Tugas Makalah Asas-asas Hukum Pemerintahan Daerah Oleh Rasyidah Masdulhak (s21301043) Program Pascas...

Oleh Nonny Meimei

161,8 KB 11 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Makalah Asas-asas Hukum Pemerintahan Daerah Oleh Rasyidah Masdulhak (s21301043) Program Pascasarjna Magister Ilmu Hukum Hukum Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin 2014

TUGAS MAKALAH ASAS-ASAS HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH OLEH RASYIDAH MASDULHAK (S21301043) PROGRAM PASCASARJNA MAGISTER ILMU HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM BANJARMASIN 2014 KATA PENGANTAR Assalamualaikum wr.wb, Ucapan syukur tak pernah lupa kita haturkan kepada sang pencipta Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan sehingga tanpa halangan yang berarti saya telah menyelesaikan makalah ini yang berjudul “ ASAS-ASAS HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH” yang tentunya tak akan selesai dengan baik tanpa referensi dan literature yang sangat membantu selesainya makalah ini. Makalah ini berisi penjelasan mengenai apa saja asas-asas pemerintahan daerah yang sekarang ini digunakan untuk membentuk pemerintahan daerah yang selaras dan seimbang. Dan tentunya saya berharap dengan adanya makalh ini dapat menjadi referensi untuk temanteman sekalian. pada dasarnya makalah ini masih sangat memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari isinya yang belum bisa saya perbaiki karena keterbatasan pengetahuan, untuk itu saya sangat memerlukan respon pembaca baik berupa kritikan serta saran yang pastinya sangat membangun dan sangat bermanfaat dalam pembuatan makalah selanjutnya. Terima kasih. Wassalam. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembagian kekuasaan Negara bertujuan supaya kekuasaan tidak bertumpuk pada satu tangan/satu badan. Membagi kekuasaan dalam Negara menurut hukum pemerintahan yang terbagi atas Negara kesatuan yaitu sentralisasi dan desentralisasi serta Negara federal yang terbagi atas pemerintahan federal dan pemerintahan Negara bagian. Limpahan kewenangan itu disebut otonomi daerah sedangkan daerah yang menerima di sebut daerah otonom. Indonesia adalah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah mempunyai pemerintahan daerah beserta asas-asas yang diatur dengan undangundang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system prinsip Negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. BAB II PEMBAHASAN LANDASAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH 1. UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik”. Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan bukan negara federasi. Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Di dalam Pasal 18A UUD 1945, disebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 18B UUD 1945 ditegaskan bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Pasal 18 UUD 45 mengatur tentang pembagian wilayah negara kesatuan RI sebagai berikut: ” pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan sususnan pemerintahnya ditetapkan dengan UU, dengan memandang dan mengingati dasar pemsyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak/ hak usul-usul dalam daerahdaerah yang bersifat istimewa. Masa Konstitusi RIS Dalam Pasal 51 Konstitusi RIS (1) Penyeleggaraan pemerintahan tentang pokok-pokok yang terdaftar dalam lampiran konstitusi dibebankan semata-mata kepad RIS (2) Daftar lampiran penyelenggaraan pemeri ntahan yang tersebut dalam ayat (1) diubah, baik atas permintan daerah-daerah bagian bersama-sama ataupun atas inisiatif pemerintah federal,sesudah mendapatkan persetujuan/persesuaian dengan daerah-daerah bagian bersamasama, menurut acara yang ditetapkan dengan undang-undang federal. Dalam konstitusi tersebt penagturan pemerintahan daerah tidak termasuk urusan pemerintahan federal, akan tetapi menajdi urusan negara bagian masing-masing. Pasal 47 Konstitusi RIS ”peraturan-peraturan ketatanegaraan negara-negara haruslah menjamin hak atas kehidupan rakyat sendiri kepada pelbagai persekutuan rakyat didalam lingkungan daerah mereka dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara keseragaman aturan tentang penyusunan itu secara demokrasi dalam daerah-daerah otonom.” Pasal 65 ”mengatur kedudukan daerah-daerah swapraja masuk dalam tugas dan kekuasan daerahdaerah bagian yang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak yang diadakan antar daerah bagian dan daerah-daerah swapraja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa swapraja akan diperhatikan dan bahwa tidak ada satupun dari daerah-daerah swapraja yang sudah ada daapt dihapuskan atau diperkecil bertentangan kehendaknya, kecuali untuk kepentinagn umum dan sesudah UU federal yang menyatakan bahawa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecualian itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah bagian bersangkutan.” Masa UUDS 1950 Tentang pemerintahn daerah diatur dalam pasal 131, 132, dan 133. Pasal 131 (1) Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dengan bentuk susunan pemerintahanya ditetapkan dengan UU, dengan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. (2) Kepala daerah diberi otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. (3) Dengan UU dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam rumah tangganya. Pasl 132 (1) Kedudukan darah swapraja diatur dengan UU dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahanya harus mengingat pula pasal 131, dasar-dasar pemusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. (2) ... (3) ... Pasal 133 ” Sambil menungu ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132, maka peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku,dengan pengertian bahwa pejabat lama daerah bagian, yang tersebut dalam peraturan ini diganti” UU No 22 tahun 1948 Daerah NKRI tersusun atas tiga tingaktan:  Provinsi  Kabupaten/kota ( kota besar)  Desa ( kota kecil ) Sesuai yurisidis fungsional pemerintahn NRI terdiri dari:  Wilayah nasional merupakan wewenang pemerintahan pusat  DT I wilayah provinsi wewenang pemerintahan provinsi  DT II wilayah kabupaten/kota wewenang pemerintahan kabupaten/kota  DT III wilayah desa yang merupkan pemerintahan desa. Keempat wilayah tersebut disebut dengan otonom/swatantra yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Latar belakang swatantra adalah:  Apakan suatu urusan adalah urusanpusat atau daerah  Keragaman kesatuan masyarakat hukum dan urusan otonomi tidak kongruen dengan urusan hukum adat.  Kepala daerah khusus harus dipilih langsung oleh rakyat dan harus mendapat pengesahan oleh pemerintah  Dibidang pengawasan pemerintah mengawasi DPRD + DPD menyangkut produk hukum maupun tindakanya Arti Dan Terminologi Pasal 18 A UUD 45, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan UU dengan memeprhatikan kehususan dan keragaman daerah. Pasal 18 B UUD 45 negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU. Tujuan pemrintahan daerah mempercepat terwujudanya kesejahteran masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dareah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam NKRI.  Peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan adalah hal yang mendasar guna mendorong/ menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat seperti dalam hal rekomendasi, perijinan, dispensasi, hak berusaha, surat keterangan kependudukan dan lain-lain.  Pemberdayan dan peran serta masyarakat, peran serta masyarakat lebh menonjol yang dituntut kreativitas masyarakat baik pengusaha, perencana, pengusah jasa, pengembang. Dalam menuyusun konsep strategi pembangunan daerah dimana pemerintah hanya berperan sebatas mempasilitasi dan mediasi.  Peningkatan daya saing daerah, bertujuan untuk peningkatan daya saing daerah, guna tercapainya keungulan lokal dan apabila dipupuk yang pada giliranya dapat menjadi keunggulan daya saing nasional.  Dengan politik hukum ini maka hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat otonom adalah pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada adaerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban tertentu Sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari: 1. Pemerintahan pusat yaitu pemerintah 2. Pemerintahan daerah, seperti pemerintah provinisi dan pe merintah kabupaten/kota. 3. Pemerintahan desa. Hubungan Antar Kebijakan Politik, Mekanisme Pengawasan, Dan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah UU Kebijakan politik No 5 tahun 1974 Uniform birokratik Mekanisme Pertangung pengawasan jawaban Persetujuan pejabat Kepada presiden yang berwenang No. 22 tahun 1999 No. 32 tahun 2004 Demokratis,transparansi, Sifatnya hanya Tanggung jawab dan akuntabiitas melaporkan kepada DPRD Kesetaraan check and Sistem evaluasi Hanya sebatas balance laporan Hubungan Antar Kebijakan Politik, Asas Otonomi, dan Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah UU Kebijakan politik Asas otonomi Prinsip penyelenggaraan pemerintahan No 5 tahun Uniform Nyata dan Desentralisasi, 1974 birokratik bertanggung jawab dekonsentrasi dan pembantuan No. 22 tahun 1999 Demokratis,transp Luas, nyata, dan ara-nsi dan bertanggung jawab Sama akuntabilitas No. 32 Kesetaraan, check Seluas-luasnya, nyata tahun 2004 and balances dan bertanggung jawab Sama Pemerintahan Daerah ( Regional Government ) khusus tentang asas pemerintahan daerah saja Terdapat istilah “pemerintahan daerah” yaitu satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri.menurut UU No 5 tahun 1974 pemerintahandaerah adalah satuan pemerintahandibawah pemerintah pusat yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri. Dalam teori HTN dikenal dua bentuk pemerintahan daerah: Pemerintahan daerah administratief yaitu suatu satuan pemerintahan daerah dibawah pemerinthan pusat yang semata-mata hanya menyelenggarakan pemerintahan pusat diwilayah-wilayah negara, dengan demikian pemerintahan daerah admisnistratief merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ciri-ciri dari pemerintahan daerah administratief antra lain:  Kedudukanya merupakan wakil dari pemerintah pusat yang ada didaerah  Urusan pemerintahan yang diselengarakan pada hakeketnya adalah urusan-urusan pemerintah pusat  Bersifat administratief semata  Pelaksana dari urusan pemeerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah pusat yang ditempatkan didaerah  Hubungan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat seperti hubungan atasan dan bawahan dalam rangka menjalankan perintah  Seluruh penyelenggaran pemerintahan dibiayai dan mempergunakan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat Pemerintahan daerah otonom, yaitu satuan pemerintahan daerah yang berada dibawah pemerintahan pusat yang berhak atau berwenang menyelenggarkan pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Dengan ciri-ciri adalah: 1) Urusan pemerintahan pusat atau wewenang pemerintahan pusat yang diselenggarakan pemerintahan daerah adalah wewenang pemerintahan pusat yang telah menjadi urusan rumah tangga sendiri 2) Pelaksanaan pemerintahan daerah dijalankan oleh pejabat-pejabat yang merupakan pegawaii pemerintah daerah 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dijalankan atas dasar inisiatif atau prakarsa sendiri 4) Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah adalah hubungan yang sifatnya pengendalian dan pengawasan. ASAS-ASAS PEMERINTAHAN DAERAH 1. Asas Desentralisasi Asas penyelenggaraan otonomi daerah yang terpenting adalah desentralisasi (Latin: decentrum). Desentralisasi dapat diartikan “lepas dari pusat” atau “ tidak terpusat”. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah, di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintahan pusat. Pejabat-pejabat yang ada di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Van Wijk dan Willem menyatakan bahwa delegasi merupakan penyerahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya, atau dari badan administrasi satu kepada badan administrasi negara. Desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI terdapat penyerahan wewenang. Wewenang itu adalah penyerahan sebagian wewenang pusat ke daerah terhadap hal-hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Ada empat aspek yang menjadi tujuan desentralisasi atau otonomi daerah dalam menata jalannya pemerintahan yang baik, (Mahfud, 2006:229) yaitu: (1) dalam hal politik, untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional dalam rangka pembangunan proses demokrasi lapisan bawah. (2) dalam hal manajemen pemerintahan, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat. (3) dalam hal kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha empowerment masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhan. (4) dalam hal ekonomi pembangunan, untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat. Menurut Bagir Manan (1994:161-167), dasar-dasar hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat macam, yaitu: a. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. UUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah. Ini berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi. b. Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli: pada tingkat daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin dipertahankan adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. c. Dasar kebhinekaan: “Bhineka Tunggal Ika”, melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan “spanning” yang timbul dari keragaman. d. Dasar negara hukum: dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. e. Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. f. Pemberian kewenangan otonomi daerah kepada daerah didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian diharapkan berimplikasi : pertama, Adanya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan semua bidang pemerintahan yang diserahkan dengan kewenangan yang utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kedua, Adanya perwujudan tanggungjawab sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan tersebut berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, berjalannya proses demokrasi, dan mengupayakan terwujudnya keadilan dan pemerataan. Di sisi lain, kewibawaan pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat serta memfasilitasi masyarakat dan dialog publik dalam pembentukan kebijakan negara, sehingga pelayanan pemerintah kepada publik harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Kelebihan desentralisasi : 1. mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 2. dalam menghadapi masalah yang mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat. 3. dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap kebutusan dapat segera dilaksanakan. 4. mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat. 5. dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung. Kelemahan desentralisasi : 1. karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. 2. keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. 3. dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah. 4. keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama. 5. diperlukan biaya yang lebih banyak. 2. Asas Dekonsentrasi Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatpejabat di daerah. Pelimpahan wewenang berdasarkan asas dekonsentrasi adalah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik dari segi policy, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan. Wewenang yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi ini adalah (Penjelasan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004): Bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, seperti pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan. Bidang pemerintahan tertentu yang meliputi: (1) perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro; (2) pelatihan bidang tertentu, alokasi sumberdaya manusia dan penelitian yang mencakup provinsi; (3) pengelolaan pelabuhan regional; (4) pengendalian lingkungan hidup, promosi budaya/pariwisata; (5) penanganan penyakit menular dan hama tanaman (6) perencanaan tata ruang provinsi. Kewenangan daerah otonom Kabupaten/Kota setelah ada pernyataan dari daerah yang bersangkutan tidak atau belum dapat melaksanakan kewenangannya. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan dengan menselaraskan pelaksanaan otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Kelebihan dekonsentrasi adalah sebagai berikut : 1. Secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan-keluhan daerah, protes-protes daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. 2. secara ekonomis, aparat dekonsentrasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Mereka dapat diharapkan melindungi rakyat daerah dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan ketidakacuhan masyarakat akan ketidakmampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi modern. 3. dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan yang diperintah/rakyat. 4. kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi 5. dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. 3. asas sentralisasi Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Menurut J. In het Veld, kelebihan sentralisasi adalah : 1. menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat. 2. dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan. 3. meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa. 4. terdapat hasrat lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerah, golongan atau perorangan, masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak. 5. tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang besar. 6. meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu kepastian. Menurut J.T. van den Berg, kebaikan sentralisasi meliputi : 1. meletakkan dasar kesatuan politik masyarakat. 2. merupakan alat untuk memperkokoh perasaan persatuan. 3. mendorong kesatuan dalam pelaksanaan hukum. 4. membawa kepada penggalangan kekuatan. 5. dalam keadaan tertentu, sentralisasi dapat lebih efesien Kelemahan sistem sentralisasi : 1. mengakibatkan terbengkalainya urusan-urusan pemerintahan yang jauh dari pusat. 2. menyuburkan tumbuhnya birokrasi (dalam arti negatif) dalam pemerintahan. 3. memberatkan tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat. 4. Asas Tugas Pembantuan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Ketentuan Umum nomor 9, UU 32 Tahun 2004). Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa, untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Pelaksanaan asas tugas pembantuan ini dapat dilaksanakan di provinsi, kota, dan desa. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan asas tugas pembantuan ini, pusat dapat menerapkan di provinsi sampai ke desa. Demikian juga provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada daerah kabupaten/kota sampai ke desa-desa. Pelaksanaan tugas pembantuan ini senantiasa untuk memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara kesatuan. Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah : 1. untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. 2. bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Ada beberapa latar belakang perlunya diberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa, yaitu : 1. adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa (Pasal 18A UUD 1945 sampai pada UU pelaksananya : UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004). 2. adanya political will atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarkat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat. 3. adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, lebih efesien dan efektif, lebih transparan dan akuntabel. 4. kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya. 5. citra masyarakat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra inilah yang akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa (Sadu Wasistiono, 2006 : 2 – 3 ). Menurut Ateng Syafrudin (dikutip Muhammad Fauzan, 2006 : 73), dasar pertimbangan pelaksanaan asas tugas pembantuan antara lain : 1. keterbatasan kemampuan pemerintah dan atau pemerintah daerah. 2. sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah. 3. perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sesuatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintah daerah. Dampak dari Otonomi Daerah  Dampak Positif Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegeti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, dengan sistem otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat (Candra, 2011: 2).  Dampak Negatif Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum- oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem, otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti. Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang sama seakan timbul persaingan bisnis antar daerah. Selain itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukan pembangunan sedangkan daerah pendapatannya kurang akan tetap begitu- begitu saja tanpa ada pembangunan. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan karena ini sudah melanggar pancasila sila ke-lima, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” adalah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Candra, 2011: 3). C. Masalah-masalah Hukum dalam Otonomi Daerah  Masalah – masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Lubis (2003: 6), masalah-masalah tersebut terbagi sebagai berikut : Ketidak – teraturan peraturan Yang dimaksud dengan ketidak-teraturan peraturan di sini, ialah tidak sistematisnya proses perumusan kebijakan ( policy ) mengenai Pemerintahan Daerah dan Otonominya itu, jika dibandingkan antara momen lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai hasil desakan dan pukulan reformasi dan euforia demokrasi di tahun 1998 dan 1999 dihubungkan dengan moment lahirnya amandemen UUD 1945 (termasuk amandemen terhadap pasal 18 UUD itu tentang Pemerintahan Daerah) sebagai hasil desakan lanjut reformasi dan euforia demokrasi itu khususnya untuk mereformasi konstitusi 1945 di tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Setelah keluarnya UU mengenai Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah timbul masalah-masalah baru sebagai konsekwensi dari pergeseran garis kebijakan politik dan perundang-undangan itu, Sedangkan disisi lain, peraturan-peraturan untuk pelaksanaan tidak segera dilengkapi (organieke verordeningen). Sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah, dibentuk pula perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang yang telah tersebut diatas yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004). Terasa kerunyaman bahkan kekurang-pastian hukum mengenai status, posisi dan fungsi dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah, bahkan juga terasa adanya kesimpangsiuran pandangan dan penafsiran mengenai hakekat otonomi daerah dalam Undang – Undang itu (Argama, 2005: 5).  Kerunyaman Transisional Kerunyaman ini ditandai oleh timbulnya berbagai aktivitas yang dipoles dengan slogan reformasi dan euforia demokrasi, yang pada hakekatnya adalah disebabkan oleh berbagai ketentuan dalam Undang – Undang itu sendiri. Sebagai akibatnya, dalam masa transisi di tahun 1999 dan berikutnya dengan kelahiran UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 itu, terjadi pergolakan poIitis-yuridis administratif dalam hubungan antara Pusat dan Daerah. Bahkan antara Propinsi dengan kabupaten / Kota, bahkan lagi antara sesama kabupaten / Kota itu sehingga terjadi semacam terputusnya hubungan hierarkis secara vertikal dan juga seperti hapusnya hubungan koordinator dan subordinatif di antara sesama pemerintah di daerah itu. Tidak semua pihak legislatif maupun eksekutif didaerah Kabupaten dan Daerah Kota itu dinilai “siap” dalam arti menguasai pemahaman untuk menerapkan UU itu, dengan persepsi yang sama. Terjadi sikap yang Ekstrim sedemikian, sehingga Daerah-daerah Kabupaten dan Kota menganggap tidak ada hubungan administratif dan fungsional sama sekali dengan Propinsi, dan beberapa KDH telah langsung berhubungan dengan Pemerintah pusat tanpa “sekedar pemberitahuan atau beri kabar pun” kepada Gubernur KDH Propinsi. Kemudian timbul kecenderungan Kabupaten untuk mengeruk sebanyak mungkin sumber PAD seakan-akan kepentingan kesejahteraan masyarakat dinomor duakan, dan belum tentu terjamin bahwa pungutan-pungutan itu akan membalik (feed back, melting process) sebagai biaya penanggulangan kepentingan kesejahteraan rakyat (public service). Serta terjadi semacam rebutan kedudukan antar kaum politisi dari Parpol dan kalangan aparat birokrat yang telah meniti karir dengan jenjang pendidikan dan dengan jam terbang pengalaman yang cukup lama untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Bahkan disana sini terjadi money politics padahal menurut teriakan dan pekik reformasi semula, KKN harus dikikis habis, khususnya suap menyuap dalam hal pencalonan Kepala Daerah dan Wakilnya. Sampai saat ini masih ada kasus money politics ini, yang belum tuntas pemerosesannya secara yuridis (Lubis, 2003: 7). BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Bahwa pemerintahan daerah sesuai dengan ulasan makalah diatas yaitu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta memiliki landasan hokum yaitu UUD 1945. Dan dengan adanya asas-asas yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan daerah menjadikan daerah otonom diharapkan dapat selaras dan seimbang dalam pelaksanaannya. Dari sekian banyak yang kami jelaskan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa : Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kesejahteraan, dan kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat itu sendiri. Wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah melaksanakan sistem pemerintahanya sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dengan undang-undang pemerintah pusat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Kebijakankebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang. Masalah – masalah hukum dalam otonomi daerah yang paling menonjol dari pembahasan di atas yaitu ketidak-teraturan peraturan dan kerunyaman transisional yang ditandai oleh berbagai aktivitas yang dipoles dengan slogan reformasi, serta euforia demokrasi yang disebabkan oleh berbagai ketentuan dalam Undang – Undang itu sendiri. B. SARAN Diharapkan agar pemerintah daerah menggunakankan wewenangnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab demi kelangsungan dan keteraturan daerah sesuai dengan asas-asas yang menjadi pedoman daerah tersebut. DAFTAR PUSTAKA Wikipedia.com elfi-indra.blogspot.com/2011/06/asas-asas-otonomi-daerah.html ml.scribd.com/doc/44674416/Asas-Asas-Otonomi-Daerah 4iral0tus.blogspot.com/…/asas-penyelenggaraan-pemerintah-daerah.h… paulusmtangke.wordpress.com/…/otonomi-daerah-landasan-hukum-a…

Judul: Tugas Makalah Asas-asas Hukum Pemerintahan Daerah Oleh Rasyidah Masdulhak (s21301043) Program Pascasarjna Magister Ilmu Hukum Hukum Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin 2014

Oleh: Nonny Meimei


Ikuti kami