Bisnis Internasional - Kebijakan Ekonomi Dan Perdagangan Internasional

Oleh Laili Riziiq Ma'rufaa

144,6 KB 11 tayangan 2 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Bisnis Internasional - Kebijakan Ekonomi Dan Perdagangan Internasional

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap negara di dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negaranegara lain di sekitarnya. Biasanya bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk perdagangan antar negara atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk disuatu negara (antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan negara lain) dengan penduduk di negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan. Perdagangan Internasional juga dikenal dengan sebutan perdagangan dunia. Perdagangan Internasional terbagi menjadi dua bagian yaitu impor dan ekspor, yang biasanya disebut sebagai perdagangan ekspor impor. Perdagangan internasional terjadi karena kebutuhan dan kemampuan setiap negara dalam menghasilkan barang dan jasa berbeda-beda. Perdagangan internasional juga muncul karena sebuah negara ingin melakukan ekspansi terhadap produk atau jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Dengan adanya perdagangan internasional turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Setiap aktivitas Ekonomi, baik secara nasional maupun global, pasti tidak lepas dari suatu kebijakan. Kebijakan atau policy merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk tercapainya suatu tujuan. Dalam perdagangan internasional, yang ruang lingkupnya luas, tentu dibutuhkan suatu kebijakan untuk mengatur kegiatan perekonomian tersebut. Tanpa sebuah kebijakan, roda perekonomian akan berjalan dengan tidak teratur atau justru akan sewenang-wenang. 1 1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa dasar pemikiran untuk investasi perdagangan internasional? 2. Apa saja hambatan perdagangan internasional? 3. Apa bentuk promosi perdagangan internasional? 4. Bagaimana mengawasi praktik perdagangan yang tidak adil? 1.3 Tujuan Penulisan Makalah Tujuan pembuatan makalah ini ialah untuk memenuhi tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen pembimbing kami, mata kuliah Bisnis Internasional. Disamping itu penulis juga ingin mengetahui lebih dalam tentang Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan Internasional. 2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian dan Instrumen Kebijakan Ekonomi Internasional Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas meliputi semua kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah dan kegiatan ekspor impor barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Karena itu, sekalipun suatu kebijakan ditujukan untuk mengatasi pemasalahan dalam negeri, tapi bila secara langsung atau tidak langusng berpengaruh terhadap ekspor dan impor maka dapat dimasukkan dalam kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti sempit yaitu hanya meliputi kebijakan yang langsung mempengaruhi ekspor dan impor. Kebijakan internasional dalam arti sempit ini berkaitan dnegan ekspor barang dan jasa, oleh karena itu cakupannya sangat luas mengingat banyaknya barang atau jasa yang diekspor maupun diimpor, mulai dari barang konsumsi, produksi sampai pada tenaga kerja. Jadi, kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur/mengendalikan impor. Keseluruhan tindakan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan memperoleh komposisi, arah serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional meliputi : 1. Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan/kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang/jasa, misalnya pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral, trade agreement, pengenaan kuota impor dan ekspor, dll. 2. Kebijakan pembayaran internasional adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional, misalnya pengawasan 3 terhadap lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. 3. Kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan (grants), pinjaman/hutang (loans), bantuan untuk rehabilitasi serta pembangunan, dll. 2.2 Beberapa Sebab Melakukan Perdagangan Internasional Beberapa sebab melakukan perdagangan internasional adalah : 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri Perbedaan iklim dan cuaca menyebabkan negara negara di dunia memiliki sumber daya yang berbeda beda. Dengan perdagangan intersasional, Masyarakat dalam suatu negara dapat mengkonsumsi barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Misalnya saja, Indonesia belum dapat memproduksi mobil balap. Melalui perdagangan internasional, masyarakat bisa memperoleh mobil balap dari negara yang memproduksinya, dengan cara mengimpornya dari negara yang memproduksi. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Sebagai contoh : Amerika Serikat dan Jepang mempunyai kemampuan untuk memproduksi kain. Akan tetapi, Jepang dapat memproduksi dengan lebih efesien dari Amerika Serikat. Dalam keadaan seperti ini, untuk mempertinggi keefisienan penggunaan faktor-faktor produksi, Amerika Serikat perlu mengurangi produksi kainnya dan mengimpor barang tersebut dari Jepang. 3. Memperluas Pasar dan Menambah Keuntungan Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk 4 mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri. 4. Transfer Teknologi Modern Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. 5. Kebutuhan Devisa Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan, salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional. 5 BAB III PEMBAHASAN 3.1 Dasar Pemikiran Untuk Investasi Perdagangan Bisnis internasional adalah seluruh transaksi bisnis yang dilakukan baik pihak swasta maupun pemerintah yang melibatkan dua negara atau lebih. Bisnis internasional terdiri dari sebagian besar dan berkembang dari keseluruhan bisnis dunia. Saat ini, hampir semua jenis perusahaan, besar atau kecil, dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa global dan persaingan karena output menjual sebagian atau pemasok aman dari negara asing atau bersaing dengan produk dan layanan yang berasal dari luar negeri. 3.1.1 Argumen Tingkat Industri Hasil-hasil industri lokal yg memiliki daya saing tinggi di pasaran internasional, maka membuka peluang bagi pengusaha industri kecil dan menengah untuk mengambil kesempatan memasarkan hasilnya ke pasaran luar negeri dan tentunya melakukan eksport pada negara-negara yg memiliki hubungan perdagangan dengan Indonesia. 3.1.2 Kebijakan Perdagangan Internasional Kebijakan perdagangan internasional diperlukan untuk menanggulangi berbagai kerugian yang mungkin terjadi. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. 1) Proteksi adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. 2) Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penetapan harga diserahkan sepenuhnya kepada hukum permintaan dan penawaran. 6 3) Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. 3.2 Hambatan Perdagangan Internasional Hambatan dalam perdagangan internasional merupakan upaya untuk melindungi neraca pembayaran dan produksi dalam negeri terhadap persaingan barang impor di dalam negeri atau di kenal dengan sebutan proteksi. Hambatan perdagangan luar negeri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan berupa tarif dan nontarif, berikut ini penjelasannya : 3.2.1 Kebijakan hambatan tarif (tariff barrier) Adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang–barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik/mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai/dikonsumsi habis di dalam negeri. Macam-macam penentuan tarif atau bea masuk, yaitu : 1) Bea ekspor (export duties) adalah pajak atau bea yang dikenankan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (diluar custom area). 2) Bea transito (transit duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain. 3) Bea impor (import duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara (didalam custom area). Pengaruh pengenaan hambatan tarif : a. Harga barang yang dikenakan tarif meningkat. b. Jika kenaikan harga cukup tinggi konsumen akan mengalihkan pembelian kepada barang pengganti (substitusi) yang harganya relatif lebih murah. c. Industri dalam negeri menjadi lebih mudah berkembang sebab harga barang pesaing dari luar negeri lebih tinggi. d. Pemerintah menerima pendapatan. 7 e. Adanya ekstra pendapatan yang dibayarkan oleh konsumen di dalam negeri kepada produsen di dalam negeri. 3.2.2 Kebijakan hambatan non-tarif (non-tariff barrier) Adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. A.M. Rugman dan R.M. Hodgetts mengelompokkan hambatan non-tarif (non-tariff barrier) sebagai berikut : 1. Pembatasan spesifik (specific limitation) : a) Larangan impor secara mutlak. b) Pembatasan impor (kuota sistem). c) Peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu. d) Peraturan kesehatan atau karantina. e) Peraturan pertahanan dan keamanan negara. f) Peraturan kebudayaan. g) Perijinan impor. h) Embargo. i) Hambatan pemasaran atau marketing. 2. Peraturan bea cukai (customs administration rules) : a) Tata laksana impor tertentu (procedure). b) Penetapan harga pabean. c) Penetapan kurs valas (forex rate) dan pengawasan devisa (forexcontrol). d) Consulate formalities. e) Packaging/labeling regulations. f) Documentation needed. g) Quality and testing standard. h) Pungutan administasi (fees). i) Tariff classification. 3. Partisipasi pemerintah (government participation) : a) Kebijakan pengadaan pemerintah. b) Subsidi dan insentif ekspor, subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri 8 dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain-lain. c) Counter valuing duties. d) Domestic assistance programs. e) Trade-diverting. f) Import charges. g) Import deposits. h) Supplementary duties. i) Variable levies. Pengaruh pengenaan hambatan nontarif : a. Apabila terjadi keterlambatan kedatangan barang baik di gudang maupun di terminal penampungan lain. b. Hal ini mengakibatkan adanya beban biaya yang akan dikenakan kepada konsumen. Akibat yang lebih jauh adalah harga barang meningkat. c. Memperburuk hubungan eksportir dan importir apabila terjadi keterlambatan kedatangan barang. d. Memperburuk citra di kalangan eksportir sebagai suatu negara yang aparatnya tidak efisien. e. Menimbulkan balas dendam dari negara yang merasa dirugikan. 3.3 Promosi Perdagangan Internasional Promoting trade yakni istilah umum untuk kebijakan ekonomi, intervensi pembangunan dan inisiatif swasta untuk meningkatkan kinerja perdagangan internasional. Kebijakan ekonomi ini bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dalam negeri, melakukan promosi perdagangan melalui instrumen kebijakan, subsidi, pembiayaan ekspor, zona perdagangan asing–foreign trade zone (FTZ), dan agen khusus pemerintah (Daniels et al, 2007). 3.3.1 Subsidi Subsidi merupakan bantuan keuangan yang dapat berupa bantuan tunai, pinjaman bungan rendah, potongan pajak dan lain sebagainya yang diberikan pemerintah dengan tujuan membantu perusahaan lokal untuk 9 dapat bersaing dengan pesaing internasional melalui biaya produksi yang rendah. 3.3.2 Pembiayaan Ekspor Pembiayaan ekspor hampir sama dengan subsidi, hanya saja perusahaan menerima bantuan supaya dapat mengekspor produknya. 3.3.3 Zona Perdagangan Asing Zona perdagangan asing–foreign trade zone (FTZ) berarti terdapat beberapa negara yang menggabungkan diri dalam sebuah zona regional geografis dimana di dalamnya negara-negara anggotanya dapat saling menjual-beli produk tanpa dibatasi oleh pajak. 3.3.4 Agen Khusus Pemerintah Kemudian terdapat pula agen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mempromosikan produk-produk yang akan diekspor ke negara lain. 3.4 Mengawasi Praktik Perdagangan yang Tidak Adil Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. Sedangkan menurut Erman Rajagukguk dalam bukunya Butir-butir Hukum Ekonomi, mendefinisikan dumping sebagai tindakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri, atau menjual barang di suatu Negara lebih murah dari pada Negara lain atau menjual barang keluar negeri yang lebih rendah dari biaya produksi dan transportasinya. Tindakan tersebut akan melanggar ketentuan perdagangan internasional apabila mengakibatkan injuri kepada produksi dalam negeri. 10 Dengan melihat defenisi di atas, maka dapat diketahui bahwa sesuatu yang dapat dikatakan dumping yang melanggar ketentuan WTO Organisasi Perdagangan Dunia (bahasa Inggris: WTO, World Trade Organization) memiliki kreteria sebagai berikut : a. Produk dari satu Negara yang diperdagangkan oleh Negara lain dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal. b. Akibat dari diskriminasi tersebut yang menimbulkan kerugian materiel terhadap industri yang telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri. c. Adanya hubungan sebab-akibat antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi. 3.4.1 Countervalling Duties Countervailing Duties adalah tambahan bea masuk yang dikenakan untuk mengimbangi efek dari subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor untuk perusahaan eksportir. WTO memungkinkan negara untuk menempatkan Countervailing Duties pada impor ketika pemerintah asing mensubsidi produk ekspornya yang pada gilirannya menyebabkan cedera pada perusahaan-perusahaan impor yang bersaing. 3.4.2 Regulasi Anti Dumping Adapun upaya untuk memproteksi adanya praktek dumping tersebut diperlukan sebuah tindakan yang disebut dengan Anti-Dumping. AntiDumping dapat didefiniskan sebagai suatu bentuk tindakan balasan yang dilakukan pemerintah Negara importir dengan cara pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap barang-barang yang diduga dumping dan menimbulkan kerugian serius atau ancaman kerugian bagi Negara importir. Agar dapat menentukan apakah dumping telah terjadi, umumnya perbandingan harga dari ‘Nilai Normal’ dengan “Harga Ekspor” harus ditetapkan. Perbedaan kedua harga tersebut adalah marjin dumping. Marjin dumping tersebut penting, karena sebuah tindakan dumping tidak boleh melebihi marjin tersebut. 11 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Perdagangan internasional terjadi karena kebutuhan dan kemampuan setiap negara dalam menghasilkan barang dan jasa berbeda-beda. Perdagangan internasional juga muncul karena sebuah negara ingin melakukan ekspansi terhadap produk atau jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Dengan adanya perdagangan internasional turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Suatu kebijakan sangat berperan dalam sebuah kegiatan ekonomi, baik secara nasional maupun Internasional. Kebijakan berarti mengatur. Dalam skala global, perdagangan Internasional tidak lepas dari kebijakan yang meliputi ekspansi pasar, baik secara ekspor maupun bagaimana kebijakan ekonomi ketika memutuskan untuk impor. 4.2 Saran Dengan adanya dampak positif dan dampak negatif yang bisa kita lihat dari perdagangan internasional tersebut sebaiknya sesama negara saling menghargai dan terus bekerja sama dalam meningkatkan ekonomi dunia. Karena banyak kesalah pahaman yang menjadikan perdagangan internasional ini sebagai ajang persaingan demi meningkatkan mutu yang akhirnya malah menjatuhkan negara itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap produk dalam negeri juga hendaknya terus dilakukan melalui upaya penegakan hukum anti dumping, baik secara preventif dalam upaya mencegah praktik dumping maupun secara represif yaitu berupa pemberian sanksi “pengenaan bea masuk anti dumping” terhadap pelaku ekonomi yang memasukkan produk berindikasi dumping. 12 DAFTAR PUSTAKA Mastur, Amalia. “Kebijakan Perdagangan Internasional”. Artikel diposting pada 27/03/2015. Dapat ditemukan dilaman : http://amaliamastur-fisip13.web.unair.ac.id/index.html Brilliant, Izzati. “Analisis Permasalahan Perdagangan Internasional”. Artikel diposting pada 18/12/2013 Dapat ditemukan dilaman : http://www.kompasiana.com/8105116549/analisis-permasalahan-perdaganganinternasional_552f9eba6ea834bd7e8b458c Prawiro, Adi. “Ebook Bab 5 Ekonomi Internasional.” Ebook diunduh dilaman : http://ardiprawiro.staff.gunadarma.ac.id/ 13

Judul: Bisnis Internasional - Kebijakan Ekonomi Dan Perdagangan Internasional

Oleh: Laili Riziiq Ma'rufaa


Ikuti kami