perpres ini diundangkan di Jakarta 6 Februari 2018 pada Lembaran Negara RI No. 8 Tahun 2018. Perpres ini juga melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Prof. Dr. John Pieris, SH, MS, dosen Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta berpendapat bahwa Revolusi Industri 4.0 dengan simpul utamanya ialah Internet dan Teknologi Informasi (TI) memicu perubahan pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara di berbagai negara; namun, manusia harus tetap diposisikan sebagai subyek dari peradaban baru berbasis Revolusi Industri 4.0; pilihannya di bidang hukum ialah tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Negara RI dan di sisi lain merumuskan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang fleksibel guna merespons perubahan-perubahan baru di masyarakat dan lingkungannya. “Istilah Revolusi Industri pertama kali dikemukakan oleh Arnold Toynbee dalam bukunya Lectures On the Indutrial Revolution (London: Rivingston, 1884). Isi paper ini ialah deskripsi revolusi industri dan pengaruhnya terhadap kebijakan, mekanisasi produksi, budaya, dan tata keuangan dunia khususnya Eropa. Pemicu awalnya ialah penemuan mesin uap oleh James Watt. Berikutnya, Revolusi Industri 2.0 yang ditandai oleh penemuan listrik, dan Revolusi Industri 3.0 ditandai oleh penemuan komputer. Awal abad 21, penemuan Internet dan Teknologi Informasi (TI) memicu kelahiran Revolusi Industri 4.0. Dalam seluruh siklus peradaban baru hasil revolusi industri, manusialah yang harus diposisikan sebagai subjek dari perubahan peradaban, bukan menjadi objek kehancuran dari munculnya peradaban baru melalui RI 4.0,” papar Prof. Dr. John Pieris, SH, MS, alumnus S3 hukum di Universitas Indonesia (UI) tahun 2003, kepada Staging-Point.Com, Rabu (7/11/2018) di Aula Gedung Pascasarjana UKI, Jakarta. Prof. Dr. John Pieris menyebut sejumlah ciri peradaban baru dari Revolusi Industri 4.0. “Revolusi Industri 4.0 memiliki 4 (empat) ciri. Yakni (1) simple atau sederhana dan anti rumit; dulu jika bermain game, hanya satu alat dan satu game; kini melalui teknologi Anroid, satu alat untuk ribuan bahkan jutaan games; (2) cepat (faster), kapan saja, dan dari mana saja di antar negara; Dahulu, kalau ingin lulus di Universitas di Amerika misal Harvard University harus pergi ke AS. Sekarang, daftar bisa via web-nya; (3) lebih murah (cheaper), dan (4) mudah diakses (accessible); akses adalah kekayaan informasi,” ungkap Prof. Dr. John Pieris. Revolusi Industri 4.0. memicu perubahan berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, menurut Prof. Dr. John Pieris, Rakyat dan Pemerintah setiap Negara harus memiliki kecerdasan hukum guna merespons Revolusi 4.0. “Penegakan hukum berlangsung pada setiap era Revolusi Industri. Misalnya, Revolusi Industri selalu memicu perubahan kapital, teknologi dan labor atau ketenagakerjaan. Revolusi 4.0 misalnya dapat memengaruhi peraturan tentang hak cipta, merk dagang, dan kontrak. Hukum harus dapat merespons perubahan, keingingan, dan kebutuhan masyarakat ini (responsive law). Namun, aspek fundamental hukum yakni etika, moral, dan norma atau kaidah hukum harus tetap dipertahankan oleh Negara, Rakyat dan Pemerintah. Sedangkan peraturan dan regulasi memiliki fleksibilitas guna merespons perubahan dan peradaban baru,” ungkap Prof. Dr. John Pieris. Di sisi lain, Prof. Dr. John Pieris menyarankan, bahwa Pemerintah dan pengusaha memiliki kecerdasan hukum (legal literacy) guna merespons era baru Revolusi Industi 4. 0. “Pelaku usaha dan Pemerintah perlu memiliki kecerdasan hukum bisnis, pajak, perbankan, hak cipta, kontrak, tranksaksi bisnis lintas negara, keuangan, hingga hukum tentang kejahatan ekonomi; Pelaku usaha, Pemerintah dan masyarakat juga konsisten mematuhi kaidah-kaidah hukum dan budaya hukum untuk mencegah korupsi dan kejahatan lainnya,” papar Prof. Dr. John Pieris. 3. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dari essay yang ditulis adalah menjabarkan bagaimana Pemerintah dan Masyarakat sama sama berusaha dan memahami segala masalah yang ada dan berupaya menanggulangi sesuatu yang akan terjadi seperti contoh adalah bagaimana kemungkinan Kejahatan Ekonomi di dalam hadirnya Revolusi Industri 4.0 Saran yang diberikan adalah Pemerintah harus mengedukasi masyarakatnya dengan kebijakan kebijakan yang dibuat sehingga masyarakat pun paham dan mengerti apa itu Revolusi 4.0 dan apa konskekuensinya dari Revolusi 4.0. Pemerintah juga harus mulai membuat masyarakat mengerti dan paham akan teknologi sehingga tidak dirugikan di kemudian hari. REFRENSI Hidayat, R.(2016).( kejahatan ekonomi dan penanggulangannya) https://www.gatra.com/rubrik/nasional/343809-Jaksa-Agung-Ingatkan-Jaksa-Baru-SoalKejahatan-di-Era-Revolusi-Industri-4.0 http://www.staging-point.com/read/2018/11/14/151205/ Kecerdasan.Hukum.Respons.Revolusi.Industri.4.0. https://www.maxmanroe.com/revolusi-industri-4-0.html https://www.zenius.net/21104/revolusi-industri-4-0

Judul: Bersiap Menghadapi Kejahatan Ekonomi Dalam Revolusi Industri 4.0 Arvian Nur Ikhsan

Oleh: Setyo Harii


Ikuti kami