Hubungan Berfikir Kritis Sosiologi Hukum Dengan Pembentukan Hukum Dan Ilmu Hukum

Oleh Ulul Azmi Funna, Sh

171,7 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Hubungan Berfikir Kritis Sosiologi Hukum Dengan Pembentukan Hukum Dan Ilmu Hukum

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembidangnya. Di Indonesia, hukum yang mengatur perdagangan, terhimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan agraris dalam masyarakat, terhimpun di dalam Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan-peraturan pelaksana hukum yang berkaitan dengan masalah pidana yang terhimpun dalam KUHP.1 Sistem hukum tersebut biasanya mencakup hukum substantif dan hukum ajektif yang mengatur hubungan antar manusia, antar kelompok manusia dan hubungan manusia dengan kelompoknya. Analisis tentang sistem hukum dan efektivitasnya itu yang menjadi pusat perhatian utama dari para sosiolog yang mempunyai pusat perhatian pada hukum.2 Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya adalah, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Seorang ahli sosiologi menaruh perhatianya yang besar kepada hukum yang bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas warga masyarakat serta integrasinya. Masyarakat menggunakan, menerapkan dan menafsirkan hukum, dan dengan memahami proses tersebut, barulah dapat akan dapat dimengerti bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana suatu organisasi sosial memberi bentuk atau bahkan mengahalang-halangi proses hukum. Misalnya bagi ahli sosiologi hukum, tidaklah cukup hanya mengetahui struktur organisasi peradilan dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi dia juga harus mengetahui asal-usul hakim-hakimnya, bagaimana cara mereka mencapai kata sepakat dalam 1 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Rajawali Press, 2016, hlm 2 I b i d, hlm 4-5. 4. 2 menjatuhkan vonis, bagaimana perasaan keadilan para hakim, sampai sejauhmana efek keputusan pengadilan terhadap masyarakat.3 Berdasarkan latar belakang tersebut maka penting kiranya untuk membuat suatu makalah yang berjudul ‘’Hubungan Berfikir Kritis Sosiologi Hukum dengan Pembentukan Hukum dan Ilmu Hukum’’. B. Rumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah yang dimaksud dengan berfikir kritis sosiologi hukum ? 2) Apakah yang dimaksud dengan pembentukan hukum ? 3) Apa arti dari pengertian ilmu hukum ? 4) Bagaimana hubungan berfikir kritis sosiologi hukum dengan pembentukan hukum dan ilmu hukum ? C. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan berfikir kritis sosiologi hukum ? 2) Untuk menetahui dan menjelaskan pembentukan hukum ? 3) Untuk mengetahui dan menjelaskan ilmu hukum ? 4) Bagaimana hubungan berfikir kritis sosiologi hukum dengan pembentukan hukum dan ilmu hukum ? D. Metode Penulisan Metode dalam penulisan makalah ini menggunakan metode pustaka yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan megumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan alat, baik berupa buku, jurnal hukum dan internet. 3 I b i d, hlm 5. 3 BAB II PEMBAHASAN A. Berfikir Kritis Sosiologi Hukum Berpikir kritis kerap dikaitkan dengan analitis dan reflektif, yang pada dasarnya pengertian berpikir kritis ialah sebuah proses berpikir dengan tujuan untuk membuat keputusan secara rasional untuk memutuskan suatu perkara atau masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ‘’berpikir’’ adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu; menimbang-nimbang dalam ingatan dan ‘’kritis’’ adalah bersifat tidak lekas percaya/bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan dan tajam dalam penganalisisan.4 Jadi berpikir kritis sosiologi hukum adalah menganalisis suatu fenomena hukum dan gejala sosial yang ada di masyarakat dengan menguakan sosiologi hukum sebagai parameternya. Dari pertanyaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian berpikir kritis merupakan sebuah pola pikir yang memungkinkan manusia menganalisa masalah berdasarkan data yang relevan sehingga dapat mencari kemungkinan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang terbaik.5 Satjipto Rahardjo merupakan salah satu pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif. Beliau lebih terkenal (khususnya) di dunia akademis sebagai “Begawan Sosiologi Hukum”. Pemikirannya akan banyak dijumpai dalam berbagai bentuk, baik lisan maupun tulisan, buku teks atau tercerai-berai di berbagai surat kabar dalam bentuk artikel dan makalah seminar/diskusi. Substansinya sangat beragam bahkan sangat luas, mulai dari hal yang bersifat filosofis, sosiologis bahkan anthropologis dan religius. Ciri pemikirannya sesuai dengan perkembangan saat ini dapat dimasukan ke dalam pemikir kontemporer dalam ilmu hukum postmodernis sekaligus kritis. 4 Kemendikbud, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kritis, Akses Tanggal 12-Maret-2019, Pukul 20:33 WIB. 5 I b i d. 4 Menurut beliau Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dengan karakteristik sebagai berikut:6 1) Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Baik praktek yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang. Max weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu interpretative understanding, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian mempelajari hukum secara sosiologi adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam dunia hukum. Oleh Max Weber, tingkah laku ini mempunyai dua segi yaitu “luar” dan “dalam”. Oleh karena itu Sosiologi Hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang nampak dari luar saja melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. 2) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khas disini adalah “bagaimanakah dalam kenyataanya peraturan itu”, “apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan ?” Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normative dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris). 3) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian utamanya hanyalah memberikan penjelasan pada obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah faham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan disini bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang ada. Adapun beberapa masalah yang disoroti sosiologi hukum. Apa yang telah dicapai dewasa ini pada umumnya merupakan pencerminan hasil karya dan pemikiran para ahli yang memusatkanya pada sosiologi hukum. Mereka memusatkan perhatinya pada sosiogi hukum, karena kepentingan-kepentingan yang bersifat teoritis atau karena mereka mendapat pendidikan, baik dalam ilmu sosilogi maupun ilmu hukum atau karena mereka memang mengkhususkan diri dalam penelitian sosiologi hukum. Beberapa 6 Hukum Online, https://customslawyer.wordpress.com/2014/01/27/kajian-sosiologihukum/, akses tanggal 07 April 2019, pukul 15:04 WIB. 5 persoalan yang pada umumnya selalu mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum adalah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Hukum dan sistem sosial masyarakat. Persamaan-persamaan dan perbedaan sistem hukum. Sifat sistem hukum yang dualistis. Hukum dan kekuasaan. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Kepastian hukum dan kesebandingan. Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. B. Berfikir Kritis Sosiologi Hukum Dalam Pembentukan Hukum Pembentukan hukum (Rechtvorming) yaitu merumuskan peraturanperaturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Hakim juga dimungkinkan sebagau pembentuk hukum (judge made law) kalau putusanya menjadi yurisprudensi tetap (vaste yurisprudence) yang di ikuti oleh para hakim dan merupakan pendoman bagi kalangan hukum pada umumnya.7 Seorang hakim tidak boleh menangguhkan perkara dengan dalih undangundang tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum, dalam kondisi undangundang tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum. 8 Menurut Sudikno Mertokusumo, kegiatan kehidupan manusia sangat luas tidak terhitung jumlah dan jenisnya sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu hukum yang tidak jelas harus dicari dan ditemukan. Selanjutnya, Yahya Harahap berpendapat bahwa hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya untuk itu dia wajib mencari dan menukan hukum objektif dan materil yang hendak diterapkan menyelesaikan sengketa dan penyelesaianya tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat seubjektif hakim, tetapi hakim harus berdasarkan hukum objektif atau meteril yang hidup di dalam masyarakat.9 7 Cut Asmaul Husna, Penemuan dan Pembentukan Hukum ‘’The Living Law’’ Melalui Putusan Hakim, Mizan, Vol 2 Nomor 3, Tanggal 3 Febuari 2012, hlm 64. 8 I b i d. 9 I b i d, hlm 65. 6 Pentingnya peranan ilmu sosiologi terutama untuk menjawab permasahalan-permasalahan hukum merupakan fenomena yang sangat jelas terlihat. Karena pada kenyataan saat ini, hukum normatif tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Diperlukan suplemen agar hukum yang berjalan dapat benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mengkaji lebih dalam keterkaitan ilmu hukum dan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi merupakan induk dari segala ilmu kemasyarakatan, sementara ilmu hukum juga berbicara tentang nilai-nilai luhur yang harus dimiliki masyarakat. Ilmu hukum memiliih pendekatan normatif yang menetapkan prinsip mengenai kepastian hukum dan ilmu sosiologi memilih pendekatan empiris. Konsekuensi hal tersebut yaitu ilmu sosiologi hukum yang diciptakan sebagai penengah atau penghubung logika logis dari ilmu hukum dan ilmu sosiologi diharapkan dapat membantu ilmu hukum untuk memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan terutama untuk memenuhi rasa keadilan dalam praktek kehidupan bermasyarakat.10 Pembentukan hukum harus dapat menangkap gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat agar dapat diketahui, bagian mana yang harus di update sesuai realita (selama kaidah dan asas yang dianut sesuai) dan bagian mana yang sudah tidak perlu dicantumkan lagi dalam peraturan oleh karena sudah tidak memiliki nilai manfaat. Misalnya saja mengenai peraturan-peraturan terkait investasi asing di Indonesia, saat ini Indonesia membuka kesempatan untuk masuknya pihakpihak asing ke Indonesia. Peraturan-peraturan dibuat namun fakta yang ada saat ini, pembangunan di Indonesia belum lah seperti yang diharapkan, bahkan kemiskinan dan kebodohan juga tidak kunjung membaik hingga saat ini. Kegiatan bisnis rakyat seringkali terkendala oleh kemampuan dan modal yang justru tidak ada proteksi dari pemerintah.11 Ilmu sosiologi sebagai ilmu berparadigma plural memiliki minimal tiga paradigma dasar yaitu:12 10 Hukum Online, Op Cit. I b i d. 12 I b i d. 11 7 1) Paradigma fakta sosial Kenyataan sosial memiliki realita tersendiri, terlepas dari faktor individu yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Muncul dalam wujud berupa : a) Struktur sosial b) Institusi sosial Sektor hukum memiliki peran seperti pisau bermata dua. Dimana satu sisi hukum diciptakan untuk melanggengkan dan menjustifikasi keberadaan lembagalembaga hukum dan struktur sosial kemasyarakatan yang ada dengan tujuan untuk mempertahankan hegemoni dan kekuasaan dari pihak yang kuat atau pihak penguasa (hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan). Di sisi lain dalam nuansa kaidah hukum dan penegakan hukum yang lebih egaliter dan dinamis, sektor hukum dapat memainkan peran penting untuk justru menjaga keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat, menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan pihak-pihak kuat yang membisniskan lingkungan hidup, melindungi hak asasi manusia, mempertahankan due process of law (kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman). 2) Paradigma definisi sosial Paradigma ini mengajarkan bahwa unsur subjektif dari suatu tindakan sosial bukan merupakan kenyataan sosial yang lepas dari pengaruh individu karena setiap tindakan sosial selalu terkait dengan individu. Sektor hukum seringkali mengabaikan adanya paradigma definisi sosial yang menyebabkan terabaikannya rasa keadilan dalam masyarakat yang sebenarnya merupakan tujuan hukum yang utama. Ketika suatu Undang-Undang dibuat oleh aparat pemerintahan seringkali tidak memperhatikan adanya keanekaragaman persepsi yang timbul dalam masyarakat, sehingga seringkali suatu peraturan sulit dipahami/dimengerti oleh masyarakat. Sementara hukum secara kaku dan mutlak berpegang kepada adagium kuno yaitu teori fiksi yang menganggap semua masyarakat tanpa kecuali dianggap mengetahui undang-undang. Padahal dalam kenyataan keterbatasan pengetahuan masyarakat juga disebabkan sistem pemerintahan sendiri yang tanpa adanya diskursus-diskursus sosial yang membuat masayarakat sadar hukum. 8 3) Paradigma perilaku sosial Menekankan studinya kepada korelasi dan inter relasi antara individu dan lingkungan kemasyarakatan, mengajarkan bahwa tingkah laku individu merupakan elemen terpenting dalam ilmu sosiologi. Dengan melakukan pendekatan secara objektif dan empiris terhadap kenyataan dan perilaku sosial yang ada, menyimpulkan bahwa suatu kenyataan sosial sebenarnya tidak lain dari sekumpulan perilaku-perilaku individu yang nyata dalam masyarakat tersebut. Penerapan teori paradigma akan memberikan horizon yang luas dalam menelaah aspek hukum. Horizon yang luas inilah yang mesti dipertimbangkan bagian demi bagian, misalnya ketika suatu hukum harus dibuat, diperbaiki, diterapkan atau ditegakkan. Teori dari Emile Durkheim mengenai hubungan antara hukum dengan perubahan sosial menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis dan yang bersifat organis. Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat yang heterogen, dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Pada masyarakat yang didasarkan solidaritas mekanis sistem hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat represif. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tadi menghina keyakinan-keyakinan yang sudah tertanam dengan kuatnya di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat atas dasar solidaritas mekanis, masyarakatnya bertindak atas dasar perasaan terhadap orangorang yang melanggar kaidah-kaidah hukum, karena apabila terjadi pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum semua warga merasa dirinya terancam secara langsung. Dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi yang kolektif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum menjadi berkurang, sehingga hukum yang bersifat represif berubah menjadi hukum yang bersifat restitutif. Dimana tekanan diletakkan pada orang yang menjadi korban atau yang dirugikan, 9 yaitu sesuatu harus dikembalikan pada keadaan sebelum kaidah-kaidah tersebut dilanggar berlaku pada masyarakat yang berdasarkan solidaritas.13 Teori lain yang menghubungkan hukum dengan perubahan-perubahan sosial adalah pendapat Hazairin tentang hukum adat. Dalam hukum adat ada hubungan langsung antara hukum dengan kesusilaan yang meningkat menjadi hubungan antara hukum dengan adat. Adat merupakan renapan (endapan) kesusilaan di dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah adat merupakan kaidahkaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan secara umum dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya dikatakan, bahwa walaupun terdapat perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah kesusilaan dengan kaidah-kaidah hukum, namun bentuk-bentuk perbuatan yang menurut hukum dilarang atau disuruh merupakan bentuk-bentuk yang juga dicela atau dianjurkan menurut kesusilaan, sehingga pada hakikatnya di dalam patokan lapangan itu hukum juga berurat pada kesusilaan. Apa yang tak mungkin terpelihara lagi hanya oleh kaidah-kaidah kesusilaan diikhtiarkan penegakannya dengan kaidah-kaidah hukum.14 Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dikarenakan berbagai macam sebab baik yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat tersebut. Sebab-sebab intern dapat terjadi akibat pertambahan atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (conflict) atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup hal-hal yang berasal dari faktor alam, pengaruh kebudayaan lain, peperangan dll. Perubahan sosial akan lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat luar dan memiliki sistem pendidikan yang maju dan sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan yang tertentu. Di dalam proses perubahan hukum pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, 13 14 I b i d. I b i d. 10 badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran melalui mana hukum mengalami perubahan-perubahan. Pengaturan perubahan hukum tersebut diatur dalam UUD 1945 dimana dinyatakan bahwa kekuasaan untuk membentuk dan mengubah UUD ada pada MPR (pasal 3 jo pasal 37). Sedangkan kekuasaan untuk membentuk undang-undang serta peraturan lainnya yang derajatnya dibawah undang-undang ada di tangan Pemerintah dan DPR (Bab III dan Bab VII UUD 1945). Kekuasaan kehakiman antara lain mempunyai fungsi untuk membentuk hukum. Didalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 14/1970 dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim tidak saja terbatas pada mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi juga mencari dan menemukan hukum untuk kemudian dituangkan didalam keputusan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena terdapat pemisahan badan yang berperan dalam perubahan hukum, dapat disimpulkan bahwa perubahan hukum dapat tetap terjadi sekalipun karena faktor-faktor prosedural suatu badan mengalami kemacetan, karena badan-badan lainnya dapat melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan sosial dan hukum tidak selalu berlangsung bersamasama. Sehingga pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya yang terjadi. Apabila terjadi hal yang demikian, maka terjadilah suatu social lag, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya terjadi karena pada hakikatnya suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat, bahwa terdapat perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah hukum dengan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi karena hukum pada 11 hakikatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaaan dan wewenang.15 Dalam praktek hukum yang terjadi di Indonesia saat ini, nampak jelas bahwa peran hakim baru pada tahap “corong undang-undang” dimana putusan hanya berdasarkan penafsiran pada hukum secara normative tanpa memperhatikan unsur-unsur keadilan. Tidak terpenuhinya unsur keadilan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas hukum. Sebagaimana hal yang baru saja terjadi dimana seorang mahasiswa membakar diri di depan istana Negara akibat keputusasaannya pada pemerintah yang tidak lagi berpihak pada rakyatnya. Korupsi terjadi hampir di setiap lapisan pemerintahan, SDA dikuras habis oleh asing, hukum yang tebang pilih dan tidak terpenuhinya hampir seluruh cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Hati Nurani masyarakat dikoyak oleh adanya kasus-kasus yang semakin menunjukkan bahwa hukum sudah teramputasi dari unsur-unsurnya (Idee des Recht) adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:16 1) Asas kemanfaatan; Seharusnya hukum dapat menjadi alat bahkan panglima untuk dapat mengawal masyarakat menuju kehidupan yang tentram, aman dan adil. Sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound “law as a tool of social engineering” bahwa hukum bukan merupakan pagar yang dapat membatasi secara normative saja, tetapi hukum dapat dipergunakan sebagai alat untuk membangun masyarakat. Badan pembentuk undang-undang yang berwenang menciptakan hukum seharusnya dapat memanfaatkan perannya untuk dapat mengembangkan perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan social ekonomi masyarakat. Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, seharusnya dapat disusun suatu peraturan yang melindungi kekayaan alam tersebut. Pihak asing boleh masuk untuk mengelola sumber daya tersebut, akan tetapi penguasaannya harus tetap dimiliki Negara demi kepentingan rakyat. Yang terjadi saat ini, sumber daya alam kita dikuras habis oleh pihak asing sedangkan 15 16 I b i d. I b i d. 12 rakyat sekitar yang seharusnya menikmati justru hidup dibawah garis kemiskinan. Contohnya yang terjadi di Papua saat ini, sumber daya alam yang memiliki kekayaan yang luar biasa tersebut habis terkuras, ekosistem hancur dan masyarakat asli justru menderita. Pergolakan terus terjadi, karena hukum tidak dapat memenuhi asas kemanfaatan tersebut. 2) Asas kepastian hukum; Tanpa adanya kepastian hukum, hukum tidak akan memiliki wibawa bagi masyarakat. Hukum akan dianggap sebagai aturan tertulis saja yang tidak diindahkan keberadaannya. Sebagaimana yang terjadi saat ini, bahwa ketidakpastian hukum terlihat dari tebang pilihnya kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan. Banyak kasus-kasus besar yang dilakukan oleh tangan-tangan yang berkuasa kemudian tenggelam tanpa adanya upaya penyelesaian. Bagaimana mungkin masyarakat dapat menghormati hukum untuk kemudian menjadi masyarakat yang sadar dan taat hukum, sementara hukum sendiri tidak dapat memberikan kepastian bagi masyarakatnya. Masih segar dalam ingatan bagaimana mafia hukum mendapatkan kebebasan menikmati fasilitas mewah dalam tahanan, juga seorang jaksa yang berkomplot dengan terdakwa benar-benar mencoreng wibawa hukum di mata masyarakat. Jika seorang jaksa saja melakukan perbuatan yang melanggar hukum bagaimana kepastian hukum dapat diperoleh oleh masyarakat umum ?. 3) Asas keadilan; Tujuan utama dari hukum yang paling penting adalah asas keadilan. Bahkan jika hakim menemukan permasalahan dimana belum ada hukum yang mengatur mengenai perkara yang ditanganinya, maka dengan kewenangan hakim untuk menemukan hukum maka putusan yang harus diambil adalah putusan yang berdasarkan keyakinan hakim akan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Irah-irah putusan pengadilan pun dengan jelas menekankan pada asas keadilan. Tapi saat ini, hukum seakan-akan menjadi buta atas asas yang seharusnya dijunjung tinggi ini. Kasus seorang nenek miskin yang mencuri 3 buah 13 bibit kakao melukai hati Nurani masyarakat. Bagaimana hukum bisa berlaku begitu kaku dan seakan-akan melupakan tujuannya sendiri?. Tidak termuatnya unsur-unsur hukum dalam fondasi hukum Negara Indonesia saat ini membuat Negara menjadi kacau. Hukum tidak dapat digunakan sebagai tools of social engineering karena hukum justru digunakan hanya sebagai alat untuk mempermulus jalan orang-orang yang berkuasa dalam menjalankan kehendaknya. Hukum tidak menjadi panglima tetapi menjadi boneka dan kehilangan ruh nya. Hukum bagaimanapun merupakan produk politik, sekalipun dalam teori hukum sendiri dikenal suatu ajaran mengenai teori hukum murni yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen, dimana hukum harusnya terbebas dari unsurunsur lain diluar hukum pada praktiknya sulit untuk diterapkan. Kesemrawutan praktik hukum bukan merupakan hasil penyelenggaraan yang sepenuhnya buruk, hal tersebut hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi untuk membangun sistem hukum yang kuat dan sehat harus dibangun dari seluruh aspek tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga aspek tersebut harus bersinergi pelaksanaannya sebab ketidaktaatan suatu aspek akan menghambat dan mempengaruhi output dari terciptanya sistem hukum yang dicita-citakan. C. Hubungan Sosiologi Hukum dengan Ilmu Hukum Pada lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) disiplin ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang berorientasi dibidang hukum. 1) Filsafat hukum Konsep yang dilahirkan oleh aliran positivisme (Hans Kelsen) yaitu “stufenbau des recht” atau hukum bersifat hirarkis artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dimana urutannya yaitu:17 a) Grundnorm (dasar social daripada hukum) b) Konstitusi 17 Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barakatullah, Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta, Rajawali Press, hlm 2. 14 c) Undang-undang dan kebiasaan d) Putusan badan pengadilan Dalam filsafat hukum terdapat beberapa aliran yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosilogi hukum, diantaranya yaitu;18 Mazhab sejarah, tokohnya adalah Carl Von Savigny (hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat). Hal tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, perkembangan hukum dari statu ke control sejalan dengan perkembangan masyarakat sederhana ke masyarakat modern. Mazhab utility, tokohnya adalah Jeremy Bentham (hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia). Dimana manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dan pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual). Rudolph von Ihering (social utilitarianism yaitu hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan). Aliran sociological jurisprudence, tokohnya adalah Eugen Ehrlich (hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau (living law). Aliran pragmatical legal realism, tokohnya Roscoe Pound (law as a tool of social engineering), Karl Llewellyn, Jerome Frank, Justice Oliver (hakimhakim tidak hanya menemukan hukum akan tetapi bahkan membentuk hukum). 2.) Pengertian Ilmu hukum Ilmu hukum adalah suatu pengetauan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Dalam bahasa latin ilmu hukum disebut sebagai scienta iuris. Kata iuris merupakan bentuk plural dari ius yang artinya dalam bahasa Indonesia hukum diartikan sebagai serangkaian pendoman untuk mencapai keadilan. Disamping ius dalam bahasa latin terdapat lex yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah 18 I b i d. 15 Undang-Undang, yaitu seperangkat aturan untuk mengatur tingkah laku masyrakat. Salah satu disiplin Ilmu yang mendukung ilmu sosiologi hukum adalah ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial. 19 D) Hubungan Berfikir Kritis Sosiologi Hukum dengan Pembentukan Hukum dan Ilmu Hukum Berpikir kritis merupakan sebuah pola pikir yang memungkinkan manusia menganalisa masalah berdasarkan data yang relevan sehingga dapat mencari kemungkinan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang terbaik. Jadi berfikir kritis Sosiologi hukum adalah menganalisa suatu masalah dengan mengunakan sosiologi hukum sebagai alat atau parameternya. Menurut Emile Durkhain mengungkapkan bahwa dalam masyarakat selalu ada solideritas social yang meliputi:20 a) Solideritas social mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana dimana kaidah hukumnya bersifat represif (yang diasosiasikan dalam hukum pidana). b) Solideritas social organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern dimana kaidah hukumnya bersifat restitutif (yang diasosiasikan dalam hukum perdata). Max Weber dengan teori ideal type, mengungkapkan bahwa hukum meliputi :21 a) Irasionil formal (pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah diluar, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan). b) Rasional materil (keputusan-keputusan para pembentuk undang-undnag dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi). c) Rasional formal (hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum). Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah cabang ilmu hukum yaitu ilmu hukum tentang kenyataan. Pendapat ini didasarkan pada pengertian tentang disiplin yaitu suatu ajaran tentang kenyataan yang meliputi:22 19 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 8-9. 20 I b i d. 21 I b i d. 22 Hukum Online, Op Cit. 16 a) Disiplin analitis : sosiologi, psikologi; b) Disiplin hukum (perspektif): ilmu hukum normative dan kenyataan (ilmu hukum kenyataan, sosiologi hukum, antropologi hukum. Hukum secara sosiologi diartikan sebagai suatu himpunan nilai nilai, kaidah kaidah dari pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan kebutuhan pokok manusia dan saling mempengaruhi. Sosiologi hukum merupakan refleksi dari inti pemikiran pemikiran tersebut. a) Aliran hukum alam (Aristoteles, Aquinas, Grotius) 1) Hukum dan moral. 2) Kepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan dari sistem hukum. b) Madzhab formalisme (austin, kelsen) 1) Logika hukum. 2) Fungsi keajegan dari pada hukum. 3) Peranan formal dari petugas hukum. c) Mazhab kebudayaan dan sejarah (Carl von savigny, Maine); 1) Kerangka budaya dari hukum, termasuk hubungan antara hukum dan sistem nilai nilai. 2) Hukum dan perubahan perubahan sosial. d) Aliran utilitarianisme dan sociological jurisprudence (J.Bentham, Jhering, Eurlich, Pound); 1) Konsekuensi konsekuensi sosial dari hukum ( W. Friedman ). 2) Penggunaan yang tidak wajar dari pembentuk undang undang. 3) Klasifikasi tujuan-tujuan mahluk hidup dan tujuan tujuan sosial. e) Aliran sociological jurisprudence (Eurlich, Pound) dan legal realism (holmes, llewellyn, frank); 1) Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial. 2) Faktor faktor politis dan kepentingan dalam hukum, termasuk hukum dan stratifikasi sosial. 3) Hubungan antara kenyataan hukum dengan hukum yang tertulis. 4) Hukum dan kebijaksanaan kebijaksanaan hukum. 5) Segi perikemanusiaan dari hukum. 6) Studi tentang keputusan keputusan pengadilan dan pola pola perikelakuannya. Sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi, Menurut Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi yaitu sosiologi bidang hukum. Ilmu yang mempelajari fenomena hukum, dari sisinya tersebut dibawah ini disampaikan beberapa karakteristik dari studi 17 hukum secara sosiologis memberikan penjelasan mengenai praktik praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Apabila praktik praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang undangan, penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari, bagaimana praktik yang terjadi pada masing masing kegiatan hukum tersebut.23 Sosiologi senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, apabila hal itu dirumuskan dalam suatu pertanyaan, pertanyaan itu adalah: 24 1) Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan tersebut ? 2) Apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan ? Terdapat suatu perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normative dan pendekatan sosiologis yaitu bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada aturan hukum, sedang yang kedua senantiasa menguji dengan data empiris. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1) Berpikir kritis merupakan sebuah pola pikir yang memungkinkan manusia menganalisa masalah berdasarkan data yang relevan sehingga dapat mencari kemungkinan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang terbaik. Jadi berpikir kritis sosiologi hukum adalah menganalisis suatu fenomena hukum dan gejala sosial yang ada di masyarakat dengan menguakan sosiologi hukum sebagai parameternya. 23 24 I b i d. I b i d. 18 2) Pembentukan hukum (Rechtvorming) yaitu merumuskan peraturanperaturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Hakim juga dimungkinkan sebagau pembentuk hukum (judge made law) kalau putusanya menjadi yurisprudensi tetap (vaste yurisprudence) yang di ikuti oleh para hakim dan merupakan pendoman bagi kalangan hukum pada umumnya. 3) Dalam bahasa latin ilmu hukum disebut sebagai scienta iuris. Disamping ius dalam bahasa latin terdapat lex yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Undang-Undang, yaitu seperangkat aturan untuk mengatur tingkah laku masyrakat. Salah satu disiplin Ilmu yang mendukung ilmu soiologi hukum adalah ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial. 4) Hukum secara sosiologi merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu himpunan nilai nilai, kaidah kaidah dari pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan kebutuhan pokok manusia dan saling mempengaruhi. Sosiologi hukum merupakan refleksi dari inti pemikiran pemikiran tersebut. B) Saran Seharusnya dalam membuat peraturan perundang-undangan hendaknya pemerintah dan DPR mempertimbangkan sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu yang melihat gejala hukum dalam masyrakat untuk tercapai suatu aturan hukum yang benar-benar di harapkan masyrakat. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Soerjono Soekanto,2016, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Rajawali Press. Teguh Prasetyo, 2014, Abdul Halim Barakatullah, Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan Bermartabat, Jakarta, Rajawali Press. dan 19 Soetandyo Wignjoesoebroto, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Malang, Setara Perss. B. Jurnal Hukum Cut Asmaul Husna, 2012, Penemuan dan Pembentukan Hukum ‘’The Living Law’’ Melalui Putusan Hakim, Mizan, Vol 2 Nomor 3. C. Internet Hukum Online, https://customslawyer.wordpress.com/2014/01/27/kajiansosiologi-hukum/. Kemendikbud, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kritis, Akses Tanggal 12-Maret2019, Pukul 20:33 WIB. Hukum Online, https://customslawyer.wordpress.com/2014/01/27/kajiansosiologi-hukum/, akses tanggal 07 April 2019, pukul 15:04 WIB.

Judul: Hubungan Berfikir Kritis Sosiologi Hukum Dengan Pembentukan Hukum Dan Ilmu Hukum

Oleh: Ulul Azmi Funna, Sh


Ikuti kami