Analisis Dampak Revisi Daftar Negatif Industri Dalam Paket Kebijakan Ekonomi X

Oleh Darwin Halim

171,6 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Analisis Dampak Revisi Daftar Negatif Industri Dalam Paket Kebijakan Ekonomi X

SEMINAR KEUANGAN PUBLIK ANALISIS DAMPAK REVISI DAFTAR NEGATIF INDUSTRI DALAM PAKET KEBIJAKAN EKONOMI X DARWIN HALIM NPM 154060006694 KELAS 7-E AKUNTASI PROGRAM DIPLOMA IV AKUNTANSI KERJASAMA PKN STAN – BPKP TAHUN AKADEMIK 2015/2016 Abstrak Peningkatan investasi sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendorong Indonesia menjadi basis produksi dan sentra logistik dalam menyesuaikan posisi Indonesia memanfaatkan perluasan pasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan global supply chain. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi X yang diumumkan pada 11 Februari 2016, dengan pokok kebijakan untuk memperlonggar investasi dengan meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Paket kebijakan ini sendiri banyak membahas mengenai peningkatan investasi asing di Indonesia dengan merevisi Daftar Negatif Investasi di mana 35 bidang usaha dibuka untuk dimiliki sampai dengan 100% oleh asing. Dengan peningkatan investasi, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, dan mengurangi angka pengangguran serta pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: Investasi, Paket Kebijakan Ekonomi, Penanaman Modal Asing A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Di awal tahun 2016, Indonesia menghadapi masa yang sulit. Tekanan perekonomian global masih mengganggu Indonesia. Selain nilai tukar yang masih menghadapi tekanan, nilai ekspor dan impor Januari 2016 juga menurun masing-masing 20,72% dan 17,15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (BPS). Kemuadian beberapa perusahaan besar dari luar negeri seperti Ford dan HarleyDavidson, memilih untuk menghentikan usahanya di Indonesia, sementara Panasonic memilih menutup beberapa lini usahanya di Indonesia. Hal tersebut diikuti dengan 1 gelombang PHK termasuk dari Toshiba Indonesia yang merampingkan strukturnya di Indonesia dan kemudian diprediksi akan diikuti oleh Chevron. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi, yang terbaru adalah Paket Kebijakan Ekonomi X yang diumumkan pada 11 Februari 2016, dengan pokok kebijakan untuk memperlonggar investasi dengan meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Di dalam kebijakan tersebut, pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) di mana terdapat 35 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI dan dapat dimiliki 100% oleh asing. Dari kebijakan tersebut, jelas terlihat bahwa pemerintah ingin meningkatkan investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Invesment/FDI) di Indonesia. Kebijakan ini juga dikeluarkan untuk menyesuaikan posisi Indonesia memanfaatkan perluasan pasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan global supply chain. Lalu apakah kebijakan ini dapat memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia? Atau dengan tingginya kepemilikan asing di Indonesia justru memperlemah perekonomian Indonesia? 2. Landasan Teori Paket Kebijakan Ekonomi merupakan serangkaian pengambilan keputusan di bidang ekonomi yang mencakup di dalamnya suatu sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah, serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Hingga Februari 2016, Pemerintah telah mengeluarkan 10 paket kebijakan ekonomi dengan paket kebijakan terakhir yang berfokus pada peningkatan investasi terutama dalam bentuk Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment). Penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment bagi negara berkembang sangat diperlukan terutama bagi Indonesia yang membutuhkan dana yang 2 besar untuk pembangunan nasional. Studi empiris yang dilakukan oleh beberapa ahli telah memperkuat argument bahwa peranan FDI relatif besar dalam pembangunan suatu negara. Penelitian Rana dan Dowling (1988) mengenai pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di negara-negara sedang berkembang, menyimpulkan bahwa modal asing memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan tabungan domestik di negara-negara berkembang di Asia. Prinsip dasar perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang saat ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, yaitu: a. Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (yang mempunyai kekayaan bersih dibawah Rp 10 miliar) b. Memotong mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu. c. Membuat harga lebih murah, misalnya obat dan alat kesehatan. d. Mengantisipasi era persaingan dan kompetisi Indonesia yang sudah memasuki Masyrakat Ekonomi ASEAN (MEA). e. Membuka lapangan kerja dan memperkuat modal untuk membangun bangsa. f. Mendorong Perusahaan Nasional agar mampu bersaing dan semakin kuat di pasar dalam negeri maupun pasar global. g. Kebijakan ini bukan liberalisasi tetapi upaya mengembangkan potensi geopolitik dan geo-ekonomi nasional, antara lain dengan mendorong Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dan perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, sinergitas, inovasi, dan kemampuan menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan. B. METODE 3 Tulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (text book), peraturan perundang-undangan, surat kabar, artikel, jurnal, situs web dan penelitianpenelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam tulisan ini. Pembahasan akan menggunakan metode analisis teoritis dengan membandingkan teori ekonomi yang telah umum dan hasil penelitian sebelumnya dengan kondisi yang akan dihadapi dengan paket kebijakan ini sehingga dampak dari Peningkatan Penanaman Modal Asing di Indonesia dapat diperkirakan dengan baik. C. HASIL DAN DISKUSI 1. Pokok Kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi X a. Memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan DNI dengan menambah ketentuan: 1) Menegaskan definisi kemitraan sesuai dengan sektor, seperti 20% plasma; 2) Peningkatan kepastian usaha (grandfather clause); 3) Peningkatan kepatuhan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Daftar Negatif Investasi (DNI); dan 4) Memberikan saluran penyelesaian cepat permasalahan pelaksanaan DNI melalui Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Peningkatan Ekspor. b. Dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi, yaitu sebanyak 35 bidang usaha, antara lain: industri crumb rubber; cold storage; pariwisata; industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (market place) yang bernilai Rp100milyar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat 4 telekomunikasi; pengusahaan jalan tol; pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya; industri bahan baku obat. c. Jenis/Bidang usaha yang tertutup: 1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal; 2) Saat ini dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) terdapat 20 bidang usaha yang tertutup untuk semua penanaman modal; 3) Di dalam DNI yang baru ditambah lagi 1 bidang usaha yang tertutup dengan alasan kelestarian lingkungan, yaitu pemanfaatan (pengambilan) koral/karang hidup ataupun koral mati dari alam. d. Perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); e. Kelonggaran investasi dan penyatuan beberapa bidang usaha menjadi satu bidang usaha untuk mempermudah perizinan dan administrasi; f. Peningkatan modal asing dengan revisi komposisi saham PMA dalam DNI. 2. Tujuan dan Manfaat a. Meningkatkan investasi baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri (asing) dan untuk bidang usaha (sektor) yang sudah bersifat kompetitif atau memerlukan teknologi dan atau sumber pembiayaan yang tidak tersedia di dalam negeri dibuka 100% untuk Penanaman Modal Asing. Sehingga percepatan pembangunan infrastruktur yang bersifat komersial seperti pengusahaan jalan tol, pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya, dan industri bahan baku obat, terbuka dibiayai dari Penanaman Modal Asing. b. Mendorong penyebaran investasi ke seluruh Indonesia terutama di luar Jawa yang porsi saat ini berkisar 42%, komposisi investasi dengan dominasi di sektor sekunder dan tidak banyak tersinergi berdasarkan value chain. 5 c. Peluang pengembangan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi terbuka lebar melalui kemitraan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 3. Dampak Dampak dari paket kebijakan ini tentu saja akan meningkatkan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Peningkatan penanaman modal asing secara jangka pendek akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan merangsang kegiatan perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan tambahan pendapatan pajak negara. Prakash Loungani dan Assaf Razin dalam artikelnya yang dimuat dalam situs IMF, mengatakan bahwa negara penerima arus modal asing akan mendapatkan keuntungan dalam beberapa bentuk sebagai berikut: a. Transfer teknologi yang tidak bias didapatkan dengan investasi finansial ataupun perdagangan barang dan jasa. b. Meningkatkan persaingan pada pasar domestic sehingga semakin kompetitif. c. Pelatihan tenaga kerja dari aktivitas bisnis baru, sehingga akan meningkatkan pengembangan SDM di negara penerima. d. Keuntungan yang didapatkan dari FDI akan menyumbangkan pendapatan pajak kepada negara penerima. Perlu diperhatikan bahwa Investor selalu memiliki tujuan untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Laba ini dapat ditarik oleh investor ataupun diinvestasikan lagi di negara yang sama ataupun di tempat lain dalam bentuk alin. Sehingga, terdapat kemungkinan bahwa setiap tahunnya akan ada aliran uang keluar dari Indonesia dalam bentuk transfer keuntungan kepada Investor. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan agar Indonesia tidak kehilangan aliran pendapatan dalam jangka panjang. 6 Dalam kasus Paket Kebijakan Ekonomi X, pemerintah merevisi daftar negatif investasi dan membuka beberapa bidang usaha untuk investasi penuh dari asing. Namun, sebagian besar bidang usaha yang dibuka, yaitu hiburan, industri perfilman, dan market place, adalah bidang usaha yang berorientasi pada konsumsi dan bisnis dalam negeri bahkan melalui impor. Sehingga, selain menimbulkan adanya aliran uang yang keluar secara rutin dari Indonesia yang merupakan keuntungan yang didapatkan dari usahanya di Indonesia, investasi asing pada bidang tersebut juga dapat memperburuk neraca perdagangan Indonesia. Aliran uang masuk dalam jangka panjang ke Indonesia dari investasi ini juga dapat diperkirakan akan sangat sedikit karena tidak banyak produk yang dapat ditawarkan untuk dijual atau diekspor ke negara lain dari bidang usaha tersebut. Selain masalah transfer keuntungan, banyaknya kepemilikan asing di Indonesia akan meningkatkan risiko Indonesia terhadap dampak dari gangguan ekonomi global. Terlebih dengan status utang Indonesia yang berada pada level BB, investor akan mudah sekali menarik dananya di Indonesia jika terdapat gangguan perekonomian. 4. Simpulan dan Saran Peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun dalam bentuk Penanaman Modal Asing merupakan kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dengan kondisi saat ini. Peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan negara. Selain itu terdapat manfaat alih teknologi dan pengembangan sumber daya manusia dari aktivitas investasi asing. Namun, terdapat kemungkinan aliran uang yang keluar dari Indonesia akan lebih besar daripada uang yang masuk dari investasi ini dalam jangka panjang. Untuk itu, sebaiknya paket kebijakan ini perlu diikuti oleh kebijakan lain untuk mengurangi dampak negatif dari investasi asing. Pemerintah sebaiknya mendorong 7 investasi asing pada sektor produktif yang berorientasi ekspor untuk menjaga neraca perdagangan dan aliran kas masuk di masa depan. Pemerintah juga perlu membuat langkah pencegahan dari dampak yang berlebihan dari gangguan ekonomi global. Referensi Badan Pusat Statistik, http://www.bps.go.id. Diakses pada 15 Februari 2016. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 11 Februari 2016. Paket Kebijakan Ekonomi Minggu ke-II Februari 2016 (Tahap X). Loungani, Prakash dan Assaf Razin. 2001. How Beneficial Is Foreign Direct Investment for Developing Countries?. International Monetary Fund. Diakses pada 15 Februari 2016. http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/06/loungani.htm Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Rana, Pradumna B. and J. Malcolm Dowling Jr. 1988. The Impact Of Foreign Capital On Growth: Evidences From Asian Developing Countries. The Developing Economies, Volume 26, Issue 1, hal. 3–11, Maret 1988. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 8

Judul: Analisis Dampak Revisi Daftar Negatif Industri Dalam Paket Kebijakan Ekonomi X

Oleh: Darwin Halim


Ikuti kami