Implemetasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi

Oleh Fauzi Almaliky

180,8 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Implemetasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi

IMPLEMETASI BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS EKONOMI ISLAM: SUATU KAJIAN ELEMENTER Bambang1 ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah menganalisis telaah implementasi konsep ekonomi islam pada bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini yaitu literatur review dan analisis SWOT. Kajian ini menunjukan bahwa akad-akad yang ada pada ekonomi islam dapat diimplementasikan pada bisnis yang boleh dibentuk oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundangan. Selain memiliki kekuatan dan peluang, konsep ini juga memiliki kekurangan dan ancaman. Untuk mewujudkan BUMDes berbasis ekonomi islam ini memerlukan peran aktif dan komitmen bersama dari pemerintah desa, masyarakat, alim ulama, dewan syariah nasional, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak – pihak yang concern terhadap perkembangan BUMDes dan ekonomi islam. Keywords: Ekonomi Islam, Badan Usaha Milik Desa, Kajian Literatur, SWOT PENDAHULUAN Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Desa menjadi agen pemerintah yang secara langsung berkenaan dengan masyarakat. Pemerintah pusat memberi mandat kepada pemerintah tingakt desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya secara mandiri.salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ekonomi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan desa. BUMDES juga diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur di desa. Maka dari itu, BUMDes sebagai sara instrumen penguatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pegurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang 1 Universitas Jenderal Soedirman, bambangunsoed2014@gmail.com Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian atau seluruh modal berasal dari desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jenis usaha yang dapat dijalankan pun harus berorientasi untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMDes sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 diantaranya bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan usahanya tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh setiap jenis lembaga ekonomi tentu harus aman dan setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi di desa tentu harus memperhatikan setiap transaksi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, kajian penerapan ekonomi islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diyakini sangat penting. Hal ini dilatarbelakangi oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, sehingga BUMDes yang sesuai dengan akad – akad ekonomi islam sangat relevan. Ekonomi islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kegiatan bisnis yang menggunakan sistem kapitalis berusaha menghalalkan segara cara untuk memperoleh hasil maksimal tanpa peduli dampak kerugian yang mungkin timbul dari usahanya tersebut. Memungkinkan resiko tidak terpenuhinya hak atau kewajiban salah satu pihak yang melakukan transaksi. Namun,dalam ekonomi islam mengajarkan untuk melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan. Kegiatan transaksi dalam ekonomi islam diatur dan mengacu pada sumber hukum islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma. Kajian ini mencoba mengimplementasikan konsep ekonomi islam pada bisnis yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015. Hal ini dikarenakan, penerapan ekonomi islam di Indonesia masih berkembang hanya pada bisnis keuangan saja, dan belum berkembang di sektor rill. Sementara, mayoritas sumber daya di pedesaan adalah merupakan sumber daya alam dalam bentuk barang dan jasa. Akad-akad dalam ekonomi islam disesuaikan dengan bisnis yang akan dibentuk oleh BUMDes. Kajian ini juga berusaha menganalisis kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada pada konsep baru bisnis BUMDes ini. TINJAUAN PUSTAKA Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan potensi desa yang ada (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007). BUMDes merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Faktor utama dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan dan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Kedua faktor tersebut menjadi penggerak utama dalam pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membentuk akses pasar. Keberadaan BUMDes di desa diharapkan mampu usaha dibidan ekonomi maupun pelayanan umum yang kegiatannya tidak hanya mencari keuntungan, akan tetapi mampu untuk memfokuskan kegiatannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyrakat. Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, perlu adanya pembedaan BUMDes dengan lembaga ekonomi lainnya. Tujuannya, agar keberadaan BUMDes dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan desa seperti yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, untuk mencegah sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat merusak kearifan kehidupan bermasyarakat di pedesaan. Sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu mendorong perekonomian desa, BUMDes memiliki perbedaan yang menjadi ciri utama. Perbedaan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial lainya yaitu (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007): a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil). c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom). d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar. e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal).dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy). f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes. g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memiliki beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Prinsip – prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007): a. Pengelolaan BUMDES harus diljalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. b. BUMDES sebagai badan usaha dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. c. BUMDES didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisir dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. d. Pengelolaan BUMDES, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar dan atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjalannya BUMDes. Keterlibatan aktif pemerintah desa dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Pemerintah desa juga dapat ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang sesuai dengan tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang tercipta di masyarakat desa. Landasan hukum paling rendah mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Desa (Perdes) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme “self help” dan “member-base”, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007). Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 terdapat enam jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMDes. Keenam jenis usaha tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut ini: Tabel 1 Peran, Jenis dan Kegiatan Usaha BUMDes Peran Badan Usaha Milik Jenis Usaha Contoh Kegiatan Desa Usaha Penyediaan/peningkatan Bisnis Sosial Sederhana Air minum desa layanan umum bagi (Pasal 19 Permendes Usaha listrik desa masyarakat desa 4/2015) Lumbung pangan Usaha Perantara/Jasa Jasa pembayaran Pelayanan (Pasal 21) listrik Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat Pemanfaatan Aset Desa Bisnis Penyewaan Penyewaan alat Barang (Pasal 20) transportasi dan perlengkapan pesta Penyewaan gedung pertemuan, toko, dan tanah miliki BUMDes Pemberian Dukungan Bagi Usaha Produksi Masyarakat Usaha Bersama/Induk Unit Usaha (Pasal 24) Pengembangan kapal desa untuk mengorganisasi nelayan kecil Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat Usaha Pabrik es, Produksi/Perdagangan pengolahan hasil Barang (Pasal 22) pertanian, pengolahan sumur bekas tambang, dll. Bisnis Keuangan Mikro Penyediaan (Pasal 23) kredit/pinjaman bagi masyarakat Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tabel 1 menunjukan bahwa BUMDes merupakan lembaga perekonomian desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan mengoptimalkan aset desa. BUMDes juga memiliki peran sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa dengan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi produktif milik masyarakat desa. Akad – Akad Ekonomi Islam Masyarakat melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan transaksi merupakan hal bagian dari aktivitas ekonomi. transaksi merupakan kegiatan dimana dua orang atu lebih bersepakat untuk melakukan sesuatu yang mana dari kesepakatan tersebut kedua pihak ingin memperoleh apa yang mereka inginkan. Kegiatan transaksi ekonomi dalam islam harus sesuai dengan aspek-aspek syariah. Dalam ekonomi islam kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka. Akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul. Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban. Akad dalam ekonomi islam terdiri dari beberapa jenis yaitu (Antonio, 2009): A. Simpanan atau titipan (Al-wadi’ah) Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada aset titipan. Maka dari itu,konsep al-wadi’ah yad al-amanah ini pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan sesuatu yang dititipkan. Akan tetapi, harus benar-benar menjaga sesuai kelazimannya. Pihak penerima titipan dapat mengenakan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. B. Bagi Hasil terdiri dari akad Al-musyarakah, Al-mudharabah, Almuzzara’ah, dan Al-musaqah. Al-musyarakah yaitu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Almudharabah adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (shâhib almâl) dengan pengelola (mudhârib) sehingga memperoleh keuntungan atau pendapatan dari pengelolaan tersebut. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nishbah (bagian) yang telah disepakati di awal akad. Akan tetapi, bila terjadi kerugian maka pemilik modal sebagai pihak yang meanggung, selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka pihak tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Almuzzara’ah adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di mana pihak penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, pihak penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. C. Jual Beli terdiri dari akad Bai’ Al-murabahah, Bai’ As-salam, dan Bai Alistishna. Bai’ Al-murabahah adalah akad yang dilakukan dalam rangka pembiayaan oleh pemilik modal (shâhib al-mâl) berupa talangan dana kepada nasabah untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan antara selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah. Dalam bai’ Al-murabahah, penjual memberi tahu harga produk yang dibeli. Bai’ Al-murabahah juga dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan. Bai’ as-salam adalah akad pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk pembelian suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang/jasa diantarkan atau terbentuk. Pengguna barang/jasa (nasabah) berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara kredit dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Akad Bai Al-istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrka ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kepada pemilik akhir. Kedua pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran. D. Sewa atau Al-ijarah Ijârah atau sewa-menyewa adalah akad pembiayaan berupa talangan dana dari pihak shâhib al-mâl yang dibutuhkan oleh nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Mudahnya, yaitu hak guna atas barang dan jasa, melali pembayaran upah dan sewa,tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. E. Jasa terdiri dari akad Al-wakalah, Al-kafalah, Al-hawalah, Ar-rahn, dan Alqardh. Wakâlah adalah akad yang dilakukan dengan memberi kuasa kepada pihak yang memiliki kemampuan (shâhib al-mâl) untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas nama pihak nasabah dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Al-kafalah merupakan jaminan yang digunakan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menaggungnya. Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (muhal) memberi pinjaman kepada B (muhil), sedangkan B mempunyai piutang pada C (muhal’alaih). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai. Arrahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Al-qardh adalah akad pembiayaan berupa pinjaman atau bantuan kepada para kaum dhu‘afâ’ dan memiliki keterampilan atau keinginan kuat untuk mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah dalam hal ini hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja dalam waktu tertentu. Penelitian Terdahulu Untuk melandasi kerangka berpikir, penelitian ini menelaah beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan. Dzikrulloh dan Permata (2016) mengkaji tentang sinergitas baitul maal wa tamwil (bmt) dengan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai alternatif penguatan umkm masyarakat pedesaan. Rumusan masalah pemanfaatan BMT sebagai lembaga yang mampu dan terfokus pada masyarakat kecil yang nantinya akan disinergikan dengan BUMDes guna untuk mengatasi masalah UMKM masyarakat pedesaan yang tergolong masyarakat kecil untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Kajian ini menyatakan bahwa adanya peluang pengembangan BMT yang disinergikan dengan BUMDes memiliki dampak luar biasa terhadap seluruh komponen dalam sektor terkait. Pola sinergi yang dapat diterapkan diantaranya BMT sebagai Mudharib, BUMDES sebagai Mudharib sekaligus Shahibul Mal, BUMDES sebagai mediator, BUMDES sebagai pasar barang bagi produk Jual beli BMT, BMT sebagai investor Utama pembangunan asset desa. Mustaqim (2016) mengkaji tentang prinsip syariah dalam manajemen sumber daya manusia (studi implementasi manajemen sumber daya manusia umkm di kudus). Obyek penelitian adalah salah satu Usaha Mikro, Kecil dan menengah(UMKM) yang ada di Kudus, yaitu UD. Setia yang bergerak dibidang konveksi dan pakaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah secara umum digunakan dalam pengelolaan SDM, seperti prinsip keadilan, kompetensi, amanah dan tanggung jawab sosial. Meskipun pengelolaan SDM masih sangat sederhana dan informal. Rekrutmen dan seleksi menggunakan prinsip kompetensi dan keahlian. Pemberian kompensasi mempertimbangkan metode dan analisis pekerjaan, dengan memegang prinsip keadilan dan pemberian hak sesuai pekerjaan. Selain itu, diberikan kompensasi tidak langsung berupa tunjangan, fasilitas kerja dan rekreasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan prinsip syariah bisa dilakukan dalam implementasi manajemen pada lembaga bisnis yang tidak berlabel Islam atau syariah. Penelitian Kusuma dan Purnamasari (2016) menjelaskan bahwa BUMDes di setiap desa memiliki kondisi yang berbeda yang dipengaruhi oleh latar belakang pendirian dan karakter masyarakat. BUMDes juga membutuhkan analisis strategi sebagai upaya untuk memunculkan keunggulan kompetitif. Analisis rantai distribusi dapat dilakukan oleh pengelola BUMDes, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga lain yang hendak melakukan pendampingan, dan/atau perusahaan yang akan melakukan investasi di desa, secara bersama-sama. Semua itu bertujuan agar pengelolaan ekonomi perdesaan dapat berjalan dari hulu sampai hilir dan mampu menciptakan desa yang mandiri sejahtera. Ramadana et. al., (2013) meneliti tentang keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Fokus penelitian ini yaitu (1) keberadaan Badan Usaha Milik Desa, (2) kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa, dan (3) faktor penghambat dan pendukung. Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi, semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja. Penelitian Ridlwan (2014) mencoba menjelaskan arti penting keberadaan Badan Usaha Milik Desa masyarakat desa. Sesuai dengan Undang - Undang Nomer 6 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa. Tata kelola BUMDes yang profesional dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman pembentukan BUMDes menjadi prasyarat utama berjalannya BUMDes secara baik. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan (literature review atau literature research) merupakan penelitian yang menelaah, meninjau atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan dan mengkonstruk kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu (Farisi, 2012). Fokus dari kajian literatur adalah menemukan berbagai gagasan, prinsip, dalil, teori, atau hukum yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Metode analisis dalam penelitian dengan kajian literatur ini adalah bersifat analisis deskriptif, yaitu intepretasi gagasan atau informasi/ data dilakukan secara teratur kemudian diberikan penjelasan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik. Langkah dan atau proses penulisan kajian lieratur mengikuti beberapa cara yaitu mendefinisikan topik, menulis sebuah pertanyaan spesifik untuk memberikan arahan penilitian, melakukan penelitian, analisis dan evaluasi, thesis statement, dan menulis kajian literatur. Kegiatan penelitian dalam kajian literatur meliputi kegiatan menemukan sumber yang relevan, membaca dan mecatat pikiran utama, kesimpulan, kekuatan, kelemahan dari penelitian. Analisis dan evaluasi dalam kajian literature meliputi kegiatan menilai bagaimana setiap sumber berhubungan dengan penelitian lain di lapangan, mengelompokan sumber berdasarkan tema dan topik, atau metodologi, serta mengevaluasi penelitian secara kritis. Thesis statement berisi fokus menyeluruh untuk tinjauan literatur dan juga poin pendukung utama yang ditemukan dalam literatur. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kegiatan Usaha BUMDes Saat Ini BUMDes diharapkan dapat menjadi pilar kegiatan ekonomi masyarakat desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) (Apriantono, 2016). Sebagai lembaga sosial, BUMDesl harus berpihak kepada kepentingan masyarakat desa melalui berbagai kontribusinya dalam meningkatkan penyediaan pelayanan sosial. Sebagai lembaga komersial, BUMDes juga diharapkan dapat meingkatkan pendapatan asli desa melalui keuntungan yang diperoleh dari unit usaha yang dijalankan. Kedua hal tersebut sesuai dengan tujuan pendirian sebuah Bumdes yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (Apriantono, 2016). Keempat tujuan pendirian Bumdes itu seharusnya melekat dan diimplementasikan kedalam visi dan misi pemerintah desa. Keempat tujuan tersebut juga seharusnya dapat menjadi sikap, komitmen dan dedikasi semua kepala desa dan perangkatnya. Perkembangan BUMDes di Indonesia cukup pesat. Pada tahun 2014 jumlah BUMDes hanya 1.022 unit, tetapi pada tahun 2017 jumlah BUMDes melonjak menjadi 18.446 unit (Hartik, 2017). Berdasarkan jumlah tersebut, Provinsi Aceh menempati daerah dengan BUMDes paling banyak, yaitu 6.728 unit atau sekitar 36,4 persen. Posisi kedua disusul oleh Provinsi Jawa Barat dengan jumlah BUMDes sebanyak 2.964 unit atau setara 16 persen, sedangkan Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.424 unit atau 7,7 persen (Nirmala, 2017). Dari jumlah BUMDes yang begitu banyak di Indonesia, banyak BUMDes yang telah berjalan sesuai harapan atau dapat dikatakan berhasil. Sebagai contoh yaitu BUMDes Minggirsari di Kabupaten Blitar dan BUMDes Panggungharjo di Kabupaten Bantul (Apriantono, 2016). Kedua BUMDes tersebut merupakan adalah contoh bagaimana komitmen pemerintahan desa yang kuat dan memiliki visi-misi memajukan ekonomi desa dapat mewujudkan BUMDes yang berhasil. BUMDes Minggirsari di Blitar beberapa kali terpilih sebagai BUMDes terbaik nasional. Hal ini sangat wajar mengingat BUMDes Minggirsari dapat mengelola usaha BUMDes secara profesional, baik pada unit usaha simpan pinjam maupun pengembangan usaha tani yang kini sudah memiliki omset ratusan juta per bulan. Berbeda dengan BUMDes Minggirsari, BUMDes Panggungharjo berhasil membangun usaha pengelolaan sampah dan terus mengembangkan usahanya dengan menggandeng mitra-mitra strategis yang dimiliki. BUMDes Panggungharjo bekerja sama dengan sebuah perusahaan swasta dalam usaha pengolahan minyak jelantah untuk dijadikan sumber energi baru. BUMDes Panggungharjo dalam hal ini menjadi pensuplai minyak jelantah yang dikumpulkan dari warga desa. Secara umum, perkembangan unit usaha BUMDes saat ini dapat diklasifikasikan pada pada 6 (enam) jenis usaha. Keenam jenis usaha tersebut meliputi (Suharyanto, 2015): 1. Serving BUMDes menjalankan ”bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. seperti usaha air minum desa baik pengelolaan air bersih maupun pengelolaan air minum (suling), usaha listrik desa, lumbung pangan, dan lain – lain. 2. Banking. BUMDes menjalankan ”bisnis uang” yaitu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. 3. Renting BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa sperti penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya. 4. Brokering 5. BUMDes menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produknya ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat seperti jasa pembayaran listrik, PAM, Telp, Jasa Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor dan lain – lain. 6. Trading BUMDes menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas seperti pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan lain – lain. 7. Holding BUMDes sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Dari keenam jenis usaha BUMDes tersebut, saat ini belum ada BUMDes yang mencoba untuk mengimplementasikan akad – akad ekonomi islam dalam aktivitas usahanya. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tidak mengatur secara khusus jenis usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BUMDes. Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat desa diberikan otonomi khusus dalam mengatur kegiatan atau jenis usaha BUMDes asalkan sesuai dengan peraturan perundangan. Oleh karena itu, BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan akad – akad ekonomi islam. Model Kegiatan Usaha BUMDes Berbasis Ekonomi Islam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. BUMDes dalam menjalankan kegiatannya tentunya akan behubungan dengan pihak lain/ klien. Maka dari itu, transaksi antara BUMDes dan klien harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi diperlukan agar semua pihak yang terkait dapat memperoleh apa yang diinginkan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam transaksi ekonomi memiliki banyak jenis, salah satunya transaksi konvensional.Transaksi ekonomi secara konvensional merupakan dimana dua pihak atau lebih bersepakat untuk melakukan seuatu, yang mana pihak yang bersepakat tersebut beusaha untuk menadapatkan apa yang diinginkan atas dasar kepentingan pribadi masing-masing pihak. Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi, termasuk dalam transaksi konvensional. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkankeuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkankeuntungan. Menurut Imam Ghazali dalam (Hosen, 2009) menjelaskan motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha. Sebagian besar bentuk badan usaha yang ada di Indonesia menggunakan transaksi secara konvensional. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia hanya memahami jenis transaksi ekonomi konvensional saja (walaupun, sebagian besar masyarakat Indonesia memahami cara transaksi ekonomi lainya). Transaksi konvensional juga menjadi pedoman dalam pendidikan di Indonesia. Nuansa ekonomi kapitalis pun mendominasi dalam acuan untuk bertransaksi. Ekonomi kapitalis menjelaskan bahwa orang bertransaksi atas dasar asumsi bahwa orangorang rasional, sehingga orang berusaha mencapai keuntungan maksimal tanpa memandang apakah cara yang dilakukan tersebut merugikan orang lain atau tidak. Transaksi syari’ah juga merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi jenis ini harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku dalam islam. Tidak hanya kepentingan pribadi yang menjadi dorongan untuk melakukan kegiatan transaksi, akan tetapi juga karena dorongan moral dan spiritual (Athoillah, 2013) karena dalam islam melarang transaksi yang hanya menguntung satu pihak saja. Kejadian yang hanya menguntungkan satu pihak saja dapat menjerumuskan pada sesuatu yang disebut dengan gharar. Gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. alBaqarah: 188). Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dengan melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara bathil. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menggunakan transaksi secara syari’ah dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena di pedesaan masih kuat nilai-nilai kegotong-royongan (Rahman, 2016). Nilai-nilai tersebut menandakan bahwa masyarakat desa sangat peduli dengan kondisi yang terjadi pada orang lain, sehinga tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan satu pihak saja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memilik 6 jenis kegiatan usaha. Kegiatan tersebut tentunya akan melakukan kegiatan transaksi (kesepakatan) dengan pihak lain. Seperti yang telah di bahas sebelumnya juga bahwa dalam ekonomi islam kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara pelaku akad. Pada bagian akad-akad ekonomi islam pada penelitian ini telah disebutkan dan dijelaskan akad-akad dalam ekonomi islam (transaksi secara syari’ah). Gambar 1 Konsep Usaha-Usaha BUMDes Menggunakan transaksi secara Syari’ah Sumber: Antonio, 2009 dengan modifikasi Jika konsep bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggunakan konsep transaksi (akad-akad) secara syari’ah akan seperti pada Gambar 1. Akadakad yang digunakan telah disesuaikan dengan jenis usaha/ bisnis yang akan dijalankan BUMDes. Sebagai contoh bisnis BUMDes di bidang penyewaan menggunakan akad al-ijarah. Contoh lainnya, apabila bisnis BUMDes berupa Keuangan mikro dapat menggunakan berbagai akad. Akad yang digunakan dalam bisnis keuangan mikro tersebut disesuaikan dengan produk dari Bisnis mikro tersebut. Misalnya produk dari bisnis tersebut berupa simpanan masyarakat, maka dapat menggunakan akad al-wadiah. Ketika BUMDes menggunakan suatu akad dalam transaksi maka lembaga tersebut harus memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam sumber hukum islam. Seperti akad al-wadiah tersebut, dimana BUMDes yang menjalankan bisnis simpanan masyarakat tidak boleh memanfaatkan uang yang dititipkan, melainkan benar-benar harus menjaga sesuai dengan kelaziman (sesuai dengan Al-Quran surat An-nisa:58). BUMDes yang menggunakan akad al-waidah tersebut juga dapat menarik biaya penitipan kepada masyarakat yang menggunakan produk simpanan BUMDes tersebut (Antonio, 2009). Memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam sumber hukum islam juga harus diterapkan pada akad-akad yang lainnya. maka dari itu, perlu adanya lembaga pengawas agar akad yang dijalankan pada bisnis BUMDes sesuai dengan sumber hukum islam. Gambar 2 Struktur Organisasi BUMDes yang Menjalankan Transaksi Secara Syari’ah Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, dengan modifikasi Gambar 2 menunjukan struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) apabila menjalankan Transaksi secara Syari’ah. Sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2015 pasal 10 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan usaha milik desa bahwa kepengurusan organisasi BUMDes terdiri dari penasihat, pelaksana opersional, dan pengawas. Tugas penasihat di pegang oleh kepala desa, pelaksana operasional dijalankan oleh para manajer BUMDes yang dibantu karyawan. Perbedaan akan terjadi pada lembaga pengawas. Badan pengawas BUMDes pada umumnya berisi masyarakat yang ditunjuk kepala desa untuk mengawasi kegiatan bisnis BUMDes. Namun, ketika BUMDes menggunakan transaksi secara Syari’ah perlu adanya perubahan. Perubahan tersebut yaitu dari sisi nama, orang yang menempati sebagai pengawas, dan pelaksanaan tugas. Nama pengawas berubah menjadi “dewan pengawas syari’ah desa”. Sementara, orang-orang yang menempati sebagai dewan pengawas syari’ah desa berasal dari tokoh masyarakat, ulama, dan akademisi. Seperti yang tertera pada UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 15 ayat 2, susunan kepengurusan pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekertaris, dan anggota. Pelaksanaan tugas dewan pengawas tersebut tidak jauh berbeda dengan tugas pengawas BUMDes yang tercantum pada UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 15. Hanya saya, ada sedikit penambahan tugas untuk dewan pengawas syari’ah desa. Tugas tersebut, yaitu: a. Melaksanakan pengawasan terhadap akad-akad yang digunakan Pelaksana Operasional BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya. b. Menyelenggarakan Rapat Umum (sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) untuk membahas pemilihan dan pengangkatan pengurus dewan pengawas syari’ah desa dan penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional BUMDes. Semua kepengurusan oraganisasi pengelola BUMDes harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat desa yang ikut andil dalam BUMDes di Rapat Umum Tahuan. Perlu adanya edukasi pada masyarakat desa mengenai akad-akad dalam transaksi secara syari’ah agar masyarakat dapat mengkritisi dan memberi saran membangun kepada BUMDes kinerja dan pelayanannya meningkat. Diterapkannya akad-akad syari’ah, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan fairness/ keadilan dalam menjalankan bisnisnya. Tidak akan ada pihak yang dirugikan dalam transaksi yang dijalankan oleh BUMDes dengan pihak lain jika menerapkan akad-akad syariah yang sesuai dengan sumber-sumber hukum islam. Selanjutnya, hal ini akan meningkatkan kepercayaan berbisnis dengan BUMDes. Tingkat partisipasi masyarakat dan ketertarikan investor untuk berinvestasi di BUMDes akan semakin meningkat. Analisis SWOT Penerapan BUMDes Berbasis Ekonomi Islam Analisis SWOT telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia bisnis. Metode ini merupakan sebuah analisa yang cukup baik, efektif dan efisien serta sebagai alat yang cepat dan tepat dalam menemukan dan mengenali kemungkinan–kemungkinan yang berkaitan dengan inovasi baru dalam dunia bisnis (Soesilo, 2002). Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Dalam menerapkan akad-akad secara syari’ah dalam kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tentu memiliki kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Apalagi ini meupakan konsep baru yang diterapkan dalam bisnis BUMDes. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, analisis SWOT bisa digunakan untuk menemukan dan mengenali kemungkinan– kemungkinan yang berkaitan dengan inovasi baru dalam dunia bisnis seperti penerapan akad-akad (transaksi) syariah pada BUMDes. Berikut memiliki keuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang mungkin terjadi pada pnerapan akadakad syariah pada BUMDes: Tabel 2 Analisis SWOT Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam KEKUATAN (STENGTH) PELUANG (OPPOTUNITIES) 1. Komitmen pemerintah dan pemerintah desa yang kuat 2. Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam 3. Mayoritas desa memiliki alim ulama. 4. Tingginya sifat gotong-royong masyarakat desa. 5. Perkembangan BUMDes baik dari segi kuantitas maupun kualitas selalu meningkat 1. Semakin berkembangnya ekonomi islam di Indonesia. 2. Adanya Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia yang dapat membimbing dan memberi Nasional 3. Adanya edukasi ekonomi syari’ah ke desa. 4. Adanya undang-undang terkait ekonomi islam. 6. Mengurangi kemungkinan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi. KELEMAHAN ANCAMAN (THREATS) (WEAKNESSES) 1. Masih kurangnya pemahaman 1. Belum bisa diterapakannya masyarakat desa akan akad- ekonomi akad syari’ah dalam ekonomi menyeluruh di Indonesia. islam 2. Masih 2. Kurangnya tenaga akademisi di desa yang paham mengenai akad-akad syari’ah ekonomi islam. 3. Masih syari’ah paradigm berkembangnya transaksi konvensional di Indonesia. 3. Belum diwajibkannya kurikulum tentang adanya secara ekonomi islam di Indonesia. pembangunan yang bersifat top down. KESIMPULAN Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu menjadi agen pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara ekonomi. Pemerintah desa bersama masyarakat bersama-sama mengelola potensi sumber daya yanga ada di desa melalui lembaga BUMDes ini. Penelitian ini menunjukan bahwa akad-akad dalam ekonomi islam dapat di terapkan pada kegiatan usaha BUMDes yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015. Penerapan ekonomi syariah dalam bisnis BUMDes ini diharapkan mampu membuat pengelolaan sumber daya desa dan pelayanan masyarakat menjadi lebih adil dan bijaksana. Meskipun, terdapat kelemahan dan ancaman yang mungkin datang dalam penerapan konsep bisnis baru BUMDes ini. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar penerapan konsep ekonomi islam pada bisnis BUMDes ini berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, perlu ditingkatkannya edukasi kepada perangakat desa serta masyarakat mengenai manfaat menerapkan ekonomi islam pada kegiatan ekonomi. Hal yang paling penting adalah pelatihan dan edukasi kepada pengurus BUMDes mengenai penerapan akad-akad ekonomi islam dalam berbisnis. Pemberian pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh akademisi, alim ulama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dewan Syari’ah Nasional, maupun organisasi masyarakat lainnya yang concern terhadap perkembangan BUMDes dan ekonomi islam. DAFTAR PUSTAKA Antonio, Muhamad Syafii. 2009. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press. Apriantono, Eko. 2016. Memajukan Ekonomi Desa Melalui BUMDes. Dapat didownload di: http://binaswadaya.org/bs3/memajukan-ekonomi-desa- melalui-bumdes/ Athoillah. M.A. 2013. Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol. 13. No. 2, hal. 269-289. Dzikrulloh dan Eka Permata, A.R. 2016. Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan. Jurnal DINAR Ekonomi Syariah. Vol. 1. No. 1, hal 1-10. Farisi, Mohammad Imam. 2012. Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional “Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa” HEPI UNESA 2012. Hartik, Andi. 2017. Jumlah BUMDes Mencapai 18.446 Unit. Dapat didownload di: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/27/185143526/jumlah.b umdes.mencapai.18.446.unit. Hosen, Ndratuzzaman. 2009. Analisis Bentuk Gahar dalam Transaksi Ekonomi, Al-Iqtishad. Vol. 1. No. 1, hal. 54-64. Kusuma, Gabriella Hanny dan Nurul Purnamasari. 2016. BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo). Yayasan Penabulu. Mustaqim, Muhammad. 2016. Prinsip Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi atas Impelementasi Manajemen Sumber Daya Manusia UMKM di Kudus), Jurnal Penelitian. Vol. 1. No. 2, hal 399-422. Nirmala, Fitria. 2017. BUMDes Se-Indonesia Mencapai 18 Ribu Unit, Berapa Jumlah BUMDes di Jatim? Dapat di akses di: ttps://malang.uri.co.id/read/ 7285/2017/03/bumdes-se-indonesia-mencapai-18-ribu-unit-berapajumlah-bumdes-di-jatim. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang. Rahman, Adi. 2016. Perubahan Budaya Bergotong Royong Masyarakat Di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu. eJournal Sosiatri-Sosiologi 2016, 4 (1): 86-99. Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, dan Suwondo. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.1.No.6 Hal:1068-1076.ISSN: 25033867. Ridlwan, Zulkarnain. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3, Juli – September 2014. Soesilo, I Nining. 2002. Manajemen Stratejik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis) Buku II. Jakarta: Universitas Indonesia. Suharyanto. 2015. Aneka Jenis Usaha BUMDes. http://www.berdesa.com/aneka-jenis-usaha-bumdes/ Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dapat diakses di:

Judul: Implemetasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi

Oleh: Fauzi Almaliky


Ikuti kami