Kekuatan Hukum Analisa Ekonomi Dalam Pembuktian Kartel

Oleh Nur Zahara Fardani

271,1 KB 4 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Kekuatan Hukum Analisa Ekonomi Dalam Pembuktian Kartel

“Kekuatan Hukum Analisa Ekonomi dalam Pembuktian Kartel Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha” Kamus Hukum Ekonomi ELIPS mengartikan kartel (cartel) sebagai persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualannya untuk memperoleh posisi monopoli. 1 Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary kartel didefinisikan, “ A combination of producers or sellers that join together to control a product’s production or price.”2 Artinya, kartel merupakan kombinasi di antara berbagai kalangan produsen yang bergabung bersama-sama untuk mengendalikan produksinya, harga penjualan, setidaknya mewujudkan perilaku monopoli, dan membatasi adanya persaingan di berbagai kelompok industri. Sementara itu dalam produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.3 Larangan mengadakan bentuk perjanjian kartel ini dicantumkan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menetapkan sebagai berikut : ”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” 1 Tim Penyusun, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS,1997, hlm. 21 Bryan A. Garnier, Ed., Black’s Law Dictionary, cet. 8, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co.,2004), hlm. 751 3 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 63 2 Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka suatu bentuk perjanjian kartel dilarang oleh hukum antimonopoli bila perjanjian tersebut bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa tertentu, di mana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sebagai lembaga yang diserahi tugas untuk mengawasi jalannya persaingan usaha, KPPU mempunyai tanggungjawab untuk menindak kartel di Indonesia. KPPU mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum perkara kartel baik berdasarkan inisiatif KPPU sendiri atau atas laporan dari masyarakat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai hukum acara yang dipergunakan sebagai acuan untuk beracara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai prosedur tata cara bertindak bagi KPPU dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan para saksi, berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 5 Pengaturan mengenai hukum acara untuk penanganan perkara, Undang-undang memerintahkan supaya hal tersebut diatur lebih lanjut oleh KPPU. Tata cara penyampaian laporan diatur lebih lanjut oleh Komisi. Hukum acara untuk permasalahan hukum persaingan hanya diatur dalam Undang-undang Antimonopoli dan Keputusan KPPU No.5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang- 4 Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 29. Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasinya di Indonesia. (Malang; Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 29. 5 undang Nomor 5 Tahun 1999. Tidak dijelaskan apabila dalam praktek ketentuan tersebut tidak memadai dapat digunakan hukum acara berdasarkan ketentuan KUHAP.6 KUHAP dirujuk dalam hal ini karena fungsi penyelidikan dan pemeriksaan tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata. Selain itu juga karena yang ingin dicari oleh KPPU adalah kebenaran materiil, sedangkan yang akan dicari dalam Hukum Perdata adalah formil. Dalam mencari kebenaran materiil, diperlukan keyakinan KPPU bahwa pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.7 Di Indonesia, untuk memenuhi persyaratan bukti awal yang cukup, KPPU dapat memeriksa beberapa indikator awal yang dapat disimpulkan sebagai faktor pendorong terbentuknya kartel, baik secara struktural maupun perilaku. 8 Sebagian atau seluruh faktor ini dapat digunakan oleh KPPU sebagai indikator awal dalam melakukan identifikasi eksistensi sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu. KPPU dalam upaya membuktikan kejahatan kartel banyak melakukan analisa ekonomi, namun analisa ekonomi saja dalam membuktikan kejahatan kartel dianggap belum cukup, terlebih jika analisa ekonomi tersebut menjadi satu-satunya dasar atau pondasi dalam mendakwakan Tindak Pidana Ekonomi tersebut. Berikut beberapa yang dapat dijadikan Bukti Ekonomi : a. Perilaku di pasar dan industri. b. Harga yang paralel (parallel pricing) c. Laba yang tinggi secara tidak normal. 6 Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks,(Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha) hlm. 324-325 7 Destivanov Wibowo dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 365. 8 Lihat Pedoman Kartel, hlm. 25. d. Facilitating price dimana para pesaing mudah mencapai kesepakatan. e. Bukti struktural tentang adanya hambatan yang tinggi untuk masuk ke pasar, standar integrasi vertikal yang tinggi atau produksi yang homogen. Mengenai penggunaan analisa ekonomi sebagai bukti tidak langsung (indirect evidence) yang sebenarnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. KPPU berpendapat bahwa penggunaan alat bukti tidak langsung diperbolehkan karena Pasal 72 ayat (1) Perkom Nomor 1 tahun 2010 juncto Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak melarangnya. Namun berdasarkan Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, apabila alat bukti tidak langsung digunakan maka statusnya hanya berupa pendukung atau penguat salah satu alat bukti dan bukan digunakan sebagai dasar atau landasan untuk mendakwakan kejahatan kartel tersebut. Organization of Economic Development (OECD) pun membenarkan penggunaan analisa-analisa ekonomi untuk membuktikan adanya perjanjian tidak tertulis diantara para anggota kartel karena pada saat ini hampir tidak mungkin ditemukan bukti berupa perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan untuk mengadakan kartel diantara para pelaku usaha. Meskipun bukan merupakan bukti yang absolut, analisa ekonomi dapat menjadi sebuah dasar apabila analisa tersebut berasal dari asumsi yang logis dan digunakan bersamaan dengan fakta-fakta yang benar dan relevan. Dalam penggunaan analisa ekonomi terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu terdapatnya kesesuaian diantara bukti-bukti tersebut sehingga dapat membentuk suatu petunjuk keberadaan kartel dan kesimpulan tersebut haruslah merupakan eksklusi dari alternatif logis lainnya yang dapat menegasikan keberadaan kartel. Menurut Penulis kedudukan Analisa Ekonomi dalam membuktikan adanya Kartel diperlukan Kekuatan Hukum secara tertulis, hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan reformulasi terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini sangat urgen meningat bukti ini merupakan bukti kuat yang juga dapat membuktikan tindakan kartel oleh Pelaku usaha yang selama ini belum bisa dibuktikan oleh KPPU karena tidak adanya bukti langsung. Penulis : Nur Zahara Fardani, S.H.

Judul: Kekuatan Hukum Analisa Ekonomi Dalam Pembuktian Kartel

Oleh: Nur Zahara Fardani

Ikuti kami