Kelompok 7, Peran Wakaf Bagi Pembangun Ekonomi

Oleh Mia Anggraini

431 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Kelompok 7, Peran Wakaf Bagi Pembangun Ekonomi

EKONOMI MAKRO ISLAM MAKALAH PERAN WAQAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DOSEN PENGAMPU : Difi Dahliana, M.E.I. Disusun oleh Kelompok 7 : Sukma Herlinda Putri 180105020007 Syarifatul Fatimah As Shalihah 180105020013 Mia Anggraini 180105020018 Kanzul Athiyyah 180105020022 Siti Saidah 180105020025 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PERBANKAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2019/2020 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam Islam semua tindakan termasuk keputusan perencanaan dan desain dievaluasi dengan mempertimbangkan kemanfaatan sosial (masalih) dan kerugiannya (mafasid) terhadapkehidupan sosial. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan adalah: a. Maslahah al-Dharuriyah Maslahah al-Dharuriyah adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan pemeliharaan terhadap harta. b. Maslahah al-Hajiyah Maslahah al-Hajiyah adalah suatu kemaslahatan y a n g d i b u t u h k a n man u s i a u n t u k menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. c. Maslahah al-Tahsiniyah Maslahah al-Tahsiniyah adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan keluasan bagi daruriyat dan hajiyat, yang bertujuan untuk mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur1 B. RUMUSAN MASALAH 1. Pengertian Pembangunan Ekonomi (ekonomic development) 2. Konsep Wakaf 3. Praktek Wakaf Di Berbagai Negara 4. Prosesi Wakaf Bagi Pembangunan Ekonomi 1 Rusdiyah, Dessy Maulina, and Difi Dahliana, “TINJAUAN ISLAM TERHADAP PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS TATA GUNA LAHAN (LAND USE) KOTA BANJARMASIN,” AtTaradhi: Jurnal Studi Ekonomi 7, no. 2 (Desember 2016): 167. PEMBAHASAN A. PENGERTIAN PEMBANGUNAN EKONOMI (ekonomic development) Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan suatu negara dalam menciptakan kemakmuran ekonomi untuk kesejahteraan penduduknya. Dalam upaya menciptakan kemakmuran ekonomi, ada indikator-indikator yang dapat digunakan, seperti; kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima indikator tersebut dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menerima manfaat dari pembangunan ekonomi.2 Pembangunan ekonomi ialah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan Ekonomi ini bergantung dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi. Sedangkan maksud dari pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Negara bisa disebut mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi bila terjadi peningkatan GNP rill di negara tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi. 1. Sadono Sukirno (1996) Menurut Sadono Sukirno, pengertian pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi, dan manajemen. 2. Adam Smith Menurut Adam Smith, economic development adalah proses perpaduan atau kombinasi antara pertumbuhan penduduk (pendapatan perkapita) dan kemajuan teknologi.3 3. Prof. Meier 2 3 Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam, Pertama, 2 (Jakarta: Kencana, 2015), 8. Suryana, Ekonomi Pembangunan: Problematika Dan Pendekatan (Jakarta: Salemba Empat, n.d.), 55. Menurut Prof. Meier, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam jangka waktu yang panjang. 4. Schumpeter Menurut Schumpeter, economic development adalah perubahan dalam lapangan industri dan perdagangan yang berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional dimana proses tersebut terjadi secara spontan dan tidak terputus-putus. 5. Irawan Menurut Irawan, economic development adalah berbagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. B. KONSEP WAKAF4 1. Konsep Wakaf Klasik Wakaf secara umum dapat diartikan sebagai sebuah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (taḥbīs al-aṣl), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksud dari menahan pemilikan asal (taḥbīs al-aṣl) adalah dengan menahan barang yang diwakafkan agar tidak di-taṣarruf-kan (diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya). Adapun cara pemanfaatannya adalah dengan memanfaatkanya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. Wakaf memiliki dua fungsi yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan juga berfungsi sosial sesama manusia. Fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan wakaf dalam fungsi sosial dapat diartikan bahwa wakaf adalah aset yang memiliki peran dalam mempercepat pembangunan sebuah negara. Wakaf memiliki peran dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat. Dan penanggulangan kemiskinan adalah salah satu sasaran dari manfaat wakaf. 2. Dasar Hukum Wakaf a. Al-Qur’an Dalam Al-Qur’an tidak ada ayat yang secara lugas menyebutkan atau mensyariatkan adanya wakaf secara umum maupun wakaf produktif secara khusus. Namun ada beberapa 4 nasrul fahmi and zaki fuadi, “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam,” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 1 (November 2018): 156–57. ayat yang memberi petunjuk dan sampai saat ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum perwakafan baik wakaf langsung maupun wakaf produktif. ‫ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠذِﯾنَ آﻣَﻧُوا أَﻧْﻔِﻘُوا ﻣِنْ طَﯾﱢﺑَﺎتِ ﻣَﺎ ﻛَﺳَﺑْﺗُمْ وَﻣِﻣﱠﺎ أَﺧْرَﺟْﻧَﺎ ﻟَﻛُمْ ﻣِنَ اﻻَْٔرْضِ ۖ وَﻻَ ﺗَﯾَﻣﱠﻣُوا‬ ٌ‫اﻟْﺧَﺑِﯾثَ ﻣِﻧْﮫُ ﺗُﻧْﻔِﻘُونَ وَﻟَﺳْﺗُمْ ﺑِﺂﺧِذِﯾﮫِ إِﻻﱠ أَنْ ﺗُﻐْﻣِﺿُوا ﻓِﯾﮫِ ۚ وَاﻋْﻠَﻣُوا أَنﱠ ﷲﱠَ ﻏَﻧِﻲﱞ ﺣَﻣِﯾد‬ “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian menafkahkan daripadanya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah [2]: 267) ٌ‫ﻟَنْ ﺗَﻧَﺎﻟُوا اﻟْﺑِرﱠ ﺣَﺗﱠﻰٰ ﺗُﻧْﻔِﻘُوا ﻣِﻣﱠﺎ ﺗُﺣِﺑﱡونَ ۚ وَﻣَﺎ ﺗُﻧْﻔِﻘُوا ﻣِنْ ﺷَﻲْءٍ ﻓَﺎِٕنﱠ ﷲﱠَ ﺑِﮫِ ﻋَﻠِﯾم‬ “Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran [3]: 92) Dalam dua ayat di atas, wakaf tidak disebutkan secara eksplisit. Kedua ayat tersebut menggunakan kata nafkah/menafkahkan (anfiqū/tunfiqū). Nafkah sendiri memiliki arti luas, biasanya diartikan sebagai sedekah. Dalam hal ini nafkah dalam ayat di atas dapat juga diartikan sebagai wakaf. b. Sunnah Sedangkan hadis-hadis yang dapat dijadikan landasan untuk perwakafan adalah sebagai berikut: ‫إِذَا ﻣَﺎتَ اﻻِْٕﻧْﺳَﺎنُ اﻧْﻘَطَﻊَ ﻋَﻣَﻠُﮫُ إِﻻﱠ ﻣِنْ ﺛَﻼَﺛَﺔٍ ﻣِنْ ﺻَدَﻗَﺔٍ ﺟَﺎرِﯾَﺔٍ وَﻋِﻠْمٍ ﯾُﻧْﺗَﻔَﻊُ ﺑِﮫِ وَوَﻟَدٍ ﺻَﺎﻟِﺢٍ ﯾَدْﻋُو‬ ُ‫ﻟَﮫ‬ “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; ṣadaqah jāriyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak saleh yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim) Kebanyakan ulama menafsirkan ṣadaqah jāriyah dalam hadis tersebut sebagai pembahasan masalah wakaf (Lembaga Fatwa Mesir 2015). Karena antara sifat ṣadaqah jāriyah dengan sifat wakaf adalah dua hal yang serupa. Sehingga dapat dianalogikan bahwa wakaf adalah ṣadaqah jāriyah yang disebutkan dalam hadis tersebut. Selain hadis di atas yang secara tersirat dapat dijadikan sebagai rujukan dalil wakaf, yaitu hadis perintah Nabi kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di ‫‪Khaibar. Hadis ini secara tegas dan jelas dapat kita jadikan pedoman atau dalil‬‬ ‫‪disyariatkannya wakaf.‬‬ ‫ﺣَدﱠﺛَﻧَﺎ ﯾَﺣْﯾَﻰ ﺑْنُ ﯾَﺣْﯾَﻰ اﻟﺗﱠﻣِﯾﻣِﻲﱡ أَﺧْﺑَرَﻧَﺎ ﺳُﻠَﯾْمُ ﺑْنُ أَﺧْﺿَرَ ﻋَنْ اﺑْنِ ﻋَوْنٍ ﻋَنْ ﻧَﺎﻓِﻊٍ ﻋَنْ اﺑْنِ ﻋُﻣَرَ‬ ‫ﻗَﺎلَ أَﺻَﺎبَ ﻋُﻣَرُ أَرْﺿًﺎ ﺑِﺧَﯾْﺑَرَ ﻓَﺎَٔﺗَﻰ اﻟﻧﱠﺑِﻲﱠ ﺻَﻠﱠﻰ ﷲﱠُ ﻋَﻠَﯾْﮫِ وَﺳَﻠﱠمَ ﯾَﺳْﺗَﺎْٔﻣِرُهُ ﻓِﯾﮭَﺎ ﻓَﻘَﺎلَ ﯾَﺎ رَﺳُولَ‬ ‫ﷲﱠِ إِﻧﱢﻲ أَﺻَﺑْتُ أَرْﺿًﺎ ﺑِﺧَﯾْﺑَرَ ﻟَمْ أُﺻِبْ ﻣَﺎﻻً ﻗَطﱡ ھُوَ أَﻧْﻔَسُ ﻋِﻧْدِي ﻣِﻧْﮫُ ﻓَﻣَﺎ ﺗَﺎْٔﻣُرُﻧِﻲ ﺑِﮫِ ﻗَﺎلَ إِنْ‬ ‫ﺷِﺋْتَ ﺣَﺑَﺳْتَ أَﺻْﻠَﮭَﺎ وَﺗَﺻَدﱠﻗْتَ ﺑِﮭَﺎ ﻗَﺎلَ ﻓَﺗَﺻَدﱠقَ ﺑِﮭَﺎ ﻋُﻣَرُ أَﻧﱠﮫُ ﻻَ ﯾُﺑَﺎعُ أَﺻْﻠُﮭَﺎ وَﻻَ ﯾُﺑْﺗَﺎعُ وَﻻَ‬ ‫ﯾُورَثُ وَﻻَ ﯾُوھَبُ ﻗَﺎلَ ﻓَﺗَﺻَدﱠقَ ﻋُﻣَرُ ﻓِﻲ اﻟْﻔُﻘَرَاءِ وَﻓِﻲ اﻟْﻘُرْﺑَﻰ وَﻓِﻲ اﻟرﱢﻗَﺎبِ وَﻓِﻲ ﺳَﺑِﯾلِ ﷲﱠِ وَاﺑْنِ‬ ‫اﻟﺳﱠﺑِﯾلِ وَاﻟﺿﱠﯾْفِ ﻻَ ﺟُﻧَﺎحَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَنْ وَﻟِﯾَﮭَﺎ أَنْ ﯾَﺎْٔﻛُلَ ﻣِﻧْﮭَﺎ ﺑِﺎﻟْﻣَﻌْرُوفِ أَوْ ﯾُطْﻌِمَ ﺻَدِﯾﻘًﺎ ﻏَﯾْرَ‬ ‫ﻣُﺗَﻣَوﱢلٍ ﻓِﯾﮫِ ﻗَﺎلَ ﻓَﺣَدﱠﺛْتُ ﺑِﮭَذَا اﻟْﺣَدِﯾثِ ﻣُﺣَﻣﱠدًا ﻓَﻠَﻣﱠﺎ ﺑَﻠَﻐْتُ ھَذَا اﻟْﻣَﻛَﺎنَ ﻏَﯾْرَ ﻣُﺗَﻣَوﱢلٍ ﻓِﯾﮫِ ﻗَﺎلَ ﻣُﺣَﻣﱠدٌ‬ ‫ﻏَﯾْرَ ﻣُﺗَﺎَٔﺛﱢلٍ ﻣَﺎﻻً ﻗَﺎلَ اﺑْنُ ﻋَوْنٍ وَأَﻧْﺑَﺎَٔﻧِﻲ ﻣَنْ ﻗَرَأَ ھَذَا اﻟْﻛِﺗَﺎبَ أَنﱠ ﻓِﯾﮫِ ﻏَﯾْرَ ﻣُﺗَﺎَٔﺛﱢلٍ ﻣَﺎﻻً و ﺣَدﱠﺛَﻧَﺎه‬ ‫أَﺑُو ﺑَﻛْرِ ﺑْنُ أَﺑِﻲ ﺷَﯾْﺑَﺔَ ﺣَدﱠﺛَﻧَﺎ اﺑْنُ أَﺑِﻲ زَاﺋِدَةَ ح و ﺣَدﱠﺛَﻧَﺎ إِﺳْﺣَقُ أَﺧْﺑَرَﻧَﺎ أَزْھَرُ اﻟﺳﱠﻣﱠﺎنُ ح و ﺣَدﱠﺛَﻧَﺎ‬ ‫ﻣُﺣَﻣﱠدُ ﺑْنُ اﻟْﻣُﺛَﻧﱠﻰ ﺣَدﱠﺛَﻧَﺎ اﺑْنُ أَﺑِﻲ ﻋَدِيﱟ ﻛُﻠﱡﮭُمْ ﻋَنْ اﺑْنِ ﻋَوْنٍ ﺑِﮭَذَا اﻻِْٕﺳْﻧَﺎدِ ﻣِﺛْﻠَﮫُ ﻏَﯾْرَ أَنﱠ ﺣَدِﯾثَ‬ ‫اﺑْنِ أَﺑِﻲ زَاﺋِدَةَ وَأَزْھَرَ اﻧْﺗَﮭَﻰ ﻋِﻧْدَ ﻗَوْﻟِﮫِ أَوْ ﯾُطْﻌِمَ ﺻَدِﯾﻘًﺎ ﻏَﯾْرَ ﻣُﺗَﻣَوﱢلٍ ﻓِﯾﮫِ وَﻟَمْ ﯾُذْﻛَرْ ﻣَﺎ ﺑَﻌْدَهُ‬ ‫وَﺣَدِﯾثُ اﺑْنِ أَﺑِﻲ ﻋَدِيﱟ ﻓِﯾﮫِ ﻣَﺎ ذَﻛَرَ ﺳُﻠَﯾْمٌ ﻗَوْﻟُﮫُ ﻓَﺣَدﱠﺛْتُ ﺑِﮭَذَا اﻟْﺣَدِﯾثِ ﻣُﺣَﻣﱠدًا إِﻟَﻰ آﺧِرِهِ و ﺣَدﱠﺛَﻧَﺎ‬ ‫إِﺳْﺣَقُ ﺑْنُ إِﺑْرَاھِﯾمَ ﺣَدﱠﺛَﻧَﺎ أَﺑُو دَاوُدَ اﻟْﺣَﻔَرِيﱡ ﻋُﻣَرُ ﺑْنُ ﺳَﻌْدٍ ﻋَنْ ﺳُﻔْﯾَﺎنَ ﻋَنْ اﺑْنِ ﻋَوْنٍ ﻋَنْ ﻧَﺎﻓِﻊٍ‬ ‫ﻋَنْ اﺑْنِ ﻋُﻣَرَ ﻋَنْ ﻋُﻣَرَ ﻗَﺎلَ أَﺻَﺑْتُ أَرْﺿًﺎ ﻣِنْ أَرْضِ ﺧَﯾْﺑَرَ ﻓَﺎَٔﺗَﯾْتُ رَﺳُولَ ﷲﱠِ ﺻَﻠﱠﻰ ﷲﱠُ ﻋَﻠَﯾْﮫِ‬ ‫وَﺳَﻠﱠمَ ﻓَﻘُﻠْتُ أَﺻَﺑْتُ أَرْﺿًﺎ ﻟَمْ أُﺻِبْ ﻣَﺎﻻً أَﺣَبﱠ إِﻟَﻲﱠ وَﻻَ أَﻧْﻔَسَ ﻋِﻧْدِي ﻣِﻧْﮭَﺎ وَﺳَﺎقَ اﻟْﺣَدِﯾثَ ﺑِﻣِﺛْلِ‬ ‫ﺣَدِﯾﺛِﮭِمْ وَﻟَمْ ﯾَذْﻛُرْ ﻓَﺣَدﱠﺛْتُ ﻣُﺣَﻣﱠدًا وَﻣَﺎ ﺑَﻌْدَهُ‬ ‫‪“Ibnu Umar berkata: Umar (bin Khattab) memperoleh sebidang tanah di Khaibar,‬‬ ‫‪lalu dia menemui Nabi saw untuk memohon petunjuk tentang tabah tersebut. Umar berkata:‬‬ ‫‪Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan‬‬ ‫‪harta yang sangat bernilai seperti kebun itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku‬‬ ‫‪tentang tanah tersebut? Nabi menjawab: Jika kamu mau, engkau bisa menahan pokoknya dan‬‬ ‫‪menyedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar berkata: Kemudian Umar menyedekahkannya,‬‬ ‫‪pokoknya tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar melanjutkan: Umar‬‬ ‫‪menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana‬‬ ‫‪perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga‬‬ ‫‪membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil‬‬ tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.” (HR. Muslim). 3. Konsep Wakaf Produktif Berikut ini beberapa penjelasan tentang wakaf produktif: a. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. b. Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf jenis pertama ini disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan. Jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif. c. Pakar lain, Jaih Mubarak, menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf (Mubarak, 2008 : 15). Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif. Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat: a. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan. b. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterprener, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya. c. Transparansi pengelolaan.5 Dari wakaf yang umum ini terdapat macam-macam wakaf yang dikategorikan berdasarkan bentuk manajemennya, keadaan wakif, ekonomi, bentuk hukumnya, tujuannya, dan jenis barangnya. Sedangkan untuk macam-macam wakaf berdasarkan sudut pandang ekonomi sendiri terbagi menjadi dua yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. 5 Khusaeri, “WAKAF PRODUKTIF,” Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat 12, no. 1 (June 2015): 90–91, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/alaraf/article/download/1185/347&ved=2ahUKEwjCrept8jnAhUvyzgGHYLhB9MQFjADegQIAxAB&usg=AOvVaw3xQ4SSdlTwmv3XeWsf9n86. 1. Wakaf langsung adalah wakaf yang diberikan langsung kepada orang-orang yang berhak. Contoh dari wakaf langsung adalah wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, makam, dan lain sebagainya. Wakaf langsung inimanfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan aset wakafnya dapat dijadikan modal tetap yang selalu bertambah di tiap tahunnya. 2. Wakaf produktif adalah harta atau benda benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi yang menghasilkan, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Contoh dari wakaf produktif adalah wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Dengan paradigma wakaf produktif, maka tanah wakaf yang berada di lokasi strategis tidak harus dimanfaatkan untuk pendirian masjid, sekolah atau lahan pemakaman.6 Wakaf produktif dikelola dengan profesional sehingga menghasilkan keuntungan dan keuntungannya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif adalah terletak pada manajemen pengelolaan dan cara pelestarian wakaf tersebut. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya bersumber dari objek lain diluar benda wakaf. Hal ini dikarenakan wakaf langsung tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan pada wakaf produktif, sebagian hasilnya dapat dipergunakan untuk perawatan dan pelestarian objek wakaf, dan selebihnya dapat dibagikan kepada orangorang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Yang termasuk dalam wakaf produktif diantaranya adalah wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang dikatakan lebih strategis dan bernilai produktif dibanding wakaf-wakaf lainnya. Hal ini dikarenakan uang sebagai alat beli/alat tukar dan modal lebih dibutuhkan masyarakat daripada barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah. Besarnya peran wakaf secara lebih spesifik sangat terasa bagi perjalanan perkembangan ekonomi terutama bagi agama Islam. Berbagai instititusi yang merupakan sarana pengembangan dan pembangunan peradaban Islam seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial yang dikelola oleh umat Islam sebagai implementasi ajaran Islam sulit dibayangkan dapat tersebar tanpa wakaf. Sedemikian besarnya peran wakaf, sehingga sulit untuk menggambarkan Islam tanpa wakaf. 6 Difi Dahliana, “WAKAF PRODUKTIF MENGENTASKAN PENGANGGURAN,” March 2, 2020, 7, https://doi.org/10.17605. C. PRAKTEK WAKAF DI BERBAGAI NEGARA7 Wakaf berkembang di berbagai negara muslim, perkembangannya mengalami pasang surut, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik di masing-masing negara. Karena keterbatasan tempat, pada tulisan ini hanya dipaparkan perkembangan wakaf secara spesifik pada beberapa negara muslim pada masa modern, yang mewakili beberapa kawasan Indonesia (Asia Tenggara), Arab Saudi (Timur Tengah), Mesir (Afrika), Turki (Eropa), dan Pakistan (Asia Selatan). 1. Deregulasi Wakaf di Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di wilayah benua Asia bagian Tenggara. walaupun jaraknya cukup jauh dari pusat peradaban Islam, namun penduduknya mayoritas beragama Islam. hal ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Ada beberapa teori mengenai masuknya Islam ke wilayah ini, teori terakhir yang berkembang berpendapat bahwa Islam datang ke wilayah nusantara ini sudah ada sejak zaman khalifah al-rashidu>n. Oleh karena itu, diasumsikan praktik wakaf di Indonesia sudah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik, atau sejak berdirinya kesultanan Islam di Nusantara. Di beberapa daerah di Indonesia kita jumpai praktik yang menyerupai wakaf, penelitian CSRC menunjukkan bahwa di Mataram, dikenal „tanah Perdikan,‟ di Lombok dikenal adanya „tanah Pareman,‟ di Banten (masy. Badui di Cebo) dikenal adanya „Huma Serang,‟ di Minangkabau dikenal adanya „tanah pusaka‟ (tinggi), di Aceh dikenal adanya „tanah weukeuh‟ (tanah pemberian sultan untuk kepentigan umum, meunasah, masjid). Tradisi pemeliharaan meunasah di Aceh, sejak dulu selalu diurus oleh Teungku Imum Meunasah (ulama kecil di tiap kampung), dimana honor Teungku Imum dan biaya pemeliharaan meunasah biasanya diambil dari hasil perkebunan yang diwakafkan. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa akar pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman Belanda pernah ada aturan tentang wakaf tapi tidak berjalan lama dan hanya mengatur wewenang, prosedur, perizinan dan administrasi saja. CSRC mencatat tidak kurang telah terjadi empat kali pemberlakukan aturan tentang wakaf, mulai tahun 1905, 1931, 1934, dan 1935. 7 Ahmad suwaidi, “WAKAF DAN PENERAPANNYA DI NEGARA MUSLIM,” Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 1, no. 2 (2011): 22–29, https://www.academia.edu/19858895/WAKAF_DAN_PENERAPANNYA_DI_NEGARA-NEGARA_MUSLIM. Pada masa kemerdekaan, aturan tentang wakaf mendapat payung hukum dari UU No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, pada pasal 49 ayat 3 berbunyi: perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. peraturan ini ditegaskan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan tentang penerbitan sertifikat tanah wakaf. Lalu keluar PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, disebutkan bahwa harta wakaf boleh ditukar setelah mendapat izin menteri agama. Pada tahun 1991 keluar Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa objek wakaf termasuk harta bergerak, jumlah nazir tidak hanya tiga, tetapi diseusaikan dengan kebutuhan. Dalam perkembangannya, masyarakat sering dirugikan akibat dari pengelolaan harta wakaf yang dilakukan secara tidak profesional dan tarik menarik oleh berbagai kepentingan dari beberapa kalangan. Sebagaimana yang diuraikan oleh Said Agil Husin al-Munawar, beberapa permasalahan yang merugikan masyarakat di antaranya adalah: keberadaan benda wakaf sering tidak diketahui lagi, ahli waris waqif sering menjual kembali harta wakafnya, ahli waris sering bersengketa terhadap harta wakaf, harta wakaf bukan milik si waqif secara sempurna, dan banyak harta wakaf yang belum diberdayakan atau dikelola secara maksimal, bahkah ditelantarkan. Oleh karena, dianggap penting dan mendesak adanya payung hukum dalam bentuk perundang-undangn yang mengatur wakaf secara khusus, karena Inpres No. 1 tahun 1991 tidak dapat mengakomodir pengaturan wakaf secara sempurna, maka pada tahun 2004 keluarlah Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Garis besar peraturan ini berisi: tujuan dan fungsi wakaf; unsur wakaf; administrasi wakaf; perubahan status harta benda wakaf; pengelolaan dan pengembangan; BWI; penyelesaian sengketa; pembinaan dan pengawasan; ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Sedangkan mengenai sengketa yang terjadi pada permasalahan wakaf ditangani oleh Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Demikianlah regulasi wakaf di Indonesia yang telah berlangsung cukup lama, yang baru tahun 2004 memiliki payung hukumnya. 2. Pengelolaan Wakaf Arab Saudi Negara Arab Saudi berdiri pada tahun 1924 dengan nama al-mamlakah al-Arabiya alSu’udiyah atau Kerajaan Arab Saudi, yang telah menguasai daerah Hijaz di Barat. Proklamasi pendiriannya dilakukan oleh Abdul Aziz ibn Saud, yang secara umum disiarkan melalui surat kabar pemerintah Umm al-Qurra terbit pertama pada tanggal 17 Desember 1924. Namun demikian, 22 tahun sebelumnya atau bertepatan tahun 1902, Abdul Aziz barumenguasai daerah Nejed di Utara dengan ibu kota di Riyadh, sedangkan daerah Barat masih dikuasai Dinasti Utsmani. Abdul Aziz berkuasa dari tahun 1902 sampai tahun 1953, dan menjadi pengikut aliran Wahabi. Negara ini menganut sistem kerajaan, raja memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, pemasukan utama negara ini, berasal dari minyak bumi yang banyak terkandung di dalam perut buminya, yang mulai ditemukan pada tahun 1938.41 Setelah Abdul Aziz berkuasa, banyak kebijakan yang dikeluarkannya untuk menata pemerintahannya. Dalam masalah agama, ia menata pelaksanaan haji, sedangkan regulasi wakaf secara khusus baru diatur oleh penerusnya pada beberapa tahun berikutnya, yaitu Ketetapan No. 574 Tahun 1386 H. bertepatan dengan 1966 M. tentang Majelis Tinggi Wakaf. Lembaga ini diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, anggotanya terdiri dari Wakil Kementrian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementrian Kehakiman, wakil dari Kementrian Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari kalangan cendikiawan dan wartawan. Jika dilihat dari sisi politik, tentu mereka berasal dari ideologi yang sama dengan penguasa. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Majelis Tinggi Wakaf memiliki wewenang antara lain: mendata harta wakaf serta mengetahui kondisinya dan menetapkan teknik pengelolaannya; menentukan langkah-langkah pengembangan, termasuk dalam penanaman modal dan peningkatan harta wakaf; melakukan distribusi harta wakaf sesuai dengan tuntutan syari‟at; menetapkan anggaran tahunan dalam pengelolaan wakaf; serta menyusun dan membuat laporan pengelolaan wakaf. Dilihat dari bentuknya, wakaf di negara ini ada bermacam-macam, di antaranya bangunan, seperti hotel, tanah, bangunan atau rumah untuk penduduk, pertokoan, perkebunan, serta tempat ibadah. Ada juga jenis wakaf tertentu yang hasilnya diperuntukkan bagi pemeliharaan dan pembangunan masjid al-haram di kota Makkah dan masjid Nabawi di kota Madinah, seperti bangunan untuk penginapan bagi jemaah haji. Untuk membantu Majelis Tinggi dalam menjalankan wewenangnya, Kerajaan Arab Saudi juga mengangkat nazir, sebagai pengelola wakaf. Hal ini menunjukkan keseriusan negara ini dalam mengelola wakaf. Pada abad 17-19 di Mekkah banyak berdiri rumah wakaf yang dibangun oleh kesultanan di Nusantara maupun oleh syaikh untuk kepentingan ibadah haji. Diantaranya adalah 14 tanah wakaf milik masyarakat Aceh zaman dahulu, yang pada tahun 2007 melalui Mahkamah Tingginya keberadaannya diakui oleh Kerajaan Arab Saudi dan menjadi aset Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh, sebanyak 14 petak tanah wakaf dua di antaranya telah dibangun penginapan yang lebih kurang jaraknya 500 meter dari Masjidil Haram dan satu lokasi telah dibangun gedung 30 lantai serta gedung 25 lantai. 3. Mesir dan Wakaf Keluarga Secara geografis, Mesir terletak di wilayah benua Afrika yang berbatasan dengan Jazirah Arab, namun mayoritas penduduknya merupakan etnis Arab, yang sudah ada jauh sebelum negara ini merdeka dari Prancis. Pemerintahannya menganut sistem republik yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyaknya. Sudah diketahui sejak lama, bahwa Mesir merupakan salah contoh negara yang sangat baik dalam mengelola wakaf, khususnya pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga pendidikan al-Azhar, sampai abad ke-19 hampir separuh dari tanah di Mesir dikelola oleh lembaga wakaf al-Azhar. Salah satu jenis wakaf yang menarik untuk dikaji di negara ini adalah polemik seputar wakaf keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keberadaan wakaf keluarga ini sudah ada jauh sebelum agama Islam lahir, lalu kebiasaan ini diteruskan sampai era modern. Pada awal abad 20 wakaf di Mesir dikelola oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan nama Diwan al-Awqaf, yang berwenang mengatur dan mengurus harta wakaf. Dalam perkembangannya, pada tanggal 20 November 1913, lembaga ini meningkat statusnya menjadi departemen, sehingga wakah di Mesir diurus langsung oleh Kementrian Waqaf (Wazarah al-Awqaf). Pada masa modern, dua tahun setelah revolusi Mesir yang terjadi pada 1925,45 regulasi wakaf keluarga di negera ini mulai diatur dengan peraturan tahun 1927 tentang wakaf keluarga. Dalam perkembangannya, wakaf ini terus mengalami pro dan kontra, yang jauh sebelumnya memang sudah terjadi sikap pro dan kontra, lalu keluarlah Peraturan tahun 1946, yang menyatakan bahwa peraturan tentang wakaf keluarga bersifat sementara. Salah satu alasan bagi kelompok yang menuntut penghapusan wakaf keluarga ini adalah karena wakaf keluarga tidak memiliki implikasi terhadap sedekah. Pendapat ini dibantah oleh mereka yang mendukung, dengan alasan bahwa banyak perbuatan para sahabat yang menyalurkan harta wakaf kepada kerabat dekatnya. Selain itu banyak hadits yang menyatakan bahwa bersedekah kepada keluarga dekat lebih diutamakan, baru kepada kalangan lainnya, hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari para ulama fikih. Dikarenakan sikap pro dan kontra terhadap wakaf keluarga semakin memuncak, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan nomor 180 tahun 1952, yang menyatakan bahwa legalitas wakaf keluarga dihapus, status wakaf keluarga menjadi wakaf bebas dan tidak terikat. Pada akhirnya, wakaf di negara ini hanya terbatas pada wakaf umum saja, yang diperkuat dengan Peraturan nomor 347 tahun 1953 tentang Wakaf Umum. Pada tahun tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan nomor 547 tahun 1953 yang menyatakan bahwa Kementrian wakaf berwenang mengurus wakaf. Lalu berturut-turut, pada beberapa tahun berikutnya pemerintah terus mengeluarkan peraturan tentang wakaf. Pada tahun 1954 keluar Peraturan nomor 525 tentang pembangian pembagian hasil wakaf, kemudian pada tahun 1957 keluar lagi Peraturan No. 18 tentang pembagian harta wakaf kepada mustahik. Kemudian pada tahun 1971 keluar Peraturan Nomor 80 tentang Badan Wakaf. Badan ini memiliki beberapa wewenang di antaranya melakukan perencanaan pengelolaan wakaf, mendistribusikan harta wakaf, mengembangkan harta wakaf yang telah dikumpulkan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan wakaf. Berdasarkan Qanun47 Mesir, benda yang diwakafkan tidak terbatas pada benda yang tidak bergerak saja, tapi juga bendabenda yang bergerak.48Yang menarik dari kasus perundang-undangan tentang pengaturan wakaf di mesir adalah dinamika hukumnya yang cepat berubah menyesuaikan perkembangan zaman, yang berbasis pada perkembangan sosial budaya masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam di Mesir sangat dinamis bila dibandingkan di beberapa negara muslim yang lain. sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Sai‟d al-Ashmawi, bahwa dimana terdapat kemaslahatan umum di situlah terdapat hukum Allah, sesuai dengan prinsip filsafat hukum Islam. 4. Aturan Wakaf di Pakistan Negara Pakistan terletak di anak benua India, yang berbatasan dengan Iran, Afghanistan, India dan China, mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan berbagai aliran, awalnya merupakan bagian dari wilayah Negara India, namun pada tahun 1947 melepaskan diri dari India, tentu dengan berbagai gejolak dan pengorbanan dari kedua belah pihak. Terlepas dari ada tidaknya pengaruh pemikran Pergerakan Islam Abul A‟la Almaududi, terdapat dua peraturan mengenai pengelolaan wakaf di negara ini. Sebelum lepas dari India, pada tahun 1935 ada The Musalman Waqf (Bombay Amandement) Act, dan pada tahun 1945 ada The Qanon-e Awqaf Islami (sekarang propinsi Bahwalpur). Setelah lepas dari India, pada tahun 1949 ada The North West Frontier Province Charitible Institution Act, kemudian pada tahun 1951 ada The Punjab Muslim Awqaf Act. Keempat peraturan tersebut hanya mangatur pelaksanaan wakaf pada empat provinsi yang bebeda, lalu pada tahun 1959 peraturan wakaf dibawah payung hukum yang satu untuk semua provinsi dengan dikeluarkannya The Musalman Waqf (Sind Amandement) Act. Dalam perjalananya peraturan ini tidak berlaku efektif dan tidak relevan, maka pada tahun 1976 aturan tersebut diganti dengan Awqaf (Federal Control) Act, pengelolaan wakaf dilakukan di tingkat federal. Pada tahun 1979 pengelolaan wakaf dikembalikan lagi ketingkat provinsi.52 Setiap tahun pengelolaan harta wakaf meningkat. Demikianlah aturan perundangundang yang berlaku di negara Pakistan. 5. Keberhasilan Wakaf di Turki Secara geografis negara ini memiliki letak yang cukup strategis, karena sebagian wilayahnya masuk ke daratan benua Asia dan sebagian yang lain masuk wilayah benua Eropa. Di wilayah Asia, negara ini berbatasan dengan Syiria, Irak dan Armenia, sedangkan wilayah Eropa berbatasan dengan Rusia, Belgia dan Yunani. Mayoritar penduduknya beragama Islam, minoritasnya terdiri dari penganut Yahudi, Nasrani, dan agama serta kepercayaan lainnya. Turki sering dianggap sebagai negara yang berhasil dalam menjalankan praktik wakaf, terutama pada masa Dinasti Turki Utsmani, yang sampai tahun 1925 terdapat ¾ luas lahan subur di negara ini dikelola oleh wakaf. Namun ketika Kamal al-Tartuk berkuasa, perkembangan wakaf mengalami stagnan bahkan penurunan. Pada masa Turki modern,56 wakaf mulai diatur tahun 1925 dengan keluarnya Undang-undang nomor 667, dengan keluarnya peraturan ini, semua aset wakaf dikuasai oleh negara, hanya masjid yang tidak dianeksasi. Dikarenakan perubahan sosial dan politik, maka pada tahun 1926, pengelolaan wakaf didasarkan pada Acta Charity Foundation nomor 2767, dan pelaksanaan wakaf mulai berjalan lagi. Perkembangan selanjutnya sangat signifikan, pada tahun 1983 dibentuk kementrian wakaf. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada data wakaf yang dikeluarkan oleh Dirjen Wakaf Turki pada tahun 1987, Dirjen ini telah mengelola 37.917 wakaf, yang terdiri dari 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya. Selain itu, dilihat dari jenis usaha komersialisasi wakaf di Turki sangat maju dibanding di negara Islam lainnya, karena badan wakaf di negara ini telah melakukanekspansi usaha bidang pertambahan, perumahan, dan lain-lain. Mustah}iq-nya pun sangat beragam, yang secara garis besar terbagi kepada dua macam, pertama berbentuk sosial, seperti disalurkan kepada fakir miskin, rumah sakit atau pengobatan geratis, besiswa bagi para pelajar, pembuatan rumah yatim piatu, dan lain-lain. Kedua berbentuk ibadah, seperti untuk pembangunan masjid, dan sarana prasarana ibadah lainnya. D. PROSESI WAKAF BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI Wakaf sebagai suatu dana dalam meningkatkan infrastuktur untuk percepatan pembangunan, meningkatkan stuktur sosial di dalam proses pembangunan dengan berperan aktif dalam sektor kesehatan, pendidikan, investasi pelayanan publik serta mengambil alih anggaran investasi pemerintah sehingga memperkuat keuangan negara. Dalam membantu mempercepat pembangunan infrastuktur, diperlukan wakaf tunai (wakaf uang) yang dikelola secara produktif. Wakaf uang tersebut sifatnya fleksibel sehingga lebih mudah untuk diterapkan ke hal-hal yang sifatya produktif seperti pembangunan jalan tol, membangun gedung ataupun lapangan sepakbola untuk disewakan, perbaikan di bidang pertanian dan perikanan ataupun rumah sakit milik pemerintahan. Dari proyek-proyek tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak apabila mampu dikekola dengan baik.8 Dalam melaksanakan prosesi inilah membutuhkan strategi untuk mengimplementasikan wakaf produktif maka diperlukan suatu strategi yang dapat mengembangkannya. Sebagaimana menurut Eddy Khairani, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk strategi pengembangan wakafproduktif, yaitu: 1. Regulasi peraturan perundang-undangan wakaf;Ditjen Bimas Islam terus melakukan regulasi di bidang peraturan perundang-undangan wakaf. Setelah lahirnya UndangUndangNomor: 41tahun2004 tentangWakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, saat ini sedang disusun Draft Peraturan Menteri Agama tentang Petunjuk Pelaksanaan Wakaf di Indonesia. Dengan PMA tersebut diharapkan praktik wakaf dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk kepentingan kesejahteraan umum 2. Sosialisasi peraturan per-UU wakaf dan paradigma baru wakaf;Dalam rangka untuk memasyarakatkan peraturan perundang-undangan wakaf dan paradigma baru wakaf di Indonesia, Ditjen Bimas Islam melakukan sosialisasi melalui berbagai event lokal maupun nasional, seperti: (1) Lokakarya perwakafan masyarakat kampus; (2) Sosialiasi Wakaf Tunai di lingkungan BMT dan LKS; (3) Training manejemen pengelolaan wakaf di lingkungan Nazhir, dan lain-lain. Sosialisasi tersebut dilakukan bertujuan menginformasikan kepada masyarakat pada umumnya, dan kepada para aparat Negara yang terkait dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, sekaligus menjadikan media massa sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan wakaf. 8 fahmi and fuadi, “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam,” 168. 3. Sertifikasi, inventarisasi, dan advokasi harta benda wakaf;Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia, Ditjen Bimas Islam menetapkan berbagai kebijakan, yaitu: a. Menyelesaikan proses sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf di berbagai daerah yang belum memiliki sertifkat wakaf. Sertifikasi terhadap tanah wakaf merupakan langkah pengamanan asset-aset wakaf di Indonesia secara hukum dari berbagai kepentingan di luar wakaf. b. Inventarisasi harta benda wakaf di seluruh Indonesia melalui sistem komputerisasi. c. Melakukan pemetaan potensi harta benda wakaf, sehingga dapat diketahui potensi yang dapat dikembangkan. d. Melakukan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pihak-pihak ketiga. 4. Peningkatan kualitas Nazhir dan lembaga wakaf;Nazhir dan lembaga pengelola wakaf sebagai ujung tombak pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi. Kualitas Nazhir di Indonesia terus diberikan motivasi dan arahan dalam rangka melakukan pembenahan, baik menyangkut kemampuan manajerial maupun skill individu yang sangat menentukan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. 5. Menfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf produktif;Sebagai motivator dan fasilitator, Ditjen Bimas Islam memfasilitasi di berbagai event dalam rangka untuk menggalang kemitraan usaha dengan para calon investor seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di beberapa daerah dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Aset-aset wakaf di Indonesia yang cukup besar sangat potensial untuk dikembangkan dengan mengajak beberapa lembaga pihak ketiga yang tertarik dalam pengembangan wakaf. 6. Memfasilitasi terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI); Dalam rangka untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia, Ditjen Bimas Islam memfasilitasi terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memiliki tugas, diantaranya pembinaan terhadap Nazhir di seluruh Indonesia (Eddy Khairani, 2013:39). Jadi ada 6 (enam) strategi yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan wakaf produktif ini, mulai dari produk hukumnya sampai pada membangun jaringan dalam bentuk kemitraan investasi produktif.Salah satunya adalah wakaf uang yang dapat membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial.Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan Cash-Waqf Certificate.Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari Cash Waqf Certificate adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.9 9 Sri Dewi Indriani, “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 15, no. 2 (2017): 111–13, https://doi.org/10.30984. PENUTUP A. KESIMPULAN Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan besar bahwa pengelolaan wakaf di negara muslim pada era modern sangat beragam, baik dilihat dari sisi sejarah, regulasi, pelaksanaan, dan pengembangannya. Setiap tahun kesadaran kaum muslim dan perkembangan pengelolaan wakaf semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Semestinya Indonesia dapat mengadopsi pengelolaan wakaf di negara muslim lain untuk mengejar ketertinggalannya, agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. DAFTAR PUSTAKA Dahliana, Difi. “WAKAF PRODUKTIF MENGENTASKAN PENGANGGURAN,” March 2, 2020. https://doi.org/10.17605. fahmi, nasrul, and zaki fuadi. “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam.” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 1 (November 2018): 151–77. Huda, Nurul. Ekonomi Pembangunan Islam. Pertama. 2. Jakarta: Kencana, 2015. Indriani, Sri Dewi. “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 15, no. 2 (2017): 94–114. https://doi.org/10.30984. Karim, Adiwarman. Ekonomi Makro Islami. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Khusaeri. “WAKAF PRODUKTIF.” Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat 12, no. 1 (June 2015). https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.iainsuraka rta.ac.id/index.php/al-araf/article/download/1185/347&ved=2ahUKEwjCrept8jnAhUvyzgGHYLhB9MQFjADegQIAxAB&usg=AOvVaw3xQ4SSdlTwmv3Xe Wsf9n86. Rusdiyah, Dessy Maulina, and Difi Dahliana. “TINJAUAN ISLAM TERHADAP PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS TATA GUNA LAHAN (LAND USE) KOTA BANJARMASIN.” At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi 7, no. 2 (Desember 2016): 163–74. Suryana. Ekonomi Pembangunan: Problematika Dan Pendekatan. Jakarta: Salemba Empat, n.d. suwaidi, Ahmad. “WAKAF DAN PENERAPANNYA DI NEGARA MUSLIM.” Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 1, no. 2 (2011). https://www.academia.edu/19858895/WAKAF_DAN_PENERAPANNYA_DI_NEGA RA-NEGARA_MUSLIM.

Judul: Kelompok 7, Peran Wakaf Bagi Pembangun Ekonomi

Oleh: Mia Anggraini

Ikuti kami