Makalah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pemikiran As-syaibani Dan Abu Ubaid

Oleh Ahmad Jurdi

233,1 KB 10 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pemikiran As-syaibani Dan Abu Ubaid

MAKALAH SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM Pemikiran As-Syaibani Dan Abu Ubaid Dosen pengampu : Yulia Hafizah, M.E.I Disusun oleh: Ahmad Jurdi 180105020229 Samsul Ma’arif 180105020243 Muhammad Syamsun 180105020276 JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2019 KATA PENGANTAR Puji syukur selalu tercurahkan kehadirat Allah SWT, karena hanya kepadanyaNyalah kita persembahkan segala bentuk pujian. Dia telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga dengan Iringan rahmat dan hidayahnya Allah SWT lah, pembuatan makalah ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW karena dari beliaulah kita semua bisa mengetahui hukum-hukum Allas SWT, sehingga kita bisa membedakan diantara perkara yang hak dan bathil dan perkara yang halal dan haram serta bisa mengetahui diridhoi dan dimurkai Allah SWT. Adapun tujuan penulisan makalah yang berjudul “Pemikiran As-Syaibani Dan Abu Ubaid” ini yang dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang di bimbing oleh Ibu Yulia Hafizah, M.E.I. Dalam makalah dengan dimaksudkan untuk pembaca yang ingin mengetahui Alqasam dalam Al-Qur’an, khususnya Alqasasam Dalam Al-Qur’an. Makalah ini memaparkan Sumpah-sumpah yang ada didalam Al-Qur’an. Akhir kata kami selaku penulis menyadari penulisan makalah ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Banjarmasin,16 Oktober 2019 Penulis. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR..........................................................................................i DAFTAR ISI.......................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang...............................................................................................1 B. Rumusan Masalah..........................................................................................2 C. Tujuan penulis................................................................................................3 BAB II PEMBAHASAN A. Biografi as-syaibani........................................................................................4 B. Pemikiran Ekonomi Asy Syaibani.................................................................5 C. Biografi Abu Ubaid.......................................................................................6 D. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid....................................................................7 BAB III PENUTUP Kesimpulan..........................................................................................................8 DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................9 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mempelajari sejarah merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang ingin mengetahui kebenaran yang terjadi di masa lampau. Apapun jenis sejarah itu, baik berkaitan dengan politik, budaya, ekonomi dan lainnya. Banyak hal-hal yang tidak terekspos secara baik saat seseorang tidak memahami sejarah yang ada, terutama bagi seorang pembelajar yang mendalami sebuah ilmu. Berkaitan dengan ekonomi Islam, banyak hal-hal yang ada di masa Islam dahulu yang baru diketahui dan dipahami oleh segelintir orang yang memang berfokus pada bidang tersebut. Sebagai contoh setelah mempelajari Abu Yusuf dapat dipahami bahwa teori perpajakan yang banyak dicetuskan oleh bangsa barat banyak mengambil intisari dari apa yang dicetuskan oleh Abu Yusuf. Ini merupakan fakta penting terutama bagi kita yang mempelajari ekonomi. B. Rumusan masalah 1. Apa Biografi As-Syaibani ? 2. Apa Pemikiran Ekonomi As-Syaibani ? 3. Apa Biografi Abu Ubaid ? 4. Apa Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid ? C. Tujuan penulis 1. Dapat Mengetahui Biografi As-Syaibani. 2. Dapat Mengetahui Pemikiran Ekonomi As-Syaibani. 3. Dapat Mengetahui Biografi Abu Ubaid. 4. Dapat Mengetahui Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid. BAB II PEMBAHASAN A. Biografi Al Syaibani Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad al-Syaibani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasith, ibukota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah1. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Bersama orang tuanya, Al Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut ia belajar fiqh, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus’ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul. Pada saat berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun, yakni sampai Abu Hanifa meninggal dunia. Setelah itu, ia berguru pada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Han2afi. Dalam menuntut ilmu, al-Syaibani banyak berinteraksi dengan berbagai ulama. Layaknya ulama terdahulu, ia berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Makkah, Syiria, Basrah dan Khurasan untuk belajar pada ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin ‘Uyainah, dan Auza’i. Ia juga pernah bertemu dengan Al Syafi’i ketika belajar Al Muwattha pada Malik bin Anas. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fiqihnya. Al-Syaibani menjadi lebih banyak mengetahui berbagai hadis yang luput dari pengetahuan Abu Hanifah. Dari keluasan Pendidikannya ini, ia mampu mengombinasikan antara aliran ahl al-ra’yi di Irak dan ahl al-hadits di Madinah. Setelah memperoleh ilmu yang memadai, al-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Bani Abbasiyah. Di tempat ini, ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut makin mempermudahnya dalam mengembangkan mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menjadikan mazhab hanafi sebagai mazhab negara. Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun Al Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota3 Riqqah, Iraq. Namun, tugas ini hanya 1 Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.), op.cit., hal. 1687 Adiwarman A. Karim, op.cit., hal. 255 3 .Abdul Aziz Dahlan dkk (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Cet. 1; Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal.1686 2 berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqih. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H (804 M) di kota al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun. Selama hidupnya beliau dikenal sebagai ekonom muslim yang produktif. 4Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fiqihnya, al-Syaibani menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Hasil karyanya yang berupa kita diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu: 1. Zharir al Riwayah, yaitu kitab yang dituliskan berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti al Mabsut, al Jami’ al Kabir, al Jami’ al Saghir, al Siyar alKabir, al Siyar al Saghir, dan al Ziyadat. Semua ini dihimpun Abi Al Fadl Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al Maruzi dalam satu kitab berjudul AlKafi. 2. Al Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti Amali Muhammad fi al Fiqh, al Ruqayyat, al Makharij fi al Hiyal, al Radd‘ala Ahl Madinah, al Ziyadah, al Atsar, dan al Kasb. B. Pemikiran Ekonomi Asy Syaibani Asy Syaibani merupakan salah seorang tokoh ekonomi islam yang punya dampak yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi Islam. Bahkan Al- Janidal menyatakan bahwa Al-Syaibani merupakan salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Sebagai buktinya dapat kita lihat dari pemikiran-pemikiran ekonomi yang beliau cetuskan yakni: 1. Al-Kasb (Kerja) Al Syaibani mendefinisikan al kasb (kerja) sebagai cara memcari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas tersebut dikenal sebagai aktivitas produksi. Dari definisi yang ada pada awal paragraf terlihat bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dimana pada konvensional segala aspek produksi baik itu yang halal maupun yang haram dibolehkan, sedangkan dalam ekonomi islam aspek produksi hanya berkutat pada yang halal saja. Ini merupakan perbedaan yang sangat fundamental sekali karena ekonomi islam sangat menjunjung aspek kehalalan dari semua segi baik itu sumber, cara maupun hasilnya. Produksi suatu barang dalam ilmu ekonomi dilakukan karena ia mempunyai utilitas (nilai guna). 4 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 264 Dalam ekonomi islam nilai guna tersebut diukur dari kemaslahatannya.Seperti yang diungkapkan oleh Al-Syatibi, bahwa kemaslahatan hanya bisa dicapai dengan memlihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta5. Hal inilah yang mendasari perbedaan produsen antara ekonomi Islam dan konvensional. Dimana dalam ekonomi islam tujuan produsen tersebut adalah maqasid syari’ah yaitu memelihara kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Berbeda dengan konvensional yang beorientasi pada tujuan dunia semata dimana setiap produksi bisa dilakukan jika ada orang yang yang menginginkan hasil produksi tesebut tanpa melihat efek maslahatnya secara keseluruhan. Dalam pandangan Islam aktivitas merupakan kewajiban ‘imaratul kaun, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua mahluk. Berkenaan dengan hal tersebut, Al Syaibani menegaskan bahwa bahwa kerja merupakan unsur penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah dan karena hal tersebut maka hokum bekerja adalah wajib6 Hal ini didasari pada dalil sebagai berikut: a. Firman Allah. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. AlJumu’ah: 10). b. Hadis Rasulullah Saw: ”Mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap Muslim.” c. Ijtihad Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang mengutamakan derajat kerja daripada jihad. Sayyidina Umar menyatakan, dirinya lebih menyukai meninggal pada saat berusaha mencari sebagian karunia Allah Swt. Dimuka bumi dari pada terbunuh di medan perang, karena Allah Swt. Mendahulukan orang-orang yang mencari sebagian karunia-Nya daripada mujahidin melalui firman-Nya : ....Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang dijalan Allah.. (Al Muzammil: 20).7 2. Kekayaan dan Kefakiran Menurut Al-Syaibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan bahwa bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi cukup 5 Muhammad bin al Hasan Al Syaibani, op.cit. hal. 30 Muhammad bin al Hasan Al Syaibani, op.cit., hal. 32 7 20Muhammad bin al Hasan Al Syaibani, op.cit., hal. 40 6 (kifayah), bukan kondisi papa dan meminta-minta (kafafah). Dengan demikian, pada dasarnya Al Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya pada kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup asalkan kelebihan tersebut digunakan untuk kebaikan. 3. Klasifikasi Usaha-Usaha Perekonomian Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas empat macam, yaitu sewa menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sedangkan para ekonom kontemporer membagi menjadi tiga bagian, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa8. Jika ditelaah lebih dalam maka usaha juga meliputi kedalam perdagangan. Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, Al Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian dibandingkan dengan usaha lainya. Menurutnya, usaha pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia dalam rangka pemenuhan berbagai kewajibannya. 4. Kebutuhan-Kebutuhan Ekonomi Al Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dalam empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonomi yang lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ilmu ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, manusia akan mengalami kesengsaraan karena manusia tak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut. 5. Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan kalaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung pada dirinya. Oleh karena itu, Allah memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan mengenai salah satu diantara kebutuhan tersebut, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. C. Biografi Abu Ubaid Abu Ubaid bernama Lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Haraw AlAzadi Al-Baghdadi. Beliau terlahir dikota Hirrah Khurasan sebelah barat laut Afganistan 8 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: The International Institute Of Islamic Tought Indonesia,2002), hal. 13 pada tahun 150 H dari ayah keturunan Byzantium, maula dari suku Azad. Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abasiyah mulai dari khalifah Al mahdi, Beliau merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar sehingga banyak ulama yang memujinya. Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nashir ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan Khalifah Harun Ar Rasyid, mengangkat Abu Ubaid sebagai qadh’i (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H.9 Setelah itu, penulis al-Amwal ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhaji ia tinggal di Mekkah sampai wafat, ia meninggal pada tahun 224 H. Menurut Ibnu Rohubah “kita memerlukan seseorang seperti Abu Ubaid tetapi Abu Ubaid tidak memerlukan kita.” Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal, Abu Ubaid adalah orang yang bertambah kebaikannya setiap harinya. Abu ubaid menyusun suatu ikhtisar tentang keuangan publik yang bisa dibandingkan dengan kitab Al-kharaj Abu Yusuf. Karyanya kitab Al-amwal sangat kaya dengan sejarah materi ilmu hukum. Para penulis ekonomi Islam banyak mengutip buku ini. Bahkan telah diterjemahkan kedalam bahasa Urdu tanpa ada pengantar ataupun analisis terhadap isinya. Bagi Abu Ubaid satu hari mengarang itu lebih utama baginya dari pada memukulkan pedang di jalan Allah. Kitab Al-Amwal dari Abu Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang tentang keuangan negara Islam. Kitab al amwal ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari separuh pertama abad kedua Islam. buku ini juga merupakan ringkasan tradisi asli dari Nabi saw dan laporan para sahabat dan pengikutnya tentang masalah ekonomi. D. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Menurut Abu Ubaid pendapatan sedekah merupakan unsur yang paling penting dalam Islam, ia meliputi zakat. 1. Filosofi Hukum Dari Sisi Hukum Jika isi buku al-Amwal Abu Ubaid dievaluasi dari sisi filsafat hukum maka akan tampak, bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Baginya, tujuan dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya ia memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak-hak individual, publik dan negara, jika kepentingan individual berbenturan dengan kepentingan publik maka ia akan berpihak pada kepentingan publik. Tulisan-tulisan Abu Ubaid lahir pada masa Abasiyah sehingga banyak pemikirannya menekankan pada kebijakan pemerintah untuk membuat suatu keputusan. Khalifah diberikan 9 28Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 272-273 kebebasan dalam memilih diantara pandangan Abu Ubaid, yang terpenting berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis serta untuk kepentingan umum. Contoh, Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri. Sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, jika tidak maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan. Abu Ubaid juga mengakui otoritas pemerintah dalam memutuskan, apakah akan membagikan kepada penakluk ataupun membiarkan kepemilikannya kepada penduduk setempat. Abu Ubaid juga menegaskan bahwa kas negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pemimpin. 2. Zakat Aset Keuangan Yang dimaksud zakat aset keuangan adalah zakat emas dan perak dan segala bentuk investasi seperti perhiasan dan berbagai bentuk surat serharga seperti persediaan , obligasi dan setifikat investasi. Dalil yang menunjukkan zakat aset keuangan ada di dalam surat al-Taubah:34.10 3. Zakat Perdagangan Zakat perdagangan adalah barang-barang yang diperjualbelikan dengan syarat adanya niat dan tujuan dari si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut. Kewajiban adanya zakat perdagangan bisa dilihat di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 267. Dalam masalah zakat perdagangan menurut Abu Ubaid, bahwa barang-barang dagangan ini dikenai beban zakat karena dijual untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan uang. Jadi barang-barang yang digunakan untuk konsumsi pribadi dibebaskan dari zakat. Nishab zakat perdagangan sama dengan zakat emas yaitu setara 85 gram emas, sedangkan penetapan nilai aset yang mencapai nishab ditentuan pada akhir haul yang disesuaikan dengan prinsip independendi tahun keuangan suatu usaha dan dihitung berdasarkan asas “bebas dari semua tanggungan keuangan”, dan perrsentase volume zakat sebear2,5 % karena barang yang diperdagangan termasuk moveble asset. Abu Ubaid juga menjelaskan bahwa batu berharga dan semisalnya dibebaskan dari zakat untuk pemakaian pribadi dan dikenai zakat jika untuk tujuan bisnis. 4. Kepemilikan Dalam Konteks Kebijakan Perbaikan Pertanian Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Sesuatu yang baru dalam hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian ditemukan oleh Abu Ubaid: yaitu berupa kebijakan pemerintah, seperti Iqta’ tanah 10 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal. 145. gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individu atas tanah tandus yang disuburkan. Maka tanah tersebut diberikan dengan persyaratan diolah dan dibebaskan dari membayar pajak, tetapi jika tanah tersebut di biarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut, maka akan di denda dan dialihkan kepemilikan atas nama tanah tersebut. Tanah gurun yang termasuk dalam hima juga akan di reklamasikan jika tidak ditanami selama 3 tahun dapat ditempati orang lain. Menurut Abu Ubaid sumber dari publik seperti Air, Padang rumput Pengembalaan, dan Tambang minyak tidak boleh di monopoli seperti pada Hima. Semua sumber daya tersebut dikelola untuk negara dan mensejahterakan masyarakat.11 5. Pertimbangan Kebutuhan Pertimbangan kebutuhan yang di maksud adalah Abu Ubaid sangat tidak setuju ketika pembagian zakat dibagikan merata kepada 8 kelompok penerima zakat. Karena masing-masing di antara 8 penerima zakat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga zakat tidak harus sama bagiannya. Abu Ubaid tidak memberikan hak zakat kepada orang-orang yang memiliki 40 dirham atau harta lainnya yang setara, dan di sisi lain orang yang memiliki 200 dirham wajib mengeluarkan zakat. Dari keterangan di atas, Abu Ubaid meng identifikasikan ada tiga kelompok sosio-ekonomi yang berkaitan dengan status zakat yaitu: I. II. Kalangan orang kaya yang terkena wajib zakat. Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga tidak berhak menerima zakat III. Kalangan penerima zakat. Cara mendistribusikan zakat kepada kalangan penerima zakat, Abu Ubaidmengumpulkan zakat tersebut kepada petugas pengumpul zakat (amil) dan memberikan zakat sesuai hak-nya. 6. Peran Negara Dalam Perekonomian Pemikiran Abu Ubaid yang tertuang dalam kitab al amwal adalah peranan negara dalam perekonomian yang mengulas tentang hak negara atas rakyat dan hak rakyat atas negara, dimana analisis yang digunakan beliau merujuk pada kaidah haditshadits yang berkaitan dengan pemerintahan. Hasil implementasi dari analisis itu direalisasikan dalam kaidah kontrak kekayaan bagi seluruh kaum muslimin. Unsurunsur kontrak itu meliputi: 11 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 261 I. II. Azas pengelolahan harta didasarkan atas ketaqwaan kepada Allah swt Keberadaan kekayaan pada komunitas kaum muslimin merupakan tanggung jawab seluruhnya, dan kepala negara berhak menggunakannya demi kepentingan seluruh kaum muslimin. III. Setiap perbuatan dihadapkan pada tanggungjawab, pemerintah harus menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik, dan menjamin terpeliharanya maqasid syariah. Ubaid menjadikan keadilan sebagai prinsip dasar dalam misi kekhalifahan. Diriwayatkan dari Imam Ali ra “keadilan adalah suatu hak dan pemerintah wajib menegakan hukum sesuai dengan Allah syariatkan dan menjalankan amanat, ketika pemerintah melakukan hal tersebut wajib bagi rakyat mendengar, menaati, memenuhi panggilan negara dan pemerintah. 7. Sumber Penerimaan Keuangan Publik Kitab Al-Amwal Abu Ubaid secara khusus memusatkan perhatian sekitar keuangan publik (public finance), analisis yang beliau titik beratkan adalah pada praktek yang dilakukan Rasulullah, Khulafaurrasyidin, terutama Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Azis sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola disebut Baitul Mal.12 Baitul Mal terbentuk setelah perang Badar menurut pendapat yang diunggulkan (qaul Rajih), karena waktu kaum muslim mendapatkan harta rampasan perang (ghanimah) yang banyak, dan pada waktu tempat penyimpanan kekayaan negara seperti ghanimah, shadaqoh, dan fa’i adalah masjid. Kedua, adalah harta shafi yang Rasulullah saw dipilih dari ghanimah yang diperoleh kaum muslimin sebelum harta itu dibagikan. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah saw “ Berikanlah dari harta ghanimah bagian Rasulullah dan shafi.” Ketiga, adalah harta 1/5 dari ghanimah yang telah dibagi. Namun perlu diketahui bahwa sebagaimana menurut takwil Umar bin Khattab ada tiga harta yang masuk dalam keuangan publik yaitu; shodaqoh, fa’i, dan khumus. 8. Pembelanjaan Penerimaan Keuangan Publik Dalam masalah distribusi pendapatan memang erat kaitanya antara penerimaan dan pembelanjaan/pengalokasian untuk kepentingan publik. Abu Ubaid 12 Adiwarman A. Karim, op.cit., h. 256-257 mengkhususkan sendiri mengenai persamaan manusia dalam kekayaan publik. Mengenai hal ini, diantaranya adalah komentar Abu Bakar ra, ketika datang padanya harta (fa’i/ghanimah), dia menjadikan (bagian) manusia sama, dan berkata “aku menginginkan terhindar dari meminta-minta dan memurnikan perjuangan (jihad)ku bersama Rasulullah saw, kelebihan mereka adalah disisi Allah, adapun dalam kehidupan ini persamaan adlah hal yang baik.” Dalam pendistribusian pengeluaran dari penerimaan (khumus ghanimah, khumus barang tambang dan rikaz serta khumus lainnya) adalah ketentuan dari Rasulullah. Karena dana-dana publik merupakan kekayaan publik maka dialokasikan untuk kesejahteraan publik, seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan dan lainnya. 9. Hukum Pertanahan Pemikiran Abu Ubaid mengenai hubungan antar rakyat dan negara demi stabilitas kesejahteraan rakyat dan negara selain masalah administrasi keuangan publik yang terdapat dalam kitab al amwal, beliau berbicara mengenai hukum pertahanan.13 Para fuqaha membagi tanah yang berada dalam wilayah negara islam menjadi tanah ‘usyr dan kharaj. Dan Abu Uabid menyebutkan hukum pembagian tanah ‘usyr yang bukan kharaj ada 4 macam: pertama, setiap tanah yang diserahkan oleh pemiliknya kepada negara, seperti tanah madinah, mekkah, thaif dan Yaman. Kedua, setiap tanah yang diambil kemudian negara tidak melihat menjadikannya fa’i, akan tetapi menjadikannya ghanimah yang dibagi empat dari 1/5 yang diambil diantara mereka yang turut menaklukan khususnya seperti yang telah dilakukan Rasulullah terhadap tanah khaibar. Ketiga, tanah biasa yang tidak diurusi dan dianggap, kemudian oleh kepala negara dipetakan kepada seseorang dijazirah arab atau daerah lainnya, seperti yang dilakukan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin yang meng-iqtha tanah Yaman, Yamamah, Basrah. Keempat, setiap tanah yang mati dan dihidupkan oleh seorang muslim dengan mengairi dan menanaminya. Berikut ini adalah hukum-hukum pertahanan yang dikemukakan oleh Abu Ubaid. 10. Fungsi Uang Menurut Abu Ubaid terdapat dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Dalam hal ini ia menyatakan “adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. 13 Adiwarman Azwar Karim, op.cit., h. 270-280 BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan Pemikiran Al Syaibani lebih menekankan kepada permasalahan ekonomi mikro, sehingga pemikirannya membahas secara detail bagaimana peranan ekonomi dari cara kerja manusia untuk mendapatkan harta, sedangkan Abu Ubaid menekankan kepada permasalahan ekonomi makro, bagaimana suatu negara mengatur tatanan ekonomi demi kesejahteraan rakyatnya. Menurut Al-Syaibani, permasalahan ekonomi wajib diketahui oleh umat islam karena dapat menunjang ibadah wajib. Pemikiran beliau tentang ekonomi terbagi menjadi lima bagian, yaitu: al-Kasb (kerja), kekayaan dan kefakiran klasifikasi usahausaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Sektor usaha yang harus lebih diutamakan menurut Asy-syaibani adalah sektor pertanian, karena pertanian merupakan sektor usaha yang memproduksiberbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Pemikiran Abu Ubaid yang tertuang dalam kitab al amwal yang membahas secara mendalam tentang hak dan kewajiban negara, pengumpulan dan penyaluran zakat, khums, kharaj, fai dan berbagai sumber penerimaan negara lainnya, dimana analisis yang digunakan beliau merujuk pada kaidah hadits-hadits yang berkaitan dengan pemerintahan. DAFTAR FUSTAKA A.Karim, Adiwarman. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed. 3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Amalia, Euis. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontenporer, Jakarta : Gramata Publishing, 2010. Chaudhry, Muhammad Sharif. Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed.). Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Cet. 1; Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997 Al-Audi, Rifa’at. Min al-Turats: al-Iqtishad li al-Muslimin, Cet. 4; Makkah: Rabithah ‘Alam al Islami, 1985.

Judul: Makalah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pemikiran As-syaibani Dan Abu Ubaid

Oleh: Ahmad Jurdi


Ikuti kami