Overview Ekonomi Pertanian Indonesia Abad Ke-19

Oleh Agus Purwanto

436,1 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Overview Ekonomi Pertanian Indonesia Abad Ke-19

OVERVIEW EKONOMI PERTANIAN INDONESIA ABAD XIX1 Oleh: Agus Budi Purwanto2 Pertanyaan kunci dalam tulisan ini yaitu Pertama, Bagaimana ekonomi Indonesia sebelum abad ke-19?; Kedua, bagaimana intervensi ekonomi pertanian kolonial di Indonesia abad ke19?; Ketiga, bagaimana dampak yang dirasakan oleh pihak Indonesia dan Belanda atas intervensi ekonomi pertanian kolonial abad ke-19 tersebut? Ekonomi Jawa akhir Abad XVIII 1. Penduduk Jawa pada akhir abad XVIII atau menjelang abad XIX sebanyka 4,6 juta jiwa. Sebagaimana telah diketahui, bahwa demografi dalam kajian sejarah Indonesia terutama era karajaan dan kolonialisme adalah sangat penting. Mengapa demikian, karena jumlah penduduk erat kaitannya dengan jumlah ketersediaan tenaga kerja. Sehingga pada era kerajaan, kekuasaan raja tidak ditumpukan kepada seberapa luas wilayah kekuasanannya namun seberapa luas dan seberapa banyak penduduk (dalam istilah Jawa disebut CACAH) yang dikuasai. Hal yang sama terjadi pada akhir abad XVIII, di mana hampir 70% penduduk secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan sisanya masih dikuasai oleh kerajaan dan dalam hal ini secara praktik dikuasai oleh kepala desa. 2. Sosio-ekonomi petani Jawa menjelang abad XIX memiliki ciri-ciri sebagi berikut: (i)Homogen: pada penduduk biasa yang merupakan mayoritas, pola pertanian dan konsumsi cenderung homogen, namun berbanding terbalik, komoditas yang dikembangkan beragam sehingga terbuka peluang untuk saling bertukar komoditas dalam bentuk barter; (ii)Tukar kerja atau gotongroyong masih kental dihidupi oleh para petani. Oleh Scott (1976, terjemahan 1981) inilah salah satu bentuk dari moral ekonomi petani. Dalam perspektif lain, oleh Popkin (1986), kondisi seperti ini merupakan cerminan rasionalitas dari petani itu sendiri dalam menghadapi ketidakmampuan dalam pengerjaan pekerjaan besar. 3 (iii)Diferensiasi rendah (ratanya keterbatasan) tidak 1 Materi disampaikan pada kelas Sejarah Ekonomi Pertanian Abad XIX, Jurusan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, pada Senin 9 Maret 2015. 2 Asisten Pengajar Drs. Silverio RL Aji Sampurno, M.Hum untuk mata kuliah Sejarah Ekonomi Pertanian Abad XIX pada semester Genap tahun ajaran 2014/2015 3 Untuk mendiskusikan lebih jauh tentang perdebatan ini akan dilaksanakan pada kelas-kelas selanjutnya dengan pengkhususan pada pokok bahasan “perdebatan teoritis”. 1 ditemukan diferensiasi sosial pada mayoritas masyarakat pedesaan di Jawa dengan terkecuali pada pejabat desa serta para tokoh agama dan adat. Dalam bahasa sederhana, keterbatasan-keterbatasan ekonomi dan akses politik dialami sama rata oleh mayoritas penduduk. (iv)Surplus pertanian untuk investasi sosial, dalam arti hasil pertanian tidak dikonsumsi semua melainkan diinvestasikan kepada kepentingan-kepentingan sosial dalam bentuk saling berbagi antar penduduk serta investasi keagamaan dan adat dalam arti menghidupi ritus keagamaan maupun adat. Menjadi menarik ketika hal ini diperbandingkan dengan pola sosio ekonomi pasca era liberalisasi tahap II (1870) di Jawa dimana surplus pertanian dipergunakan untuk kepentingan konsumsi modern. (v)Dengan teknologi sederhana (PRA KAPITALIS), dalam melakukan aktivitas pertanian penduduk menggunakan teknologi sederhana, demikianpun terjadi dalam sendi kehidupan yang lain. 3. Berada pada naungan feodalisme kerajaan dan birokrat lokal. Sebagaimana diungkapkan oleh Burger (1962) ikatan ekonomi yang berjalan di Jawa pada menjelang abad XIX maupun pada abad sesudahnya adalah ada dua yaitu ikatan desa dan ikatan feodal. Sehingga keduanya saling berjenjang mengurus tiga hal sekaligus, yaitu aset, pajak, dan tenaga kerja. Intervensi Kolonial Abad XIX 4. Sekitar tahun 1800, ekonomi kolonial di Jawa memiliki dua alat organisasi produksi yang mendukung penyediaan tenaga kerja. Keduanya yaitu ikatan feodal dan ikatan desa. Kekuasaan raja atau bupati melalui ikatan feodal menyediakan “kekuasaan” tenaga kerja untuk proses produksi kolonial. Sedangkan ikatan desa menyediakan barikade tenaga kerja dari penduduk desa yang dikoordinir oleh kepala desa (Burger 1962: 93-7). Menurut Breman, desa administratif di Jawa barulah ada sejak abad XIX. Pada saat yang sama, kepala desa menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial (Breman 1986). Ada tiga hal yang diminta supra desa atas desa: aset, pajak dan tenaga kerja. Ketiganya menjadi tanggung jawab desa sebagai institusi (baca: kepala desa) untuk menyediakannya. Oleh karena itu, hubungan antara kepala desa dengan kekuasaan di atasnya tergantung seberapa maksimal penyediaan ketiganya tersebut. 5. Secara umum sejarah ekonomi pertanian Indonesia pada Abad XIX dapat dibagi menjadi empat fase yaitu (i)Fase Teritorisasi dan konsolidasi aset dan tenaga kerja, dengan ditandai oleh berkuasannya GJ Daendels tahun 1808; (ii)Fase Liberalisasi tahap I yang ditandai oleh berkuasanya Rafless tahun 1811; (iii)Fase Pengaturan dengan ditandai berkuasanya van den Bosch tahun 1830; dan (iv)Fase Liberalisasi tahap II dengan ditandai oleh Liberalitasi pada sektor agraria yakni muncul agrarisch wet 1870. 2 6. Fase Teritorisasi dan Konsolidasi Aset dan Tenaga Kerja. Daendels ditugaskan ke Jawa untuk memperbaiki sistem produksi pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Muara dari semua itu untuk memberikan keuntungan yang baik kepada kerajaan Belanda setelah bangkrutnya VOC, pada sisi lain juga konon diniatkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Daendels merupakan fondasi bagi pelaksanaan penjajahan Belanda seterusnya di Nusantara. Melanjutka apa yang telah dilakukan VOC, yakni tetap mempertahankan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie). Terotirisasi dan konsolidasi aset dalam hal ini misalnya, pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektuur dan 31 kabupaten. Setiap prefektuur dikepalai oleh seorang Residen. Setiap Residen membawahi Bupati. Contoh lain misalnya, Daendels menetapkan semua tanah hutan adalah milik negara. Dalam konsolidasi tenaga kerja misalnya, para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda. Mereka dapat penghasilan dari tanah dan tenaga kerja di wilayahnya. Contoh lain, di Priangan, Daendels menerapkan kerja wajib untuk warga yang diharuskan menanam tanaman kopi. Hal yang paling fenomenal adalah Daendels membuat jalan poros Jawa, dari anyer sampai panarukan, baik sebagai prasarana perekonomian maupun pertahanan. Mayoritas bekas jalan ini dipergunakan sebagai jalur pantura yang kita kenal sekarang ini. 7. Liberalisasi untuk pertumbuhan produksi. Kekalahan Belanda atas Inggris membawa Rafless menduduki kekuasaannya di Jawa. Mengapa disebut sebagai fase liberalisasi tahap I, karena pada masa Raffles, ia ingin mengakhiri sistem monopoli baik tanah beserta komoditasnya maupun tenaga kerja dan diganti dengan sistem liberal dimana kebebasan berusaha dijamin serta negara hanya memungut pajak dari para warga yang benar-benar mengerjakan tanah. Ide liberalisasi Raffles oleh sebagian kalangan dianggap terpengaruh oleh Revolusi Perancis 1789 yang menjujung tinggi kebebasan dan persamaan. Oleh karena itu, untuk mendukung penerapan dari sistem liberal ini serta untuk meningkatkan produktifitas Jawa, maka Raffles menerapkan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini ditujukan untuk mengundang para investor agar mau datang ke Jawa untuk berinvestasi dan kemudian sekaligus mendatagkan pajak usaha ke pemerintahannya. Hal lain, Raffles menghapuskan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib. Pajak kemudian dipungut perorangan bagi warga yang berusaha. Dalam sistem pemerintahan, salah satunya adalah mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat), sehingga para Bupati dilepaskan kedudukannya yang didapat secara turun temurun. 8. Fase Pengaturan adalah untuk menyebut kebijakan dari pemerintahan baru di bawah van den Bosch. Setelah ekonomi memburuk akibat krisis di Eropa dan juga adanya perang Jawa atau perang Diponegoro 1825-1830, Pemerintah Belanda akhirnya mengirimkan van den Bosch untuk memperbaiki perekonomian di tanah jajahan dalam hal ini 3 nusantara. Akhirnya Bosch mengeluarkan kebijakan sistem tanam paksa (cultuurstelsel). Terdapat 5 poin kebijakan tanam paksa antara lain: (i)Rakyat harus menanami 1/5 dari tanah yang dimilikinya dengan tanaman ekspor seperti kopi, tebu, teh dan tembakau; (ii)Hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditetapkan pemerintah; (iii)Tanah yang ditanami tanaman ekspor tersebut bebas dari pajak tanah, kaum petani tidak boleh disuruh bekerja lebih keras daripada bekerja untuk penanaman padinya; (iv)Rakyat yang tidak memiliki tanah dikenakan kerja rodi selama 65 hari; (v)Setiap tahun di tanah milik pemerintah, kerusakan tanaman menjadi tanggungan pemerintah, apabila itu bukan karena kesalahan rakyat. Sementara itu, yang saya maksud Pengaturan adalah meliputi penataan & peruntukan aset agaria, mempertimbangkan rasio produksi komoditas ekspor. Sedangkan pada komoditas agraria ekspor yang tertanam, Bosch memonopoli sumberdaya baik komoditas maupun tenaga kerja, dan juga memonopoli pasar. 9. Liberalisasi tahap II terjadi tahun 1870 ketika kekuasaan rezime tanam paksa berakhir, dan liberalisasi agraria di mulai. Dengan ditetapkannya undang-undang agraria yakni agrarisch wet tahun 1870, maka tanah untuk setelahnya tidak akan pernah lagi menjadi tanah yang tidak bertuan. Artinya, jika tanah tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh individu warga maka tanah tersebut otomatis menjadi tanah negara. sistem kepemilikan tanah yang komunal pada saat yang sama kemudian beralih mau tidak mau menjadi tanah individu. Akses tanah oleh masyarakat kepada tanah-tanah publik semisal hutan untuk perladangan, kemudian menjadi dibatasi. Sehingga dengan demikian, ketika tanah telah jelas terdefinisikan tenurial sistemnya, maka pada tahap selanjutnya pemerintah Belanda memberikan peluang bagi investor swasta baik itu pertanian, perkebunan, maupun kehutanan untuk melakukan sewa tanah baik itu di tanah negara maupun tanah individu masyarakat. Jangka waktu sewa tanah tersebut yaitu 75 tahun. Diharapkan dengan kebijakan ini, maka investasi akan meningkat, sehingga produktifitas tanah jajahan juga pada gilirannya akan meningkat. Jika produktifitas meningkat, diharapkan daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan begitu, produk-produk impor dalam berbagi jenis akan terbeli oleh masyarakat nusantara. Apakah kebijakan ini kemudian mendatangkan kesejahtaraan seperti logika linier tersebut? Jika memang sejahtera, kiranya tidak mungkin Douwes Dekker (aka Multatuli) menulis Max Havelaar. 4 Stategi Intervensi 10. Secara sederhana strategi intervensi kolonial Belanda terhadap kehidupan ekonomi negeri jajahannya di Jawa dapat di simak dalam bagan di bawah ini: 11. Ada empat elemen yang diintervensi yakni sumberdaya agraria/alam (resources), pemerintahan (politic), moda sosial (social capital), dan tenaga kerja (koeli). Keempat elemen tersebut diintervensi masing-masing dengan menggunakan strategi yang berbeda-beda. (i)Resources: melakukan penetapan, peruntukan, serta pengelolaan (management) untuk sebesar-besarnya melakukan ekstraksi atau pengambilan sumberdaya agraria atau sumberdaya alam; (ii)Politic: secara bersamaan, menjalankan strategi mengakomodir struktur politik yang sudah ada (kekuasaan desa dan supradesa) sekaligus melakukan intervensi terhadap siapa dan bagaimana kekuasaan itu dijalanka; (iii)Social Capital: kekerabatan warga desa yang dilogikakan sebagai investasi sosial bagi mereka, oleh Pemerintah Kolonial dimanfaatkan untuk moda produksi guna mendukung produktifitas; (iv)Koeli: melakukan pengorganisasian alat produksi berupa tenaga kerja sekaligus memberikan treatment / penanganan secara paksa pada mulanya dengan kerja wajib, lalu kemudian secara profesional melalui penggajian dengan uang chash. Dengan strategi itu kiranya kebijakan ekonomi kolonial dijalankan pada abad XIX di Jawa. 5 Implikasi 12. Berjalannya politik ekonomi kolonial abad XIX di Jawa membawa implikasi bagi Kerajaan Belanda antara lain: (i)Percepatan peningkatan pendapatan kerajaan; (ii)Brand image eksportir gula dan kopi; (iii)Pertumbuhan Investasi baru oleh swasta; (iv)Meningkatnya investasi industri belanda di hindia belanda. 13. Sementara itu, bagi negeri Jajahan membawa implikasi: (i)Individualisasi tanah (pascaagraris wets 1870); (ii)Social capital rakyat Jawa semakin menurun; (iii)Hal itu juga ditopang kebijakan perburuhan dengan sistem upah uang (pasca liberalisasi 1870) yang semakin memungkinkan ekonomi uang berjalan; (iv)Manusia dan kekayaan agraria terkonsentrasi pada ekonomi kolonial. Kesimpulan 14. Strategi intervensi kolonial terhadap masyarakat hindia belanda tidak ada yang mengingkari cita-cita luhur peningkatan kualitas hidup negeri jajahan. Namun, sejak liberalisasi awal, tanam paksa, hingga liberalisasi tahap dua, cita-cita tersebut tak kunjung datang kendati percepatan industri konsesi berjalan massif (kontrak swasta asing 75 tahun). Di samping pendapatan negara netherland tetap terkirim, usaha-usaha perbaikan keadaan masyarakat hindia belanda lalu digalakkan pada abad setelah nya (abad XX). 15. Selesai. Daftar Bacaan Breman, Jan. 1986. Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial. Jakarta: LP3ES Burger, D.H. 1962. Sedjarah Ekonomi Sosiologis Indonesia, Jilid I. Jakarta: Negara Pradnjaparamita. Niel, Robert van. 2003. Sistem Tanam Paksa di Jawa. Jakarta: LP3ES Popkin, S.I. 1986. Petani Rasional. Jakarta: Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri. Scott, J.C. 1981. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. DIterjemahkan oleh Hasan Bahari, disunting oleh Bur Rasuanto. Jakarta: LP3ES. 6

Judul: Overview Ekonomi Pertanian Indonesia Abad Ke-19

Oleh: Agus Purwanto

Ikuti kami