Pabrik Semen Dan Kajian Politik-ekonomi Kapitalistik.docx

Oleh Ilyas Gautama

361,1 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Pabrik Semen Dan Kajian Politik-ekonomi Kapitalistik.docx

1 Pabrik Semen dan Kajian Politik-Ekonomi Kapitalistik Oleh: Ilyas Gautama “Saya itu jengkel pol. Perintahnya mencabut izin, kok malah mengeluarkan izin baru?” Sukinah, memperlihatkan emosinya, usai gelar wicara pada acara Mata Najwa di studio Metro TV, Jakarta, 21 Desember 2016.1 Senin 13 Maret 2017 para petani kendeng kembali mendatangi Jakarta untuk melaksanakan aksi mengecor kaki mereka. Aksi ini dilaksanakan sebagai protes atas matinya hukum dihadapan PT. Semen Indonesia. Para petani ini geram, pasalnya, setelah mereka memenangkan gugatan di Mahkamah Agung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo malah menerbitkan izin lingkungan yang baru. Hal ini menyakiti hati para petani kendeng. Kemenangan di Mahakamah Agung tidak sedikitpun dianggap oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Mereka dipaksa untuk menelan pil pahit, bahwa penguasa dengan dalih apapun masih tetap bisa melaksanakan kepentingannya, sekalipun dengan melawan hukum. Izin baru yang dimaksud Sukinah adalah Surat Keputusan No. 660.1/30 tahun 2016 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang. Izin ini diteken Ganjar Pranowo pada 9 November 2016 sesudah warga memenangkan gugatan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Dalam logika Ganjar, SK tersebut dipakai untuk menggantikan izin sebelumnya (No. 660.1/17 tahun 2012) yang diberikan kepada PT Semen Gresik tentang izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik Semen. Selain perubahan nama, dari Semen Gresik menjadi Semen Indonesia, izin baru itu mengubah luasan lahan tambang (dari 520 hektare berkurang menjadi 293 ha), dan bentuk izin (dari penambangan dan pembangunan pabrik berubah jadi pengoperasian pabrik).2 Ganjar sendiri beralasan bahwa yang dilakukannya adalah diskresi dari seoarang aparatur sipil negara ketika menghadapi situasi yang menuntut penyelesaian segera. 1 2 https://tirto.id/akal-akalan-izin-semen-indonesia-di-rembang-cefz Ibid. 2 “Sebelum dikeluarkan (diskresi), saya sampaikan ke presiden. Usai dikeluarkan, sampaikan lagi. Nanti kalau diskresi, disampaikan ke Presiden,” ujar Ganjar ketika diminta perkembangan pabrik Semen Rembang.3 Namun jika kita hendak menelaah lebih jauh, apakah benar diskresi mesti meniadakan hajat hidup orang banyak? Mengenai Diskresi dan Kesalahan yang dilakukan oleh Ganjar Menurut DR. Ridwan HR dalam bukunya Hukum Adminsistrasi Negara, diskresi atau diskresionare power atau freies ermessen, merupakan istilah dalam bidang pemerintahan. Diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Diskresi ini diberikan pemerintah atau administrasi negara yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antarpenduduk.4 Perlu ditekankan kata kesejahteraan umum di sini, karena, kehadiran PT. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng mengancam sumber air bagi sawah milik warga Kendeng. Hal itu sama sekali tidak mensejahterakan warga Kendeng. Disamping hal itu, ada kesalahan lain yang dilakukan oleh Ganjar, ketika mengklaim tindakannya sebagai diskresi. Dikutip dalam buku DR. Ridwan HR yang berjudul Hukum Administrasi Negara, Sjachran Basah mengungkapkan bahwa diskresi atau freies ermessen harus dapat dipertanggungjawabkan. “Secara moral kepada TuhanYang Maha Esa, menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama”. Lebih lanjut Sjachran Basah mengatakan, bahwa secara hukum terdapat dua batas:  Batas-atas, peraturan tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi.  Batas-bawah, ialah peraturan yang dibuat atau sikap-tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. 3 http://regional.kompas.com/read/2017/02/22/09364131/ buat.diskresi.soal.pabrik.semen.ganjar.lapor.presiden.jokowi 4 DR. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlmn170 3 Dari dua hal diatas kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menerbitkan izin atau yang disebut Ganjar sebagai diskresi, telah melanggar putusan MA yang derajatnya lebih tinggi. Selain itu, ia juga telah merenggut hajat hidup petani Kendeng yang menggantungkan nasib pada kekayaan alam di pegunungan Kendeng. Kita tentunya perlu untuk melampaui logika berpikir bahwa Ganjar, hanyalah warga biasa yang sikapnya tidak mewakili siapapun atau apapun. Ini merupakan cacat pikir menurut saya, karena bagaimanapun seorang Gubernur adalah wakil pemerintah di tingkat provinsi. Maka ia haruslah mampu untuk melaksanakan program yang mendukung tercapainya tujuan pemerintah. Tapi apakah pemerintah yang dalam hal ini negara, dalam kasus ini, memang memiliki tujuan mulia? Pabrik Semen, Siklus Kapital dan Pengutamaan Produksi Sarana Produksi Dalam data yang dipublikasikan oleh tempo.co, terjadi kelebihan pasok semen di pasar domestik (dalam negeri). Penjualan Semen pada Januari-Oktober 2016 tercatat 50,76 juta ton atau naik 1,6% dari tahun 2015. Menariknya, hal ini semakin diperkuat menjamurnya pabrik semen di pulau Jawa. Asosiasi Semen Indonesia (ASI) memiliki 12 anggota perusahaan dengan produksi 78 juta ton per tahun (2015), di antaranya 8 perusahaan beroperasi di Jawa. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., misalnya, dari 14 pabrik yang mereka miliki di Indonesia, sebagian besar pabrik berada di Pulau Jawa, 10 di antaranya berlokasi di Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Menariknya, pemain industri semen yang sebelumnya fokus di luar Jawa, Semen Bosowa, juga tak mau ketinggalan mencicipi gurihnya pasar semen di Jawa. Pada 15 Desember 2016, Bosowa meresmikan pabrik Bosowa Banyuwangi, melengkapi pabrik Semen Bosowa Maros, dan Semen Bosowa Batam. Pabrik semen Bosowa menambah daftar panjang pembangunan pabrik-pabrik baru khususnya di Jawa seperti di Rembang, Gombong, dan lainnya, yang tak luput dari konflik.5 Kondisi ini menyebabkan surplus produk. Hal tersebut, menyebabkan indonesia mampu memenuhi kebutuhan ekspor semen. Sehingga menyebabkan volume ekspor semen indonesia mengalami kenaikan. Volume ekspor Semen Indonesia naik 15,2% dari 419.767 5 https://tirto.id/pabrik-semen-mengepung-pulau-jawa-b9Vxng 4 ton pada Januari—Oktober 2015 menjadi 483.745 ton pada periode yang sama tahun 2016 6. Dengan kata lain produksi ekspor semen indonesia mengalami kenaikan 63.978 ton dari tahun 2015-2016. Kebutuhan ekspor yang terus meningkat dan surplus produk semen untuk kebutuhan yang terus naik dari tahun ke tahun, menghasruskan nilai-lebih yang diperoleh harus segera dikonversi ke ladang investasi yang baru. Dimana pegunungan kendeng adalah lahan baru untuk diinvestasikan. Hal ini merupakan siklus kapital itu sendiri, dimana “akhir satu putaran merupakan awal putaran selanjutnya” (Dede Mulyanto, 2012; 132). Dalam bukunya Genealogi Kapitalisme, Dede Mulyanto menjelaskan bagaimana siklus kapital itu berlangsung. Ciri perekonomian kapitalis adalah produksi berkelanjutan. Semua usaha dijalankan bukan untuk satu putaran. Akhir satu putaran merupakan awal putaran berikutnya. Karena setiap “produksi adalah juga konsumsi langsung” (Marx, 1973:90) dan agar kegiatan produksi berkelanjutan, maka perlu tersedia sarana produksi7 , bahan baku dan tenaga kerja yang memadai secara berkelanjutan pula di pasar. Proses produksi selalu diawali kapitalis-kapitalis mengkonversi uangnya ke dalam bentuk komoditi dengan membeli sarana produksi, bahan baku dan mempekerjakan pekerja. Uang yang dikerahkan untuk membeli sarana produksi dan bahan baku disebut kapitalconstan (c), sementara uang yang dikerahkan untuk mengupah pekerja di sebut kapitalvariabel (v).8 Sepanjang satu putaran produksi nilai kapital-constan dan kapital-variabel dikonsumsi, sehingga menghasilkan produk akhir. Dengan kata lain, produk akhir mengandung nilai kapital-constan dan kapital-variabel. Dari kedua nilai tersebut, dibentuklah nilai produk akhir, yang menjadi patokan nilai tukar komoditi di pasar. Nilai ini disebut nilai lebih (s). Sehingga pada setiap akhir proses, kapitalis mendapati produk akhir yang dihasilkan mengandung tiga nilai, yaitu nilai kapital-constan (c), kapitasl-variabel (v) dan nilai-lebih (s). Nilai lebih ini merupakan tambahan. Nilai tambahan inilah yang menjadi laba dan merupakan nilai yang dituju setiap kapitalis9 6 https://m.tempo.co/read/news/2016/11/11/090819668/volume-ekspor-semen-indonesia-ditarget-tembus2-juta-ton 7 Faktor-faktor material dari proses kerja yang di dalamnya termasuk bahan-bahan mentah, bahan-bahan pelengkap dan sarana kerja (dengan makna yang luas) , lahan, bangunan tempat kerja dan permesinan. 8 Dede Mulyanto, Genealogi Kapitalisme (Yogyakarta: Resist Book, 2012) hlmn 132. 9 Dede Mulyanto, Genealogi Kapitalisme (Yogyakarta: Resist Book, 2012) hlmn 133. 5 Hal lain yang juga terjadi selain siklus kapital itu sendiri yang mengharuskan mengkonversi nilai lebih menjadi lahan-lahan investasi baru-dalam kasus pembanguan pabrik semen di Kendeng-adalah pengutamaan produksi sarana produksi (Departemen I) guna produksi pada sektor lain (Departemen II). Dalam buku Genealogi Kapitalisme, Dede Mulyanto, mengurai produksi ke dalam dua departemen:  Departemen I : Memproduksi sarana produksi berupa bahan baku, permesinan, pasokan dan sumber energi, pelabuhan, jalan, pergudangan, pabrik-pabrik dan sejenisnya.  Departemen II : Memproduksi Sandang dan Pangan. Pembangunan pabrik semen di Kendeng adalah suatu upaya agar akumulasi tetap terjaga. Surplus yang terjadi dari tahun ke tahun, serta akumulasi yang mengiringinya harus di konversi untuk memperluas reproduksi. Agar kapital bisa berakumulasi, reproduksi harus diperluas. Harus ada tambahan asupan uang ke dalam kapital yang dioperasikan; harus ada peningkatan total kapital yang berakumulasi10. Reproduksi diperluas terjadi apabila keseluruhan kapital-variabel (v) dan nilai-lebih (s) di Departemen I lebih besar daripada nilai kapital-constan di Departemen II11. c²pabrik semen berposisi sebagai kapitalis yang memproduksi pada ranah Departemen I, khususnya pada sub-departemennya yaitu memproduksi bahan baku. Lalu, hasil produksi ini yang berupa semen, digunakan sebagai kapital-constan (c) dalam produksi kapitalis-kapitalis lain di Departemen I maupun di Departemen II. Karena semua kegiatan produksi membutuhkan sarana produksi, maka posisi pabrik penghasil bahan baku 10 11 Ibid, hlmn 143 Ibid, hlmn 144 6 bagi jalanya produksi sangatlah sentral. Sehingga wajarlah pihak terkait sangat keukeuh mempertahankan keberadaan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Namun jika memahami secara lebih seksama lagi, bahwa ada hal lain yang juga memicu reaksi pemerintah begitu ogah meloloskan keputusan MA dan buta-tuli terhadap teriakan-teriakan lantang para Ibu-Ibu Kendeng. Pabrik semen di Kendeng merupakan salah satu penopang bagi pembangunan yang massive sarana-sarana produksi untuk menopang arus modal (investasi) yang datang ke Indonesia. Pembangunan massive itu bernama MP3EI. Lalu bagaimanakah relasi antara pabrik semen dan pembangunan massive yang bernama MP3EI? Pabrik Semen Penopang Pembangunan Massive di Indonesia “Untuk mempercepat pembangunan, pada Mei 2011, kami meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (MP3EI). Dalam waktu 14 tahun ke depan, kami menargetkan 460 miliar US$ untuk investasi di 22 kegiatan ekonomi utama, yang terintegrasi dalam delapan program, yang mencakup pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan telekomunikasi. Karena itu, Master Plan ini memberikan kesempatan besar bagi investor internasional. Akhirnya, dalam kapasitas saya sebagai Kepala Pemasaran Perusahaan Indonesia (chief salesperson of Indonesia Inc.), saya mengundang anda untuk memperbesar bisnis dan kesempatan investasi di Indonesia.” (Pidato Pembukaan Presiden Republik Indonesia pada pertemuan Chief Executife Officer [CEO] APEC, Nusa Dua, Bali, 6 Oktober 2013)12 Dalam bukunya, MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis SosialEkologis Indonesia, Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy, mengungkapkan sebuah fakta. Di hadapan 1.200 pejabat eksekutif perusahaan dan berbagai kepala negara di acara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerjasama Asia Pasifik (APEC) 2013 yang berlangsung di 12 Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy, MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2014) hlmn 1. 7 Nusa Dua Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menutup pidato pembukaannya dengan pernyataan yang lugas dan terang-terangan: bahwa dirinya adalah Kepala Pemasaran dari Perusahaan Indonesia. Untuk mendukung itu, pemerintahannya telah menyiapkan desain megaproyek pembangunan yang disebut dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 –2025. Masih dalam buku MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis SosialEkologis Indonesia, Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy, mengungkapkan beberapa fakta lain yang mengejutkan. Bahwa, MP3EI mendapat sambutan baik dari perusahaanperusahaan multinasional dan kepala negara-negara industri maju. Misalnya, perusahaanperusahaan besar yang tergabung dalam China Top 500 Foreign Trade Enterprise. Kelompok ini adalah salah satu yang terpenting dari jaringan bisnis yang menyokong perdagangan Indonesia dan China. China Top 500 Foreign Trade Enterprise menyatakan minatnya untuk meningkatkan investasi di Indonesia dengan target investasi sebesar US$ 80 Miliar hingga tahun 2015. Jepang dan Amerika pun tak ingin ketinggalan. Kedua negara tersebut juga segera menunjukan ketertarikan untuk berinvestasi ke Indonesia. Dari data yang terdapat dalam buku MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia menujukan angka yang mengejutkan. Pada pertemuan Japan Joint Economic Forum (IJJEF) yang diselenggarakan pada awal tahun 2013, pemerintah Jepang langsung berkomitmen untuk mewujudkan 5 (lima) flagship projects dari 18 fast-track projects yang terdapat dalam skema Metropolitan Priority Area (MPA). Proyek-proyek tersebut antara lain adalah pengembangan sistem Mass Rapid Transportation (MRT) di Jakarta, pembangunan pelabuhan laut internasional di Cilamaya, perluasan dan pengembangan bandara SoekarnoHatta, pembangunan new academic research cluster serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah di Jakarta. Hingga saat ini, Jepang telah mengucurkan bantuan sebesar 100 miliar yen (Rp 140 triliun), utamanya untuk fast-track projects. Tak ingin ketinggalan dalam pesta besar ini, pemerintah Amerika Serikat memanfaatkannya dengan menyusun sebuah proposal yang kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) Cooperation for the Development of Industrial Sectors to Support Infrastructure Projects, yang ditandatangani Wakil Menteri Luar Negeri AS Bidang Ekonomi dan Bisnis Jose W Fernandez dan Dirjen Kerja Sama Industri Internasional (KII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI Agus Tjahajana. Amerika Serikat bersepakat 8 untuk menggarap proyek MP3EI dengan nilai total Rp 4.934,8 triliun hingga 2014. Investasi AS dalam dua tahun ke depan diharapkan mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 47,12 triliun.13 Mega proyek ini berambisi menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ke 12 pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250-15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Dan pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara terbesar ke-7 atau ke-8 dunia14. Untuk mencapai itu semua pemerintahn menyiapkan tiga strategi utama MP3EI yaitu, Pengembangan Potensi Ekonomi Melalui Koridor Ekonomi, Penguatan Konektivitas Nasional, Penguatan SDM dan IPTEK Nasional. Koridor Ekonomi Indonesia di bagi kedalam sektor enam sektor, dimana pulau jawa di proyeksikan sebagai pendorong industri dan jasa nasional, sebagai yang berposisi untuk menopang konektivitas dari koridor-koridor ekonomi lainnya, sebagaimana yang tertuang di poin ke dua. Untuk mewujudkan konektivitas nasional, terdapat strategi lain yang ditempuh diantaranya: 1. Memecah dan menyebar blok dan sentra produksi komoditas ke seantero kepulauan Indonesia; 2. Membangun segala infrastruktur yang diperlukan semata-mata untuk melayani industri agar biaya produksi menurun dan keuntungan pengusaha meningkat. Konektivitas ini juga dimaksudkan untuk dapat menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi di seluruh koridor dan dengan aktivitas ekonomi regional dan global. Dalam pelaksanaannya, pembangunan konektivitas dalam MP3EI ini bertumpu pada empat prinsip-prinsip utama: 1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi, (2) menurunkan biaya logistik, (3) mengurangi ekonomi biaya tinggi, (4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.15 Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan pabrik-pabrik penyedia bahan baku, seperti pabrik semen. Hal ini ditujukan untuk menekan biaya produksi. Akan mahal tentunya jika 13 Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy, MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2014) hlmn 2 14 Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy, MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2014), hlmn 3 15 Ibid, hlmn 6 9 bahan baku untuk produksi harus mengimpor dari negara lain. Apalagi dengan kondisi bahwa pabrik-pabrik semen di pulau jawa memiliki kapasitas yang besar guna menopang kebutuhan semen di pulau Jawa yang tinggi. Dari data yang diperoleh dari tirto.id kebutuhan semen di pulau jawa dan kapasitas untuk menopang kebutuhan itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Negara tentunya akan memanfaatkan kondisi ini dengan sebaik-baiknya, untuk pemenuhan tanggung jawab mereka kepada investor guna mempermudah perpindahan kapital, arus barang dan jasa. Walau pemerintahan SBY sudah lengser, mega proyek berskala besar itu masih terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, yaitu Jokowi. Lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, masterplan untuk membangun inftrastrukutur dan memperkuat konektivitas itu diubah menjadi beberapa poin diantaranya: 1. Pemebangunan 30 waduk baru. 2. 33 PLTA, jalan baru sepanjang 2.600 km. 3. Jalan tol sepanjang 1.000 km. 4. 15 bandar udara baru. 5. 24 pelabuhan baru. 6. Jalur kereta api baru sepanjang 3.200 km. 7. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit untuk menunjang penggunaan 15 persen biofuel pada setiap liter solar. 8. 36 PLTU bertenaga batubara 20.000 MW sebagai bagian dari rencana pembangunan 35.000 MW. 9. Puluhan kawasan industri baru dan Kawasan ekonomi Khusus (KEK). Mega proyek itu dikuatkan dengan dikeluarkanya Perpres No. 30/2015 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (infrastruktur), serta PP No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berisi 225 proyek nasional. 10 Tentunya hal itu akan berdampak pada berbagai sektor, khususnya pada alih fungsi lahan atau dalam pembebasan tanahnya.16 Selain karena program yang harus dipenuhi negara sebagaimana yang telah tercantum dalam masterplan tersebut, sudah merupakan sifat negara untuk menjadi penyedia sarana pendukung bagi kapitalis dalam era kapitalisme global. Dalam tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal indoprogress edisi III januari 2013 yang berjudul Neoliberalisme, Arianto Sangaji mengutip Friedman (1962), bahwa tugas pokok pemerintah adalah melindungi kebebasan melalui penegakan hukum dan ketertiban, memperkluat konrtak-kontrak swasta, dan melindungi pasar yang kompetitif. Ini menunjukan bahwa Neoliberalisme atau Kapitalisme Global tidaklah bersih dari campur tangan pemerintah. Pernyataan Friedman itu terbukti lewat pidato presiden SBY dan program MP3EI yang dipersiapkan untuk menarik investasi sebesar-besarnya datang ke indonesia. Walhasil, dengan kondisi gencarnya pembangunan yang dilaksanakan negara, terjadi banyak sekali konflik agraria yang terjadi selama pembangunan itu berlangsung. Perampasan lahan, rusaknya ekologi dan kemiskinan akibat tercerabut dari alat produksinya adalah dampak yang dirasakan masyarakat kelas bawah akibat pembangunan massive yang sedang berlangsung. Majalengka, Surokunto, Pandeglang dan kemudian Rembang adalah daerahdaerah yang menjadi sasaran pembangunan juga eksploitasi guna memenuhi hasrat serakah dari kapitalisme. Sampai tulisan ini selesai, konflik lahan antara Negara feat. Kapitalis vs Masyarakat masih terjadi. DAFTAR PUSTAKA https://tirto.id/akal-akalan-izin-semen-indonesia-di-rembang-cefz http://regional.kompas.com/read/2017/02/22/09364131/ buat.diskresi.soal.pabrik.semen.ganjar.lapor.presiden.jokowi http://cnnindonesia.com/nasional/20160830204212-20-154977/komnas-ham-proyekinfrastruktur-penuh-kekerasan https://tirto.id/pabrik-semen-mengepung-pulau-jawa-b9Vxng 16 http://cnnindonesia.com/nasional/20160830204212-20-154977/komnas-ham-proyek-infrastruktur-penuhkekerasan 11 https://m.tempo.co/read/news/2016/11/11/090819668/volume-ekspor-semen-indonesiaditarget-tembus-2-juta-ton Mulyanto, Dede (2012) Genealogi Kapitalisme. Resist Book: Yogyakarta. Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy (2014) MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia. Tanah Air Beta: Yogyakarta. DR. Ridwan HR (2014). Hukum Administrasi Negara: Rajawali Pers: Jakarta. IndoProgress. Jurnal Perlawanan Progresif, Edisi 3 januari 2013, “Neoliberalisme dan Krisis Perlwanan Rakyat”, Yogyakarta: Resist Book. 12

Judul: Pabrik Semen Dan Kajian Politik-ekonomi Kapitalistik.docx

Oleh: Ilyas Gautama

Ikuti kami